IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap kinerja instansi pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi dinas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, di tahun 2012 ini melaksanakan 12 program yang dituangkan dalam 32 kegiatan. Berdasarkan pada hasil analisa diketahui bahwa tingkat pencapaian sasaran rata-rata sebesar 108,44%. Hal ini berarti hampir semua target kinerja kegiatan dapat dilaksanakan dengan predikat sangat berhasil. Berikut adalah rincian pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2012: Tabel 1 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis
SASARAN NO
1 1
2
3
4
5
URAIAN
2 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah (Perda/Perka/Peraturan Lainnya) Meningkatnya kualitas pelayanan umum
INDIKATOR
Keterangan
3 - Menurunnya konflik di masyarakat - Jumlah demo yang terkendali - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
4 162,5% 100% 102,64%
5 Sangat Berhasil
- Penurunan angka pelanggar perda
86,44%
Sangat Berhasil
- Rasio jumlah Pol PP per 10,000 penduduk - Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani
102,63%
Sangat Berhasil
Meningkatnya - Jumlah anggota Satpol PP yang profesionalisme aparat mengikuti Diklat Dasar Satpol PP Satpol PP Meningkatnya - Cakupan petugas Linmas di kabupaten profesionalisme - Rasio pos siskamling per anggota Linmas desa/kelurahan Rata-Rata
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
108,44%
115,08%
100%
Sangat Berhasil
116,44% 90,24%
Sangat Berhasil Sangat Berhasil
ii
Tabel 2 Capaian Kinerja Per Seksi No
BIDANG
CAPAIAN
NILAI CAPAIAN
1
Sekretariat
101,31%
Sangat Berhasil
2
Bidang Penegakan Perda
86,44%
Sangat Berhasil
3
Bidang Ketentraman dan Ketertiban
120%
Sangat Berhasil
4
Bidang Linmas
103,34%
Sangat Berhasil
102,77%
Sangat Berhasil
Rata-rata
Hasil pencapain kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tahun 2012 diatas dapat dirinci sebagai berikut: 1. Kinerja
Sekretariat
pada
tahun
2012
ini mencapai 101,31%
dengan
melaksanakan 2 sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan Meningkatnya profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Sekretariat melaksanakan 4 program dan 21 kegiatan. Dengan melihat capaian kinerja sebesar 101,31%, maka pencapaiannya dapat dikategorikan sangat berhasil. 2. Kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan (P3) pada tahun 2012 sebesar 86,44%. Dengan melaksanakan 1 sasaran yaitu: Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan lainnya). Melihat pencapaian tersebut maka dapat dikategorikan sangat berhasil. Tahun 2012 ini Bidang Penegakan Perda melaksanakan 3 program dan 3 kegiatan. 3. Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) pada tahun 2012 sebesar 120%, dengan melaksanakan 4 program, 5 kegiatan. Bidang
Trantib
melaksanakan 2 sasaran, yaitu: Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dan Meningkatnya kualitas pelayanan umum dengan predikat sangat berhasil. 4. Bidang Perlindungan Masyarakat mencapai kinerja sebesar 103,34%, dengan keberhasilan melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan. Bidang Linmas melaksanakan 1 sasaran, yaitu: Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas dengan predikat sangat berhasil. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tahun 2012. Sleman, 15 Maret 2013 Kepala
Drs. Joko Supriyanto, M.Si NIP. 19610715 198608 1 001 iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL
...................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
...................................
ii
DAFTAR ISI
...................................
iv
A. Latar Belakang
...................................
1
B. Tugas dan Fungsi
...................................
1
C. Struktur Organisasi
...................................
2
D. Bagan
...................................
5
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama
...................................
6
B. Rencana Strategis 2011-2015
...................................
6
...................................
6
dan ...................................
7
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan ...................................
10
I.
II.
PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi 2. Tujuan,
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Penetapan Kinerja (PK)
III.
1. Penetapan Sasaran
....................................
10
2. Indikator Kinerja
....................................
10
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
...................................
13
B. Pencapaian Sasaran Strategis
...................................
15
C. Analisa Kinerja
...................................
42
D. Akuntabilitas Keuangan
....................................
43
...................................
