BAB IV KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN

BAB IV

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018

BAB IV PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014-2018

Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi,

dan/atau

alternatif.

Rekomendasi

tersebut

berupa

rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah. Rekomendasi digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

4.1. Rekomendasi Perbaikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum Pokja PL bersama Pokja-Pokja lain dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 telah mengidentifikasi dan memverifikasi rumusan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum. a.

Visi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan visi

adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Arti lain dari visi yaitu pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan; Apa yang tampak di khayalan; Penglihatan; Pengamatan. Dalam konteks RPJMD, arti dari visi yang paling relevan adalah pandangan atau wawasan ke depan.

1

BAB IV


Bupati Banyuasin terpilih telah menetapkan visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2018 yaitu “BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”. Arti kata “TERDEPAN” adalah paling muka; paling depan. Sedangkan kata “BERDAYA SAING” adalah kemampuan makhluk hidup (dalam hal ini Kabupaten Banyuasin) untuk dapat tumbuh secara normal di antara makhluk hidup lain (dalam hal ini Daerah lain baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia) sebagai pesaing dalam suatu habitat (dalam hal ini Pembangunan dan Pemerintahan) dan sebagainya. Sementara itu, arti kata “MANDIRI” adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tim Pokja PL menilai bahwa rumusan visi ini sudah baik karena katakata terdepan, berdaya saing dan mandiri merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Namun yang perlu diperhatikan adalah imbas dari visi ini terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten sendiri yang implikasinya sangat besar, luas dan berat. Bila Kabupaten Banyuasin ingin menjadi yang terdepan dalam suatu bidang atau segala aspek aspek kehidupan, tentu saja hal tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu hanya 5 (lima) tahun, karena pada kenyataannya Kabupaten Banyuasin masih tertinggal dalam beberapa bidang pembangunan, terutama infrastruktur. Begitu juga dengan implikasi yang dihasilkan oleh rumusan kata “MANDIRI”, sangat besar dan bahkan dapat membebani Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri. Pada kenyataannya Kabupaten Banyuasin masih banyak tergantung dari daerah lain di sekitarnya, seperti contohnya di bidang pengolahan hasil hutan, perkebunan dan pertanian umum. Untuk menyandang predikat daerah “MANDIRI” tentu saja tidak dapat dihasilkan hanya dalam waktu 5 (lima) tahun. 2

BAB IV


Hal yang paling relevan dalam rumusan visi Kabupaten Banyuasin mungkin hanya kata “BERDAYA SAING”. Dikatakan relevan karena memang Kabupaten Banyuasin saat ini dan ke depannya masih terus membangun daerahnya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di segala bidang kehidupan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Sumatera Selatan yang lebih maju. Selain itu, ada kecenderungan bahwa rumusan visi Kabupaten Banyuasin terlalu bernuansa ekonomi dan sosial, dan terkesan mengenyampingkan masalah pembangunan berkelanjutan pada aspek ekologis (lingkungan hidup). Pokja PL mengusulkan agar rumusan visi dirancang sedemikian rupa agar mencerminkan juga prinsip keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan tak terkecuali lingkungan hidup. Pokja PL mengusulkan agar sebaiknya redaksional visi Kabupaten Banyuasin diubah sedemikian rupa sehingga implikasi yang berat dan membebani kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat sedikit dikurangi serta juga bernuansa lingkungan hidup. Salah satu redaksional yang realistis adalah “BANYUASIN HIJAU, MAJU DAN BERDAYA SAING”. Pemilihan kata “HIJAU” tentu saja merujuk kepada kondisi alam yang asri dan berwawasan lingkungan, sedangkan pemilihan kata “MAJU” tidak akan membebani kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin karena walaupun kemajuan yang dicapai tidak signifikan namun tetap kemajuan sekecil apapun tetaplah dapat disebut sebagai kemajuan. Untuk redaksional perbaikan dan atau penguatan visi sebaiknya dilakukan bersama-sama antara Pokja PL dengan pokja-pokja lain dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.

3

BAB IV


b.

