Sekretariat Jenderal. Ikhtisar Eksekutif

Sekretariat Jenderal

Ikhtisar Eksekutif Peraturan Presiden RI Nomor 9 dan 10 tahun 2005, menetapkan bahwa Sekretariat Jenderal merupakan unit kerja Eselon I di lingkup Departemen Pertanian, mempunyai tugas: melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi: (i) Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Kementerian Pertanian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat, (ii) Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian. Sekretariat Jenderal membawahi beberapa unit kerja Eselon II yaitu, 5 (lima) Biro dan 4 (empat) Pusat yang terdiri dari: (i) Biro Perencanaan, (ii) Biro Organisasi dan Kepegawaian, (iii) Biro Keuangan dan Perlengkapan, (iv) Biro Hukum dan Humas, (v) Biro Kerjasama Luar Negeri, (vi) Pusat Data informasi Pertanian, (vii) Pusat Pembiayaan, (viii) Pusat Perizinan dan Investasi, dan (viii) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan: (i) penyusunan kebijakan dan perencanaan program pembangunan pertanian; (ii) penyusunan perencanaan anggaran pembangunan pertanian; (iii) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pertanian; (iv) pengelolaan urusan tata usaha, Menteri dan Pimpinan, serta penyiapan pembinaan dan pengelolaan kearsipan. Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, evaluasi dan penyempurnaan: (i) organisasi, pengembangan jabatan fungsional, serta budaya kerja; (ii) sistem dan prosedur kerja, tata hubungan kerja pusat dan daerah, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; (iii) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pegawai; (iv) melaksanakan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: melaksanakan urusan perbendaharaan, penataausahaan anggaran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, penyiapan pembinaan admnistrasi keuangan, dan pelaksanaan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak; (ii) melaksanakan verifikasi dan pembukuan anggaran, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan; (iii) melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan, pengadaan barang/jasa, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara; serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; (iv) melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: (i) melaksanakan penyiapan pembinaan, evaluasi, dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan; (ii) melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta bimbingan, ii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010


pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; (iii) melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan pertanian dan pengelolaan perpustakaan;(iv) melaksanakan urusan hubungan antar lembaga dan protokol, serta tata usaha dan rumah tangga Biro. Biro Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas: (i) melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika dan Pasifik; (ii) melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian dengan lembaga regional ASEAN dan non ASEAN, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; (iii) melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah serta pelaksanaan pelayanan dinas luar negeri; (iv) melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan dan pertanian. Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data informasi pertanian; Pusat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, kerjasama antar lembaga, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembiayaan pertanian; Pusat Perizinan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, rekomendasi teknis serta pelayanan investasi di bidang pertanian; Pusat Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman; Visi Sekretariat Jenderal adalah ”Menjadi lembaga yang mampu mengkoordinasikan dan mewujudkan sistem administrasi, manajemen dan pelayanan yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan pertanian dan kepemerintahan yang baik”. Untuk mewujudkan visi tersebut misinya dirumuskan sebagai berikut: 1) Menyusun kebijakan, program dan anggaran serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pertanian; 2) Menyusun kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian; 3) Menyusun kelembagaan dan tatalaksana birokrasi pertanian; 4) Menyusun peraturan perundangan dan hubungan kemasyarakatan pembangunan pertanian; 5) Menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian; 6) Menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Departemen Pertanian; 7) Menyusun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanian; 8) Menyusun dan mengembangkan sistem perlindungan varietas tanaman; 9) Menyusun dan mengembangkan sistem pembiayaan pembangunan pertanian; 10) Menyusun dan mengembangkan sistem pelayanan perizinan dan investasi. Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut, tujuan yang akan dicapai adalah: a) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pertanian dan ketatausahaan, b) Meningkatkan kualitas sistem organisasi dan pengelolaan kepegawaian, c) Meningkatkan ketertiban administrasi keuangan dan perlengkapan, d) Meningkatkan kontribusi KLN dalam pembangunan pertanian, e) Meningkatkan upaya iii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010


perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan di Indonesia, dan meningkatkan kinerja sistem informasi, pembiayaan dan perizinan serta investasi. Dalam tahun 2010 sasaran yang akan dicapai adalah: (i) Tersusunnya kebijakan, program, sistem, dan model pembangunan pertanian; (ii) Terjalinnya kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian; (iii) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi yang professional, efektif dan efisien; (iv) Terselenggaranya tugas dan fungsi organisasi lingkup Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien; (v) Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien; (vi) Tersedianya produk-produk hukum di bidang pertanian; (vii) Terselenggaranya tertib administrasi keuangan dan perlengkapan; (viii) Tersedia dan termanfaatkannya sistem dan jaringan informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholders; (ix) Tersedianya sistem perlindungan VT dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) varietas tanaman; (x) Terselenggaranya sistem perizinan dan investasi secara efektif dan efisien; (xi) Tersedianya sumber pembiayaan pembangunan pertanian. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005, pelaksanaannya diwadahi dalam Program Penyelenggaraan Kepemimpinan dan Kepemerintahan. Operasionalisasi dari pelaksanaan program tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub program kerja yaitu: (1) Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi Bidang Perencanaan dan Ketatausahaan, (2) Sub Program Kerja dan Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian, (3) Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi Bidang Keuangan dan Perlengkapan, (4) Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi di bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, (5) Sub Program Kerja Pembinaan dan Koordinasi Bidang Kerjasama Luar Negeri, (6) Sub Program Kerja Pembinaan dan Pelayanan Penyiapan Data dan Informasi Pertanian, (7) Sub Program Kerja Pembinaan dan Pelayanan Bidang Pembiayaan Pertanian, (8) Sub Program Kerja Pembinaan dan Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman, (9) Sub Program Kerja dan Pelayanan Perizinan dan Investasi Pertanian. Pada tahun 2010, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.475,669 milyar yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.251,192,- miliar atau 84,79%. Dari realisasi anggaran tersebut telah terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 224,477 miliar atau 17,94%. Terutama pada pos anggaran untuk kegiatan Atase Pertanian Roma, Atase Pertanian Brussel, Atase Pertanian Tokyo, Atase Pertanian Washington, Pusat Perizinan dan Investasi, dan Pusat Data dan Informasi Pertanian serta Biro Hukum Humas dengan realisasi anggaran dibawah 80%. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, Bidang Perencanaan dan Ketatausahaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian sebesar 100%. Dalam penataan organisasi UPT Departemen Pertanian nilai capaiannya telah terealisasi 100%. Kegiatan Pelayanan Kesehatan dengan capaian 100% yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Kementerian Pertanian ke depan dilakukan penyusunan usulan reformasi birokrasi dan saat ini sedang dalam proses. iv Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010


Di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan capaiannya sebesar 100% yang meliputi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan anggaran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR); verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan penataan aset-aset milik negara. Di bidang pelayanan penyiapan legislasi dan hubungan masyarakat capaiannya sebesar 100% berupa penyiapan produk-produk hukum di bidang pertanian dan pelayanan kerjasama antar lembaga serta fasilitasi konperensi pers. Kerjasama Luar Negeri capaianya sebesar 100% berupa: kerjasama di bidang pertanian melalui kerangka kerjasama bilateral, regional, multilateral dan PBB untuk pangan dan pertanian, peningkatan kerjasama Bilateral, dan pelaksanaan sidang-sidang internasional. Di bidang penyediaan data dan informasi pertanian capaiannya sebesar 100% dengan kegiatan antara lain: pengembangan statistik pertanian, pengembangan sistem informasi, pelatihan statistik dan komputer. Di bidang pembiayaan pertanian capaiannya sebesar 100% berupa: penyusunan kebijakan pembiayaan agribisnis, akselerasi penyaluran KUR, KKP-E, dan PUAP. Di bidang Perizinan dan Investasi hasil capaiannya sebesar 100% berupa: penyusunan pedoman perizinan & investasi, penyusunan bahan promosi & profil peluang dan potensi investasi, pengembangan jaringan sistem pelayanan, penyusunan MRL, BLM untuk keringanan investasi. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman capaiannya sebesar 100% berupa: pembinaan SDM, penyediaan sarana dan prasarana PVT, pembangunan SDJI, pencatatan Daftar Umum dan penerbitan Berita Resmi PVT, penyiapan tata cara dan terlaksananya pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran varietas tanaman, pemeriksaan uji substansi dan pemberian sertifikat. Hasil evaluasi kinerja pada sub-sub program kerja adalah sebagai berikut: (i) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi di bidang perencanaan dan ketatausahaan nilai capaian sasarannya sebesar 100% dari target yang telah ditentukan dan sebagian besar dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang ditentukan; ii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi di bidang organisasi dan kepegawaian, nilai capaian sasaran sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target yang telah ditentukan, (iii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi di bidang keuangan dan perlengkapan, nilai capaian sasaran rata-rata sebesar 100%, hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatannya dapat diselesaikan dengan baik; (iv) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi di bidang hukum dan hubungan masyarakat, nilai capaian sasaran hampir semua terealisasi 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan; (v) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi di bidang kerjasama luar negeri, nilai capaian sasaran rata-rata 100%, (vi) Sub program pembinaan dan koordinasi di bidang data dan informasi pertanian, nilai capaian sasaran 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target; (vii) Sub program pembinaan dan koordinasi di bidang pembiayaan nilai capaian sasaran mencapai 100%; (viii) Sub program pembinaan dan koordinasi di bidang perizinan dan investasi nilai capaian sasaran mencapai 100 persen; (ix) Sub program pembinaan dan koordinasi bidang perlindungan varietas tanaman, nilai capaian sasaran sebesar 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

v


Beberapa capaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam manajemen pembangunan adalah: (i) buku Renstra Kementerian Pertanian 20102014, buku database pembangunan pertanian. (ii) dokumen produk hukum dalam bentuk UU, Peraturan, dan Keputusan Menteri Pertanian. (iii) penataan perbendaharaan keuangan dan PNBP, verifikasi dan akuntansi keuangan, pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). (iv) rekruitmen pegawai baru: (v) peningkatan hubungan kerjasama luar negeri; (vi) pelayanan Permohonan Hak PVT; dan (vii) pelayanan Pembiayaan Pertanian (KUR, PUAP, dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)


vi


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR TABEL

viii

I

II

III

IV

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

2

1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal

7

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

8

2.1 Rencana Stratejik

8

2.2 Penetapan Kinerja

9

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

12

3.1 Pengukuran Kinerja

12

3.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

17

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

26

3.4 Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran

27

3.5 Akuntabilitas Keuangan

31

PENUTUP

33

LAMPIRAN


viii


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

Halaman

1.

Strutur Organisasi

34

2.

Realisasi Anggaran

35

3.

Penetapan Kinerja (PK)

36

4.

Rencana Kinerja Tahunan

39

5.

Pengukuran Kinerja

43

6.

Data Kepegawaian Sekretariat Jenderal

47


viii


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Jenderal kepada Menteri Pertanian sesuai Inpres No.7 Tahun 1999. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun 2010 dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Buku ini berisi Visi, Misi, dan Tugas Pokok, Sasaran, Program, Kegiatan sesuai Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. Disamping itu juga berisi gambaran SDM, Anggaran dan capaian kinerja Sekretariat Jenderal 2010. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku laporan ini serta memberikan saran dan masukan diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga bermanfaat.

Jakarta, Februari 2011 Sekretaris Jenderal,

Hari Priyono NIP 19581214 198403 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis, b) merumuskan Visi, Misi, Faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan, c) merumuskan indikator Kinerja unit kerja instansinya dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isue-isue aktual dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, d) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama, e) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya, dan lebih luas lagi memperhatikan standar kinerja yang berlaku di Negara lain (internasional), dan f) melakukan evaluasi secara keseluruhan. Penerapan SAKIP tahun 2010 disamping merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Juga merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2010-2014 dan tahun transisi pelaksanaan Renstra Periode 2005-2009 ke Renstra 2010-2014. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrument utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai satu instrument utama dalam pembaharuan birokrasi di lingkungan Pemerintah. Karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat Jenderal, di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

1


Sekretariat Jenderal yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan bagi unit kerja di bawahnya dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Sekretariat Jenderal ini antara lain memuat visi, misi, analisis perkembangan strategik, tujuan dan sasaran, serta penjabaran program kerja setiap Biro dan Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal setiap tahun dalam periode pembangunan tahun 2010-2014.

