IKHTISAR EKSEKUTIF. Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2011 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu

pada Rencana

Strategis Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2011-2013, Badan Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Riau melaksanakan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan Rencana Strategis tahun 2011-2013, Penyusunan Rencana Kerja 2011 serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011.

Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2011 sebagai berikut : 1.

Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga;

2.

Terfasilitasinya bahan pangan untuk rumah tangga di daerah rawan pangan;

3.

Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang,

aman,

halal,

dan

meningkatkan

penganekaragaman

konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya local; 4.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap produk bahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan;

5.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata;

i

6.

Terfasilitasinya stabilitas harga pangan, lintas waktu, lintas wilayah yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;

7.

Menumbuhkembangkan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang dinamis, mandiri, dan sejahtera;

8.

Mendorong

dan

memfasilitasi

infrastruktur

pedesaan

dalam

tumbuh mendukung

dan

berkembangnya

ketahanan

pangan

masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 87,27 %, dengan dan dapat dikategorikan Baik. Sasaran tersebut

dicapai melalui pelaksanaan Program

dan Kegiatan yang dianggap relevan. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBD didapat angka capaian sebesar 98,57 % dengan kategori Baik, kategori tersebut disebabkan oleh adanya salah satu kegiatan yang tidak dilaksanakan atau digunakan, yaitu kegiatan Peningkatan Pendampingan Badan Ketahanan Pangan (ABT) Tahun 2011.

Mengingat kegiatan dimaksud adalah

dalam rangka menunjang pelaksanaan sub kegiatan pengembangan ekonomi produktif pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemda Provinsi Riau yang realisasi pelaksanaannya pada bulan Desember 2011, maka pelaksanaan kegiatan tersebut di atas akan efektif pada Tahun Anggaran 2011.

Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi didapat angka capaian sebesar 97,15 % dengan kategori Baik sedangkan dari Tugas Pembantuan didapat angka capaian sebesar 94,77 % dengan kategori Baik.

ii

Dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan Tahun 2011, Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau memperoleh dana anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau sebagai berikut : JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBD BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 NO.

JENIS BELANJA

JUMLAH ANGGARAN

1.

BELANJA LANGSUNG

Rp

5.020.601.350,-

2.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp.

8.019.025.694,-

JUMLAH

Rp. 13.039.627.044,-

dan berhasil direalisasikan sampai tgl, 31 bulan Desember Tahun 2011, untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung realisasi keuangan sebesar Rp. 4.742.898.704,- atau 94,47 % dengan realisasi fisik sebesar 99,18 %, dan. Sedangkan dana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN sebagai berikut : JUMLAH ANGGARAN BELANJA KEGIATAN APBN SATKER BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 NO.

JENIS ALOKASI DANA

JUMLAH ANGGARAN

1.

DEKONSENTRASI

Rp.

3.989.462.000,-

2.

TUGAS PEMBANTUAN

Rp.

3.055.600.000,-

JUMLAH

Rp. 7.045.062.000,-

Untuk Alokasi dana Dekonsentrasi dengan rincian yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 3.989.462.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember iii

2011 sebesar Rp. 3.823.087.500,- (95,83 %) dengan realisasi fisik sebesar 95,84 %.

Sedangkan Alokasi dana Tugas Pembantuan dengan rincian yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 3.055.600.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan tgl, 31 Desember Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 2.751.419.600,- (90,05 %) dengan realisasi fisik sebesar 90,11 %.

Kendala

dan hambatan

yang

dihadapi Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Riau adalah sebagai berikut : 1.

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

2.

Adanya perubahan-perubahan nomenklatur di tingkat Kabupaten/Kota Riau mengenai Dinas/Unit/Lembaga yang menangani Ketahanan Pangan.

3.

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 baru disyahkan pada tanggal, 30 Januari 2011.

4.

Pada beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasi pelaksanaan keuangan maupun fisiknya, karena terdapatnya keterkaitan dengan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diarakan ke Kabupaten/Kota di Riau yang harus melalui Peraturan Gubernur.

5.

Pada Kegiatan Fasilitasi Konsumsi dan Keamanan Pangan terdapat Pekerjaan melalui Pihak Ketiga (Konsultan) yang mengalami proses pelelangan ulang.

6.

Adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kegiatan baru dan kegiatan lanjutan.

iv

7.

Adanya tradisi pengantian/mutasi pejabat baik Es II, Es III maupun Es IV dilingkungan pemerintah baik diprovinsi/Kab/Kota.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah menetapkan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1.

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tanggal, 9 Juni 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

2.

Sebaiknya Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 baru disyahkan pada setiap awal bulan Januari tahun anggaran bersangkutan.

3.

Untuk kegiatan yang memiliki Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diarakan ke Kabupaten/Kota di Riau untuk Surat Keputusan Peraturan Gubernur dirancang pada awal kegiatan dilaksanakan.

4.

Untuk Pekerjaan melalui Pihak Ketiga (Konsultan) direncanakan lebih awal sesuai dengan kebutuhan.

5.

Untuk Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebaiknya direncanakan lebih matang sesuai dengan prioritas kegiatan.

6.

Untuk Kegiatan Peningkatan Kompentensi Pendampingan Badan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2011, akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2011.

7.

Agar pengantian pejabat dilakukan pd awal tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi horisontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang v

ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir dan diantisipasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, dalam penyusunan LAKIP ini, dirasakan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan adanya masukan dan kritik bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Pekanbaru,

Maret 2012

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,

MULKAN SYARIF, SE Pembina Utama Muda NIP. 19630513 198311 1 001

vi

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun. Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

diharapkan

berbagai

kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

berdasarkan

239/IX/6/8/2003

Keputusan

Tentang

Kepala

Perbaikan

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna

bagi perencanaan dan

peningkatan kinerja masing-masing bagian. Pada kesempatan ini

pula

kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada

seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

vii

Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Pekanbaru,

Maret 2012

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU,

MULKAN SYARIF, SE Pembina Utama Muda NIP. 19630513 198311 1 001

viii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................i KATA PENGANTAR ......................................................................................................vii DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii I. PENDAHULUAN......................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang.................................................................................................. 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD......................................................... 3 1.3. Aspek Stratejik yang Berpengaruh ................................................................. 7 1.4. Tupoksi dan Core Business ........................................................................... 24 1.5. Sistematika Penyajian ..................................................................................... 27 II. RENCANA STRATEJIK ........................................................................................... 29 2.1. Rencana Stratejik 2011-2013....................................................................... 29 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011....................................................................... 32 2.3. Anggaran Tahun 2011 .................................................................................. 35 III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 43 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................... 43 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 ................................................. 45 3.3. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................. 49 3.4. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................. 53 3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan ................................................ 62 3.5.1. Efesiensi ................................................................................................ 62 3.5.2. Efektivitas ............................................................................................. 66 IV. PENUTUP ............................................................................................................... 69 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja ............................................................ 69 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran ................................... 71 4.3. Strategi Pemecahan Masalah ........................................................................ 73 LAMPIRAN – LAMPIRAN - Lampiran 1

: Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2011-2013

- Lampiran 2

: Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2011

- Lampiran 3

: Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2011

- Lampiran 4

ix


PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Dalam konteks pelaksanaan good governance dan menRiaukan visi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Riau untuk tahun 2011-2013 yaitu “ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“ khususnya yang menyangkut “mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh”, maka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro ekonomi Riau. 1


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Renstra Provinsi Riau, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari

Departemen

Pertanian

maupun

Badan

Ketahanan

Pangan

Departemen Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara

Provinsi,

Pemerintah

Republik Indonesia

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2007

Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian. Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

2


1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4741),

serta

konsekuensi sebagai penggerak Ketahanan Pangan daerah mendorong ditatanya struktur organisasi yang melahirkan Badan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, diserahi

wewenang,

tugas

dan

tangung

jawab

menunjang

penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok

Melaksanakan

penyusunan

Fungsi

dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang

1. Merumuskan kebijaksanaan

ketahanan pangan dan dapat ditugaskan untuk

melaksanakan

wewenang

yang

penyelenggraan

dilimpahkan

pemerintah kepada Gubernur.

oleh

2. Pengambilan keputusan 3. Perencanaan 4. Pengorganisasian 5. Pelayanan umum dan

3


teknis 6. Pengendalian/pengarah an/pembinaan dan bimbingan 7. Pengawasan 8. Pemantauan dan evaluasi 9. Pelaksanaan 10. Pembiayaan

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Nomor

4437)

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

4


Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 13. Instruksi

Presiden

RI

Nomor

9

Tahun

1998

Tentang

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

5


14. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55); 20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56); 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Riau .

6


22. Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2003 Pelaporan

Lembaga

Tentang

Akuntabilitas

Administrasi

Perbaikan

Kinerja

Negara

Pedoman

Instansi

Nomor

Penyusunan

Pemerintah

sebagai

pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh  Kondisi Umum Provinsi Riau

Secara umum situasi ketahanan pangan di Provinsi Riau pada periode

2006-2011

menunjukkan

kecenderungan

yang

semakin

membaik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan antara lain (1). Produksi beberapa komoditas pangan penting cenderung meningkat, (2). Pergerakan harga-harga pangan lebih stabil, baik secara umum maupun menjelang hari-hari besar keagamaan nasional, (3). Konsumsi pangan masyarakat meningkat, (4). Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun. Berbagai indikasi yang terukur tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya dan kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak yang positif, kemudian dalam membangun ketahanan pangan tidak terlepas dari aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, aspek distribusi dan aspek konsumsi. Ketersediaan Pangan Selama periode 2006 – 2011 perluasan areal panen dan peningkatan penggunaan pupuk pada pertanian tanaman pangan telah mendorong peningkatan produksi pada sebagian besar kelompok 7


komoditas ini. Secara umum produksi keseluruhan komoditas pangan meningkat sebesar 2,79 persen, kondisi ini merupakan perkembgangan yang cukup menggembirakan terutama peningkatan yang terjadi pada produksi beras. Hal ini mengingat relatif terbatasnya potensi areal persawahan yand dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi di Provinsi Riau.

Komoditas sayuran mencatat pertumbuhan

tertinggi pada kelompok tanaman pangan yaitu mencapai 29.1 %. Produksi beras dan kedele masing-masing meningkat sebesar 2,03 % dan 11,02 % diikuti oleh ubi jalar (5,81%) dan sagu (4,64 %) dan ikan (3,37 %). Empat komoditas lainnya ternyata mengalami penurunan produksi yaitu jagung, buah-buahan, kacang tanah dan telur.

