Ringkasan eksekutif sasaran strategis

Ringkasan eksekutif

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah bertanggung jawab untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan serta mendorong tercapainya opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai terobosan antara lain melalui Peningkatan kualitas reviu laporan keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada setiap satuan kerja yang dilakukan berkerjasama dengan BPKP, monitoring dan evaluasi dari penyusunan laporan keuangan, sehingga pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan dapat meraih Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelas (DPP)” dari BPK-RI. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai program “Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan”´dengan sasaran ”Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” dengan indikator kinerja utama yaitu “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Administrasi yang Akuntabel” . Selain itu didukung pula dengan Indikator kinerja kegiatan yang merupakan kinerja dari setiap inspektorat dan Sekretariat Itjen Kemenkes RI. Untuk menilai kinerja kegiatan, Inspektorat Jenderal telah menetapkan indikator sebagai alat pengukuran kinerjanya pada masing masing-masing tingkat Eselon II. Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Realisasi pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah ”Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel terealisasi 100% (capaian kinerja sebesar 120,07%). Secara keseluruhan capaian atas target indikator-indikator kinerja kegiatan sudah terpenuhi, namun kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung tercapainya opini WTP masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjangkau seluruh Satker. Sedangkan untuk kegiatan reviu laporan keuangan cakupan kegiatannya sudah menjangkau seluruh Satker. Untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya mengingat keterbatasan SDM di Inspektorat Jenderal maka kegiatan tersebut belum menjangkau seluruh satker terutama satker daerah penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk

meningkatkan cakupan pembinaan dan pengawasan terutama bagi satker penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat diupayakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan maupun Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan audit, evaluasi dan kegiatan pembinaan lainnya. Disamping itu masih terdapat permasalahan yang terkait dengan kepatuhan satker dalam menindaklanjuti temuan LHP terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan satker dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a) Diterapkannya reward dan punishment terhadap kepala satuan kerja, pegawai dan pihak ketiga yang berkewajiban menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. b) Memberikan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. c) Mengusulkan pembahasan dan penetapan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD) atas temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti karena berbagai penyebab. Meskipun secara umum kinerja Inspektorat Jenderal telah sesuai target, namun perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak perlu terus ditingkatkan agar kinerja Inspektorat Jenderal menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN …………..………..……..…………………………..…. A. Latar Belakang ……………. ………………………………………..… B. Maksud dan Tujuan..…………………………………………………... C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................... D. Struktur Organisasi ……..................................................................... E. Sistematika ……… …….....................................................................

1 1 2 2 3 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …….………………. A. Visi dan Misi …… ……………………………………………………… B. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………. C. Kebijakan dan Program ..……………………………………………….

9 9 10 12

BAB III PENGUKURAN KINERJA ….…............................................................ A. Pengukuran Kinerja ……………………………………………............ B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 …………..….…………… C. Sumber Daya ……………………………............................................ D. Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ............................

18 18 20 37 44

BAB IV PENUTUP ………..…………………………………………………………

49

LAMPIRAN 1. Pernyataan Penetapan Kinerja Itjen Tahun 2013 Eselon I dan Eselon II 2. Penetapan Kinerja Itjen Tahun 2013 Eselon I dan Eselon II 3. Rencana Kinerja Tahunan Itjen tahun 2013 Eselon I dan Eselon II 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Kesehatan telah mencanangkan visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” serta telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk merealisasikan visi tersebut telah disusun strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dan pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global; 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif; 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional; 4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu; 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab. Agar pencapaian visi dan pelaksanaan strategi tersebut sesuai dengan semangat good governance dan clean government, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai aparat pengawasan fungsional bertanggung jawab mengawal pelaksanaan keenam strategi yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

1

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, maka Inspektorat Jenderal pada setiap tahunnya wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tersebut merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 serta penetapan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2013. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2013 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur Jenderal secara tertulis kepada Menteri Kesehatan atas pencapaian kinerja terhadap indikator - indikator Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2013. C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Fungsi Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

2

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c.

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. D. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal a. Tugas Sekretariat

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. b. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugasnya

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan penyajian informasi hasil pengawasan dan dokumentasi; 2) Analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan 3) Pelaksanaan

urusan

tata

usaha,

keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.


3

2. Inspektorat I a. Tugas Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap

kinerja

dan

keuangan

melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat I mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; 2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I. 3. Inspektorat II a. Tugas Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap

kinerja

dan

keuangan

melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat II mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;


4

2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II. 4. Inspektorat III a. Tugas Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap

kinerja

dan

keuangan

melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat III mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat

Jenderal

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. 5. Inspektorat IV a. Tugas Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap

kinerja

dan

keuangan


melalui

audit,

reviu,

evaluasi, 5

pemantauan dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat IV mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan; 2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV. 6. Inspektorat Investigasi a. Tugas Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Investigasi mempunyai fungsi : 1) Perumusan rencana dan program kerja pengawasan investigasi; 2) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 3) Pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.


