IKHTISAR EKSEKUTIF Sangat Baik Tinggi Sangat Rendah,

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan

kinerja

merupakan

bentuk

akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja utama, rata-rata realisasi kinerja dengan kategori Sangat Baik. Penjabarannya yaitu 3 (tiga) indikator sasaran atau sebanyak 60,00% dikategorikan sangat baik, yaitu indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Status gizi buruk Balita, dan prevalensi HIV AIDS. Sebanyak 1 (satu) indikator sasaran atau 20,00% dikategorikan Tinggi, yaitu indikator Angka Kematian Ibu (AKI), dan 1 (satu) indikator sasaran atau 20,00% memenuhi kategori realisasi kinerja Sangat Rendah, yaitu indikator Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) DBD. Keberhasilan ini perlu ditingkatkan, terutama pada indikator sasaran yang capaiannya belum memuaskan.

DAFTAR ISI Kata Pengantar

…………………i

Daftar Isi

…………………ii

Ikhtisar Eksekutif

…………………iii

BAB I PENDAHULUAN

…………………1

1.1 Latar Belakang

…………………1

1.2 Landasan Hukum

…………………2

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan

…………………3

1.4 Analisis Aspek Strategis

..........................5

1.5 Sistematika Laporan

.........................11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

………………...12

2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2016

………………...13

2.2 Penetapan Kinerja

………………...14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

………………...28

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

………………...29

3.2 Pengukuran Kinerja

………………...33

3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016

………………...37

3.4 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

………………...42

3.5 Akuntabilitas Anggaran

.........................44

BAB IV Penutup

………………...46

LAMPIRAN

.........................47

Laporan Kinerja Dinkes Bantul Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan

akuntabilitas

sebagai

salah

satu

asas

umum

dalam

penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan

Kinerja

Dinas

Kesehatan

merupakan

tolok

ukur

keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efesien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

1


1.2. Landasan Hukum 1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan

Instansi

Pemerintah 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

2


11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; 1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah

daerah

dan

tugas

pembantuan

dibidang

kesehatan.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, terdiri dari: I. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub-Bagian Umum 2. Sub-Bagian Program 3. Sub-Bagian Keuangan dan Aset II. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Seksi Bina Gizi Masyarakat 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan III. Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Penyelenggaraan Surveillance 2. Seksi Pengendalian Penyakit 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra. IV. Bidang Perberdayaan Mayarakat Sehat, terdiri dari : 1. Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan; 2. Seksi Bina UKBM 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan Kesehatan dan Kemitraan. IV. Bidang Sumber daya Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan SDM Kesehatan 2. Seksi Penyelenggaraan Regulasi kesehatan 3. Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan 3


V. UPTD VI. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB.BAG. KEUANGAN

SUB.BAG. PROGRAM

& ASET

BIDANG PELAYANAN K ESEHATAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEHAT

BIDANG SUMBERDAYA KESEHATAN

SEKSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

SEKSI PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI BINA GIZI MASYARAKAT

SEKSI B INA UKBM

SEKSI PENYELENGGARAAN REGULASI KESEHATAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN MATRA

PELAYANAN KES DASAR DAN RUJUKAN

BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

SEKSI PENYELENGGARAAN SURVEILANS

SEKSI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KES. DAN KEMITRAAN

SEKSI PENYELENGGARAAN KEFARMASIAN DAN SARANA KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS& UPT JAMKESDA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Bantul tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 59 tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a

Menyusun rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan.

b Melaksanakan pembinaan umum dibidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

4


c

Melaksanakan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan farmasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

d Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. e

Memberikan perijinan bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g

Melaksanakan pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;

h Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas. i

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.4. Analisis Aspek Strategis Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan Bantul, aspek-aspek tersebut antara lain:

1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Dinas Kesehatan beserta UPT 27 Puskesmas dan Jamkesda pada Tahun 2016 sebanyak 1022 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

5


Tabel 1.1 Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2013 - 2016 NO

PENDIDIKAN

2014

2015

2016

1

2

4

5

6

I

MEDIS 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi

85 42

79 40

72 33

PASCA SARJANA 1. Magister Kesehatan Masyarakat 2. Magister Public Health 3. Magister Sains Ekonomi 4. Magister Ekonomi Pembangunan 5. Magister Manajemen 6. Magister Science 7. PHD

9 11 2 1 6 2 0

7 12 2 1 6 1 1

9 15 2 2 4 3 1

PARAMEDIS 1. D4 Bidan 2. D3 Bidan 3. D1 Bidan 4. Keperawatan/Ners 5. D4 Keperawatan 6. D3 Keperawatan 7. Sekolah Pendidikan Keperawatan 8. Sekolah Perawat (PKC/E) 9. D4 Perawat Gigi 10. D3 Perawat Gigi 11. Sekolah Pendidikan Perawat Gigi