Meskipun

produksi

sebagian

besar

komoditas

pangan

menunjukkan perkembangan yang meningkat selama periode 20042008, sebagai daerah yang mengalami defisit pangan dalam jumlah yang cukup besar, peningkatan ini ternyata masih belum mempu mengurangi laju peningkatanh pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap hampir seluruh

komoditas

pangan

dasar

yang

bergerak

lebih

cepat

dibandingkan peningkatan produksi pangan lokal telah berakibat pada meningkatnya pasokan pangan ke Perovinsi Riau yang mencapai 4,23 % selama periode 2006 - 2011. Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas dan produksi pangan di Provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan pangan sekuruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah : 1.) masing tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial); 2) kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampi mensejahterakan petani dan berakibat

8


pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; 3) terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; bimbingan

kepada

petani

karena

tidak

4) kurangnya

difungsikannya

institiusi

penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu; 5) jenis tanah yang didominasi oleh podzolik merah kuning dan jenis lahan lain relatif kurang responsif terhadap penggunaan input kiiawi; 6) sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan 7) rendahnya akses petani terhadap modal usaha. Komponen yang

tidak kalah penting

dalam perhitungan

ketersediaan pangan adalah pemasukan pangan dari luar Provinsi Riau, baik antar Provinsi bahkan antar negara. Sistem distribusi yang efesien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumahtangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Dalam membangun kemandirian pangan, idealnya peran pasokan dari luar semakin hari semakin menurun dan digantikan dengan peningkatan peran produksi domestik. Namun data yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan pasokan dari luar Provinsi untuk ke empat komoditas pangan yang dimaksud ternyata masih cukup tinggi dan buah-buahan menempati peringkat tertinggi untuk peningkatan pasokan dari luar. Komoditas yang paling dominan dalam pasokan pangan dari luar Provinsi Riau adalah beras (>46,5 %) dari total pasokan pangan dengan trend yang semakin meningkat ( 1,85 %).

Kondisi tersebut akibat

kemampuan produksi beras hanya mampu mendukung maksimal 57 % kebutuhan konsumsi penduduk.

Jumlah beras yang masuk, tidak

semuanya dikonsumsi di dalam provinsi namun diredistribusikan kembali menuju beberapa provinsi tetangga. Pasokan pangan darl luar daerah Riau yang mengalami peningkatan yang terbesar setiap tahunnya

9


adalah daging (18,16 %), kedele (16, 36 %), ubi jalar (16,24 %), buah-buahan (10,04 %) dan ikan (6,85 %)

Ketahanan pangan di tingkat mikro dapat diketahui dari ketersediaan dan konsumsi pangan dalam bentuk energi dan protein per kapita per hari selanjutnya dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang direkomendasikan atau standar kecukupan gizi. Namun demikian ketersediaan pangan yang cukup di suatu daerah belum dapat menjamin ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Hal ini

tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, baik dalam arti fisik ( daya jangkau) maupun ekonomi (daya beli). Ketersediaan rata-rata energi dan protein untuk dikonsumsi penduduk di Riau telah melebihi dari angka kecukupan yang dianjurkan yakni

energi

sebesar

2200

Kkalori/kapita/hari

dan

protein

57

gram/kap/hari Rata-rata ketersediaan energi untuk konsumsi penduduk pada tahun 2008 mencapai 2807 Kkal/kap/hari, bila dibandingkan dengan

ketersediaan

tahun

2005,

ternyata

menunjukkan

kecenderungan menurun sebesar 1.01 persen setiap tahunnya (Tabel 4).

Sedangkan jumlah protein yang tersedia untuk dikonsumsi telah

mencapai 108.7 gram/kap/hari. Bila dibandingkan dengan tahun 2004, ketersediaan protein ternyata juga menunjukkan penurunan setiap tahunnya sebesar 0.74 persen.

Penurunan ketersediaan protein ini

disebabkan ketersediaan protein hewani yang mengalami penurunan sebesar 2,22 persen. Kualitas / keanekaragaman pangan yang tersedia selama periode 2005 – 2011 menunjukkan trend yang tidak meningkat, meskpun telah mencapai 80.

10


Distribusi Pangan Sarana Prasana Secara umum kondisi sarana prasarana di Riau masih belum mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Kurangnya fasilitas

prasarana

jalan,

pelabuhan

dan

sarana

angkutan

menyebabkan mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi.

Hal ini terutama terdapat daerah kepulauan

seperti Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir dan Pelalawan serta di daerah-daerah terpencil lainnya. Minimnya prasarana dan sarana ini menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi sangat terisolir dan sulitnya masyarakat mengakses pangan. Di samping itu biaya angkutan di Riau relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya angkutan pada provinsi Sumatera lainnya, sehingga memberikan dampak terhadap produk-produk pertanian yang tidak mampu bersaing dengan daerah lain. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah Provinsi Riau perlu melakukan perubahan dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Di samping masalah sarana dan prasarana, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan jalur

distribusi

pungutan lainnya

serta

mengurangi

pungutan

resmi

maupun

di sepanjang jalur distribusi dan pemasaran,

yang dapat mengakibatkan biaya distribusi sebagai produk pangan menjadi tinggi. Sarana distribusi pangan seperti fasilitas-fasilitas pasar umum, sarana penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta belum berkembang dan masih terbatas.

Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat 11


pedesaan dalam melakukan fungsi penyimpanan dan pengolahan untuk meraih nilai tambah ke posisi tawar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan memberikan kemudahan

investasi

pembangunan

sarana

pengolahan

dan

penyimpanan hasil di pedesaan. Kelembagaan pemasaran Ciri umum di berbagai daerah di Indonesia adalah lemahnya kelembagaan pemasaran di pedesaan. Hal ini menyebabkan mata rantai pemasaran produk-produk pangan menjadi sangat panjang, karena harus melalui berbagai sistem kelembagaan informal.

Di

Riau pada umumnya di ketahui bahwa dalam memasarkan produkproduk pangan harus melalui pedagang perantara yang ada di berbagai tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat provinsi.

Sistem ini menyebabkan biaya pemasaran

menjadi sangat tinggi dan margin yang diterima petani rendah, sehingga memberikan dampak kepada tingginya harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Masalah lain yang menyangkut pemasaran adalah kurangnya sarana pasar secara fisik.

Kombinasi persoalan kelembagaan

pemasaran dan fisik pasar ini dapat menyulitkan akses pangan bagi konsumen (rural landless, urban poor dan net buying producers), dan menghambat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Oleh

karena

itu

harus

dilakukan

upaya-upaya

untuk

membangun kelembagaan pemasaran di berbagai tingkatan. Pada tingkat pedesaan perlu dikembangkan kelembagaan petani yang bergerak di bidang pemasaran hasil pertanian, untuk memperkuat posisi tawar petani. Bentuk kelembagaan ini disesuaikan dengan 12


kondisi sosial budaya setempat, seperti koperasi, kelompok tani maupun subak. Stabilitas Harga Stabilitas harga diukur dengan perkembangan harga rata-rata setiap tahunnya.

Selama Tahun 2006 – 2011, perkembangan

harga pangan pokok strategis di Riau cenderung meningkat. Beberapa pangan mengalami peningkatan melebihi 10 % setiapa tahunnya adalah beras, kedele, gula pasir, daging sapi dan minyak goreng. Harga pangan di Riau cenderung memberikan kontribusi terhadap tingginya inflasi di daerah ini. Peraturan Perundangan Peraturan daerah seyogyanya diarahkan untuk memperlancar arus distribusi pangan. Namun demikian masih banyak ditemukan peraturan-peraturan daerah yang membebani biaya distribusi antar daerah, antara lain pungutan-pungutan, retribusi dan pungutan jembatan timbang.

Peraturan-peraturan seperti itu perlu segera

dihapuskan. Untuk menurunkan biaya distribusi pangan, selain diperlukan peraturan-peraturan

daerah

tentang

taris

angkutan

yang

memberikan keringanan tarif angkutan bahan pangan, juga peraturan untuk mendahulukan pengangkutan bahan pangan di pelabuhan laut dan penyeberangan. Pada umumnya, masalah pokok distribusi dan aksesibilitas di Riau adalah sistem distribusi yang masih belum efesien dan efektif yang disebablkan terbatasnya jangkauan dan biaya distribusi serta lemahnya pengawasan dan pelaksanaan aturan yang ada. Infrastuktur yang belum memadai juga menjadi masalah pokok karena terbatasnya jaringan jalan 13


terutama jalan-jalan desa, jembatan, irigasi, waduk, embung dan terjadinya kerusakan hutan di hulu dan di DAS. Dari sudut daya beli pangan, rataan proporsi pengeluaran pangan di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau umumnya masih tinggi, jauh diatas 50%. Hanya di Kota Pekanbaru yang porsi pengeluaran

pangannya

relatif

rendah

(40,12%)

yang

mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk di Kota Pekanbaru relatif lebih tinggi dibanding di wilayah Kabupaten/Kota lainnya. Tingginya

persentase

pengeluaran

pangan

mengindikasikan

rendahnya kesejahteraan dan dengan demikian juga rendahnya daya beli terhadap pangan. Hal ini cukup sejalan dengan daya tingkat

kemiskinan

dimana

terjadi

kecenderungan

semakin

tingginya tingkat kemiskinan semakin tinggi proporsi pengeluaran pangan untuk penduduknya. Disamping faktor daya beli, faktor lain penentu aksesibilitas pangan adalah kelancaran distribusi pangan dan akses ke pasar. Data pada Tabel 6 menunjukkan adanya interaksi antara akses ekonomi (daya beli) terhadap pangan dan akses fisik.

Nampak

bahwa di daerah dengan kemiskinan cukup tinggi memiliki infrastruktur yang relatif kurang memadai dibanding di wilayah lainnya (Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Bengkalis) khususnya bila dilihat dari indikator persen desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat dan atau persen desa berjarak > 3 Km.

Disamping

persoalan

infrastruktur,

beberapa

desa

di

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau juga berpotensi mengalami masalah kerawanan pangan dan terputusnya akses pangan karena tergolong sebagai daerah rawan bencana.

Saat ini diperkirakan

14


sekitar 987 desa berpotensi rawan pangan.

Untuk menurunkan

jumlah penduduk rawan pangan hingga 50 persen pada tahun 2015, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah desa berpotensi rawan hendaknya dapat ditangani melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan pada tahun 2012 sekurantg-kurangnya 50 persen atau sekitar 500 desa dikembangkan menjadi Desa Mapan. Konsumsi Pangan Kuantitas Konsumsi Undang-undang No. 7 tentang Pangan mengamanatkan bahwa indikator ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap rumahtangga sepanjang waktu untuk dapat mendukung hidup aktif, sehat dan produktif. Hal ini berimplikasi bahwa pencapaian ketahanan pangan di tingkat makro adalah penting namun belum cukup memadai untuk menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Demikian halnya ketersediaan pangan di rumahtangga yang cukup belum dapat dijadikan indikasi telah tercapainya ketahanan pangan apabila konsumsi pangan setiap anggota rumahtangga ternyata belum memenuhi norma gizi seimbang untuk mendukung hidup aktif dan sehat.