44
LAPORAN AKUNTABILITAS
IV. PENUTUP LAMPIRAN
iv
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara penmerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada
Presiden
selaku
kepala
pemerintahan.
Laporan
tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.
B.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat
Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 20110 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut yang tertuang dalam peraturan tersebut.
1. Tugas: Satuan
Polisi
Pamong
Praja
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat. v
2. Fungsi: Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
perumusan kebijakan teknis bidang
ketertiban umum, ketentraman
masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat; b.
pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
c.
pengkoordinasian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
d.
pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;dan
e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a. Kepala Satuan; b. Sekretariat terdiri dari : 1.
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2.
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari: 1.
Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
2.
Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan; 1.
Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
2.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari; 1.
Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat
2.
Seksi Pengembangan Potensi
f. Unit Pelaksana g. Kelompok Jabatan Fungsional.
vi
a.
Kepala Satuan merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur
organisasi Satpol PP yang berkedudukan di bawah kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. b.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b.
perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c.
penyelenggaraan urusan umum Satuan Polisi Pamong Praja;
d.
penyelenggaraan urusan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
e.
penyelenggaraan urusan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
f.
penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja;
g.
pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;dan
h.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. Subbagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: a.
penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian;
b.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
c.
penyelenggaraan
urusan
surat-menyurat,
kearsipan,
kepustakaan,
dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja; d.
penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;dan
vii
e.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan kepegawaian. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: a.
penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
b.
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
urusan
keuangan,
perencanaan, perencanaan, dan evaluasi; c.
pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
d.
pengoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
e.
penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
f.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi. c.
Bidang Ketentraman dan Ketertiban tugas menyelenggarakan
operasional, pembinaan, dan pengembangan ketentraman dan ketertiban. Bidang
Ketentraman
dan
Ketertiban
dalam
melaksanakan
tugas
mempunyai fungsi: a.
penyusunan rencana kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
b.
perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, dan pengembangan ketentraman dan ketertiban;
c.
penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban;
d.
penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengembangan
ketentraman
dan
ketertiban; dan e.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Setiap seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh
Kepala yang berada di bawah mempunyai tugas menyelenggarakan operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
viii
Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; c. penyelenggaraan
dan
pengoordinasian
operasional
ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum; d. penyelenggaran patroli pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengamanan kegiatan pemerintah; f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengamanan dan pengawalan pejabat; g. penyelenggaraan penertiban pelanggaran peraturan perundang-undangan; h. penyelenggaraan penertiban dan penindakan masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; i. pengoordinasian Polisi Pamong Praja ; dan j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban. Seksi
Pembinaan
dan
Pengembangan
mempunyai
tugas
menyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum. Seksi Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan; b. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan
dan
pengembangan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; c. penyelenggaraan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; d. penyelenggaraan penyusunan dan penyajian data ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
ix
e. pembinaan dan pengembangan Polisi Pamong Praja; f. penyelenggaraan fasilitasi Polisi Pamong Praja; dan g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan. d.
Bidang
Penegakan
Peraturan
Perundang-undangan
mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalan melaksanakan tugasnya mempunyai fungsinya: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan; b. perumusan kebijakan teknis operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; c. penyelenggaraan operasional penegakan peraturan perundang-undangan. d. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;dan e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Seksi mempunyai
Operasional tugas
Penegakan
menyelenggarakan
Peraturan
Perundang-undangan
operasional
penegakan
peraturan
perundang-undangan. Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya menpunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Penekan Peraturan Perundang-undangan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penegakan peraturan perundang-undangan. c. penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional penegakan peraturan perundang-undangan; d. pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil; x
e. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-ungangan; f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan;dan g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Penegakan Perundang-undangan. Seksi
Pembinaan
dan
Pengawasan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundangundangan; c. pembinaan penegakan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangundangan; d. penyelenggaraan pembinaan, peningkatan, dan pengawasan kepatuhan dan ketaatan msyarakat, aparatur, dan badan hukum pada peraturan perundangundangan; e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan; f. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; g. penyelengaraan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;dan h. evaluasi an penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan. e.