18 115 63 11 8 139 37 2 4 34 28

22 125 52 14 10 150 35 1 4 39 25

27 124 44 15 12 148 31 4 38 25

31 2 5 38 2 4 4 30 4 5

32 3 8 36 2 6 5 27 4 5

33 5 8 34 2 6 5 24 5 6

II

III

IV

PARAMEDIS NON PERAWAT 1. Kesehatan Masyarakat 2. S1 Gizi 3. D4 Gizi 4. D3 Gizi 5. SPAG 6. S1 Sanitarian 7. D4 Sanitarian 8. D3 Sanitarian 9. SPPH 10. D4 Analis Kesehatan

6


NO

V

PENDIDIKAN 11. D3 Analis Kesehatan 12. Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) 13. Apoteker 14. Sarjana Farmasi 15. Sekolah Menengah Farmasi (SMF)/Asisten apoteker 16. D4 Epidemiologi 17. D3 Fisioterapi 18. D3 Pranata Rontgen 19. D4 Teknik Elektromedik 20. D3 Rekam Medis Non Kesehatan/ Administrasi/ Tata Usaha 1. S1 Administrasi 2. D4 Non Kesehatan 3. D3 Non Kesehatan 4. Arsiparis 5. SLTA 6. SLTP 7. SD Total

2014 19 17

2015 25 12

2016 24 11

11 4 23

11 4 22

12 2 22

2 16 1 1 13

2 16 1 1 14

2 16 1 1 13

15 0 9 1 86 21 6 987

15 5 9 1 85 22 8 1007

15 5 8 1 85 23 7 1022


1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2014 - 2016 No 1 . 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA) Klinik Utama Klinik Pratama Klinik Pratama Rawat Jalan Klinik Pratama Rawat Inap Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Apotek Klinik kecantikan estetika Dasar Laboratorium Toko Obat

2014 10 1 3 2 24 5 104 5 4 1

2015 10 1 3 2 30 5 107 5 4 4

2016 10 0 5 2 38 9 4 123 10 4 4

7


No 11 . 12 13 14 15 16 17

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Optik Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Posyandu Posyandu Lansia

2014 12 16 11 67 27 1132 901

2015 11 16 11 67 27 1132 901

2016 12 16 11 65 27 1132 901


Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu. 1.4.3 Aspek Pembiayaan Kesehatan Tabel 1.3. Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2016 NO 1 a. b. c.

JENIS SUMBER BIAYA APBD BANTUL DAU DAK

Pajak Rokok d. DBH-CHT e. Operasional Pukesmas 2 APBD I 3 APBN 4 BOK Jumlah

JUMLAH ALOKASI 2013

2014

2015

2016

41.768.413.863

82.794.905.415

100.102.076.200

135.281.734.593

23.208.342.829 5.619.240.000

28.242.017.074 7.174.211.000

30.356.046.706 4,114,570,000

29.629.498.678 38.301.712.000

0

0

12.505.000.000

8.000.000.000

917.805.150 12.940.831.034

917.805.150 47.378.677.341

917.805.150 53.126.459.494

0 59.350.523.915

28.196.600 398.131.000 2.376.810.000 44.571.551.463

36.242.000 5.813.608.000 2.376.810.000 88.644.755.415

73,980,100 571,186,400 3,110,488,000 103.857.730.700

228.476.700 405.034.773 135.915.246.066


Tabel 1.4 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan anggaran Dinas Kesehatan dari berbagai sumber dana. Peningkatan relatif signifkan pada APBD Kabupaten tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan adanya anggaran

8


kapitasi kepesertaan Jaminan Kesehatan di Puskesmas dari BPJS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan. 1.4.4. Aspek Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 506,85 km2 dan merupakan 15,91% dari seluruh luas wilayah Propinsi DIY.Kabupaten Bantul terletak di bagian Selatan Wilayah Propinsi DIY, yaitu antara 07o 44’04” – 08o 00’ 27” LS dan 110o 12’ 34” – 110o 31’ 08” BT. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Kontur geografis meliputi dataran rendah pada bagian tengah, perbukitan pada bagian timur dan barat, dengan bentang alam relatif membujur dari utara ke selatan. Tata guna lahan yaitu Pekarangan 36,16%, Sawah 33,19%, Tegalan 14,90% dan Hutan 3,35%. Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang terdiri dari 75 desa dan 933 dusun. Kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Dlingo dengan jarak sekitar 30 Km dari Ibukota Kabupaten, wilayahnya merupakan perbukitan yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari kelurahan dalam satu Kecamatan ke Puskesmas hanya ± 3 Km. Tabel 1.4. Jarak Puskesmas Hubungannya dengan Situasi Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2016 NO

KECAMATAN

LUAS WIL.