Oleh karena itu sangat penting menganalisis

situasi ketahanan pangan bukan hanya dari aspek produksi dan ketersediaan pangan, namun juga dari aspek konsumsi dan bahkan hingga output akhir berupa status gizi. Rata-rata konsumsi energi perkapita per hari di Provinsi Riau tahun 2005 mencapai adalah 1.984 Kalori dan tahun 2011 diperkirakan meningkat menjadi 2003 Kalori. Sedangkan konsumsi protein perkapita sehari pada tahun 2004 baru mencapai adalah

15


45.3 gram, dan tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 48.7 gram. Bila kondisi konsumsi energi dan protein ini dibandingkan dengan Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), tingkat konsumsi protein masih lebih rendah, dan kecenderung mengalami

menunjukkan

penurunan sebesar 3,16 %

setiap

tahunnya. Sementara konsumsi energi telah mencukupi. Standar konsumsi berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi masing-masing untuk energi dan protein sebesar 2000 Kalori dan 52 gram per kapita per hari. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan pangan agar terwujud masyarakat dengan status gizi yang baik. Menurut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2004), pada tahun 2002 hanya 26,01% persen penduduk Riau yang mampu mengkonsumsi lebih dari standar kecukupan gizi. Sedangkan 49,21% penduduk Riau hanya mampu mengkonsumsi Kkal/kapita/hari,

antara dan

1.500

Kkal/kapita/hari

sebanyak

24,78%

sampai

2.000

penduduk

masih

mengkonsumsi kurang dari 1.500 Kkal/kapita/hari. Kualitas Konsumsi Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaan dan keseimbangan

konsumsi

antar

kelompok

pangan.

Telah

dikemukakan di muka bahwa konsumsi pangan penduduk Provinsi Riau masih didominasi oleh padi-padian, khususnya beras. Pada tahun 2011 konsumsi padi-padian penduduk Provinsi Riau sebanyak 1.213 Kkal/kapita/hari dan pada tahun 2004 sebanyak 1.185

16


Kkal/kapita/hari. Dibandingkan dengan standar kebutuhan energi yang disarankan, maka konsumsi padi-padian di Provinsi Riau masih jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keragaan konsumsi di Provinsi Riau masih relatif rendah, hal ini dapat ditunjukkan oleh skor

PPH

yang

baru

mencapai

67.70

dan

menunjukkan

kecenderungan penurunan sebesar 0.53 persen setiap tahunnya. Kondisi keragaman tersebut menunjukkan bahwa kualitas pangan

penduduk

diversifikasi

pangan

Riau

masih

harus

harus

digalakkan

diperbaiki. agar

Program

ketergantungan

terhadap beras sebagai sumber karbohidrat dapat dikurangi. Sementara itu konsumsi terhadap umbi-umbian, pangan hewani serta buah dan sayuran memerlukan peningkatan. demikian

kualitas

diharapkan

dapat

gizi

masyarakat

menghasilkan

dapat

Dengan

ditingkatkan

sumberdaya

manusia

dan yang

berkualitas. Status Gizi Status gizi masyarakat secara umum dapat dicerminkan oleh keadaan status gizi anak balita. Meski status gizi merupakan suatu muara dari berbagai faktor penyebab yang kompleks, namun ada dua faktor penyebab umum yang telah terbukti menjadi penentu status gizi, yaitu tingkat konsumsi pangan (kualitas dan kuantitas) serta ada tidaknya penyakit, khususnya penyakit infeksi.

Oleh

karena itu tingkat ketahanan pangan individu dan masyarakat yang disertai dengan dukungan ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan akan sangat menentukan keadaan status gizinya.

17


 Isu Strategis 1. Keterbatasan

dan

rendahnya

kualitas

kelembagaan

dan

infrastruktur ketahanan pangan di Riau. 2. Belum efektifnya regulasi sistem distribusi dan informasi harga pangan sehingga pangan belum terdistribusi dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Lemahnya daya dukung dan daya tamping lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan di daerah. 4. Lemahnya

manajemen

pengembangan

dan

ketersediaan

cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga, Kabupaten/Kota dan Provinsi. 5. Adanya daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi terjadinya

rawan

pangan

yang

belum

teridentifikasi

dan

diupayakan pemecahannya. 6. Pola konsumsi masyarakat yang masih berbasis pada beras menyebabkan komoditi beras bukan saja sebagai komoditi ekonomi melainkan menjadi komoditi politik. 7. Adanya alternative pengembangan diversifikasi pangan melalui lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan. 8. Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan. 9. Rendahnya kesadaran para produsen pangan olahan untuk menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat, aman dan halal. 10. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa mandiri pangan yang berbasis pada budaya dan potensi local.

18


 Kondisi Umum Ketahanan Pangan Riau

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di desa-desa, namun juga di kota-kota, di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit. Anehnya, secara statistik jumlah mereka bukan berkurang, tetapi justru terus bertambah. Masyarakat yang kurang beruntung masih diselimuti dengan

ketidakberdayaan

(powerlessness)

dalam

menggapai

kesejahteraan meski untuk tingkat kesejahteraan paling dasar sekalipun. Inilah fenomena sosial ekonomi yang bisa kita lihat secara kasat mata di berbagai daerah, termasuk Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2011, jumlah angka pengangguran di Provinsi Riau menempati urutan pertama, yaitu 3,9 juta orang dari 11,1 juta orang jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara angka kemiskinan di Riau, 19,6% berada di perkotaan, dan 18,4% di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Riau diperkirakan sudah mencapai 5,45 juta jiwa atau 13,5% dari total

penduduk

Riau.

Jumlah

itu

meningkat

317.000

jiwa

dibandingkan dengan jumlah orang miskin 2006, yakni 5,14 juta jiwa. Ketahanan pangan didasarkan pada akses rumah tangga terhadap pangan. Di Riau, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga relatif tinggi, di atas 50%. Dengan demikian, pangan masih merupakan komoditas penting bagi sebagian besar penduduk Riau. Apalagi, bagi orang miskin, pengeluaran untuk pangan sangat besar. Oleh karena itu, penduduk miskin dalam kesehariannya selalu dihadapkan pada tidak adanya jaminan ketersediaan pangan. Apabila situasi itu berlangsung 19


berkepanjangan, dapat terjadi kekurangan gizi. Tingginya prevalensi penduduk dengan status gizi kurang atau buruk merupakan salah satu ciri wilayah miskin. Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu "lumbung padi" nasional. Hampir 23% dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi lahan dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dimungkiri lagi, Riau merupakan "rumah produksi" bagi ekonomi Indonesia. Hasil pertanian Provinsi Riau menyumbangkan 15% dari nilai total pertanian Indonesia. Hasil tanaman pangan Riau meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di samping itu, juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, cokelat, dan kopi. Potensi perternakan menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional. Potensi pertanian di Riau tersebar secara merata di seluruh daerah, yang meliputi komoditas padi, palawija, dan hortikultura. Selain itu, jenis

sayuran

dan

buah-buahan

memiliki

potensi

sangat

menjanjikan. Hasil pertanian pangan lainnya berupa sayur-sayuran dan buah-buhan juga banyak. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan Riau sangat besar yang terdiri atas potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan bioteknologi kelautan. Melihat hasil pertanian tersebut, dapat dikatakan Riau memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara optimal. Jika semua itu dapat dikembangkan serta dikelola secara profesional, Riau akan mendapat tambahan penghasilan yang besar dari sektor pertanian. Akan tetapi potensi tersebut belum digarap secara optimal yang berorientasi pada kepentingan masyarakat 20


(khususnya masyarakat miskin) serta berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Riau saat ini pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga menyisakan sejumlah permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakoptimalan

operasionalisasi

masyarakat

diterapkan

yang

pada

strategi masa

lalu

pemberdayaan serta

kondisi

perekonomian yang semakin berat dan belum kondusif, sehingga sebagian

besar

masyarakat

terperangkap

dalam

kondisi

ketidakberdayaan, terutama ketidakberdayaan untuk keluar dari kemiskinan. Dalam konteks kemiskinan itulah, mekanisme institusional di luar pasar menjadi keharusan. Bila tidak, kelompok miskin akan secara kronis kekurangan pangan. Mekanisme institusional itu sebutlah suatu lembaga ketahanan pangan yang merupakan suatu wadah khusus yang berfungsi untuk "mengeluarkan" orang miskin dari mekanisme pasar untuk mendapatkan pangan. Lembaga ketahanan pangan ini mengatur bagaimana orang miskin yang tidak bisa ikut dalam transaksi pasar menjadi relatif mudah untuk mendapatkan pangan. Membangun kapasitas, baik individu maupun kolektif sangat penting untuk memperoleh akses terhadap kesempatan kesempatan ekonomi, pelayanan sosial, dan infrastruktur.  Permasalahan Dengan demikian maka permasalahan yang muncul pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk masyarakat Riau dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat.

21


2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2011 di Riau, jumlah pengangguran masih menduduki urutan yang pertama. Sementara angka kemiskinan di Riau, 19,6% berada di perkotaan, dan 18,4% di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Riau diperkirakan sudah mencapai 5,45 juta jiwa atau 13,5% dari total penduduk Riau. Jumlah itu meningkat 317.000 jiwa dibandingkan dengan jumlah orang miskin 2006, yakni 5,14 juta jiwa. 3. Ketahanan pangan didasarkan pada akses rumah tangga terhadap

pangan. Di

Riau, pangsa

pengeluaran

pangan

terhadap total pengeluaran rumah tangga relatif tinggi, di atas 50%. 4. Untuk masyarakat miskin di Riau, dihadapkan pada tidak adanya jaminan ketersediaan pangan yang memadai. 5. Apabila situasi dan kondisi kemiskinan tidak mendapat perhatian dari semua pihak, dapat terjadinya kekurangan gizi. 6. Belum

optimalnya

operasionalisasi

strategi

pemberdayaan

masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

 Isu Strategis Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas maka muncul isu strategis sebagai berikut :  Keterbatasan

dan

rendahnya

kualitas

kelembagaan

dan

infrastruktur ketahanan pangan di Riau.  Belum efektifnya regulasi sistem distribusi dan informasi harga pangan sehingga pangan belum terdistribusi dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

22


 Lemahnya daya dukung dan daya tamping lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan di daerah.  Lemahnya

manajemen

pengembangan

dan

ketersediaan

cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga, Kabupaten/Kota dan Provinsi.  Adanya daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi terjadinya rawan pangan yang belum teridentifikasi

dan

diupayakan pemecahannya.  Pola konsumsi masyarakat yang masih berbasis pada beras menyebabkan komoditi beras bukan saja sebagai komoditi ekonomi melainkan menjadi komoditi politik.  Adanya alternative pengembangan diversifikasi pangan melalui lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan.  Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.  Rendahnya kesadaran para produsen pangan olahan untuk menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat, aman dan halal.  Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa mandiri pangan yang berbasis pada budaya dan potensi local.

