IKHTISAR EKSEKUTIF. xiii

xiii

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya menyelenggarakan pemerintahan tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented goverment) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur. Tahun 2014 merupakan tahun lima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 telah ditetapkan 40 sasaran strategis pembangunan terdiri dari 53 indikator kinerja. Dari 53 indikator kinerja yang termuat dalam Penetapan Kinerja Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2014 setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil:

Ikhtisar Eksekutif

xiv 1. 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja dalam sasaran strategis yang capaian kinerjanya dikategorikan sangat baik (skor nilai 80 s.d 100% atau lebih); 2. 3 (tiga) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan baik (skor nilai lebih dari 65% s.d. 80%); 3. 2 (dua) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan cukup baik (skor nilai 50 s.d. 65%); 4. 1 (satu) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan cukup (skor nilai 35 s.d 50%); dan 5.

8 (delapan) indikator kinerja capaian kinerjanya dikategorikan kurang (skor nilai 0 s.d 35%). Berikut disampaiakan masing-masing tiga indikator kinerja yang

capaian

kinerjanya

dikategorikan

“sangat

baik”

dan

kinerjanya

dikategorikan “kurang”. Penampilan tiga indiklator diatas hanya untuk melihat kesenjangan nilai yang diperoleh semata, karena nilai yang sama ada yang lebih dari tiga. 1. Kategori sangat baik (1)

Sasaran

ke

sebelas,

meningkatnya

kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu dalam

mendukung

optimal,

kesehatan

yang

indikator kinerjanya Jumlah

puskesmas

dan

paramedis

yang

rumah

dokter

direhab

dan

capaian

kinerjanya 325,00%. (2)

Sasaran ke tiga belas, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan indikator kinerjanya pendapatan nelayan buruh (Rp/bulan) capaian kinerjanya 178,47.

Ikhtisar Eksekutif

xv (3) Sasaran ke delapan, meningkatnya rasio dokter

persatuan

penduduk

capaian

kinerjanya 169,44. 2. Kategori kurang

(1)

Sasaran ke dua puluh tiga berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan indikator kinerjanya Luas lahan sawah yang didukung perairan (ha), capaian kinerjanya 0%.

(2)

Sasaran yang sama indikator kinerjanya Luas irigasi dalam kondisi baik capaian kinerjanya )%.

(3)

Sasaran yang sama indikator kinerjanya Rasio jaringan irigasi, capaian kinerjanya 0%.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Ikhtisar Eksekutif

1

BAB I PENDAHULUAN Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal 30 Juli 2010 merupakan periode kedua Pemerintahan Provinsi Kepri masa jabatan Gubernur Tahun 20102015. Tahun 2015 merupakan periode terakhir dari masa jabatan tersebut. Untuk itu kembali gubernur akan melaporkan kinerjanya pada tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. a. Letak dan kondisi geografis Secara Geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0º 40’ Lintang Selatan dan 07º 19’ Lintang Utara serta antara 103º 3’ Bujur Timur sampai dengan 110º 00’ Bujur Timur. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Berdasarkan hasil identifikasi Bakosurtanal tercatat 394 pulau sudah berpenghuni sedangkan 1.401 lainnya belum berpenghuni. Gugusan pulau-pulau besar dan kecil ini tersebar diseluruh wilayah Provinsi, Kabupaten Lingga tercatat memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu sebanyak 531 pulau dimana 455 pulau belum dihuni dan

BAB I Pendahuluan

2 sebanyak 76 pulau sudah dihuni. Sedangkan Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit yaitu sebanyak 9 pulau dimana 2 pulau sudah berpenghuni, sedangkan sisanya belum berpenghuni. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana Ibukota Provinsi berkedudukan di pulau ini tepatnya di Kota Tanjungpinang, Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan, serta Pulau Rempang dan Galang (Barelang) yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam. Pulau Karimun serta Pulau Kundur yang merupakan pusat perekonomian hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun, Pulau Lingga di Kabupaten Lingga, Pulau Natuna serta gugusan Kepulauan Anambas merupakan lokasi kegiatan pengembangan mega proyek gas alam cair. Tabel 1.1 Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau 1)

Sebelah Utara

:

2)

Sebelah Selatan

:

3)

Sebelah Barat

:

4)

Sebelah Timur

:

Berbatasan dengan Negara Fietnam dan Kamboja Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau Berbatasan dengan Negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 251.810,71 km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79 persen) dan luas daratannya sebesar 10.595,41 km2 (4,21 persen). Luas daratan tersebut sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan

Kota

Tanjungpinang. Luas wilayah masing-masing

kabupaten/kota sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

3 Tabel 1.2 Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau Luas Wilayah (Km²) No

Kabupaten / Kota

Ibukota Daratan

% Daratan

Jumlah Kecamatan

Jumlah Kelurahan /Desa

1

Tanjungpinang

Tanjungpinang

239,50

2,26

4

18

2

Batam

Batam

770,27

12

12

64

3

Bintan

Bintan Buyu

1.946,13

18,36

10

51

4

Karimun

Tanjung Balai

2.873,20

27,12

12

71

5

Natuna

Ranai

2.058,45

19,43

12

76

6

Lingga

Daik

2.117,72

19,99

9

82

7

Kepulauan Anambas

Tarempa

590,14

5,57

7

54

10.595,41

100

66

416

Provinsi Kepulauan Riau

b. Kewenangan, Tugas dan Struktur Organisasi b.1. Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau

melaksanakan roda pemerintahan

terhitung sejak 1 Juli 2004 dengan beberapa kewenangan wajib sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah

Yang

Menjadi Kewenangan

Provinsi

Kepulauan Riau, kewenangan pemerintah provinsi meliputi: a.

perencanaan dan pengendalian pembangunan

b.

perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

c.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d.

penyediaan sarana dan prasarana umum

e.

penanganan bidang kesehatan

f.

penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,

g.

penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

BAB I Pendahuluan

4 h.

pelayanan ketenagakerjaaan lintas kabupaten/kota

i.

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah

j.

pengendalian lingkungan hidup

k.

pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota

l.

pelayanan kependudukan dan catatan sipil

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan n.

Pelayanan

administrasi

penanaman

modal

termasuk

lintaskabupaten/kota o.

penyelenggaraan pelayanan dasar yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah

p.

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Selanjutnya, urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Urusan Pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi urusan-urusan: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, Industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. b.2. Tugas dan Struktur Organisasi Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Riau

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dengan mensejahterakan masyarakat melalui penyiapan Sumber Daya Manusia dengan

dukungan

infrastruktur

yang

memadai

untuk

mencapai

masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan.

BAB I Pendahuluan

5 Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah terdiri atas : 1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah; 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau; 3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau; 4) Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan

Polisi Pamong Praja dan

Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau. Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1. Sekretariat a. Sekretaris Daerah a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, a.3. Asisten Administrasi Umum. b. Staf Ahli b.1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,

BAB I Pendahuluan

6 b.2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, b.3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, b.4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, b.5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. c.

Biro

c.1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum, c.2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, c.3. Biro Administrasi Perekonomian, c.4. Biro Administrasi Pembangunan, c.5. Biro Perlengkapan, c.6. Biro Umum, c.7. Biro Humas dan Protokol, c.8. Biro Hukum, c.9. Biro Organisasi. d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Dinas Daerah 2.1. Dinas Pendidikan, 2.2. Dinas Kesehatan, 2.3. Dinas Pekerjaan Umum, 2.4. Dinas Perhubungan, 2.5. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan, 2.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2.7. Dinas Pendapatan Daerah, 2.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2.9. Dinas Kelautan dan Perikanan, 2.10. Dinas Pariwisata, 2.11. Dinas Kebudayaan, 2.12. Dinas Sosial, 2.13. Dinas Pertambangan dan Energi, 2.14. Dinas Pemuda dan Olahraga, BAB I Pendahuluan

7 2.15. Dinas Kominikasi dan Informatika, 2.16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2.17. Dinas Koperasi dan UKM. 3. Inspektorat Provinsi. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Lembaga Teknis Daerah 5.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 5.2. Badan Lingkungan Hidup, 5.3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 5.4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5.5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 5.6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 5.7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 5.8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5.9. Badan Layanan Pengadaan, 5.10. Kantor Penghubung, 5.11. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang, 5.12. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban. 6. Lembaga Lain Daerah 6.1. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi, 6.2. Badan Ketahanan Pangan, 6.3. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, 6.4. Sekretariat Korpri. c. Isu-isu strategis Berdasarkan analisis situasi yang terjadi, baik situasi internal maupun eksternal diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut : 1. Diseluruh Indonesia, hanya ada empat kawasan FTZ yaitu Sabang, Batam, Bintan dan Karimun. Dari empat kawasan tersebut, tiga kawasan masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jelaslah BAB I Pendahuluan

8 bahwa FTZ merupakan keunggulan komparatif, tentunya diperlukan upaya sungguh-sungguh sehingga keunggulan ini benar-benar berbuah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, baik antar kawasan (khususnya Batam dan wilayah lainnya), ibukota dan satelitnya, serta pusat dan hinterland-nya. 3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil diwilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan serta pertahanan dan keamanan serta kerangka optimalisasi hasil daerah. 4. Peningkatan sektor transportasi, pengangkutan, dan komunikasi. Sektor-sektor

tersebut

menjadi

basis

pendorong

untuk

pengembangan pariwisata dan perdagangan. 5. Masih rendahnya perkembangan sektor listrik (pasokan energi listrik), gas dan air bersih yang diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor industri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 6. Kurangnya pengembangan sektor-sektor tersier (industri pengolahan) sehingga nilai tambah sektor menjadi rendah, terutama dalam hal ini adalah industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan. 7. Belum dikelolanya sumber daya alam terutama sumber daya kelautan dan pertambangan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah secara signifikan. Termasuk di dalam pengelolaan ini adalah pengembangan perikanan budidaya selain perikanan tangkap. d. Prestasi dan Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

9 1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peringkat 5 Tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 dengan opini WTP Dari BPK RI. 3. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 untuk penghargaan IPK Terbaik I dari Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi RI. 4. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 untuk penghargaan IPK terbaik indikator utama penduduk dan tenaga kerja dari Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi RI. 5. Indek Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 Penghargaan untuk IPK terbaik indikator Utama Kesempatan Kerja dari Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi RI. 6. Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014, Jakarta 10 September 2014 dari Menteri Perhubungan RI. 7. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jakarta 18 Juli 2014 dari Ketua Ombudsman RI. 8. Penghargaan LAKIP Terbaik Nilai B, Jakarta September 2014 Dari Kementerian PAN RI. 9. Penghargaan Program Keluarga Harapan dengan Dana Sharing APBD Terbesar dari Kementerian Sosial RI. 10. Penghargaan Lomba Olimpiade Sains Nasional (Juara II bidang Matematika dan Juara II bidang IPA) dari Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan RI. 11. Penghargaan Prestari SMP Lomba Seni Lukis Juara Harapan II di Istana Negara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 12. Penghargaan Sutradara terbaik dalam Lomba Festival Seni Siswa Tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 13. Penghargaan Juara II Nasional dalam bidang Lomba Catur pada Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 14. Penghargaan Juara I Tingkat Asia bidang lomba Otomatis Industri pada lomba China Skill Competition dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 15. Penghargaan Juara I Stand Terbaik Pemprov pada Kegiatan Pameran Investasi Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 16. Penghargaan Juara III Kategori Stand Terbaik Kegiatan Pameran Pangan Nusantara di Jogya Expo 2014 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 17. Penghargaan Juara II Kategori Nelayan Teladan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

BAB I Pendahuluan

10 18. Penghargaan Juara I Kategori Tokoh Penggerak Pembangunan Perikanan Tangkap Teladan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 19. Penghargaan Predikat Kepatuhan standar pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009 dari OMBUDSMAN Kepada Unit Pelayanan BPMPD, Jakarta 18 Juli 2014 dari OBMUDSMAN RI. 20. Penghargaan Predikat Kepatuhan standar pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009 dari OMBUDSMAN Kepada Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan, Jakarta 18 Juli 2014 dari OBMUDSMAN RI. 21. Penghargaan sertifikat ISO 9001:2008 Rekruitmen Petugas TKHI dari Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI. 22. Penghargaan Badan Publik Terbaik Peringkat 8 Kategori Provinsi SeIndonesia dari Komisi Informasi Publik RI. 23. Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Panitia Hari Kesehatan Nasional (HPN) ke 50 dari Museum Rekor Dunia. 24. MIPI Award 2014 dari MIPI Pusat. 25. Penghargaan Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Tingkat Nasional. dari PKK Pusat. 26. Penghargaan Pelaksana Terbaik Administrasi PKK Tingkat Nasional, dari PKK Pusat.

e. Sistematika Penulisan Dalam laporan kinerja ini disajikan data program kegiatan berdasarkan laporan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Riau,

sementara

dari

sudut

pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator kinerja. Laporan

kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2014

BAB I Pendahuluan

bandingkan

11 dengan Perjanjian Kinerja 2014 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Pada dasarnya laporan kinerja disusun untuk menyajikan hasil kinerja dalam satu tahun sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, LAKIP Tahun 2014 disajikan dalam empat bab dengan uraian sebagai berikut: Bab. 1

Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas pengantar lainnya.

Bab. 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan,

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja (PK). Bab. 3

Akuntabilitas Kinerja. Dalam

bab

ini

dijelaskan

pencapaian

sasaran-sasaran

organisasi serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2014. Bab. 4

Penutup. Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.

Lampiran: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.

BAB I Pendahuluan

12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA a. Rencana Strategis Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2010 – 2015. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate outcome) yang diharapkan. a. 1. Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

13 VISI “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH LINGKUNGAN”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : ■

Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan bahwa Kepulauan

Riau

sebagai

sebuah

wilayah

geografis,

dulunya

merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru berakhir pada awal abad ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi provinsi yang kembali akan mentabalkan tamaddun/kejayaan melayu dalam masa kekinian dan berorientasi masa depan. ■

Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara layak,

meningkat

pendapatannya

dan

standar

pembangunan

manusia. ■

Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya, terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan.

■

Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat dan

dapat

menjamin

kelangsungan


pembangunan.

Ramah

14 lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan dengan tidak membedakan suku bangsa. a. 2. Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat. 2. Misi Kedua Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Misi Ketiga Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dengan keunggulan wilayah. 4. Misi Keempat Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik).


15 5. Misi Kelima Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. 6. Misi Keenam Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 7. Misi Ketujuh Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti, dan supermasi hukum. 8. Misi Kedelapan Mewujudkan

kehidupan

yang

demokratis,

berkeadilan

serta

berkesetaraan gender. 9. Misi Kesembilan Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan. a. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical success factor), menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, mencerminkan core area dimana organisasi berperan. Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan


16 Gubernur Kepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran Terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut: 1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama (a) Melakukan

pembinaan

terhadap

potensi

dan

kreativitas

masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah. Sasaran: No 1

Sasaran Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian kebudayaan masyarakat

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 105 134

(b) Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan pembangunan daerah. Sasaran: No

Sasaran

1

Meningkatnya jumlah aktivitas seni dan budaya baik dalam event lokal, regional maupun nasional


(c) Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu dan budaya lainnya. Sasaran: No 1

Sasaran Meningkatnya jumlah pendokumentasian dan penelitian kesejahteraan kebudayaan melayu - Kajian sejarah - Seminar sejarah


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir

1 1

6 6

17 2

Meningkatnya pelaksanaan kajian dan seminar tentang kebudayaan melayu secara rutin

1

4

(d) Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sejarah melayu. Sasaran: No 1

2

Sasaran Meningkatnya dukungan dari daerah dan Negara serumpun Melayu bahwa Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan malayu - Kerjasama budaya - Kerjasama ekonomi - Kerjasama pembangunan - Kerjasama litbang Meningkatnya pengenalan dan pemahaman generasi muda dan masyarakat Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu


1 1 0 0

4 8 4 2

1

4

2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua (a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan. (b) Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan berkelanjutan. Sasaran: No

Sasaran

1

Tersedianya informasi potensi sumberdaya perairan untuk pengembangan perikanan budidaya - Kajian potensi sumberdaya perikanan (stok ikan) - Sistem dan manajemen informasi perikanan tangkap

2

Bertambahnya luas, jumlah dan jenis unit produksi perikanan budidaya - Luas usaha laut (unit) 2009 - luas usaha payau dan tawar (ha)



0 1

1 1

16.48 357

40.618 582

18

No

Sasaran

3

Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya

4

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 49.828

522.484

Meningkatnya teknologi perikanan budidaya

-

-

5

Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana produksi (terutama benih dan pakan) perikanan budidaya

2

6

6

Bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan - Jumlah RT perikanan budidaya - Perizinan budidaya yang dikeluarkan

6.324 49

7.475 372

Batam Karimun Bintan

8

5.075 67.123.87

18.843 108.103.66

9.100.47

16.007.99

7

Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya

8

Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya - Produksi (ton) - Nilai produksi (juta rupiah)

9

(c)

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan

Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan. Sasaran:

No 1

Sasaran Bertambahnya cold storage, pabrik es dan cold box untuk penanganan produk perikanan - Jumlah cold storage - Jumlah pabrik es


44 47

71 66

638

650

2

Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil perikanan

3

Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana dan prasarana produksi pengolahan perikanan

7

35

4

Bertambahnya diversifikasi produk hasil pengolahan perikanan

5

10


19

No

Sasaran

5

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan perikanan


(d) Mengembangkan industri dan jasa maritim.

3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga (a) Mengembangkan

pariwisata

bahari

secara

terpadu

dan

berkelanjutan. Sasaran: No

Sasaran


1

Bertambahnya jenis dan jumlah pariwisata bahari (termasuk olahraga air)

2

Bertambahnya event wisata bahari dan olahraga air berskala daerah (provinsi) nasional maupun internasional

2

4

3

Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari dan olahraga air

0

1

4

Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas promosi bahari dan olahraga air

0

2

5

Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kapasitas/kapablitas penggiat pariwisata bahari

1

4

6

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan penggiat pariwisata bahari

3

6

7

Bertambahnya event wisata budaya berskala daerah (provinsi), nasional maupun internasional

6

12

8

Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata budaya

0

0


20 (b) Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai kawasan bisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam, Bintan dan Karimun. Sasaran: (4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat (a) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Sasaran : No

Sasaran

1

Teridentifikasi dan berkembangnya komoditaskomoditas penting (unggulan, strategis dan prospektif) tanaman pangan dan hortikultura

2

Berkembangnya sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang didukung sarana dan prasarana wilayah yang memadai - Agropolitan - RPH - RPU - Populasi luas sawah - Populasi ternak

3

Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya

4

Optimalnya sistem dan kelembagaan penyuluhan bagi petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan

5

Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak


0 2 2 321 4300

2 7 7 1523 7500

1.31

2.50

4

7

2.81

3.59

(b) Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian. Sasaran: No 1

Sasaran Memadainya rasio tenaga penyuluh pertanian lapang (PPL)


Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 0.14 0.35

21 (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian. Sasaran: No 1


Sasaran Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan - Luas lahan sawah yang didukung perairan (ha) - Rasio jaringan irigasi

296 19.76%

1046 54.29%

2

Meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan pemerintah pusat dan universitas

0

3

3

Meningkatnya penerapan teknologi proses produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara benar

-

-

4

Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan

0,05

0,13

(d)

Mengembangkan pasar produk-produk pertanian baik dalam maupun luar negeri. Sasaran:

No

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1.25 2508

Sasaran

1

Meningkatnya aksebilitas dan konektivitas dari dan menuju sentra-sentra pertanian

2

Berkembangnya produk dan proses produksi ramah lingkungan (ecolabelling) untuk pasar ekspor Negara maju

3

Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan holtikultura dan ternak

(e) Meningkatkan

kontribusi

sektor

2

4

101.8

104.8

pertanian

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran:


terhadap

22

No

Sasaran

1

Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian sekurang-kurangnya 20% per tahun

2

Meningkatnya NTP

(f)

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 3.192.446,59 5.692.446.59

114.03

144.14

Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap modal. Sasaran :

No 1

Sasaran Meningkatnya kucuran kredit produktif skala kecil menengah dari lembaga keuangan bank dan bukan bank


(g) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha. Sasaran: Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 5646 10.000

No

Sasaran

1

Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN

2

Meningkatnya jumlah tenaga kerja local yang terampil dan bersertifikasi

534

2500

3

Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

7025

1500

1

21

4

Berdayanya ibu-ibu rumah tangga dari keluarga miskin sebagai pelaku usaha tingkat rumah tangga