6

Gambaran struktur organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010)

E. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2013. Capaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan

organisasi.

Analisis

atas

capaian

kinerja

akan

memungkinkan teridentifikasikannya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Dengan dasar pemikiran tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :


7

Ringkasan Eksekutif, disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Bab I: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan. Bab II: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dijelaskan mengenai rencana strategis rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan disampaikan visi dan misi, kebijakan dan program indikator serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas

kinerja,

termasuk

menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil, disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV: Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20102014 maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Adapun penjabaran visi dan misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut: A. Visi dan Misi 1. Visi Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dijiwai oleh semangat untuk melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pembangunan

kesehatan, untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government). Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, maka visi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


9

2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu : a. Meningkatnya kualitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. b. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kementerian Kesehatan. c. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. d. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pengawasan

Kementerian Kesehatan. B. Tujuan Dan Sasaran 1. Tujuan Terselenggaranya pengawasan secara komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan bebas KKN melalui rumusan sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dengan efektif dan efisien. b. Meningkatkan

percepatan

pelaksanaan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan. c. Menyempurnakan kebijakan sistem prosedur pengawasan. 2. Sasaran Sasaran program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Kesehatan

adalah

Meningkatnya

Pengawasan

dan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Target terhadap sasaran dan indikator dijabarkan pada tabel sebagai berikut :


10

Tabel 1 Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2013 No

Program/Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Output/Outcome Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

Indikator Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel

Target 75%

Kementerian Kesehatan 1.

2.

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu &

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen

Anak dan Itjen

3.

4.

5.

6.

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP&PL dan Balitbangkes

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP&PL dan Balitbangkes

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK

1.Jumlah Satuan Kerja dilingkungan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen yang di evaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

190

2.Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

70%

1.Jumlah Satuan Kerja dilingkungan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang di evaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2.Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti

70%

1.Jumlah Satuan Kerja dilingkungan Ditjen PP&PL dan Badan Litbangkes yang di evaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

130

2.Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti

70%

1.Jumlah Satuan Kerja dilingkungan Ditjen Binfar & Alkes dan PPSDM Kesehatan yang di evaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

110

2.Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti

70% 60%

Pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

1.Persentase pengusutan dan investigasi kasus- kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

1.Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

2.Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan

2.Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 3.Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun


45

2

60%

70%

10

11

C. Kebijakan dan Program Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain dijabarkan dalam arah kebijakan dan program-program sebagai berikut: 1. Kebijakan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan menuju “Raih WTP 2013”, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target “Raih WTP 2013”. Kebijakan pengawasan Itjen Kementerian Kesehatan tahun 2013 ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Itjen dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui: a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai : 1) Konsultan, yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar

kebijakan

bertentangan

yang

dengan

ditempuh peraturan

obyek

pengawasan

tidak

perundang-undangan

yang

berlaku. 2) Katalisator,

yaitu

senantiasa

mendorong/memacu

terjadinya

perubahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 3) Watchdog, yaitu mengawasi jalannya roda organisasi dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan. b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan 1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. 2) Penetapan sasaran/objek audit berdasarkan penilaian risiko 3) Konsistensi pada penerapan NSPK pengawasan.


12

c. Peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui : 1) Peningkatan kualitas laporan keuangan Dalam rangka meningkatan opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2013 Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu atas: (a) Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2012 semester II. (b) Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2013 semester I. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko Dilakukan

dengan

cara

mendampingi

penyusunan

laporan

keuangan dalam setiap satuan kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga terselenggara laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. 3) Pengamanan aset Kementerian Kesehatan Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengawal proses hibah BMN pada masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah. 4) Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2014, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2014 di masing-masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan melakukan penelahaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

13

terhadap

perencanaan

dilakukan

penelahaan

anggaran oleh

terlebih

Direktorat

dahulu

Jenderal

sebelum Anggaran

Kementerian Keuangan. d. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kemenkes mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam

rangka

memberikan

masukan

kepada

satker

untuk

penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala. e. Kerjasama Pengawasan dengan APIP lain Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain, baik dari intern maupun ekstern pemerintah. f. Penanganan pengaduan masyarakat Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan

masyarakat

berdasarkan

Kepmenkes

No.134/MENKES/SK/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Tim Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Terpadu.

Dalam

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Permenkes No. 49 Tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenkes.