Misi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan misi

adalah action dari visi; Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi atau tujuan. Bupati Banyuasin terpilih telah menetapkan misi Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2018 yaitu: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 2. Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah; 3. Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor

pertanian,

peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan,

kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sejahtera; 4. Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas; 5. Mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

baik

dan

bersih

dengan

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pokja PL menilai bahwa 5 (lima) misi ini sudah baik karena masingmasing item misi sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah,

antar

waktu,

antar

sektor

dan

antar

kepentingan),

prinsip

keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip 4

BAB IV


keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Hanya saja yang perlu diperkuat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Proses-proses tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Hanya

saja

kata

“pembangunan

berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan” pada rumusan misi ke-5, yaitu “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” sebaiknya dikonversikan saja ke rumusan misi ke-3. Jika dikonversi, maka rumusan misi ke-3 akan menjadi “membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan,

kelautan

dan

sektor

pertambangan serta energi menuju Banyuasin sejahtera berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan”. Hal ini dinilai lebih relevan, karena misi ke-3 dinilai lebih menyentuh aspek ekologi sedangkan misi ke-3 difokuskan hanya pada upaya penciptaan clean and good governance saja. c. Tujuan Tujuan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 antara lain: 1. Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan; - Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai bagi kelancaran distribusi barang dan jasa serta informasi dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

5

BAB IV


- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor. 2. Misi 2: Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah; - Terwujudnya pengembangan investasi yang kondusif yang mampu menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian dalam daerah - Perlindungan

dan

pendayagunaan

tenaga

kerja

yang

luas

bagi

masyarakat dengan membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal 3. Misi 3: Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif

sektor

pertanian,

peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sejahtera; - Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan dan dapat dinikmati seluruh masyarakat - Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup 4. Misi 4: Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas; - Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan terampil - Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. - Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima 6

BAB IV


- Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggung jawab dan akuntabel Pokja PL menilai bahwa 10 (sepuluh) tujuan ini sudah baik karena masing-masing item tujuan sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Hanya saja pada rumusan tujuan misi ke-5, yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang

prima”

dan

“Terwujudnya

pemerintahan

yang

bersih,

responsif,

bertanggung jawab dan akuntabel” terkesan serupa. Sedangkan pencantuman kata

“pembangunan

berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan”

pada

rumusan misi ke-5 tidak dijabarkan ke dalam tujuan. Hal ini sebaiknya diubah, agar rumusan tujuan-tujuan dari misi ke-5 tersebut lebih bernuansa lingkungan hidup. Sebagai tambahan, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian

dan

atau

pengawasan

pembangunan,

senada

dengan

rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi, sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. d. Sasaran Sasaran yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 antara lain: 1. Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 7

BAB IV


- Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya - Terselenggaranya percepatan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien 2. Misi 2: Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum

serta kemudahan lainnya untuk

mewujudkan daya saing daerah; - Iklim investasi yang sehat dan pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan karakteristik daerah serta potensi usaha - Menurunkan

tingkat

pengangguran

dan

menciptakan

iklim

ketenagakerjaan yang baik 3. Misi 3: Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif

sektor

pertanian,

peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sedjahtera; - Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan - Pengelolaan SDA secara baik dan optimal sehingga SDA tetap lestari dan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat 4. Misi 4: Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas; - Mewujudkan pembangunan SDM yang didukung infrastruktur dan sistem pendidikan yang layak dan memenuhi standar - Mewujudkan SDM yang sehat dan dikung infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan yang layak dan memenuhi standar 5. Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional

8

BAB IV


dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. - Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan publik - Terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN Pokja PL menilai bahwa 10 (sepuluh) sasaran ini sudah baik karena masing-masing item sasaran sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Namun, Serupa dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan rumusan

tujuan,

rumusan

sasaran

misi

ke-5,

yaitu

“Meningkatkan

transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan publik” dan “Terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN” juga terkesan serupa. Sedangkan pencantuman kata “pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” pada rumusan misi ke-5 tidak dijabarkan ke dalam sasaran. Hal ini sebaiknya diubah, agar rumusan sasaran-sasaran dari misi ke-5 tersebut lebih bernuansa lingkungan hidup. Sebagai tambahan, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian

dan

atau

pengawasan

pembangunan,

senada

dengan

rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi dan tujuan, sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. e. Strategi Strategi yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 antara lain: 9

