ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN JENEPONTO
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batasbatas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritisasi dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global mampu mempengaruhi dan merembesi isu regional dan isu daerah.
4.2. Dinamika Lingkungan Strategis
Kajian isu strategis mendasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Dinamika yang terjadi di dunia internasional, nasional, regional maupun lokal penting dipahami dan disikapi untuk tindakan kebijakan prefentif maupun kuratif. Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional,
terhadap kondisi
nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif.
4.2.1. Lingkungan Internasional a. Globalisasi perdagangan dan jasa Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga
dibutuhkan
kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang
dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi terhadap
mata
mempengaruhi
daya
saing
rupiah
uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional
akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya). c. Degradasi lingkungan Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional. d. Komitmen Internasional Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya. Deklarasi MDGs 2015 yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2000 menyetujui agar semua negara melaksanakan: 1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan. 2. Pemerataan pendidikan dasar Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar. 3. Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan
Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015. 4. Mengurangi tingkat kematian anak Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun. 5. Meningkatkan kesehatan ibu Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya. 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup Target:
Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
Pada
tahun
2020
mendatang
diharapkan
dapat
mencapai pengembangan
yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Target:
Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negaranegara berkembang.
Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda
Dalam kerja sama dengan pihak farmasi, menyediakan akses obat penting yang terjangkau di negara berkembang
Dalam
kerjasama
dengan
pihak
swasta,
membangun
adanya penyerapan
keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
4.4.2. Lingkungan Nasional a. Kemiskinan dan pengangguran Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1$ US lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%. b. Krisis energi Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas
masyarakat
utamanya
dunia
usaha.
Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat. c. Tuntutan pemerintahan yang bersih dan profesional Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. d. Bencana alam Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas
terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai negara yang cukup kaya akan hutan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat. e. Kemampuan keuangan negara Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM 2010-2015 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya. f. Stabilitas keamanan dan ketentraman Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan. g. Hambatan perdagangan antar daerah Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor. h. Keadilan dan kesetaraan gender Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lainlain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.
i. Perlindungan dan kesejahteraan anak Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
harkat
dan
martabat
kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak. j. Daya saing teknologi dan industri Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.
4.2.3. Lingkungan Regional (Sulawesi Selatan) Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang memiliki kesamaan kasus dan masalah. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan periode 2013-2018 secara ringkas sebagai berikut : a. Tingginya jumlah penduduk miskin Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama lima tahun (20082012) jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan hanya berkurang 3,52%. b. M a s i h t i n g g i n y a jumlah penganggur Jumlah penganggur Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 236,926 orang yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja. c. Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar
Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan. d. Rendahnya realisasi penanaman modal Jumlah persetujuan nilai investasi pada tahun 2012 adalah 21.604 trilyun sementara realisasi PMDN/PMA hanya sebesar 8.144 trilyun. Namun dari segi nominal, terjadi peningkatan nilai realisasi investasi dari tahun 2008 sebesar 1.382 trilyun menjadi 8.144 trilyun pada tahun 2012. e. Rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan dan pasar ekspor UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Sulawesi Selatan, namun beberapa diantaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi. f. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang amanah (Good Governance) Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung terwujudnya Good Governance. g. Bencana alam Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana diharapkan resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana). h. Masalah penegakan hukum Beberapa kasus korupsi belum ditindaklanjuti. i. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender Indeks p e m b a n g u n a n g e n d e r ( I P G ) d a n I n d e x pemberdayaan gender (IDG) Sulawesi Selatan masih dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2010, IPG Sulawesi Sealatan adalah 62,46 sementara IPG nasional adalah 68,15.
4.3. Analisa Faktor Internal dan Eksternal 4.3.1. Kekuatan (Strength) a. Letak Kabupaten Jeneponto yang strategis di kawasan selatan semenanjung Pulau Sulawesi yang didukung jaringan transportasi dari berbagai arah. b. Jumlah penduduk yang besar terutama penduduk dengan usia produktif. c. Ketersediaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Desa Punagaya
d. Ketersediaan pelabuhan laut yang representatif di Desa Bungeng dan Mallasoro. e. Ketersediaan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan dimensidimensi otonomi daerah. f. Jumlah sumber daya aparatur yang besar.