(h) Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Sasaran : No

SAasaran



23 1

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat

2

Berkembang dan optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1.309

1.500

0

7

(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima (a) Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air bersih dan komunikasi. Sasaran: No

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir NA 100

Sasaran

1

Meningkatnya coverage area telekomunikasi seluler

2

Meningkatnya ketersediaan air bersih - Kapasitas produk air (liter/detik) - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

5.464.311,00 37,74%

12.501.019,88 68,87%

(b) Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi khususnya listrik dan gas

(c) Meningkatkan infrastruktur pendukung FTZ. Sasaran: No

Sasaran

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 0 19.370

1

Meningkatnya panjang jaringan jalan

2

Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports) berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritim - Jumlah pelabuhan internasional - Jumlah pelabuhan barang internasional

7 4

11 6

Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsi Batam sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Pelabuhan perintis - Bandara perintis - Pelabuhan samudera

2 2 1

5 4 3

3


24 4

Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pengembangan FTZ dengan pemerintah pusat - DK dengan BPK

(d) Mengurangi

disparitas

antar

wilayah

4

melalui

4

pemerataan

infrastruktur. (6) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam (a)

Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat. Sasaran:

No

Sasaran

1

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

2

Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan - Angka tamat SD (%) - Angka tamat SMP (%) - Angka tamat SMA (%)


23,9 17,6 8,1

30 25 15

3

Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

91,4

94

4

Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

91,6

93

(b) Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didesa-desa. Sasaran: No

Sasaran

1

Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik

2

Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 70,2 94%

56

200

(c) Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada daerah-daerah diluar ibukota kabupaten/kota. Sasaran:


25

No

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 79,90 76

Sasaran

1

Meningkatnya rasio guru terhadap murid

2

Meningkatnya rasio guru terhadap murid perkelas

0,05

0,15

(d) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sasaran: No 1


Sasaran Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

(e) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja. Sasaran: No 1

(f)


Sasaran Meningkatnya rasio daya serap tanaga kerja lokal

Meningkatkan

penguasaan

masyarakat

terhadap

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sasaran: No

Sasaran

1

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap internet

2

Meningkatnya aksesbilitas dan perpustakaan/taman baca - Jumlah perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 1,13 1,65

kualitas 441 47.235.869

710 >50 juta

(g) Melengkapi jumlah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat. Sasaran:


26

No

Sasaran

1

Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk

2

Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kenidanan (%)

3

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan - Rasio RS per 10.000 penduduk - Rasio puskesmas per 10.000 penduduk

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 23/100.000 40/100.000

64,8 97,2

66 99

0.14/10.000 3,72

0.16/10.000 4

(h) Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sasaran: No 1

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir 61,25 75,07

(7) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh (a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Sasaran: No 1

Sasaran Meningkatnya capaian outcome dari pelaksanaan anggaran

(b) Meningkatkan

akuntabilitas

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir WDP WTP

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN. Sasaran:


tata

kelola

27

No

Sasaran

1

Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Dengan Pengecualian

2

Nilai efektifitas dan efisiensi kerja (EJ) sekurangkurangnya 0,70

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir WDP WTP

0,65

0,70

(8) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedelapan (a) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Sasaran: No

Sasaran


1

Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

2

Meningkatnya indeks pembangunan gender (IDG)

66,85

70,5

3

Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IPG)

48,52

60,7

4

Menurunnya rasio KDRT

20,95%

12%

5

Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan

-

-

6

Meningkatnya jumlah kasus pengaduan kekerasan perempuan yang diselesaikan

421

444

(9) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesembilan : (a) Memberantas praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Sasaran: No 1

Sasaran Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan illegal


(b) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut. Sasaran:


28

No 1

Berkurangnya kasus-kasus pencemaran laut

2

Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)

(c)


Sasaran

32

36

Memulihkan dan menjaga kawasan hutan darat dan kawasan bekas pertambangan. Sasaran:

No

Sasaran

1

Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata

2

Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar alam


75.029,02

120.834,99

b. Perjanjian Kinerja Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006

tentang

Pelaporan

Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian

kinerja disusun setiap tahunnya dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara


29 penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan reward and punishment. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja samapai dengan akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Provinsi Kepri Tahun 2014 sebagaimana pada tabel 2.1. Tabel. 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

(1) 1

(2) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

(3) 1.1. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

(4) 12

2

Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan

2.1. Angka tamat SD/MI (%) 2.2. Angka tamat SMP (%)

30 25

3

Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik Meningkatnya rasio guru terhadap murid Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk

2.3. Angka tamat SMA (%) 3.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 4.1. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%) 5.1. Jumlah Sekolah SD/MI dan MP/MTS dalam Kondisi Baik 6.1. Rasio guru terhadap murid 7.1. Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV (%) 8.1. Rasio dokter per 100.000 penduduk 9.1. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk 9.2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

15 94

4

5

6 7

8 9

Indikator Kinerja


Target

92,6

95

1:15 60

36 65,6 70

30 10

11

12 13 14 15

16

17

18

19 20

21

22

23

Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu dalam mendukung kesehatan yang optimal

10.1. Rasio RS per 10.000 penduduk 10.2. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk 11.1. Jumlah Puskesmas yang di bangun 11.2. Jumlah puskesmas dan rumah dokter dan paramedis yang direhab

Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya

12.1. Produksi ikan tangkap (ton) 13.1. Pendapatan nelayan buruh (Rp/bulan) 14.1. Produksi budidaya rumput laut (ton)

Bertambahnya jumlah dan kapasitas/ kapabilitas pembudidaya ikan

15.1. Rasio alat penangkapan ikan/nelayan 15.2. Rasio produksi perikanan dgn jumlah nelayan/budidaya 16.1. Pelabuhan Perikanan (Unit) 16.2. Minapolitan (kawasan)

Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal Ditetapkannya kawasankawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan

0,15 3,97 5 4

403.291 2.568.348 103,323 7.54 8,19

3 9

17.1. Produksi perikanan budidaya (Ton)

14.495

17.2. Nilai produksi (juta rupiah) 18.1. Pendapatan nelayan pemilik (Rp/Bulan)

79.913

19.1. Jumlah kasus illegal fishing 20.1. Jumlah kawasan konservasi laut

6.257.250

10 35

21.1. Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)

2,19

22.1. Produktivitas padi (Ton/Ha)

3,161

22.2. Produktivitas jagung (Ton/Ha) 23.1. Luas lahan sawah yang didukung perairan (ha)

2,123


896

31

24

25

26

27 28

Meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ternak Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat Meningkatnya ketersediaan air bersih

29


30

Tersedianya pelabuhanpelabuhan utama (hub ports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasajasa maritime) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap internet Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

31 32

23.2. Luas irigasi dalam kondisi baik 23.3. Rasio jaringan irigasi 24.1. Rasio dan kebutuhan Alsistan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) 25.1. Nilai Tukar Pertanian

248 0.56% 0,11

104

26. Rasio daya serap tenaga kerja : 26.1. PMA

12.000

26.2. PMDN

1.400

27.1. Jumlah koperasi aktif

1.800

28.1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) 29.1. Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya (km) 30.1. Jumlah pelabuhan laut utama

6,25%

31.1. Rasio wartel/warnetterhadap penduduk 32.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif

1,60

50

6

14,00

33

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG)

33.1. Indeks Pembangunan Gender (IDG)

62

34

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

34.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

64.69

35

Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak

35.1. Rehabilitasi hutan dan Lahan kritis (ha)

13,150

36

36.1. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri)


270,748.50

32

37

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau

38

Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing

39

Meningkatnya apresiasi kreativitas berkesenian kebudayaan masyarakat

40

Pengelolaan keuangan daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

dan dan

36.2. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 2010-2011) 37.1. Jumlah pengunjung /wisatawan pariwisata budaya, baik domestik maupun manca negara 38.1. Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan 39.1. Jumlah event budaya sekala lokal, regional dan nasional 40.1. Opini BPK


56,026.72

1.900.000

2 Objek

8

WTP

33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran terdiri dari 5 (lima) ketegori, yakni kategori sangat baik apabila capaian kinerjanya 80 s.d 100% atau lebih, kategori baik apabila capaian kinerja 65 s.d 80%, kategori cukup baik apabila capaian kinerja 50 s.d 65%, kategori cukup apabila capaian kinerjanya 35 s.d 50% dan capaian kinerja 0 s.d 35 capaian kinerjanya diketegorikan kurang. Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 40 sasaran strategis dan 53

indikator kinerja yang akan diukur capaian

kinerjanya berdasarkan skala pengukuran sebagaimana pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014

(1) 1

Skala Capaian Kinerja (2) 80-100

(3) Sangat Baik

2

65-80

Baik

3

50-65

Cukup baik (memadai)

4

35-50

cukup

5

0-35

Kurang

No

Ketegori

Interprestasi dan Karakteristik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (4) Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik. Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja. Memiliki system manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan. System dan manajemen kinerja tidak dapat diandalkan, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

BAB III Akuntabilitas Kinerja

34 diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2014 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1) 1

(2) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

(3) 1.1. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 2.1. Angka tamat SD/MI (%) 2.2. Angka tamat SMP (%) 2.3. Angka tamat SMA (%) 3.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 4.1. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%) 5.1. Jumlah Sekolah SD/MI dan MP/MTS dalam Kondisi Baik 6.1. Rasio guru terhadap murid

(4) 12

(5) 11,5

(6) 95,83

30

30

100,00

25

30

120,00

15

20

133,33

94

96

102,13

92,6

94

101,51

95

90

94,73

1:15

1:17

101,74

7.1. Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV (%) 8.1. Rasio dokter per 100.000 penduduk

60

50

83,33

36

61

169,44

9.1. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk 9.2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

65,6

77

117,38

70

89,6

128,00

2


3

Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

4

Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik Meningkatnya rasio guru terhadap murid

5

6 7

8

9

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk Meningkatnya rasio bidan per satuan penduduk


35 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu dalam mendukung kesehatan yang optimal Meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya Bertambahnya jumlah dan kapasitas/ kapabilitas pembudidaya ikan

Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya Meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan Berkurangnya praktekpraktek penangkapan ikan ilegal Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)

10.1. Rasio RS per 10.000 penduduk

0,15

0,13

86,67

10.2. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk 11.1. Jumlah Puskesmas yang di bangun

3,97

3,59

90,43

5

3

60,00

11.2. Jumlah puskesmas dan rumah dokter dan paramedis yang direhab 12.1. Produksi ikan tangkap (ton)

4

13

325,00

403.291

350.355

86,87

13.1. Pendapatan nelayan buruh (Rp/bulan) 14.1. Produksi budidaya rumput laut (ton)

2.568.348

4.583.832

178,47

103,323

11.870,32

11,48

15.1. Rasio alat penangkapan ikan/nelayan 15.2. Rasio produksi perikanan dgn jumlah nelayan/budidaya 16.1. Pelabuhan Perikanan (Unit)

7.54

0,58

7,69

8,19

4,88

59,58

3

4

133,33

9

6

66,66

17.1. Produksi perikanan budidaya (Ton)

14.495

16.141,27

111,36

17.2. Nilai produksi (juta rupiah)

79.913

30.789

38,52

6.257.250

7.478.884

119,52

19.1. Jumlah kasus illegal fishing

10

5

50,00

20.1. Jumlah kawasan konservasi laut

35

40

114,28

16.2. Minapolitan (kawasan)

18.1. Pendapatan nelayan pemilik (Rp/Bulan)


36 21

22

23

Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak

21.1. Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)

2,19

2,86

130,59

22.1. Produktivitas padi (Ton/Ha)

3,161

3.665

115,94

22.2. Produktivitas jagung (Ton/Ha)

2,123

2.334

109,94

Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan

23.1. Luas lahan sawah yang didukung perairan (ha) 23.2. Luas irigasi dalam kondisi baik 23.3. Rasio jaringan irigasi 24.1. Rasio dan kebutuhan Alsistan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) 25.1. Nilai Tukar Pertanian

896

0

0

248

0

0

0.56%

0

0

0,11

0,13

118,18

104

98,36

94,58

26.1. PMA

12.000

11.122

92,68

26.2. PMDN

1.400

1.295

92,5

27.1. Jumlah koperasi aktif

1.800

1.504

83,55

28.1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

6,25%

7,57

121,12

24


25

Berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produkproduk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ternak Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN

26

27

28

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat Meningkatnya ketersediaan air bersih

26. Rasio daya serap tenaga kerja :


37 29


30

Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap internet Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

31

32

33

34

35

36

37

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak


29.1. Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya (km) 30.1. Jumlah pelabuhan laut utama

50

40

80,00

6

5

83,33

31.1. Rasio wartel/warnetterhadap penduduk 32.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif 33.1. Indeks Pembangunan Gender (IDG) 34.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 35.1. Rehabilitasi hutan dan Lahan kritis (ha)

1,60

0,025

1,56

14,00

13,33

95,21

62

60,79

98,05

64.69

60,79

102,44

13,150

2.047

15,56

270,748.50

120.828,00

44,63

56,026.72

20.811,00

37,14

1.900.000

1.973.425

103,86

36.1. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri) 36.2. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 2010-2011) 37.1. Jumlah pengunjung /wisatawan pariwisata budaya,


38

38


39

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat Pengelolaan keuangan daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

40

Analisis

baik domestik maupun manca negara 38.1. Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan 39.1. Jumlah event budaya sekala lokal, regional dan nasional

2 Objek

2

100,00

8

3

37,5

WTP

WTP

100,00

40.1. Opini BPK

pencapaian

kinerja

sasaran

dilakukan

dengan

membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan, berikut disampaikan analisis capaian kinerja tahun 2014 sebagai berikut: Sasaran

1

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah

Untuk mencapai sasaran ke satu telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu angka rata-rata lama sekolah ditetapkan target sebesar 12 tahun, evaluasi kinerjanya sebagai berikut.


39 Tabel 3.3 Evaluasi pencapaian sasaran Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah No 1

Indikator Kinerja Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

Target 12

Realisasi 11,5

% 95,83

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari target yang ditetapkan selama 12 tahun, pada tahun 2014 capaiannya 95,83% atau 11,5 tahun. Dengan demikian capaian kinerja meningkatnya angka rata-rata lama sekolah kinerjanya dikategorikan sangat baik. Optimalnya pencapaian sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau didukung dengan penyediaan dana yang memadai, pada tahun 2014 Provinsi Kepri telah telah menyediakan anggaran

untuk sasaran

kesatu

sebesar

Rp.6.450.000.000,- yang

dituangkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Hibah pengadaan alat peraga pembelajaran baca tulis Al Qur'an pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Provinsi Kepri, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.2.500.000.000,- pada akhir tahun 2014 terealisasi 99,17% atau Rp. 2,479,436,607,2) Hibah pengadaan buku tulis dan alat tulis untuk siswa, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.1,700,000,000,- pada akhir tahun 2014 terealisasi 98,05% atau Rp.1,666,985,800,3) Hibah pengadaan buku karakter dan deradikalisasi, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.500,000,000,- terealisasi 96,72% atau Rp.483,617,700,4) Hibah pengadaan alat penunjang praktikum dwi fungsi microscope digital 3D untuk sekolah se-Provinsi Kepri, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp. 1,750,000,000,- terealisasi 99,22% atau Rp.1,736,391,400,Dari total anggaran yang tersedia untuk sasaran ke satu sebesar Rp.6,450,000,000,- terserap sebesar 98,70% atau Rp.6,366,431,507,sehingga terdapat

anggaran sebesar Rp.83,568,493,- yang tidak


40 digunakan, dana tersebut merupakan silva sekaligus merupakan penghematan

dari pelaksanaan

kegiatan

sasaran

ke satu

yang

selanjutnya di setor ke kas daerah. Capaian kinerja meningkatnya angka rata-rata lama sekolah ini jika dilihat dari angka rata-ratanya cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan kesungguhan Provinsi Kepri dalam memenuhi kinerja pada sasaran

meningkatnya angka rata-rata lama

sekolah. Berikut disampaikan perbandingan kinerja dengan target angka rata-rata lama sekolah tahun tiga tahun terakhir sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.4 Perbandingan pencapaian kinerja terhadap angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 - 2014 No 1

Indikator Kinerja Angka rata-rata lama sekolah

Sasaran

2

2012 10

Target 2013 2014 11 12

2012 10,2 (102,00)

Realisasi 2013 10,5 (95,45)

2014 11,5 (95,83)


Untuk mencapai sasaran ke dua telah ditetapkan tiga indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) angka tamat SD/MI ditargetkan sebesar 30,00%, (2) angka tamat SMP/MTs sebesar 25,00% dan (3) angka tamat SMA/MA/SMK sebesar 15,00%, evaluasi

kinerjanya sebagai

berikut. Tabel 3.5 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan No 1 2 3

Indikator Kinerja Angka tamat SD/MI (%) Angka tamat SMP/MTs (%) Angka tamat SMA/MA/SMK (%)


Target 30,00 25,00 15,00

Realisasi 30,00 30,00 20,00

% 100,00 120,00 133,33

41 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan, dari tiga indikator kinerja diperoleh gambaran bahwa ketiga indikator kinerja angka tamat SD/MI capaiannya 100,00%, angka tamat SMP/MTs 120,00% dan angka tamat SMA/MA/SMK capaiannya 133,33%, ketiga indikator kinerja pada sasaran ke dua targetnya tercapai dengan baik, sehingga capaian kinerjanya masuk pada kategori sangat baik karena capaiannya diatas target. Dari ketiga indikator kinerja diatas capaian tertinggi berada pada angka tamat SMA/MA/SMK yaitu 133,33%. Untuk melihat perkembangan meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan, berikut disampaikan perbandingan kinerja dengan target tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.6 Perbandingan capaian kinerja dengan target meningkatnya angka pendidikan yang di tamatkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2014 No

Indikator Kinerja

Target 2013 29,00

2014 30,00

1

Angka tamat SD (%)

2012 28,00

2

Angka tamat SMP (%)

22,00

23,00

25,00

3

Angka tamat SMA (%)

12,00

14,00

15,00

Sasaran

3

2012 30,00 (107,14) 18,00 (81,81) 9,00 (75,00)

Realisasi 2013 30,00 (103,44) 24,00 (104,35) 15,00 (107,14)

2014 30,00 (100,00) 30,00 (120,00) 20,00 (133,33)

Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Untuk mencapai sasaran ke tiga telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ditargetkan sebesar 94,00%, evaluasi berikut.


dari SD/MI ke

kinerjanya sebagai

42 Tabel 3.7 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(%)

1

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

94,00

96,00

102,13

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs diperoleh gambaran bahwa kinerjanya dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian 102,13%, bahkan melebihi target sebesar 2,13% dari target sebesar 94,00%. Dengan demikian capaian kinerjanya termasuk pada kategori sangat baik. Untuk melihat perkembangan meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, berikut disampaikan perbandingan kinerja dengan target tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.8 Perbandingan capaian kinerja dengan target meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Provinsi Kepri Tahun 2012 – 2014 No

Indikator Kinerja

1

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Sasaran

4

2012 92,3

Target 2013 2014 93,00 94,00

2012 92,00 (99,67)

Realisasi 2013 2014 96,00 96,00 (103,22) (102,13)

Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Untuk mencapai sasaran ke empat telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ditargetkan sebesar 92,6% pada tahun 2014, evaluasi kinerjanya sebagai berikut.