BAB IV


1. Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan; - Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dalam Kabupaten - Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

irigasi

dan

pengolahan

sumberdaya air - Meningkatkan perkembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh - Meningkatkan kualitas lingkungan - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan ruang - Penyusunan

perencanaan

pembangunan

yang

terintegrasi

dengan

semua sektor 2. Meningkatkan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Misi 2: Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah; - Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah - Meningkatkan kerjasama perdagangan dengan daerah lain - Meningkatkan kewirausahaan dan perdagangan - Terciptanya suasana yang kondusif sebagai jaminanpengembangan investasi - Pelestarian, pengembangan seni budaya dan peningkatan kualitas objek dan sarana pariwisata - Meningkatkan peluang kesempatan kerja dan penempatan - Meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja dan tenaga kerja 3. Misi 3: Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif

sektor

pertanian,

peternakan,

perkebunan,

kehutanan, 10

BAB IV


perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sedjahtera; - Meningkatkan ketahanan pangan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi (pertanian, perkebunan, peternakan) - Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan dan kelautan - Meningkatkan perlindungan terhadap hutan - Meningkatkan

kualitas

SDM

penyuluh

dan

pelaku

pertanian,

peternakan dan perikanan - Pengelolaan SDA yang ramah lingkungan 4. Misi 4: Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas; - Meningkatkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan - Meningkatkan minat baca masyarakat - Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera - Membina generasi muda dan pembibitan pemanduan olahraga secara kontinyu - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi - Meningkatkan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan - Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 5. Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional

11

BAB IV


dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. - Pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil - Meningkatkan pengelolaan keuangan, sumber pendanaan dan aset-aset daerah - Meningkatkan

partisipasi

dan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan - Meningkatkan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kependudukan - Aparatur

yang

mencerminkan

nilai-nilai

good

governance

(adil,

transparan, penegakan hukum, menghormati HAM, dan norma agama dan nilai budaya) dalam memberikan pelayanan publik - Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintahan daerah - Meningkatkan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa - Menguatkan peran masyarakat dalam kehidupan politik - Pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil Pokja PL menilai bahwa 37 (sepuluh) strategi ini sudah baik karena masing-masing item sasaran sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Namun, Serupa dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan rumusan tujuan dan sasaran, rumusan strategi misi ke-5 lagi-lagi terkesan serupa dan tidak bernuansa ekologis sama sekali. Hal ini bertolak belakang dengan masksud dari pencantuman kata “pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” pada rumusan misi ke-5. Hal ini sebaiknya diubah, 12

BAB IV


agar rumusan strategi-strategi dari misi ke-5 tersebut lebih bernuansa lingkungan hidup. Sebagai tambahan, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian

dan

atau

pengawasan

pembangunan,

senada

dengan

rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi, tujuan dan sasaran, sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. f.

Arah Kebijakan Arah Kebijakan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin

Tahun 2014-2018 berjumlah 69 arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan turunan dari strategi, maka daftar arah kebijakan tidak perlu ditampilkan pada dokumen ini karena substansinya sudah pasti sama dengan induknya (strategi). Pokja PL menilai bahwa 69 arah kebijakan ini sudah baik karena masing-masing item arah kebijakan sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Substansi perbaikan dan atau penguatan untuk arah kebijakan ini hampir sama dengan rumusan perbaikan dan atau penguatan rumusan tujuan,

sasaran

dan

strtaegi.

Namun,

sebagai

tambahan

penguatan

rekomendasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Senada dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi, tujuan, sasaran, dan strategi, proses-proses

13

BAB IV


tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. g. Kebijakan Umum Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan

untuk

menggambarkan

keterkaitan

antara

bidang

urusan

pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan

penyusunan

program

pembangunan

jangka

menengah

daerah

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain: 1.

Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;

2.

Mengarahkan

pemilihan

program

yang

lebih

tepat

dan

rasional

berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 3.

Mengarahkan

pemilihan

program

agar

tidak

bertentangan

dengan

peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Melalui

rumusan

menghasilkan atau

kebijakan

umum,

diperoleh

sarana

untuk

diperolehnya berbagai program yang paling efektif

mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut: 14

BAB IV


1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. 2. Kebijakan

pada

perspektif

proses

internal

adalah

kebijakan

bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. 3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan

SDM, sistem, dan

pemanfaatan

teknologi informasi bagi

peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. 4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Pokja PL menilai bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan (yang dirangkum dalam suatu Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018) sudah baik karena masing-masing item sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender). Sebagai pelaksanaan,

tambahan

penguatan

pemanfaatan,

rekomendasi,

pengendalian

dan

proses

perencanaan,

atau

pengawasan

pembangunan, sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin.