1.2.

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 dan 10 tahun 2005, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dukungan administrasi Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1.

Koordinasi kegiatan Kementerian;

2.

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;

3.

Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian Lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan Lembaga lain yang terkait; dan

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) Biro dan 6 (enam) Pusat, dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian masing-masing Biro dan Pusat tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyampaian perumusan kebijakan dan perumusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, serta pengelolaan tata usaha dan pembinaan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Penyiapan perumusan kebijakan pembangunan pertanian;

(2)

Perencanaan program pembangunan pertanian;

(3)

Perencanaan anggaran;

(4)

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian;


2


2.

3.

(5)

Pengelolaan tata usaha Kementerian, Menteri, dan Pimpinan;

(6)

Pembinaan dan pengelolaan kearsipan;

(7)

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Pembinaan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;

(2)

Pembinaan, evaluasi dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, serta tata hubungan kerja pusat dan daerah;

(3)

Perencanaan dan pengembangan pegawai;

(4)

Pelaksanaan mutasi pegawai;

(5)


Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, pembinaan administrasi keuangan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan perlengkapan Kementerian, serta pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Pelaksanaan urusan perbendaharaan, dan penatausahaan anggaran, serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR);

(2)

Pembinaan administrasi keuangan;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);

(4)

Pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

(5)

Pelaksanaan verifikasi dan pembukuan anggaran, serta pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

(6)

Penyusunan laporan keuangan Kementerian;

(7)

Pembinaan penatausahaan, pengadaan barang/jasa, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;


3


(8)

Pelaksanaan penatausahaan, pengadaan barang/jasa, penghapusan, dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

(9)

Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal;

(10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 4.

5.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah perjanjian dan pemberian bantuan hukum, serta penyebarluasan informasi pembangunan pertanian, dan hubungan antar lembaga dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Pembinaan penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

(2)

Pelaksanaan evaluasi, penyusunan rencana dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

(3)

Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

(4)

Bimbingan, pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;

(5)

Pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan pertanian dan pengelolaan perpustakaan;

(6)

Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol;

(7)


Biro Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pertanian;

(2)

Penelaahan dan perumusan program kerjasama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral, regional dan multilateral, serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bidang pangan dan pertanian;

(3)

Pembinaan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pertanian;

(4)

Pembinaan Atase Pertanian;

(5)



4


6.

7.

8.

Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian;

(2)

Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman pangan dan peternakan;

(3)

Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura dan perkebunan;

(4)

Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, kerjasama antar lembaga, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program, pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial;

(2)

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kredit program, pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial;

(3)

Pelaksanaan kerjasama di bidang kredit program, pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial;

(4)

Pemberian bimbingan teknis di bidang kredit program, pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial;

(5)

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kredit program, pembiayaan syariah dan pembiayaan komersial;

(6)

Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga Pusat.

Pusat Perizinan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, rekomendasi teknis serta pelayanan investasi di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perizinan dan Investasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Penerimaan permohonan perizinan, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;

(2)

Analisis permohonan perizinan, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;


5


9.

(3)

Fasilitasi proses teknis permohonan perizinan, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;

(4)

Penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;

(5)

Penyiapan perumusan kebijakan investasi di bidang pertanian;

(6)

Analisis dan pemberian konsultasi investasi di bidang pertanian;

(7)

Evaluasi dan pemantauan kegiatan di bidang perizinan dan investasi;

(8)

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 401/Kpts/OT.210/6/2002) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Penerimaan pendaftaran hak PVT dan konsultan PVT;

(2)

Pemeriksaan substansi permohonan hak PVT;

(3)

Pemberian, penolakan permohonan, dan pembatalan hak PVT;

(4)

Pelayanan permohonan banding, konsultasi dan pertimbangan hukum PVT;

(5)

Pengelolaan data PVT;

(6)

Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat;

(7)

Pelaksanaan urusan tata usaha komisi PVT dan Komisi Banding;

(8)

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai beriut: (1)

Perumusan program perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

(2)

Pengelolaan sumberdaya perpustakaan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi;

(3)

Pembinaan Pertanian;

(4)

Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan lintas komoditas pertanian;

sumberdaya

perpustakaan


di

lingkungan

Kementerian

6


(5)

Penyebaran informasi teknologi dan hasil-hasil penelitian pertanian melalui pengembangan jaringan informasi dan promosi inovasi pertanian;

(6)

Pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka;

(7)

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

11. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

(2)

Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian;

(3)

Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian;

(4)

Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

(5)

Pelaksnaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

(6)

Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

(7)

Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 328/Kpts/OT.220/8/2005 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 329/Kpts/OT.220/8/2005, untuk Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, dan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, kewenangan pembinaannya telah dilimpahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembagan Pertanian.

1.3. Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2010 berjumlah 1.206 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 217 orang dan golongan III sebanyak 849 orang dan golongan IV sebanyak 134 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD sebanyak 5 orang, SLTP sebanyak 16 orang, SLTA sebanyak 495 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 59 orang, S1 sebanyak 449 orang, S2 sebanyak 169 orang, S3 sebanyak 13 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, untuk Biro Perencanaan jumlah pegawai sebanyak 174 orang, Biro Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

7


Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 215 orang, Biro Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 362 orang, Biro Hukum dan Humas sebanyak 113 orang, Biro Kerjasama Luar Negeri sebanyak 77 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak 118 orang, Pusat Pembiayaan Pertanian 48 orang, Pusat Perizinan dan Investasi 50 orang, dan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 49 orang. (Lampiran Tabel I.2).


8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Stratejik 2.1.1. Visi Visi Sekretariat Jenderal adalah Birokrasi sehat, berintegritas dan dinamis. 2.1.2. Misi Untuk mewujudkan hal tersebut, misi yang harus dilaksanakan, yaitu: 1.

Meningkatkan mutu pelayanan kepada aparatur dilingkup Departemen Pertanian dan kepada publik;

2.

Menyusun rumusan perencanaan, penganggaran dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian;

3.

Meningkatkan pelayanan organisasi dan kepegawaian Kementerian Pertanian;

4.

Menyusun rumusan peraturan perundangan dan meningkatkan pelayanan informasi publik;

5.

Melaksanakan dan menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan;

6.

Menyelenggarakan

urusan

ketatausahaan

dan

pelayanan

hubungan

masyarakat; 7.

Menyusun rumusan kebijakan kerjasama luar negeri pembangunan pertanian;

8.

Mengembangkan sistem informasi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;

9.

Mengembangkan sistem perlindungan varietas tanaman dan menyelenggarakan urusan perizinan pertanian.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal adalah: 1.

Melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk semua tahapan dalam siklus perencanaan dan antar pelaku pembangunan pertanian di Pusat dan daerah;

2.

Menata

organisasi

birokrasi

dan

mengelola

administrasi

kepegawaian

Kementerian Pertanian; Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

9


3.

Menyusun

peraturan

perundang-undangan

bidang

pertanian

dan

menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian kepada masyarakat luas; 4.

Mengelola administrasi keuangan dan perangkat perlengkapan Kementerian Pertanian;

5.

Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan mengembangkan pelayanan hubungan masyarakat;

6.

Mengembangkan kerjasama luar negeri bidang pertanian;

7.

Mengembangkan sistem informasi dan statistik pertanian;

8.

Mengembangkan sistem perlindungan varietas tanaman dan menyelenggarakan perizinan pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 1.

Tersusunnya kebijakan, program, sistem, dan model pembangunan pertanian.

2.

Terjalinnya kerjasama luar negeri yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian.

3.

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi yang professional, efektif dan efisien.

4.

Terselenggaranya tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien.

5.

Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.

6.

Tersedianya produk-produk hukum di bidang pertanian.

7.

Terselenggaranya tertib administrasi keuangan dan perlengkapan.

8.

Tersedia dan termanfaatkannya data dan sistem informasi pertanian melalui pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

9.

Tersedianya sistem perlindungan VT dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) varietas tanaman.

10. Terselenggaranya sistem perizinan dan investasi secara efektif dan efisien. 11. Tersedianya sumber pembiayaan pembangunan pertanian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah: membangun sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang sesuai dengan azas “good governance” termasuk didalammya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, demokratis, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

10


2.2.

Penetapan Kinerja (PK)

Tahun 2010 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Periode 2010-2014 dan tahun transisi pelaksanaan Renstra Periode 2005-2009 ke Renstra Periode 2010-2014. Pada tahun 2010 pelaksanaan program dan anggaran pembangunan pertanian mengacu pada Renstra 2005-2009, Sekretariat Jenderal tahun 2010 mengelola kegiatan yang dibiayai dari Program Kepemerintahan Yang Baik, dan Program Kesejahteraan Petani. Karena tahun 2010 merupakan tahun transisi, dimana Renstra Sekretariat Jenderal sudah ditetapkan pada tahun 2010, dan pada saat Renstra Sekretariat Jenderal 2010-2014 ditetapkan, DIPA tahun 2010 sudah terbit, dan bila mengacu kepada Renstra 2010-2014 Sekretariat Jenderal mengelola program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, maka penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal tahun 2010 masih mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal 2005-2009. Hal ini bisa dilaksanakan karena secara substansi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, kecuali pada nomenklatur dan pengelompokan kegiatan. Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/ Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2010. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2010 melaksanakan dua program utama: (1) program penerapan kepemerintahan yang baik dengan sub program pengelolaan gaji honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pelayanan publik dan birokrasi. (2) program peningkatan kesejahteraan petani terdiri dari: a) sub program koordinasi dan pembinaan bidang perencanaan, b) sub program koordinasi dan pembinaan bidang organisasi dan kepegawaian, c) sub program koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dan perlengkapan, d) sub program koordinasi dan pembinaan bidang hukum dan kehumasan, e) sub program koordinasi dan pembinaan bidang kerjasama luar negeri, f) sub program bidang pelayanan dan dan informasi pertanian, g) sub program bidang pelayanan pembiayaan pertanian, h) sub program bidang pelayanan perizinan dan investasi pertanian, i) sub program bidang pelayanan perlindungan varietas tanaman. Untuk mencapai program dan sasaran ditetapkan target indikator kinerja seperti terlampir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

11


Kegiatan dalam pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan adiministrasi meliputi: 1.

Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan pertanian;

2.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kerjasama luar negeri;

3.

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Pertanian;

4.

Melaksanakan

pembinaan,

koordinasi

dan

penyempurnaan

peraturan

perundangan termasuk pemberian bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat; 5.

Melaksanakan

pembinaan,

pengembangan

pegawai

koordinasi, serta

dan

penyusunan

perencanaan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian

Kementerian; 6.

Melaksanakan pembinaan dan pelayanan data dan informasi pertanian serta pengembangan sistem informasi manajemen pertanian;

7.

Melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang perlindungan varietas tanaman dan HKI komoditas pertanian;

8.

Melaksanakan pelayanan perizinan dan ivestasi di bidang pertanian;

9.

Melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian;

10. Mengembangkan dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan pertanian. Indikator Pencapaian Target Kegiatan adalah: 1.

Tersususunnya dan terkoordinasinya rencana pembangunan sistem dan usaha agribisnis, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat;

2.

Terlaksana dan terkoordinirnya kerjasama luar negeri;

3.

Tertatanya kelembagaan birokrasi pertanian;

4.

Tersusunnya sistem dan prosedur guna mendukung pengembangan pertanian yang efektif dan efisien;

5.

Terlaksananya kegiatan pembinaan, koordinasi dan penyempurnaan peraturan perundangan termasuk pemberian bantuan hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

6.

Terbina dan terkoordinasikannya pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;


12


7.

Tersusunnya sistem informasi manajemen pertanian;

8.

Terlaksananya pembinaan dan pelayanan di bidang perlindungan varietas tanaman dan HKI komoditas pertanian;

9.

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pembiayaan pembangunan pertanian;

10. Terlaksananya pembinaan dan pelayanan perizinan dan ivestasi pembangunan pertanian.


13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2010 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode Scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Pencapaian Sasaran Sekretariat Jenderal Tahun 2010 Sekretariat Jenderal secara formula telah menetapkan indikator pencapaian target sebagai alat ukur keberhasilan. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal 2010 No.

