TERM OF REFERENCE
FASILITASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KEGIATAN
Fasilitasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kode Activity
Komponen 1, Output 3: Clear support and adoption of the Green Economy of RIMBA MCAI activities by local community and district level through community agreement and intitutional development at the community level as well as strategy enviroment assessement facilitation at district level. Activity 5: Facilitate the strategy environmental assessment (SEA) development by the targeted district/province.
Sistem
Sub-Contract to 1 (one) Institution/Consultant Firm _ Open Bidding
Procurement Lokasi
Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat & Kabupaten Tebo, Jambi.
Dana
Rp. 800,000,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) , termasuk pajak
A. Latar belakang RIMBA KORIDOR merupakan implementasi Peraturan Presiden No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, yang selanjutnya disebut sebagai Koridor RIMBA. Lanskap Koridor RIMBA seluas 3,8 juta hektar meliputi Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat serta 19 Kabupaten di dalamnya merupakan salah satu koridor ekosistem yang sudah ditetapkan dalam Perpres. Pengelolaan di Koridor RIMBA harus merefleksikan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kawasan hutan lindung yang ditargetkan seluas 40% dari total pulau Sumatera. Berangkat dari Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera tersebut, WWF Indonesia telah mengembangkan Program yang merupakan inisiatif pengelolaan ekosistem berbasis tata ruang yang mengintegrasikan dan memperkuat konektivitas hutan dan ekosistem melalui investasi dan modal alam (natural capital), konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui skema Pembangunan Ekonomi Hijau yang disebut Program RIMBA. Sejalan dengan Program RIMBA yang dikembangkan, pada awal 2016 WWF Indonesia mendapat dukungan pendanaan dari Millenium Challange Account – Indonesia (MCA-I) untuk jendela Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project),
dengan konsep kegiatan yang diberi judul “Strengthening Natural Resource Management and Increasing Carbon Stocks Across Central Sumatra by Enhancing Forest Ecosystem Connectivity and Alleviating Poverty through Green Economic Development”. Dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau, Program RIMBA bertujuan untuk: (1) memelihara fungsi ekosistem dalam jangka panjang; (2) meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial melalui praktik-praktik pengelolaan yang lestari dan berbasis masyarakat; (3) mengurangi risiko sosial dan lingkungan serta kelangkaan ekologis. Program RIMBA-MCAI ini fokus pada 3 kluster yaitu: (a) Kluster 1:Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat), Kuantan Singingi dan Kampar (Provinsi Riau), Tebo (Provinsi Jambi). (b) Kluster 2: Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi (Provinsi Jambi). (c) Kluster 3: Merangin dan Kerinci (Provinsi Jambi). Dengan dukungan dari mitra sektor publik dan swasta, Program RIMBA akan memobilisasi fasilitas investasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menguji peluang investasi sektor swasta baru. Peluang investasi baru tersebut dibutuhkan untuk memajukan peningkatan kebutuhan akan komoditas yang diproduksi secara berkelanjutan sehingga tercipta pengembalian investasi yang memadai serta proses transformasi dalam menghindari kehilangan jasa ekosistem menjadi sebuah insentif nyata. Untuk memastikan kualitas investasi, Program RIMBA juga akan memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk menghasilkan studi kelayakan, menetapkan baseline, dan memantau hasil dengan cara yang dapat menghasilkan bukti dari konsep dan investasi skala yang lebih besar. Program RIMBA akan mengatasi peningkatan kebutuhan makanan, air, dan risiko ketersediaan energi untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dan tantangan terkait dengan perubahan iklim dan fragmentasi ekosistem. Program RIMBA berupaya untuk menggunakan dan meningkatkan kerangka kerja pemerintah yang ada untuk meningkatkan dan membantu intervensi di lapangan. Sejak pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, berdasarkan UU Otonomi Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 (UU No. 32/2004), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan, merancang, dan mengelola rencana pembangunan mereka masing- masing, termasuk rencana tata ruang. Akan tetapi secara hukum, mereka (pada semua tingkat) harus mengacu pada rencana pembangunan nasional dan rencana tata ruang. Idealnya, otonomi daerah akan menjadi sebuah pendekatan komprehensif terhadap kebijakan, perencanaan dan program; akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah memiliki kapasitas terbatas dalam memahami, merancang, dan menerapkan konsepkonsep pembangunan berkelanjutan dan tujuannya, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