14

g. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1) Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. 2) Penerapan

PP

Nomor

60

tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3) Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 4) Mendorong peningkatan pelaporan LHKPN. 5) Mendorong

terbentuknya

WBK

dan

WBBM

di

lingkungan

Kementerian Kesehatan. 6) Mendorong implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan melalui : a) Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. b) Pembentukan agent of change dan assessor di seluruh unit utama untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Program/Kegiatan Untuk mencapai sasaran hasil program “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan”, didukung oleh kegiatankegiatan dengan luaran dan indikator kinerja sebagai berikut : a. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen Luaran: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

15

2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti b. Pengawasan

dan

Pembinaan

Pelaksanaan

Kebijakan

Ditjen

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen Luaran: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan Gizi dan KIA dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti c. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes Luaran: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes yang

dievaluasi

laporan

kinerja

dan

keuangannya

untuk

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. d. Pengawasan

dan

Pembinaan

Pelaksanaan

Kebijakan

Ditjen

Binfar & Alkes dan Badan PPSDMK Luaran: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Binfar & Alkes dan Badan PPSDMK. Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar & Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

16

e. Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Luaran: Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah: 1) Persentase

pengusutan

dan

investigasi

kasus-kasus

yang

berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan 2) Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian Kesehatan Luaran: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

pada

Program

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah: 1) Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut pengawasan 2) Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 3) Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun


17

BAB III PENGUKURAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator

sehingga

dapat

ditindaklanjuti

dalam

perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.


18

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi

bagian

dari

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan

Kepmenkes

Nomor:

021/MENKES/SK/1/2011

tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Inspektorat Jenderal melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 yaitu program “Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan”. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan pada masing-masing unit utama. 2. Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan

negara

dan

menghambat

kelancaran

tugas

dan

fungsi

Kementerian Kesehatan 3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi.


19

Sesuai dengan dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah ditetapkan satu indikator utama dalam sasaran hasil program, yaitu : ”Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Administrasi Yang Akuntabel” Dalam mencapai indikator tersebut di atas, didukung oleh beberapa kegiatan dengan menghasilkan luaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen. 2. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen. 3. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes. 4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK. 5. Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan

negara

dan

menghambat

kelancaran

tugas

dan

fungsi

Kementerian Kesehatan. 6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2013 Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan: 1. Indikator Kinerja Utama Indikator pencapaian sasaran yang berasal Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


20

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Indikator

Target

Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel

75

Definisi operasional dari indikator kinerja utama: Persentase unit utama yang laporan keuangannya telah direviu dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)-nya memperoleh nilai minimal B. Adapun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Kemenkes pada tahun 2011-2012 meningkat menjadi nilai B yang semula nilai CC pada tahun 2009-2010. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkes turut memberikan andil atas penilaian yang mencapai target tersebut. Kondisi yang dicapai: Dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemenkes, Indikator Kinerja Utama berupa persentase unit kerja yang menerapkan administrasi akuntabel dengan target 75% pada tahun 2013 dan telah tercapai 100%, sehingga persentase pencapaian kinerja tahun 2013 sebesar 133,33%. Grafik-1


21

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun dan sudah melebihi dari target yang ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain: a. Reviu Laporan Keuangan Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan reviu atas LK tahun 2012 semester II dan LK tahun 2013 Semester I. b. Evaluasi SAKIP Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Akuntabilitas Kinerja sangat penting dan harus dilaksanakan evaluator secara professional dan penuh tanggung jawab. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberi stimulasi bagi para pejabat instansi pemerintah untuk terus berusaha menyempurnakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Pada bulan April 2013 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Evaluasi pada 8 (delapan) Unit Eselon I, Eselon II Kantor Pusat dan Satker Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Eselon I di Lingkungan Kemenkes Tahun 2013 atas SAKIP Tahun 2012 terlihat pada tabel berikut: Badan PPSDM Kes

Badan Litbang Kes

Dirjen Binfar dan Alkes

Itjen

Komponen Setjen

Ditjen Ditjen Ditjen BUK GKIA P2PL

Nilai

94.38

96.80

96.13

95.94

96.54

82.26

97.94

97.12

AA

AA

AA

AA

AA

A

AA

AA

Predikat Penilaian


22

Upaya Pengembangan : Dalam rangka peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal berupaya mengembangkan lingkup evaluasi melalui kegiatan reviu RKA-K/L satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penganggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. 2. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kegiatan yang menghasilkan luaran sebagai berikut : a. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen BUK dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen BUK dan Setjen. Kondisi yang dicapai: Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemenkes tahun 2010-2014, telah ditetapkan target untuk indikator tersebut sebanyak 190 satker dan telah terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 193 satker (101,58%). Permasalahan : Secara keseluruhan target atas indikator tersebut sudah tercapai, namun kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung tercapainya opini WTP masih perlu ditingkatkan karena kegiatan yang cakupannya


23

sudah menjangkau seluruh Satker hanya kegiatan reviu laporan keuangan sedangkan kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya dikarenakan keterbatasan SDM belum menjangkau seluruh satker terutama satker daerah penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Usul Pemecahan Permasalahan : Untuk meningkatkan cakupan pembinaan dan pengawasan terutama bagi satker penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat diupayakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan maupun Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan audit, evaluasi dan kegiatan pembinaan lainnya. 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti oleh tiap satuan kerja yang dievaluasi oleh Tim Itjen. Kondisi yang dicapai: Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tahun 2013 ditargetkan sebesar 70%, realisasi tindak lanjut atas rekomendasi sebesar 87,60% (capaian kinerjanya sebesar 125,14%). Temuan yang ditindaklanjuti merupakan akumulasi temuan tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti pada tahun 2013. Permasalahan : Secara umum capaian kinerja untuk indikator sudah melebihi target, namun masih terdapat permasalahan yang terkait dengan kepatuhan satker dalam menindaklanjuti temuan LHP terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia.