15

BAB IV


4.2. Rekomendasi Perbaikan Program Pembangunan Pokja PL telah meneliti program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih seperti pada Tabel berikut ini : Tabel 4.1. Program-Program Pembangunan Bupati Banyuasin Periode 2013-2018 MISI

PROGRAM PEMBANGUNAN

-

1.

2.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan Sebagai Penunjang Pembangunan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Memantapkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Menjamin Keamanan Dan Kepastian Hukum Serta Kemudahan Lainnya Untuk Mewujudkan

-

Pembangunan dan peningkatan jalan produksi antar desa dan kecamatan Pembangunan jembatan dan pelabuhan lokal pasang surut Pengembangan kawasan agro-ekowisata Suak Tapeh Pembangunan jalan lingkar KM14-Gasing Jalan TAA-Sungsang dan Tanjung Carat Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago Terminal Intermoda Simpang PU (50 Ha) dan jalan sayap poros TAA Pembangunan jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebubus Saleh Pembangunan dermaga ponton Sri Menanti-P8 Peningkatan jalan Palembang-Mariana-Muara Padang Pembangunan jembatan dan kawasan Rantau Bayur Pengembangan kawasan industri Gasing (5000 Ha) Reklamasi Tanjung carat (3000 Ha) Pengembangan pusat Docking-Gudang mariana (200 Ha) Pengembangan kawasan bisnis dan permukiman KM14 Pengembangan kawasan Jakabaring Rambutan Pengembangan pelabuhan TAA (600 Ha) Pengembangan banyuasin Valley (10.000 Ha) Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago (90.000 Ha) Masterplan kawasan Banyuasin via Jembatan Musi 3 Kawasan Kimbun-Migas Pulau Rimau-Tungkal Ilir (sawit) Kawasan Kimbun Mariana-Muara Padang (sawit) Kawasan hortikultura Sugihan Kiri Kawasan Kimbun agroindustri-pangan KTM Telang-Tanjung Lago-Muara Padang Kawasan Kimbun Suak Tapeh (karet) dan Betung Kawasan kelapa dan bisnis Delta Upang Kemitraan swasta pemerintah-masyarakat Agrowisata pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan

16

BAB IV


MISI Daya Daerah.

3.

4.

PROGRAM PEMBANGUNAN Saing

Membangun Tatanan Ekonomi Daerah Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Dan Sektor Pertambangan Energy Menuju Banyuasin Sejahtera.

Menyediakan Akses Layanan Pendidikan (IPTEK Dan IMTAQ) Berkualitas Dan Terjangkau Demi Mutu Sumber Daya

-

Ekowisata lahan basah-pesisir-Taman Nasional sembilang Kawasan industri kecil-menengah Pengembangan sarana air bersih di perkotaan Kawasan bisnis perdagangan dan jasa Betung Kawasan industri Gasing-Kota Palembang (500 Ha) Penyusunan Perda yang relevan dan mendukung Public-private partnership Rencana detail tata ruang kecamatan Kawasan permukiman menengah-atas KM14 Pengembangan kawasan pergudangan Mariana (200 Ha) Kawasan permukiman Jakabaring Rambutan Kawasan wisata golf dan lintas alam

-

Optimalisasi lahan-air untuk pangan dan hortikultura Peningkatan tata air-saluran-pintu dan tanggul banjir Sosialisasi dan pengairan lahan sawah abadi Peningkatan IP dan pasca panen tanaman pangan Industri hilir padi dan jagung Pupuk organik/biomassa Pengembangan tapak jalur konservasi Pengembangan ternak besar: sapi, kerbau, kambing Pengembangan dan optimalisasi ternak unggas Peningkatan teknologi hasil perikanan Pengembangan budidaya perikanan darat Optimalisasi pra-panen tanaman sawit yang ada Industri hilir sawit Optimalisasi/peremajaan tanaman karet Industri hilir tanaman karet Pertambangan dan migas Optimalisasi batubara energi Energi berbasis biomassa/bioenergi Pengembangan energi terbarukan: pasang surut dan tenaga surya Optimalisasi hutan tanaman industri dan produk hilir