43 Tabel 3.9 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA No 1

Indikator Kinerja Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

Target 92,6

Realisasi 94,00

% 101,51

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA diperoleh gambaran bahwa kinerja indikator sasaran dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian 101,51%, dari target sebesar 92,6% pada tahun 2014. Dengan demikian capaian kinerjanya termasuk pada kategori sangat baik. Untuk melihat perkembangan meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) dari dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA,

berikut disampaikan

perbandingan kinerja dengan target tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.10 Perbandingan capaian kinerja dengan target meningkatnya angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Provinsi Kepri Tahun 2012 – 2014 No 1

Indikator Kinerja Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Sasaran

5

2012 92,3

Target 2013 2014 92,4 92,6

2012 92,00 (99,67)

Realisasi 2013 2014 92,00 94,00 (99,56) (101,51)

Meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik

Untuk mencapai sasaran ke lima telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTS dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 95,00%, evaluasi sebagai berikut.


kinerjanya

44 Tabel 3.11 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik No 1

Indikator Kinerja Persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTS dalam kondisi baik

Target 95

Realisasi 90

% 94,73

Berdasarkan evaluasi sasaran kelima diatas tergambar bahwa persentase sekolah dalam kondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 94,73% dari target 95,00%, terealisasinya capaian tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kepri melakukan perbaikan dan rehabilitasi gedunggedung sekolah meliputi; penambahan ruang perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang majelis guru dan sarana penunjang lainnya. Dengan demikian capain kinerja persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTS dalam kondisi

baik

dikategorikan

dapat

terlaksana

dengan

baik

dan

dikategorikan sangat baik. Meskipun demikian kedepan tidak berarti puas dengan capaian kinerja diatas karena masih ada sekolah yang perlu mendapat perhatian, terutama didaerah yang sulit dijangkau dan pertimbangan geografis dan jarak tempuh. Untuk mencapai sasaran meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik, Provinsi Kepri telah mengalokasikan anggaraan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Seminar Workshop Narkoba dan Kenakalan Remaja Kota Tanjungpinang, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar 72,55% atau Rp. 145.117.500,2) Hibah pengadaan buku karakter kebangsaan untuk sekolah se Provinsi Kepri, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.2.000.000.000,-terealisasi sebesar 96,98% atau Rp. 1,939,613,075,3) Hibah pengadaan buku sejarah Indonesia untuk sekolah se Provinsi Kepri, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.2.000.000.000,terealisasi sebesar 99,60% atau Rp. 1,992,091,050,4) Hibah pengadaan alat transportasi laut untuk siswa, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.1.000.000.000,-realisasi kegiatannya 0%


45 5) Hibah pengadaan genset untuk sekolah di Kabupaten Karimun, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.210.000.000,- terealisasi sebesar 98,84% atau Rp. 207,564,500,6) Sosialisasi anti korupsi untuk siswa se-Provinsi Kepulauan Riau, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.3.000.000.000,- terealisasi sebesar 94,60% atau Rp. 2.838.061.000,-. Dengan

demikian

total

anggaran

yang

disediakan

oleh

Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke lima sebesar Rp. 8.410.000.000,- anggaran yang diserap sebesar Rp.7.122.447.125,- atau persentase serapan anggaran sebesar 84,60%, sehingga terdapat sisa anggaran sebagai silva sebesar Rp.1.287.552.875,, sisa anggaran tersebut merupakan penghematan anggaran pada sasaran ke lima. Capaian kinerja persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTS dalam kondisi baik jika dilihat perkembangannya pada tiga tahun terakhir kinerjanya menunjukkan peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Disadari kondisi geografis Kepulauan Riau daerahnya terpencar-pencar adalah merupakan tantangan tersendiri dalam

pembangunan,

hal

ini

juga

faktor

yang

mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Riau. Berikut capaian kinerja persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTS dalam kondisi baik tiga tahun terakhir di Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.12 Perbandingan pencapaian sasaran meningkatnya angka persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik Tahun 2012 - 2014 No 1

Indikator Kinerja Persentase sekolah SD/MI dan SMP/MTS dalam kondisi baik


2012 88,02

Capaian Tahun 2013 89,91

2014 94,73

46 Sasaran

6

Meningkatnya rasio guru terhadap murid

Untuk mencapai sasaran ke enam telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Rasio guru terhadap murid targetkan sebesar 1:15, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.13 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya rasio guru terhadap murid No 1

Indikator Kinerja Rasio guru terhadap murid

Target 1:15

Realisasi 1:17

% 101,74

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya rasio guru terhadap murid diperoleh gambaran bahwa kinerja rasio guru terhadap murid dapat dilaksanakan dengan baik, dengan capaian 101,74%, artinya dari setiap seorang guru dapat mendidik 17 orang murid pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Dengan demikian capaian kinerja rasio guru terhadap murid termasuk pada kategori sangat baik. Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya rasio guru terhadap murid, Pemprov Kepri telah menyediakan anggaran yang dituangkan dalam bentuk program “Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan” melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dengan besar anggaran Rp. 23.018.385.000,- meliputi 6 kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut; 1) Penyediaan jasa guru tidak tetap, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.15.805.755.000,- terealisasi sebesar 96,97% atau Rp.15,328,080,500,2) Bimtek pembinaan/pemantapan GTT se Kepri, dukungan dana yang tersedia sebesar Rp.1.612.630.000,- terealisasi sebesar 93,46% atau Rp.1,507,238,600,3) Operasional pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan dana yang disediakan sebesar Rp.600.000.000,- terealisasi sebesar 70,47% atau Rp.422,823,500,-


47 4) Seleksi PTK berprestasi dan berdedikasi se Kepri, dana yang disediakan sebesar Rp.700.000.000,- terealisasi sebesar 76,58% atau Rp.536,074,100,5) Pembangunan lanjutan gedung guru Provinsi Kepri dukungan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- terealisasi sebesar 97,13% atau Rp.3,885,252,000,- dan 6) Lomba inovasi pembelajaran TIK guru dan siswa se Kepri, dukungan dana sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar 87,59% atau Rp.262,788,800,Dengan demikian dari total anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke enam dari Rp. 23.018.385.000,- dapat diserap anggarannya sebesar Rp.21.942.257.500,- atau persentase serapan anggaran sebesar 95,32%, sehingga terdapat sisa anggaran sebagai silva sebesar Rp.1.076.127.500,, sisa anggaran tersebut merupakan penghematan anggaran pada sasaran ke enam. Untuk melihat perkembangan kinerja rasio guru terhadap murid jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.14 Perbandingan pencapaian kinerja rasio guru terhadap murid dengan target di Provinsi Kepri tahun 2012 – 2014 No 1

Indikator Kinerja Rasio guru terhadap murid

Target

Realisasi (%)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1:13

1:15

1:15

1:14 (100,88)

1:16 (100,86)

1:17 (101,74)

Dari tabel perbandingan capaian kinerja rasio guru terhadap murid diatas, kecenderungan capaian kinerjanya semakin baik meskipun jika dilihat dari sisi persentasenya cenderung menurun. Penurunan persentase ini dikarenakan jumlah gurunya tetap dan jumlah murid cenderung meningkat. Sasaran

7

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


48 Untuk mencapai sasaran ke tujuh telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV ditargetkan sebanyak 60, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.15 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV No 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

60

50

83,33

Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, diperoleh gambaran bahwa kinerja indikator Jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian 83,33 %, dengan demikian capaian kinerja Jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV masuk pada kategori sangat baik. Capaian kinerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik didukung kegiatan pemberian beasiswa kepada guru yang berprestasi dan peningkatan kompetensi guru melalui APBD Provinsi Kepri tahun 2014. Disamping itu Pemprov Kepri juga mengalokasikan anggaran untuk

mendukung

capaian

sasaran

ke

tujuh

dalam

program

“Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan”, dengan total anggaran Rp.5.850.000.000,-. Program tersebut terdiri dari 9 kegiatan sebagai berikut; 1) Workshop aplikasi penerimaan peserta didik baru berbasis TIK se Kepri, dukungan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi sebesar 97,68% atau Rp.146,520,100,2) Kuis KI Hajar Tingkat Provinsi, dukungan anggaran sebesar Rp.250.000.000,terealisasi sebesar 92,79% atau Rp.231,986,796,3) Pelatihan pemanfaatan TIK dalm pembelajaran, dukungan anggaran sebesar Rp.950.000.000,- terealisasi sebesar 98,75% atau Rp. 938,136,400,4) Pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013 guru SD se Kepri, dukungan dana sebesar Rp.750.000.000,terealisasi sebesar 92,94% atau Rp.697,110,367,-


49 5) Pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013 guru SMP se Kepri, dukungan dana sebesar Rp.750.000.000,- terealisasi sebesar 92,30% atau Rp.692,307,867,6) Pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013 guru SMA se Kepri, dukungan dana sebesar Rp.750.000.000,- terealisasi sebesar 92,24% atau Rp.691,844,167,7) Pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013 guru SMK se Kepri, dukungan dana sebesar Rp.750.000.000,- terealisasi sebesar 91,73% atau Rp.687,993,646,8) Workshop pengembangan pendidikan Insklusi se Provinsi Kepri, dukungan dana sebesar Rp.750.000.000,- terealisasi sebesar 87,59% atau Rp.656,976,800,9) Workshop parenting penanganan ABK se Provinsi Kepri, dukungan dana sebesar Rp.750.000.000,- terealisasi sebesar 81,33% atau Rp.610,036,525 Dari kegiatan diatas diketahui total anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke tujuh sebesar Rp.5.850.000.000,-dapat diserap sebesar 91,50% atau Rp.5.352.912.668,-

dari total anggaran yang tersedia, sehingga

terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.497.087.332,dan dikembalikan ke kas daerah. Sisa anggaran tersebut merupakan penghematan

dari

program/kegiatan

yang

menunjang

sasaran

meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Untuk melihat perkembangan kinerja Jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.16 Perkembangan pencapaian sasaran meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2011 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No 1

Indikator Kinerja Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV

Sasaran

8

2011 40,36

Capaian Tahun 2012 2013 67,00 131,94

2014 83,33

Meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk


50 Untuk mencapai sasaran ke delapan telah ditetapkan satu indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2014 dibidang kesehatan yaitu rasio dokter per 100.000 penduduk. Evaluasi kinerja sasaran ke 8 sebagaimana pada tabel berikut; Tabel 3.17 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk No

Indikator Kinerja

1

Rasio dokter per 100.000 penduduk

Target 36 per 100.000 penduduk

Realisasi

%

61 per 100.000 penduduk

169,44

Dari tabel diatas dapat gambaran bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk capaian kinerjanya melebihi

target yakni 169,44% dari target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja, sehingga capaiannya dikategorikan sangat baik. Membaiknya capaian kinerja tersebut Provinsi Kepri melalui Dinas Kesehatan Kepri senantiasa konsisten memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat dengan cara menambah dokter kontrak yang ditempatkan didaerah-daerah sulit. Pada tahun 2014 rasio dokter per 100.000 penduduk sebesar 61/100.000 penduduk, didapat dari hasil penghitungan jumlah dokter umum/jumlah penduduk (1.256/2.042.751x100.000 penduduk). Capaian tahun 2014 telah jauh diatas target perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 (36/100.000 penduduk) dan target Indonesia Sehat yaitu sebesar 40/100.000 penduduk. Tercapaiannya kinerja meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk didukung kegiatan utama yakni; 1) Orientasi peningkatan kapasitas dokter/drg PTT pusat, dukungan dana yang tersedia sebesar Rp.239.000.000,- sampai akhir tahun


51 kegiatan tersebut terealisasi 78,09% atau Rp.187.185.200,- jumlah alokasi dokter/dokter gigi tahun 2014 sebanyak 6 orang. 2) Pendampingan dokter dan dokter gigi PTT pusat ke daerah penugasan, jumlah anggaran yang tersedia Rp.148.555.000,- sampai akhir tahun kegiatan tersebut terealisasi 56,70% atau Rp.84.227.325,jumlah alokasi dokter/dokter gigi tahun 2014 sebanyak 6 orang. 3) Pelayanan dokter keluarga di desa terpencil, jumlah anggaran yang tersedia Rp.9.350.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 89,95% atau Rp.8.410.010.650,4) Insentif dokter internship Provinsi Kepri, jumlah anggaran yang tersedia Rp.1.000.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 99,33% atau Rp.993.292.450,Dari kegiatan diatas diketahui total anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke delapan sebesar Rp.10.737.555.000,-dapat diserap sebesar 90,10% atau Rp.9.674.715.625,-

dari total anggaran yang tersedia,

sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.062.839.375,- dan dikembalikan ke kas daerah. Sisa anggaran tersebut

merupakan

penghematan

dari

program/kegiatan

yang

menunjang sasaran meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk. Jika

dilihat

perkembangan

capaian

rasio

dokter/100.000

penduduk tiga tahun terakhir kecuali tahun 2012 (data tidak tersedia) capaian tertinggi berada pada tahun 2013 yakni 70,48/100.000 penduduk, karena pada tahun yang bersangkutan pemerintah Provinsi Kepri berkonsentrasi pada daerah-daerah sulit dijangkau. Tabel 3.18 Perbandingan pencapaian sasaran meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk No 1

Indikator Kinerja Rasio dokter per 100.000 penduduk

Sasaran

9

Capaian Tahun/ rasio per 100.000 penduduk 2012 2011 2013 2014 data Tdk 30 70,48 61 tersedia

Meningkatnya rasio bidan persatuan penduduk


52 Untuk mencapai sasaran ke sembilan telah ditetapkan dua indikator kinerja dibidang kesehatan yaitu 1) rasio tenaga medis per 100.000 penduduk dan 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%). Evaluasi kinerja sasaran ke 9 sebagai berikut; Tabel 3.19 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya rasio tenaga medis persatuan penduduk No

Indikator Kinerja

Target

1

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

65,6 per 100.000 penduduk 70%

Realisasi

%

77 per 100.000 penduduk 89,6%

117,38

128,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap sasaran ke sembilan yakni meningkatnya rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk, capaian kinerjanya terealisasi dengan baik dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, oleh karenanya capaian kinerja sasaran ke sembilan dikategorikan sangat baik karena capaiannya diatas 100%. Bila dilakukan perankingan dari dua indikator kinerja pada sasaran ke Sembilan yaitu cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan berada pada ranking pertama dengan persentase 128,00% diikuti rasio tenaga medis per 100.000 penduduk 117,38%. Untuk melihat perkembangan kinerja meningkatnya rasio tenaga medis

persatuan

penduduk,

berikut

disampaikan

perbandingan

pencapaian kinerja tiga tahun terakhir, yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel dibawah ini.


53 Tabel 3.20 Perbandingan pencapaian kinerja meningkatnya rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk Tahun 2012 - 2014 No

Capaian Tahun 2012 2013 2014 71 per 69 per 77 per 100.000 100.000 100.000 penduduk penduduk penduduk

Indikator Kinerja

1

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

88 %

90%

89,6%

Jika dilihat capaian kinerja sasaran meningkatnya rasio tenaga medis

persatuan

penduduk,

pada

tiga

tahun

terakhir

hasilnya

memperlihatkan kecenderungan meningkat meskipun persentasenya relatif fluktuatif. Walau terjadi peningkatan jumlah dokter/tenaga medis, peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai ratio dokter dan tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tahun 2014 sebesar 2014

77/100.000 penduduk dan telah melebihi dari target Tapkin (65.6/100.000

penduduk).

Definisi

tenaga

medis

dalam

penghitungan capaian ini adalah jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis (termasuk didalamnya dokter keluarga, dokter PTT/Kontrak/Internship). Penghitungan rasio tenaga medis didapat dari hasil pembagian jumlah tenaga medis/jumlah penduduk tahun 2014 (1.581/2.042.751 x 100.000 penduduk). Berikut ini jumlah peningkatan dokter umum dan tenaga medis dari tahun 2012-2014 :


54 Grafik 3.1 Jumlah dokter umum dan tenaga medis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2014

Jumlah

2000 1500

1404

1440

952

1000

1162

1000 500

1581

1256 850

Dokter umum Tenaga medis

0 2011

2012

2013

2014

Tahun

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2014 sebesar 89,6%, telah melewati target (target Tapkin sebesar 70%). Angka capaian ini didapat dari

penghitungan

jumlah

ibu

bersalin

yang

ditolong

tenaga

kesehatan/jumlah seluruh sasaran ibu bersalin tahun yang sama (53.449/59.627 x 100%). Ketersediaan tenaga kesehatan di Kepulauan Riau meningkat dari tahun ke tahun dan penyebarannya semakin meluas sampai ke daerah perbatasan dan terpencil, walau secara ekplisit hampir 50% tenaga kesehatan masih terkosentrasi di Kota Batam dan Tanjungpinang. Untuk mengatasi tidak meratanya persebaran tenaga kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan Provinsi Kepulauan Riau seperti kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan beberapa Fakultas Kedokteran terkait penempatan tenaga Dokter Internship/dokter dan dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta dokter keluarga. Kerjasama lainnya dilakukan dalam bentuk Sharing budget antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam pemenuhan insentif tenaga spesialis.


dokter/dokter

55 Semakin membaiknya capaian sasaran meningkatnya rasio bidan persatuan penduduk, Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran dalam beberapa kegiatan pada indicator kinerja rasio tenaga medis per 100.000 penduduk sebagai berikut: 1) Orientasi peningkatan kapasitas dokter/drg PTT pusat, dukungan dana yang tersedia sebesar Rp.239.000.000,- sampai akhir tahun kegiatan tersebut terealisasi 78,09% atau Rp.187.185.200,- jumlah alokasi dokter/dokter gigi tahun 2014 sebanyak 6 orang. 2) Pendampingan dokter dan dokter gigi PTT pusat ke daerah penugasan, jumlah anggaran yang tersedia Rp.148.555.000,- sampai akhir tahun kegiatan tersebut terealisasi 56,70% atau Rp.84.227.325,jumlah alokasi dokter/dokter gigi tahun 2014 sebanyak 6 orang. 3) Pelayanan dokter keluarga di desa terpencil, , jumlah anggaran yang tersedia Rp.9.350.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 89,95% atau Rp.8.410.010.650,-. 4) Insentif dokter internship Provinsi Kepri, jumlah anggaran yang tersedia Rp.1.000.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 99,33% atau Rp.993.292.450,-. Dari kegiatan diatas diketahui total anggaran yang disediakan dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke delapan, pada indicator kinerja

rasio

tenaga

medis

per

100.000

penduduk

sebesar

Rp.10.737.555.000,-dapat diserap sebesar 90,10% atau Rp.9.674.715.625,dari total anggaran yang tersedia, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.062.839.375,- merupakan silva dan dikembalikan ke kas daerah. Sisa anggaran tersebut merupakan penghematan dari kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya rasio dokter persatuan penduduk. Kemudian pada sasaran yang sama indicator kinerja yang kedua adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan juga didukung kegiatan berupa: 1) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam Asuhan Persalinan Normal (APN), jumlah anggaran yang tersedia Rp.216.000.000,sampai akhir tahun dapat direalisasi 100,00%.


56 2) Advokasi rumah tunggu kelahiran, jumlah anggaran yang tersedia Rp.204.285.000,- sampai akhir tahun terealisasi 90,19% atau Rp.184.235.725,-. Dari kegiatan diatas total anggaran yang disediakan

dalam

mendukung capaian kinerja sasaran ke delapan, pada indicator kinerja cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar Rp.420.285.000,-dapat diserap sebesar --95,23% atau Rp.400.235.725,-

dari total anggaran yang tersedia,

sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.20.049.275,- merupakan silva dan dikembalikan ke kas daerah. Sisa anggaran tersebut merupakan penghematan dari kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya rasio bidan persatuan penduduk.