1

Sasaran

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi

Indikator Kinerja Utama

1

2

3

4

5

Persentase dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan Terumuskannya dokumen perencanaan pembangunan pertanian

Target

Realisasi

% Capaian

26

dok

26

100

Terumuskanya dokumen perencanaan anggaran

26

dok

26

100

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya tertip administrasi dan layanan pimpinan Persentase dokumen di bidang organisasi, ketatalaksanaan yang dapat dilaksanakan, dan prosentase dokuemn kepegawaian yang disusun tepat waktu Tertatanya Kelembagaan & Ketatalaksanaan Departemen Terbinanya aparatur SDM pertanian Terlayaninya pegawai dan publik Persentase peningkatan pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang dilaksanakan Terlaksananya pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasaran Tertipnya administrasi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan lembaga Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan dan menjamin kepastian hukum serta presentasi sampainya informasi pembangunan pertanian Terselenggaranya Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Agribisnis Tersebarluaskan Informasi program pemb. pert melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Biro Hukmas Terfasilitasinya Hubungan antar lembaga Dep.dan Non dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD dll), pertemuan Bakohumas Terfasilitasinya Pemangku kepentingan & pemberian bantuan hukum Persentase meningkatnya kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum Bilateral, Regional, Multilateral maupun PBB Laporan kerjasama internasional Dokumen rumusan perencanaan kerja hubungan internasional

19 9

dok dok

19 9

100 100

6

dok

6

100

22 14

dok dok

22 14

100 100

4

100


4

paket

45

dok

45

100

23

dok

23

100

144

dok

144

100

204 6

dok dok

204 6

100 100

30

dok

30

100

66 4

dok dok

66 4

100 100

14

Sekretariat Jenderal 2

Meningkatnya pelayanan teknis pertanian terkait penyediaan data dan sistem informasi pertanian, perizinan dan investasi pertanian, serta perlindungan varietas tanaman

6

7

8

9

Persentase pelayanan data dan sistem informasi pertanian yang digunakan Dokumen data & informasi pertanian Dokumen laporan Pembinaan & pengembangan data & statistik pertanian Dokumen penyusunan & perumusan program dan rencana kerja data & informasi pertanian dan sarana kerja Persentase pnyaluran pembiayaan pertanian yang tepat sasaran Draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian PUAP terlaksananya sosialisasi & fasilitasi, leaflet KKP-E, Pedoman teknis KKP-E Persentase perijinan yang diterbitkan untuk usaha pertanian tepat waktu Terlayaninya perizinan Laporan PNBP & Penatausahaan anggaran Berkembangnya investasi pertanian Tertipnya administrasi dan sarana kantor Persentase penertiban hak varietas tanaman yang diterbitkan tepat waktu Terlayaninya permohonan hak perlindungan varietas tanaman Meningkatnya pelayanan perizinan

49 42

dok dok

49 42

100 100

12

dok

12

100

1 10,000 57800%

100 100 105

1 10,000 550

dok desa org

8000

dok

8000

100

5 1 1 4

dok dok dok dok

5 1 1 4

100 100 100 100

90

dok

90

100

15

unit

15

100

Untuk mencapai sasaran Sekretariat Jenderal tahun 2010 tersebut maka perlu melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Tahun 2010 Sekretariat Jenderal melaksanakan program penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan melalui: (1) sub program pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, (2) sub program penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan sub program pelayanan publik dan birokrasi. Bidang Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. Sasaran yang dicapai oleh bidang pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan adalah meningkatnya pelayanan aparatur kepada semua pihak. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja terbayarnya gaji, honor dan tunjangan pegawai dilingkup Setjen sebanyak 1.655 orang selama 12 bulan yang realisasinya 100% dan 2 laporan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai 100%. Bidang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, sasaran yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran administrasi umum. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan anggaran sebesar 49 miliar, dan melibatkan seluruh SDM lingkup Sekretariat Jenderal. Indikator output dari kegiatan ini ditargetkan 241 dokumen dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah terealisasi 100%. Bidang Pelayanan Publik & Birokrasi. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan publik dan birokrasi dengan indikator output berupa layanan publik dan birokrasi sebanyak 827 dokumen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan telah tercapai 100%.


15


3.1.2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Untuk mencapai program peningkatan kesejahteraan petani di Sekretariat Jenderal dilaksanakan melalui 2 sub program operasional yaitu: (1) sub program koordinasi dan pembinaan bidang perencanaan, (2) sub program koordinasi dan pembinaan bidang organisasi dan kepegawaian, (3) sub program koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dan perlengkapan, (4) sub program koordinasi dan pembinaan bidang hukum dan kehumasan, (5) sub program koordinasi dan pembinaan bidang kerjasama luar negeri, (6) sub program bidang pelayanan data dan informasi pertanian (7) sub program bidang pelayanan pembiayaan pertanian, (8) sub program bidang pelayanan perizinan dan investasi pertanian, (9) sub program bidang pelayanan perlindungan varietas tanaman. 3.1.2.1. Bidang Perencanaan Sub program ini melaksanakan 4 kegiatan yaitu: (1) koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan kebijakan pembangunan pertanian, (2) koordinasi dan pembinaan perencanaan anggaran Kementerian Pertanian, (3) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan (4) pelaksanaan administrasi kegiatan dan layanan pimpinan. Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan tersebut adalah: (1) meningkatnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan pertanian, (2) meningkatnya kualitas rumusan perencanaan anggaran, (3) meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan, (4) meningkatnya kualitas tertib administrasi dan layanan pimpinan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan pengukuran kegiatan dengan indikator output berupa terumuskannya dokumen perencanaan pembangunan pertanian sebanyak 26 doumen dan 11 unit, terumuskannya dokumen perencanaan anggaran 26 dokumen dan 8 unit, terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebanyak 19 dokumen, serta terlaksanya tertib administrasi dan layanan pimpinan sebanyak 9 dokumen. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) Pimpinan Kementerian pertanian dengan anggaran 30 miliar dan dipergunakan untuk memberikan bantuan sarana produksi pertanian kepada masyarakat petani yang sangat membutuhkan. Hasil pengukuran kinerja kegiatan masing-masing indikator telah terealisasi 100% dengan capaian sasaran 100%. 3.1.2.2. Bidang Organisasi Dan Kepegawaian Sub program ini memiliki 3 kegiatan yaitu: (1) pengembangan kelembagaan & penataan ketatalaksanaan, (2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur pertanian, dan (3) peningkatan mutu pelayanan administrasi kepegawaian & Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

16


layanan publik. Output yang dihasilkan berupa dokumen kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan sebanyak 20 dokumen, terbinanya aparatur Sumberdaya Manusia pertanian 31 dokumen, terlayaninya pegawai dan publik sebanyak 4 dokumen. Pencapaian sasaran dari masing-masing kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Kementerian,

meningkat

dan

berkembangnya Sumberdaya manusia aparatur pertanian, meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan publik. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran telah tercapai 100% dan dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala atau hambatan yang berarti.

3.1.2.3.

Bidang Keuangan dan Perlengkapan

Bidang ini melaksanakan 2 kegiatan yaitu: (1) pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana, dan (2) fasilitasi administrasi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan lembaga. Indikator kinerja kegiatan output dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana, serta tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan lembaga. Sasaran yang dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut adalah meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis, dan meningkatnya tertib administrasi dan lembaga. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100% dan dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala atau hambatan yang berarti.

3.1.2.4.

Bidang Hukum Dan Kehumasan

Sub program ini memiliki 5 kegiatan yaitu: (1) pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi, (2) penyelenggaraan/pembinaan informasi publik, (3) peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional, (4) kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga, dan (5) pelayanan bantuan hukum. Output yang dihasilkan berupa terselenggaranya pengelolaan dan operasional pusat informasi agribisnis 23 dokumen, tersebarluaskanya informasi program pembangunan pertanian melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat 144 dokumen, terpenuhinya sarana dan prasarana biro hukmas 204 dokumen, terfasilitasinya hubungan antar lembaga Kementerian dan non Kementerian (MPR, DPR, DPD, DPRD, dll) pertemuan Bakohumas 6 dokumen, serta terfasilitasinya pemangku kepentingan dan pemberian bantuan hukum 30 dokumen.


17


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan telah terealisasi 100% dan pencapaian sasaran berupa meningkatnya pengelolaan dan operasional pusat informasi agribisnis, informasi program pembangunan pertanian melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat, meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana Biro Hukmas, fasilitasi hubungan antar lembaga Kementerian dan non Kementerian (MPR, DPR, DPD, DPRD dll) pertemuan bakohumas, fasilitasi pemangku kepentingan dan pemberian bantuan hukum.

3.1.2.5.

Bidang Kerjasama Luar Negeri

Bidang kerjasama luar negeri kegiatan utama yang dilaksanakan adalah 1) penyelenggaraan siding/konferensi internasional di dalam/luar negeri, 2) kerjasama antar instansi Pemerintah/Swasta/lembaga terkait, dan 3) pengembangan hubungan kerjasama luar negeri. Output yang dihasilkan berupa laporan kerjasama internasional sebanyak 66 dokumen, dan dokumen rumusan perencanaan kerjasama internasional sebanyak 4 dokumen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi 86,77%. Capaian sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya

hubungan

kerjasama

internasional

di

bidang

pertanian,

dan

meningkatnya kualitas rumusan perencanaan kerjasama internasional. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan kegiatan peningkatan kerjasama internasional melalui kerangka bilateral, multilateral, regional, dan Badan PBB untuk pangan dan pertanian, penyelenggaraan hari pangan sedunia, dan penyelenggaraan siding-sidang internasional di dalam/luar negeri. Kegiatan telah dilaksanakan dan sasaran telah tercapai 100%.

3.1.2.6.

Bidang Data dan Informasi Pertanian

Sub Program ini mempunyai 3 kegiatan (1) penyusunan, pengkajian, pembinaan dan pengembangan

data

dan

informasi

pertanian

(2)

pembinaan,

pembuatan,

pengembangan sistem data, statistik dan informasi (3) penyusunan dan perumusan program dan rencana kerja. Output yang dihasilkan berdasarkan PK berupa dokumen hasil kegiatan penyusunan, pengkajian, pembinaan dan pengembangan data dan informasi pertanian dengan target 49 dokumen berupa CD sistem, file BDSP, buku panduan, peta digital lahan sawah, laporan pembinaan dan pengembangan Statistik pertanian.Pembinaan dan pengembangan sistem data, statistik dan informasi ditargetkan 42 dokumen meliputi aplikasi sistem, aplikasi multimedia dan sistem jaringan komputer. Disamping hal tersebut juga ditargetkan 12 dokumen penyusunan dan perumusan program dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

18


rencana kerja anatara lain administrasi pengelolaan Kepegawaian, perlengkapan, keuangan, Perencanaan dan program kerja. Hasil pengukuran masing-masing kegiatan telah dilaksanakan 100% Capaian sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan validasi data dan informasi pertanian, meningkatnya metode pengumpulan data dan pelaporan data elektronik pertanian, meningkatnya pelaksanaan program dan kerja dalam pengelolaan data dan informasi pertanian.

3.1.2.7.

Bidang Pembiayaan Pertanian

Bidang ini melaksanakan kegiatan (1) penyusunan RUU lembaga pembiayaan pertanian (2) fasilitasi pengembangan PUAP dan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan serta (3) fasilitasi peningkatan penyaluran Skim KKP-E. Untuk RUU lembaga pembiayaan pertanian tidak dilaksanakan karena pada saat yang sama di tahun 2010 Pusat Pembiayaan Pertanian juga terlibat langsung penyusunan RUU perlindungan dan pemberdayaan petani yang dikoordinasikan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDMP) Kementerian Pertanian. Kegiatan Penyusunan RUU lembaga pembiayaan pertanian tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012. Sedangkan untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan target 10.000 desa terealisasi 85,67%. Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya rumusan draft RUU lembaga pembiayaan pertanian, serta meningkat dan berkembangnya usaha agribisnis di pedesaan melalui Gapoktan dan meningkatnya penyaluran Skim KKP-E secara kumulatif dengan target Rp. 10,1 triliun.

3.1.2.8.