4.3.2. Kelemahan (Weakness) a. Keterbatasan sumber daya air yang dimiliki. b. Lemahnya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil). c. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, dibawah rata-rata Sulawesi Selatan. d. Rendahnya realisasi investasi dibanding dengan kebutuhan investasi. e. Kurangnya kerjasama ekonomi dengan daerah lain. f. Kurangnya jaringan usaha dan kemitraan usaha. g. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. h. Lemahnya prestasi di bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya. i. Lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah maupun non pemerintah. j. Lemahnya manajemen data, statistik dan analisa untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4.3.3. Peluang (Opportunity) a. Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. b. Masih terbukanya potensi usaha yang belum digarap. c. Masih terbukanya potensi pendapatan daerah dari pengembangan pelayanan jasa dan pemanfaatan sumber daya alam sarana dan prasarana seperti pajak usaha, retribusi parkir, pengambilan air bawah tanah, tambang gapenyebaran jalur angkutan umum, sub terminal dan lain-lain. d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana publik. e. Penciptaan pusat-pusat kegiatan baru (taman kota, pasar). f. Berkembangnya partisipasi swasta/masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan jasa. g. Adanya potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD.
h. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai hal. i. Meningkatnya budaya kreatif dan inovatif masyarakat.
4.3.4. Ancaman (Threat) a. Krisis ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk sangat miskin dan menurunnya daya beli masyarakat. b. Inmigrasi tenaga kerja yang menggeser peluang kesempatan kerja tenaga kerja setempat. c. Menurunnya indikator derajat kesehatan masyarakat, transisi pola penyakit dan KLB (endemi). d. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan peningkatan resiko bencana. e. Berkurangnya/kelangkaan sumber daya energi. f. Alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau dan pembangunan yang tidak terkendali. g. Penyerapan teknologi pertanian h. Besarnya pengaruh negatif dari luar yang mengganggu tatanan norma, nilai dan budaya serta perilaku hidup masyarakat. i. Hilangnya kebanggaan atas seni budaya dan kecintaan terhadap hasil karya bangsa sendiri. j. Ketidakpuasan masyarakat melahirkan protes, anarkisme dan apatisme. k. Dinamika politik yang lebih mengutamakan kelompok tertentu. l. Terorisme, kriminalitas serta penistaan perempuan dan anak. m. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak sinkron satu sama lain, sehingga mengakibatkan
ketidakpastian
hukum
di
daerah
dan kebingungan dalam
implementasi.
4.4.
Isu Strategis Daerah Isu strategis daerah merupakan reproduksi sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya,
infrastruktur, teknologi, dan bidang pembangunan lainnya saling bergelindang dengan rembesan isu global yang bersifat kompleks. Dalam konsep perencanaan, isu strategis memiliki tingkat kemendesakan, kedalaman dan keluasan dampak, kejelajahan, dan penandaan yang ditimbulkan
akan lebih berbekas dan berjejak untuk masa mendatang. Kemenyeluruhan dan kesatuan merupakan suatu paradigma perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD menjadi dokumen diharapkan dapat mengatasi jarak antara bahasa lisan dan tulisan, teori dan praktek, teks dan konteks. Selain itu, penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 serta mengacu dan menelaah seksama menyangkut isu staregis yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Berdasarkan uraian fakta, potensi, permasalahan, dan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang ditemukan, dapat ditarik beberapa isu strategis, sebagai berikut.