Sasaran

10

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan

Untuk mencapai sasaran ke sepuluh telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai terkait meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yaitu a) rasio RS per 10.000 penduduk dan b) rasio puskesmas per 100.000 penduduk, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.21 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan No

Indikator Kinerja

1

Rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000 penduduk

2

Rasio puskesmas penduduk

per


100.000

Target

Realisasi

%

0,15 per 10.000 penduduk 3,97 per 100.000 penduduk


86,67

90,43

57 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas diperoleh gambaran bahwa, indikator kinerja rasio RS per 10.000 penduduk pada tahun 2014 ditargetkan 0,15 per 10.000 penduduk dan terealisasi 86,67% atau 0,13 per 10.000 penduduk, dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk

capaian kinerjanya terealisasi sebesar 90,43%, sehingga

capaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan kinerjanya termasuk dalam kategori sangat baik. Angka capaian ini didapat dari hasil penghitungan jumlah RS/jumlah penduduk x 10.000 penduduk (27/2.042.751 x 100.000 penduduk). Untuk memenuhi capaian kinerja rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000 penduduk, telah dialokasikan anggaran dalam kegiatan; 1) Peningkatan pelayanan kesehatan di Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, jumlah anggaran yang tersedia Rp.19.020.100.000,- sampai akhir tahun terealisasi 99,62% atau Rp.18.948.611.450,-. 2) Pengembangan Rumah Sakit Tanjungpinang menjadi rumah sakit rujukan antara, jumlah anggaran yang tersedia Rp.4.971.000.000,sampai akhir tahun terealisasi 97,03% atau Rp.4.823.164.000,3) Pengadaan alat kesehatan di RSUD Kota Tanjungpinang, jumlah anggaran yang tersedia Rp.2.150.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 97,02% atau Rp.2.085.908.500,4) Pengadaan tempat tidur di RSUD Dabo Kabupaten Lingga dan RSOBBP di Kota Batam, jumlah anggaran yang tersedia Rp.1.500.000.000,sampai akhir tahun terealisasi 93,18% atau Rp.1.397.655.700,5) DED peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tanjungpinang, jumlah anggaran yang tersedia Rp.850.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 61,33% atau Rp.521.316.500,6) DED pembangunan ruang rawat inap Kelas III RSAL Midiyanto S, jumlah anggaran yang tersedia Rp.740.000.000,- sampai akhir tahun terealisasi 79,92% atau Rp.591.406.600,-. Dari kegiatan diatas diketahui total anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung capaian kinerja rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000 penduduk sebesar Rp.29.231.100.000,dapat diserap sebesar 97,05% atau Rp.28.368.062.750,anggaran yang tersedia.


dari total

58 Sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.863.037.250,- dan dikembalikan ke kas daerah, sisa anggaran tersebut merupakan penghematan dari program/kegiatan diatas. Kemudian pada sasaran yang sama indikator kinerja rasio puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2014 didukung dengan tiga kegiatan yaitu; 1) Pendataan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana, jumlah anggaran yang tersedia Rp. 50.000.000,- terealisasi 65,60% atau Rp.32.802.200,2) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah anggaran yang tersedia Rp. 9,959,200,000,terealisasi 99,87% atau Rp. 9,945,880,590,3) DED Pembangunan Puskesmas Sungai Ungar Tanjung Batu, jumlah anggaran yang tersedia Rp. 420,000,000,- terealisasi 42,66% atau 179,162,491,-. Capaian indikator kinerja rasio puskesmas per 100.000 penduduk diatas didukung dengan anggaran sebesar Rp.10.429.200.000,- dapat diserap sebesar 97,40% atau Rp.10.157.845.281,-, dari total anggaran yang tersedia. Pada akhir tahun 2014 terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.271.354.719,- dan dikembalikan ke kas daerah, sisa anggaran tersebut merupakan penghematan dari kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Untuk

melihat

tingkat

perkembangan

kinerja

sasaran

meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan, berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.22 Perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan Tahun 2012 - 2014


59

Capaian Tahun 2012

No

Indikator Kinerja

1

Rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000 penduduk

2

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk


Capaian Tahun 2013

Capaian Tahun 2014



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio Rumah Sakit (RS) per 10.000 penduduk dari tahun 2012-2014 memiliki nilai capaian yang sama yaitu 0.13/10.000 penduduk, namun hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk dari

tahun ke tahun. Secara

kuantitas, terjadi peningkatan dari 26 RS pada tahun 2012 menjadi 27 RS di tahun 2014. Pada tahun 2014 telah dibangun satu unit rumah sakit di Kabupaten Bintan yaitu RSUD Kabupaten Bintan. Berikut ini sebaran rumah sakit berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014. Tabel 3.23 Jumlah Rumah Sakit berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

No 1 2 3 4 5 6 7

Rumah Sakit Pemerintah/TNI/ Swasta Polri/BUMN 1 1 2 0 1 0 2 0 2 13 3 0 2 0

Kabupaten/ Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Batam Tanjungpinang Kepulauan Anambas Total

13

Jumlah

14

2 2 1 2 15 3 2 27

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk, untuk capaian indikator kinerja ini dikategorikan sangat baik karena capaian kinerjanya sebesar 3,59/100.000

penduduk

atau


90,43%

dari

target

(target

tapkin

60 3,97/100.000 penduduk). Nilai capaian indikator ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dan 2013. Terjadi peningkatan jumlah puskesmas di tahun 2012 hingga tahun 2014 yaitu sebanyak 5 puskesmas, dengan jumlah di tahun 2012 sebanyak 68 puskesmas dan tahun 2014 sebanyak 73 puskesmas. Berikut ini jumlah sebaran puskesmas di Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.24 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

No 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/ Kota

Perawatan

Karimun Bintan Natuna Lingga Batam Tanjungpinang Kepulauan Anambas Total

4 5 8 4 3 2 3 29

Puskesmas Non Perawatan 5 9 5 4 13 4 4 44

Jumlah 9 14 13 8 16 6 7 73

Berdasarkan rasio puskesmas tahun 2014, dapat diketahui bahwa setiap 100.000 penduduk akan terlayani oleh 4 Puskesmas. Namun mengingat struktur geografis provinsi yang berupa kepulauan, angka tersebut tidak bisa mewakili, karena masih banyak masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan yang belum mampu menjangkau pelayanan kesehatan secara cepat dan mudah. Guna mengatasi hal itu Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang lebih mudah untuk dijangkau pada saat terjadi keadaan darurat. Upaya yang

telah

dilakukan

seperti

pembangunan

puskesmas

baru,

peningkatan puskesmas, penambahan jumlah puskesmas keliling baik darat maupun laut.


61 Sasaran

11

Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu dalam mendukung kesehatan yang optimal

Untuk mencapai sasaran kesebelas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu mendukung kesehatan yang optimal telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) Jumlah Puskesmas yang dibangun dengan target 5 Puskesmas, (2) Jumlah Puskesmas dan rumah dokter dan paramedis yang direhab ditargetkan 4 unit, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.25 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu mendukung kesehatan yang optimal No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 2

Jumlah puskesmas yang dibangun Jumlah puskesmas dan rumah dokter dan paramedis yang direhab

5 unit 4 unit

3 unit 13 unit

60,00 325,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu mendukung kesehatan yang optimal, diperoleh gambaran bahwa indikator jumlah puskesmas yang dibangun, capaian kinerja tahun 2014 terealisasi sebesar 3 unit (60%) dari target tapkin 2014 (5 Unit) dan diketegorikan cukup baik. Sedangkan capaian kinerja indikator jumlah puskesmas dan rumah dokter/ paramedis yang direhab pada tahun 2014 tercapai sebesar 13 unit dari 4 unit yang ditargetkan, dengan kategori capaian sangat baik. Untuk

melihat

tingkat

perkembangan

kinerja

sasaran

meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu mendukung kesehatan yang optimal, berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel berikut.


62 Tabel 3.26 Perbandingan capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Pustu mendukung kesehatan yang optimal Tahun 2012 - 2014

No

Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

Capaian Tahun 2014

1

Jumlah puskesmas yang dibangun

1 unit

2 unit

3 unit

2

Jumlah puskesmas dan rumah dokter dan paramedis yang direhab

8 unit

12 unit

13 unit

Target pembangunan puskesmas baru dan rehabilitasi puskesmas maupun rumah dinas dokter/paramedis dilaksanakan bersumber Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan. Berikut ini merupakan salah satu pembangunan puskesmas baru di Kabupaten Bintan yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan tahun anggaran 2014. Gambar 3.1 Pembangunan Baru Puskesmas Numbing Kabupaten Bintan Tahun 2014

Pada tahun 2014 ada 4 kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar) dari Kementerian Kesehatan RI yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun.


63 Distribusi pembangunan baru, rehabilitasi puskesmas dan rumah dinas dokter/paramedis yang telah dilakukan di tahun 2014, yaitu : Tabel 3.27 Pembangunan baru dan rehabilitasi bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan kabupaten/kota Tahun 2014 No

Kegiatan

Volume    

Bintan (1 Unit) Karimun (2 Unit) Bintan (4 Unit) Natuna (1 Unit)

3 Unit



Bintan (3 Unit)

5 Unit

 

Bintan (4 Unit) Natuna (1 Unit)

1

Puskesmas dibangun baru

3 Unit

2

Rehabilitasi Puskesmas

5 Unit

3

Rehabilitasi rumah dinas dokter

4

Rehabilitasi rumah dinas paramedis

Sasaran

12

Meningkatnya

Lokasi

produksi

dan

produktivitas

penangkapan ikan Untuk mencapai sasaran kedua belas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu produksi ikan tangkap ditetapkan target sebanyak 403.291 ton, evaluasi kinerjanya sebagaiberikut. Tabel 3.28 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan No 1

Indikator Kinerja Produksi ikan tangkap (ton)

Target 403,291

Realisasi 350,355

% 86,87

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap capaian kinerja produksi ikan tangkap, memperlihatkan bahwa tingkat pencapaian kinerjanya sebesar 86,87% atau 350.355 ton dari target 403.291

ton,

sehingga

capaian

kinerja

produksi

ikan

tangkap

dikategorikan sangat baik. Kegiatan yang menunjang untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas penangkapan ikan adalah “motorisasi perikanan tangkap” jumlah anggaran yang tersedia


64 sebesar Rp.6.018.022.000,- sampai akhir tahun 2014 terealisasi sebesar 97,48%, atau Rp.5.866.213.000,-. Beberapa kendala yang dihadapi dalam produksi ikan tangkap yaitu; a) kelangkaan BBM bersubsidi, dari data yang diperoleh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan se Provinsi Kepri, kuota BBM subsidi nelayan sebesar

4.957 Kilo liter/ bulan sedangkan kebutuhan BBM sebesar

10.701 Kilo liter/ bulan (berdasarkan usulan kab/kota se Provinsi Kepri) b) operasional nelayan sangat bergantung kepada cuaca, diketahui musim di laut Kepri pada bulan-bulan tertentu tidak bisa dilakukan operasional penangkapan ikan. Pencapaian produksi perikanan tangkap tahun 2014 dilakukan maksimal oleh pemerintah provinsi kepri melalui program peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap dilakukan penambahan armada penangkapan ikan dan bantuan alat tangkap untuk nelayan, sedangkan masalah kekurangan kuota BBM subsisidi nelayan telah dilakukan upaya penambahan kuota kepada PT. Pertamina. Bantuan sarana alat tangkap kepada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel dibawah ini; Tabel 3.29 Jumlah bantuan perikanan tangkap kepada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 s.d 2014 Tahun 2010 1. Bintan 2. Karimun 3. Natuna 4. Lingga 5. Anambas 6. Tanjungpinang 7. Batam 2011 1. Bintan 2. Karimun 3. Natuna 4. Lingga

5 GT/Unit

Jlh

RTP

Jlh

RTP

Jlh

RTP

Jlh

RTP

100 24 20 0 16 0 25 15 45 5 10 0 18

199 48 40 0 32 0 50 29 90 10 20 0 36

62 13 7 16 7 11 1 7 30 6 6 1 8

276 50 26 67 26 44 5 58 120 24 24 4 32

0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 121 40 39 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


30 GT/Unit

Mesin Ketinting

2 GT/Unit

Lokasi

65 5. Tanjungpinang 6. Batam 2012 1. Bintan 2. Karimun 3. Lingga 4. Tanjungpinang 5. Batam 2013

2014

1. Bintan 2. Karimun 3. Natuna 4. Lingga 5. Anambas 6. Tanjungpinang 7. Batam Provinsi Kepri JUMLAH

7 5 75 14 15 32 0 14 70 15 15 0 15 0 10 15 103 393

14 10 150 28 30 64 0 28 140 30 30 0 30 0 20 30 206 785

1 8 0 0 0 0 0 0 20 0 7 6 0 7 0 0 52 164

4 32 0 0 0 0 0 0 87 0 28 24 0 35 0 0 208 691

1 1 6 0 1 1 0 4 11 1 2 2 2 1 0 3 13 37

20 11 60 0 10 10 0 40 110 10 20 20 20 10 0 30 130 421

0 0 350 46 95 67 72 70 285 43 50 0 67 0 43 82 349 984

0 0 350 46 95 67 72 70 285 43 50 0 67 0 43 82 349 984

Berikut disampaikan produksi perikanan tangkap berdasarkan kabupaten/kota di

Provinsi Kepri Tahun 2014 sebagaimana pada tabel

dibawah ini: Tabel 3.30 Produksi perikanan tangkap per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Batam Tanjungpinang

Produksi tangkap (ton) 34,814.97 34,814.97 47,341.58 33,396.00 23,054.90 146,742.00 14,706.90

Untuk melihat perkembangan produksi ikan tangkap di Provinsi Kepri berikut disampaikan perbandingan kinerja dengan target tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.31 Perbandingan pencapaian kinerja terhadap target produksi ikan tangkap di Provinsi Kepri tahun 2012 s.d 2014 No

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

66

1

2012 275.453

Produksi ikan tangkap

Sasaran

13

2013 366.628

Meningkatnya

2014 403,291

2012 333.298 (129,99)

pendapatan

dan

2013 229.658 (62,64)

2014 350,355 (86,87)

kesejahteraan

nelayan Untuk mencapai sasaran ke tiga belas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu pendapatan nelayan per bulan ditargetkan sebesar Rp. 2.568.348, evaluasi kinerjanya sebagaiberikut. Tabel 3.32 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan No 1

Indikator Kinerja Pendapatan nelayan buruh (Rp/bulan)

Target (Rp) 2.568.348

Realisasi (Rp) 4.583.832

% 178,47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan dari satu indikator kinerja yaitu pendapatan nelayan buruh, capaian kinerjanya sebesar 178,47% atau Rp. 4.583.832 per bulan. Dari capaian diatas diartikan bahwa pendapatan nelayan pemilik tahun 2014 capaian targetnya

sangat

signifikan

yakni

kelebihan

78,47%,

3.000.000

dengan

demikian

2.000.000

2012

kinerja

1.000.000

2013

capaian

5.000.000 4.000.000

-

rata-rata 2014 Pendapatan Nelayan BURUH

pendapatan nelayan

2011

buruh

masuk dalam kategori sangat baik. Penghitungan pendapatan nelayan buruh ini merupakan hasil perhitungan nilai produksi perikanan tangkap yang sudah dipotong


67 biaya operasional dan keuntungan nelayan pemilik. Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan Pemprov Kepri telah menganggarkan dalam kegiatan „pengadaan alat tangkap perikanan“ dengan dukungan dana sebesar Rp.5.027.200.000,realisasi sebesar 93,86% atau Rp.4.718.323.797. secara fisik pengadaan alat tangkap 100%, sehingga terjadi sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp.308.876.203,-

dikembalikan

ke

kas

daerah.

Berikut

disampaiakan perkembangan pendapatan nelayan perkabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana pada tabel dibawah ini; Tabel 3.33 Perkembangan pendapatan nelayan pemilik dan nelayan buruh per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014

No

1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota

Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas

Batam Tanjungpinang

Sasaran

14

Nilai produksi perikanan tangkap Rp/bulan 1,392,598,908 1,508,970,000 1,183,539,500 667,920,000 922,196,000 5,869,680,000 294,138,000

Jumlah RTP perikanan tangkap (RTP/KK) 12,545 10,684 3,619 10,877 3,560 19,577 1,522

Pendapatan nelayan pemilik

Pendapatan nelayan buruh

(RTP/KK) 4,301,643 5,472,911 11,827,764 2,379,507 10,037,948 10,843,682 7,488,730

Rp/bulan 2,636,491 3,354,365 7,249,275 1,458,408 6,152,291 6,646,128 4,589,867

Bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya

Untuk mencapai sasaran ke empat belas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu produksi budidaya rumput laut ditetapkan target sebesar 103. 323 ton, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.34 Evaluasi pencapaian sasaran bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya


68

No 1

Indikator Kinerja Produksi budidaya rumput laut (ton)

Target

Realisasi

%

103,323

11.870,32

11,48

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap sasaran bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya dari satu indikator kinerja capaian kinerjanya hanya 11,48% atau terealisasi sebesar 11.870,32 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2014, pencapaian kinerja produksi budidaya rumput laut ini jauh dari hasil yang diharapkan, dengan demikian realisasinya masuk dalam kategori kurang perlu banyak peningkatan kinerja, sehingga Provinsi Kepri sebagai daerah maritime sangat ironis jika capaiannya hanya 11,48%. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dapat mengevaluasi terhadap target dan capaiannya untuk tahun-tahun mendatang. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya, khususnya produksi budidaya rumput laut telah dibarengi dengan pemberian dana yang implementasikan pada kegiatan; 1) Pengembangan budidaya rumput laut, disediakan

sebesar

Rp.826.590.000,-

dukungan dana yang terealisasi

93,54%

atau

Rp.773.164.200,2) Dukungan dan operasional perikanan budidaya (Hatchery dan BBI) dukungan dana yang tersedia Rp.3.718.750.000,- terealisasi sebesar Rp.97,80% atau Rp.3.636.995.192,-. Total anggaran yang tersedia untuk sasaran bertambahnya jenis komoditas perikanan budidaya sebesar Rp.4.545.340.000,- sampai akhir tahun 2014 terealisasi

97,02% atau Rp.4.410.159.392,-, sehingga

terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.135.180.608,sebagai silva anggaran, sekaligus merupakan penghematan dari kegiatan


69 pada sasaran ke empat belas dan sisa tersebut dikembalikan ke kas Daerah. Pencapaian realsasi yang belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan hasil kegiatan pembangunan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan produksi rumput laut yang dilaksanakan di Tahun 2013 baru akan dapat dihitung pada pertengahan tahun 2015 mendatang, mengingat penanaman rumput laut baru akan dipanen awal triwulan II 2015. Grafik 3.2 Produksi rumput laut di Provinsi Kepri Tahun 2011 s.d 2014 Produksi Rumput Laut 25.000,00 20.000,00

2011

15.000,00

2012

10.000,00

2013

5.000,00

2014

RUMPUT LAUT

Sasaran

15

Bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan

Untuk mencapai sasaran ke lima belas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) rasio alat penangkapan ikan/nelayan ditetapkan target sebesar 7,54 dan (2) rasio produksi perikanan dengan jumlah nelayan/budidaya 8,19, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.35 Evaluasi pencapaian sasaran bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan No 1

Indikator Kinerja Rasio alat penangkapan ikan/nelayan


Target

Realisasi

%

7.54

0,58

7,69

70 No 2

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

8,19

4,88

59,58

Rasio produksi perikanan dengan jumlah nelayan/budidaya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas diperoleh gambaran bahwa kinerja rasio alat penangkapan ikan/nelayan pada sasaran bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan pada tahun 2014 terealisasi 7,69% dan rasio produksi perikanan dgn jumlah nelayan/budidaya terealisasi 59,58% dari target, dari evaluasi kinerja tersebut diasumsikan jumlah nelayan yang telah memiliki alat tangkap masih jauh dari yang diharapkan, karena kinerjanya masih dalam ketegori kurang. Kemudian kinerja kedua dari sasaran ke lima belas capaian kinerjanya dikategorikan cukup baik. Tidak tercapainya target sasaran ke lima belas ini karena adanya perbedaan penetapan target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, hal tersebut menjadi catatan bahwa penetapan target kedepannya perlu diperhitungkan dengan cermat. Pada sasaran “bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan” Pemprov Kepri telah menganggarkan dana sebesar Rp.32.590.735.000,-yang dituangkan dalam bentuk kegiatan. Anggaran tersebut untuk membiayai indikator kinerja

“Rasio alat penangkapan

ikan/nelayan” sebesar Rp.29.913.935.000,- dituangkan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu; 1) Pembangunan kapal tangkap ikan > 30 s.d 40 GT beserta kelengkapan dan alat tangkap, sebesar Rp.12.670.000.000,- pada tahun 2014 terealisasi 96,48% atau Rp.12.224.535.000,2) Pendampingan operasional DAK bidang kelautan dan perikanan, sebesar Rp.300.000.000,- pada akhir tahun 2014, terealisasi 99,53% atau Rp.298.604.650,- dan 3) Pembangunan kapal penangkap ikann 2 GT dan 5 GT beserta kelengkapannya, dana yang tersedia Rp.16.943.935.000,- terealisasi sebesar 98,21% atau Rp. 16.641.106.100,-


71 Kemudian kegiatan yang mendukung indikator kinerja “rasio produksi perikanan

dengan jumlah nelayan/budidaya” dukungan

anggaran sebesar Rp.2.676.800.000,-dituangkan dalam kegiatan; 1) Pengadaan mesin pembuat pakan untuk budidaya perikanan, dana yang tersedia Rp.847.000.000,- terealisasi sebesar 89,01% atau Rp. 735.937.000,2) Latihan/magang budidaya ikan, dana yang tersedia Rp.1.529.800.000,terealisasi sebesar 94,57% atau Rp. 1.446.689.018,3) Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) bidang perikanan, dana yang tersedia Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar 91,68% atau Rp. 275.037.760,Berdasarkan 6 (enam) kegiatan diatas total anggaran yang tersedia Rp. 32.590.735.000,- sampai akhir tahun 2014 terealisasi sebesar Rp.31.621.909.528,-

atau

97,02%.