Bidang
Perlindungan
Masyarakat
mempunyai
tugas
menyelenggarakan operasional dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
xi
b. perumusan kebijakan teknis operasional dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat; c. penyelenggaraan operasional perlindungan masyarakat; d. penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan operasional perlindungan masyarakat. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat; c. penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional perlindungan masyarakat; d. pengoordinasian dan fasilitasi sumber daya perlindungan masyarakat ; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat. Seksi Pengembangan Potensi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan potensi perlindungan masyarakt. Seksi Pengembangan Potensi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi perlindungan masyarakat; c. penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat; d. penyelenggaraan penyusunan dan penyajian data perlindungan masyarakat; e. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi
xii
Unit Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan. Kelompok
jabatan
fungsional
dalam
melaksanakan
tugas
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub. bagian Tata Usaha. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.
xiii
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya kasus pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan. 2. Penurunan angka pelanggar Perda. Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan pelanggaran Perda. 3. Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tetangani. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah kasus yang berhasil ditangani. 4. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat. Indikator ini berguna untuk mengetahui peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP melalui pelatihan. 5. Cakupan petugas Linmas di Kabupaten. Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat profesionalisme petugas Linmas.
B. RENCANA STRATEGIK 2011-2015 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD baru yang terbentuk pada tahun 2010. Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja masih bergabung dalam SKPD Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Di tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja masih tergabung dalam visi dan misi Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dan di tahun 2011 Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2011-2015. Di tahun 2012 ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu bidang baru, yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
xiv
1. VISI DAN MISI a.
VISI
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi publik dan politik dalam negeri menetapkan visi sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN YANG AMAN, TENTRAM, DAN TERTIB MELALUI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN DIDUKUNG PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH”
b.
MISI
Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut: a. Menciptakan kondisi masyarakat Kabupaten Sleman yang aman, tentram, dan tertib. b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan lainnya guna menciptakan suasana Kabupaten Sleman yang tertib dan nyaman. c. Meningkatkan kualitas pelayanan umum. d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana organisasi dalam menunjang kinerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas.
2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS a.
TUJUAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Sleman yang aman, tentram dan tertib; 2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terhadap produk hukum daerah (Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan praturan lainnya); 3. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan umum yang berorintasi pada kepuasan masyarakat; 4. Mewujudkan aparat Satpol PP yang profesional, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
xv
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana, pemeliharaan kamtibmas, meningkatkan kemampuan anggota Linmas dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
b.
SASARAN STRATEGIS
Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat dicapai. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai perwujudan dari Strategi Rencana kerja meliputi :
1. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat; 2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; 4. Meningkatnya profesionalitas aparat Satpol PP; 5. Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas.
c. PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan ; 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ; 6. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal ; 7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ; 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ; 9. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur ; 10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; 11. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum ; xvi
12. Program Penegakan Hukum;
d. KEGIATAN Kegiatan merupakan penjabaran/ tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Langganan 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 13. Pengelolaan Dokumen SKPD 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kndaraan Dinas/Operasional 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 17. Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD 19. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran 20. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 21. Penyusunan Profil Data SKPD 22. Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 23. Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas 24. Pembinaan Linmas 25. Pembinaan dan Fasiliasi Ketertiban Masyarakat 26. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan 27. Penyusunan Draft Raperda Ketertiban Umum 28. Operasional Korsik Pemda 29. Pengendalian Ijin HO 30. Penyuluhan Hukum 31. Operasional PPNS Terhadap Pelanggaran Perda 32. Operasi Penertiban
xvii
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PENETAPAN KINERJA (PK) Rencana kegiatan tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang disusun SKPD sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan penjabaran dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh SKPD. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu tanggung jawab kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD. Dalam RKT terdapat Penetapan Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Sedangkan dalam PK terdapat Sasaran Strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran. 1. Penetapan Sasaran Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada tahun 2012 ini, menetapkan sasaran yang direncanakan, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu: a. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat d. Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol PP e. Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas 2. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran bagi proses kegiatan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh SKPD. Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah tujuan dari SKPD dapat tercapai atau tidak, sehingga keberhasilan kinerja SKPD dapat terlihat. Indikator yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2012 adalah: a. Sasaran 1 “Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat”, indikator yang digunakan yaitu: • Menurunnya konflik di masyarakat, yaitu maksimal 48 kasus • Jumlah demo yang terkendali dengan target sebesar 100% • Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dengan target sebesar 75% b. Sasaran 2 “Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah”. Indikator yang digunakan adalah: • Penurunan angka pelanggar perda sebanyak 510 kasus c. Sasaran
3
“Meningkatnya
pelayanan
kepada
masyarakat”.