-

Pendidikan anak usia dini (Paud, TK, TPA) Pendidikan dasar berkualitas Pendidikan menengah dan lanjut Politeknik/pelatihan/pendidikan luar sekolah Pelayanan dan bimbingan keimanan Peningkatan kualitas kehidupan beragama Resolusi konflik antisipatif Peningkatan peran swasta dan masyarakat untuk pendidikan

17

BAB IV


MISI Manusia Yang Unggul Yang Didukung Oleh Peningkatan Sistem Layanan Kesehatan Yang Murah, Berkualitas, Dan Merata Melalui Investasi Layanan Puskesmas.

5.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Dengan Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Yang Amanah, Professional, Dan Berwibawa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.

PROGRAM PEMBANGUNAN

-

Pembinaan dan pedningkatan Balai Latihan Kerja/kursus Pembinaan dan peningkatan pondok pesantren Optimalisasi RS Banyuasin Peningkatan pelayanan puskesmas dan pustu Program kemitraan praktek dokter muda pedesaan Puskesmas apung Kimbun Pengembangan obat-obatan tradisional Investasi puskesmas terpadu Kemitraan puskesmas pemerintahan dana CSR swasta Gizi balita dan ibu hamil Kesehatan manula Corporate social responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat Pendidikan dan pelatihan aparatur Analisis kinerja aparatur pemerintah kabupaten Penjenjangan insentif dan disinsentif aparatur Monitoring dan evaluasi kinerja aparat Studi banding dan sister city Pemagangan aparatur perencana di Bappenas Peningkatan PAD Intensifikasi penerimaan pajak daerah Pendidikan non gelar pelatihan, short course IRC LDM Pendidikan gelar-degree master dan doktor IRCLDM Tata ruang kabupaten dan kecamatan Rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan Pendidikan pelatihan mangrove/pesisir untuk aparatur dan masyarakat Silvofishery dan rehabilitasi/pokja mangrove pesisir Pengurangan kebakaran hutan dan lahan Konservasi dan rehabilitasi hutan/lahan Tata air lahan gambut di hutan alam dan hutan tanaman Pendidikan masyarakat sekitar hutan Pengelolaan Taman Nasional sembilang Pengelolaan suaka alam Padang sugihan-Gajah

Sumber: Hasil Diskusi Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

Pokja PL Menilai bahwa tidak semua program pembangunan harus diperbaiki, tapi ada beberapa program yang sebaiknya diberikan rekomendasi perbaikan mengingat pengaruhnya terhadap lingkungan secara luas. Program-

18

BAB IV


program pembangunan yang patut diberikan rekomendasi perbaikan hasil analisis Pokja PL, antara lain:

19

BAB IV


Tabel 4.2 Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

No

1

Indikasi Program Prioritas

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Kegiatan

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan

Jalan lingkar KM 14 – Gasing; Jalan Tanjung ApiApi – Sungsang dan Tanjung Carat; Jembatan Sugihan Kiri Sugihan Kanan, Sebubus Saleh; Jalan Palembang – Mariana – Muara Padang; Jembatan dan Kawasan Rantau Bayur; Masterplan Kawasan Banyuasin via Jembatan Musi Tiga

