RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 – 2O34

September 2014

Ringkasan Eksekutif KLHS RTRW Kabupaten Aceh Selatan

1. Pendahuluan Pembangunan dan lingkungan hidup adalah dua bidang yang saling berkaitan. Di satu sisi pembangunan dirasakan perlu untuk meningkatkan harkat hidup manusia. Tapi di sisi lain tidak jarang program dan proyek pembangunan tanpa disadari mengakibatkan rusaknya lingkungan. Bencana banjir, kekeringan, longsor dan kepunahan keanekaragaman hayati merupakan beberapa contoh dari kerusakan lingkungan yang dapat kita lihat saat ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 memberikan Pedoman Umum tentang KLHS, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 memberikan Pedoman tentang Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Secara prinsip KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada saat dilakukan KLHS ini, Materi Teknis maupun Rancangan Qanun untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten telah dibuat, dan sedang menunggu persetujuan DPRK setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur dan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). 1


Hasil KLHS mengkonfirmasi apakah Rancangan RTRW Kabupaten telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain dalam Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Hasil KLHS berupa rekomendasi dan mitigasi bagi penyempurnaan muatan (KRP) RTRW yang disusun berdasarkan hasil analisis yang partisipatif. KLHS disusun mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten akan disajikan untuk konsultasi publik / pemangku kepentingan untuk disepakati.

2. Tujuan Pelaksanaan KLHS Tujuan pelaksanaan KLHS ini adalah: 1.

Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRWK Aceh Selatan;

2.

Meningkatkan kualitas RTRW sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

3. Pelaksana KLHS Proses-proses KLHS dilaksanakan oleh Tim KLHS yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Tim KLHS beranggotakan personil-personil dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang terkait dan anggota-anggota forum lintas pemangku kepentingan.

4. Waktu Pelaksanaan KLHS Jangka waktu pelaksanaan KLHS dimulai sejak bulan Januari 2013 yaitu tahap pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah hingga bulan Januari 2014 telah menyelesaikan penyusunan dan penyampaian rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2


Tabel 1. Pelaksanaan Tahapan Penyusunan KLHS Aceh Selatan No 1

Kegiatan

Pelaksanaan

Pengkajian pengaruh RTRW 1) Perancangan proses KLHS

14 Januari 2013

2) Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan

Januari 2013

3) Identifikasi isu strategis

20 – 21 Maret 2013

4) Pelingkupan isu strategis

22 Mei 2013

5) Analisis data dasar

23 Mei 2013

6) Identifikasi muatan RTRW

24 Mei 2013

7) Telaah muatan RTRW

13 - 15 November 2013

2

Perumusan alternatif, mitigasi dan rekomendasi

8 Januari 2014

3

Pendokumentasian

Januari 2014

4

Lokakarya Integrasi Hasil KLHS

23-24 April 2014

5

Konsultasi Publik Hasil KLHS Sumber: Bappeda Kab. Aceh Selatan

25 Agustus 2014

5. Muatan KLHS-RTRWK Aceh Selatan Dalam melakukan kajian pengaruh untuk menentukan implikasi dari program yang ada dalam RTRW, perlu ditentukan aspek menjadi pendasaran kajian. Dalam Pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan 6 aspek muatan yang dapat digunakan dalam melakukan kajian pengaruh yaitu 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem; 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dari enam aspek muatan tersebut, KLHS Kabupaten Aceh Selatan menggunakan tiga aspek sebagai pertimbangan utama yaitu 1) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 2) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan 3) kinerja layanan/jasa ekosistem. Pengaruh muatan rencana tata ruang misalnya dikaji dampak dan risikonya dengan memperkirakan kemungkinan perubahan ekosistem yang terjadi jika program dilaksanakan. Untuk daya dukung misalnya, kajian memperhatikan kemampuan ekosistem di mana program direncanakan dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan mendukung kehidupan masyarakat lokal dan mahluk lain jika program dilaksanakan. Selain kedua aspek tersebut, kinerja layanan/jasa ekosistem dan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam mengkaji pengaruh muatan RTRW mengingat keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser

3


dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia.