Bidang Perizinan dan Investasi Pertanian

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang perizinan dan investasi sebanyak 4 kegiatan yaitu: (1) pelayanan perizinan pertanian, (2) pembinaan penerimaan Negara bukan pajak dan penatausahaan anggaran, (3) pelayanan dan pengembangan informasi usaha dan investasi, dan (4) pengelolaan administrasi dan sarana kantor. Output yang dihasilkan adalah terlayaninya perizinan sebanyak 5 dokumen, laporan PNBP dan penatausahaan anggaran, berkembangnya investasi pertanian, dan tertibnya administrasi dan sarana kantor 4 dokumen. Hasil pengukuran kinerja kegiatan telah terealisasi 100% dengan capaian sasaran berupa meningkatnya pelayanan perizinan, meningkatnya kualitas PNBP dan penatausahaan anggaran, meningkatnya promosi investasi pertanian, dan meningkatnya pelayanan perizinan.


19


3.1.2.9.

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman

Sub program ini melaksanakan kegiatan pelayanan perlindungan terhadap varietas tanaman. Output yang dihasilkan adalah terlayaninya permohonan hak perlindungan varietas tanaman sebanyak 90 dokumen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi 100% dan sasaran capainya berupa meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman.

3.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan hasil pengukuran sasaran Sekretariat Jenderal dilakukan analisis dan evaluasi terhadap 2 program yaitu (1) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik, dan (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

3.2.1. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Bidang Koordinasi dan Pembinaan Administrasi. Untuk mencapai sasaran berupa meningkatnya pelayanan aparatur kepada semua pihak dan meningkatnya kelancaran administrasi maka dilakukan kegiatan pembinaan administrasi kegiatan dengan indikator output berupa terbayanya honor/tunjangan pegawai dan tersedianya laporan hasil pelaksanaan administrasi dengan target 1.655 orang dan 241 dokumen serta 6 laporan dan masing-masing telah dilaksanakan dengan realisasi 100%. Disamping itu dilakukan pula pengelolaan gaji dengan hasil memotivasi kinerja pegawai. Kegiatan telah dilaksanakan 100% dan sangat dirasakan manfaatnya bagi pegawai. Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut tidak menemui kendalan dan hambatan berarti. Bidang Koordinasi dan Pembinaan Layanan Publik & Birokrasi. Pencapaian sasaran melalui bidang ini adalah meningkatnya layanan pemangku kepentingan publik dan birokrasi. Guna mencapai sasaran tersebut dilakukan kegiatan koordinasi dan pembinaan layanan publik dan birokrasi diantaranya adalah pelayanan kesehatan dan uji kesehatan SDM aparatur pertanian, pengelolaan administrasi pegawai baru, pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun, perencanaan pengadaan kebutuhan pegawai, dan reformasi birokrasi. Kegiatan tersebut memiliki output berupa dokumen kajian dan laporan pelaksanaan layanan pemangku kepentingan diantaranya dokumen usulan reformasi birokrasi dalam bentuk rancangan. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari hasilnya sebagian telah dirasakan manfaatnya kecuali reformasi birokrasi masih


20


dalam proses. Pada dasarnya kegiatan telah terlaksana dengan lancar dan tidak ada hambatan maupun kendala.

3.2.2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.2.2.1. Hasil

Bidang Perencanaan

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

kegiatan,

program

dan

kebijaksanaan,

menunjukkan bahwa hasil kegiatan yang dicapai pada program ini adalah sebagai berikut: (a) Dokumen rumusan dan perencanaan kebijakan pembangunan pertanian mencapai 100% dengan tersusunnya dokumen ini

perencanaan kebijakan

pembangunan pertanian lebih terarah dan terkoordinir sehingga diharapkan pembangunan pertanian lebih efektif dan optimal; (b) Dokumen rumusan dan penetapan kebijakan anggaran pembangunan pertanian telah mencapai 100%, dokumen ini diharapkan sebagai dasar atau landasan penyusunan perencanaan program & anggaran pembangunan pertanian tahun 2010 dan telah dirasakan program pembangunan pertanian lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya; (c) Terlaksananya evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pertanian mencapai 100%, dengan terlaksananya evaluasi dan monitoring serta sosialisasi/pelatihan ini diharapkan pemahaman dalam pelaksanaan program dapat ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien; (d) Terlaksananya pengelolaan ketatausahaan Kementerian mencapai 100%, dokumen ini memberikan informasi bahwa pelayanan pegawai lebih optimal.

3.2.2.2.

Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Tertatanya kelembagaan aparatur pertanian yang meliputi organisasi birokrasi pertanian pusat dan daerah serta organisasi UPT Kementerian Pertanian yang ditata telah terlaksana 100%; Terselenggaranya sosialisasi tim penilai Jabatan Fungsional untuk menghasilkan Panduan dalam pelaksanaan penilaian di pusat maupun di daerah tentang peraturan Jabatan Fungsional; Terstrukturnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian; Tersusunnya draft dokumen Reformasi Birokrasi; meningkat dan berkembangnya kualitas SDM aparatur pertanian; Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian dan publik; Tertatanya Jabatan fungsional rumpun ilmu hayat; Terciptanya profesionalisme pejabat fungsional dan meningkatnya kinerja pegawai; Penilaian unit kerja pelayanan publik bidang pertanian telah dilakukan dengan cara pemberian penghargaan; Tersusunnya sistem dan prosedur dan penyempurnaannya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan pertanian dalam era otonomi daerah serta pelaksanaan reformasi birokrasi; Rekrutmen pegawai Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

21


sesuai dengan yang dibutuhkan sebanyak 1692 untuk formasi CPNS; telah dilaksanakan pula pegawai untuk mengikuti ujian dinas serta penyesuaian ijazah. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin efektif; Tersusunnya Pedoman/Juklak/Juknis Jabatan Fungsional; Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pertanian dengan cara penilaian unit kerja dan pemberian penghargaan; Tersusunnya sistem, prosedur dan tata kerja serta hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti. Kegiatan pembinaan kepegawaian didapat hasil berupa meningkatnya kualitas kepegawaian pertanian; meningkatnya kualitas pengelolaan dan penataan organisasi serta kelembagaan pertanian; pengelolaan sarana kerja pegawai dengan hasil yang diharapkan berupa meningkatnya disiplin pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dengan capain 100%. Pengelolaan bantuan sosial telah dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa sarana produksi (alsintan, Bibit ternak, obat-obatan). Pemberian bantuan sosial didasarkan kepada usulan dari masyarakat petani pada saat Pimpinan/Menteri berkunjung ke suatu daerah atau berdasarkan usulan proposal. Dalam pelaksanaannya tidak didapatkan hambatan apapun.

3.2.2.3.

Bidang Keuangan dan Perlengkapan

Bidang ini melakukan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN. Pengamanan Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Harga Tahun Anggaran 2010 serta Penyusunan Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembahasan Draft Modul I terdiri dari Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa, Konsultansi non Konstruksi dan Pengadaan Jasa Lainnya. Pembahasan Modul II terdiri dari Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemborongan non Konstruksi dan Pengadaan dengan Swakelola. Dalam rangka tertib pengelolaan perlengkapan dan Aset Barang Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian, bidang Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2010 telah menerima usulan penghapusan dari 9 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan realisasi diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang penghapusan BMN lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 telah dilaksanakan pembinaan pengelolaan anggaran dan Pengelola Dana Dekonsentrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

22


serta tugas pembantuan sebanyak 10 kegiatan. Sejalan dengan itu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2010 dengan target sebesar Rp.104.712.488.523,-

dengan realisasi Rp.125.252.177.273,- atau

119,62% (sebelum LRA). Pembinaan dan Koordinasi Pelaporan Verifikasi dan Akuntansi telah melakukan verifikasi dokumen sumber atas transaksi keuangan selama TA. 2010 dan verifikasi dokumen sumber atas transaksi keuangan TA. 2010 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan TA. 2011 lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 2.065 Satker. Guna tercapainya laporan keuangan Kementerian Pertanian yang akuntabel dalam tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan Aprsesiasi Verifikasi sebanyak 2 kali, dengan peserta sebanyak 80 orang, selain itu untuk peningkatan kemampuan SDM Bidang Pelaporan telah dilaksanakan: Pembinaan sosialisasi Akuntansi Pemerintahan, Pembinaan UAPPA-W, Pengembangan profesi bidang Sistem Akuntansi Instansi, Workshop laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen untuk menilai kinerja suatu lembaga, Kementerian Pertanian telah melakukan penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2009 dan menyusun laporan keuangan semester I tahun 2010

3.2.2.4.

Bidang Hukum dan Kehumasan

Di bidang hukum telah dihasilkan produk hukum bidang pertanian baik berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan pemberian bantuan hukum serta dilakukan pula kajian di bidang hukum. Dalam penyelesaian masalah perkara baik Perdata maupun Tata Usaha Negara, Bantuan Hukum pada tahun 2010 telah diselesaikan dengan baik dan dalam pelaksanaannya tidak ditemukan hambatan yang berarti. Dalam

rangka

menyebarluaskan

informasi

dan

memasyarakatkan

program

pembangunan pertanian, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang humas antara lain konferensi pers, kunjungan pers, liputan pers, siaran pers,

dialog di media

elektronik, siaran tunda/siaran ulang di televisi, buku profil pembangunan pertanian, buku himpunan pidato Menteri Pertanian, rangkuman dan database hasil liputan, dan respon pemberitaan melalui media elektronik.

Dalam rangka melaksanakan

pemasyarakatan program pembangunan pertanian, juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan dengan kinerja yang telah dihasilkan antara lain kerjasama program siaran radio ; blocking space di televisi; blocking space di media cetak; variety/reality show; apresiasi program pembangunan pertanian kepada pelajar, mahasiswa dan pers; Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

23


pembuatan iklan layanan masyarakat (PSA) di televisi; pembuatan iklan layanan masyarakat (PSA) di radio; iklan layanan masyarakat (PSA) di media cetak. Semua kegiatan telah terlaksana dengan baik dengan realisasi 100% dan dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian akhir dari semua kegiatan di bidang hukum dan humas tersebut, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Demikian juga hasil evaluasi nilai capaian akhir dari program yang dilaksanakan juga berjalan dengan baik.

3.2.2.5.Bidang Kerjasama Luar Negeri Dalam rangka analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja bidang Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian tahun 2010, telah ditetapkan program kerja yaitu program peningkatan dan pengembangan kerjasama teknis dan ekonomi melalui pendekatan Bilateral, Multilateral, Regional, dan

Badan PBB untuk pangan dan

pertanian. Bidang Kerjasama Luar Negeri tahun 2010 terdapat 39 sub-sub kegiatan, dimana persentase tingkat capaian kinerja hampir 100%. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu: (1) Pelayanan penyelenggaraan penerimaan kunjungan tamu asing/badan internasional dengan prosentase tingkat capaian sebesar 86,65%; (2) Peningkatan kerjasama melalui kerangka regional dengan prosentase tingkat capaian sebesar 99,95%; (3) Fasilitasi pertemuan ASEAN Working Group presentasi capaian sebesar 99,67%, (4) Penyelenggaraan hari pangan sedunia ke-30 di NTB presentasi tingkat capaian sebesar 83,68%; (5) Penyusunan profile bantuan FAO dan IFAD dengan prosentase tingkat capaian sebesar 72,02% (6). Peningkatan Kerjasama Internasional melalui Kerangka Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian dengan prosentase tingkat capaian sebesar 99,01%; (7) Penyelenggaraan Sidang-sidang Internasional dengan ditandatanganinya MoU dengan GAPPSI, Canada, dan Malaysia, serta telah siap ditandatangani 5 MoU antara Indonesia dengan EMBRATA, Nigeria, Kuba, Mexiko, dan Australia dengan realisasi 98,39%; (8) Pertemuan Joint Committee Meeting on Agriculture and Forest Product ke-17 dengan prosentase tingkat

capaian sebesar 98,63%; (9). Penyelenggaraan sidang JACC ke-1 RI-

Tanzania dengan prosentase tingkat capaian sebesar 98,31%; (10) Penyelenggaraan Sidang WGAFF Indonesia-Belanda ke-15

dengan prosentase tingkat

capaian

sebesar 62,93%; (11) Sinkronisasi program dengan lembaga donor dengan prosentase tingkat capaian sebesar 96,58%. Kegiatan-kegiatan tersebut telah


24


dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan maupun hambatan yang berarti.