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU BM seperti Program Pembangunan Informasi/Database Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. Sedangkan Bupati terpilih mencanangkan rencana-rencana program sebagai berikut: Jalan lingkar KM 14–Gasing; Jalan Tanjung Api-Api–Sungsang dan Tanjung Carat; Jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebubus Saleh; Jalan Palembang–Mariana– Muara Padang; Jembatan dan Kawasan Rantau Bayur; Masterplan Kawasan Banyuasin via Jembatan Musi Tiga. Dilihat dari program-program di atas terdapat ketidaksinkronan antara rencana program Bupati terpilih dengan program-program Renstra Dinas PU BM. Bupati banyak mencanangkan program-program pembangunan jalan dan jembatan baru, sedangkan Dinas PU BM tidak memasukkan program pembangunan jalan dan jembatan baru yang diinginkan Bupati terpilih ke dalam dokumen Renstra mereka. Program-program yang dicanangkan Bupati terpilih sangat baik untuk mengatasi masalah kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di Banyuasin. Hal tersebut harus diimplementasikan sehingga ekses-ekses seperti gejolak politis yang menginginkan pemekaran wilayah yang disuarakan oleh golongan masyarakat akibat sulitnya aksesibilitas antar wilayah bisa diredam dengan keseriusan pemkab membangun infrastruktur untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, Dinas PU BM harus proaktif mengusulkan peningkatan jalan di sepanjang jalan Palembang-Betung karena kondisinya sangat parah karena kerap terjadi kemacetan yang disebabkan faktor alam maupun manusia. Kondisi sempadan jalan pun harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dengan permukaan tanah di sampingnya karena hal tersebut sangat membahayakan pengguna jalan. Selain itu, Dinas PU BM harus segera berkoordinasi dengan Dinas PU CK untuk mengatasi masalah drainase di sepanjang jalan Palembang-Betung tersebut karena hal itu adalah salah satu syarat untuk menggolkan wacana pelebaran jalan negara tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting, seiring dengan pengembangan pelabuhan internasional Tanjung Api-Api, PU BM harus proaktif berkoordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan jalan TAA karena operasional pelabuhan sangat tergantung dari kinerja Dinas PU BM dalam menyiapkan jalan

20

BAB IV


No

2


Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan

Kegiatan

Dermaga Ponton Sri Menanti; Pelabuhan TAA 600 Ha

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan tersebut yang merupakan akses vital menuju kawasan pelabuhan TAA tersebut. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampak positifnya sangat masif bagi kemaslahatan masyarakat luas. Program Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Pembangunan kawasan pelabuhan dan industri di kawasan lahan basah Tanjung Carat harus memperhatikan lingkungan biotik (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro organisme) dan lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara) karena pembangunan yang akan dilakukan di kawasan ini akan menyebabkan adanya degradasi lahan. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan dan industri berkonsep hijau.Di samping itu, perlu mengembangkan Standard Operation Procedure (SOP) pengembangan kawasan Tanjung Carat. 1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut maka diupayakan pelengkapan pelabuhan yang dibangun sesuai dengan eco industrial park (EIP); Membuat kawasan dengan dengan system blok dengan memperhatikan mangrove dan lahan gambut yang ada; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi pemanasan global. . Mengembangkan lahan mangrove; Mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lahan gambut; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi kawasan tersebut; Mengatur kawasan pelabuhan dan penunjangnya tidak mengganggu lingkungan sekitar; Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan; Pengembangan kawasan pelabuhan dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin; Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung; Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung. 2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut; Pengembangkan jalur KA dengan jarak yang terpendek; Mitigasi dampak eksploitasi lahan gambut; Pengembangan system transportasi dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin; Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung; Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung.

21

BAB IV


No

3


Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

Kegiatan

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan 3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera. Untuk meminimalkan kerusakan mangrove terhadap jalur transportasi; Pembuat rambu-rambu pelayaran dalam melindungi magrove; Mitigasi dampak eksploitasi lahan magrove; Membuat peraturan pelayaran yang sesuai dengan kondisi kawasan tersebut; Pembuat rambu-rambu pelayaran; Tersedianya aturan perundangundangan. 4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar. Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut maka diupayakan pelengkapan pelabuhan yang dibangun sesuai dengan eco industrial park (EIP); Membuat kawasan dengan dengan system blok dengan memperhatikan mangrove dan lahan gambut yang ada; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi pemanasan global; . Mengembangkan lahan mangrove; Mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lahan gambut; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi kawasan tersebut; Mengatur kawasan indsutri yang tidak mengganggu lingkungan sekitar; Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan; Pengembangan kawasan Industri diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin; Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung; Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung.

Kawasan Kimbun dan Migas Pulau Rimau – Tungkal Ilir

Tahun 2014-2018, Pemkab setidaknya merencanakan program-program yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan pelabuhan TAA, yaitu: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan termasuk program pembangunan dermaga dalam Kabupaten. Oleh karena itu, Pemkab harus menggenjot percepatan pemabangunan pelabuhan TAA dengan mengkoordinasikannya dengan pemprov, pemerintah pusat dan sektor-sektor lain yang terkait dalam lingkup Kabupaten Banyuasin. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampak positifnya sangat besar dan luas bagi kemaslahatan masyarakat dan citra Banyuasin di mata daerah lain bahkan dunia internasional. Program Pembangunan dan Pengembangan kawasan industri harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat program-program Diskop,UKM,Perindag seperti Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM); Program Penataan Struktur Industri; Program Sentra-