JUMLAH DESA/ KEL

DUKUH

PUSKESMAS

Rata-rata WaktuTem puh dari Kab. ke Puskesmas

1 2 3

Srandakan Sanden Kretek

18,32 23,16 26,77

2 4 5

43 62 52

Srandakan Sanden Kretek

20 menit 20 menit 20 menit

9


NO

KECAMATAN

LUAS WIL.

JUMLAH DESA/ KEL

DUKUH

PUSKESMAS

4 5 6

Pundong Bambanglipuro Pandak

23,68 22,70 24,30

3 3 4

49 45 49

Pundong Bambanglipuro Pandak I, II

7 8

Bantul Jetis

21,95 24,47

5 4

55 50

9

Imogiri

54,49

8

64

10

Dlingo

55,87

6

72

11 12 13

Pleret Piyungan Banguntapan

22,97 32,54 28,48

5 3 8

58 57 47

14 15 16 17

Sewon Kasihan Pajangan Sedayu

27,16 32,25 32,25 34,36

4 4 3 4

60 63 53 54

Rata-rata WaktuTem puh dari Kab. ke Puskesmas

20 menit 20 menit 15- 20 menit Bantul I, II 10 menit Jetis I, II 10-15 menit Imogiri I, II 30-45 menit Dlingo I, II 45 - 60 menit Pleret 30 menit Piyungan 50 menit Banguntapan I, 50 menit II dan III Sewon I, II 25 menit Kasihan I, II 25 menit Pajangan 20 menit Sedayu I, II 40 - 50 menit


1.4.5. Aspek Permasalahan Kesehatan Prioritas masalah kesehatan di Kabupaten Bantul tahun 2016 berdasarkan permasalahan yang ada sebagai berikut: 1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak 2. Penanggulangan penyakit menular 3. Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta perluasan cakupan jaminan kesehatan menyeluruh 5. Peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif (paradigma

sehat).

10


1.5. Sistematika Laporan Sistematika penyusunan Laporan sebagai berikut : BAB I Pendahuluan : 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan 1.4 Analisis Aspek Strategis 1.5 Sistematika Penyusunan BAB II Perencanaan Kinerja 2.1. Rencana Strategis 2.1.1 Visi dan Misi 2.1.2 Tujuan dan Sasaran 2.1.3 Kebijakan dan Program 2.2. Rencana Kerja 2.2.1 Program Kegiatan 2.2.2 Perjanjian Kinerja BAB. III Akuntabilitas Kinerja 3.1. Pengukuran Kinerja 3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja 3.1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran 3.2. Evaluasi Kinerja Dan Analisis Kinerja Tahun 2015 3.2.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan 3.2.2 Evaluasi Kinerja 3.2.3 Realisasi Anggaran 3.3. Program dan Kegiatan Bersumber APBD II 3.4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber APBD I 3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber APBN

BAB. IV Penutup

11


BAB II PERENCANAAN KINERJA Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1

2

Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat

INDIKATOR KINERJA URAIAN

1 2

3 Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)

3

Angka Gizi Buruk Balita

4

Angka Kesakitan DBD

5

Prevalensi HIV-AIDS pada Populasi

TARGET 4 70/100.000 KH 7,0/1.000 KH 0.43% 150 / 100.000 Penduduk 0.50%


2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2016 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program kesehatan tahun 2016 mengacu

12


pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007. Sinkronisasi program kesehatan tersebut sesuai dengan Renstra Dinas kesehatan tahun 2016 -2021 dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya. Program-program kesehatan yang ada dalam Permendagri 13 Tahun 2006 meliputi: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian

Kerja dan Keuangan 4)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

8)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 13) Program Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 14) Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 16) Program pengembangan Lingkungan Sehat 17) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 18) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 19) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

13


2. 2. Penetapan Kinerja Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2016 No

Sasaran

Indikator

1

2

3

1.

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, dan kegawatdaruratan

Angka Kematian Ibu

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Persentase

95

1.779.050.000

Persentase

95

1.731.620.000

Persentase

99

47.430.000

Persentase

90

18.025.300.000

Peserta

121,666

18.025.300.000

Puskesmas

27

67.767.121.897

Puskesmas

27

394.252.982

Persentase

70

424.270.000

Kecamatan

17

63.195.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan SDM Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Terlaksananya jamkes bagi pasien kurang mampu Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP Jumlah Gadar Level 1 Strata Posyandu Balita Purnama dan Mandiri Terlaksananya pelayanan kedaruratan / Tim Reaksi Cepat