3.2.2.6.Bidang Data dan Informasi Pertanian Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja untuk Kegiatan Penyusunan Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Pertanian berupa Pengembangan Statistik Pertanian yang difocuskan pada kegiatan survei bidang pertanian dan studi kebijaksanaan telah dihasilkan 60 dokumen dari target 49 dokumen atau setara dengan 122,45 % meliputi

a) Pengembangan Metodologi Pengumpulan Data

Pertanian 4 sub sektor meliputi : Studi Konversi Karkas Dan Daging Untuk Ternak Kecil, Implementasi Metodologi Pengumpulan data Produktivitas Hortikultura Pengumpulan

b).

Data dan Penyediaan Basisdata Pertanian meliputi : Pengawalan

Pengukuran Luas Baku Lahan Sawah dengan GPS, Penataan Data Base dan Kajian Data Konsumsi, Pengumpulan dan Analisis Data Tanaman Pangan, Survei Kesejahteraan Petani 2010,Penyusunan Data PDB, Pengelolaan Data Hortikultura, Pengelolaan Data Perkebunan c) Publikasi dan Penyebaran Informasi Data Statistik Pertanian meliputi Buletin News Letter, Buku Statistik Pertaninan, Profil Petani d) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dan Informasi Pertanian Hasil Capaian kegiatan Pengembangan Statistik pada T.A 2010 antara lain : Hasil dari kegiatan Penataan Database Kajian Data Konsumsi Pada Tahun 2010 lebih baik dibandingkan Tahun 2009 pada tahun 2010 disamping buku I. yang berisi Database Konsumsi Pangan” telah diterbitkan Buku II : ”Kajian Data Konsumsi Pangan”, Buku III : “Pedoman Survei Konsumsi Pangan” dan Buletin Konsumsi Edisi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Disamping hal tersebut telah dilakukan kajian Data Konsumsi Database ini juga sangat diperlukan dalam membuat suatu analisis/ kajian kebutuhan pangan nasional. Pelaksanaan pengembangan Formulir Elektronik (E-Form) pengumpulan data tanaman pangan, Peternakan, Perkebunan serta pelatihan dan sosialisasi petugas kabupaten dan propinsi di beberapa propinsi dengan peserta pengelola data sbb : Tanaman Pangan 390 orang, Peternakan 365 Orang dan Perkebunan 600 orang untuk Hortikultura telah dilaksanakan Tahun 2008 s/d 2009 Tersedianya informasi indikator makro ekonomi sektor pertanian yang meliputi data investasi, ekspor, impor, tingkat suku bunga, persetujuan kredit, indeks harga konsumen dan inflasi, nilai tukar petani dan PDB Sektor Pertanian yang dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian dalam bentuk :Buku Statistik Makro Sektor Pertanian 2009, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

25


Buletin Bulanan Indikator Makro Sektor PertanianJanuari s.d. Desember 2010,Buletin Triwulanan, meliputi : Buletin PDB Sektor Pertanian, sebanyak 90 eksemplar per triwulan tahun 2010,Buletin Ekspor Impor Komoditas Pertanian, per triwulan tahun 2010,Buku Manual Program Penyajian Data Ekspor Impor, Laporan Akhir Kegiatan. Pengembangan metode pengukuran luas baku lahan sawah dengan GPS dilakukan dengan

sasaran

untuk

mengembangkan

metode

pengukuran

dan

mensosialisasikannya kepada petugas lapang dalam rangka mendata luas baku sawah di Pulau Jawa dan Madura output kegiatan ini berupa Peta digital dengan resolusi tinggi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Data dan Statistik dan Informasi berupa Pengembangan Sistem Informasi Pertanian yang difocuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanian telah dihasilkan 42 dokumen dari target 60 dokumen atau setara dengan 142,85 % meliputi Aplikasi Sistem Informasi, Aplikasi Multimedia, Sistem Jaringan Komputer dengan tingkat keberhasilan sbb : Pengembangan Sistem Informasi Pertanian kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan antara lain: Kementerian Pertanian telah mendapat juara warta egov 2 kali berturutturut yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi, pelaksanaan lomba situs web lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan setiap tahun untuk kategori Eselon I, SKPD lingkup pertanian provinsi serta SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota. Pemanfaatan layanan surat elektronik (email) juga terus meningkat jumlah penggunanya. Sampai dengan oktober 2010 pengguna email @deptan.go.id sudah mencapai 2.531 orang atau meningkat 12%. Semua dilakukan untuk memudahkan pertukaran maupun penyebarluasan data dan informasi melalui surat elektronik yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat umum terutama masyarakat pertanian. Untuk meningkatkan layanan koneksi internet di Kementerian Pertanian, maka dilakukan pengembangan kapastitas komunikasi data dengan penambahan bandwith internet. Sampai dengan Oktober 2010 bandwith internet di Kementerian Pertanian mencapai 10 Mbps atau meningkat 20% dari tahun 2009. Pada tahun 2010 dilakukan peremajaan kabel jaringan antar lantai dalam gedung.Pada awal pembangunan sistem jaringan komputer, yaitu jaringan komputer lokal, hanya ada 6 komputer yang terhubung ke dalam sistem jaringan tersebut. Sampai dengan Desember 2010 telah mencapai 1887 unit, meningkat 18 % dibanding tahun 2009 jumlah tersebut diluar komputer yang tidak terhubung ke dalam sistem jaringan komputer dan melakukan akses Internet secara individu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

26


Dalam kaitan dengan akses Internet, saat ini Kementerian Pertanian terhubung ke Internet melalui dua Penyedia Layanan Internet. Koneksi pertama untuk akses Internet dengan kapasitas 10 Mbps dan koneksi kedua dengan kapasitas yang sama yaitu 10 Mbps untuk koneksi lokal IIX. Kedua koneksi menggunakan media serat optik dengan media backup berupa serat optik dan wireless. Dengan demikian, semua komputer yang terhubung ke dalam sistem jaringan komputer Kementerian Pertanian bisa mengakses Internet 24 jam nonstop dengan kapasitas yang memadai. Pada tahun 2010 kegiatan Survei Pertanian berupa Audit Lahan Pertanian yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data yang akurat tentang lahan pertanian khususnya lahan sawah, dilakukan untuk wilayah Jawa dan Madura Kegiatan yang dilakukan meliputi : (1) Pengadaan citra satelite dengan resolusi minimal 1m untuk seluruh wilayah pulau Jawa dan Madura, (2) Pengadaan peta dasar Rupa Bumi Indonesia untuk wilayah Jawa dan Madura, (3) Pengadaan Pengolahan dan pencetakan peta Blow Up (Peta Kerja) untuk dipergunakan di lapangan, (4) Pemasangan Ground Control Point (GCP) dan pengolahan citra satelite wilayah pulau Jawa dan Madura sedemikian rupa sehingga mudah diproses lebih lanjut, (5) Digitasi terhadap citra satelite yang sudah diproses untuk menghasilkan peta luas baku sawah di seluruh pulau Jawa pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, (6) Penyusunan Peta Luas Baku lahan sawah wilayah Jawa pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, (7) Database spatial luas baku sawah wilayah Jawa dan Madura pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, (8) File kartografi luas baku sawah wilayah Jawa pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, (10) Cetak peta luas baku sawah wilayah Jawa pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, (11) Seminar hasil penyusunan peta luas baku sawah wilayah Jawa dan Madura, (12) Workshop/sosialisasi hasil penyusunan peta luas baku sawah wilayah Jawa

pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan

propinsi, (13) Pengadaan peralatan GPS berikut pelatihan untuk petugas kabupaten dan kecamatan (Mantri Tani) sehingga mampu menggunakan GPS untuk mengukur dan memvalidasi luas baku sawah secara rutin. Sasaran dari kegiatan ini adalah: (1) tersedianya peta digital luas baku sawah sampai dengan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk wilayah Jawa hasil digitasi dari citra satelit resolusi tinggi , (2) Tersedianya database spasial luas baku sawah sampai dengan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk wilayah Jawa, (3) Tersedianya album peta luas baku sawah pada kabupaten untuk wilayah Jawa dan Madura, (4) Tersedianya peralatan GPS untuk dapat dipergunakan untuk melakukan updating peta lahan baku sawah.


27


3.2.2.7.Bidang Pembiayaan Pertanian Untuk mencapai sasaran di bidang pembiayaan maka ditetapkan 4 kegiatan utama dan 1 kegiatan rutin yaitu

(1) Fasilitasi Sosialisasi dan Optimalisasi Sumber

Pembiayaan Pertanian (2) Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PUAP (3) Fasilitasi pengembangan kelembagaan pembiayaan mikro pertanian (4) Pengembangan fasilitasi pembiayaan petani dan (5) Pengelolaan gaji, lembur honorarium dan vakasi. Realisasi fisik dari kegiatan utama tersebut mencapai 89,14% dengan realisasi keuangan 85,39%. Melalui kegiatan tersebut di atas, Pusat Pembiayaan Pertanian telah dapat mendorong menghadirkan sumber-sumber pembiayaan (budget for agriculture) baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun non perbankan untuk membiayai dan membantu permodalan petani dan peternak baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut di atas antara lain adalah : KKP-E, KUR, Dana PKBL-BUMN dan Pembiayaan Syariah. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pembiayaan adalah: (a) masih adanya anggapan oleh perbankan bahwa sektor pertanian mempunyai resiko tinggi, (b) disinyalir dengan adanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat mendistorsi penyaluran kredit, (c) perbankan masih mensyaratkan adanya agunan tambahan berupa sertifikat tanah, (d) terbatasnya lembaga penjamin kredit dan lembaga penjamin pasar, (e) terbatasnya modal LKM serta lemahnya SDM-LKM. Upaya yang ditempuh adalah: (a) memberikan pemahaman kepada perbankan bahwa sektor pertanian tidak lagi merupakan faktor yang high risk, (b) perlu adanya segmentasi petani mana yang memerlukan bantuan langsung, subsidi atau petani yang sudah mapan dan siap mengakses kredit/pembiayaan dengan suku bunga komersial, (c) program sertifikasi lahan petani, (d) perlu dikembangkan pola kemitraan tertutup dengan bagi resiko antara beberapa pihak terkait, dan (e) pola penjaminan dari pemerintah diintegrasikan dengan subsidi bunga.

3.2.2.8.

Bidang Perizinan dan Investasi

Hasil analisis dan evaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan sebagaimana dipaparkan pada pengukuran kinerja kegiatan di atas, antara kegiatan, program dan kebijakan telah menunjukkan adanya keterkaitan dalam rangka mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi, dan Misi yang telah ditetapkan adalah: pembinaan penerimaan Negara bukan pajak dan penatausahaan anggaran dengan hasil meningkatnya penerimaan Negara bukan pajak akuntabilitas instansi telah dilaksanakan dengan baik (100%); Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

28


promosi dagang, industri dan investasi dengan hasil fasilitasi pelayanan meningkatnya investasi di bidang pertanian juga telah dilaksanakan dengan tingkat capaian 100%; pembinaan dan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian dan telah dilaksanakan dengan baik (100%). Dalam pelaksanaan kegaiatankegiatan tersebut tidak ditemukan kendala maupun hambatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan.

3.2.2.9.

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman

Hasil analisis dan evaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan sebagaimana dipaparkan pada pengukuran kinerja kegiatan di atas, semua kegiatan, program dan kebijakan telah menunjukkan adanya keterkaitan dalam rangka mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan yang dicapai pada Pusat PVT adalah sebagai berikut: (1) melakukan pembinaan SDM, penyediaan sarana dan prasarana PVT, pembangunan SDJI, pencatatan Daftar Umum dan penerbitan Berita Resmi PVT, (2) melaksanakan pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran varietas tanaman, pemeriksaan uji substansi, penamaan varietas, pemberian sertifikat hak PVT dan sertifikat pendaftaran varietas tanaman, (3) penamaan varietas, penerbitan sertifikat, tersusunnya draft peraturan pelaksanaan UU No.29/2000 tentang PVT dan tersosialisasikannya Peraturan Perundang-undangan Bidang PVT. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja yaitu berupa input, output, outcome, yang dihubungkan dengan realisasi pencapaian target untuk kegiatan yang strategis yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal selama kurun waktu tahun 2010, maka secara umum dapat dikatagorikan sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja Setiap tahapan dalam penyusunan LAKIP mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat LAKIP merupakan salah satu komponen suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan analisis terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program koordinasi dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal berdasarkan data Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) khususnya sampai pada indikator keluaran rata-rata sudah maksimal (lebih dari 80%) yang dapat diklasifikasikan berhasil. Hal ini dapat menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

29


indikasi bahwa pencapaian target program berkisar pada prosentase capaian yang sama dengan kinerja kegiatan. Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja telah tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluarankeluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan atau laporan. Sedangkan untuk mengukur kinerja manfaat dan dampak, belum dapat dilakukan, mengingat keluaran (output) kegiatan bersifat fasilitatif, sehingga masih memerlukan proses kegiatan lanjutan dalam bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dapat diketahui kinerja manfaat dan dampaknya.