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Tata Kelola, sesungguhnya reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum kondusif dalam rangka perubahan mendasar yang ditandai oleh ketidakseriusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Menyangkut percepatan pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa tertinggal maupun peningkatan daya saing daerah (faktor-faktor penghambat daya saing, diantaranya: korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan etika kerja yang buruk, World Economic Forum, 2011) tidak akan tercapai tanpa reformasi birokrasi dan tata kelola. Kinerja birokrasi sangat ditentukan oleh kompetensi, profesionalitas dan integritas SDM aparatur. Intisari meritokrasi adalah profesionalisme. Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum optimal. Terkait masalah administrasi keuangan daerah ini masih tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD (kecuali tahun anggaran 2012); akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terendah berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berada di dalam pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Selanjutnya, belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, sebagai upaya untuk pengelolaan keuangan daerah yang accountable dan auditable menuju tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit BPK.
Dalam organisasi, jumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) masih relatif banyak, sehingga memperbesar jumlah PNS yang harus mengisinya. Akhirnya, besarnya jumlah PNS di daerah ini, berdampak lurus dengan besarnya anggaran negara/daerah yang tersedot untuk membayar gaji mereka. Menyangkut asas manfaat dari pegawai pemerintah tersebut bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pelayanan birokrasi sangat lambat dan berbelit. Begitu pula masalah proyek-proyek aparat pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak dirasakan manfaatnya. Dalam bidang pelayanan publik, masalah bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan. Pada tahun 2011, berdasarkan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan, bahwa rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Jeneponto menandakan rendahnya angka kepuasaan masyarakat, meliputi: (1) bidang pendidikan merangkak pada peringkat ke-10; (2) bidang kesehatan pada peringkat ke-23; dan (3) bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil pada peringkat ke-23, di titik terendah di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan, kualitas pelayanan publik rendah, serta belum terciptanya pelayanan birokrasi yang makin murah, cepat, mudah, baik, dan transparan. Dari sisi kelembagaan/ organisasi pemerintahan daerah belum tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing, right function), sehingga tidak efisien dan efektif. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan, tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan program/kegiatan antar SKPD. Dari sisi ketatalaksanaan, SKPD belum disertai dengan standard operating procedure (SOP) utama yang mencerminkan tugas pokok dan pelayanan. Belum terbangunnya perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set), komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku birokrasi yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance) dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).
2. Peningkatan Peringkat Pembangunan Manusia, kualitas sumberdaya manusia (SDM menjadi rendah atau tinggi tercermin dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas , angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar
jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, dan produk regional domestik bruto (PDRB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity). Secara faktual, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto berada dalam posisi ke-24 di Sulawesi Selatan. 3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin, masih belum tumbuhnya pembangunan inklusif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat miskin tidak harus menerjemahkan kondisinya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sesungguhnya belum berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. 4. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi Antara Desa-Kota atau Antara Wilayah Produksi dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Dalam Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antarwilayah, dalam upaya membangun keterkaitan antara desa dan kota, kebijakan yang ditempuh anatara lain mempercepat pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan dan kawasan strategis lainnya sebagai salah satu pola pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang mengintegrasikan kawasan desa sampai pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Peningkatan konektivitas antara desa dan kota merupakan pendekatan wilayah-wilayah produksi terhadap pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui pengembangan wilayah perdesaan terpadu mandiri terintegrasi dengan kawasan perkotaan. 5. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang seimbang dan berkelanjutan, tekanan terhadapa kebutuhan pangan sangat terkait dengan kemampuan produksi pangan, pertanian, dan perikanan akibat menurunnya kapasitas sumberdaya sebagai factor utama.