 Strategi Untuk

pengembangan

dan

pencapaian program

peningkatan

ketahanan pangan, maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penguatan terhadap kapasitas dan daya dukung kelembagaan dan infrastruktur pangan di Riau.

23


2. Meningkatkan efektifitas regulasi sistem distribusi dan informasi harga pangan sehingga pangan terdistribusi dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan di daerah. 4. Meningkatkan penguatan terhadap manajemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga, Kabupaten/Kota dan Provinsi. 5. Mengidentifikasi

daerah

rawan

pangan

maupun

daerah

berpotensi terjadinya rawan pangan serta mengupayakan pemecahannya. 6. Meningkatkan

penganekaragaman

konsumsi

dan

kualitas

pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras. 7. Mengembangkan

diversifikasi

pangan

melalui

lahan-lahan

marginal termasuk lahan pekarangan 8. Meningkatkan

pengawasan

keamanan

dan

mutu

pangan

terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.

1.4. Tupoksi dan Core Business Tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa area inti (core area) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Riau adalah melakukan pengembangan, implementasi (sosialisasi dan asistensi), pelayanan serta pemantauan evaluasi terhadap kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap, 24


melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan. Subsistim Distribusi dan Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan

Struktur Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

Bagan 1: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

25


Berlandaskan

pada

subbagian/subbidang

peraturan di

tersebut,

lingkungan

Badan

seluruh

bagian/bidang

Ketahanan

Pangan

dan (BKP)

mempunyai tugas pokok yang identik, yaitu:

“ Melaksanakan penyiapan administrasi rutin maupun teknis, penyusunan rencana di bidang ketahananan pangan, pemantauan evaluasi terhadap ketersediaan, pengadaan, cadangan pangan, kerawanan pangan dan keamanan pangan, pengembangan pangan dan analisis pola konsumsi pangan, inventarisasi, pembinaan, penyediaan dukungan dan kerjasama dengan lembaga ketahanan pangan, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan ”.

Core Business : Mengacu pada kebijakan tersebut maka pada tahun 2011 ini arah kebijakan pembangunan Riau lebih difokuskan pada peningkatan IPM yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan mampu menyiapkan modal dasar pembangunan. Bagi Riau, Tahun 2011 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2011-2013 dalam rangka upaya pencapaian IPM sebesar 80. Pada tahap ini kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) dengan mewujudkan tujuan bersama (common goals) dengan

berdasarkan

potensi

local

untuk

mengurangi

disparitas

kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari 8 (delapan) common goals yang telah ditetapkan antara lain point 2 (dua) yaitu Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka Ketahanan Pangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Riau

26


Tahun 2011 dan berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan 2011 adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan social dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, upaya

peningkatan kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama pembangunan social-ekonomi daerah. Dengan demikian, program-program peningkatan

ketahanan

pangan

perlu

diarahkan

untuk

mendorong

terciptanya kondisi social-ekonomi yang kondusif menunju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun dengan sistematika : IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP SKPD 1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh 1.4. Tupoksi dan Core Business 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II

: RENCANA STRATEJIK 2.1. Rencana Stratejik 2011 – 2013 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011

27


2.3. Anggaran Tahun 2011 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 3.3. Analisis Capaian Kinerja 3.4. Akuntabilitas Keuangan 3.5. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

BAB IV

: PENUTUP 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran 4.3. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN – LAMPIRAN : - Lampiran 1

: Formulir Rencana Stratejik (RS) Tahun 2011 – 2013

- Lampiran 2

: Formulir Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2011

- Lampiran 3

: Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011

- Lampiran 4

: Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2011

28


RENCANA STRATEJIK 2.1. Rencana Stratejik 2011-2013 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2013. Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2011 dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2011. Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan yang timbul akibat kegagalan perencanaan rasional-komprehensif yang gagal mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

Selain itu pemegang policy

dalam perencanaan strategik tidak dimonopoli oleh para teknokrat saja, melainkan harus adanya konsensus bersama antara stakeholders sesuai sistem yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka

pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan renstra adalah melalui proses teknis-rasional dan proses politis. Pernyataan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Riau Pembangunan 2020, yaitu sebagai:

“ Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap dalam menciptakan masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“

Badan

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

mendukung

peran

Pemerintahan Provinsi Riau itu melalui implementasi core area Badan

29


Ketahanan Pangan, yaitu: “ mewujudkan kondisi ketahanan pangan penduduk Riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran mikro baik kecukupan kuantum maupun kwalitas pangan dengan memperhatikan aspek 3B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan mutu dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat ”.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkeinginan

menjadi katalisator pembaharuan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

Badan

Ketahanan

Pangan

menetapkan misi sebagai berikut:

Meningkatkan keseimbangan system ketahanan pangan dalam

VISI BADAN KETAHANAN PANGAN

mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Meningkatkan koordinasi lintas pelaku dan wilayah dalam memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian dari ketahahan pangan Nasional.

Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

30


Adapun tujuan strategis dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan membangun subsistim ketersediaan, subsistim konsumsi dan subsistim distribusi yang sinergik dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan

kewaspadaan

pangan

ditingkat

wilayah

dengan

meningkatkan kemampuan mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan. 3. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan, mengenali mutu dan keamanan pangan yang beragam, bermutu dan bergizi serta menurunnya tingkat keracunan konsumsi pangan. 4. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan.

Rumusan Visi dan Pernyataan Misi Badan Ketahanan Pangan tahun 2006-2011 merupakan dasar penetapan kinerja tahunan.

Seiring dengan

perubahan peraturan perundangan yang terjadi pada tahun 2007, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); perwujudkan kinerja ketahanan pangan menjadi lebih banyak memperoleh tantangan-tantangan yang semakin komplek. Sehingga perlu dilakukan re-orientasi Rencana Strategis dan Implementasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk menjawab tantangan tersebut.

31


Program yang akan dilaksanakan dalam hubungannya dengan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011. Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Uraian sasaran dengan indikator dan rencana tingkat capaian/target tahun 2011 ini yaitu : 1.

Tersedianya

bahan

pangan

dan

cadangan

pangan

di

Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebanyak 0 ton dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 200 ton. 2.

Tersedianya

pangan

dalam

jumlah

yang

cukup

sejumlah

2200

KKal/Kap/hari untuk energi dan 50 Gram/Kap/hari untuk protein 3.

Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan , dengan konsumsi energi sebesar 2050 KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 52 gr/Kap/hari.

4.

Meningkatnya keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 % umbi-umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.

32


5.

Berkurangnya daerah rawan pangan di 12 Kabupaten/Kota.

6.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 12 Kabupaten/Kota.

7.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

terhadap produk bahan

pangan yang berbahaya bagi kesehatan, dengan indikator sasaran sebanyak 5 Lokasi SD di Kab. dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 4 Lokasi SD di Kab. 8.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata, dengan indikator sasaran sebanyak 150 Gapoktan LDPM di 9 Kab. & 2 Kota dan rencana tingkat capaian/target sebanyak 18 Gapoktan LDPM di 9 Kab. & 2 Kota.

Dalam rangka pencapaian sasaran dengan rencana tingkat pencapaian yang telah ditentukan, pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD yaitu sebagai berikut : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKP Prov. Riau PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Kegiatan dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN :

33


Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.

2.

Gerakan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Beragam,

Bergizi,

Berimbang dan Aman (3B+) 3.

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan

4.

Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN : 1.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

3.

Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau.

4.

Penyusunan Statistik Pangan

5.

Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan

6.

Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional

7.

Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)

8.

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan

9.

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

10. Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren 11. Pengelolaan

Pemanfaatan

Pekarangan/Peran

Perempuan

dalam

Ketahanan Pangan 12. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA). 13. Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan 14. Mengikuti Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan serta HUT Provinsi Riau / Riau Expo 2011.

34


15. Penyusunan dan Analsis Neraca Bahan Makanan (NBM) 16. Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman dan Kemanan Pangan. 17. Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa

2.3. Anggaran Tahun 2011 Sumber Dana APBD : Tahun anggaran 2011 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 39 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 18 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program dengan 21 kegiatan yang lansung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kegiatan pembangunan yaitu program peningkatan kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan dan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

Program peningkatan

ketahanan pangan pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 17

(tujuh

belas)

kegiatan

dengan

anggaran

sejumlah

Rp.

2.749.985.850,Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2011 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut : No I

Nama Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

686.121.500,00

706.121.500,00

32.121.500,00

32.121.500,00

175.000.000,00

195.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

70.000.000,00

70.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

65.000.000,00

65.000.000,00

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

54.000.000,00

54.000.000,00

6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10.000.000,00

10.000.000,00

7

Penyediaan makanan dan minuman

30.000.000,00

30.000.000,00

4

35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

250.000.000,00

250.000.000,00

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

380.644.000,00

440.644.000,00

9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

75.000.000,00

75.000.000,00

10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

58.860.000,00

78.860.000,00

11

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

60.000.000,00

60.000.000,00

12

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000,00

35.000.000,00

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

51.784.000,00

91.784.000,00

14

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100.000.000,00

100.000.000,00

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

43.850.000,00

43.850.000,00

15

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

43.850.000,00

43.850.000,00

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00

50.000.000,00

16

Pendidikan dan Pelatihan Formal

25.000.000,00

25.000.000,00

17

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

25.000.000,00

25.000.000,00

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00

30.000.000,00

18

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30.000.000,00

30.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

VI

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

19

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

400.000.000,00

400.000.000,00

20

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)

250.000.000,00

250.000.000,00

21

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

22

Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

200.000.000,00

200.000.000,00

VII

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2.749.985.850,00

2.749.985.850,00

23

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

500.000.000,00

500.000.000,00

36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 24


100.000.000,00

100.000.000,00

25

Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

26


50.000.000,00

50.000.000,00

27

Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

28


350.000.000,00

350.000.000,00

29

Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)

175.000.000,00

175.000.000,00

30

Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan

250.000.000,00

250.000.000,00

31

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

100.000.000,00

100.000.000,00

32

Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren

300.000.000,00

300.000.000,00

33

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

34

Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

100.000.000,00

100.000.000,00

35

Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan

100.000.000,00

100.000.000,00

36

Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo

100.000.000,00

100.000.000,00

37

Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

74.985.850,00

74.985.850,00

38

Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamana Pangan

75.000.000,00

75.000.000,00

39

Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan

75.000.000,00

75.000.000,00

37


Sumber Dana APBN :

Sesuai

Peraturan

Pemerintah

No.7

tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2011 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan 3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 dilaksanakan melalui

Program Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:

Dekonsentrasi Rp. No. 1. 2.

3.

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

Anggaran 1.819.462.000,1.490.000.000,-

680.000.000,3.989.462.000,-

38


Tugas Pembantuan Rp. Kegiatan

No. 1. 2.

3.

Anggaran

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

1.901.500.000,1.054.100.000,-

100.000.000,3.055.600.000,-

1.