3.4.

Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran

Pelaksanaan pembangunan pertanian perlu dikelola dengan baik dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kondusif, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan tersebut menyangkut beberapa aspek/bidang tugas yang meliputi: Perumusan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Fasilitasi Peraturan dan Perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Organisasi,

Kerjasama Luar Negeri, Pengelolaan

Perlindungan Varietas Tanaman, dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), serta pengelolaan bantuan social Pimpinan Kementerian Pertanian. Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam tahun 2010 sebagai wujud dari pelaksanaan manajemen pembangunan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Sasaran Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian Menyikapi

dinamika

perkembangan

kebijakan

nasional

dalam

perjalanan

pembangunan pertanian periode tahun 2010-2014, tahun 2010 kegiatan maupun program masih mengacu pada Rencana Strategis periode 2005-2009 dan telah dilakukan penyusunan beberapa dokumen, antara lain: (1) dokumen perencanaan pembangunan pertanian, (2) dokumen perencanaan anggaran, (3) dokumen pemantauan, dan (4) evaluasi pembangunan pertanian. 3.4.2 Sasaran Bidang Organisasi dan Kepegawaian Di bidang kepegawaian pada tahun 2010, telah dilakukan rekruitmen

Pegawai

Kementerian Pertanian sebanyak 911 CPNS terdiri dari SMK Pertanian 9, D3 10, D4 10, S1 682, S2 202. Disamping itu selama tahun 2010 telah dilakukan ujian dinas Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

30


sebanyak 100 orang dan penyesuaian ijazah sebanyak 366 orang. Di bidang organisasi telah dilakukan penataan UPT sebanyak 158 unit dan juga telah dilakukan pemberian penghargaan terhadap 4 UPT.

3.4.3 Sasaran Bidang Keuangan dan Perlengkapan Dalam sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan, sampai dengan tahun 2010, pengelolaan di bidang keuangan telah dilakukan penataannya seperti: penataan perbendaharaan

keuangan

dan

PNBP,

verifikasi

dan

akuntansi

keuangan,

sosialisasi/pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pembinaan administrasi keuangan pada para pengelola APBN baik satuan kerja pusat maupun satuan kerja perangkat daerah. Dalam penataan perlengkapan, telah dilakukan antara lain: Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengamanan Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah,

Pembinaan

Administrasi

Perlengkapan,

Sosialisasi dan Aplikasi Sistem Akuntansi BMN, Pengamanan Kepemilikan Asset, dan Pemasyarakatan Prosedur Pengelolaan BMN sesuai PP 6 Tahun 2006.

3.4.4 Sasaran Bidang Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan Regulasi di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan piranti kebijakan yang sekaligus sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian. Sampai dengan tahun 2010 telah diterbitkan 4.155 buah produk hukum yang terbagi atas 20 diantaranya ditempatkan dalam berita negara dan 4.155 buah berupa keputusan. Seluruh produk tersebut telah dilakukan seleksi/penilaian dalam menunjang sistem agribisnis mulai dari sumberdaya, sarana produksi, budidaya,

pengendalian

penyakit

(OPT),

panen

dan

pasca

panen

yang

diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok. Disamping hal-hal tersebut di atas, beberapa produk regulasi dan kebijakan Kementerian Pertanian yang telah berperan serta dalam penetapan berbagai piranti kebijakan regulasi yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden.

3.4.5 Sasaran Bidang Kerjasama Luar Negeri Untuk mendukung pemerintah

dalam forum internasional khususnya

dalam

pembangunan pertanian kerjasama luar negeri sangat dibutuhkan. Selama tahun 2010 beberapa kerjasama yang dilakukan dan cukup strategis antara lain: Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

31


Pengembangan

Hubungan

Kerjasama

Luar

Negeri,

Peningkatan

Kerjasama

Internasional melalui Kerangka Regional, Peningkatan Kerjasama Internasional melalui Kerangka Multilateral, Peningkatan Kerjasama Internasional melalui Kerangka Bilateral, Peningkatan Kerjasama Internasional melalui Kerangka Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian, dan berperan serta dalam penyelenggaraan Sidang-sidang internasional di dalam/luar negeri.

3.4.6 Sasaran Bidang Data dan Informasi Pembangunan Pertanian Kegiatan yang dilaksanakan telah mencerminkan visi dan misinya kegiatan pengembangan statistik pertanian difocuskan pada kegiatan survei pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian difocuskan pada pelayanan kepada user. Keberhasilannya dibidang pengembangan statistik adalah telah dihasilkan 60 Dokumen meliputi Buku pedoman, CD, Database, buletin) metodologi pengumpulan data pertanian 4 sub sektor, pengumpulan data dan penyediaan Basisdata Pertanian yang dapat diakses lewat internet ,publikasi dan penyebaran informasi data statistik pertanian baik berupa hard copy maupun soft copy yang dapat diakses melalui internet, pengembangan sumber daya manusia bidang statistik dan informasi pertanian dan, analisis data strategis meliputi analisis data 4 sub sektor dan data penunjang antara lain Data Peternakan, Data Hulu Sektor Pertanian, Indikator Makro, Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian,Data Harga Komoditas Pertanian dan Outlook

Komoditas

Hortikultura.Dibidang

pengembangan

Sistem

Informasi

Manajemen keberhasilannya adalah telah dihasilkan 60 Dokumen meliputi aplikasi Sistem, Buku Petunjuk pengoperasian, laporan kegiatan, Software sistem meliputi aplikasi sistem informasi, aplikasi multimedia dan sistem informasi jaringan komputer. Kegiatan Audit lahan Baku sawah menghasilkan keluaran: (1) Citra satelite resolusi minimal 1 (satu) meter dengan waktu pengambilan paling lama tahun 2008 untuk seluruh wilayah pulau Jawa dan Madura, (2) Peta dasar Rupa Bumi Indonesia untuk wilayah Jawa dan Madura, (3) Peralatan GPS sebagai fasilitas ukur bagi Mantri tani dan pelatihan penggunaannya, (4) Peta digital luas baku sawah wilayah Jawa-Madura hasil digitasi berupa database spatial luas baku sawah wilayah Jawa-Madura, (5) File kartografi luas baku sawah wilayah Jawa-Madura pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, (6) Print out/album peta luas baku sawah pada tingkat kabupaten dan propinsi wilayah Jawa-Madura, (7) Laporan hasil pelaksanaan Workshop/sosialisasi peta digital luas baku sawah wilayah Jawa-Madura, (8) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Audit Lahan Baku Sawah, (9) Laporan Pelaksanaan Pelatihan penggunaan GPS untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan DI Yogya serta Jawa Timur. Kegiatan–kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik (100%) dan dapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

32


dirasakan manfaatnya bagi seluruh stackeholders pengguna data dan informasi baik di Pusat maupun di daerah

3.4.7 Sasaran Fasilitasi Sumber Pembiayaan Pertanian Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Kegiatan yang dilakukan guna membantu petani dibidang pembiayaan telah tersedia sumber pembiayaan dan perbankan dan non perbankan. Skim KKP-E yang sumber dana dari perbankan secara kumulatif dengan target sebesar Rp.10,1 triliun, saat ini telah disalurkan kredit sekitar Rp.10,898 triliun. Disamping itu untuk membantu petani disalurkan pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dengan target kumulatif nilai Rp.5 triliun dan realisasinya mencapai Rp.5,879 triliun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat petani sangat membutuhkan modal dalam usahanya. Selain itu disalurkan pula Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) sejak tahun 2008, dan pada tahun tersebut telah disalurkan dana PUAP sebesar 1,053 triliun kepada 10.542 desa/gapoktan di 389 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 penyaluran dana PUAP sebesar 0,988 triliun kepada 9.884 Gapoktan di 417 Kabupaten/Kota, dan pada tahun 2010 telah disalurkan dana PUAP sebesar 0,858 triliun kepada 8.587 Gapoktan di 440 Kabupaten/Kota. Total Gapoktan yang telah melaksanakan PUAP adalah sebanyak 29.013 Gapoktan dengan total anggaran sekitar Rp.2,9 triliun. Realisai pelaksanaan kegiatan PUAP tahun 2010 dari target Desa/Gapoktan sebanyak

10.000

terealisasi 85,87%

dan

realisasi anggaran

85,80%.

Jika

dibandingkan tahun sebelumnya mengalami realisasi PUAP mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena: (1) sebagian usulan desa dan Gapoktan tidak sesuai dengan Pedum 2010, (2) masih banyak ditemukan desa/gapoktan yang telah menerima dana BLM PUAP 2008 dan 2009 pada Kepmentan 2010, (3) ada sebagian usulan desa/gapoktan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian tidak diproses oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota karena: (a) pengurus gapoktan adalah aparat desa, (b) pengurus gapoktan bukan petani, (c) nama pengurus tidak ada di desa yang bersangkutan, (d) pengurusnya tidak berdomisili di desa yang bersangkutan, (4) dokumen administrasi gapoktan yang dikirimkan tidak lengkap dan tandatangan pengurus gapoktan discanning, (5) sebagian nomor rekening Bank atas nama desa, poktan dan pribadi. Berdasarkan

hasil

evaluasi

dilapangan

perkembangan

PUAP

sangat

menggembirakan, PUAP 2008 telah meningkat 10,02% dan tahun 2009 meningkat 8,73%. PUAP telah memutus mata rantai pelepas uang yang selama ini membebani Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

33


petani, dan dengan adanya dana PUAP berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas serta pendapatan dari usaha tani.

3.4.8 Sasaran Bidang Perizinan dan Investasi Bidang ini telah melaksanakan semua kegiatan, program dan kebijakan dan menunjukan adanya keterkaitan untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi, dan Misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan kegiatan yang telah dicapai adalah penyusunan bahan promosi Investasi Pertanian (leaflet, buku, baner, poster); Penyusunan profil potensi dan peluang Investasi telah dilaksanakan dengan baik; Penyusunan formulir pendaftaran bibit benih dan non sarana; Penyusunan Metode Standar Efikasi telah dilaksanakan dengan baik.

3.4.9 Sasaran Bidang Perlindungan Varietas Tanaman Sampai dengan tahun 2010, di bidang pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman, telah dilakukan: Pelayanan Permohonan Hak PVT, Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman, Pelayanan Pengujian Substansi BUSS dan Pemberian Sertifikat Hak PVT. Dalam pelayanan Permohonan Hak PVT telah diproses sebanyak 34 varietas untuk diterbitkan serifikat. Sedangkan untuk pelayanan pendaftaran telah diterima sebanyak 332 varietas baik lokal maupun hasil pemulian. Dari seluruh varietas yang telah diajukan permohonan hak PVT telah dterbitkan sertifikat sebanyak 30 varietas dan dari pendaftaran varietas tanaman telah terbit 332 sertifikat pendaftaran varietas.

3.5.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2010 mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp.1.475.669.700.000,- realisasinya sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.251.192.490.873,- atau 84,79% dari dana yang disediakan. Anggaran

terbesar

dikelola

oleh

Pusat

Pembiayaan

yaitu

sebesar

Rp.1.017.382.239.000,- dengan realisasi 84,94%. Sedangkan anggaran dengan realisasi tertinggi dikelola oleh Pusat Varietas Tanaman yaitu mencapai 96,99%. sedangkan realisasi terendah sebesar Rp. 741.140.156,- atau 41,43% dari rencana Rp.1.788.825.000,- yakni dana yang dikelola oleh Atani Washington. Secara rinci seperti pada (Tabel Lampiran 4). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas kinerja, bahwa output semua kegiatan telah terlaksana dengan realisasi di atas 85% dengan kategori baik dan sasaran telah tercapai sesuai rencana maka kegiatan telah Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010

34


dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan capaian sasaran tersebut dilakukan

kegiatan-kegiatan

Rp.1.251.192.490.873,-

dari

dengan alokasi

kebutuhan

anggaran

yang

anggaran

sebesar

direncanakan

sebesar

Rp.1.475.669.700.000,-. Dengan demikian terjadi penghematan terhadap keuangan Negara sebesar Rp.224.477.209.127,- atau 17,94%.


