BAB VI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
1.1
Kesimpulan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
(Bappeda dan PM) Kabupaten Banyuasin telah menyelesaikan draft Laporan Akhir
KLHS
RPJMD
Kabupaten
Banyuasin
Tahun
2014-2018.
Proses
pelaksanaan KLHS memakan waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2013. Pelaksanaan KLHS dilakukan Bappeda dan PM bersama-sama dengan Tim Pokja PL serta para pemangku kepentingan yang dianggap berdampak dan terdampak oleh KRP yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin. Proses pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 20142018 seyogyanya diselesaikan bersamaan dengan selesainya pula proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018, yaitu pada Bulan Maret 2014 (hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku yang menyebutkan bahwa 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, maka instansi pemerintah yang mengurusi perencanaan pembangunan harus menyusun RPJMD hingga tahap legitimasi oleh DPRD (berupa Perda). Namun dikarenakan penganggaran pelaksanaan
KLHS
RPJMD
Kabupaten
Banyuasin
tahun
2014-2018
diakomodasi oleh APBDP Kabupaten Banyuasin TA 2013, maka Bappeda dan PM Kabupaten Banyuasin harus menyelesaikan pelaksanaan KLHS RPJMD sampai Desember 2013 (bukan Maret 2014). Hal ini tentu saja sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1
BAB VI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018
Proses pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 20142018 menemui kendala yang tidak sedikit mengingat waktu yang sempit dan metode yang digunakan yaitu semi detail, bukan metode cepat (quick appraisal). Namun, Bappeda dan PM Kabupaten Banyuasin bersama-sama dengan
Pokja
PL
serta
para
pemangku
kepentingan
akhirnya
dapat
menyelesaikan tepat waktu. Segala tahapan proses pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 telah dilakukan sesuai dengan amanat Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Permen LH No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS. Diharapkan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memenuhi ekspektasi semua pihak, serta semua item rekomendasi perbaikan KRP yang dirumuskan dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin (dalam hal ini Bupati terpilih periode tahun 2013-2018) demi perbaikan dan atau penguatan perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuasin menuju Banyuasin terdepan, mandiri dan berdaya saing. 1.2
Saran Tindak Saran
tindak
ini
merupakan
saran-saran
yang
perlu
dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten
Banyuasin
ke
depan,
berdasarkan
hasil
KLHS
di
Kabupaten Banyuasin yang telah mengkaji beberapa program terpilih. Adapun saran tindak yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1.
Dalam hal rencana pembangunan, pengembangan serta rehabilitasi jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus sungguhsungguh
melakukan
survey
aktual
serta
melibatkan
partisipasi 2
BAB VI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018
masyarakat sesuai aspirasi yang berkembang agar kendala teknis, sosial-budaya serta lingkungan hidup dapat diminimalisir, hal ini tidak lain dan tidak bukan demi pemerataan aksesibilitas antar wilayah agar keterisolasian suatu kawasan dapat dikurangi sehingga isu pemekaran wilayah yang datang dari beberapa golongan masyarakat dapat diredam. 2.
Dalam hal rencana pembangunan, pengembangan serta peningkatan pelabuhan,
Pemerintah
Kabupaten
Banyuasin
harus
selalu
berkoordinasi dengan berbagai pihak (pemerintah pusat, provinsi, dan atau
konsorsium)
dan
juga
melibatkan
pemangku
kepentingan,
terutama masyarakat di lokasi pembangunan dilakukan. Feasibility study
di
setiap
aspek
harus
dilakukan,
meliputi
aspek
teknis,
lingkungan hidup, serta ekososbud untuk menghindari kegagalan perencanaan, mengingat objek yang dibangun berskala internasional. 3.
Pembangunan dan Pengembangan kawasan industri akan sangat berdampak
negatif
terhadap
lingkungan
hidup
jika
Pemerintah
Kabupaten Banyuasin tidak komitmen dan tidak tegas menegakkan peraturan. Pemkab harus merangkul masyarakat untuk ikut mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya pasti merugikan masyarakat itu sendiri, baik aspek eksosbud maupun lingkungan hidup. 4.
Pengembangan
pariwisata
memegang peranan
penting dalam
hal
mempromosikan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Potensi pariwisata yang ada harus dimaksimalkan pengelolaannya termasuk promosinya. Pemkab pun harus mensurvey daerah-daerah di Banyuasin yang potensial untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata baru, baik itu wisata alam, agro, edukasi, eko, bahari, dll mengingat luasnya wilayah administratif Banyuasin.