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan b. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan c. Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan d. Laporan pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan

2.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar a. Pemanatauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP b. Laporan Promosi P2KP c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk d. Laporan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi e. Hasil penguatan kelembagaan keamanan pangan

3.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan a. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan Tahun anggaran 2011 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

dialokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 3.989.462.000 yang yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, serta Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 3.055.600.000 yang juga dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada alokasi dana tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan

Pangan

Provinsi

Riau

tahun

2011

Kabupaten/Kota Pelakana Kegiatan yaitu Kabupaten

terdapat

5

(lima)

Rokan Hilir Rp.

39


316.000.000, Kabupaten Siak Rp. 500.700.00, Kabupaten Kuantan Singingi Rp. 444.000.000, Kota Pekanbaru Rp. 665.700.000, dan Kota Dumai Rp. 447.700.000,. Pada tingkat Kabupaten juga dialokasikan dana Tugas Pembantuan di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan Rp. 1.151.700.000, Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 873.700.000, Kabupaten Indragiri Hilir Rp. 689.700.000, Kabupaten Kampar Rp. 1.074.700.000, Kabupaten Bengkalis Rp. 1.111.700.000, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp. 753.700.000,- Realisasi anggaran APBN 2011 per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel anggaran dan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan : No

Satker

I

Dekonsentarsi

1

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Jumlah I

II

Jumlah anggaran Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) Semula (Rp) Revisi (Rp)

%

3.989.462.000

3.989.462.000

3.823.087.500

95,83

3.989.462.000

3.989.462.000

3.823.087.500

95,83

3.055.600.000

3.055.600.000

2.751.419.600

90,05

1.074.700.000

1.074.700.000

960.000.000

89,33

873.700.000

873.700.000

872.200.000

99,83

1.151.700.000

1.151.700.000

1.082.046.200

93,95

689.700.000

689.700.000

684.300.000

99,22

1.111.700.000

1.111.700.000

729.750.000

65,64

753.700.000

753.700.000

752.002.000

99,77

8.710.800.000

8.710.800.000

7.831.717.800

89,91

12.700.262.000

12.700.262.000

11.654.805.300

91,77

Tugas Pembantuan

1 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau 2 BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB.KAMPAR 3 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KAB. INDRAGIRI HULU 4 BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PELALAWAN 5 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. INDRAGIRI HILIR 6 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KAB.BENGKALIS 7 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULHAN KABUPATEN ROKAN HULU Jumlah II JUMLAH I+II

40


Kebijakan 1.

Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan : 

Ketersediaan dan cadangan pangan berbasis sumberdaya domestik.

2.

3.



Pemantapan kemandirian pangan.



Pemberdayaan ketahanan pangan.

Peningkatan Distribusi Pangan : 

Pengembangan distribusi pangan.



Koordinasi dan sinkronisasi distribusi.



Pemberdayaan distribusi pangan.

Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan : 

Konsumsi dan keamanan pangan berbasis pangan lokal.



Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan, berdaya dan kearifan lokal.

 4.

Peningkatan keamanan pangan.

Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan : 

Pelayanan prima.



Koordinasi pusat dan daerah, lintas sektor.



Partisipasi dan peran masyarakat.



Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan

Tujuan Memberdayakan aparat dan masyarakat supaya memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dan mengatasi kendala dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga. Sasaran Kegiatan APBN 2011 1.

Dipertahankannya ketersediaan pangan sebesar 2.200 Kkal/kap/hari.

2.

Terpenuhinya rata-rata konsumsi energi 2.050 Kkal/Kap/Hari dan protein 52 Gram/Kap/Hari .

41


3.

Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :

4.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau (6 Kabupaten TP Murni, 5 Kab/Kota TP Provinsi ;

5.

Penanganan Daerah Rawan Pangan di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau;

6.

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, 18 Gapoktan tahun 2010 dan 4 Gapoktan tahun 2011;

7.

Pengembangan Lumbung Pangan 16 Lumbung tahun 2011 , 9 (Sembilan) Kelompok lumbung pangan dengan rincian; 2 kelompok lumbung pangan tahap penumbuhan, 7 kelompok lumbung pangan tahap pengembangan dan 7 (tujuh) Kelompok pengolahan sagu terdiri dari 2 kelompok sagu tahap penumbuhan, 5 kelompok sagu tahap pengembangan.

8.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 130 Desa di 7 Kab 2 Kota Tugas Pembantuan, melalui 120 SD/MI, Kelompok Wanita Tani, Pekarangan dan Usaha Rumah Tangga;

9.

Penanganan dan Pengembangan Keamanan Pangan Segar di 3 Kab dan 1 Kota

Dekonsentrasi Sesuai

Peraturan

Pemerintah

No.7

tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Untuk dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2011 di prioritaskan untuk kegiatan 1). Lembaga Distribusi Pangan Masyaraskat (LDPM) dengan sasaran Gabungan Kelompok

42


Tani (Gapoktan) untuk stabilisasi harga, 2). Lumbung Pangan dengan sasaran pemberdayan lumbung pangan untuk cadangan pangan, dan 3).Percepatan Diversifikasi Pangan dengan sasaran pengembangan lokal serta perbaikan gizi bagi anak SD dan MI di pedesaan

Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2011 juga mendapatkan

dana

tugas

pembantuan,

dimana

terdapat

beberapa

kabupaten/kota pelaksana selain Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Untuk Kabupaten yang secara langsung mendapatkan dana tugas pembantuan yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, kabupaten Indragiri Hilir, Kabpaten Indragiri Hulu, Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Prioritas kegiatan yang dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan adalah 1). Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang dilakukan oleh semua Kabupaten/Kota, 2). Pengembangan Pangan Lokal dengan bantuan alat penepungan di 5 Kabupaten/kota tugas pembantuan, sedangkan yang dilaksanakan melalui program peningkatan kesejahteraan

43


petani adalah penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan APBN 2011 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 dibagi dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu kegiatan utama dan penunjang, kegiatan-kegiatan utama yaitu :

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas harga Pangan a.

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan

b.

Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan

c.

Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan

d.

Laporan pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar a.

Pemanatauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP

b.

Laporan Promosi P2KP

c.

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

d.

Laporan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi

e.

Hasil penguatan kelembagaan keamanan pangan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan a.

Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan

Sedangkan kegiatan penunjang yaitu : Pengembangan Manajemen Kelembagaan Ketahanan Pangan (Pembinaan Program dan rencana Kerja, Akuntansi Keuangan/Monev,

Updating data Statistik, Pengembangan

Kelembagaan).

44


AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan

hasil suatu penilaian yang sistematik

dan didasarkan pada kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator

yang

digunakan sebagai instrumen acuan telah

dalam perencanaan Pengukuran

ditetapkan

kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja.

kinerja dilakukan

dalam

format Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK) dan format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Rumusan yang digunakan untuk mengtahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu : 

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik,

maka digunakan

rumusan :

45


Realisasi

Persentase Pencapaian =

Rencana Tingkat Capaian 

Semakin

x 100% Rencana

tinggi

realisasi

menunjukkan

pencapaian rencana tingkat pencapaian,

semakin

rendah

maka digunakan

rumus :

Persentase

Realisasi-(Realisasi-Rencana)

Pencapaian Rencana = Tingkat Capaian

Penilaian

x

100%

Rencana

dilakukan dengan

membandingkan

hasil

pengitungan dengan skala sebagai berikut :



Lebih dari 100 %

: Sangat Baik



100% > nilai > 80 %

: Baik



80 % > nilai > 50 %

: Cukup



50% > Nilai

: Kurang

46


3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011. Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel berikut :

No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

1 1.

2 Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga,

3

4

Rencana Tingkat Capaian (Target) 5

Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi

ton

Energi (KKal/Kap /Hr)

2.

3.

4.

5.

6

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi maupun untuk protein

Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Berkurangnya daerah rawan pangan Meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/MI, di perdesaan

Realisasi

Prosentase Tingkat Capaian

6

7

200

0

0

2200

2050

93,18

52

50

96,15

100

78,5

78,5

HPP Ketersedia an

100

79,4

79,4

Tidak terjadinya kerawanan pangan

Kab

12

12

100

Terlaksananya penguatan kelembagaan pangan masyarakat

Kab/Kota

12

12

100

Tidak terjadiny kekurangan Gizi pada anak SD/MI

Unit

120

120

100

Tersedianya data konsumsi pangan

Protein (Gram/Ka p/Hr)

Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Riau

HPP konsumsi

47


7

8.

9.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata

Pengembangan Pangan Lokal melalui usaha tepung-tepungan di 5 Kabupaten 1 Kota (Dekonsentrasi) Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga :

Meningkatkannya kemampuan kelembagaan Gapoktan dalam mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian untuk mendorong stabilitas harga pangan strategis

Gapoktan

18

18

100

Lumbung

16

16

100

Berkembangny pangan lokal tepung-tepungan

Kab/kota

6

6

100

Terlaksananya pengembangan desa yang mandiri pangan

desa

22

22

100

JUMLAH

87,27

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 adalah 87,27 %. Untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja 21 (dua puluh satu) kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 dapat dilihat pada pada tabel berikut :

No. 1. 2.

3.

4.

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) Penanggulangan Daerah Rawan Pangan Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan

Persen Capaian Input

Persen Capaian Output

Persen Capaian Outcome

Rata2

96,82

100,00

100,00

98,94

94,61

100,00

100,00

98,20

97,89

100,00

100,00

99,30

98,10

100,00

100,00

99,37

48


5. 6.

7.

8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Masyarakat (LDPM) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau Penyusunan Statistik Pangan Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalanserta HUT Provinsi Riau/Riau Expo 2011 Penyusunan dan Analisis

96,80

100,00

100,00

98,93

97,02

100,00

100,00

99,01

94,17

98,00

100,00

97,39

97,61

100,00

100,00

99,20

97,79

100,00

100,00

99,26

95,27

100,00

100,00

98,42

99,42

100,00

100,00

99,81

97,16

100,00

100,00

99,05

88,24

100,00

100,00

96,08

97,36

100,00

100,00

99,12

96,32

100,00

100,00

98,77

89,01

96,00

100,00

95,00

99,78

100,00

100,00

99,93

100,00

96,04

94,04

49


Neraca Bahan Makanan 94,08 (NBM) 19. Analisi Situasi Konsumsi Pangan, 95,87 100,00 Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan 20. Pemantauan dan Analisis 99,98 100,00 Distribusi Harga Pangan 21. Pembinaan dam Peningkatan Akses Pangan 98,33 100,00 Masyarakat JUMLAH Keterangan : Makin besar angka persentase hasil penilaian, pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel

di

atas

menunjukkan

pencapaian kinerja

100,00

98,62

100,00

99,99

100,00

99,44

98,57 makin baik kinerja

kegiatan Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 adalah 98,57 %. Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan,

sedangkan

kegiatan-kegiatan

dalam

program

wajib

penilaiannya adalah output kegiatan langsung dirasakan manfaatnya. Pencapaian kinerja untuk kegiatan yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut : Dekonsentrasi No. 1.