Indikator yang digunakan adalah: • Rasio jumlah POL PP per 10.000 penduduk yaitu sebesar 0,0076 • Persentase jumlah kasus yang tertangani dengan target sebesar 63,72% d. Sasaran 4 “Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol PP”. Indikator yang digunakan adalah: xviii
• Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar Satpol PP yaitu sebanyak 4 orang e. Sasaran 5 “Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas”. Indikator yang digunakan adalah: • Cakupan anggota Linmas di Kabupaten dengan target sebesar 282% • Rasio pos Siskamling per desa sebesar dengan target 1:41
xix
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.
A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman di tahun 2012 adalah : 6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimiliki oleh Satpol PP. Berdasarkan data SPM Satpol PP Kabupaten Sleman tahun 2012, pencapaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 1 Data penyelesaian pelanggar K3 dari Bidang Trantib
Jumlah
Tingkat
Faktor Penentu
Pelanggaran
Penyelesaian
Keberhasilan/kegagalan
/ 30
22
Aduan telah ditindaklanjuti yang berkaitan dengan tupoksi Satpol PP
Menggunakan 15 bukan pada tempatnya (digunakan gelandangan, pengemis)
15
Penertiban telah dilakukan sesuai dengan tupoksi Satpol PP, tetapi gelandangan dan pengemis kembali lagi. Dalam hal ini Satpol PP sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi, sedangkan tugas
NO
Jenis Pelanggaran
1.
Aduan warga masyarakat
2.
xx
selanjutnya ada di SKPD lain. 3.
Menggunakan 12 bukan pada tempatnya (digunakan untuk pemansangan spanduk yang melintang jalan)
12
Sesuai dengan tupoksi Satpol PP yaitu melaksanakan operasi penertiban, sedangkan masalah perijinannya berada di SKPD lain.
4
Menggunakan 30 bukan pada tempatnya (trotoar dan badan jalan digunakan untuk berjualan)
13
. belum ada penyelesaian yang komprehensif . belum ada peran serta dari SKPD lain dalam menyediakan lahan untuk relokasi .yang dilakukan sudah sesuai tupoksi Satpol PP yaitu mengoptimalkan pembinaan dan penertiban agar tidak menggunakan trotoar/badan jalan, serta mau bekerja sama dengan pemilik lahan.
Jumlah
87
Rumus Perhitungan
62 62 87
X 100 %
= 71,26
Tabel 2 Data penyelesaian pelanggar K3 dari Bidang Penegakan Perda
Tahun 2011
Tahun 2012
560
590
1. Sidang di tempat
171
163
2. Sidang di pengadilan negeri
103
109
128
172
4. Tutup
15
9
5. Pindah
3
7
6. Pembinaan
23
26
443
486
Pelanggaran Perda A. Jumlah Pelanggaran B. Penyelesaian Pelanggaran Perda
3. Pelanggar Lapangan
mengurus
ijin
setelah
dibuatkan
BAP
TOTAL
Rumus Perhitungan :
486 590
X100% = 82,7 %
xxi
Pencapaian K3 secara keseluruhan adalah 76,98. Sedangkan target pencapain K3 di tahun 2012 adalah 75%. Jadi secara kualitatif target ini sudah bisa terpenuhi 100% dengan perhitungan sebagai berikut: 76,98 75
X 100%
= 102,64%
7. Angka penurunan pelanggar Perda Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda. Sesuai Renstra Polisi Pamong Praja 2011-2015, salah satu misi Satpol PP kabupaten Sleman adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat melalui penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Sleman dalam mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin. Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda Adanya penurunan pelanggar Perda ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: •
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
•
Adanya kemudahan dalam pengurusan perijinan, bahkan ada beberapa jenis perijinan yang tidak lagi dikenani retribusi, misalnya IPT, SIUP dan TDP
•
Penurunan pelanggar Perda juga tak dapat dilepaskan dari gencarnya Sosialisasi Perda, khususnya Perda Bersanksi
•
Peningkatan operasi yustisi yaitu diajukannya para pelannggar Perda ke sidang pengadilan, meskipun selama ini vonis hakim terlalu ringan, namun dirasa cukup memberikan efek jera bagi para pelanggarnya