35


BAB IV PENUTUP

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung terlaksananya program penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengembangan agribisnis, menetapkan program operasionalisasi sebagai berikut: (i) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi perencanaan, (ii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi organisasi dan kepegawaian, (iii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi keuangan dan perlengkapan (IV) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi hukum dan hubungan masyarakat, (v) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri, (vi) Sub program kerja pembinaan dan pelayanan data dan informasi pertanian, (vii) Sub program kerja pembinaan dan pelayanan pembiayaan pertanian, (viii) Sub program kerja pembinaan dan pelayanan perizinan dan investasi, dan (ix) Sub program pembinaan dan pelayanan perlindungan varietas tanaman. Evaluasi Kinerja: (I) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi perencanaan, nilai capaian akhir terhadap 4 kegiatan adalah 100%; (ii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi organisasi dan kepegawaian sebanyak 3 kegiatan, nilai capaian akhir 100%; (iii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi keuangan dan perlengkapan sebanyak 2 kegiatan nilai capaian akhir 100%, (iv) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi hukum dan hubungan masyarakat sebanyak 4 kegiatan nilai capaian akhir rata-rata 100%, (v) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi kerjasama luar negeri nilai capaiannya 86,77%, (vi) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi data dan informasi pertanian sebanyak 3 kegiatan, nilai capaian akhir 100% ,(vii) Sub program kerja pembinaan dan pelayanan pembiayaan pertanian sebanyak 2 kegiatan, nilai capaian rata-rata 100%, (viii) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi perizinan dan invstasi sebanyak 4 kegiatan, nilai capaian sebesar 100%, (ix) Sub program kerja pembinaan dan koordinasi perlindungan varietas tanaman nilai capaian akhir sebesar 100% dari hasil seluruh komponen kegiatan. Pada tahun anggaran 2010, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.1.475,669,- miliar dengan realisasi sebesar Rp. 1.251,192 miliar atau 84,94% dari dana yang disediakan.


36

LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK (RS) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2005-2009

KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, 2011

LAMPIRAN III PENETAPAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010


LAMPIRAN V PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010


LAMPIRAN IV RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010


LAMPIRAN IV PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010


LAMPIRAN VI DATA KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010


LAMPIRAN II ANGGARAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010


LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010



Sekretaris Jenderal

Biro Perencanaan

Pusat Data dan Informasi Pertanian

Biro Keuangan dan Perlengkapan

Pusat Pembiayaan

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pusat Perizinan dan Investasi

Biro Hukum dan Humas

Biro Kerjasama Luar Negeri

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

Kelompok Jabatan Fungsional

37 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2010


PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010 UNIT: SEKRETARIAT JENDERAL No.

Program Utama

I.

PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1

Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan Publik & Birokrasi

2 3

Sasaran

Indikator Kinerja Output Uraian

Target

Meningkatnya pelayanan aparatur kepada semua pihak Meningkatnya kelancaran administrasi umum Meningkatnya pelayanan publik & birokrasi

Terbayarnya honor/ tunjangan pegawai 1.655 org, 2 lap Tersedianya laporan hasil pelaksanaan 241 dok administrasi Layanan publik & birokrasi 827 dok

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

A.

Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Perencanaan

1.

Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Kebijakan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Anggaran

Meningkatnya kualitas rumusan Terumuskannya dokumen 26 dok, 11 perencanaan pembangunan pertanian perencanaan pembangunan pertanian unit

Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dan Layanan Pimpinan

3.

4.

Target

Anggaran (Rp.000) 120.614.215

II.

2.

Indikator Kinerja Outcome Uraian

Meningkatnya pelayanan aparatur

1.228 org, 4 lap

51.335.546

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi & tugas kantor Meningkatnya pelayanan publik & birokrasi

100%

49.295.386

100%

19.983.283

1.384.336.765 71.563.655

Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan pertanian

28 dok

11.280.091

Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan anggaran

Terumuskanya dokumen perencanaan 26 dok, 8 unit Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan anggaran anggaran

28 dok

45.463.594

Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

19 dok,13 unit

21 dok

8.567.000

Meningkatnya kualitas tertip administrasi dan layanan pimpinan

Terlaksananya tertip administrasi dan layanan pimpinan

9 dok, 9 Unit Meningkatnya kualitas tertip administrasi dan layanan pimpinan

10 dok

6.252.970



39


No.

Program Utama

Sasaran


Target

B.

Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Orgnisasi dan Kepegawaian

1.

Pengembangan Kelembagaan & Penataan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Pertanian

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Departemen Meningkat dan berkembangnya SDM aparatur pertanian

Tertatanya Kelembagaan & Ketatalaksanaan Departemen Terbinanya aparatur SDM pertanian

6 dok

Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian & Layanan Publik Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Keuangan dan Perlengkapan Pembangunan/Pengadaan/Pening katan Sarana dan Prasarana

Meningkatnyanya pelayanan administrasi kepegawaian & publik

Terlayaninya pegawai dan publik

14 dok

2

3

C.

1

22 dok


Target

Anggaran (Rp.000) 39.819.514

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Departemen Meningkat dan berkembangnya SDM aparatur pertanian

6 dok

1.333.775

22 dok

34.588.250


14 dok

3.897.489

55.163.296

Meningkatnya layanan informasi untuk Terlaksananya pembangunan/ pengembangan agribisnis Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasaran Fasilitasi administrasi pengelolaan Meningkatnya tertip administrasi dan Tertipnya administrasi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan lembaga keuangan dan pemberdayaan lembaga lembaga Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Hukum & Kehumasan Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya Pengelolaan dan Terselenggaranya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Operasional Pusat Informasi Agribisnis Operasional Pusat Informasi Agribisnis

4 Paket, 5 keg

Meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis

100%

23.312.000

45 dok, 122 unit

Meningkatnya tertip administrasi dan lembaga

100%

31.851.296

23 dok

Meningkatnya Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Agribisnis

100%

61.772.572

2

Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik

144 dok

Informasi program pemb. pert melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat

100%

48.187.756

3

Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional

204 dok, 42 unit

Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Biro Hukmas

100%

12.437.878

4

Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga

1.146.938

5

Pelayanan dan Bantuan Hukum

Fasilitasi Hubungan antar lembaga Dep.dan Non 100% dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD dll), pertemuan Bakohumas Fasilitasi Pemangku kepentingan & pemberian 100% bantuan hukum

2

D.

1.

129.190.614

Informasi program pemb. pert melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Biro Hukmas

Tersebarluaskan Informasi program pemb. pert melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Biro Hukmas

Fasilitasi Hubungan antar lembaga Dep.dan Non dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD dll), pertemuan Bakohumas Fasilitasi Pemangku kepentingan & pemberian bantuan hukum

Terfasilitasinya Hubungan antar 6 dok lembaga Dep.dan Non dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD dll), pertemuan Terfasilitasinya Pemangku kepentingan 30 dok & pemberian bantuan hukum


5.645.470

40


No. E.

1 2

F.

1

2

Program Utama


Sasaran

Sub Program Bidang Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kerjasama Luar Negeri Peningkatan kerjasama Meningkatnya hubungan kerjasama internasional di bidang pertanian internasional di bidang pertanian

Laporan kerjasama internasional

Target

66 dok


Meningkatnya hubungan kerjasama internasional 100% di bidang pertanian

Penyusunan & perumusan Meningkatnya kualitas rumusan Dokumen rumusan perencanaan kerja 4 dok, 7 unit Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan program dan rencana kerja sama perencanaan kerja sama internasional hubungan internasional kerja sama internasional internasional Sub Program Bidang Pelayanan Data dan Informasi Pertanian Penyusunan, pengkajian, dan pengembangan data dan informasi pertanian Pembinaan & pengembangan data & statistik pertanian

Meningkatnya kualitas & validitas data Dokumen data & informasi pertanian & informasi pertanian

Target

100%

Anggaran (Rp.000) 15.705.720

12.172.320 3.533.400

57.797.866

49 dok

Meningkatnya kualitas & validitas data & informasi 100% pertanian

5.635.000

42 dok, 37 unit

Meningkatnya kualitas data dan statistik pertanian

100%

45.624.631

12 dok

Meningkatnya kualitas program kerja dan pengelolaan data & informasi pertanian

100%

6.538.235

Meningkatnya metode pengumpulan data dan pelaporan data elektronik pertanian. Penyusunan & perumusan Meningkatnya pelaksanaan program program dan rencana kerja data & dan kerja dalam pengelolaan data & informasi pertanian informasi pertanian Sub Program Bidang Pelayanan Pembiayaan Pertanian

Dokumen laporan Pembinaan & pengembangan data & statistik pertanian Dokumen penyusunan & perumusan program dan rencana kerja data & informasi pertanian dan sarana kerja

1

Penyusunan RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian

Tersusunnya rumusan draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian

Draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian

1 dok

Terbentuknya dasar hukum lembaga pembiayaan 100% pertanian

660.000

2

Fasilitasi pengembangan PUAP dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya & berkembangnya usaha agribisnis di pedesaan melalui Gapoktan

PUAP

10.000 desa Meningkat & berkembangnya usaha agribisnis di 100% pedesaan melalui Gapoktan

1.005.510.000

3

Fasilitasi peningkatan penyaluran Meningkatnya penyaluran kredit KKP-E terlaksananya sosialisasi & fasilitasi, 550 org, Skim KKP-E leaflet KKP-E, Pedoman teknis KKP-E 8000 dok, 1eksp

3

G.


1.006.170.000

Meningkatnya penyaluran KKP-E secara kumulatif 108%, 100%

2.191.000.000

41


No. H.

I.

Program Utama

Sasaran


Target


Target

Sub Program Bidang Pelayaan Perizinan dan Investasi Pertanian

Anggaran (Rp.000) 6.302.500

1

Pelayanan Perizinan Pertanian

Meningkatkan pelayanan perizinan

Terlayaninya perizinan

5 dok


5 dok

80.000

2

Pembinaan Penerimaan negara bukan pajak & penatausahaan anggaran

Meningkatnya kualitas PNBP & penataausahaan anggaran

Laporan PNBP & Penatausahaan anggaran

1 dok

Meningkatnya kualitas PNBP & penataausahaan 1 dok anggaran

2.002.500

3

Pelayanan dan Pengembangan Informasi Usaha dan Investasi

Meningkatkan promosi investasi pertanian

Berkembangnya investasi pertanian

1 dok


1 dok

2.250.000

4

Pengelolaan administrasi dan sarana kantor


Tertipnya administrasi dan sarana kantor

4 dok, 21 unit Meningkatkan pelayanan perizinan

4 dok, 21 unit

1.970.000

Sub Program Bidang Pelayaan Perlindungan Varietas Tanaman

2.623.600

1 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman

Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman

Terlayaninya permohonan hak perlindungan varietas tanaman

90 dok


90 dok

2 Pengelolaan administrasi dan sarana kantor


Tertipnya administrasi dan sarana kantor

15 unit


15 unit


1.972.420

651.180

42


PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL UNIT : SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN : 2010 No.

Program Utama

I.

PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1

Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan

Sasaran

Meningkatnya pelayanan aparatur kepada semua pihak

Indikator Kinerja

Output:

Terbayarnya honor/ tunjangan pegawai

Outcome: Meningkatnya pelayanan aparatur 2

Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi umum Output:

3

Pelayanan Publik & Birokrasi

II. A.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Perencanaan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Program Meningkatnya kualitas rumusan dan Kebijakan perencanaan pembangunan pertanian

1.

2.

3.

4.

Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Anggaran

Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Meningkatnya pelayanan publik & birokrasi

Tersedianya laporan hasil pelaksanaan administrasi Outcome: Meningkatnya penyelenggaraan administrasi & tugas kantor Output: Layanan publik & birokrasi Outcome: Meningkatnya pelayanan publik & birokrasi

Output:

Terumuskannya dokumen perencanaan pembangunan pertanian

Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan anggaran

Outcome: Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan pertanian Output: Terumuskanya dokumen perencanaan anggaran


Outcome: Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan anggaran Output: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Outcome: Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dan Layanan Meningkatnya kualitas tertip administrasi dan Output: Terlaksananya tertip administrasi dan layanan Pimpinan layanan pimpinan pimpinan Outcome: Meningkatnya kualitas tertip administrasi dan layanan pimpinan


Target

Realisasi

%

1.655 org

1.655 100

2 lap 1,228 org 4 lap 241 dok

2 100 1,228 100 4 100 241 100

100 %

100 100

827 dok 100 %

827 100 100 100

26 dok

26 100

11 unit 28 dok

11 100 28 100

26 dok

26 100

8 unit 28 dok

8 100 28 100

19 dok

19 100

13 unit 21 dok

13 100 21 100

9 dok

9 100

9 unit 10 dok

9 100 10 100

47


No.