Dengan

demikian

terjadi

sisa

penggunaan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.968.825.472,sebagai silva dan dikembalikan ke kas daerah dan ini merupakan penghematan pada sasaran ke lima belas. Berikut penghitungan rasio alat penangkapan ikan/nelayan sebagaimana pada tabel dibawah ini: Alat Tangkap Ikan (PTM,MT dan KM) = Rasio = 0,58

36.030 Unit

X 100%

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap = 62.384 RTP

Dari rasio ini diketahui belum semua nelayan di Provinsi Kepri mempunyai alat tangkap, namun dari target yang ditetapkan ditahun 2015 rasio yang dikehendaki yaitu (1,00) diharapkan masing-masing nelayan mempunyai alat tangkap sendiri. Rasio produksi perikanan dengan jumlah nelayan/pembudidaya perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014, adalah perbandingan Jumlah Produksi perikanan tangkap Tahun 2014, produksi perikanan budidaya Tahun 2014 dan produksi rumput laut Tahun 2014 berbanding


72 dengan jumlah RTP nelayan tangkap Tahun 2014 dan RTP perikanan budidaya Tahun 2014, dapat dihitung rasio sebagai berikut : Produksi tangkap/budidaya (ikan & rumput laut) = Rasio=

368. 494 ton

4,88%

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (tangkap, budidaya) =

X 100%

75. 496 RTP

Perkembangan

sasaran

bertambahnya

jumlah

dan

kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan di Provinsi Kepri sangat fluktuatif, jika dilihat dari rasio awal pada tahun 2011 ke tahun 2013 rasionya naik, namun pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan terhadap kedua kinerja sasaran tersebut, kecuali pada tahun 2012 data nya tidak tersedia. Penurunan tersebut disebabkan prioritas sasaran pada tahun 2014 difokuskan pada sektor yang lain. Perbandingan capaian pada

sasaran

bertambahnya

jumlah

dan

kapasitas/kapabilitas

pembudidaya ikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.36 Perbandingan pencapaian sasaran bertambahnya jumlah dan kapasitas/kapabilitas pembudidaya ikan No

Indikator Kinerja

1

Rasio alat penangkapan ikan/nelayan

2

Rasio produksi perikanan dengan jumlah nelayan/budidaya

Sasaran

16

2011 9,14 5,93

Capaian Tahun 2012 2013 Data tdk 11,30 tersedia

Data tdk tersedia

6

2014 0,58 4,88

Bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya

Untuk mencapai sasaran ke enam belas telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai yaitu (1) pelabuhan perikanan ditargetkan 3 unit, (2) minapolitan 9 kawasan, evaluasi kinerjanya sebagaiberikut.


73 Tabel 3.37 Evaluasi pencapaian sasaran bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya No 1 2

Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan (Unit) Minapolitan (kawasan)

Target 3 9

Realisasi 4 6

% 133,33 66,66

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh gambaran dari dua indikator kinerja sasaran bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya, satu indikator kinerja yaitu pelabuhan perikanan capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian 133,33%. Adapun 4 pelabuhan perikanan yang dibangun berlokasi di kabupaten/kota (1 unit) Pelabuhan Perikanan

Pantai

(PPP)

Antang

Tarempa

(Kabupaten

Anambas)

merupakan asset Pemprov Kepri, (1 unit) Pelabuhan Perikanan Barek motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur (Kabupaten Bintan) statusnya Pelabuhan perikanan milik swasta, (1 unit) berlokasi di Setokok Batam dan (1 unit) berlokasi di Punggur Kota Batam. Kemudian kinerja Minapolitan capaiannya 66,66% dari target yang ditetapkan pada tahun 2014, capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori baik, 6 (enam) kawasan minapolitan dimaksud ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: KEP.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010, yaitu (1) Kabupaten Bintan, (2) Kabupaten Karimun,

(3) Kota Batam dan (4) Kabupaten Lingga. Kemudian penentuan daerah minapolitan pada kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Kepada Daerah : 1) Keputusan Bupati Bintan, Nomor :428/X/2010 tentang

Penetapan

Kawasan Minapolitan Kawasan Minapolis (pertumbuhan kota ikan dan Kawasan Penyangga (hinterland) Kabupaten Bintan, yang menetapkan


74 kawasan : Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir sebagai kawasan Minapolitan. 2) Surat Bupati karimun Nomor: 523/DKP/80/III/2010 yang ditujukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan RI

perihal Daerah Sentra

Minapolitan; dan ditetapkannya Kecamatan Moro sebagai Sentra pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Perda No. 2 Tahun 2001. 3) Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan berupa: SK Walikota Batam Nomor: 117/HK/IV/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Batam, dengan lokasi Kecamatan Kota Galang. 4) Keputusan Penetapan

Bupati

Lingga,

Kawasan

Nomor:

Minapolitan,

112/KPTS/III/2014 Kawasan

Minapolis

tentang (Pusat

Pertumbuhan Kota Ikan) Dan Kawasan Penyanggah (hinterland) Kabupaten Lingga. 5) Keputusan Bupati Natuna Nomor 230 Tahun 2013 tentang Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna. 6) Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor

108 a Tahun 2011

tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menetapkan Kec. Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan sebagai kawasan Minapolitan. Untuk mendukung sasaran ke enam belas Provinsi Kepri telah mengalokasikan dana sebesar Rp.2.834.192.000,- yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan dan optimalisasi pelabuhan perikanan pantai Antang, anggaran

tersedia

sebesar

Rp.385.192.000,-

realisassi

Rp.307.657.300,- (79,87%). 2) Dukungan operasional pengembangan pelabuhan perikanan pantai Antang, anggaran tersedia sebesar Rp.1.816.000.000,- realisassi Rp.1.593.252.722,- (87,73%).


75 3) Pelaksanaan

Kesyahbandaran

pelabuhan

perikanan,

anggaran

tersedia sebesar Rp.433.000.000,- realisassi Rp.319.152.300,- (73,71%). 4) Penyuluhan dan pembinaan pengembangan kawasan, anggaran tersedia sebesar Rp.200.000.000,- realisassi Rp.194.240.000,- (97,12%). Dengan demikian total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran “bertambahnya sentra produksi terpadu perikanan budidaya sebesar Rp.2.834.192.000,- terealisasi sebesar Rp.2.414.302.322,- ( 85,18%), sampai akhir tahun 2014 terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.419.889.678,- dan dikembalikan ke kas daerah sebagai silva anggaran, sekaligus merupakan penghematan pada sasaran ke enam belas. Sasaran

17

Meningkatnya

produksi, nilai produktivitas perikanan budidaya

produksi

dan

Untuk mencapai sasaran ke tujuh belas telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai yaitu 1) produksi perikanan budidaya (ton)

dan

2)

Nilai

produksi

(juta

rupiah),

evaluasi

kinerjanya

sebagaiberikut. Tabel 3.38 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Produksi perikanan budidaya (ton)

14.495

16.141,27

111,36

2

Nilai produksi (US $)

79.913

24.214,16

30,30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap capaian kinerja produksi perikanan budidaya capaian kinerjanya sebesar 111,35% atau terealisasi 16.141,27 ton dari target sebesar 14.495 ton, perikanan budidaya (ikan laut, ikan air tawar dan ikan air payau) nilai produksinya tahun 2014 mencapai Rp. 1,291,301,600,- dengan asumsi


76 rata-rata Rp. 80.000/kilogram. Pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya masuk dalam kategori sangat baik. Untuk mencapai sasaran „meningkatnya produksi, nilai produksi dan

produktivitas

perikanan

budidaya“

Pemprov

Kepri

telah

menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp.18.115.655.000,- yang dituangkan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Pengadaan sarpras budidaya perikanan, anggaran tersedia sebesar Rp.15.049.530.000,- realisassi Rp.12.561.217.999,- (83,47%). 2) Tenaga penyuluh kegiatan kelautan dan perikanan, anggaran tersedia sebesar Rp.3.066.126.000,- realisassi Rp.2.923.554.580,- (95,35%). Dengan demikian total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran ke tujuh belas sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu sebesar Rp. 18.115.655.000,- terealisasi sebesar Rp.15.484.772.579,- ( 85,47%), sampai akhir tahun 2014 terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.2.630.882.421,- dan dikembalikan ke kas daerah sebagai silva anggaran, sekaligus merupakan penghematan pada sasaran ke tujuh belas. Produksi perikanan budidaya ini terdapat peningkatan produksi sebesar 8.335,27 ton jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2013 sebesar 7.806 ton dengan nilai produksi Rp. 624.480.000. Tabel 3.39 Produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 No

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7

Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Batam Tanjungpinang Kepulauan Riau

Ikan Laut


334.00 197.80 374.78 58.50 59.83 2,256.34 60.00 3,341.26

Ikan air Tawar 400.63 94.83 216.55 3.44 0.78 10,926.32 365.00 12,007.55

Ikan air Payau 65.60 722.30 1.23 3.33 792.46

Jumlah 800,23 1.014,93 591,33 63,17 60,61 13.185,99 425,00 16.141,27

77

Kemudian jika dilihat dari nilai produksi perikanan budidaya diketahui capaian kinerja terealisasi 30,30% dari target Rp. 79.913 capaian ini dikategorikan kurang. Realisasi kinerja tersebut berdasarkan realisasi volume ekspor hasil perikanan di Provinsi Kepri tahun 2014 yang tercatat di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Hasil Perikanan (LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau) sebagai penerbit Healt Certificate (HC) sebagai dokumen persyaratan untuk ekspor hasil perikanan ke luar negeri tercatat sejumlah 16.141,27 dengan nilai ekspor US $. 24.214.169,05,-. Negara tujuan ekspor hasil perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya ke Singapore, Malaysia dan Hongkong dengan komoditi ekspor rata-rata berasal dari perikanan tangkap, sebagiannya lagi hasil perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Tabel 3.40 Perbandingan pencapaian meningkatnya produksi, nilai produksi dan produktivitas perikanan budidaya No

Indikator Kinerja

1

Produksi perikanan budidaya (ton)

2

Nilai produksi (US $)

Sasaran

18

Capaian Tahun 2012 2013 2014 16.141,27 0 7.806 0

Meningkatnya

pendapatan pembudidaya ikan

40.846,44

dan

24.214.169

kesejahteraan

Untuk mencapai sasaran ke delapan belas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu pendapatan nelayan pemilik ditargetkan sebesar Rp. 6.257.250,- evaluasi kinerjanya sebagaiberikut. Tabel 3.41 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Pendapatan nelayan pemilik (Rp/Bulan)

6.257.250

7.478.884

119,52


78 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dari satu indikator kinerja yaitu pendapatan nelayan pemilik, capaian kinerjanya sebesar 119,52% atau Rp. 7.478.884 per bulan dari target sebesar Rp. 6.257.250,- pada tahun 2014. Dari capaian diatas diartikan bahwa pada tahun 2014 pendapatan nelayan pemilik mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 78,84%. Optimalnya capaian kinerja sasaran ke 18 ini tidak terlepas dari program-program penunjang yang dilaksanakan Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga

kinerja

sasaran

masuk

dalam

kategori

sangat

baik.

Peningkatan pendapatan nelayan pemilik dihitung dari jumlah nilai produksi setelah dikurangi biaya operasional didapat data pendapatan nelayan pemilik, dalam hal ini nelayan yang langsung mengelola usahanya sendiri (bukan nelayan buruh). Untuk

mencapai

sasaran

„meningkatnya

pendapatan

dan

kesejahteraan pembudidaya ikan“ Pemprov Kepri telah menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp.645.000.000,- yang dituangkan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Pendampingan pembuatan kartu tanda anggota nelayan (TAN), anggaran tersedia sebesar Rp.145.000.000,realisassi Rp.121.310.585,- (83,66%). 2) Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) bidang perikanan tangkap di Kepri, anggaran tersedia sebesar Rp.300.000.000,-realisasi Rp.282.082.685,- (94,03%). 3) Pendampingan operasional pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) bidang perikanan tangkap, anggaran tersedia sebesar Rp.200.000.000,-realisasi Rp.149.157.875,- (74,58%). Dengan demikian total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran “meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan“ sebesar Rp.645.000.000,- terealisasi sebesar Rp.552.551.145,- ( 85,66%), sampai akhir tahun 2014 terdapat sisa anggaran yang tidak


79 terealisasi sebesar Rp.92.448.855,- dan dikembalikan ke kas daerah sebagai silva anggaran, sekaligus merupakan penghematan pada sasaran ke delapan belas. Untuk melihat perkembangan pendapatan nelayan pemilik di Provinsi Kepri dapat dilihat pada tabel dibawah ini; Tabel 3.42 Perbandingan pencapaian kinerja terhadap target pendapatan nelayan pemilik di Provinsi Kepri tahun 2013–2014 No 1

Indikator Kinerja Pendapatan nelayan pemilik

Sasaran

19

Tahun 2013 2014

Target (Rp/bln) 4.171.500 6.257.250

Realisasi (Rp/bln) 4.180.966 7.478.884

% 100,22 119,52

Berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal

Untuk mencapai sasaran ke sembilan belas telah ditetapkan satu indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah kasus illegal fishing ditetapkan target sebanyak 10 kasus pada tahun 2014, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.43 Evaluasi pencapaian sasaran berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal No 1

Indikator Kinerja Jumlah kasus illegal fishing

Target 10

Realisasi 5

% 50,00

Dari evaluasi sasaran ke sembilan belas diketahui kinerja Jumlah kasus illegal fishing realisasi capaian targetnya sebesar 50% dari target yang ditetapkan tahun 2014 sebesar 5 kasus, Dengan demikian capaian kinerja Jumlah kasus illegal fishing masuk pada kategori baik, karena Provinsi Kepri pada tahun 2014 dapat menekan kasus illegal fishing lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni 5 kasus dari 10 kasus yang ditargetkan.


80 Membaiknya kinerja sasaran kesembilan belas, karena Kepri senantiasa meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan operasi di laut yang dilakukan oleh pihak TNI AL, Polairud dan KKP RI. Diinformasikan juga bahwa wilayah yang selalu terjadinya tindak pidana kelautan adalah wilayah

perairan

Optimalisasi

Kabupaten

capaian

Kepulauan

sasaran

Anambas

”berkurangnya

dan

Natuna.

praktek-praktek

penangkapan ikan illegal” tersebut, dibarengi dengan anggaran yang memadai pada tahun 2014 Pemprov. Kepri telah mengalokasikan anggaran untuk sasaran ke sembilan belas dalam kegiatan sebagai berikut; 1) Dukungan dan bantuan penyelesaian kasus illegal fishing, anggaran yang tersedia sebesar Rp.530.000.000,- terealisasi Rp.516.933.600,(97,53%). 2) Pelatihan Siswasmas pengawasan bersama bagi Pokmaswas, anggaran yang tersedia sebesar Rp.863.200.000,- terealisasi Rp.859.220.600,- (99,54%). 3) Peringatan hari nusantara, anggaran yang tersedia sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi Rp.199.172.000,- (99,59%). 4) Penyuluhan tertib tata perikanan, anggaran yang tersedia sebesar Rp.230.000.000,- terealisasi Rp.223.310.000,- (97,09). Dengan demikian total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran “berkurangnya praktek-praktek penangkapan ikan illegal“ sebesar Rp.1.823.200.000,- terealisasi sebesar Rp.1.798.636.200,- ( 98,65%), sampai akhir tahun 2014 terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.24.563.800,- dan dikembalikan ke kas daerah sebagai silva anggaran, sekaligus merupakan penghematan pada sasaran ke sembilan belas. Berikut disampaikan kinerja penurunan kasus illegal fishing yang diturunkan

sejak

tahun

2011-2014

di Provinsi Kepulauan

sebagaimana pada tabel dibawah ini. Tabel 3.44 Perbandingan target dengan capaian penanganan kasus illegal fishing di Provinsi Kepri Tahun 2011-2014


Riau,

81 No 1

Indikator Kinerja Jumlah kasus illegal fishing

Sasaran

20

Tahun 2011 40

Tahun 2012 30

Tahun 2014 5 (50,00)

Tahun 2013 41 (205,00)

Ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut)

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah kawasan konservasi laut ditargetkan sebanyak 35 kawasan konservasi, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.45 Evaluasi pencapaian sasaran ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Jumlah kawasan konservasi laut

35 kawasan

40 kawasan

114,28

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas diperoleh gambaran bahwa, indikator kinerja Jumlah kawasan konservasi laut tahun 2014 capaian kinerjanya terealisasi 114,28 atau 40 kawasan dari target yang ditetapkan. Capaian sasaran ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) ini mengalami peningkatan yang signifikan yakni 72,38% atau 28 lokasi konservasi laut jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2013 dan capaian kinerja jumlah kawasan konservasi laut dikegorikan sangat baik. Untuk mendukung sasaran ke dua puluh Provinsi Kepri telah mengalokasikan dana sebesar Rp.3.069.600,- yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana pengelolaan PPK (pulau-pulau kecil) dan PKT (pulau-pulau kecil terdepan) di Provinsi Kepri, anggaran tersedia sebesar Rp.677.241.000,- realisassi Rp.500.644.800,- (73,92%).


82 2) Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan (coremap, restocking, KKLD/DPL dan MPA), anggaran tersedia sebesar Rp.1.799.359.000,- realisassi Rp.1.397.383.390,- (77,66%). 3) Pendampingan pembinaan coremap, anggaran tersedia sebesar Rp.593.000.000,- realisassi Rp.518.788.400,- (98,11%). Dengan demikian total anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran “ditetapkannya kawasan-kawasan suaka alam laut dan daerah perlindungan lauat (DPL)” sebesar Rp.3.069.600.000,- terealisasi sebesar Rp.2.416.816.590,- ( 78,73%), sampai akhir tahun 2014 terdapat sisa anggaran

yang

tidak

terealisasi

sebesar

Rp.652.783.410,-

dan

dikembalikan ke kas daerah sebagai silva anggaran, sekaligus merupakan penghematan pada sasaran ke dua puluh. Dalam

mendukung

peningkatan

kawasan

konservasi

guna

menjaga kawasan dan jenis yang dianggap perlu dilindungi, maka DKP Provinsi Kepri terus mengadakan peningkatan dan pengawasan kawasan konservasi,

kawasan

-

kawasan

Konservasi

Laut

Daerah/Daerah

Perlindungan Laut (DPL) kabupaten/kota di Provinsi Kepri yang sudah terbentuk sampai saat ini adalah : Tabel 3.46 Lokasi konservasi laut di Provinsi Kepri tahun 2014 No

Kab/Kota/Kec

1

LINGGA 1) Kec Lingga Utara 2) Kec Senayang

2

BINTAN 1) Kec Tambelan

2) Kec Gunung Kijang

Lokasi Konservasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Desa Limbung Desa Sekanah Desa Bukit Harapan Kel. Senayang Desa Benan Desa Temiang Desa Mamut Ds. Batu Belubang Kelurahan Telukuni Desa Batu Lepuk Desa Kampung Melayu Desa Kampung Hilir Desa Gunung Kijang kelurahan Kawal Desa Teluk Bakau


Jenis Ekosistem yg dilindungi Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Gonggong Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang

83

3

3) Kec Bintan Pesisir 4) Kec Tlk. Sebong NATUNA 1) Kec Pulau Tiga 2) Kec Sabang Mawang

3) Kec Bunguran Timur Selatan 4) Kec Bunguran Timur 5) Kec Bunguran Timur Barat 6) Kec Kelarik 4

BATAM 1) Desa Galang Baru 2) Desa Karas 3) Desa Pulau Abang

5

KEP ANAMBAS 1) Perairan Anambas 2) Kec Jemaja

Sasaran

21

16

Desa Malang Rapat

Padang Lamun /Terumbu Karang

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Desa Malang Rapat Desa Mapur Desa Sei Kecil Tanjung Kumbik Tanjung Kumbik Utara Desa Balai Sabang Mawang Barat Tanjung.Batang Serantas Desa Sededap Desa Cemaga Sepempang

Manggrove Padang Lamun /Terumbu Karang Mangrove Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang

29 30 31 32

Desa Tanjung Desda Kelanga Desa Pengadah Desa Kelarik

Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang

33 34 35 36 37 38

Pulau Sembur Pulau Nguan Pulau Mubut Pulau Abang Air Saga Pulau Petyong

Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang Padang Lamun /Terumbu Karang