Akan tetapi di tahun 2012 ini justru pelanggar yang terjaring semakin bertambah. Hal ini bukan tanpa alasan, tapi ada beberapa alasan yang mendasari. Target Tahun 2012 : 510 kasus Capaian : 590 kasus Di tahun 2012 ini kasus yang ditemukan justru melebihi target yang ditetapkan. Sehingga target penurunan tidak bisa dipenuhi 100%. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan sebagai berikut: 1. Banyaknya aduan di luar target yang direncanakan 2. Banyak aduan masuk pada triwulan ke-4 3. Semakin banyaknya perda yang diterapkan, sehingga temuan pelanggar juga semakin bertambah
Dari target dan capaian di lapangan, maka persen kinerja yang didapat adalah : 510 590
X 100%
= 86,44% xxii
8. Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aduan yang berhasil ditangani. Berdasarkan data yang terdapat di tahun 2012 ini, terdapat 30 aduan dari masyarakat, sedangkan yang tertangani sebanyak 22 aduan. Secara prosentase, aduan yang berhasil ditangani adalah 73,33 %. Sedangkan target yang ditentukan di tahun 2012 adalah 63,72%, sehingga capaian adalah sebagai berikut : 73,33 63,72
X 100%
= 115,08%
9. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar Satpol PP Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak personil Satpol PP yang sudah mengikuti diklat dasar Satpol PP. Mengingat diklat dasar ini merupakan landasan pengetahuan dasar bagi anggota Satpol PP, terutama yang bertugas di bagian operasional. Target : Di tahun 2012 ini target yang ditetapkan adalah 4 orang. Capaian: Pelaksanaan/pencapainnya adalah 4 orang, sehingga tercapai 100%. Adapun personil tersebut adalah : 1. Sidiq Rohmadi 2. Mahmudi 3. Tuntas 4. M. Asrori Ma’ruf Apabila dituangkan dalam persen, maka 100% target dapat terpenuhi.
10. Cakupan petugas Linmas di kabupaten Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah petugas Linmas yang tersebar di wilayah kabupaten. Indikator ini baru dimasukkan di tahun 2012 karena tupoksi Linmas berpindah ke Satpol PP. Target cakupan petugas Linmas di Kabupaten ini di tahun 2012 sebesar 282%. Rumus : Cakupan petugas Linmas ini menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan. Rasio jumlah petugas Linmas di setiap kabupaten/kota daerah pemekaran baru terhadap wilayah kerja: 100 orang petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru : 1 wilayah kerja kabupaten/kota. Wilayah kerja kabupaten/kota atau daerah pemekaran baru = lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah petugas
xxiii
Linmas di setiap kabupaten/kota disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Pembilang : 100 orang petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru. Penyebut : 1 wilayah kerja kabupaten/kota. Ukuran konstanta dalam prosentase (%) Target tahun 2012 : 282% Capaian tahun 2012: Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka capaian yang didapat di tahun 2012 ini adalah: Jumlah Linmas di Kabupaten Sleman tahun 2012 : 6,813 orang Perhitungan capaian menggunakan rumus hasil Permendagri Nomor 62/2008 : Tahun 2012 = ∑ Linmas ∑ TPS
X 100% =
6,193 1,886
X 100% = 328,37%
Berdasarkan hasil capaian diatas, jika dibandingkan dengan target yang ditentukan, maka perhitungannya adalah : 328,37 282
x 100% =
116,44%
B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabaran dari Rencana Strategis. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja meliputi 5 sasaran, dengan jumlah indikator sebanyak 9 indikator. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Sasaran 1 “ Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat” Sasaran ini mempunyai 3 indikator yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran. a. Indikator pertama
: Menurunnya konflik di masyarakat
Target Tahun 2012 : Maksimal 48 kasus Pencapaian
: 18 kasus
Di tahun 2012 ini konflik yang terjadi sebanyak 18 kasus. Dalam indikator ini, semakin sedikit konflik yang ditemukan maka semakin bagus keadaan ketentramana di masyarakat. Dalam indikator ini rumus yang digunakan juga berbeda dari indikator yang lain, yaitu : 2 x target - realisasi Target
X 100%
=.......% xxiv