Dampak negatif dari perubahan iklim, penurunan
kuantitas dan kualitas sumberdaya lahan, tambak dan air, alih fungsi lahan pangan ke non pertania, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, keterbatasan kelembagaan penyuluhan, serta lemahnya diseminasi teknologi. Diversifikasi konsumsi pangan yang bersumber dari pangan lokal, sistem mutu dan penanggulangan maslah keamanan pangan, termasuk deforestasi, degradasi
lahan dan hutan, serta pemanfaatn sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tidak berkelanjutan (fully exploited, degraded forest). 6. Peningkatan Kualitas, Ketersediaan dan Cakupan Layanan Infrastruktur Dalam Menunjang Kesejahteraan Rakyat, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup, kualitas dan kuantitas saran dan prasarana angkutan umum khususnya d ikawasan perkotaan masih terbatas dan belum optimal. Pembangunan akses prasarana jalan dengan prasarana pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut masih belum terpadu. Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya pencapaian Millenium Development Goals pada tahun 2015 masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi separuh penduduk yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak serta pengurangan separuh penduduk miskin yang menghuni permukiman kumuh. Pengendalian banjir, abrasi, dan erosi pantai pada wilayah permukiman, pusat perekonomian dan industri, serta pertumbuhan pembangunan akses telekomonikasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dari Pusat Ke Daerah, maka isu-isu strategis yang dapat dikemukan seperti di bawah.
1.1 Urusan Wajib Pemerintah Daerah a. Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah relatif masih rendah;
Rendahnya kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
Perlunya peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas;
Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pendidikan Nasional (SPN);
Rendahnya profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
Terbatasnya sarana dan prasaran pengembangan pemuda dan olahraga;
Belum optimalnya pertumbuhan jiwa interpreneurship pemuda;
Kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
b. Urusan Kesehatan
Belum optimalnya pelayanan kesehatan;
Mengancamnya penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular;
Masih rendahnya usia harapan hidup;
Meningkatnya disparitas status kesehatan dan gizi di wilayah perdesaan dan kawasan perkotaan;
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
Belum tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan;
Rendahnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat obat dan makanan.
Terbatasnya akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
c.
Urusan Lingkungan Hidup
Belum ditetapkannya kawasan hutan kota dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
Belum tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
Rendahnya kualitas pengelolaan dan belum tersedianya regulasi tentang persampahan;
Menurunnya kapasitas dan kualitas sumberdaya air baku;
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
Menurunnya cepat tanggap masyarakat petani akibat perubahan iklim;
Meningkatnya tingkat intrusi air laut;
d. Urusan Pekerjaan Umum
Rendahnya kualitas infrastruktur, tercermin dari tingkat kerusakan jalan, jembatan dan prasarana dan sarana irigasi;
Terbatasnya ketersediaan dan rendahnya kualitas infrastrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, mencakup drainase, air minum dan sanitasi yang layak;
Belum terciptanya konektivitas yang menjamin tumbuhnya hubungan antara desa-kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan;
Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.
e.
Urusan Penataan Ruang
Belum optimalnya zonasi yang ditunjukkan dalam kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan komersil atau kawasan khusus;
Lemahnya penegakan hukum dalam mendukung produk tata ruang;
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keserasian tata ruang.
Banyaknya perumahan tidak layak huni;
Belum tertatanya secara baik permukiman kawasan perkotaan.
f.
Urusan Perencanaan Pembangunan
Kurangnya sinergitas antardokumen perencanaan pembangunan;
Kurangnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan;
Belum terintegrasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimal;
Rendahnya kualitas SDM perencana;
Lemahnya kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis riset/penelitian;
Kurang optimal database perencanaan daerah.
g. Urusan Penanaman Modal
Iklim investasi belum kondusif menyangkut perizinan;
Rendahnya mobilisasi dana masyarakat dalam investasi yang didanai dari sektor perbankan;
Belum
optimalnya
pengelolaan
investasi
terutama
di
bidang
pertanian,
perikanan/kelautan, dan industri;
Kurangnya promosi potensi-potensi daerah.
h. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rendahnya konstribusi koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap PDRB;
Belum optimalnya pola kemitraan usaha untuk mengembangkan aliansi strategis dan jaringan ekonomi;
Masih terbatasnya inovasi dan kualitas produk yang rendah.
i.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Belum tersedianya standar pelanyanan minimal kependudukan dan catatan sipil;
Masih perlunya penurunan laju pertumbuhan penduduk;
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.
j.