39

Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Seluruh ekosistem/perairan

40

Pulau Mangkai

Penyu

Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman perkebunan, dan kelembagaan usahanya

pangan, hortikultura, peternakan) termasuk

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh satu telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB ditetapkan target sebesar 2,19%, evaluasi

kinerjanya

sebagai berikut. Tabel 3.47 Evaluasi Pencapaian Sasaran Berkembangnya kapasitas kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) termasuk kelembagaan usahanya


84 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)

2,19

2,86

130,59

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap capaian

kinerja

pencapaian

sasaran

berkembangnya

kapasitas

kelembagaan masyarakat pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

dan

peternakan)

termasuk

kelembagaan

usahanya,

memperlihatkan bahwa tingkat pencapaian kinerjanya terealisasi sebesar 130,59% dari target 2,19%, capaian kinerja sasaran ke dua puluh satu dikategorikan sangat baik. Untuk melihat tingkat perkembangan kinerja kontribusi sub sektor pertanian

terhadap

PDRB,

berikut

disampaikan

perbandingan

pencapaian lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.48 Pencapaian kinerja kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2010 s.d 2014 No

Indikator Sasaran

Tahun

Target

Capaian

% Capaian

1

Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)

2010

1,31

1,31

100,00

2011

1,40

1,33

95,00

2012

1,62

1,29

79,62

2013

1,83

1,85

101,09

2014

2,19

2,86

130,59

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja diatas, diperoleh gambaran bahwa perkembangan PDRB sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir mengalami pasang surut, tercatat sebanyak dua kali kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2011 dan 2012. Jika dibandingkan dengan total PDRB Provinsi Kepulauan Riau, PDRB


85 Sektor pertanian sangat kecil, hal ini dikarenakan sektor pertanian bukanlah sektor prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Data awal tahun 2010 PDRB pertanian menunjukkan angka 1,31% dari PDRB Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2011 angka PDRB pertanian tercatat sebesar 1,33% atau mengalami peningkatan sebesar 1,53%. Tahun 2012 angka PDRB pertanian tercatat sebesar 1,29% atau mengalami penurunan sebesar 3,01% dari tahun 2011. Tahun 2013 angka PDRB pertanian tercatat sebesar 1,85% atau mengalami peningkatan sebesar 43,41% dari tahun 2012. Tahun 2014 angka PDRB Pertanian tercatat sebesar 2,86% atau mengalami peningkatan sebesar 54,59% dari tahun 2013. Berikut disampaikan dalam bentuk grafik capaian sasaran kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB pertanian dalam 5 tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Riau. Grafik 3.3 Target dan capaian sasaran kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB pertanian tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Riau % Kontribusi PDRB Pertanian tahun 2010 s.d 2014 3,50 3,00 2,50 2,00 %

1,50 1,00 0,50 -

Sasaran 22

Target

2010 1,31

2011 1,40

2012 1,62

2013 1,83

2014 2,19

Capaian

1,31

1,33

1,29

1,85

2,86

Meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh dua telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) produktivitas padi sebesar


86 3,161

(ton/ha) dan (2) produktivitas jagung (ton/ha) sebesar 2,133

(ton/ha), evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.49 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak No 1 2

Indikator Kinerja Produktivitas padi (Ton/Ha) Produktivitas jagung (Ton/Ha)

Target 3,161

Realisasi 3.665

% 115,94

2,123

2,334

109,94

Dari hasil evaluasi pada tabel diatas diketahui bahwa

target

kinerja produktivitas padi sebesar 3,161 (ton/ha) capaiannya di atas target yang ditetapkan yaitu 115,94% atau terealisasi 3.665 ton/ha, capaian ini meningkat sekira 1,33% dari tahun sebelumnya, sehingga capaian ini dikategorikan sangat baik. Predikat capaian sangat baik terhadap produktivitas padi di Kepulauan Riau didukung beberapa hal yakni; a) adanya peningkatan luas panen sebesar 9 hektar b) penggunaan benih unggul bersertifikat yang oleh petani c) penggunaan pupuk berimbang dengan melakukan langkah-langkah spesifik lokasi d) pengendalian hama penyakit tumbuhan dengan mengakomodir tersedianya bahan-bahan pestisida di lahan usaha tani, Meskipunn capaian kinerja produksi padi meningkat namun tidak terlepas dari masalah yang dihadapi, beberapa kendala yang dihadapai dalam peningkatan produksi petani adalah: a) jumlah petani padi cenderung menurun karena faktor regenerasi keluarga tani yang beralih ke bidang pekerjaan lain b) irigasi/drainase yang kondisinya kurang baik c) kurangnya tenaga penyuluh yang ada di lapangan


87 d) lahan sawah yang ada di Kepulauan Riau berupa spot-spot kecil yang tersebar di seluruh kabupaten sehingga membutuhkan biaya yang tinggi dalam hal pembinaan dan aplikasi kegiatan program; e) belum terbentuknya/maksimalnya balai-balai teknis baik itu BBI, BPSBTPH, BPTPH sehingga pengkajian permasalahan di lapangan sangat sulit; f) belum adanya penangkar-penangkar benih padi di Kepulauan Riau sehingga permasalahan ketersediaan benih padi masih didatangkan dari luar Kepulauan Riau. Berikut

realisasi

pencapaian

kinerja

produksi

padi

petani

dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.50 Target dan capaian sasaran produksi padi Tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No 1

Indikator Kinerja Produksi padi (Ton/Ha)

Tahun

Target

Capaian

Realisasi (%)

2010

3,153

3,153

100,00

2011

3,154

3,158

100,13

2012

3,156

3,510

111,22

2013

3,158

3,617

114,53

2014

3,161

3,665

115,94

Perkembangan produktivitas padi dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target dan mengalami peningkatan walau tidak naik terlalu signifikan, data awal di tahun 2010 produktivitas padi tercatat sebesar 3,153 ton/ha. Tahun 2011 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,158 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,16% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,510 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 11,15% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2013 angka produktivitas


88 padi tercatat sebesar 3,617 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 3,05% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2014 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,510 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 1,33% dibanding tahun sebelumnya. Berikut disampaikan produktivitas padi tahun 2010 sampai dengan 2014 di Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini; Grafik 3.4 Target dan capaian sasaran produksi padi tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau Produktivitas padi tahun 2010 s.d 2014

T o n / H a

3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 Target

2010 3,153

2011 3,154

2012 3,156

2013 3,158

2014 3,161

Capaian

3,153

3,158

3,510

3,617

3,665

Evaluasi kinerja ke (2) produktivitas jagung terealisasi sebesar 109,94% atau 2,334 (ton/ha) dari target 2.123 ton sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas, sehingga capaian kinerja produksi Jagung kinerjanya

dikategorikan sangat baik, capaian tersebut meningkat

sekitar 0,56% dari tahun sebelumnya. Meskipun produktivitas mengalami kenaikan sebesar 0,56%, namun produksi jagung di tahun 2014 yang mencapai 719 ton (angka ramalan) menurun sebesar 71 ton (8,99%) dibanding produksi tahun 2013 yang mencapai 790 ton. Penurunan produksi terjadi karena luas panen turun sebesar 31 hektar.


89 Tabel 3.51 Target dan capaian sasaran produksi jagung Tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No

Indikator Kinerja

Tahun

Target

Capaian

1

Produksi jagung (Ton/Ha)

2010 2011 2012 2013 2014

2,177 2,119 2,120 2,122 2,123

2,177 2,119 2,138 2,321 2,334

Realisasi (%) 100,00 100,00 111,22 114,53 115,94

Perkembangan produktivitas jagung dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan walau tidak naik terlalu signifikan. Data awal di tahun 2010, produktivitas jagung tercatat sebesar 2,177 ton/ha. Tahun 2011 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,119 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,138 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,90% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2013 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,321 ton/ha atau

mengalami

peningkatan

sebesar

8,56%

dibanding

tahun

sebelumnya. Tahun 2014 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,334 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,56% dibanding tahun sebelumnya. Berikut disampaikan produktivitas jagung tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini; Grafik 3.5 Target dan capaian sasaran produksi jagung tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau


90 Produktivitas jagung tahun 2010 s.d 2014 2,4 2,35 T o n / H a

2,3 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 Target

2010 2,177

2011 2,119

2012 2,120

2013 2,122

2014 2,123

Capaian

2,177

2,119

2,138

2,321

2,334

Semakin membaiknya Provinsi Kepri dalam pemenuhan sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas petani dan peternak karena adanya dukungan pembiayaan yang memadai, adapun program yang mendukung tercapainya sasaran ke dua puluh dua adalah “Program Peningkatan Kesejahteraan Petani” yang dilaksanakan dalam kegiatan “Peningkatan Produksi Padi Provinsi Kepri”, dengan dukungan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- sampai akhir tahun 2014 terealisasi sebesar 90,59% atau Rp.905.852.770,- dan kegiatan “Penanganan Produksi Hasil Produk Perkebunan” pada Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan dukungan dana sebesar Rp.555.470.000,- terealisasi 70,45% atau Rp.391.309.000,-. Optimalnya penyerapan dana kegiatan tersebut bahwa Provinsi Kepri memiliki perhatian terhadap peningkatan petani, meskipun Kepri daerah maritime tetap berkomitmen memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran

23

Berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh tiga telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) luas lahan sawah yang didukung perairan ditargetkan sebesar 896 ha, (2) luas irigasi dalam


91 kondisi baik 248 dan (3) rasio jaringan irigasi ditargetkan sebesar 0,56%, evaluasi

kinerja ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut. Tabel 3.52 Evaluasi pencapaian sasaran berkembangnya irigasi pertanian tanaman pangan No 1

Target 896

Realisasi 0,00

% 0,00

2

Indikator Kinerja Luas lahan sawah yang didukung perairan (ha) Luas irigasi dalam kondisi baik

248

0,00

0,00

3

Rasio jaringan irigasi

0.56%

0,00

0,00

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja ke (1) luas lahan sawah yang didukung perairan ditargetkan sebesar 896 ha pada tahun 2014 capaian kinerjanya 0,00% dengan demikian capaian kinerjanya termasuk pada kategori kurang. Tidak terpenuhinya target kinerja luas lahan sawah yang didukung perairan, karena kondisi jaringan irigasi yang berada pada daerah pengembangan sawah seperti di Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas tidak berada dalam kondisi baik. Jaringan irigasi di daerah tersebut belum memiliki jaringan primer, sekunder dan tersiernya. Untuk Kabupaten Natuna, status bendungan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan masih masuk ke dalam aset Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Kabupaten Karimun, irigasinya hanya didukung sebatas irigasi tadah hujan. Dengan demikian untuk target kinerja tersebut sejak tahun 2010 s.d 2014 tidak pernah terealisasi. Kemudian kinerja ke (2), luas irigasi dalam kondisi baik dari target 248 pada tahun 2014 capaian kinerjanya juga 0,00% dengan demikian capaian kinerjanya termasuk pada kategori kurang. Tidak terpenuhinya target kinerja luas irigasi dalam kondisi baik, karena bendungan-


92 bendungan di Kepulauan Riau belum memiliki jaringan irigasi yang terdistribusi dengan baik, seperti jaringan primer, sekunder dan tersier. Di Kabupaten Lingga terdapat sumber air di Sungai Raya yang memiliki debit air 150 liter/detik. Di sungai tersebut terdapat pintu air Bukit Belah yang membendung aliran Sungai Raya yang berada dekat dengan lokasi areal persawahan, namun untuk jaringan primer, sekunder dan tersier belum ada. Di Kabupaten Natuna terdapat sumber air di bendungan Kelarik Sungai Sekeram yang memiliki potensi debit air 450 liter/detik. Kondisi bendungan belum memiliki jaringan primer, sekunder dan tersier. Selain itu juga terdapat bendungan Tapao Sungai Tapao yang memiliki potensi debit air 1.500 liter/detik. Kondisi bendungan sudah memiliki saluran primer kiri dengan 12 bangunan bagi pintu air. Sementara untuk jaringan sekunder dan tersiernya belum ada. Status bendungan di Natuna sendiri sampai saat ini masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan masih masuk ke dalam aset Pemerintah Provinsi Riau. Di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat bendungan Dapit yang memiliki potensi debit air 450 liter/detik. Kondisi bendungan tidak baik, saluran irigasi pada pintu bagi dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi. Di Kabupaten Bintan terdapat bendungan Poyotomo dengan kondisi jaringan primer dan tersiernya belum bisa dikategorikan baik. Sedangkan di Kabupaten Karimun, areal persawahannya baru sebatas didukung oleh irigasi tadah hujan. Kemudian kinerja ke (3), rasio jaringan irigasi ditargetkan 0,56% pada tahun 2014 capaian kinerjanya juga 0,00% dengan demikian capaian kinerjanya termasuk pada kategori kurang. Tidak terpenuhinya target rasio jaringan irigasi karena kondisi jaringan irigasi yang berada pada daerah pengembangan sawah seperti di Kabupaten Natuna,


93 Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas tidak berada dalam kondisi baik. Jaringan irigasi di daerah tersebut belum memiliki jaringan primer, sekunder dan tersiernya, untuk melihat target dan capaian rasio jaringan irigasi di Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.53 Target dan capaian kinerja rasio jaringan irigasi tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No 1

Indikator Sasaran Rasio jaringan irigasi (%)

Sasaran

24

Tahun

Target

Capaian

2010 2011 2012 2013 2014

0,56

0,00

% Capaian 0,00


Untuk mencapai sasaran ke dua puluh empat telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu rasio dan kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) pada tahun 2014 ditetapkan target sebesar 0,11, evaluasi kinerjanya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.54 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Rasio dan kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit)

0,11

0,13

118,18

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, bahwa kinerja rasio dan kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) dari target 0,11 pada tahun 2014 terealisasi sebesar 0,13 atau 118,18%, bahwa Indikator kinerja sasaran ke 25 dapat dilaksanakan dengan baik bahkan


94 melebihi dari target yang ditetapkan, dengan demikian capaian kinerjanya termasuk pada kategori sangat baik. Untuk melihat target dan capaian rasio dan kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) di Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.55 Target dan capaian kinerja rasio dan kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No 1

Indikator Sasaran

Tahun

Target

Capaian

Rasio dan kebutuhan Alsistan/ traktor roda dua (Poktan/Unit)

2010 2011 2012 2013 2014

0,05 0,06 0,08 0,09 0,11

0,05 0,01 0,08 0,13 0,13

% Capaian 100,00 16,67 100,00 144,44 118,18

Berikut disampaikan rasio dan kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk grafik. Grafik 3.6 Target dan capaian kebutuhan Alsintan/ traktor roda dua (Poktan/Unit) tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Riau

Rasio dan kebutuhan Alsintan/traktor roda dua tahun 2010 s.d. 2014 0,14 %

0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Target

2010 0,05

2011 0,06

2012 0,08

2013 0,09

2014 0,11

Capaian

0,05

0,01

0,08

0,13

0,13


95 Peralatan

pertanian

merupakan

kompen

penting

dalam

peningkatkan pendapatan petani, tanpa alat yang memadai dalam pengolahan tanah sudah tentu akan mempengaruhi hasil yang diperoleh petani, untuk mewujudkan sasaran meningkatnya mekanisasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, Pemprov Kepri telah mengalokasikan dana

pada

kegiatan

“Pengadaan

Peralatan

Pertanian”

sebesar

Rp.1.861.000.000,- untuk pengadaan peralatan pertanian. Dari dana tersedia pada tahun 2014 sampai akhir tahun terealisasi sebesar 95,98% atau 1.786.264.500,-. Tabel 3. 56 Daftar asset Alsintan per kabupaten/kota di Provinsi Kepri sampai tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Alsintan

Mesin genset Mesin penggiling padi Mesin penggiling jagung Mesin perontok padi Mesin bajak Traktor mini Mesin jahit karung beras Mobil box berpendingin Gudang gabah Pendingin ruangan (AC) Lantai jemur Pintu air Bor listrik Blender Hend sprayer Kaeabiner Power thereser Rice miling Jaringan irigasi Power spryaer/hend sprayer Safety bell Tali karmantel


Bintan 1 1 0 2 9 3 2 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0

Kari- Lingga Anam- Natuna mun bas 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 3 5 2 0 4 3 0 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 1 2 2 1 1 2 3 0 4 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

96 Sasaran

25

Berkembang

dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ternak

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh lima telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu nilai tukar petani, pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 104, evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.57 Evaluasi pencapaian sasaran berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ternak No 1

Indikator Kinerja Nilai tukar pertanian

Target

Realisasi

%

104

98,36

94,58

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran berkembang dan optimalnya kelembagaan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan ternak di peroleh gambaran bahwa kinerja indikator nilai tukar petani dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian 94,58%

dari target sebesar 104 pada tahun 2014. Dengan

demikian capaian kinerja nilai tukar petani adalah termasuk pada kategori sangat baik. Hal tersebut didukung hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Desember 2014, pada bulan Desember 2014 NTP di Provinsi Kepulauan Riau tercatat 98,36 mengalami penurunan sebesar 1,23% dibanding NTP pada bulan November 2014 yang sebesar 99,58. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani (indeks harga hasil produksi pertanian) lebih kecil bila dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian) pada bulan Desember 2014, indeks yang diterima petani (It) naik sebesar


97 1,46% sedangkan indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan sebesar 2,72%. Dari lima subsektor yang menyusun NTP Provinsi Kepulauan Riau selama Desember 2014 tercatat semua subsektor mengalami penurunan NTP, yaitu: subsektor tanaman pangan sebesar 5,04%; subsektor hortikultura sebesar 0,39%; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,31%, subsektor peternakan sebesar 2,16%. Untuk melihat perkembangan kinerja nilai tukar petani tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.58 Target dan capaian kinerja nilai tukar petani Tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No 1

Indikator Sasaran Nilai tukar petani

Tahun

Target

Capaian

2010 2011 2012 2013 2014

101,80 102,20 102,70 103,30 104,00

101,80 103,55 104,84 101,52 98,36

% Capaian 100,00 101,32 102,08 98,28 94,58

Perkembangan nilai tukar petani Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali tahun 2013 dan tahun 2014 yang merupakan angka sementara NTP Provinsi Kepulauan Riau. Data awal tahun 2010 angka NTP tercatat 101,80, tahun 2011 angka NTP tercatat 103,55 atau terjadi peningkatan sebesar 1,72%. tahun 2012 angka NTP tercatat 104,84 atau terjadi peningkatan sebesar 1,25%. Tahun 2013 angka NTP tercatat 101,52 atau terjadi penurunan sebesar 3,17%, tahun 2014 yang masih merupakan angka sementara NTP tercatat 98,36 atau terjadi penurunan sebesar 3,11%. Grafik 3.7 Target dan capaian nilai tukar petani tahun 2010 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau


98 Nilai Tukar Petani tahun 2010 s.d 2015 106,00 %

104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 Target Capaian

Sasaran

26

2010 101,80

2011 102,20

2012 102,70

2013 103,30

2014 104,00

101,8

103,55

104,84

101,52

98,36

Meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN

Untuk mencapai sasaran ke duapuluh enam telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) rasio daya serap tenaga kerja PMA ditargetkan sebesar 12.000 orang, dan (2) rasio daya serap tenaga kerja PMDN ditargetkan sebesar 1.400 orang, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.59 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN No 1 2

Indikator Kinerja PMA PMDN

Target

Realisasi

%

12.000 1.400

11.122 1.295

92.68 92,5

Penanaman modal asing (PMA) diartikan bahwa kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, kemudian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

adalah kegiatan penanaman modal untuk

melakukan usaha diwilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.