6. Kedudukan dan Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Selatan Penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2013 – 2033 dimulai sejak tahun 2010. Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan RTRW kabupaten bagi pemangku kepentingan, kedudukan RTRW kabupaten digambarkan sebagai berikut:

Gaambar 1. Matriks Alur Proses Penetapan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2014 – 2034

7. Identifikasi dan Pelingkupan Isu Strategis KLHS Identifikasi dan Pelingkupan Isu Strategis dilakukan dalam sebuah lokakarya yang melibatkan pemangku kepentingan.Tim Kerja KLHS mempelajari Materi Teknis RTRW Kabupaten Aceh Selatan (Matek RTRW) untuk keperluan penyusunan pra pelingkupan. Hasil diskusi identifikasi isu strategis ini kemudian menjadi bahan bagi proses pelingkupan. Proses pelingkupan isu strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Memeriksa duplikasi, hal ini dilakukan sebagai satu langkah awal sebelum memeriksa isu-isu ini menggunakan kriteria strategis. 2) Memeriksa menggunakan kriteria strategis yaitu: 1) bersifat lintas sektor, 2) bersifat lintas wilayah, 3) potensi dampak kumulatif dan efek ganda; 4) berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan. Proses ini dilakukan menggunakan tabel. Syarat isu yang dinilai strategis adalah bila memenuhi keempat kriteria tersebut. 3) Memilih isu yang memiliki dimensi keruangan untuk dianalisis lebih jauh.

4


Hasil pelingkupan isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Alih fungsi lahan hutan. 2. Frekuensi banjir yang masih sering terjadi. 3. Pertambangan yang tidak ramah lingkungan. 4. Perubahan penggunaan lahan pertanian. 5. Hama dan Penyakit tanaman Pala 6. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. 7. Persediaan kayu olahan terbatas. 8. Kearifan lokal memudar. 9. Pendidikan lingkungan. 10. Penegakan hukum lingkungan yang lemah. 11. Konflik penggunaan lahan. Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari publik yang lebih luas terkait dengan isu-isu strategis ini. Konsultasi publik tersebut dilakukan pada tanggal 16 November 2013, dan berdasarkan konfirmasi dan masukan dari publik, daftar isu strategis tersebut direvisi menjadi 4 isu strategis saja, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Frekuensi banjir yang masih sering terjadi. Pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Alih fungsi lahan sawah untuk perkebunan. Sebaran Hama dan Penyakit tanaman Pala yang makin meluas.

8. Analisis Data Dasar (Baseline Analysis)

Analisis data dasar atau baseline analysis adalah proses selanjutnya setelah isu-isu strategis terpilih. Dibutuhkan data dan informasi yang mendukung setiap isu strategis. Hal ini diperlukan untuk proses verifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil proses pelingkupan sebelumnya. Data dan informasi yang dikumpulkan termasuk di dalamnya data primer dari SKPD atau menurut catatan masyarakat, data sekunder yang berupa data yang telah disajikan dalam bentuk publikasi atau laporan, dan data empiris stakeholders (para pemangku kepentingan) secara kualitatif. Metode yang digunakan pada proses analisis data dasar adalah analisis kecenderungan terhadap parameter dan indikator yang terkait dengan tiap isu strategis. Analisis data dasar untuk setiap isu strategis memuat deskripsi sebagai berikut: 1) Gambaran Isu Strategis, dimaksudkan untuk menjelaskan kondisi/fakta dan masalah isu dimaksud; lokasi isu strategis, faktor penyebab isu yang terkait dan implikasi masalah dimaksud.

5


2) Analisis Kecenderungan, dimaksudkan untuk menjelaskan proses yang muncul dan berkembangnya masalah yang dimaksud semenjak 5 tahun yang lalu di masing-masing lokasi, kelompok masyarakat yang mengalami kerugian akibat masalah dimaksud; apakah masalah dimaksud sudah mencapai titik kritis; mengapa masalah ini cenderung meningkat, apakah karena pembiaran? 3) Perkiraan kecenderungan pada masa yang akan datang, dimaksudkan untuk menjelaskan prakiraan 5 tahun yang akan datang apabila masalah tersebut tidak ditangani; bagaimana akumulasi kerugian (finansial dan lingkungan hidup), kelompok masyarakat yang mengalami kerugian; apakah memang masalah dimaksud tidak dapat dicegah dan/atau ditanggulangi dan/atau dipulihkan?. 4) Rangkuman atau kesimpulan hasil analisis kecenderungan 5) Analisis kecenderungan didukung dengan data tabuler, grafik, peta, grafik dsb. 9. Identifikasi Muatan RTRW Terkait Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Proses identifikasi muatan RTRW dimulai dengan mengidentifikasi program dalam materi teknis RTRW yang terkait dengan isu strategis. Keterkaitan dinilai berdasarkan dampak dari program tersebut terhadap setiap isu strategis, apakah bersifat positif, netral atau negatif. Program yang akan ditelaah lebih lanjut adalah program yang berdampak negatif pada isu strategis. Lingkup identifikasi muatan RTRW adalah untuk memahami keterkaitan rencana tata ruang (struktur dan pola ruang) dan program-program perwujudan ruang dengan isu strategis KLHS. Sebagai panduan diskusi, digunakan beberapa pertanyaan uji berikut ini: 1) Adakah muatan RTRW yang berpotensi menyebabkan kejadian seperti banjir, longsor dan kekeringan? 2) Apakah muatan RTRW yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan? 3) Adakah muatan RTRW yang berpotensi menyebabkan sulitnya dipenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam yang mendasar seperti bahan pangan dan air bersih? 4) Adakah muatan RTRW yang berpotensi menyebabkan gangguan terhadap ekosistem yang berfungsi lindung?