24

Usul Pemecahan Permasalahan : a) Diterapkannya reward dan punishment terhadap kepala satuan kerja,

pegawai

dan

pihak

ketiga

yang

berkewajiban

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. b) Memberikan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. c) Mengusulkan pembahasan dan penetapan TPTD atas temuantemuan yang sulit ditindaklanjuti karena berbagai penyebab. b. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & KIA dan Itjen yang

dievaluasi

laporan

kinerjanya

dan

keuangannya

untuk

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen. Kondisi yang dicapai: Dalam Rencana Strategis Itjen Kemenkes tahun 2010-2014, jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 45 satker dan pada tahun 2013 terealisasi sebanyak 254 satker dengan capaian kinerja sebesar 564,44%. Permasalahan : Secara keseluruhan target atas indikator tersebut sudah tercapai, namun kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung tercapainya opini WTP masih perlu ditingkatkan karena kegiatan yang cakupannya sudah menjangkau seluruh Satker hanya kegiatan reviu laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

25

keuangan sedangkan kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya dikarenakan keterbatasan SDM belum menjangkau seluruh satker terutama satker daerah penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Usul Pemecahan Masalah: Untuk meningkatkan cakupan pembinaan dan pengawasan terutama bagi satker penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat diupayakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan maupun Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan audit, evaluasi dan kegiatan pembinaan lainnya. 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti oleh tiap satuan kerja yang dievaluasi oleh Tim Audit Itjen. Kondisi yang dicapai: Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tahun 2013 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 148,41% dengan capaian kinerja sebesar 212,01%. Permasalahan yang seringkali dihadapi diantaranya adalah: a) Kurangnya perhatian pimpinan satuan kerja untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan APIP. b) Kurangnya pemahaman satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. c) Masih rendahnya kepatuhan satker dalam menindaklanjuti temuan LHP terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia. Usul Pemecahan Permasalahan yang dapat diterapkan pada masingmasing permasalahan di atas adalah:


26

a) Diterapkannya reward dan punishment terhadap kepala satuan kerja,

pegawai

dan

pihak

ketiga

yang

berkewajiban

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. b) Memberikan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. c) Mengusulkan pembahasan dan penetapan TPTD atas temuantemuan yang sulit ditindaklanjuti karena berbagai penyebab.

c. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan (PP&PL) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu : 1) Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen P2PL dan Balitbangkes. Kondisi yang dicapai: Capaian kinerja tahun 2013 sesuai dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu indikator presentase jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan sebanyak 130 satker dan tercapai sebanyak 143 satker sehingga persentase pencapaian sebesar 110 %.


27

Permasalahan : Secara keseluruhan target atas indikator tersebut sudah tercapai, namun secara khusus cakupan pengawasan belum menjangkau Satker penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Usul Pemecahan Masalah : Diupayakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan maupun Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan audit, evaluasi dan kegiatan pembinaan lainnya terutama bagi satker penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti oleh tiap satuan kerja yang dievaluasi oleh Tim Audit Itjen. Kondisi yang dicapai: Dalam rencana strategis Itjen Kemenkes tahun 2010-2014, indikator dari

presentase

temuan

laporan

hasil

pengawasan

yang

ditindaklanjuti sebanyak 70% dan terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 121,60% sehingga presentase pencapaian kinerjanya adalah sebesar 173,71%. Permasalahan : Secara umum capaian kinerja untuk indikator sudah melebihi target, namun masih terdapat permasalahan yang terkait dengan kepatuhan satker dalam menindaklanjuti temuan LHP terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia.


28

Usul Pemecahan Permasalahan : a) Diterapkannya reward dan punishment terhadap kepala satuan kerja,

pegawai

dan

pihak

ketiga

yang

berkewajiban

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. b) Memberikan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. c) Mengusulkan pembahasan dan penetapan TPTD atas temuantemuan yang sulit ditindaklanjuti karena berbagai penyebab.

d. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Kebijakan Pelaksanaan Ditjen Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan (Binfar & Alkes) dan Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu: 1) Jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Binfar & Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Sasaran kegiatan: Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan pada wilayah binaan Inspektorat IV yaitu Ditjen Binfar dan Alkes serta Badan PPSDMK. Kondisi yang dicapai: Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes serta Badan PPSDMK ditargetkan sebanyak 110 satuan kerja dan terealisasi 180 satuan kerja (163,64%).