Dengan rumus di atas, maka persen kinerja yang didapat adalah : 2 x 48 18 48
X 100%
= 162,5%
b. Indikator kedua : Jumlah demo yang terkendali Target Tahun 2012 : 100% Pencapaian : 100% Di tahun 2012, semua demo dapat tertangani dengan baik, yaitu: •
6 Maret 2012, PAM unjuk rasa pedagang pasar Prambanan dan Godean di gedung DPRD Kabupaten Sleman
•
19 Maret 2012, PAM unjuk rasa di kampus UGM, UNY dan UIN
•
22 Maret 2012, PAM unjuk rasa di kampus UGM, UNY dan UIN
•
26 Maret 2012, PAM unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sleman
•
3 April 2012, PAM unjuk rasa di pedagang Pasar Kolombo di Pendopo Parsamya
•
11 Juni 2012, Pam Unjuk rasa Paguyuban PKL di Kampus MMTC, Jalan Magelang, Kecamatan Mlati
•
21 Juni 2012, Pam unjuk rasa Penyampaian Aspirasi Warga Masyarakat Dusun Kaliwaru,
Desa
Condongcatur,
Kecamatan
Depok,
terkait
masalah
pembangunan Mega Mall dan Hotel di Gedung DPRD •
2 Juli 2012, Pam Unjuk rasa Warga Masyarakat Dusun Kaliwaru, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok terkait masalah pembangunan mall dan hotel di Gedung DPRD Kabupaten Sleman
•
5 Juli 2012, Pam unjuk rasa Warga Masyarakat Dusun Kaliwaru, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok terkait masalah pembangunan mall dan hotel di Gedung DPRD Kabupaten Sleman
•
6 Agustus 2012, Pam Unjuk rasa menolak kandang ayam/ternak di Kecamatan Ngemplak
xxv
c. Indikator ketiga : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) Target Tahun 2012 : 75% Pencapaian 76,98% Pengukuran tingkat penyelesaian pelanggaran K3 didasarkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasarkan pada kinerja Bidang Trantib dan Bidang Penegakan Perda. Seperti sudah diterangkan di atas, dari Bidang Trantib pencapaian K3 sebesar 71,26% dan dari Bidang Penegakan Perda sebesar 82,7%. Dari kedua capaian itu didapatkan angka sebesar 76,98%. Apabila dituangkan dalam perbandingan antara target dan capaian, maka kinerja yang diperoleh adalah : 76,98 75
x
100%
= 102,64%
2. Sasaran 2 “Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah (Perda/Perka/Peraturan Lainnya) a. Indikator Pertama : Penurunan angka pelanggara Perda Target Tahun 2012 : 510 kasus Capaian : 590 kasus Di tahun 2012 ini kasus yang ditemukan justru melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikrenakan oleh beberapa alasan sebagai berikut: 1. Banyaknya aduan di luar target yang direncanakan 2. Banyak aduan masuk pada triwulan ke-4 3. Semakin banyaknya perda yang diterapkan, sehingga temuan pelanggar juga semakin bertambah Dari target dan capaian yang didapat, maka persen kinerja yang didapat adalah : 510 590
X 100%
= 86,44%
3. Sasaran 3 “Meningkatnya kualitas pelayanan umum” a. Indikator pertama : Rasio jumlah POL PP per 10,000 penduduk Target Tahun 2012 : 0,0076 Capaian : 0,0078 Di tahun 2012 ini target yang ditetapkan sebesar 76 orang per 10,000 penduduk. Asumsi 76 orang adalah jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman di tahun 2012. Capaian yang ada di lapangan adalah 78 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga apabila diasumsi semakin banyak jumlah personil akan semakin baik karena pelayanan kepada masyarakat juga lebih optimal. Apabila dituangkan dalam persen maka yang didapat adalah xxvi
0,0078 0,0076
X 100%
= 102,63%
b. Indikator kedua : Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani Target Tahun 2012 : 63% Capaian: 73% Jumlah pengaduan 30 kasus, yang tertangani 22 kasus. 8 kasus tidak tertangani karena: 1. Aduan masuk di akhir tahun 2. Penanganan kasus masih dalam proses Berdasarkan target dan capaian di atas, maka persen kinerja yang didapat adalah : 73,33 63,72
X 100%
= 115,08%
4. Sasaran 4 “Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol PP” a. Indikator pertama : Jumlah anggota Satpol PP yang ikut Diklat Dasar POL PP Target Tahun 2012 : 4 orang Capaian : 4 orang Adapun personil tersebut adalah : 1. Sidiq Rohmadi 2. Mahmudi 3. Tuntas 4. M. Asrori Ma’ruf Apabila dituangkan dalam persen, maka 100% target dapat terpenuhi.