Urusan Ketenagkerjaan
Besarnya persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah;
Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
Kualitas tenaga kerja yang rendah dalam persaingan pasar kerja;
Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar.
k. Urusan Ketahanan Pangan
Belum terpenuhinya diversifikasi produk pangan lokal;
Belum berimbangnya produksi pangan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan komersial;
l.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lemahnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran;
Lemahnya pengakuan dan pemberdayaan perempuan terutama di lapangan kerja sektor informal;
Tingginya angka anak putus sekolah dan anak terlantar.
m. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi (unmet need) dengan disparitas unmet need yang tinggi baik antarkecamatan dan antarwilayah desa-kota;
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi;
Masih terbatasnya kapasitas tenaga lini lapangan KB;
Belum meratanya dan meluasnya Program Keluarga Harapan (PKH).
n. Urusan Perhubungan
Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan prasarana jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;
Masih terjadinya kelebihan beban kendaraan (overloading vehicles), terutama di lintas/pantai selatan Sulawesi Selatan;
Belum rampungnya penyelesaian proyek jalan negara di lintas selatan Sulawesi Selatan.
o. Urusan Komunikasi dan Informasi
Masih sangat terbatasnya tingkat penetrasi broadband daerah;
Belum menurunnya kejahatan dunia maya (cybercrime), mesum maya (cyberporn) dan penyalahgunaan (abuse dan misuse) TIK, seperti modus penipuan melalui telepon seluler dan pornografi;
Belum berkembangnya penerapan e-government.
p. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi dan komunikasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa;
Semakin memudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri sebagai perekat persatuan bangsa;
Masih belum berkembangnya pelaksanaan mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
Belum kuatnya dorongan proses konsolidasi demokrasi dari peran partai politik dan masyarakat sipil;
Dalam pemilu dan pemilukada tampak belum akuratnya daftar tetap pemilih dan praktek politik uang (money politics).
Rendahnya kapasitas mitigasi bencana.
q. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Masih rendahnya profesionalisme dan integritas SDM aparatur yang di dukung oleh sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi PNS berbasis kompetensi/merit system;
Belum proporsionalnya jumlah dan besaran struktur organisasi pemerintah daerah agar tidak menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas karena tumpang tindih tugas dan fungsi, termasuk bertambahnya anggaran negara/daerah untuk belanja birokrasi;
Kinerja birokrasi belum optimal, kurang responsif, dan kurang inovatif, sehingga berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerjanya;
Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam upaya penataan otonomi daerah;
Pengelolaan anggaran sebagian besar APBD masih belum melaksanakan prinsip pro poor, pro job, growth-pro equity, dan pro environment; serta belum memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) dan Justice for All dimana belum banyak program pemberdayaan ekonomi;
Pelaksanaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) belum mencerminkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
Terkait masalah administrasi keuangan, umumnya masih tidak tepat waktu menetapkan APBD, kecuali T.A. 2012;
Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terendah berdasarkan hasil audit BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah berada dalam pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion);
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator utama pelayanan publik di daerah tidak/belum optimal dan belum terintegrasinya SPM dan Prosedur Standar Operasional (PSO) dalam dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah;
Manajemen pelayanan publik belum dapat memenuhi keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan;
Belum tersedianya dokumen Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang menekankan pada aspek: (i) penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (ii) peningkatan kualitas
pelayanan publik; dan (iii) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
r.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rendahnya koordinasi dalam mengelola ekonomi lokal secara lintas sektor;
Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pemangku kepentingan lokal (masyarakat dan pengusaha);
Kurang meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekonomi lokal bagi pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya penguatan kapasitas, transportasi, telekomunikasi dan informasi, modal, pemasaran, dan pelayanan;
Kurang optimalnyanya fungsi kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal;
Kurangnya kerja sama antardaerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan melalui kemandirian dan ketahanan desa sebagai wilayah produksi menuju daya saing desa;
s.
Urusan Sosial
Masih relatif tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Kekurangefektifan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, jumlah, target dan sasaran yang belum seluruhnya tercakup;
Masih lemahnya manajemen kelembagaan panti asuhan/sosial.
t.