29

Khusus

untuk

pengawasan

dan

pembinaan

Poltekkes

perlu

diupayakan lebih intensif dan menyeluruh mengingat bahwa Satker tersebut dalam masa peralihan menjadi Satker BLU. Salah satu upaya

yang

dapat

dilakukan

adalah

dengan

meningkatkan

kompetensi tenaga SPI yang ada di Poltekkes untuk membantu Itjen dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara internal. 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Sasaran kegiatan: Meningkatnya jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti oleh tiap satuan kerja yang dievaluasi oleh Tim Itjen. Kondisi yang dicapai: Capaian indikator persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan sebesar 70%, telah terealisasi pada tahun 2013 sebesar 133,33%, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai sebesar 190,47%. Permasalahan : Secara umum capaian kinerja untuk indikator sudah melebihi target, namun masih terdapat permasalahan yang terkait dengan kepatuhan satker dalam menindaklanjuti temuan LHP terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia. Usul Pemecahan Permasalahan : a) Diterapkannya reward dan punishment terhadap kepala satuan kerja,

pegawai

dan

pihak

ketiga

yang

berkewajiban

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.


30

b) Memberikan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. c) Mengusulkan pembahasan dan penetapan TPTD atas temuantemuan yang sulit ditindaklanjuti karena berbagai penyebab. e. Meningkatnya Pengusutan dan Investigasi Kasus-Kasus yang Berindikasi Merugikan Negara dan Menghambat Kelancaran Tugas dan Fungsi Kementerian Kesehatan Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu: 1) Persentase pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan

pengusutan

dan

investigasi

kasus-kasus

yang

berindikasi merugikan Negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan. Untuk mendukung indikator tersebut

ditetapkan

kegiatan

berupa

Klarifikasi

Pengaduan

Masyarakat, Pemeriksaan Tertentu dan Pemeriksaan Investigasi. Kondisi yang dicapai: Dalam Rencana Strategis Itjen Kemenkes, indikator persentase pengusutan dan investigasi kasus

– kasus yang berindikasi

merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kemenkes pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 60%, dan tercapai 79,06%. Sehingga pencapaian kinerjanya adalah sebesar 131,80%. Pengaduan masyarakat dalam tahun 2013 sebanyak 129 pengaduan, telah dilakukan klarifikasi sebanyak 31 pengaduan dan ditindaklanjuti audit dengan tujuan tertentu sebanyak 27 pengaduan, penanganan dengan penerusan surat 37 pengaduan dan tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Itjen Kemenkes sebanyak 24 pengaduan.


31

Target kasus pengaduan dan alokasi anggaran untuk Inspektorat Investigasi ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah kasus yang ada tahun sebelumnya. Capaian atas target telah melebihi 100% karena jumlah kasus pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan klarifikasi atau dilakukan audit investigasi meningkat dari tahun sebelumnya. 2) Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan Sasaran Kegiatan: Tersusunnya pedoman pemeriksaan investigasi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan audit. Kondisi yang dicapai: Dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, indikator jumlah NSPK tentang pemeriksaan Investigasi yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 2 (dua) pedoman dan telah terealisasi sebanyak 2 (dua) pedoman antara lain Pedoman Penelaahan dan Klarifikasi dan Pedoman

Penilaian

Wilayah

Bebas

Korupsi

(WBK)

sehingga

pencapaian sudah 100%. f. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu : 1) Persentase Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sasaran Kegiatan: Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan bertujuan untuk mempercepat

penyelesaian

tindak

lanjut

hasil

pengawasan,

identifikasi berbagai masalah, mengatasi kendala dan hambatan


32

untuk menciptakan mekanisme kontrol yang efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Untuk mencapai indikator tersebut, maka dilaksanakan kegiatan berupa: a) Pemutakhiran hasil pengawasan unit utama b) Pemutakhiran hasil pengawasan dengan Kemendagri c) Pemutakhiran hasil pengawasan untuk setiap LHP yang diterima Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan adalah Persentase LHP yang dimutakhirkan dibandingkan dengan jumlah LHP sampai dengan tahun berjalan yang belum tuntas ditindaklanjuti. Kondisi yang dicapai: Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Indikator

Target

Realisasi (%)

Kinerja (%)

60

109,44

182,40

Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut pengawasan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja adalah 109,44%, sehingga persentase capaian kinerja dari indikator persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut pengawasan sebesar 182,40%. 2) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Sasaran Kegiatan: Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan diantaranya Manajemen Penilaian Risiko dalam


33

rangka penerapan SPIP yang dilakukan pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan manajemen penilaian risiko adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penerapan SPIP pada satuan kerja. Kondisi yang dicapai: Capaian

kinerja

pada

indikator

persentase

unit

kerja

yang

menerapkan SPIP terlihat pada tabel berikut: Indikator

Target

Realisasi (%)

Kinerja (%)

70

100

142,86

Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi persentase unit kerja yang menerapkan SPIP sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 142,86%. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pendampingan manajemen risiko penerapan SPIP pada 15 satuan

kerja di lingkungan

Kementerian Kesehatan sebagai hasil dari rekomendasi pelaksanaan pemetaan SPIP pada tahun 2012.