KLHS Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia merevisi UU untuk Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan (UU No. 32/2009) dengan menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai alat wajib untuk menilai kebijakan, rencana dan program, termasuk program jangka panjang dan rencana pengembangan jangka menengah, serta produk rencana tata ruang kabupaten (RTRW). Dalam sistem pemerintahan desentralisasi yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, upaya pengarusutamaan pembangunan berbasis lingkungan dan rencana tata ruang harus sesuai dan bisa diterapkan di tingkat kabupaten. Selain itu, menerapkan KLHS untuk mengembangkan RTRW yang baik juga harus dilaksanakan melalui sebuah pengambilan keputusan strategis. Menurut definisi, KLHS mengacu pada berbagai "pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program, serta mengevaluasi dan mempertimbangkan hubungan antar bidang ekonomi dan sosial" (OECD, 2006). Pada dasarnya, fungsi dari KLHS adalah untuk: 1. Melakukan kebijakan, rencana dan program (KRP) yang ada secara menyeluruh; menetapkan indikator & target lingkungan dalam KRP dan menilai apakah target terukur, relevan dan terikat waktu; 2. Memfasilitasi diskusi kelompok melalui Forum Multistakeholder (MSF) untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik atas interaksi berbagai pihak (penyebab langsung) dan pemicu (penyebab tak langsung) atas degradasi lingkungan; efektivitas PPP saat ini, menilai kesenjangan dan trade-offs atas alternatif PPP, serta membuat strategi-strategi terkait; 3. Meningkatkan bukti ilmiah-dasar untuk memvisualkan secara eksplisit atas sebuah nilai lanskap sebagai dasar yang membantu para pengambil keputusan lebih memahami implikasi dari PPP terhadap jasa ekosistem. Nilai lanskap akan mencakup Nilai Konservasi Tinggi (HCV), nilai karbon, nilai pengadaan air, pertanian, sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya; 4. Mempersingkat PPP yang ada, mengembangkan alternatif PPP, dan merekomendasikan strategi mitigasi dan intervensi yang mematuhi prinsip-prinsip Strategi Pembangunan Rendah Emisi dan melestarikan jasa ekosistem yang penting; 5. Memberikan rekomendasi untuk memperbarui Rencana Tata Ruang yang mencerminkan perencanaan pembangunan berkelanjutan.
B. Tujuan Ada beberapa fokus utama untuk proses KLHS seperti yang diharapkan melalui Program RIMBA. Pertama, memastikan bahwa proses tidak hanya menghasilkan produk yang mencerminkan kebutuhan dan alternatif cetak biru bisnis hijau untuk kabupaten ini, tetapi juga menciptakan rasa
kepemilikan terhadap hasil yang telah diidentifikasi. Kedua, bahwa proses menekankan tindak lanjut nyata dari proses persetujuan para pemangku kepentingan yang akan mendorong aksi setelah proses KLHS selesai. Berikut adalah lima tujuan utama KLHS dalam konteks Program RIMBA: Membantu pemerintah kabupaten menilai kebijakan yang sudah ada, rencana dan program yang ada, merampingkan berbagai KRP dan merekomendasikan LED
untuk melindungi jasa
ekosistem yang penting; Membangun kapasitas departemen pemerintah kabupaten dan lembaga untuk mempersiapkan KLHS dan mengintegrasikannya ke dalam RTRW/RPJM/Sektoral mereka; Meningkatkan dasar bukti ilmiah untuk nilai lanskap (seperti karbon, Air, Keanekaragaman Hayati, Pertanian, dan Budaya) dan menyusun pemantauan indikator yang relevan; Meningkatkan investasi dari sektor swasta dengan merampingkan PPP dan mendukung opsi rantai nilai yang benar-benar berkelanjutan untuk inovasi produk / proses dan peningkatan pengelolaan lingkungan; Bekerja untuk mengembangkan intervensi di lapangan dengan hasil yang terukur secara jelas dan nyata.
C. Output Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Damasraya, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi.
D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilakukan dan akan selesai dalam jangka waktu 11 bulan.
E. Biaya Kegiatan Biaya Pelaksanaan kegiatan maximum Rp 800,000,000,- (Depapan Ratus Juta Rupiah), termasuk pajak yang berlaku
F. PETUNJUK PENYAMPAIAN PROPOSAL 1. Syarat Peserta : Peserta untuk pekerjaan ini dikhususkan kepada kelompok / lembaga yang berbadan hukum Indonesia 2. Dokumen proposal yang disampaikan terdiri dari : Profil lembaga serta daftar pengalaman yang relevan (dilengkapi copy kontrak) Akte pendirian / Notaris serta perubahannya (jika ada) NPWP Domisili lembaga Program dan Rencana kerja Anggaran bIaya yang diusulkan 3. Batas waktu dan alamat penyampaian proposal Proposal paling diterima panitia pengadaan paling lambat pada : Hari / tanggal Pukul
: Sabtu, 11 Februari , 2017 : 14.00 wib
Dikirim melalui email , to :
[email protected] cc :
[email protected]
G.
Bobot Penilaian Didalam penilaian proposal yang masuk , panitia pengadaan memberikan sistim bobot / Skoring. Dengan rincian : a. Administrsi dan pengalaman : 70% b. Penawaran harga : 30%
H.
Pengumuman Hasil Penugumuman lembaga
[email protected]
yang
terpilh
nantinya
akan
diumumkan
melalui
link
:
Pemberitahuan mengenai adanya pengumuman ini akan diberitahu kepada semua peserta melalui email masing - masing