2.

3.

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH




Rata2

96,76

100

100

98,92

92,95

85

100

92,65

99,66

100

100

99,89

97,15

Tugas Pembantuan 50


No. 1.

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

2.

3.




Rata2

90,61

100

100

96,87

90,78

100

100

96,93

71,58

100

100

90,53

94,77

Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan Badan yang bersumber dari APBN TA 2011 dari dana Dekonsentrasi 97,15 sedangkan Tugas Pembantuan adalah 94,77 %. Dengan catatan bahwa untuk kegiatan-kegiatan dalam program pilihan penilaian “Persen Capaian Outcome” adalah angka capaian outcome harapan.

3.3. Analisis Capaian Kinerja. Seperti telah disebutkan

sebelumnya, bahwa

terdapat

tujuan dan

sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2011. Berikut ini adalah rincian sasaran, indikator, realisasi dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan tahun 2011 :

1.

Tersedianya bahan pangan dan cadangan pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Tangga. Indikator sasaran ini adalah Jumlah Cadangan beras Pemerintah Provinsi sebanyak 545 ton. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 0 ton sehingga angka capaiannya adalah 106 %.

Kegiatan yang mendukung 51


sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Fasilitasi

Pengembangan

Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

2.

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup baik untuk energi maupun untuk protein.

Indikator sasaran ini adalah tercapainya

angka kecukupan energi sebesar Energi 2200(KKal/Kap/Hr) dan protein 52 (Gram/Kap/Hr).

Realisasi sampai dengan tahun 2011

adalah 2050(KKal/Kap/Hr) dan protein 50 (Gram/Kap/Hr) sehingga angka capaiannya adalah 93,18 % dan 96,15 %. Kegiatan yang mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Gerakan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+). 3.

Perbaikan menu makanan rakyat yang bermutu, beragam, bergizi seimbang, aman, halal dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan sesuai potensi sumberdaya lokal. Indikator sasaran ini adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (HPP) Riau skor 100 HPP Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 78,5 HPP konsumsi, HPP ketersediaan 79,4

sehingga angka capaiannya

adalah 78,75 % dan 79,4 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) dan . Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM). 4.

Berkurangnya Daerah Rawan Pangan. Indikator sasaran ini adalah Jumlah daerah rawan pangan baik yang disebabkan oleh bencana alam dapat ditanggulangi di 12 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan. 52


5.

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

ketahanan

pangan

masyarakat. Indikator sasaran ini adalah Jumlah kapasitas kelembagaan ketahanan pangan masyarakat di 12 kab/kota. Realisasi peningkatan dan pembinaan kelembagaan sampai dengan tahun 2011 adalah 12 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penumbuhan LDPM dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

6.

Pemberdayaan ekonomi dan perbaikan gizi bagi anak SD/MI,

di

perdesaan. Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya anak SD/MI di 5 sekolah. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 5 sekolah sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+).

7.

Mengembangkan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam rangka stabilitas pangan yang lebih merata. Indikator sasaran ini adalah Jumlah terbinanya 18 Gapoktan dan terlaksananya pembangunan 11 lumbung pangan. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah pemahaman oleh 11 Gapoktan dan terbangunya 11 lumbung pangan sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan daerah. 53


8.

Pengembangan Pangan Lokal melalui usaha tepung-tepungan di 5 Kabupaten 1 Kota (Dekonsentrasi). Indikator sasaran ini adalah Jumlah pangan lokal melalaui usaha tepung-tepungan 6 kab/kota. Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 6 kab/kota sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

pembinaan

mendukung

sasaran

penganekaragaman

ini

dan

adalah

Kegiatan

kualitas

konsumsi

pangan masyarakat.

9.

Terbinanya pemantapan ketahanan pangan keluarga : Indikator sasaran ini adalah Jumlah desa mandiri pangan sebanyak 22 desa . Realisasi sampai dengan tahun 2011 adalah 22 desa sehingga angka capaiannya adalah 100 %. Kegiatan

yang

mendukung

sasaran

ini

adalah

Kegiatan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Dari tabel pencapaian kinerja kegiatan yang disampaikan pada tabel sebelumnya,

didapat

angka

pencapaian

kinerja

kegiatan

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau TA 2011 sebesar 87,27 %. Pada tabel tersebut dapat dilihat tingkat rata-rata penilaian terkecil terdapat pada kegiatan

Gerakan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) sebesar 75,70 % dan tingkat rata-rata penilaian terbesar terdapat pada Kegiatan Fasilitasi

Pengembangan

Cadangan

melebihi dari target sebesar 106 %,

Pangan

Daerah

yang

kegiatan lainnya dengan

tingkat rata-rata masing-masing persentase sebesar 100,00 %.

54


Dengan angka capaian kinerja kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD yaitu sebesar 98,57 % dan yang bersumber dari APBN dari dana Dekonsentrasi 97,15 sedangkan Tugas Pembantuan adalah 94,77 % sesuai dengan format penilaian kinerja termasuk dalam kategori pelaksanaan kegiatan dengan kinerja yang baik.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun anggaran 2011 Badan ketahanan pangan mendapat alokasi anggaran

APBD

murni

setelah

perubahan

sejumlah

Rp.

13.051.945.054,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 8,031,343,704,- dan Belanja Langsung Rp. 5.020.601.350,- dengan jumlah program sebanyak 7 (Tujuh) program sebagai berikut :

N0

Program

1. 2. 3. 4. 5.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. 7.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Pertanian/Perkebunan JUMLAH

Anggaran ( Rp ) 706.121.500 440.644.000 43.850.000 50.000.000 30.000.000

1.000.000.000 2.749.985.850

5.020.601.350

Tahun anggaran 2011 Badan Ketahanan Pangan Melaksanakan 7 (tujuh) program dan 39 kegiatan, 5 (lima ) program dengan 18 kegiatan merupakan program yang ada di setiap SKPD sedangkan 2 (dua) program 55


dengan 21 kegiatan yang lansung dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan

sebagai

kegiatan

pembangunan

yaitu

program

peningkatan

kesejahteraan petani dengan 4 (empat) kegiatan dan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,-.

Program

peningkatan

ketahanan

pangan

pertainan/perkebunan dengan kegiatan sebanyak 17 (Tujuh belas) kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 2.749.985.850,-. Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2011 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut : No

Nama Kegiatan

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

686.121.500,00

706.121.500,00

32.121.500,00

32.121.500,00

175.000.000,00

195.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

70.000.000,00

70.000.000,00


65.000.000,00

65.000.000,00

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

54.000.000,00

54.000.000,00

6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10.000.000,00

10.000.000,00

7

Penyediaan makanan dan minuman

30.000.000,00

30.000.000,00

8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

250.000.000,00

250.000.000,00

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

380.644.000,00

440.644.000,00

9

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

75.000.000,00

75.000.000,00

10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

58.860.000,00

78.860.000,00

11

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

60.000.000,00

60.000.000,00

12

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000,00

35.000.000,00

13


51.784.000,00

91.784.000,00

14


100.000.000,00

100.000.000,00

4

56


III


43.850.000,00

43.850.000,00

15


43.850.000,00

43.850.000,00

IV


50.000.000,00

50.000.000,00

16


25.000.000,00

25.000.000,00

17


25.000.000,00

25.000.000,00

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00

30.000.000,00

18

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30.000.000,00

30.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

VI


19


400.000.000,00

400.000.000,00

20

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)

250.000.000,00

250.000.000,00

21

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

22


200.000.000,00

200.000.000,00

VII

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2.749.985.850,00

2.749.985.850,00

23

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

500.000.000,00

500.000.000,00

24


100.000.000,00

100.000.000,00

25


100.000.000,00

100.000.000,00

26


50.000.000,00

50.000.000,00

27

Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

28


350.000.000,00

350.000.000,00

29

Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)

175.000.000,00

175.000.000,00

57


30

Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan Ketahanan

250.000.000,00

250.000.000,00

31

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

100.000.000,00

100.000.000,00

32


300.000.000,00

300.000.000,00

33

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

150.000.000,00

150.000.000,00

34

Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

100.000.000,00

100.000.000,00

35

Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan

100.000.000,00

100.000.000,00

36

Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

100.000.000,00

100.000.000,00

74.985.850,00

74.985.850,00

38

Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamana Pangan

75.000.000,00

75.000.000,00

39

Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan

75.000.000,00

75.000.000,00

37

TOTAL

4.940.601.350

5.020.601.350,-

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada tahun 2011 juga mendapatkan sumber dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada masing-masing sumber dana dengan rincian sebagai berikut :

58


Dekonsentrasi Rp. Kegiatan

No. 1. 2.

3.

Anggaran

Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

1.819.462.000,1.490.000.000,-

680.000.000,3.989.462.000,-

Tugas Pembantuan Rp. Kegiatan

No. 1. 2.

3.

Anggaran

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan JUMLAH

Program

Peningkatan

Diversifikasi

Dan

1.901.500.000,1.054.100.000,-

100.000.000,3.055.600.000,-

Ketahanan

Pangan

Masyarakat yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan serta pengembangan di bidang ketahanan pangan serta memfasilitasi upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah rawan pangan dan gizi. Untuk melihat Realisasi Fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari Anggaran APBD maupun APBN dapat dilihat dibawah ini :

59


APBD

No

Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan

1

2

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

B

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran Rp 3

Realisasi Bobot (%) 4

Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

8.031.343.704

Keuangan Rp 9 7.497.182.924

706.121.500

14,06

91,88

13,66

82,50

582.572.104

32.121.500

0,64

1 Tahun

70,00

0,45

18,49

5.940.000

195.000.000

3,88

1 Tahun

100,00

3,88

63,28

123.392.654

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

70.000.000

1,39

1 Tahun

100,00

1,39

99,79

69.851.550

4


65.000.000

1,29

1 Tahun

100,00

1,29

99,59

64.732.950

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

54.000.000

1,08

1 Tahun

100,00

1,08

99,93

53.962.000

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.000.000

0,20

1 Tahun

100,00

0,20

99,91

9.990.750

7

Penyediaan Makanan dan Minuman

30.000.000

0,60

1 Tahun

65,00

0,39

40,00

12.000.000

8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

250.000.000

4,98

1 Tahun

100,00

4,98

97,08

242.702.200

60


No


1

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



440.644.000

8,78

Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

100,00

8,78

99,25

437.337.750

9

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

75.000.000

1,49

1 Tahun

100,00

1,49

99,56

74.671.000

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

78.860.000

1,57

1 Tahun

100,00

1,57

98,77

77.889.000

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

60.000.000

1,20

1 Tahun

100,00

1,20

98,58

59.149.600

12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Peralatan Kantor

35.000.000

0,70

1 Tahun

100,00

0,70

99,56

34.845.000

13


91.784.000

1,83

1 Tahun

100,00

1,83

99,30

91.138.150

14


100.000.000

1,99

1 Tahun

100,00

1,99

99,65

99.645.000


43.850.000


43.850.000


50.000.000

16


25.000.000

0,50

1 Tahun

60,00

0,30

54,20

13.550.000

17


25.000.000

0,50

1 Tahun

97,00

0,48

93,76

23.440.000

15

0,87 0,87

95 orang

100,00

0,87

41.490.200 94,62

0,78

41.490.200

36.990.000

61


No


1

18

2


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000


1.000.000.000,00


Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

0,60

0,60

1 Lap

19 klpk

Keuangan Rp 9

30.000.000

100,00

0,60

100,00

30.000.000

100,00

14,94

0,97

966.851.000,00

100,00

7,97

96,82

387.292.000

0,00

94,61

236.530.900

19


400.000.000

7,97

20

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+)