Program Utama

B.

Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Orgnisasi dan Kepegawaian

1.

Pengembangan Kelembagaan & Penataan Ketatalaksanaan

2

Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Pertanian

3

Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian & Layanan Publik

C.

Sasaran

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Departemen

Meningkat dan berkembangnya SDM aparatur pertanian


Indikator Kinerja

Output:

Tertatanya Kelembagaan & Ketatalaksanaan Departemen Outcome: Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Departemen Output: Terbinanya aparatur SDM pertanian

Realisasi

%

6 dok

6 100

6 dok

6 100

22 dok

22 100

Outcome: Meningkat dan berkembangnya SDM aparatur pertanian Output: Terlayaninya pegawai dan publik

22 dok

22 100

14 dok

14 100

Outcome: Meningkatnyanya pelayanan administrasi kepegawaian & publik

14 dok

14 100

Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Keuangan dan Perlengkapan

1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis

2 Fasilitasi administrasi pengelolaan keuangan dan Meningkatnya tertip administrasi dan pemberdayaan lembaga lembaga

Output:

Terlaksananya pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasaran

Outcome: Meningkatnya layanan informasi untuk pengembangan agribisnis Output: Tertipnya administrasi pengelolaan keuangan dan pemberdayaan lembaga Outcome: Meningkatnya tertip administrasi dan lembaga

D.

Sub Program Koordinasi dan Pembinaan Bidang Hukum & Kehumasan

1.

Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi

2

Target

Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik

Meningkatnya Pengelolaan dan Operasional Output: Terselenggaranya Pengelolaan dan Pusat Informasi Agribisnis Operasional Pusat Informasi Agribisnis Outcome: Meningkatnya Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Agribisnis Informasi program pemb. pert melalui Output: Tersebarluaskan Informasi program pemb. pert berbagai media massa secara cepat dan melalui berbagai media massa secara cepat akurat dan akurat Outcome: Informasi program pemb. pert melalui berbagai media massa secara cepat dan akurat


4 pake t

4 100

5 keg 100 %

5 100 100 100

45 dok

45 100

122 unit 100 %

122 100 100 100

23 dok

23 100

100 %

100 100

144 dok

144 100

100 %

100 100

48


No. 3

Program Utama Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional

4

Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga

5

Pelayanan dan Bantuan Hukum

Sub Program Bidang Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kerjasama Luar Negeri 1 Peningkatan kerjasama internasional di bidang pertanian

Sasaran Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Biro Hukmas

Indikator Kinerja Output:

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Biro Hukmas

Outcome: Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Biro Hukmas Fasilitasi Hubungan antar lembaga Dep.dan Output: Terfasilitasinya Hubungan antar lembaga Non dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD dll), Dep.dan Non dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD pertemuan Bakohumas dll), pertemuan Bakohumas Outcome: Fasilitasi Hubungan antar lembaga Dep.dan Non dep. (MPR, DPR, DPD, DPRD dll), pertemuan Bakohumas Fasilitasi Pemangku kepentingan & Output: Terfasilitasinya Pemangku kepentingan & pemberian bantuan hukum pemberian bantuan hukum Outcome: Fasilitasi Pemangku kepentingan & pemberian bantuan hukum

Target

Realisasi

%

204 dok

204 100

42 unit 100 %

42 100 100 100

6 dok

6 100

100 %

30 dok 100 %

100 100

30 100 100 100

E.

Meningkatnya hubungan kerjasama internasional di bidang pertanian

Output:

Laporan kerjasama internasional

Outcome: Meningkatnya hubungan kerjasama internasional di bidang pertanian 2 Penyusunan & perumusan program dan rencana Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan Output: Dokumen rumusan perencanaan kerja kerja sama internasional kerja sama internasional hubungan internasional Outcome: Meningkatnya kualitas rumusan perencanaan kerja sama internasional Sub Program Bidang Pelayanan Data dan Informasi Pertanian 1 Penyusunan, pengkajian, dan pengembangan data dan informasi pertanian

66 dok 100 %

66 100 100 100

4 dok

4 100

7 unit 100 %

7 100 100 100

49 dok

49 100

F.

2 Pembinaan & pengembangan data & statistik pertanian

Meningkatnya kualitas & validitas data & informasi pertanian

Meningkatnya metode pengumpulan data dan pelaporan data elektronik pertanian.

3 Penyusunan & perumusan program dan rencana Meningkatnya pelaksanaan program dan kerja data & informasi pertanian kerja dalam pengelolaan data & informasi pertanian


Output:

Dokumen data & informasi pertanian

Outcome: Meningkatnya kualitas & validitas data & informasi pertanian Output: Dokumen laporan Pembinaan & pengembangan data & statistik pertanian Outcome: Meningkatnya kualitas data dan statistik pertanian Output: Dokumen penyusunan & perumusan program dan rencana kerja data & informasi pertanian dan sarana kerja Outcome: Meningkatnya kualitas program kerja dan pengelolaan data & informasi pertanian

100 %

100 100

42 dok

42 100

37 unit 100 %

37 100 100 100

12 dok

12 100

100 %

100 100

49


No.

Program Utama

Sub Program Bidang Pelayanan Pembiayaan Pertanian 1 Penyusunan RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

G.

2 Fasilitasi pengembangan PUAP dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan serta KKP-E

3 Fasilitasi peningkatan penyaluran Skim KKP-E

Tersusunnya rumusan draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian

Meningkatnya & berkembangnya usaha agribisnis di pedesaan melalui Gapoktan

Meningkatnya penyaluran kredit KKP-E

Output:

Draft RUU Lembaga Pembiayaan Pertanian

Outcome: Terbentuknya dasar hukum lembaga pembiayaan pertanian Output: PUAP

2 Pembinaan Penerimaan negara bukan pajak & penatausahaan anggaran

Meningkatnya kualitas PNBP & penataausahaan anggaran

100 % 10.000 desa

100 100 10.000 100

2,191

Rp.t 2,191

100

H.

I.


1 100

Outcome: Meningkat & berkembangnya usaha agribisnis 100 % 100 100 di pedesaan melalui Gapoktan Output: terlaksananya sosialisasi & fasilitasi, leaflet 550 org, 578, 8000, 105%, KKP-E, Pedoman teknis KKP-E 8000 dok, 1 100%, 1 eksp 100% Outcome: Meningkatnya penyaluran KKP-E secara kumulatif

Sub Program Bidang Pelayaan Perizinan dan Investasi Pertanian 1 Pelayanan Perizinan Pertanian

1 dok

Output: Terlayaninya perizinan Outcome: Meningkatkan pelayanan perizinan Output: Laporan PNBP & Penatausahaan anggaran

5 dok 5 dok 1 dok

5 100 5 100 1 100

1 dok

1 100

1 dok

1 100

1 dok 4 dok

1 100 4 100

Outcome: Meningkatkan pelayanan perizinan

21 unit 4 dok 2 unit

21 100 4 100 2 100

Output:

Terlayaninya permohonan hak perlindungan varietas tanaman Outcome: Meningkatnya pelayanan perlindungan varietas tanaman Output: Tertipnya administrasi dan sarana kantor

90 dok

90 100

90 dok

90 100

15 unit

15 100

Outcome: Meningkatkan pelayanan perizinan

15 unit

15 100

3 Pelayanan dan Pengembangan Informasi Usaha dan Investasi Pertanian


Outcome: Meningkatnya kualitas PNBP & penataausahaan anggaran Output: Berkembangnya investasi pertanian



Outcome: Meningkatkan promosi investasi pertanian Output: Tertipnya administrasi dan sarana kantor

Sub Program Bidang Pelayaan Perlindungan Varietas Tanaman 1 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman





50


Anggaran (Rp.000) 120.614.215 51.335.546

49.295.386

19.983.283 3.574.812.765 71.563.655 11.280.091

45.463.594

8.567.000

6.252.970


51


Anggaran (Rp.000) 39.819.514 1.333.775

34.588.250

3.897.489

55.163.296 23.312.000

31.851.296

129.190.614

61.772.572

48.187.756


52


Anggaran (Rp.000) 12.437.878

1.146.938

5.645.470

15.705.720 12.172.320

3.533.400

57.797.866 5.635.000

45.624.631

6.538.235


53


Anggaran (Rp.000) 3.196.643.000 660.000

1.004.983.000 2.191.000.000

6.305.500 80.000 2.005.500

2.250.000

1.970.000

2.623.600 1.972.420

651.180


54


DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN MENURUT GOLONGAN, JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2010 PENDIDIKAN J KELAMIN NO ESELON II GOL I GOL II GOL III GOL IV JMLH SD SLTP SLTA SARMUD/D S1 S2 S3 L P 1

BIRO PERENCANAAN

1

19

119

35

1

61

11

65

28

2

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

4

62

131

18

2

3

82

18

76

3

BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

0

88

261

13

2

11

237

13

4

BIRO HUKUM DAN HUMAS

0

5

95

13

43

5

BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI

0

10

56

11

6

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANIAN

1

20

72

25

7

PUSAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

0

3

39

8

PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI

0

5

9

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

0 6

JUMLAH


114

60

174

34

133

82

215

84

15

273

89

362

2

56

11

1

54

59

113

16

3

38

18

2

47

30

77

40

5

40

30

1

57

61

118

6

6

2

26

13

1

27

21

48

40

5

5

2

32

11

34

16

50

5

36

8

5

3

32

9

18

31

49

217

849

134

495

59

449 169

757

449

1.206

1

5

1

8

13

51


REALISASI ANGGARAN SETJEN TAHUN 2010 DATA S/D 31 DESEMBER 2010

NO

BIRO/PUSAT

ANGGARAN (Rp.000)

REALISASI (Rp.000)

%

1

BIRO PERENCANAAN

76.484.102

70.138.681

91,70

2

BIRO ORG & KEPEG

48.242.810

40.942.444

84,87

3

BIRO KEU & PERLENGK

143.114.432

125.957.298

88,01

4

BIRO HUKUM & HUMAS

43.000.000

32.281.149

75,07

5

BIRO KLN

8.930.037

7.745.823

86,74

6

PUSDATIN

112.678.803

89.860.152

79,75

7

PUSAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

1.017.382.239

864.208.325

84,94

8

PUSAT PERIZINAN & INVESTASI

11.609.314

9.203.301

79,28

9

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

7.000.000

6.789.287

96,99

10

ATASE ROMA

2.085.148

1.564.794

75,04

11

ATASE BRUSSEL

1.662.625

1.031.882

62,06

12

ATASE TOKYO

1.691.365

728.210

43,05

13

ATASE WASHINGTON

1.788.825

741.140

41,43

1.475.669.700

1.251.192.486

84,79

JUMLAH SETJEN


38

REALISASI ANGGARAN DEPARTEMEN PERTANIAN TA 2006 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESELON I SETJEN ITJEN DITJEN TAN PANGAN DITJEN HORTIKULTURA DITJEN PERKEBUNAN DITJEN PETERNAKAN DITJEN TAN PPHP DITJEN PLA BADAN LITBANK BADAN PSDMP BADAN KET PANGAN BARANTAN TOTAL

ANGGARAN 784,880,722,000 37,775,099,000 440,127,754,000 258,679,755,000 461,807,184,001 642,590,360,000 397,258,523,000 662,363,403,000 718,002,105,000 669,618,890,001 698,024,873,000 293,771,643,200 6,064,900,311,202

REALISASI 717,261,342,801 30,300,789,877 289,256,862,989 177,543,037,516 411,257,744,862 558,844,202,660 289,775,706,660 420,252,780,733 536,290,979,095 514,732,604,517 415,845,086,118 267,120,518,414 4,628,481,651,242

% 91.38 80.21 65.72 68.63 89.05 86.97 72.94 63.45 74.69 76.87 59.57 90.93 76.32

Sekretariat Jenderal. Ikhtisar Eksekutif

Recommend Documents