21


No

Sasaran

Indikator

1

2

3

Program dan Kegiatan 4

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

5

8

6

7

Terlaksananya pengelolaan operasional Puskesmas

Puskesmas

27

300.895.000

Legalisasi Nakes

Tenaga Kesehatan

1704

141.985.000

Fasyankes

220

Puskesmas

27

59.350.523.915

Puskesmas

15

744.221.000

Puskesmas

17

565.815.000

Puskesmas

27

150.500.000

Puskesmas

27

27.906.000

Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

Persentase

50

27.047.945.079

tersedianya sarpras IPAL

Puskesmas

21

11.326.027.000

tersedianya sarpras Alkes Puskesmas

Paket

1

11.326.027.000

legalisasi fasyankes Operasional Pelayanan UKP di Puskesmas Jumlah Puskesmas terakreditasi Terlaksananya pendampingan akreditasi Puskesmas Terlaksananya pelayanan data dan informasi Puskesmas Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

22


No

Sasaran

Indikator

1

2

3

Program dan Kegiatan 4

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

5

6

7

8

Unit

2

1.806.250.000

Unit

8

10.490.610.079

Paket

2

3.425.058.000

Tersedianya sarpras puskesmas ambulans dan puskesmas keliling Terpenuhinya rehabilitasi bangunan dan perluasan ruangan Puskesmas Terpenuhinya rehabilitasi /perluasan bangunan dan Alkes Puskesmas

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular Perawatan, kontrol, dan evaluasi akibat dampak asap rokok

Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

Desa

40

108.000.000

Penanganan kasus PTM

Persentase

100

108.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Penggunaan Obat Rasional (POR) Pengadaan Obat, dan Sarpras IFK Terjaminnya mutu obat di Puskesmas

Persentase

95

7.159.252.117

Paket

3

7.083.012.117

Puskesmas

27

49.561.000

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Puskesmas

27

8.242.000

Cakupan kunjungan neonatal lengkap

Persentase

92

33.100.000

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Angka Kematian Bayi


Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

23


No

Sasaran

Indikator

1

2

3



Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Cakupan kunjungan bayi

Persentase

90.2

Cakupan pelayanan Balita

Persentase

90

Jumlah Institusi yang bermitra

Persentase

85

413.112.500

Peserta

500,101

59.745.000

Persentase

54.5

20.850.000

Pos UKK

65

20.167.500

Persentase

95

296.350.000

Institusi Pendidikan

35

16.000.000

Desa

75

44.400.000

7.087.000.000

Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak Balita

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Pelayanan kesehatan di sekolah Pelayanan kesehatan di lingkungan kerja Pendampingan jamkesda Kemitraan dengan institusi pendidikan

Status Gizi Buruk Balita

Jumlah penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan Sekolah ber – PHBS Jumlah Pos UKK yang terbentuk Terlayaninya jamkes bagi peserta Jamkesda Terkoordinasinya program kesehatan dengan institusi pendidikan

Peningkatan imunisasi

Imunisasi bayi, WUS dan Bumil

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Operasional Pelayanan UKM di Puskesmas

Puskesmas

27

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Balita Stunting

Persentase

11,9

33.100.000

709.339.000

24


No

Sasaran

Indikator

1

2

3



Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Persentase

9.1

21.350.000

Balita

240

579.915.000

Bumil

205

Prevalensi Anemia Ibu Hamil

Persentase

19.50

45.274.000

Cakupan Keluarga Sadar Gizi

Persentase

94,0

62.800.000

Penggunaan Obat Rasional (POR)

Persentase

95

2.000.000.000

Paket

3

2.000.000.000

Persentase

70

100.800.000

Peserta

175

100.800.000

Menurunnya angka kematian DBD

Persentase

<1

740.640.000

fogging fokus

fokus

400

321.860.000

Penyusunan peta informasi masy kurang gizi Pemberian tambahan makan dan vitamin Penangggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (obat penunjang/ suplemen Yankesdas) Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan

2.

Terciptanya budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Angka Kesakitan DBD

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Status gizi kurang Balita PMT Balita Kurus PMT Bumil KEK

Pengadaan obat penunjang

Peserta PKP dapat sertifikat PIRT Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan

25


No

Sasaran

Indikator

1

2

3



Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Pengawasan kualitas air bersih dan air minum Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Prevalensi HIV AIDS

Jumlah Desa Stop BABS

65

306.345.000

Desa

3

68.947.500

Kabupaten

1

135.000.000

Sampel

2300

102.397.500

Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

Persentase

71

Cakupan PHBS Rumah Tangga

Desa

49,8

221.550.000

Reward Dusun

Dusun

450

1.320.240.000

Desa Siaga Sehat Jiwa

Desa

8

40.600.000

Dusun

29

1.461.000.000

Desa STBM Pelaksanaan panilaian Kabupaten Sehat Pemeriksaan kualitas air minum dan air bersih