Dari hasil pemetaan tersebut

diketahui bahwa unsur SPIP yang perlu mendapat perhatian adalah identifikasi resiko sehingga dilakukanlah Pendampingan Manajemen Risiko.

Hasil

yang

tercapai

diharapkan

dapat

meningkatkan

penerapan SPIP di lingkungan Kemenkes secara benar dan konsisten sehingga menjadi bagian dari gerakan perubahan di Kemenkes. 3) Jumlah Rancangan Regulasi dan Standar yang Disusun

Sasaran Kegiatan: Untuk mencapai indikator jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun, dilaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan pedoman pengawasan.


34

Kondisi yang dicapai: Realisasi jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun dapat dilihat pada tabel berikut : Indikator

Target

Realisasi (%)

Kinerja (%)

10

10

100

Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun

Selama tahun 2013, ditargetkan jumlah penyusunan dan perumusan pedoman pengawasan sebanyak 10 buah dan terelisasi sebanyak 10 buah, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Pedoman yang dihasilkan adalah: a) Pedoman Pelaksanaan Anggaran TA 2013 b) Revisi Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa c) Pedoman Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa d) Revisi Pedoman Audit Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) e) Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) f) Pedoman Audit Tindak Lanjut g) Pedoman Pelaporan Gratifikasi h) Petunjuk Teknis Pembuatan Pedoman i) Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) j) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Itjen TA 2014

Meskipun capaian indikator-indikator tersebut di atas sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan atau permasalahan maupun terkait pelaksanaan kegiatan terkait capaian indikator-indikator tersebut antara lain: Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

35

1.

Terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan/ auditor

2.

Terdapat beberapa temuan yang belum dapat diselesaikan atau dtindaklanjuti terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang melibatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia.

3.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan/joint audit dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (BPKP) belum optimal.

4.

Terdapat

satker-satker

yang

belum

tersosialisasikan

tentang

pelaksanaan SPIP Untuk menjawab tantangan terhadap hambatan atau permasalahan tersebut di atas maka sebagai solusinya Inspektorat jenderal

melakukan upaya-

upaya sebagai berikut: 1.

Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan kualitas auditor, dilaksanakan kegiatan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional

auditor

melalui

pengangkatan

perpindahan

dari

staf

sekretariat yang telah memenuhi syarat menjadi auditor. Disamping itu telah dilaksanakan pula peningkatan kompetensi auditor melalui pengiriman auditor untuk mengikuti seminar, workshop serta Diklat. Selain itu, dilakukan pula penyusunan bezeeting (keadaan jumlah pegawai yang dimiliki instansi pada saat ini) untuk mengidentifikasi kekurangan jumlah SDM dan kebutuhan SDM dengan latar belakang yang sesuai dengan jabatan yang tersedia di Inspektorat Jenderal. 2.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain dengan membentuk Tim penyelesaian Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD), monitoring Tindak Lanjut LHP serta mengundang satuan kerja dalam pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut LHP.


36

3.

Pelaksanaan

pengawasan

dengan

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah telah dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia sebelum pelaksanaan joint audit sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan joint audit tersebut. 4.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung strategi ini antara lain melaksanakan sosialisasi dan pendampingan SPIP melalui berbagai media dan forum pertemuan serta dilaksanakan pemetaan serta pendampingan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur SPIP di lingkungan satuan kerja.

C. SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, Inspektorat Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana. 1. Sumber Daya Manusia Keadaan sumber daya manusia Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebanyak 234 orang terdiri dari: a. Berdasarkan Jabatan Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut:


37

Grafik-2 Jumlah Pegawai Itjen Tahun 2013 (Berdasarkan Jabatan)

Grafik-2 memperlihatkan gambaran jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan yang terdiri dari 24 orang struktural, 137 orang fungsional tertentu dan 73 orang fungsional umum. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Itjen meliputi Auditor dan Arsiparis, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Tabel Klasifikasi Jabatan Fungsional Tertentu di Itjen Tahun 2013 No

Klasifikasi JFT

Jumlah (orang)

1 Auditor Utama

1

2 Auditor Madya

7

3 Auditor Muda

48

4 Auditor Pertama

79

5 Arsiparis Penyelia

2

JUMLAH KESELURUHAN

137

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 137 orang yang mengemban Jabatan Fungsional Tertentu terdapat 1 Auditor Utama,