6


5) Adakah muatan RTRW yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kehidupan makhluk hidup lain dan keseimbangannya dengan kehidupan manusia? 10.

Implikasi dan Mitigasi Rencana Struktur Tata Ruang Tabel 2. Rekomendasi Mitigasi Terhadap Muatan Rencana Struktur Ruang

No.

Usulan Mitigasi/Alternatif

1.

Rencana Pengembangan PKL Tapaktuan

1.1

Isu Strategis: Frekuensi banjir yang sering terjadi Pembangunan kawasan perkotaan Pengembangan kawasan perkotaan secara diarahkan pada lokasi yang lebih tinggi terbatas sesuai dengan proyeksi kebutuhan 20 namun berada pada elevasi yang aman tahun mendatang, yang delineasinya untuk dijadikan kawasan terbangun ditetapkan dalam rencana rinci pengembangan disertai upaya-upaya mitigasi terhadap kawasan perkotaan Tapaktuan. tanah longsor dan pengurangan kecepatan Dalam rencana rinci tersebut, arah aliran air pada saat hujan. pengembangan kawasan perkotaan juga perlu Perbaikan drainase kawasan perkotaan, diarahkan pada kawasan yang lebih tinggi. baik yang sudah terbangun maupun yang Penyusunan rencana rinci tersebut perlu direncanakan sebagai kawasan dilengkapi dengan peraturan zonasi untuk pengembangan perkotaan disertai upaya- mengurangi risiko bencana banjir dan tanah upaya perubahan perilaku masyarakat longsor serta penyiapan rencana mitigasi bencana tersebut. dalam pengelolaan sampah.

a.

b.

c.

Melakukan normalisasi dan optimalisasi sungai yang diharapkan dapat memperbesar daya tampung sungai terutama pada saat hujan disertai dengan upaya reboisasi lahan kritis dan daerah aliran sungai.

d.

Menetapkan kawasan lindung di luar kawasan hutan atau ruang terbuka terbuka hijau. Hal ini perlu dilakukan terutama pada rencana kawasan terbangun yang berada pada atau dekat dengan lokasi yang elevasinya curam dan pada sempadan sungai.

e

Mendorong peran serta masyarakat untuk melakukan penanaman tanaman perkebunan (pala) dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pembukaan lahan baru pada kawasan budidaya untuk penanaman pala diharapkan tidak dilakukan secara sekaligus pada hamparan yang luas.

f

Kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sampah melibatkan solidaritas masyarakat.

g

Peninjauan kembali Bangunan (IMB).

Ijin

Rekomendasi Mitigasi/Alternatif

Mendirikan

7


No. 1.2 a

b

c



Isu Strategis: Hama/Penyakit Tanaman Pala Peningkatan sumberdaya manusia Terkait dengan upaya pengurangi penyebaran pekebun pala, termasuk melalui hama/penyakit tanaman pala, maka dalam penyuluhan. pengembangan perkebunan pala perlu dilakukan melalui beberapa upaya, seperti Melakukan inovasi penyediaan bibit tidak melakukan penanaman tanaman pala tanaman pala, termasuk penyambungan dalam satu hamparan luas secara monokultur; antar varietas dengan tanaman atasnya melakukan konservasi tanah dan air sebelum pala lokal yang ada. mengganti tanaman pala yang terserang Larangan penangkapan burung hama/penyakit dengan tanaman yang baru; predator/pemangsa ulat dan pengayaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam jenis burung pemangsa ulat. pemelliharaan dan pengelolaan perkebunan pala, melakukan inovasi bibit tanaman pala, serta mengeluarkan larangan penangkapan burung predator hama pala dengan tegas.