Desa

3.043.390.000

Promosi kesehatan

Dusun Sehat Bebas Asap Rokok

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Penduduk 1524 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS

Persentase

30

imunisasi anak usia SD

Kecamatan

17

14.685.000

Penemuan TB

Persentase

70

116.603.000

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

26


No

Sasaran

Indikator

1

2

3



Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Persentase

85

15.000.000

100

104.812.000

penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Angka kesembuhan TB Penanganan KLB <24 Jam

Persentase

Jumlah layanan HIV AIDS

Fasyankes

13

123.280.000

Puskesmas santun Usila Strata II

Puskesmas

2

18.595.000

Persentase Posyandu Lansia Kategori Baik (Purnama & Mandiri)

Persentase

15

18.595.000

Total Anggaran Rp135.281.734.593,Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

27


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan

dan

sasaran-sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalam capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

28


Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No 1. 2. 3. 4. 5.

Interval Nilai Realisasi Kinerja ≥ 91 75,1 – 90,0 65,1 – 75,0 50,1 – 65,0 ≤ 50,0

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Baik Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Kode

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut: Persentase capaian =

b. Apabila

Semakin

tinggi

realisasi

Realisasi Rencana

x 100 %

menunjukkan

semakin

rendah

pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut: Persentase capaian =

Rencana – (Realisasi-Rencana) Rencana

x 100 %

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Penghitungan nilai realisasi kinerja ini telah dilakukan pada Sistem AKIP secara elektronik (e-sakip). 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance ndicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input)

29


kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit). Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2016 No

Indikator Kinerja Utama

Capaian 2015

Target

Reali Sasi

% Realisasi Target terhadap Nasional target kabupaten

Umur 71,40 th 71,26 71,44 100,25 Harapan Hidup Sumber : Dinas Kesehatan, 2016, data diolah

72

% Realisasi Terhadap Target Nasional

Reali sasi DIY

Target Akhir

99,22

74,5

71,4

RPJMD (2015)

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan berkepribadian luhur”. b. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Dalam menyusun IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui tahap pengumpulan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu; 30


1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2. Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan; 3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya; 4. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; 5. Kebutuhan data statistik pemerintah; 6. Kelaziman

pada

bidang

tertentu

dan

perkembangan

ilmu

pengetahuan.

31


Tabel 3.2. Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016

NO

1

IKU

2

/1.000 KH

3

Status Gizi buruk Balita

%

5

Prevalensi HIV AIDS

Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate/IR)

x 100.000

4

Angka Kematian Bayi (AKB)

6

5

3

/100. 000 KH

2

CAPAIAN 2015

RUMUS YANG DIGUNAKAN

Angka Kematian Ibu (AKI)

1

CAPAIAN 2014

SATU AN

%

%

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama Jumlah bayi (berumur < 1 tahun) yg meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan pada tempat dan kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita pada tempat & periode waktu yg sama Jumlah penderita HIV di suatu wilayah pd kurun waktu tertentu Jumlah penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama Jumlah penderita DBD di suatu wilayah pd kurun waktu tertentu Jumlah penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

TAHUN 2016

TARGET AKHR RENSTRA (2021)

TARGET

PENGHITUNGAN CAPAIAN

% REALISASI

6

7

8

9

104,70

87,50

87,5

12 12.288

x 100.000

=

97,66

88,39

85,00

x 1000

8,75

8,35

8,35

94 12.288

x 1.000

=

7,65

108,38

8,2

x 100%

0,38

0,38

0,38

239 59.720

x 100 %

=

0,40

94,74

0,35

0,05

0,05

<0,50

764 919.716

x 100%

=

0,08

184,00

<0,50

0,67

0,16

150

2.451 919.716

x 100.000

=

266, 49

22,34

100

x100%

x100.000

10


32


3.2. Pengukuran Kinerja Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Per 100.000 KH Per 1.000 KH

87,5

96,77

8,35

7,65

3) Status Gizi Buruk Balita

Persentase

0,38

0,40

4) Prevalensi HIV-AIDS

Persentase

<0,5

0,08

1

0,93

1) Angka Kematian Ibu 2) Angka Kematian Bayi

2

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

5) Angka kesakitan (Incidence Rate/IR) DBD Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

Satuan

Per 100.000 penduduk

Interval Realisasi Kinerja(%) ≤ 50

50,1 - 65

65,1 -75

75,1 -90 88,39

≥ 90

108,38

94,74 184,00

22,34

Keterangan : KH = Kelahiran Hidup

33


Mencermati tabel diatas, dari sejumlah 5 indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan, mayoritas kinerja yang dicapai telah memenuhi kriteria Kriterian sangat baik

yaitu

sebesar 60,00% (3 indikator),

Gambar 3.1. Capaian Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016

criteria tinggi sebesar 20,00%

20

(1 indikator), kriteria sangat rendah

20%

(1

indikator).