250.000.000

4,98 6 Kab/kota

21

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan

150.000.000

2,99 11 Kab/Kota 100,00

2,99

97,89

146.835.600

22


200.000.000

3,98 18 klpk tani 100,00

3,98

98,10

196.192.500

100,00

62


No


1

2

23

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

24



Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

2.749.985.850 500.000.000

9,96

10 desa

99,26 100,00

54,57 9,96

0,96 96,08

2.646.257.650 480.399.500


100.000.000

1,99

33 orang

100,00

1,99

97,02

97.016.800

25


100.000.000

1,99 11 Kab/kota

98,00

1,95

94,17

94.168.700

26


50.000.000

1,00 20 bk,70 Pt

100,00

1,00

97,61

48.807.000

27

Sinkronis asi Peningkatan Ketahanan Pangan

150.000.000

2,99

100,00

2,99

97,79

146.686.000

28


350.000.000

6,97 12 Kab/kota 100,00

6,97

95,27

333.456.400

29

Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)

175.000.000

3,49 41 klpk tani

100,00

3,49

98,62

172.580.800

250.000.000

4,98 12 Kab/kota 100,00

4,98

97,16

242.908.800

30

33 orang

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan 31

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

100.000.000

1,99

50 orang

100,00

1,99

88,24

88.241.000

32


300.000.000

5,98

3 ponpes

100,00

5,98

97,36

292.073.500

150.000.000

2,99

100 org (4 klpk)

100,00

2,99

96,32

63 144.483.000

33 Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan


No 1

Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan 2



Volume Kegiatan 5

% 6

Fisik Tertimbang 7

% 8

Keuangan Rp 9

34

Pengembangan Sis tem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

100.000.000

1,99

96,00

1,91

89,51

89.506.300

35

Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan

100.000.000

1,99 11 Kab/Kota 100,00

1,99

99,98

99.982.000

36

Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan , serta HUT Provinsi Riau / Riau Expo 2010

100.000.000

1,99 11 Kab/kota 100,00

1,99

99,78

99.783.000

37

Penyusunan dan Analis is Neraca Bahan Makanan (NBM)

74.985.850

1,49

44

94,08

1,41

94,04

70.514.850

38

Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan

75.000.000

1,49

44

100,00

1,49

95,87

71.900.000

39

Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa

75.000.000

1,49

20 org petugas

100,00

1,49

98,33

73.750.000

TOTAL DANA KEGIATAN

5.020.601.350

123

94,20 94,44

4.741.498.704

64


APBN (Dekonsentrasi) NO 1

2

14

I.

1814 1814.01 1814.02 1814.04 1814.05

PELAKSANAAN FISIK

PENYEDIAAN DANA

PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT

REALISASI PENYERAPAN DANA

REALISASI

TTB

Rp. MURNI

BLN

JUMLAH

BOBOT

Rp. MURNI

%

BLN

%

JUMLAH

%

%

%

3

4

5 (3+4)

6

7

8 (6:3)

9

10 (8:4)

11 (6+8)

12 (11:5)

13

14

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN Jumlah Gabungan Kelompok Tani yang diberdayakan Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan Laporan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan cadnagan Pangan Laporan Pengembangan Model Pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

1.819.462.000

-

1.819.462.000

45,61

1.760.462.000

96,76

-

-

1.760.462.000

96,76

100,00

45,61

838.400.000 893.900.000

893.900.000

22,41

595.562.000

595.562.000

14,93

595.562.000

93,79

838.400.000

93,79

100,00

22,41

100,00

595.562.000

100,00

100,00

14,93

99,58

119.500.000

99,58

100,00

3,01

98,57

207.000.000

98,57

100,00

5,26

1.384.925.500

92,95

85,00

31,75

119.500.000 120.000.000

120.000.000

3,01 207.000.000

210.000.000

210.000.000

5,26

-

II.

PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan 1816.02 Kebijakan P2KP 1816.03 Laporan Promosi P2KP 1816

1816.04 Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Laporan Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 1816.06 (Univ/STPP) 1816.09 Hasil Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan

III

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan 1817.01 Keuangan 1817.12 Output Generik (Pengadaan Laptop) 1817

JUMLAH

1.490.000.000

-

1.490.000.000

37,35

1.384.925.500

92,95

672.713.000 690.000.000 200000000 150.000.000

690.000.000 200000000 150.000.000

17,30

100.000.000

-

672.713.000 97,49

100,00

17,30

5,01

194.962.500

97,49 97,48

194.962.500

97,48

100,00

5,01

3,76

150.000.000

100,00

150.000.000

100,00

100,00

3,76

18,00

25,00

0,63

99,79

100,00

8,77

99,66

100,00

17,04

18.000.000 100.000.000

-

2,51

18.000.000 18,00

349.250.000 350.000.000

350.000.000

8,77

680.000.000

680.000.000

17,04

349.250.000 99,79

677.700.000

677.700.000

657.700.000

657.700.000

660.000.000

660.000.000

16,54

99,65

100,00

16,54

20.000.000

20.000.000

0,50

20.000.000

100,00

99,65 20.000.000

100,00

100,00

0,50

3.989.462.000

3.989.462.000

100,00

3.823.087.500

95,83

3.823.087.500

95,83

95,00

94,40

65


APBN (Tugas Pembantuan)

NO 1

2

14

I.

II.

1815

REALISASI PENYERAPAN DANA BLN

JUMLAH

BOBOT

Rp. MURNI

%

BLN

%

JUMLAH

%

%

%

3

4

5 (3+4)

6

7

8 (6:3)

9

10 (8:4)

11 (6+8)

12 (11:5)

13

14

Pengembangan Ketersediaan dan Penangan Rawan Pangan 1.901.500.000

-

1.901.500.000

62,23

1.722.909.600

90,61

1.722.909.600

90,61

100,00

62,23

880.000.000

28,80

841.350.000

95,61

841.350.000

95,61

100,00

28,80

67,99

258.359.600

67,99

100,00

12,44

100,00

30.000.000

100,00

100,00

0,98

593.200.000

97,01

100,00

20,01

956.935.000

90,78

100,00

34,50

528.635.000

76,61

100,00

22,58

1815.01 Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan Penanganan Daerah Rawan pangan, SKPG 1815.03

880.000.000

380.000.000

12,44

1815.05 Penyusunan FSVA 1815.09 Laporan Kegiatan dan Pembinaan

30.000.000

30.000.000

0,98

30.000.000

611.500.000

611.500.000

20,01

593.200.000

97,01

1.054.100.000

34,50

956.935.000

90,78

690.000.000

22,58

528.635.000

76,61

Pengembangan Penganekargaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 1816.01 Pendampingan P2KPG Promosi P2KPG 1816.03 1816

1817

REALISASI TTB

Rp. MURNI

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1816.08 Hasil Sosialisasi/Apresiasi Keamanan Pangan Segar

III

PELAKSANAAN FISIK

PENYEDIAAN DANA

PROGRAM/KODE/ KEGIATAN/OUTPUT

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN

1817.09 Dukungan Manajemen dan Administrasi

JUMLAH

380.000.000

1.054.100.000 599.100.000

-

-

258.359.600

-

340.000.000

339.560.000 200000000

6,55

115.000.000

150.000.000

4,91

100.000.000

100.000.000

3,27

71.575.000

100.000.000

100.000.000

3,27

3.055.600.000

3.055.600.000

100,00

-

-

339.560.000 169,78

169,78

100,00

6,55

59,16

88.740.000

59,16

100,00

4,91

71.575.000

71,58

100,00

3,27

71.575.000

71,58

71.575.000

71,58

100,00

3,27

2.751.419.600

90,05

2.751.419.600

90,05

100,00

100,00

88.740.000

66


3.5. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan Efesiensi Efisiensi merupakan suatu perhitungan yang membandingkan antara target keluaran dan merupakan perhitungan outcome). Efisiensi terjadi

realisasi keluaran. Sementara efektivitas

antara keluaran dengan apabila realisasi

hasil (output dan

masukan

ternyata lebih

kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya sementara keluaran atau output mencapai target yang diharapkan. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efisiensi tersebut adalah sebagai berikut

UCO Ren-(UCO Real-UCO Ren) Efisiensi

=

x

100%

UCO Ren

Hasil perhitungan untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

67


TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBD INPUT NO.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

KEGIATAN

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) Penanggulangan Daerah Rawan Pangan Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau Penyusunan Statistik Pangan Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS)

OUTPUT

Unit Cost Output (UCO) Hasil Perhitungan

Efisiensi

Rata-rata Capaian Output

Rata-rata Capaian Outcome

Efektivitas

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

400.000.000,00

387.292.000,00

19

19

21.052.631,58

20.383.789,47

103,18

3,18

100,00

50,00

50,00

250.000.000,00

236.530.900,00

6

6

41.666.666,67

39.421.816,67

105,39

5,39

95,00

50,00

52,63

150.000.000,00

146.835.600,00

11

30

13.636.363,64

4.894.520,00

164,11

64,11

100,00

50,00

50,00

200.000.000,00

196.192.500,00

18

18

11.111.111,11

10.899.583,33

101,90

1,90

100,00

50,00

50,00

500.000.000,00

480.399.500,00

10

10

50.000.000,00

48.039.950,00

103,92

3,92

100,00

50,00

50,00

100.000.000,00

97.016.800,00

33

33

3.030.303,03

2.939.903,03

102,98

2,98

100,00

50,00

50,00

100.000.000,00

94.168.700,00

11

20

9.090.909,09

4.708.435,00

148,21

48,21

100,00

50,00

50,00

50.000.000,00

48.807.000,00

20

20

2.500.000,00

2.440.350,00

102,39

2,39

100,00

50,00

50,00

150.000.000,00

146.686.000,00

33

33

4.545.454,55

4.445.030,30

102,21

2,21

100,00

93,40

93,40

350.000.000,00

333.456.400,00

12

12

29.166.666,67

27.788.033,33

104,73

4,73

100,00

100,00

100,00

175.000.000,00

173.980.800,00

41

41

4.268.292,68

4.243.434,15

100,58

0,58

90,00

83,33

92,59

68


12 13 14

15

16

17

18 19 20 21

Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian, Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan serta HUT provinsi Riau/Riau Expo 2011 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan Pembinaan dan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa

250.000.000,00

242.908.800,00

12

12

20.833.333,33

20.242.400,00

102,84

2,84

100,00

90,00

90,00

100.000.000,00

88.241.000

50

50

2.000.000,00

1.764.820,00

111,76

11,76

100,00

100,00

100,00

300.000.000,00

292.073.500,00

3

3

100.000.000,00

97.357.833,33

102,64

2,64

100,00

100,00

100,00

150.000.000,00

144.483.000,00

100

100

1.500.000,00

1.444.830,00

103,68

3,68

100,00

100,00

100,00

100.000.000,00

89.506.300,00

20

20

5.000.000,00

4.475.315,00

110,49

10,49

100,00

100,00

100,00

100.000.000,00

99.783.000,00

11

11

9.090.909,09

9.071.181,82

100,22

0,22

100,00

100,00

100,00

74.985.850,00

70.514.850,00

44

44

1.704.223,86

1.602.610,23

105,96

5,96

100,00

100,00

100,00

75.000.000,00

71.900.000,00

44

44

1.704.545,45

1.634.090,91

104,13

4,13

100,00

100,00

100,00

100.000.000,00

99.982.000,00

3

3

33.333.333,33

33.327.333,33

100,02

0,02

100,00

100,00

100,00

75.000.000,00

73.750.000,00

20

20

3.750.000,00

3.687.500,00

101,67

1,67

100,00

100,00

100,00

108,71

8,71

99,29

79,37

79,93

JUMLAH RATA-RATA

69


Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebesar 108,71 %. Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang

dilakukan di

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

yang

bersumber dari APBD adalah efesien dengan angka efesiensi sebesar 8,71 % serta angka efektifitas 79,93 %. Hasil perhitungan

untuk kegiatan di lingkup Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Riau yang bersumber dari APBN dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN APBN (DK & TP) Dekonsentrasi

NO.

1

2

3

INPUT

KEGIATAN

Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

OUTPUT

Unit Cost Output (UCO)

Hasil Perhitungan

NE/

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1.819.462.000,00

1.760.462.000,00

19

19

95.761.157,89

92.655.894,74

103,24

3,24

1.490.000.000,00

1.384.925.500,00

12

12

124.166.666,67

115.410.458,33

107,05

7,05

680.000.000,00

677.700.000,00

3

3

226.666.666,67

225.900.000,00

100,34

0,34

103,54

3,54

NE/ NIE*)

JUMLAH RATA-RATA

NIE*)

Tugas Pembantuan NO.

KEGIATAN

1

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

2

3

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

INPUT

OUTPUT

Unit Cost Output (UCO)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Hasil Perhitungan

1.901.500.000,00

1.722.909.600,00

24

18

79.229.166,67

95.717.200,00

79,19

(20,81)

1.054.100.000,00

956.935.000,00

60

52

17.568.333,33

18.402.596,15

95,25

(4,75)

100.000.000,00

71.575.000,00

5

5

20.000.000,00

14.315.000,00

128,43

28,43

100,96

0,96

JUMLAH RATA-RATA

70


Dari hasil perhitungan didapat angka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau untuk kegiatan dari Dana Dekonsentrasi sebesar 103,54 %. Sehingga dapat

dikatakan kegiatan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau

yang

dilakukan di

Badan

yang bersumber dari APBN adalah

efesien dengan angka efesiensi sebesar 3,54 % sedangkan untuk dana yang berasal dari anggaran Tugas Pembantuan sebesar 100,96 %. Sehingga dapat

dikatakan

kegiatan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau

yang

dilakukan di

Badan

yang bersumber dari APBN adalah

efesien dengan angka efesiensi sebesar 0,96 %.

71


Efektivitas Efektivitas suatu kegiatan merupakan perbandingan antara ouput/keluaran dengan outcome/hasil yang diberikan dari kegiatan tersebut. Rumusan yang digunakan untuk menghitung efektivitas dari suatu kegiatan adalah : Realisasi Out Come Efektivitas

=

x

100%

Realisasi Ouput

Hasil perhitungan untuk kegiatan yang bersumber dari APBD di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

No. 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B+) Penanggulangan Daerah Rawan Pangan Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau Penyusunan Statistik Pangan Sinkronisasi Peningkatan



efektivitas

100,00

50,00

50,00

95,00

50,00

52,63

100,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

100,00

93,40

93,40

72


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21.

Ketahanan Pangan Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional Replikasi Special Programme For Food Security (SPFS) Hari Pangan Sedunia (HPS), Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA) Mengikuti Kegiatan Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Pekan Nasional Tani Nelayan Andalanserta HUT Provinsi Riau/Riau Expo 2011 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Analisi Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan Pemantauan dan Analisis Distribusi Harga Pangan Pembinaan dam Peningkatan Akses Pangan Masyarakat JUMLAH

100,00

100,00

100,00

90,00

83,33

92,59

100,00

90,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,29

79,37

79,93

73


Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

dapat

dikatakan efektif dengan

nilai

capaian sebesar 79,93 %. Hasil perhitungan

untuk kegiatan yang bersumber dari APBN di

dapat

dilihat pada tabel berikut : Dekonsentrasi No. 1.

2.

3.

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan



Efektivitas

100

100

98,92

85

100

92,65

100

100

99,89

JUMLAH

97,15

Tugas Pembantuan No. 1.

2.

3.

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

JUMLAH



Efektivitas

100

100

96,87

100

100

96,93

100

100

90,53 94,77

Dengan demikian maka dapat dikatakan dikatakan efektif dengan nilai capaian dekonsentrasi sebesar 97,15 % dan Tugas Pembantuan sebesar 94,77 %.

74


PENUTUP

4.1. Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Dari bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dari sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat merealisasikan 98,57 % sasaran yang direncanakan dari APBD, 97,15 % dari APBN Dekonsentrasi dan 94,77 % dari APBN Tugas Pembantuan. Berikut ini adalah keberhasilan yang

dicapai

Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan : 1.

Tersusunnya peta kerawanan pangan Riau

2.

Tervisualisasikannya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

3.

Terimplementasikannya kualitas konsumsi melalui pemanfaatan pekarangan.

4.

Teranalisanya bahan berbahaya pada pangan.

5.

Terinformasikannya

diversifikasi

pangan

berdasarkan

pola

pangan harapan. 6.

Berkembangnya beras analog yang bersumber dari umbiumbian.

7.

Terbinanya mutu olahan pangan.

8.

Terpantaunya konsumsi pangan masyarakat.

75


9.

Terinformasikannya makanan tradisional dan makanan khas daerah.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan : 1.

Terfasilitasinya pengembangan lumbung pangan

2.

Terfasilitasinya

pengadaan cadangan pangan daerah

dan

masyarakat. 3.

Teranalisanya ketersediaan pangan.

4.

Terfasilitasinya pengembangan desa mandiri pangan.

5.

Tersedianya cadangan pangan komoditi beras Pemerintah Provinsi Riau.

6.

Terfasilitasinya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam rangka menunjang ketersediaan pangan.

7.

Terfasilitasinya operasi pasar dan pasar murah di Riau.

Bidang Distribusi dan Harga Pangan : 1.

Terfasilitasinya penyaluran DPM LUEP untuk pembelian gabah petani.

2.

Terpantaunya akses pangan masyarakat.

3.

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan ketahanan pangan Riau.

4.

Terkoordinasi dan terpantaunya distribusi dan stabilitas harga HBKN.

Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan : 1.

Terfasilitasinya pengembangan bahan pangan

2.

Tersedianya buku pengembangan food centre

3.

Terbentuknya kelembagaan food centre

4.

Teridentifikasinya kelembagaan yang mendukung food centre

5.

Tersedianya data ketahanan pangan di Riau 76


6.

Terkoordinasikannya rencana induk ketahanan pangan Riau

7.

Tersusunnya rencana induk ketahanan pangan Riau.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan implementasi transparansi pemerintah dalam mengemban amanat pelayan publik. Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas tersebut, akan ditemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi. Penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, pada prinsipnya tidak hanya dijadikan sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan laporan, melalui format-format yang disediakan dalam konteks konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan hal tersebut menjadi sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi pada umumnya, dan aparatur pada khususnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut : a. Ditemukenalinya definisi program yang kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan tujuan kinerja program yang dihasilkannya. b. Pendefinisian

kegiatan

dalam

program,

masih

belum

mempertimbangkan posisi relatif kinerja kegiatan yang akan dihasilkan, dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

77


c. Rencana Kerja (Renja) BKP yang merupakan operasionalisasi kebijakan jangka menengah, belum tersusun dengan baik dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini akan berimplikasi pada tidak jelasnya target kinerja tahunan yang akan dicapainya, baik program maupun kegiatan. d. Bila memperhatikan hasil penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2011, menunjukan bahwa ratarata capaian kinerja program adalah 87,27 %, angka tersebut sudah hampir mendekati 100 % yang diharapkan dan hal ini memberikan indikasi

yang

kuat

bahwa

kinerja

yang

dihasilkan

sangat

memuaskan. e. Dalam hal capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKP pada tahun 2011, dimana hal ini memberikan gambaran efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran program adalah 98,57 %. Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil tersebut belum sudah sepenuhnya menggambarkan efektivitas yang nyata, karena nilai outcome telah dapat diisi sesuai dengan sebenarnya tapi nilai yang diharapkan

(BKP

merupakan

organisasi/lembaga

baru

sesuai

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007). f. Target capaian efektivitas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh BKP berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan sasaran kemanfaatan produk adalah sebesar 96,87 % dari maksimal capaian yang sebesar 100 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa output kegiatan yang dihasilkan tidak memungkinkan pencapaian sasaran akhir yang absolut (100%).

Kondisi ini disadari bahwa fungsi

koordinatif yang dijalankan oleh BKP, tidak hanya dapat secara maksimal berjalan jika tidak didukung oleh stakeholder lain, atau dengan kata lain bahwa kemanfaatan produk BKP yang pada

78


gilirannya mencerminkan kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi oleh eksternalitas.

4.3. Langkah Antisipasi Perlu

dilakukannya

peningkatan

kompetensi

aparatur

pada

lingkungan internal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam menyelenggarakan perumusan dan penetapan

kebijakan

penyelenggaraan

teknis

pemberian

bidang

ketahanan

dukungan

atas

pangan,

serta

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan. Selain itu juga perlu dikembangkan

strategi

meningkatkan

kinerja

koordinasi organisasi

yang melalui

pada

gilirannya

dukungan

akan

ekternalitas

organisasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Tahun 2011 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

79

IKHTISAR EKSEKUTIF. Untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2011 sebagai berikut :

Recommend Documents