2.

Rencana Pengembangan PKLp Bakongan

1.1

Isu Strategis: Frekuensi banjir yang sering terjadi Pembangunan kawasan perkotaan Pengembangan kawasan perkotaan secara diarahkan pada daerah yang tidak berawa terbatas sesuai dengan proyeksi kebutuhan 20 dan bukan merupakan kawasan hutan. tahun mendatang, yang delineasinya Pengembangan kawasan perkotaan ditetapkan dalam rencana rinci pengembangan Bakongan perlu diarahkan dengan model kawasan perkotaan Bakongan. intensif dengan membatasi luas areal Dalam rencana rinci tersebut, arah kawasan perkotaan sesuai kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan juga perlu lahan pengembangan 20 tahun ke depan. diarahkan pada kawasan yang tidak berawa Delineasi kawasan perkotaan yang jelas untuk menghindari banjir di kawasan yang perlu dilakukan pada saat penyusunan akan dikembangkan. rencana rinci dengan mempertimbangkan Penyusunan rencana rinci tersebut perlu daya dukung dan daya tampung dilengkapi dengan peraturan zonasi untuk lingkungan untuk mencegah mengurangi risiko bencana banjir serta pengembangan kawasan perkotaan di penyiapan rencana mitigasi bencana banjir. daerah yang sering terpapar banjir. Penyiapan rencana mitigasi bencana banjir untuk kawasan perkotaan. Mendorong pemanfaatan lahan kawasan perkotaan pada kawasan yang tidak rawan banjir (bukan kawasan berawa) melalui pengembangan kebijakan insentif/ Disinsentif. Pengembangan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana banjir. Pembangunan tanggul pada beberapa lokasi, contoh Desa Ujong Pulo Cut dan Desa Cangoi Seubadeh, Muara Bakongan, Muara Desa Ujong Panju Bakotim, Kuala Cangkuni – Seubadeh. Normalisasi Sungai.

a.

b.

c d

e

f

g h 2.

Dilakukan upaya-upaya mengurangi kegiatan penebangan liar. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Baru pada Enam Ruas Jalan:  Ruas Despot Keude Trumon – Cut Bayu

8


No.      2.1 a.

b.

c.

d.

e

Usulan Mitigasi/Alternatif Rekomendasi Mitigasi/Alternatif Ruas Buloh Seuma – Kuala Baru Ruas Alue Rimba – Simpang Tiga Ruas Bukit Mas – Alue Saya Ruas Brahan – Seuneubok Keranji Ruas Seuneubok Keranji – Laut Bangko

Isu Strategis: Frekuensi banjir yang sering terjadi Melakukan kajian lingkungan yang lebih Untuk pembangunan ke-enam ruas jalan baru detail terkait dampak pembangunan jalan perlu dilakukan setelah dokumen kajian baru pada ruas Despot Keude Trumon – lingkungan disiapkan.Pada tahap berikutnya Cut Bayu yang berada di kawasan rawa. rencana pembangunan jalan harus dilakukan Peningkatan upaya pengendalian alih dengan mengikuti standar teknis fungsi lahan pada kawasan di sekitar pembangunan jalan serta didukung oleh upaya jaringan jalan yang akan dibangun agar peningkatan pengendalian pemanfaatan lahan tidak berkembang menjadi kawasan di sekitar jaringan jalan baru. budidaya. Pembangunan jalan baru melalui meningkatan elevasi jalan yang dibangun lebih tinggi serta dilengkapi dengan sistem drainase dengan kapasitas yang cukup besar; Pengintegrasian rencana pembangunan jaringan jalan baru dengan rencana pengendalian banjir kawasan. Tambahan usulan alternatif khususnya Pengembangan jaringan jalan setapak pada untuk rencana ruas Seuneubok – Laot ruas Indra Damai – Suak Belimbing – Laot Bangko: Alternatif pengembangan Bangko. Akses menuju kawasan danau Laot jaringan jalan setapak yang sudah ada, Bangko selanjutnya dilanjutkan dengan jalan yaitu pada ruas Indra Damai – Suak setapak ke arah danau. Belimbing – Laot Bangko. Akses menuju Agar tetap dapat memberikan akses menuju kawasan danau Laot Bangko selanjutnya kawasan Danau Laot Bangko yang akan dilanjutkan dengan jalan setapak ke arah dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, danau. Pengembangan alternatif jaringan maka rekomendasi pengembangannya dengan jalan baru ini untuk mencegah terbukanya mengembangkan alternatif jalan yang telah banyak terlalu banyak akses ke Danau ditetapkan oleh Balai TNGL dalam site plan Laot Bangko yang dapat menganggu pengembangan ekowisata Danau Laot Bangko kelestarian ekosistem TNGL di sekitar kawasan tersebut. Pengembangan alternatif jaringan jalan baru ini juga telah mengikuti rencana pengembangan kawasan ekowisata (siteplan) Danau Laot Bangko yang telah dikembangkan oleh Balai TNGL.