Capaian realisasi kinerja dari indikator kinerja utama Dinas Kesehatan ini tampak pada

60

20

Sangat baik

gambar disamping.

Tinggi

Sangat rendah


c. Cascade Down Indikator Kinerja Cascade down indikator kinerja merupakan gambaran pohon kinerja yang berurutan untuk mencapai tujuan dari IKU Bupati, maka diturunkan pada IKU SKPD (Eselon II), selanjutnya IKU SKPD ditunjang oleh indikator kinerja Eselon III dan indikator kegiatan yang ada pada eselon IV. Gambar Pohon Kinerja Eselon III dan IV Dinas Kesehatan Kab. Bantul Eselon II

Eselon III

Cakupan K4 Bumil

Eselon IV Review kelas ibu & ANC Terpadu Evaluasi Prog. KIA PMT Bumil

Angka Kematian Ibu

Cakupan Linakes

Puskesmas PONED AMP & diseminasi

RT ber PHBS

Pendampingan PHBS Bimtek Promkes

Cakupan Desa Siaga

Reward DB4MK 34


Eselon II

Eselon III

Pelayanan neonatal

Eselon IV Manaj. komplikasi neonatal AMP & diseminasi

Pelayanan Bayi Pelayanan Balita Angka Kematian Bayi

Cakupan ASI Eksklusif

Kapasitas petugas dalam SDIDTK Kekerasan terhadap Perempuan & anak Pendampingan Perbup ASI Ekslusif Kapasitas petugas dalam ASI Eksklusif Monev ASI Eksklusif PemeliharaanColdchain

Desa Universal Child Immunization

Distribusi Logistik Bimtek UPS

Jamban Sehat Validasi data Kesling

MP ASI Baduta Cakupan MP ASI Angka Gizi Buruk Balita

Surveilens Gizi Audit Gizi Buruk

Cakupan Balita Gizi Buruk dirawat

Konsumsi garam beryodium RT

PMT Balita Gizi Buruk Pendampingan Kadarzi Sosialisasi PGS

35


Eselon II

Eselon III

Eselon IV Refreshing Program HIV & IMS

Penemuan Kasus HIV

Koordinasi Program HIV VCT populasi berisiko

Prevalensi HIV

Supervisi TB HIV Angka Kesembuhan TB

Refreshing TB HIV Active Selective Case Finding TB Temu kader TB

Fogging Focus Angka kematian DBD

Angka Kesakitan DBD

Refreshing kader DBD Kekerasan thd Perempuan

Akses air minum

Inspeksi sanitasi air Uji sampel air minum

Penanggulangan KLB <24 jam

Pemeriksaan sampel KLB Audit KLB

36


3.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama bidang Kesehatan Tahun 2016.

1) Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 12 kasus kematian atau AKI sebesar 97,66 dan terjadi peningkatan kematian dibanding tahun 2015 sebesar 11 kasus atau AKI sebesar 87,5 per 100.000 kelahiran hidup, AKI ini telah mencapai target provinsi DIY sebesar 100 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian AKI ini dihitung nilai realisasi kinerja sebesar 88,39% dalam kategori predikat Tinggi. Selanjutnya kecenderungan AKI pada enam tahun terakhir disajikan pada gambar 3.2. berikut ini. Gambar 3.2. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2011 – 2016 140 124,89 111,2

120 100

89,21

80

104,7 88,9

99,04 96,83

97,66

87,5

66,36

60

52,2

40 20 0 2011

2012

2013 AKI Bantul

2014 2015 AKI DIY

2016


Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2016. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis

37


kasus sampai terjadinya kematian.

Hasil audit penyebab kematian ibu

tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai. Perencanaan program di tahun yang akan datang akan difokuskan pada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Kegiatan lain yang dilakkan adalah evaluasi kohort KIA, peningkatan kapasitas bidan desa, evaluasi ANC terpadu, evaluasi kelas ibu, evaluasi manual rujukan KIA dan peningkatan deteksi dini risiko dan tanda bahaya kehamilan. Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi. b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Disiminasi Hasil Rekomendasi Tk. Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA, Rakor DTKB, Rakor KB, Rakor Bidan c. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program d. Pemantapan sistem rujukan e. Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu penurunan

kematian

ibu,

kematian

bayi,

balita

gizi

buruk,

penanggulangan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC. 2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Pencapaian AKB pada tahun 2016 sebesar 7,65/1000 KH dari target 8,35/1000 KH dengan nilai realisasi kinerja sebesar 108,38% termasuk 38


kategori Sangat baik, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 8,35/1000 KH. Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada enam tahun terakhir dari tahun 2011 - 2016 disajikan dalam gambar berikut ini. Gambar 3.3. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi di Provinsi DIY Tahun 2011- 2016 12 10