3
BAB VI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018
5.
Permasalahan transmigrasi akan sangat menyentuh aspek sosbud bagi masyarakat
pelaku
masyarakat
yang
keamanan
transmigrasi. didatangi
kawasan
Interaksi
akan
transmigrasi
sangat
dan
adaptasi
menentukan
mengingat
dengan stabilitas
kemungkinan
akan
bervariasinya etnis di kawasan tersebut. Pemkab juga harus benarbenar memberdayakan masyarakat sekitar dalam mengelola SDA yang ada dengan mengedepankan prinsip keadilan. Namun jauh sebelumnya, Pemkab harus menerapkan peraturan penyeleksian peserta transmigrasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kriminal dan penyakit masyarakat lainnya. 6.
Permasalahan perumahan serta isu lain yang mengikutinya seperti sarana prasarana permukiman serta perdagangan dan jasa merupakan hal penting dalam rangka mengukur taraf hidup eksosbud masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus bekerja keras mengentaskan taraf hidup rendah yang menjurus ke kemiskinan di daerahnya. Pemkab harus
menciptakan
berkkesinambungan
regulasi-regulasi dan
terobosan
meninggalkan
yang
bersifat
kebijakan-kebijakan
yang
bersifat insidental, seperti contohnya program bedah rumah karena justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jauh lebih baik jika pemkab
mempermudah
masyarakat
mendapatkan
perkebunan
merupakan
primadona
modal
untuk
berusaha. 7.
Mengingat
bagi
Kabupaten
Banyuasin, Pemkab harus mencari cara untuk mempertahankan dan meningkatkan
produksi
hasil
perkebunan
dengan
cara
apapun
termasuk dengan menerapkan teknologi terbaru. SDM-SDM harus ditingkatkan kemampuannya bahkan bila perlu difasilitasi untuk
4
BAB VI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018
menimba ilmu di luar negeri. Lebih dari itu, pemkab harus mencari cara agar industri pengolahan hasil perkebunan jangan sampai keluar dari Banyuasin, tentu saja hal ini harus didukung oleh infrastruktur perkebunan yang memadai. Tetapi pemkab harus tetap menciptakan regulasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dalam bidang ini. 8.
Pertanian, peternakan, perikanan, dan segala jenis usaha bercocok tanam
sangatlah
vital
peranannya
dalam
pembangunan
bangsa
mengingat Indonesia adalah negara agraris. Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus mencari cara mempertahankan serta meningkatkan pencapaian positif di bidang pertanian dengan cara menerapkan teknologi terbaru dan ramah lingkungan. Personil teknis pun boleh dikirim menimba ilmu di luar negeri untuk kemudian menerapkan ilmunya di Banyuasin. Tetapi pemkab harus tetap menciptakan regulasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dalam bidang pertanian umum ini sehingga tujuan besar menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional dapat terwujud atau meningkat. 9.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus tegas dalam menegakkan regulasi agar usaha pertambangan, energi dan migas tidak menjadi momok bagi usaha pelestarian lingkungan hidup. Pemkab harus berani menghentikan
usaha
pertambangan
yang
justru
malah
merusak
lingkungan. Pemkab harus merangkul masyarakat untuk bersama-sama memonitor usaha ini karena jika tidak terkendali maka akan merugikan masyarakat dan pemkab sendiri. Pemkab harus tetap menciptakan regulasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dalam bidang ini sehingga tujuan besar menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional dapat terwujud atau meningkat.
5
BAB VI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018
10.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus mengakomodasi setiap usaha pengelolaan limbah, baik itu pembangunan maupun pengembangan dan pemeliharaan instalasi. Pemkab harus tegas mengeluarkan regulasi dan kebijakan
terkait
limbah,
karena
pengelolaan
yang
salah
akan
berdampak besar bagi kelestarian lingkungan hidup. 11.
Sanitasi sangat penting untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan permukiman yang sehat. Pemkab harus terus aktif mendukung dan memfasilitasi usaha perbaikan sanitasi agar masyarakat semakin tahu akan pentingnya MCK dan meninggalkan budaya buang air besar di sembarang tempat, karena eksesnya akan sangat merugikan kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Yang paling penting dari semua ini adalah political will Pemerintah Kabupaten Banyuasin (dalam hal ini Bupati terpilih) untuk menaruh perhatian yang lebih dan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dan atau penguatan KRP-nya sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dapat terwujud sesuai visi Kabupaten Banyuasin yaitu “Banyuasin Terdepan, Mandiri dan Berdaya Saing).
6