Tabel Rekomendasi Mitigasi terhadap Pelaksanaan Muatan Rencana Pola Ruang No. 1 1.1 A



Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat seluas 22.400 ha yang Dikembangkan pada Kawasan APL Isu Strategis: Alih fungsi lahan sawah untuk perkebunan Proses perijinan perubahan status hutan dari Kementerian Kehutanan

9


No. B

b

c

1.2 a b

c 2 2.1 a

b

c d

e

2.2 a b

Usulan Mitigasi/Alternatif Rekomendasi Mitigasi/Alternatif Larangan pengembangan kebun kelapa Pengembangan kawasan peruntukan sawit pada kawasan pertanian lahan basah perkebunan rakyat pada kawasan APL perlu (sawah) agar tidak terjadi penurunan dikembangkan melalui upaya penetapan lahan produksi pertanian tanaman pangan; pertanian pangan berkelanjutan untuk Menetapkan kawasan lahan pertanian mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi berkelanjutan melalui qanun untuk kawasan perkebunan kelapa sawit. mencegah alih fungsi lahan sawah untuk kawasan perkebunan kelapa sawit; Mengembangkan aplikasi konservasi tanah dan air (KTA) untuk mencegah banjir dan longsor akibat kerusakan lahan Isu Strategis : Sebaran hama dan penyakit tanaman pala makin meluas Tidak menanam tanaman pala dalam satu Terkait dengan upaya pengurangi penyebaran hamparan luas secara monokultur; hama/penyakit tanaman pala, maka upaya Mem-bera-kan lahan terlebih dahulu pengembangan perkebunan pala perlu sebelum ditanam dengan tanaman pala dilakukan melalui beberapa upaya, seperti yang baru. Umumnya masyarakat segera tidak melakukan penanaman tanaman pala mengganti tanaman pala yang terserang dalam satu hamparan luas secara monokultur; hama/penyakit dengan tanaman pala yang melakukan konservasi tanah dan air sebelum baru. Untuk mencegah meluasnya mengganti tanaman pala yang terserang hama/penyakit tanaman pala, maka lahan hama/penyakit dengan tanaman yang baru; terlebih dahulu harus di-bera sebelum serta peningkatan kemampuan masyarakat ditanam kembali dengan tanaman pala dalam pemelliharaan dan pengelolaan yang baru; perkebunan pala Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan tanaman pala Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat seluas 15.600 ha yang dikembangkan pasa Kawasan Hutan yang Diusulkan untuk Perubahan Status Isu Strategis: Frekuensi banjir yang sering terjadi Penyiapan dokumen kajian lingkungan Upaya untuk mencegah peningkatan banjir untuk mengkaji kelayakan pengembangan juga perlu dilakukan melalui aplikasi perkebunan rakyat serta pengkajian konservasi tanah dan air yang diakibatkan dampak pengembangan kawasan oleh kerusakan lahan sehingga mengurangi perkebunan terhadap lingkungan di kemampuan lahan untuk menyerap air hujan sekitarnya; Proses perijinan perubahan status kawasan hutan dari kementerian kehutanan; Pembukaan lahan perkebunan rakyat dilakukan secara bertahap; Pengembangan lahan perkebunan rakyat dilakukan dengan memperhatikan kaidan konservasi tanah dan air Membuat kanal-kanal untuk mengendalikan banjir yang didahului dengan kajian lingkungan hidup untuk pembangunan kanal ini Isu Strategis: Sebaran hama dan penyakit tanaman pala makin meluas Tidak menanam tanaman pala dalam satu Terkait dengan upaya pengurangi penyebaran hamparan luas secara monokultur. hama/penyakit tanaman pala, maka upaya Mem-bera-kan lahan terlebih dahulu pengembangan perkebunan pala perlu sebelum ditanam dengan tanaman pala dilakukan melalui beberapa upaya, seperti yang baru. Umumnya masyarakat segera

10


No.