38

7 Auditor Madya, 48 Auditor Muda, 79 Auditor Pertama dan 2 Arsiparis Penyelia. b. Berdasarkan Golongan Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik-3 Persentase Pegawai Itjen Tahun 2013 (Berdasarkan Golongan)

Grafik 3 menunjukkan bahwa distribusi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagian besar adalah golongan III yakni sebanyak 195 orang (83%), golongan IV sebanyak 33 orang (14%), dan golongan II sebanyak 6 orang (3%). c. Berdasarkan Pendidikan Sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagian besar telah menempuh pendidikan Strata 2 (S-2) yaitu sebanyak 129 orang, disusul dengan 83 orang yang telah menempuh pendidikan Strata 1 (S-1). Hal ini terlihat dari jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan klasifikasi pendidikan pada grafik berikut:


39

Grafik-4 Jumlah Pegawai Itjen Tahun 2013 (Berdasarkan Pendidikan)

2. Sumber Daya Keuangan Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Itjen Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 024.02.1.415366/2013 tanggal 5

Desember

2012

Rp.100.470.900.000,-

(setelah dan

revisi).

telah

Alokasi

direvisi

awal

menjadi

sebesar sebesar

Rp.96.084.865.000,-. Penyebab revisi jumlah alokasi anggaran tersebut adalah

adanya

efisiensi

anggaran

Inspektorat

Jenderal

sebesar

Rp.4.386.035.000,-. Alokasi sebesar Rp.96.084.865.000,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp.18.954.530.000,- dan Non Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp. 74.747.475.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.382.590.000,-.


40

Realisasi Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp 76.541.806.535,(79,66%). Jumlah alokasi dan realisasi serta persentase realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun selama 3 tahun (2011 – 2013) dapat dilihat pada dua grafik berikut ini: Grafik-5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Itjen Kemenkes Tahun 2011 - 2013 (dalam jutaan rupiah)

Pada grafik di atas telihat bahwa alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2013 memiliki nilai nominal anggaran tertinggi dibandingkan tahun 2011 dan 2012.


41

Grafik-6 Persentase Realisasi Anggaran Itjen Kemenkes Tahun 2011 - 2013

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi angaran tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,22% dibanding penyerapan anggaran tahun 2012. Meskipun demikian secara nominatif rupiah, penyerapan anggaran tahun 2013 lebih besar sebesar Rp. 8.508.744.880.- dibandingkan penyerapan anggaran tahun 2012.

3. Sumber Daya Sarana & Prasarana Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia harus seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana. Fasilitas sarana dan prasarana

yang

dimiliki

oleh

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kesehatan secara umum dapat dilihat sebagai berikut :


42

a. Saldo Awal Tahun Anggaran 2013 Nilai BMN per 01 Januari 2013 menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI adalah sebesar Rp15.651.091.056,- yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca)

sebesar

Rp

Rp15.632.646.556,-

dan

nilai

BMN

ekstrakomptabel sebesar Rp18.444.500,- . b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013 Mutasi BMN per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 1) Barang Persediaan Saldo

Persediaan

pada

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp101.184.000,jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp269.742.170,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar minus Rp168.558.170. 2) Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

RI

per

31

Desember

2013

adalah

sebesar

Rp14.545.422.886,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp13.740.448.886,-, mutasi tambah sebesar Rp1.955.382.000,dan mutasi kurang sebesar Rp1.150.408.000,- . 3) Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp76.987.500,-. 4) Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

RI

per

31

Desember

2013

adalah

sebesar

Rp3.129.443.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.563.912.500, mutasi tambah sebesar Rp1.667.831.000,-, dan mutasi kurang sebesar Rp102.300.000,-


43

Perkembangan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di Inspektorat Jenderal tahun 2013 diperuntukkan untuk sarana kantor, rumah tangga dan beberapa fasilitas meubeler dan elektronik untuk pegawai.

Hal ini dilaksanakan antara lain sehubungan dengan

penambahan tenaga pengawas/auditor sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan fasilitas yang memadai bagi para auditor dalam upaya peningkatan kinerja khususnya untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). D. Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Upaya-upaya

pencegahan

dan

pemberantasan

dilaksanakan Inspektorat Jenderal

korupsi

yang

telah

pada tahun 2013 di Kementerian

Kesehatan yaitu: a. Penguatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi pengawasan dari yang semula menitik beratkan kepada fungsi Watchdog sekarang lebih diarahkan kepada peningkatan peran Inspektorat

Jenderal menjadi Katalisator dan

Konsultan (quality assurance dan consulting). Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal guna meningkatkan perannya sebagai Quality Assurance dan consulting sebagai berikut: 1) Pendampingan penyusunan laporan keuangan. 2) Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan. 3) Melaksanakan Reviu RKAKL 4) Melaksanakan audit berbasis resiko 5) Membentuk tim yang menangani dan melaksanakan konsultasi laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, penyelesaian tindak lanjut dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)