9,8

8

7,9

9,9

8,9

9,34

8,5

8,9

9,38

8,6

8,65 8,35

8,75

7,65

6 4 2 0

2010

2011

2012

2013

AKB Bantul

2014

2015

2016

AKB DIY


Gambar

ini

memperlihatkan

kecenderungan

penurunan

AKB

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan AKB Bantul juga berada di bawah AKB Prov. DIY. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal penurunan AKB. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), meningkatkan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak . 3) Status Gizi Buruk Balita Status gizi buruk Balita sebesar 0,40% dengan target 0,38% termasuk kategori Sangat Baik (nilai 94,74%). Status gizi buruk dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan menurun. 39


Gambar 3.4. Angka Gizi Buruk Balita di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Angka Angka Gizi Buruk Balita di Provinsi DIY Tahun 2011-2016 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

0,68 0,59

0,52

0,44

2011

2012

0,49

0,51

0,42

0,38

2013

2014

Bantul

DIY

0,4 0,38

2015

2016


Mencermati grafik diatas, menunjukkan perbaikan status gizi Balita yang ditandai dengan menurunnya angka gizi buruk pada Balita. Program perbaikan gizi mencakup beberapa kegiatan yaitu pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), implementasi dan dukungan capaian ASI Eksklusif, pemberian PMT bagi Balita kurus, Bumil KEK, dan Baduta dari keluarga miskin, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu). 4) Prevalensi HIV-AIDS Prevalensi HIV-AIDS sebesar 0,08% dengan target 0,5% dan nilai realisasi kinerja 184% termasuk kategori

Sangat Tinggi. Akselerasi

pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, serta peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV pada kelompok potensial. Kasus HIV-AIDS pada tahun 2015 sebanyak 688 kasus

40


dan meningkat menjadi 832 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 527 orang, perempuan 301 orang dan tidak diketahui sejumlah 4 orang. Sejumlah 832 kasus ini, diketahui sebanyak 68 orang meninggal dunia. Pencapaian kondisi ini dilakukan dengan peningkatan pelayanan Voluntary Consulting and Testing (VCT) dan Care Support and Treatment (CST) di RSUD Panembahan Senopati, klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I serta Klinik layanan terapi metadon bagi pemakai Narkoba suntik di Puskesmas Banguntapan II. Gambar 3.6. Penemuan kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016 900

832

800 700

688

600

508

500 400

312

473

300 200 100 0

54 2011

2012

2013

2014

2015

2016


Grafik diatas memperlihatkan kecenderungan peningkatan kasus HIV-AIDS. Peningkatan kasus ini menunjukkan keberhasilan program penjangkauan penderita HIV-AIDS. Penderita yang telah ditemukan kemudian diterapi, sehingga dapat memutus rantai penularan dan menurunkan angka prevalensi HIV-AIDS. Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2016 sebesar 0,083% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 0,062%, namun masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%).

41


5) Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue Angka kesakitan DBD pada tahun 2016 adalah 266,50 per 100.000 penduduk, yaitu sejumlah 2451 kasus, dengan kategori nilai capaian kinerja Sangat rendah (22,34%). Upaya yang telah dilakukan untuk menekan merebaknya kasus DBD adalah pemberdayaan masyarakat melalui Gertak PSN, pemberantasan vektor dan KIE yang terus-menerus dilakukan oleh jajaran kesehatan didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan. Grafik angka kesakitan dan angka kematian DBD terdapat pada tabel berikut: Gambar 3.7. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2016 300 266,5

250 200 150

170,82

148,33

128,19

100 50 0

0,51 2010

27 0,81 2011

62 30 0 2012

0,67 2013

0,16 2014

0,92 2015

0,16 2016

IR CFR


3.4. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kinerja bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya indikator SPM. Sebanyak 18 indikator dalam SPM, melingkupi 14 indikator pelayanan kesehatan dasar, 2 indikator pelayanan kesehatan rujukan, 1 indikator penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan 1 indikator promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel berikut ini.