5. Sasaran 5 “Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas” a. Indikator pertama : Cakupan petugas Linmas di kabupaten Seperti sudah diterangkan di atas, bahwa capaian ini melebihi target yang ditetapkan. Target tahun 2012 : 282% Capaian tahun 2012: Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka capaian yang didapat di tahun 2012 ini adalah: Jumlah Linmas di Kabupaten Sleman tahun 2012 : 6,813 orang Perhitungan capaian menggunakan rumus hasil Permendagri Nomor 62/2008 : Tahun 2012 =
xxvii
∑ Linmas ∑ TPS
X 100% =
6,193 1,886
X 100% = 328,37%
Berdasarkan hasil capaian diatas, jika dibandingkan dengan target yang ditentukan, maka perhitungannya adalah : 328,37 282
x 100% =
116,44%
b. Indikator kedua : Rasio pos Siskamling per desa/kelurahan Rasio jumlah poskamling per desa dengan mendasarkan data Rupusdalkom tahun 2010 terdapat 3.733 unit yang tersebar di 86 desa di Kabupaten Sleman dengan rincian 3.270 pos permanen dan 463 pos semi permanen. Di tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3.508 unit dengan rincian 2.998 pos permanen dan 510 pos semi permanen. Penurunan jumlah poskamling pada tahun 2011 disebabkan beberapa pos yang tidak dapat difungsikan kembali akibat bencana erupsi Gunung Merapi. Di tahun 2012 ini mengalami penurunan lagi menjadi 3.247 unit dengan rincian 2.939 pos permanen dan 308 pos semi permanen. Target Tahun 2012: 1:41 Capaian: Data faktual sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Data rasio perbandingan jumlah desa dan poskamling
TAHUN
Jumlah
Jumlah
Rasio
Desa
Poskamling
2010
86
3.733
43
2011
86
3.508
40
2012
86
3.247
37
Dengan melihat data diatas, rasio di tahun 2012 adalah 1 : 37, sedangkan targetnya adalah 1 : 41. Dari perbandingan tersebut, capaian kinerja yang didapat adalah : 37 41
X 100%
= 90,24%
ANALISA KINERJA
xxviii
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 70 s/d 84 55 s/d 69 < 55
: : : :
Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil
Pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman selama tahun 2012 rata-rata mencapai
108,44 %. Hal ini dapat diartikan kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman selama tahun 2011 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja sebesar 108,44 % tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2012. Berikut ini merupakan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2012.
Tabel 4 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2012
SASARAN NO
1 1
2
3
4
5
URAIAN
2 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah (Perda/Perka/Peraturan Lainnya) Meningkatnya kualitas pelayanan umum
INDIKATOR
Keterangan
3 - Menurunnya konflik di masyarakat - Jumlah demo yang terkendali - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
4 162,5% 100% 102,64%
5 Sangat Berhasil
- Penurunan angka pelanggar perda
86,44%
Sangat Berhasil
- Rasio jumlah Pol PP per 10,000 penduduk - Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani
102,63%
Sangat Berhasil
Meningkatnya - Jumlah anggota Satpol PP yang profesionalisme aparat mengikuti Diklat Dasar Satpol PP Satpol PP Meningkatnya - Cakupan petugas Linmas di kabupaten profesionalisme - Rasio pos siskamling per anggota Linmas desa/kelurahan Rata-Rata
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
108,44%
115,08%
100%
Sangat Berhasil
116,44% 90,24%
Sangat Berhasil Sangat Berhasil
xxix
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman di tahun 2011 ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.702.506.400,- (termasuk dana ABT). Realisasinya sebesar Rp. 1.598.705.130,- atau sekitar 93,90%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapannya sebesar
Rp. 3.049.736.889,- dari
keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 3.252.500.000,-. Penyerapan anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan rencana dan realisasi anggaran di tahun 2012 seperti dalam tabel berikut:
Tabel 4 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2012
No
Jenis Anggaran
Rencana
Realisasi
1
Belanja Tidak Langsung
3.252.500.000
3.049.736.889
93
2
Belanja Langsung
1.702.506.400
1.598.705.130
93
Rincian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tahun 2012 terdapat dalam lampiran.