22

BAB IV


No

4

5


Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan


(Sawit); Kawasan Kimbun Mariana – Muara Padang (Sawit); Kawasan Kimbun Suak Tapeh dan Betung (Karet); Program Pemanfaata n Kawasan Hutan Industri

sentra Industri Potensial. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang industri, yaitu antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Gasing 5000 Ha; Pusat Docking-Gudang Mariana 200 Ha; Banyuasin Valley 10.000 Ha, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dll. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kinerja pemkab yang harus terus ditingkatkan agar proyek berjalan sesuai rencana dan tidak berlarut-larut dalam hal proses pengerjaannya. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda.

Kawasan AgroEkowisata Suak Tapeh; Ekowisata lahan basah, Pesisir, Taman Nasional Sembilang; Kawasan Wisata Golf dan Lintas Alam Pengembang an Wilayah Transmigras i di Banyuasin

Program Pembangunan dan Pengembangan pariwisata harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Disparsenibudpora seperti Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga. Hal ini sejalan dengan rencanarencana Bupati terpilih dalam bidang pariwisata dan olahraga yaitu antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agro-Ekowisata Suak Tapeh; Ekowisata lahan basah, Pesisir, Taman Nasional Sembilang; Kawasan Wisata Golf dan Lintas Alam. Hanya saja khusus pembangunan wisata golf harus benar-benar ramah lingkungan dan pembangunannya harus tidak menimbulkan gejolak sosial dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Selain itu perlu dipertimbangkan konsep publicprivate partnership agar kawasan wisata olahraga dan wisata alam benar-benar terkelola secara profesional dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan sampai pemeliharaannya. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi harus berwawasan lingkungan (Langkahlangkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Disnakertrans seperti Program Pengembangan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; Program Transmigrasi Penduduk Setempat. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih dalam bidang transmigrasi. Bupati terpilih berusaha mewujudkan target program yaitu Ketersediaan Wilayah Transmigrasi dan Persentase

23

BAB IV


No

6

7


Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dan Perumahan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

Kegiatan

Kawasan Bisnis dan Permukiman KM 14; Kawasan Permukiman Jakabaring , Rambutan; Kawasan Permukiman MenengahAtas KM 14; Program Pengembang an Perumahan Kawasan Kelapa dan Bisnis Delta Upang; Optimalisasi dan Peremajaan Tanaman Karet; Optimalisasi Pra Panen Tanaman Sawit; Program Peningkatan , Penerapan Teknologi Pertanian

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan Transmigrasi Yang Ditempatkan. Hanya saja pelaksanaan proyek ini harus benar-benar bebas dari konflik dengan masyarakat yang daerahnya akan didatangi para transmigran. Selain itu harus dipikirkan juga upaya untuk mencegah terjadinya disparitas sosial antara masyarakat dengan para transmigran dengan memberikan peluang ekonomi yang adil dan merata. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU CK seperti Program Lingkungan Sehat Perumahan; Program Pengembangan Komunitas Perumahan; Program Pengembangan Perumahan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang perumahan yaitu antara lain: Kawasan Permukiman KM 14; Kawasan Permukiman Jakabaring , Rambutan; Kawasan Permukiman Menengah-Atas KM 14. Hanya saja pembangunan ini harus menerapkan sungguh-sungguh prinsip keadilan sehingga target masyarakat tidak tebang pilih dan pendataan mengenai kategorisasi masyarakat yang akan dijadikan target harus benarbenar dikoordinasikan dengan BPS. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dishutbun seperti Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan; Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan; Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan; Program pemanfaatan kawasan hutan industri; Program perencanaan dan pengembangan baton; Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang kehutanan dan perkebunan yaitu antara lain: Kawasan Hortikultura Sugihan Kiri; Kawasan Kelapa Delta Upang; Agrowisata Hortikultura; Optimalisasi Lahan Air untuk Pangan dan Hortikultura; Optimalisasi dan Peremajaan Tanaman Karet; Optimalisasi Pra Panen Tanaman Sawit. Hanya saja pengembangan dan pembangunan bidang kehutanan ini harus selalu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus memberikan porsi yang besar pada konsep perkebunan inti

24

BAB IV


No

8


Pengembangan Pertanian Umum

Kegiatan


dan Perkebunan

rakyat. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.