99 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan PMA dan PMDN, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja daya serap tenaga kerja PMA terserap sebesar 92,68% dari target 12.000 tenaga kerja, optimalnya serapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing ini menjadikan indikator kinerja masuk dalam kategori sangat baik dan serapan tenaga kerja pada perusahaan PMDN

capaian kinerjanya adalah 92,5% dari

target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 1.400 tenaga kerja, sehingga capaian kinerja tersebut juga dikategorikan sangat baik. Untuk melihat persebaran serapan tenaga kerja PMA maupun PMDN per kabupaten/kota di Provinsi Kepri dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.60 Persebaran serapan tenaga kerja asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) perkabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014

No 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota Tanjungpinang Batam Bintan Karimun Lingga Natuna Anambas Provinsi Kepri

Jumlah Tenaga Kerja Tenaga Kerja Asing (PMA) Dalam Negeri (PMDN) 2.320 59 3.957 656 3.746 253 516 154 219 82 221 42 143 49 11.122 1.295

PMA+PMDN 2.379 4.613 3.999 670 301 263 192 12.417

Perkembangan serapan tenaga kerja di Kepri baik penanaman modal asing maupun dalam negeri setiap tahun cenderung meningkat, hal ini dipengaruhi bahwa Kepri merupakan daerah industry khususnya Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Bintan. Berikut perkembangan capaian dan target per kabupaten/kota tahun 2011 sampai dengan 2014 di Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel dibawah ini:


100 Tabel 3.61 Target dan capaian kinerja sasaran meningkatnya serapan tenaga kerja lokal pada usaha PMA dan PMDN Tahun 2011 s.d 2014 No

Tahun

1

2011

2

2012

3

2013

4

2014

Sasaran

27

Indikator Sasaran PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN

Target

Capaian

6.000 1.100 8.220 1.500 10.000 1.300 12.000 1.400

7.389 1.123 7.342 2.122 15.737 5.369 11.122 1.295

% Capaian 123,15 102,09 89,32 141,47 157,37 413,00 92.68 92,5

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh tujuh telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai yaitu Jumlah koperasi aktif di Kepulauan Riau, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.62 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat No 1

Indikator Kinerja Jumlah koperasi aktif

Target

Realisasi

%

1.800

1.504

83,55

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya jumlah meningkatnya jumlah koperasi yang aktif realisasi pencapaian targetnya sebesar 83,55% atau ditargetkan 1,800 koperasi, sampai akhir tahun 2014 Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kepri dapat membina koperasi tetap aktif sebesar 1,504 koperasi.

Dengan demikian capaian kinerja Jumlah

koperasi aktif capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat baik. Terbinanya koperasi di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2014

dibarengi dengan berbagai program kegiatan pembinaan

sehingga tercapainya sasaran meningkatnya jumlah koperasi yang aktif


101 dan sehat, program kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ke dua puluh tujuh dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini; 1) Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pembinaan Pelaksanaan RAT Koperasi, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar 97,21% atau Rp.194.436.000,-. 2) Pelatihan enterpreneurship bagi Pengurus Koperasi se-Provinsi Kepulauan Riau, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.500.000.000,- terealisasi sebesar 99,76% atau Rp.498.836.400,-. 3) Pelatihan pemisahan USP menjadi KSP Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar 99,76% atau Rp.299.307.200,-. 4) Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar 98,21% atau Rp.294.643.600,Dari total anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke dua puluh tujuh berjumlah Rp.1.300.000.000,- sampai akhir tahun 2014 dapat diserap sebesar Rp.1.287.223.200,- atau persentase serapan anggaran sebesar 99,01%, sehingga terdapat sisa anggaran sebagai silva sebesar Rp.12.776.800,-, sisa anggaran tersebut merupakan penghematan anggaran pada sasaran ke dua puluh tujuh yang dikembalikan ke kas daerah. Dari evaluasi terhadap empat program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat diatas, bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari realisasi serapan anggaran mencapai 90%. Sehingga kinerja penggunaan anggarannya dikategorikan baik. Pembinaan terhadap lembaga perekonomian yang berasaskan kekeluargaan ini harus dilakukan secara berkesinambungan, agar tingkat keaktifannya

tetap

dapat


dipertahankan.

Untuk

melihat

tingkat

102 perkembangan keaktifan koperasi di Kepulauan Riau tiga tahun terakhir disampaikan dalam tabel dibawah ini; Tabel 3.63 Perkembangan jumlah koperasi yang dibina mulai tahun 2012 s.d 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No

Tahun

1 2 3

2012 2013 2014

Koperasi Aktif 1.350 1.391 1.504

Koperasi Tidak Aktif 836 861 798

Jumlah Koperasi 2.186 2.252 2.302

(%) Tidak Aktif 61,92 61,89 53,05

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah seluruh koperasi pada tahun 2014 adalah 2.302 koperasi, dari jumlah tersebut terdapat 53,05% koperasi tidak aktif namun masih terdaftar sebagai bagian dari koperasi di Kepulauan Riau. Untuk pembinaan kedepan Dinas Koperasi & UKM Kepri harus lebih memprioritaskan terhadap 798 koperasi yang tidak aktif, sehingga memperkecil jumlah koperasi yang tidak aktif meskipun dibarengi dengan tumbuhnya koperasi-koperasi baru. Sasaran

28

Meningkatnya ketersediaan air bersih

Untuk mencapai sasaran ke dua puluh delapan telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan),

ditargetkan sebesar 6,25% rumah tangga yang harus

mendapat pelayanan ketersediaan air bersih baik ditingkat perkotaan maupun perdesaan pada tahun 2014, evaluasi

kinerjanya sebagai

berikut. Tabel 3.64 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan air bersih No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

6,25%

7,57

121,12


103 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) pada sasaran meningkatnya ketersediaan air bersih, capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat baik karena dengan capaian kinerja diatas 100% yakni target 6,25% pada tahun 2014 tercapai 7,57% rumah tangga yang dapat menikmati pelayanan air bersih di Kepulauan Riau. Jumlah jiwa yang mendapatkan pelayanan air bersih (kota dan perdesaan) di Kepulauan Riau secara kumulatif sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.407.455 jiwa dari 2.004.683 jiwa penduduk Kepri atau terlayani 70,21%. Berikut jumlah jiwa yang mendapat pelayanan terhadap air minum layak (kota dan perdesaan) sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kabupaten/Kota

Penduduk Administrasi (jiwa)

Tanjungpinang Bintan Karimun Lingga Batam Kp. Anambas Natuna Total

199.618 141.510 225.861 91.054 1.235.651 37.374 73.615 2.004.683

Penduduk Terlayani (jiwa) 74.470 31.295 44.190 22.490 1.193.145 15.300 26.565 1.407.455

cakupan pelayanan (%) 37,31 22,12 19,57 24,70 96,56 40,94 36,09 70,21

Meningkatnya capaian kinerja tersebut karena sumber air baku di Pulau

Bintan

mengalami

kenaikan

sebesar

100/detik

dengan

beroperasinya waduk Sei Gesek (Kabupaten Bintan) yang telah selesai pembangunannya.

Sumber

pembiayaannya

pembangunan

waduk

menggunakan dana APBN tahun 2014. Tercapainya pemenuhan sasaran meningkatnya ketersediaan air bersih pada indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan), telah dialokasikan anggaran dalam kegiatan;


104 1) Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.3.306.364.000,- terealisasi sebesar 72,00% atau Rp.2.380.582.080,2) Peningkatan kapasitas pelayanan PDAM Tirta Kepri, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.1.207.696.000,- terealisasi sebesar 66,07% atau Rp.798.045.516,3) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.5.755.303.000,- terealisasi sebesar 65,00% atau Rp.3.740.946.950,4) Penyediaan air bersih/air minum, dukungan dana yang disediakan sebesar Rp.2.470.000.000,- terealisasi sebesar 65,00% atau Rp.1.605.500.000,-. Dari total anggaran yang tersedia dalam mendukung capaian kinerja sasaran ke dua puluh delapan berjumlah Rp. 12.739.363.000,sampai akhir tahun 2014 dapat diserap sebesar Rp.8.525.074.546,- atau persentase serapan anggaran sebesar 66,91%, sehingga terdapat sisa anggaran sebagai silva sebesar Rp.4.214.288.454,- sisa anggaran tersebut merupakan penghematan pada sasaran ke dua puluh delapan yang dikembalikan ke kas daerah. Kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 kinerjanya meningkat cukup signifikan yakni sebesar 74,67%, perbandingannya sebagaimana pada tabel dibawah ini: Tabel 3.65 Perbandingan pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan air bersih No

Indikator Kinerja

1

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)

Sasaran

29

Target 2013 2014

Capaian 2013 2014

6,25%

5,75

6,25%

Meningkatkan panjang jaringan jalan


7,57

105 Untuk mencapai sasaran ke dua puluh sembilan Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum telah metapkan indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya 50 km, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.66 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatkan panjang jaringan jalan No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya

50 km

40 km

80,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran

meningkatkan

panjang jaringan jalan, dapat diukur bahwa indikator kinerja Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya terealisasi capaiannya 80,00% dari target sepanjang 50 km, sehingga capaian kinerja sasaran ke dua puluh sembilan masuk dalam kategori baik. Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan

kelasnya

ini

terjadi

kenaikan

sebesar

37,5%

jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 25 km atau 100% dari target pada tahun bersangkutan sepanjang 25 km. Jumlah panjang yang ditingkatkan kelasnya pada tahun 2014 di Provinsi Kepri per kabupaten/kota sebagai berikut; Kabupaten/Kota

Jumlah Pjg. jalan yang di tingkatkan (meter)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5,400 6,085 7,100 5,389 8,800 2,000 5,226 40,000

Tanjungpinang Bintan Karimun Lingga Batam Kp. Anambas Natuna Total


Jumlah anggaran yang tersedia (Rp.) 4.345.455.000,5.060.000.000,13.705.772.663,14.913.664.216,38.569.707.000,4.603.552.000,26.897.386.000,108.095.536.879,-

Realisasi anggaran (Rp)

3.954.798.595,4.531.736.000,12.348.901.169,13.745.924.307,36.429.088.261,3.810.820.345,20.710.987.220,95.532.255.897,-

(%) realisasi

91,00 89,56 90,09 92,16 94,44 82,77 77,00 88,37

106 Kemudian pada tahun 2010 – 2012 jumlah panjang jalan provinsi 679,49 km terjadi kenaikan sebesar 76,33% jika dibandingkan dengan jumlah panjang jalan provinsi pada tahun 2013-2014 sepanjang 890,11 km, jumlah panjang jalan provinsi ini sudah termasuk jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya pada tahun 2013 dan 2014. Secara eksplisit kondisi jalan provinsi dalam kondisi baik, sedang dan rusak per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Untuk melihat kondisi jalan provinsi tahun 2014 dalam satuan kilometer dan persentase dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.67 Persentase kondisi jalan provinsi tahun 2014 per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau No 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota Tanjungpinang Bintan Batam Karimun Lingga Natuna Kepulauan Anambas

Sasaran

30

Kondisi jalan (%) Baik Sedang Rusak 86,48 9,68 3,84 80,31 17,32 2,37 80,54 15,02 4,44 78,88 11,48 9,64 64,20 26,41 9,39 54,03 19,32 26,65 55,11 28,19 16,7

Panjang Jalan (km) 62,43 179,47 126,33 128,53 192,75 106,60 94,00

Tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime

Untuk mencapai sasaran ke tigapuluh telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah pelabuhan laut utama pada tahun 2014 di targetkan jumlah pelabuhan laut utama yang harus dibangun sebanyak 6 unit pelabuhan, evaluasi

kinerjanya sasaran ke

tuga puluh satu sebagai mana pada tabel berikut. Tabel 3.68 Evaluasi pencapaian sasaran tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime)


107 No 1

Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan laut utama

Target 6

Realisasi 5

% 83,33

Pelabuhan diartikan mempunyai fungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan

dan

pengusahaan

yang

digunakan

tempat

kapal

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang. Kepulauan Riau adalah merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan hanya sebagian kecil daratan, hal ini yang menjadi perhatian besar provinsi Kepri untuk membangun sarana perhubungan laut, melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dapat dilihat hasil evaluasi terhadap sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tahun 2014 yaitu tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama (hub ports berstandar internasional untuk mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime). Dari hasil evaluasi pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerjanya terealisasi sebesar 83,33% dari target 6 unit pelabuhan yang ditargetkan, 5 (lima) unit pelabuhan yang dibangun pada tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepri adalah; (1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pembangunan Dermaga Apung di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, pembangunan pelabuhan tersebut menggunakan APBD Kepri tahun 2014 sebesar Rp.2.630.000.000,-, realisasi keuangan Rp.2.306.209.400,- atau 87,69%. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sijantung di Kota Batam, jumlah anggaran yang tersedia Rp.10.300.000.000,- realisasi keuangan Rp.3.467.598.380,- atau 33,66%. Pembangunan Dermaga Cempa di Kabupaten Lingga, anggaran yang disediakan untuk pembangunan Dermaga Cempa sebesar Rp.2.060.000.000,- realisasi keuangan Rp.1.584.878.600,- atau 76,93%. Pembangunan Dermaga Apung di Benan Kabupaten Lingga, anggaran yang disediakan untuk pembangunan Dermaga Apung sebesar Rp.2.650.000.000,- realisasi keuangan Rp.2.587.377.080,atau 97,63% dan Pembangunan Terminal Penumpang di Pelabuhan Durai Kabupaten Karimun, anggaran yang disediakan untuk pembangunan Terminal


108 Penumpang sebesar Rp.1.015.475.000,Rp.989.232.250,- atau 97,42%.

realisasi

keuangan

Dari jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan lima unit pelabuhan sebesar Rp.18.655.475.000,- terealisasi Rp.10.935.295.710,atau 58,61%. Secara fisik realisasinya 100%, kecuali pembangunan fasilitas pelabuhan sijantung fisiknya terealisasi 84,22%. Dari anggaran tersebut terjadi penghematan keuangan sebesar 41,39%. Hasil capaian kinerja diatas bahwa sasaran tersedianya pelabuhanpelabuhan

utama

(hub

ports

berstandar

mengoptimalkan peluang jasa-jasa maritime)

internasional

untuk

masuk dalam kategori

sangat baik. Jika dilihat kinerja jumlah pelabuhan laut utama di Provinsi Kepri pada tiga tahun terakhir, kinerjanya terjadi peningkatan meskipun dua

tahun

terakhir

capaiannya

relative

sama

secara

kuantitas,

perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.69 Perbandingan target dan pencapaian jumlah pelabuhan utama di Provinsi Kep Riau Tahun 2012 s.d 2014 No 1

Indikator Kinerja Target jumlah pelabuhan laut utama Capaian % capaian thd target

Sasaran

31

2012 5 2 40,00

Tahun 2013 6 2 33,33

2014 6 5 83,33

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap internet

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh satu telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu rasio wartel/warnet terhadap penduduk

ditargetkan sebesar 1,60%, evaluasi

kinerjanya sebagai

berikut. Tabel 3.70 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap internet


109 No 1

Indikator Kinerja Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk

Target 1,60

Realisasi 0,025

% 1,56

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja rasio wartel/warnet terhadap penduduk capaian kinerjanya masuk dalam kategori kurang dengan tingkat pencapaian 1,56%. Pada tahun 2014 realisasi dilapangan terdapat 319 warnet yang tersebar pada 7 kabupaten/kota, sedangkan jumlah penduduk Kepri diperkirakan 2 juta jiwa, sehingga capaian kinerjanya sebesar sangat rendah. Disisi lain dengan berkembangnya teknologi komunikasi semakin maju membuat warnet/wartel tidak terdorong untuk tumbuh, namun capaian ini jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap internet adalah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pelayanan komunikasi dan informasi, jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.300.000.000,- pada akhir tahun 2014 serapan anggaran sebesar 99,69% atau Rp.299.070.536,-. Dari pelaksanaan

kegiatan

tersebut

terdapat

sisa

anggaran

sebesar

Rp.929.464,- dan dikembalikan ke kas daerah, sekaligus merupakan penghematan dari penggunaan anggaran pada sasaran diatas. Berikut

kinerja

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

internet

perkembangannya pada dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.71 Target dan pencapaian meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap internet di Provinsi Kep Riau Tahun 2013 s.d 2014 No 1

Indikator Kinerja Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk


Target 2013 2014 2,00 1,60

Capaian 2013 2014 0,015 0,025 (0,75%) (1,56%)

110 Sasaran 32

Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh dua telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif ditargetkan sebesar 14,00% ,evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.72 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan No 1

Indikator Kinerja Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif

Target 14,00

Realisasi 13,33

% 95,21

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif, capaian kinerjanya

di kategorikan sangat baik

dengan tingkat pencapaian 95,21% dari target yang ditetapkan 14,00%. Jumlah perempuan dilembaga legislative tersebut berdasarkan hasil Pemilu 2014 terdapat 6 orang anggota DPRD (perempuan) dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Kepri. Jumlah kesertaan perempuan dilembaga legislative ini persentase sama jika dibandingkan dengan capaian hasil Pemilu tahun 2009 sebanyak 6 orang anggota legislative perempuan dari jumlah anggota DPRD Provinsi sebanyak 45 orang.

Perbandingan pencapaian kinerja

sasaran

partisipasi

meningkatnya

tingkat

perempuan

dalam

pembangunan dua periode Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepri sebagaimana pada tabel dibawah ini; Tabel 3.73 Perbandingan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2014


111 No

Indikator Kinerja

1

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif

Untuk

mencapai sasaran

Target 2009 2014 13,00 14,00

Realisasi (%) 2009 2014 13,33 13,33 (102,53) (95,21)

“meningkatnya tingkat partisipasi

perempuan dalam pembangunan” Pemprov Kepri melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak telah menganggarkan dana sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan dalam menunjang sasaran diatas, yakni pada kegiatan Capacity Building bagi organisasi perempuan. Pada tahun 2014 terealisasi Rp.98.831.800,- atau 98,83%. Sasaran

33

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG)

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh tiga telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IDG) ditargetkan sebesar 62,00%, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.74 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) No 1

Indikator Kinerja Indeks pembangunan Gender (IDG)

Target 62,00%

Realisasi 60,79

% 98,05

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja Indeks pembangunan Gender (IDG) capaian kinerjanya kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian 98,05% dari target yang ditetapkan 62,00%. Indek pembangunan Gender ini mengalami peningkatan sebesar 0,28% jika dibandingkan tahun 2013. Tabel 3.75 Perbandingan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Provinsi Kepri tahun 2012 – 2014 No

Indikator Kinerja

1

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif


Target 2013 2014 62,00 62,00

Realisasi % 2013 2014 60,62 60,79 (97,77) (98,05)

(%)Naik/ (Turun) 0,28

112 Sasaran

34

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh empat telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) ditargetkan sebesar 64,69 evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.76 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) No 1

Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Target 64,69

Realisasi 66,27

% 102,44

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) capaian

kinerjanya

kategori sangat baik dengan tingkat

pencapaian sebesar 102,44% dari target yang ditetapkan 64,69%. Indek Pemberdayaan Gender ini merupakan angka komulatif dari tahun sebelumnya. Optimalnya capaian kinerja IDG dan IPG didukung program/kegiatan; (1) Survei IDG dan IPG, anggaran yang disediakan sebesar Rp.125.000.000,- realisasi keuangan Rp.125.000.000,- atau (100,00%). Pelaksanaan survey dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. (2) Advokasi penerapan PUG di dunia usaha, anggaran yang disediakan sebesar Rp.150.000.000,- realisasi keuangan Rp.148.982.600,- atau (99,32%). (3) Monev pelaksanaan PUG di kabupaten/kota Prov Kepri, anggaran yang disediakan sebesar Rp.160.785.000,realisasi keuangan Rp.159.094.060,- atau (98,95%). Dari total anggaran yang tersedia dalam mendukung capaian sasaran ke tiga puluh empat berjumlah Rp. 435.785.000,- sampai akhir tahun 2014 dapat diserap sebesar Rp.433.076.660,- atau persentase serapan anggaran sebesar 99,37%, sehingga terdapat sisa anggaran sebagai silva sebesar Rp.2.708.660,-. Sisa anggaran tersebut merupakan


113 penghematan pada sasaran ke tiga puluh empat yang dikembalikan ke kas daerah. Untuk melihat perkembangan kinerja Indeks pemberdayaan Gender (IPG) dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.77 Perbandingan pencapaian kinerja terhadap target Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Provinsi Kepri tahun 2012 – 2014 No 1

Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

2012 63,4

Target 2013 2014 64,69 64,69

Realisasi % 2012 2013 2014 64,69 65,62 65,61 (102,03) (101,43) (101,41)

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tabel diatas jika dibandingkan pada tiga tahun terakhir realisasi capaian targetnya relative sama, dengan demikian kinerja ini dapat dikatakan baik, karena pemenuhan targetnya dari tahun 2012 sampai tahun 2014 diatas target. Sasaran

35

Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh lima telah ditetapkan satu indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis 13.150 ha pada tahun 2014, evaluasi kinerjanya sebagai mana pada tabel berikut. Tabel 3.78 Evaluasi pencapaian sasaran bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis rata-rata No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

13.150

2.047

15,56

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja rehabilitasi hutan dan lahan kritis realisasi capaian kinerjanya sebesar 15,56% atau 2.047 ha, capaian


114 sasaran bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis ratarata masih jauh dari target yang ditetapkan, oleh karena itu Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Peternakan Provinsi Kepri

perlu lebih

maksimal dalam mencapai target yang ditetapkan, karena kinerja masih termasuk dalam kategori kurang. Berikutnya bahwa luas hutan/lahan kritis di Provinsi Kepri tahun 2014 per kabupaten/kota berjumlah 212.316 ha yang telah di rehabilitasi seluas 13.128 ha, luas ini sudah termasuk capaian sasaran ke tiga puluh lima seluas 2.047 ha. Dengan demikian masih terdapat 93,82% hutan/lahan kritis yang perlu di rehabilitasi. Luas hutan/lahan kritis di Provinsi Kepri masih tersisa 199.376 ha atau 19,55% Jika dibandingkan dengan luas hutan di Provinsi Kepri seluas 1.019.467 ha. Berikut luas hutan/lahan kritis per kabupaten/kota di Provinsi Kep Riau; Tabel. 3.79 Luas hutan/lahan kritis (Ha) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 No. Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5.

jlh. Hutan/ Lahan kritis

Bintan/Tanjungpinang Batam Karimun Lingga Natuna/Anambas Kepulauan Riau

76.989 18.557 76.845 8.303 31.810 212.361

jlh. Hutan/ lahan kritis di rehabilitasi 2.892 3.157 2.879 1.079 3.121 13.128

sisa hutan/ lahan kritis 74.097 15.400 73.966 7.224 28.689 199.376

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target rehabilitasi hutan dan lahan kritis karena dibukanya areal pertambangan yang luas tanpa ada tindakan penghijauan/reboisasi kembali. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya terus merehabilitasi lahan dan kawasan yang rusak akibat tindak illegal logging dan illegal mining yang dilakukan

oleh

perusahaan-perusahaan


swasta.