xxx
BAB IV PENUTUP Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Darah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tahun 2012 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat. 2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman di tahun-tahun berikutnya. 3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011 - 2015 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2012. 4. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 12 program, yang terinci dalam 32 kegiatan, meliputi : Sekretariat 4 program, 21 kegiatan. Bidang Ketentraman dan Ketertiban: 4 Program, 5 Kegiatan. Bidang Penegakan Perda : 3 Program, 3 Kegiatan. Bidang Perlindungan Masyarakat : 2 Program, 3 kegiatan. 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada tahun 2012 menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.598.705.130,- atau sekitar 93,90% dari anggaran yang berjumlah Rp. 1.702.506.400,- Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapan anggaran mencapai Rp. 3.045.558.099,- atau sekitar 93,63% dari anggaran yang berjumlah Rp. 3.252.500.000,6. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar 108,44%, tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 masih xxxi
terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala tersebut antara lain : 1) Permasalahan Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal. Belum memiliki truk untuk evakuasi PKL. Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila. Belum ada Perda Anjal, Gepeng Pemahaman pasal pada perda-perda yang bersanksi memiliki persepsi ganda Pamong desa yang mendapat sosialisasi tidak segera menyampaikan pada masyarakat Pelaku usaha yang diundang hanya mewakilkan, sehingga pada saat penyelidikan tidak dapat disidik Vonis hakim terlalu ringan, sehingga ada sebagian yang tidak jera, misalnya penjual miras Masih tersebarnya PPNS di berbagai instansi (SKPD), sehingga sulit dimobilisasi untuk kegiatan penegakan Perda
2) Solusi Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL Kab. Sleman Koordinasi dengan Dinas Nakersos KB Kab. Sleman dan Dinas Sosial DIY Koordinasi dengan Pemda daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila Mengusulkan anggaran penyusunan Raperda Verifikasi data ke instansi pengampu Perda Pemanggilan penyidikan kepada plaku usaha dan mengajukannya ke sidang Pengadilan Ngeri serta tindak lanjut hakim Mengundang instansi pengampu perda bersanksi atau konsultasi langsung ke instansi terkait Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat Sosialisasi langsung ke masyarakat Dilaksanakan pemanggilan ulang atau upaya paksa Konsultasi dengan hakim sebelum sidang pengadilan Harus Menyewa di Pemprop DIY
3) Usul dan Saran xxxii
Tim Penataan PKL Kab. Sleman perlu dioptimalkan Perlu diusulkan pengadaan truk khusus evakuasi PKL Sleman Perlu dibangun tempat penampungan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila untuk pembinaan mereka Perlu dianggarkan lewat dinas terkait Bagian Hukum bersama Dinas Nakersos KB mengusulkan Raperda Anjal, Gepeng Perlu ada sosialisasi ke 86 desa se-Kabupaten Sleman tentang ijin tempat usaha ini Perda-perda bersanksi perlu dicermati dan disesuaikan dengan perkembangan jaman Instansi pengampu perda bersanksi perlu sosialisasi pada masyarakat Instansi terkait, pemuka masyarakat, dan kelompok masyarakat ikut serta mensosialisasikan perda yang bersanksi Perlu persepsi/komitmen yang sama tentang tindakan tegas untuk penutupan usaha Perlu revisi Perda, termasuk tentang sanksi pidananya Perlu Pengadaan Bus Sidang
Demikian yang dapat kami laporkan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman
Drs. Joko Supriyanto, M.Si NIP. 19610715 198608 1 001
xxxiii
xxxiv