42


Tabel 3.8. Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2016

13.250

Realisasi (%) 100,00

Target (%) 95,00

2.650

2.728

102,94

80,00

12.394

12.303

99,27

90,00

12.394

11.849

95,60

90,00

1.843

1.754

95,17

80,00

12.288

10.951

89,12

90,00

75

75

100,00

100,00

57.862

46.498

80,36

90,00

350

350

100,00

100,00

43

43

100,00

100,00

13.743

13.743

100,00

70,00

152.060

114.135

75,06

70,00

5

6

120,00

100,00

839

726

86,53

100,00

620 2.451 10.125

220 2.451 4.023

35,48 100,00 39,73

70,00 100,00 100,00

500.101

427.505

85,48

100,00

500.101

44.334

8,87

15

9

9

100,00

100,00

26

100,00

100,00

75

100,00

100,00

No

Indikator

Pembilang

Penyebut

1. 2.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani. Cakupan kunjungan bayi. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan pelayanan anak balita. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. Cakupan peserta KB Aktif. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. a. AFP rate per 100.000 pnddk < 15 th b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA + d. Penderita DB yg ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

13.250

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

15. 16

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

17.

Cakupan Desa/Kelurahan 26 mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam. 18. Cakupan Desa Siaga Aktif. 75 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2016

43


3.5. Akuntabilitas Anggaran Anggaran untuk program dan dan kegiatan diperoleh dari berbagai sumber dana, yaitu APBD Kabupaten Bantul, APBD Provinsi DIY, dan APBN. Rata-rata penyerapan anggaran dari ketiga sumber dana tersebut sebesar 87,13%. Lebih jelasnya tertera pada tabel berikut ini. Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2016 No

Jenis Sumber Biaya

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

135.281.734.593

116.594.063.658

86,19

1

APBD Kab. Bantul

2

APBD Prop. DIY

228.476.700

225.376.700

98,64

3

APBN

405.034.773

399.434.748

98,62

103.857.730.700

93.119.646.817

89,66

Jumlah


3.4.1 Anggaran Dinas Kesehatan bersumber APBD Kabupaten Bantul Anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 135.281.734.593,- dengan realisasi Rp. 116.594.063.658,- atau sebesar 86,19%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

44


Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016 Kinerja No 1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran (Rp)

Target

Capaian

1) Angka Kematian Ibu

87,5

97,66

% Realisasi 88,38

2) Angka Kematian Bayi

8,35

7,65

108,39

7.169.500.000

6.121.723.517

85,39

3) Status Gizi Buruk Balita Meningkatnya kualitas 4) Prevalensi HIV-AIDS pelayanan kesehatan 5) Angka kesakitan (Incidence Rate) DBD Jumlah

0,38

0,40

94,74

2.810.139.000

2.790.250.097

99,29

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung

115.538.890.093

99.245.172.773

% Realisasi 85,90

Target

Capaian

150

0.08

184

806.087.500

699.216.829

86,74

0.5

266,50

22,35

3.671.595.000

2.766.740.450

75,36

129.996.211.593

111.623.103.666

85,87

5.285.523.000

4.970.959.992

94,05

135.281.734.593

116.594.063.658

86,19

45


BAB IV PENUTUP Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul secara umum terlihat peningkatan yang signifikan atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015, dengan 5 (lima) IKU Dinas Kesehatan, yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Gizi Buruk Balita, Prevalensi HIV AIDS, dan Angka Kesakitan DBD. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 5 (lima) IKU Dinas Kesehatan, yaitu: 1. Angka Kematian Ibu sebesar 97,66 per 100.000 Kelahiran Hidup, termasuk dalam kategori kinerja tinggi 2. Angka Kematian Bayi sebesar 7,65 per 1.000 Kelahiran Hidup, termasuk dalam kategori kinerja sangat baik 3. Status gizi buruk Balita sebesar 0,40%, termasuk dalam kategori kinerja sangat baik 4. Prevalensi HIV AIDS sebesar 0,08%, termasuk dalam kategori kinerja sangat baik 5. Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) sebesar 266,5 per 100.000 Penduduk, termasuk dalam kategori kinerja sangat rendah

46


LAMPIRAN No

Nama Prestasi

Asal Penghargaan

Tingkat

1.

Duta STBM (Sanitasi Total Kemenkes RI Berbasis Masyarakat) Kategori Natural Leader dari masyarakat (Kader)

Nasional

2.

Lomba Sekolah Sehat : SMAN I Kasihan

Kemenkes RI

Nasional

3.

Kemenkes RI

Nasional

4.

Nutrisionis teladan a.n Rahmad Suryo Nugroho dari Puskesmas Kasihan I Dusun ber PHBS

D.I.Yogyakarta

5.

Dokter Kecil

D.I.Yogyakarta

6.

Lomba Sekolah Sehat : 1) TK Al Azhar 2) SMA N I Banguntapan

D.I.Yogyakarta

Tingkat Propinsi D.I.Yogyakarta Tingkat Propinsi D.I.Yogyakarta Tingkat Propinsi D.I.Yogyakarta

47

IKHTISAR EKSEKUTIF Sangat Baik Tinggi Sangat Rendah,

Recommend Documents