Namun

tindakan

115 rehabilitasi tersebut tidak sebanding dengan besaran luas yang rusak akibat aksi-aksi ilegal. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada sasaran bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2013 capaiannya jauh mengalami penurunan, jika tahun 2013 rehabilitasi hutan dan lahan kritis capaian kinerjanya 33,95% atau tercapai

4.125 hektar dari target 12.150 hektar, penurunan tersebut

sangat terlihat pada tahun 2014 yang capaian kinerjanya hanya 15,56% dari target sebesar 13.150 ha, penurunan capaian tersebut sebesar 18,39%. Untuk itu pemerintah daerah tetap berusaha menekan luas lahan/hutan kritis dengan mengalokasikan dana untuk melakukan rehabilitasi pada tahun 2014 dalam kegiatan; 1) Pengembangan kebun pembibitan tanaman hutan, dana tersedia sebesar Rp.1.200.000.000,- realisasi keuangan Rp.1.149.295.186,- atau (95,77%). 2) Pengawasan peredaran hasil hutan serta pengamanan kawasan hutan, dana tersedia sebesar Rp.430.000.000,- realisasi keuangan Rp.424.714.797,- atau (98,77%). 3) Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi, dana tersedia sebesar Rp.435.000.000,- realisasi keuangan Rp.411.333.950,- atau (94,56%). Dari total anggaran yang tersedia dalam mendukung capaian sasaran ke tiga puluh lima berjumlah Rp. 2.065.000.000,- sampai akhir tahun 2014 dapat diserap sebesar Rp.1.985.343.933,- atau persentase serapan anggaran sebesar 96,14%, sehingga terdapat sisa anggaran sebagai silva sebesar Rp.79.656.067,-. Sisa anggaran tersebut merupakan penghematan pada sasaran ke tiga puluh lima yang dikembalikan ke kas daerah.

Sasaran 36

Berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh enam telah ditetapkan dua indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu (1) kerusakan kawasan hutan


116 (Kerusakan kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri) ditargetkan seluas 270.748,50 ha,

dan

(2) Kerusakan kawasan hutan

(penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 2010-2011) seluas 56.026,72 ha, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.80 Evaluasi pencapaian sasaran berkurangnya luas kawasan hutan yang rusak No 1

2

Indikator Kinerja Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Kerusakan kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri) Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (Penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 20102011)

Target 270,748.50

Realisasi 120.828,00

% 44,63

56,026.72

20.811,00

37,14

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran dari dua indikator kinerja yaitu kerusakan kawasan hutan (kerusakan kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri) dan kerusakan kawasan hutan (penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 20102011), dari dua indikator kinerja pada sasaran

berkurangnya luas

kawasan hutan yang rusak capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat baik, karena target kinerjanya terealisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan, artinya Kepulauan Riau dapat menekan kerusakan hutan berdasarkan peta TGHK Provinsi Kepri sebesar 44,63% dari target 270,748.50

ha

dan

37,14%

kerusakan

kawasan

hutan

(ha)

(Penghitungan kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri Tahun 2010-2011). Berikut perkembangan pencapaian sasaran kerusakan kawasan hutan berdasarkan Peta TGHK di Provinsi Kepri dalam 5 tahun terakhir sebagaimana pada tabel dibawah ini:


117 Tabel 3.81 Target dan pencapaian sasaran kerusakan kawasan hutan berdasarkan Peta TGHK dalam 5 tahun terakhir No 1

Indikator Sasaran Kerusakan Kawasan Hutan (ha) (kerusakan kawasan hutan berdasarkan Peta TGHK Provinsi Kepri)

Tahun

Target

Capaian

%

2010

254.749,00

254.749,00

100,00

2011

259.844,00

289.828,72

111,54

2012

265.040,90

276.894,90

104,47

2013

270.341,70

282.432,70

104,47

2014

270,748.50

120.828,00

43,82

Berikut perkembangan pencapaian sasaran kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi di Provinsi Kepri pada 5 tahun terakhir sebagaimana pada tabel dibawah ini; Tabel 3.82 Target dan pencapaian sasaran kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi dalam 5 tahun terakhir No

Indikator Sasaran

Tahun

Target

Capaian

%

1

Kerusakan kawasan hutan berdasarkan hasil pengajuan paduserasi Provinsi Kepri tahun 2010-2011

2010

97.826,72

97.826,72

100,00

2011

97.826,72

97.811,47

99,98

2012

81.326,72

81.326,72

100,00

2013

69.176,72

79.700,19

115,21

2014

56.026,72

20.811,00

37,14

Sasaran

37


Untuk mengukur meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah pengunjung /wisatawan pariwisata budaya, baik domestik maupun manca negara, pada tahun 2014 sasaran ke tiga puluh tujuh dapat


118 dicapai bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan, evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.83 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau No 1

Indikator Kinerja Jumlah pengunjung /wisatawan pariwisata budaya, baik domestik maupun manca negara

Target 1,9 Juta

Realisasi 1,973,425

% 103,86

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Jumlah pengunjung /wisatawan pariwisata budaya, baik domestik maupun manca negara

capaian

kinerjanya sebesar 103,86% atau 1,973,425 wisatawan dari target 1,9 juta wisatawan, sehingga capaian kinerja meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 adalah optimal dan dikategorikan sangat baik. Optimalnya capaian kinerja sasaran ke tiga puluh tujuh tentunya tidak terlepas dari upaya bahwa Kepulauan Riau mencanangkan sebagai daerah tujuan wisata, berikut disampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kepulauan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel dibawah ini: Tabel 3.84 Perbandingan pencapaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kepri tahun 2012 s.d 2014 No 1

Indikator Kinerja Jumlah pengunjung /wisatawan pariwisata budaya, baik domestik maupun manca negara

Capaian Tahun 2012 2013 2014 1.767.439 1.859.066 1,973,425

Tabel diatas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan di Kepulauan Riau cenderung meningkat setiap tahun, keberhasilan capaian tersebut dibarengi dengan tingginya komitmen Provinsi Kepri dalam


119 memasarkan dan melakukan berbagai terobosan wisata baik domistik maupun manca negara. Program

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

sasaran

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau; 1. Promosi pariwisata di luar negeri. Promosi pariwisata adalah

salah satu usaha untuk menarik minat

wisatawan manca negara serta investor agar

mau berinvestasi di

Provinsi Kepulauan di bidang Pariwisata. Kegiatan promosi dilakukan melalui temu bisnis promosi Wonderful Kepri ke Singapura dan Cina. 2. Pengadaan direktori pariwisata. Direktori pariwisata yaitu kegiatan penyediaan produkproduk promosi pariwisata yang

digunakan

sebagai

bahan

untuk

penyebaran

informasi

kepariwisataan baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Provinsi Kepulauan Riau siap mempromosikan potensi kepariwisataan Kepri dengan Logo dan Slogan yang baru, yakni Wonderful Kepri. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyelaraskan semangat promosi pariwisata dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yakni Wonderful Indonesia. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah mengemas segala potensi unggulan pariwisata Kepri ke dalam masing-masing Wonderful, yakni mulai dari Wonderful Nature hingga Wonderful Culinary.


120 3. Kampanye Wonderfull Kepri. Dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan salah satu upaya

yang

dilakukan

adalah

dengan

mensukseskan

dan

memberikan dukungan pada event-event pariwisata yang diadakan di kabupaten/kota

di Kepulauan Riau, Dengan mengedepankan

wonderful event sebagai kegiatan utama di tahun 2014. Event yang dilaksanakan antara lain a) pemberian bantuan tim kesenian untuk acara-acara seremonial dalam rangka merperkenalkan budaya yang menunjang pariwisata b) pemberian bantuan dalam bentuk pakaian dan kelengkapan lainnya c) pemberian bantuan event- event pariwisata kepada kabupaten/ kota pada event tertentu. 4. Operasional

Website

dan

Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepariwisataan. 5. Kepri Fashion Week. Adalah trobosan yang

dilakukan untuk mendorong

pengembangan sektor kepariwisataan. HUT Kota Batam merupakan momentum di selenggarakan KFW 2014. Tujuan dilaksanakan kegiatan Kepri Fashion Week ini adalah untuk a) mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis budaya Indonesia, b) menciptakan ajang pertukaran pengetahuan, pengalaman, informasi,

konsultasi,

edukasi, promosi, dan transaksi produk budaya Indonesia c) mengembangkan minat masyarakat Kepulauan Riau untuk terlibat bekarya dalam dunia usaha dan industri kepariwisataan dan d) untuk BAB III Akuntabilitas Kinerja

121 menarik wisatawan/pengunjung di luar pelaku bisnis fashion. 6. Penyelenggaraan Asean Jazz Festival. Pelaksanaan Asean Jazz telah menjadi annual event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Pelaksanaan Asean Jazz tahun 2014 adalah pelaksananan yang ke enam dan dilaksanakan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 7. Tour De Bintan Kepulauan Riau. Event Tour de Bintan

Kepri

merupakan event olah raga tahunan bertaraf internasional yang digelar di Bintan. Gaung kompetisi yang masuk dalam kategori competitive cyclists ini sejak lama sudah sangat dikenal di tingkat regional. Tour de Bintan 2014 etapenya berbeda dari tahun- tahun sebelumnya, yang selama ini berada di Pulau Bintan saja pada tahun 2014 mengambil lokasi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. 8. Kepri Fashion Carnival. Kepulauan Riau telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi baru yaitu Destinasi Karnaval di Indonesia, pada tahun 2014 ini Dinas Pariwisata menyelnggarakan Kepri Carnival yang pelaksanaannya didukung

oleh Jember Fashion Carnival. Kegiatan pendahuluan

sebelum pelaksanaan Carnival terlebih dahulu diadakan workshop dan berpartisapasi langsung pada pelaksanaan WACI (wonderful Archipelago Carnival Indonesia) di Kota Jember. Event carnival ini BAB III Akuntabilitas Kinerja

122 diharapkan

menjadi

annual

event

untuk

menarik

kunjungan

wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara. Untuk pencapaian sasaran ke tiga puluh tujuh yakni jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepri tidak hanya tingginya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepri, tetapi juga dibarengi dengan dukungan terhadap pembiayaan untuk suksesnya capaian sasaran tersebut. Berikut dukungan pembiayaan yang dituangkan dalam kegiatan untuk pencapaian sasaran diatas sebagai berikut: 1) Promosi pariwisata di luar negeri, dukungan danya tersedia Rp. 800.000.000,- serapan anggaran Rp.727.792.610,- persentase serapan anggaran 90,97% 2) Pengadaan direktori pariwisata, dukungan dana yang tersedia Rp. 1.000.000.000,- serapan anggaran Rp.981.971.080,- persentase serapan anggaran 98,19% 3) Kampanye wonderfull Kepri, dukungan dana yang tersedia Rp. 1.600.000.000,- serapan anggaran Rp. 1.449.839.590,- persentase serapan anggaran 90,61% 4) Operasional website dan pengembangan System Informasi Kepariwisataan, dukungan dana yang tersedia Rp.200.000.000,serapan anggaran Rp.198.206.600,- persentase serapan anggaran 99,10% 5) Kepri fasion week, dukungan dana yang tersedia Rp.300.000.000,serapan anggaran Rp.294.538.000,- persentase serapan anggaran 98,18% 6) Asean Jazz Festival, dukungan dana yang tersedia Rp.200.000.000,serapan anggaran Rp.184.723.900,- persentase serapananggaran 92,36% 7) Tour de Bintan Kepulauan Riau, dukungan dana yang tersedia Rp.1.300.000.000,- serapan anggaran Rp.1.187.293.350,- persentase serapan anggaran 98,94% 8) Kepri fashion carnival, dukungan dana yang tersedia Rp.1.586.853.400,- serapan anggaran Rp.1.556.797.740,- persentase serapan anggaran 98,11%. Keberhasilan pencapaian sasaran ke tiga puluh tujuh diatas didukung oleh delapan kegiatan dengan total dukungan dana sebesar Rp. 6.986.835.400,- sampai akhir tahun 2014 realisasi 94,19% atau Rp.


123 6.581.162.870,-,

dengan

demikian

terjadi

sisa

anggaran

sebesar

Rp.405.672.530,- sebagai silva yang dikembalikan ke kas daerah. Sisa anggaran tersebut merupakan penghematan dari sasaran ke tiga puluh tujuh. Sasaran

38


Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh delapan telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan ditargetkan sebanyak 2 objek wisata yang dibangun, evaluasi kinerjanyasebagai berikut. Tabel 3.85 Evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing No 1

Indikator Kinerja Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan

Target

Realisasi

%

2 objek

2 obyek

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran capaian indikator kinerja Jumlah pembangunan objek wisata yang

berkelanjutan

capaian

targetnya

100,00%

yakni

dengan

dibangunnya 2 objek wisata pada tahun 2014. Dengan demikian capaian kinerja sasaran Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan adalah optimal dan masuk dalam kategori sangat baik. Jumlah pembangunan objek wisata pada tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau adalah : 1. Pemeliharaan Pelabuhan Penyengat. adalah Kegiatan pemeliharaan pelabuhan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun tahun 2008 sampai tahun 2014 baik melalui dana

APBD

maupun

APBN.

Pembangunan

difokuskan

pada

pemeliharan batu sikat di sepanjang koridor pelabuhan Penyengat.


124 Dengan demikian diharapkan akan menambah daya tarik wisata dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung objek wisata pulau Penyengat. 2. Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) kabupaten/ kota. Pembangun an HOMESTAY bertujuan untuk mengembang kan pendapatan

masyarakat

batasan-batasan

dari

setempat

dengan

tetap

menerapkan

konsep

pengembangan

ekowisata,

pembangunan sarana akomodasi ini merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan, selain itu bila homestay ini dikelola dengan professional akan menjadi nilai tambah tersendiri yang bias memberikan dampak positif pada pelaksanaan pemasaran wisata di daerah. Pada tahun 2014

telah

dibangun 4 unit home stay sebagai pilot project di Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten/Kota, yaitu 2 unit di Pulau Buru Kabupaten Karimun dan 2 unit di Pulau Benan Kabupaten Lingga. Untuk

mencapai

sasaran

ke

tiga

puluh

delapan

yakni

terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan pembiayaan untuk mendukung capaian kinerja sasaran tersebut diatas melalui dua kegiatan pokok yaitu;


125 1) Pemeliharaan Pelabuhan Penyengat, pemerintah menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- sampai pada akhir tahun 2014 serapan anggarannya sebesar Rp.99.164.000,persentase serapannya 99,16% dan; 2) Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) kabupaten/kota total anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.300.000.000,- dengan kemampuan serapan anggaran sebesar Rp.1.274.710.050,- atau 98,05%. Dari total anggaran yang tersedia untuk mendukung capaian sasaran ke tiga puluh delapan sebesar Rp. 1.400.000.000,- sampai akhir tahun 2014 terealisasi 98,13% atau Rp.1.373.874.050,-, dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.26.125.950,- sisa tersebut merupakan penghematan anggaran pada sasaran ke tiga puluh delapan dan distor ke kas daerah. Perkembangan capaian kinerja

Jumlah pembangunan objek

wisata yang berkelanjutan di Provinsi Kepri dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.86 Perkembangan capaian kinerja Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan di Provinsi Kepri tahun 2011 s.d 2014 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah pembangunan objek wisata yang berkelanjutan

Sasaran

39

Capaian Tahun 2011 7

2012 2

2013 6

2014 2

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat

Untuk mencapai sasaran ke tiga puluh sembilan telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Jumlah event budaya skala local, regional dan nasional, berikut disampaikan hasil evaluasi kinerjanya sebagai berikut. Tabel 3.87 Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat


126 No 1

Indikator Kinerja Jumlah event budaya skala local, regional dan nasional

Target 8

Realisasi 3

% 37,5

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari 8 target jumlah event budaya pertahun sampai akhir tahun 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri hanya dapat merealisasikan targetnya sebesar 37,5% atau 3 event budaya, sehingga capaian kinerja diatas masuk dalam kategori cukup. Program pendukung pencapaian sasaran meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat adalah a) kegiatan tari persembahan dan tari massal pada acara MTQ nasional ke 25 di Batam Kepulauan Riau melibatkan 1,348 siswa/i SD, SMP dan SLTA b) kegiatan malam apresiasi puisi, yang bertujuan meningkatkan minat dan kemampuan para sastrawan yang diikuti 30 orang sastrawan dan c) pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dalam bentuk kegiatan Parade Tari Daerah dan Nusantara yang diikuti 12 tim sanggar dari kabupaten/kota. Keluar sebagai pemenang yaitu Sanggar Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Natuna yang mewakili Provinsi Kepri pada parade nusantara tahun 2014 di Jakarta. Capaian kinerja sasaran meningkatnya apresiasi dan kreativitas berkesenian dan kebudayaan masyarakat ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 secara kuantitas terjadi penurunan sebesar 50,00% atau 3 (tiga) event dari 6 (enam) event, namun jika dilihat secara kualitas capaian tahun 2014 semakin membaik karena 3 event pada tahun 2014 skalanya nasional, yakni event MTQ ke 25 nasional di Batam (Kepri).

Sasaran

40

Pengelolaan keuangan daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian


127 Untuk mencapai sasaran ke empat puluh telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai yaitu opini BPK, evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel dibawah ini; Tabel 3.88 Evaluasi pencapaian sasaran pengelolaan keuangan daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian No 1

Indikator Kinerja Opini BPK

Inspektorat

Target WTP

Provinsi

Kepulauan

Realisasi WTP

Riau

% 100,00

mempunyai

fungsi

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2014 meliputi kegiatan utama pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan regular SKPD dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau serta pemeriksaan khusus, kegiatan evaluasi, kegiatan

monitoring/

pemantauan,

kegiatan

reviu

dan

kegiatan

koordinas serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2 Tahun

2014

tentang

Kebijakan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. Dari tabel diatas bahwa kinerja Opini BPK pada tahun 2014 tercapai, dengan demikian capaian kinerja tersebut di kategorikan sangat baik, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 1.A/LHP/XVIII.TJP/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini WTP tersebut merupakan Opini yang

diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk keempat kalinya. Hal


128 ini menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Realisasi Anggaran serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 40 sasaran strategis dan 53 indikator kinerja. Berdasarkan capaian dari sasaran dan indikator kinerja tersebut terdapat 39 (tiga puluh sembilan) indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja kategori sangat baik, 3 (tiga) indikator kinerja memiliki capaian kategori baik, 2 (dua) indikator kinerja capaian kinerja kategori cukup baik,

1 (satu)

indikator kinerja dikategorikan cukup dan 8 (delapan) indikator berada pada kategori kurang.


129


IKHTISAR EKSEKUTIF. xiii

Recommend Documents