Urusan Kebudayaan
Melenturnya dan bergesernya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal akibat derasnya arus globalisasi budaya;
Menurunnya minat masyarakat dalam menonton kegiatan seni-budaya dan terbatasnya sarana dan prasarana kesenian;
Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
u. Urusan Statistik
Terbatasnya sumberdaya manusia di bidang statistik yang profesional dan kompeten, rendahnya kesadaran responden, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal;
Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro (individu);
Belum optimalnya penyediaan data mutakhir dan kurangnya sinergitas antara lembaga statistic dengan pemerintah daerah terutama dalam menetapkan indikator.
v. Urusan Kearsipan
Masih terbatasnya sumberdaya manusia di bidang kearsipan yang profesional dan kompeten;
Belum memadainya koleksi kearsipan, terutama dalam peristiwa/kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
Belum adanya dukungan regulasi tentang kearsipan.
w. Urusan Perpustakaan
Belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan daerah;
Rendahnya daya minat baca masyarakat, terutama siswa di setiap jenjang pendidikan.
1.2 Urusan Pilhan Pemerintah Daerah a. Urusan Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan, termasuk pengelolaan kawasan konservasi;
Masih adanya eksploitasi pemanfaatan sumberdaya kelautan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem yang berakibat pada rusaknya ekosistem pesisir dan laut, berupa deforestasi mangrove dan degradasi terumbu karang, serta erosi pantai;
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kandungan gizi ikan, dan rendahnya jaminan keamanan produk perikanan menyebabkan rendahnya konsumsi ikan;
Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani budidaya perikanan;
Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing.
b. Urusan Pertanian
Berkurangnya unsur hara/kesuburan tanah dengan penggunaan peptisida secara berlebihan dan penerapan teknologi yang masih belum ramah lingkungan;
Keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian serta lemahnya desiminasi teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas bahan pangan;
Belum terbenahinya tata niaga pertanian melalui harga eceran tertinggi (ceiling price) terhadap sarana produksi serta harga pembelian terendah (floor price) terhadap hasil panen di tingkat usaha tani;
Belum terciptanya jalur tata niaga produk-produk pertanian yang efisien dan lebih berpihak kepada petani sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
Masih belum menguatnya kelembagaan petani, pertanian dan perdesaan melalui revitalisasi berbagai kelembagaan petani yang sudah ada, seperti Kelompok Tani, Gapoktan, P3A dan subak.
c.
Urusan Kehutanan
Deforestasi, degradasi lahan dan hutan;
Pemanfaatan sumberdaya kehutanan yang tidak berkelanjutan karena eksploitasi, sehingga luas lahan semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan ;
Pengalihan fungsi lahan;
Luas lahan kritis masih cukup banyak;
Belum ditetapkannya kawasan hutan kota.
d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi;
Masih terbatasnya pasokan listrik untuk kebutuhan industri dan rumah tangga, termasuk di wilayah terpencil;
Masih banyaknya penambangan, terutama penambangan pasir yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.
e.
Urusan Parawisata
Destinasi parawisata yang belum sepenuhnya siap bersaing di pasar domestik dan pasar global;
Belum efektifnya pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata;
Masih belum berkembangnya ekowisata berbasis potensi pesisir/pantai.
f.
Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk terutama komoditas unggulan di pasar domestik dan pasar global;
Kurang siapnya menghadapi Masyarakat ASEAN tahun 2015, yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a global community of nations);
Cukup derasnya arus kelompok waralaba (mini market/mart).
Populasi industri yang rentan baik jumlah maupun posturnya;
Struktur industri daerah terutama industri rumah tangga, industri manufaktur/pengelohan maupun industri komoditas unggulan yang belum kokoh;
Produktivitas industri yang masih rendah.
g. Urusan Ketransmigrasian
Rendahnya animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal, rawannya konflik lokasi transmigrasi;
Tidak dampak produktif dan inovatif dalam Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri.