44

b. Pelaksanaan Aksi PPK Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 telah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang merupakan penerapan atau implementasi Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013

dan Inpres No.1

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2013. Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi diwujudkan dengan adanya Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Tahun 2013 yang diawasi dan dinilai pelaksanaannya oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Berdasarkan hasil evaluasi UKP4 terkait pelaksanaan Aksi PPK tersebut, Kementerian Kesehatan dinyatakan sudah memenuhi target dengan hasil penilaian memuaskan (status hijau). Itjen Kemenkes telah melaksanakan program dalam rangka mendorong Percepatan Pemberantasan Korupsi khususnya dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan antara lain: 1) Sosialisasi tentang Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), pelaksanaan Pre Assessment PBAK, Intervensi PBAK dan Post Assessment PBAK pada beberapa satker terpilih. 2) Penerbitan

buku

Strategi

Komunikasi

PBAK,

buku

Panduan

Memahami Gratifikasi dan buku Bisa Berubah: melangkah bersama melawan korupsi dengan prestasi. 3) Pembuatan leaflet-leaflet tentang gratifikasi, Whistleblowing System (WBS) dan LHKPN 4) Pembuatan faxsheet tentang aksi PPK, anti korupsi, gratifikasi, Whistleblowing System (WBS) 5) Pembuatan banner tentang anti korupsi, gratifikasi dan LHKPN 6) Pembuatan sticker dan spanduk tentang anti korupsi.


45

c. Pembaharuan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkes dengan BPKP Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkes dengan BPKP tahun 2010 telah diperbaharui pada tanggal 19 Maret 2013 dengan menekankan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun ruang lingkup MoU meliputi pendampingan penerapan SPIP sesuai PP No. 60 tahun 2008, pendampingan pengelolaan keuangan, pendampingan reviu keuangan, sinergi audit program kesehatan tingkat pusat dan daerah, peningkatan kompetensi sumber daya pengawasan. d. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kemenkes didukung dengan Surat Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor:

HK.03.01/Menkes/066/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tetang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Itjen Kemenkes mendorong pelaporan LHKPN tersebut kepada seluruh satker di lingkungan Kemenkes. Sampai dengan 20 Desember 2013 dari jumlah wajib lapor PNS sebesar 1.463, yang telah menyampaikan LHKPN adalah 773 orang (52,84%) yang terdiri dari 221 orang PNS Pusat dan 552 orang PNS Daerah (Satker Dekon dan TP). e. Unit Pengelola Gratifikasi dan Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi Itjen Kemenkes mendorong kinerja Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: 01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010. Unit Pengelola Gratifikasi bertugas menyebarluaskan informasi tentang penyampaian laporan penerimaan gratifikasi dari penyelenggara negara kepada KPK, melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pelaporan gratifikasi

yang

diterima

untuk

menetapkan

status

kepemilikan,

melakukan monitoring tindak lanjut atas penetapan status.


46

Inspektorat

Jenderal

Kemenkes

telah

mensosialisasikan

tentang

pemahaman tentang gratifikasi pada satker-satker yang dilakukan Assessment

PBAK.

Kegiatan

sosialisasi

tersebut

dilakukan

atas

kerjasama dengan UPG satker yang telah terbentuk pada saat pelaksaanaan pre assessment dan intervensi PBAK pada satker-satker terkait. Laporan gratifikasi sejak tahun 2006 sampai dengan Desember 2013 berjumlah 47 laporan terdiri dari 36 laporan pernikahan; 4 laporan hari besar keagamaan; 2 laporan ulang tahun dan 5 laporan pelaksanaan tugas. f. Penilaian Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kemenkes antara lain telah melakukan kegiatan penilaian terhadap Satker yang dijadikan model WBK. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) terhadap 15 (lima belas) satker terpilih. Kemenkes juga telah mengusulkan 3 (tiga) satker calon WBK yang telah melewati penilaian oleh TPI ke Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan predikat Satuan Kerja WBK. Namun hasil penilaian Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi hingga akhir tahun 2013 belum ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. g. Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu dan Whistleblowing System Untuk

menangani

penanganan

pengaduan

masyarakat

yang

disampaikan kepada Kementerian Kesehatan telah dibentuk Tim berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 134/Menkes/SK/III/2012 tentang: Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan terbentuknya tim tersebut, penanganan pengaduan masyarakat sudah terintegrasi untuk ditindaklanjuti secara terpadu oleh semua elemen di lingkungan Kementerian Kesehatan. Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan/atau orang lain. Kemenkes melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2013

47

Inspektorat Jenderal telah mengadopsi sistem tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai WBK melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan: www.itjen.depkes.go.id atau dapat langsung menyampaikannya kepada Inspektorat Investigasi.


48

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2013 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran program maupun kegiatan yang ditunjukkan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2013. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2013, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal 2010-2014. Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.


49

Ringkasan eksekutif sasaran strategis

Recommend Documents