c 3 3.1 a

b

c d e

3.2 a b

c d

e

Usulan Mitigasi/Alternatif mengganti tanaman pala yang terserang hama/penyakit dengan tanaman pala yang baru. Untuk mencegah meluasnya hama/penyakit tanaman pala, maka lahan terlebih dahulu harus di-bera sebelum ditanam kembali dengan tanaman pala yang baru; Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan tanaman pala

Rekomendasi Mitigasi/Alternatif tidak melakukan penanaman tanaman pala dalam satu hamparan luas secara monokultur; melakukan konservasi tanah dan air sebelum mengganti tanaman pala yang terserang hama/penyakit dengan tanaman yang baru; serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemelliharaan dan pengelolaan perkebunan pala

Kawasan Peruntukan Pertambangan Isu Strategis: Frekuensi Banjir yang Masih Sering Terjadi Penyiapan dokumen lingkungan untuk Pengembangan kawasan pertambangan perlu mengkaji kelayakan kegiatan dilakukan dengan menyiapkan kajian pertambangan serta mengkaji dampak lingkungan terlebih dahulu untuk mengkaji terhadap lingkungan di sekitarnya; dampak terhadap lingkugan di sekitarnya Penyiapan rencana mitigasi banjir yang serta upaya RKL dan RPL yang perlu dilakukan diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk untuk memitigasi dampak yang dapat kegiatan pertambangan. ditimbulkan dari pengembangan kegiatan Penetapan kewajiban reklamasi kawasan pertambangan. tambang paska kegiatan penambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, Peningkatan pengawasan dan maka upaya pengawasan dan pengendalian pengendalian kegiatan pertambangan. terhadap kegiatan penambangan yang tidak Perlu penetapan yang jelas wilayah sesuai standar/ketentuan yang berlaku serta pertambangan rakyat sehingga dapat yang dilakukan dengan tidak ramah dipilih daerah yang dikaji tidak akan lingkungan perlu ditingkatkan. Upaya menimbulkan banjir. pengawasan dan pengendalian tersebut perlu dibarengi dengan kegiatan sosialisasi pada masyarakat terkait kegiatan penambangan yang ramah lingkungan sereta penegakan hukum (law enforcement) terhadap kegiatan penambangan yang tidak ramah lingkugan. Pada saat kegiatan pertambangan telah berakhir, penerapan kewajiban reklamasi kawasan tambang perlu dilakukan untuk mengembalikan kawasan ke fungsi sebelumnya agar tidak menimbulkan banjir di kawasan hilirnya. Isu Strategis: Pertambangan yang Tidak Ramah Lingkungan Peningkatan pengawasan dan Pengembangan kawasan pertambangan perlu pengendalian kegiatan pertambangan. dilakukan dengan menyiapkan kajian Penerapan penegakan hukum (law lingkungan terlebih dahulu untuk mengkaji enforcement) yang ketat terhadap kegiatan dampak terhadap lingkugan di sekitarnya penambangan yang tidak ramah serta upaya RKL dan RPL yang perlu dilakukan lingkungan. untuk memitigasi dampak yang dapat Kegiatan pertambangan harus dilenegkapi ditimbulkan dari pengembangan kegiatan dengan dokumen lingkungan yang lengkap. pertambangan. Merelokasi kegiatan pengelolaan emas Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan, jauh dari pemukiman penduduk dan maka upaya pengawasan dan pengendalian pergantian teknologi yang ramah terhadap kegiatan penambangan yang tidak lingkungan. sesuai standar/ketentuan yang berlaku serta Peningkatan sosialisasi pada masyarakat yang dilakukan dengan tidak ramah terkait kegiatan penambangan yang lebih lingkungan perlu ditingkatkan. Upaya ramah lingkungan.

11


No. f

Usulan Mitigasi/Alternatif Perlu penetapan kriteria yang jelas terhadap penambangan galian C sehingga tidak salah dalam pemberian rekomendasi.

Rekomendasi Mitigasi/Alternatif pengawasan dan pengendalian tersebut perlu dibarengi dengan kegiatan sosialisasi pada masyarakat terkait kegiatan penambangan yang ramah lingkungan sereta penegakan hukum (law enforcement) terhadap kegiatan penambangan yang tidak ramah lingkugan. Pada saat kegiatan pertambangan telah berakhir, penerapan kewajiban reklamasi kawasan tambang perlu dilakukan untuk mengembalikan kawasan ke fungsi sebelumnya agar tidak menimbulkan banjir di kawasan hilirnya.

12

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Recommend Documents