Kawasan Hortikultura Sugihan Kiri; Agrowisata Pertanian Pangan, Hortikultura , Peternakan dan perikanan; Optimalisasi Lahan Air untuk Pangan dan Hortikultura ; Pupuk Organik dan Biomassa; Peningkatan Teknologi Hasil Pertanian; Pengembang an Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Tangkap; Program Perencanaan Pembanguna n Perikanan dan Kelautan; Pengembang

Program Pengembangan Pertanian Umum harus berwawasan lingkungan (Langkahlangkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Distanak dan Disperik & Kelautan seperti Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan; Program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir; Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yaitu antara lain: Agrowisata Pertanian Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perikanan; Optimalisasi Lahan Air untuk Pangan dan Hortikultura; Pupuk Organik dan Biomassa; Peningkatan Teknologi Hasil Pertanian; Pengembangan Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Tangkap; Program Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan; Pengembangan Ternak Besar: Sapi, Kerbau, Kambing; Pengembangan dan Optimalisasi Ternak Unggas; Peningkatan IP dan Pasca Panen Tanaman Pangan; Program Peningkatan, Penerapan Teknologi Pertanian; Program peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Hanya saja pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan ini harus selalu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus memberikan porsi yang besar pada konsep usaha berbasis masyarakat. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat besar kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Sumsel menjadi lumbung pangan.

25

BAB IV


No

9


Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan, Energi dan Migas

Kegiatan


an Ternak Besar: Sapi, Kerbau, Kambing; Pengembang an dan Optimalisasi Ternak Unggas; Peningkatan IP dan Pasca Panen Tanaman Pangan; Program peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Optimalisasi Batubara Energi; Energi Berbasis Biomassa/Bi oenergi; Pengembang an Energi Terbarukan: Pasang Surut dan Tenaga Surya; Program Pengembang an Potensi, Energi dan Sumberdaya Mineral

Program-Program Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan, Energi dan Migas harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Distamben seperti Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang berpotensi merusak Lingkungan; Program Pengembangan Informasi Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral; Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih dalam bidang pertambangan, energi dan migas yaitu antara lain: Optimalisasi Batubara Energi; Energi Berbasis Biomassa/Bioenergi; Pengembangan Energi Terbarukan: Pasang Surut dan Tenaga Surya; Program Pengembangan Potensi, Energi dan Sumberdaya Mineral. Pembangunan di bidang ini bagaikan dua keping mata uang yang saling berlawanan, dampak positif dan negatifnya hampir sama besarnya. Di satu sisi sangat besar kontribusinya terhadap PAD, tetapi di sisi lain sangat buruk kontribusinya bagi lingkungan ekologi. Kepiawaian pemkab dalam mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan. Pemkab harus mencari solusi winwin solution agar kegiatan ini berjalan baik tanpa konflik. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat baik bagi citra pemkab di mata daerah lain dan sangat besar kontribusinya

26

BAB IV


No

10

11


Pembangunan dan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi

Kegiatan


Instalasi Pengelolaan Air Limbah

dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Sumsel menjadi lumbung energi. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU CK dalam hal pengelolaan limbah seperti Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Namun Bupati terpilih secara eksplisit tidak mencanangkan program pengelolaan limbah ini pada uraian visi misinya. Padahal kegiatan ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kualitas lingkungan ekologi Kabupaten Banyuasin. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial dan kesehatan masyarakat.

Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n; Pengembang an Sarana Air Bersih Perkotaan; Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah; Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU CK dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman seperti Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Namun sayang, Bupati terpilih tidak secara eksplisit memberikan perhatian terhadap pengelolaan sanitasi pada uraian visi misinya, padahal faktanya saat ini Kabupaten Banyuasin adalah Kabupaten yang maayarakatnya masih melakukan budaya buang air bersih sembarangan (di atas 90%) dikarenakan tidak tersedianya MCK yang baik terutama di daerah pedesaan. Padahal sanitasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kualitas lingkungan hidup. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial dan kesehatan masyarakat.

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Banyuasin 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

27

BAB IV


28

BAB IV


29

BAB IV KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN

Recommend Documents