BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN JENEPONTO

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN JENEPONTO Setiap penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan pada masa yang lalu. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

ini

dilakukan

identifikasi

permasalahan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian yang tidak memenuhi

target

merupakan

permasalahan

untuk

pembangunan

pada

periode

berikutnya. Sementara capaian yang melewati atau memenuhi target merupakan keberhasilan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritisasi dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan faktafakta yang teridentifikasi. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan global yang kemudian mampu mempengaruhi dan merembesi isu regional dan isu daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan bisa di identifikasi dengan melihat gap antara target dan capaian. Tabel 4.1 memperlihatkan permasalahan yang dihadapi oleh Jeneponto selama 5 tahun terakhir.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 - 2018

IV - 1

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH A

Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)

Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

Kemampuan Ekonomi Daerah 1

Laju inflasi kabupaten Jeneponto Menekan laju inflasi dibawah rata-rata nasional

Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya, khususnya barang impor)

1.

2. 3. 2

3

4

PDRB per kapita

Persentase penduduk miskin

PDRB (HB)

B.

Kesejahteraan Sosial

1.

Pendidikan

Pendapatan per kapita terus meningkat dalam lima tahun terakhir, namun masih dibawah rata-rata regional.



Jumlah penduduk miskin jeneponto masih berkisar 17 persen, tertinggi kedua di SulSel

 

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terkahir sebesar 6,6 persen, masih dibawah pertumbuhan regional.






 

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Belum optimalnya sector-sektor pendapatan masyarakat.

1.

Rendahnya tingkat keterampilan Rendahnya akses ke lapangan pekerjaan Jumlah lapangan kerja yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angka angkatan kerja.

1.

Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sector pertanian. Faktor konsumsi yang tinggi dibanding faktor investasi menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas.

1. 2.

IV - 2

2.

2.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat Kebijakan fiscal (menaikkan pajak) Pengendalian harga dan distribusi barang Membuka lapangan pekerjaan Meningkatnya nilai tambah Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah Percepatan penciptaan lapangan usaha baru Membuka lapangan kerja Meningkatnya nilai tambah

Angka melek huruf

Presentasi angka dibawah rata-rata provinsi dan Nasional (tahun 2012 sebesar 77,42%)

1. Banyaknya penduduk usia lanjut yang tidak bias baca tulis 2. Budaya membaca yang rendah 3. Kurangnya fasilitas yang mendorong budaya membaca

1. Meningkatkan budaya membaca dengan menyediakan taman baca dan Koran masuk desa 2. Menfasilitasi pemberantasan buta huruf.

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata sekolah masih rendah sebesar 6,23 tahun

1. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah tereutama pada jenjang menengah pertama dan atas 2. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. 3. Pendidikan gratis belum maksimal

1. Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah 2. Perubaha mind set dalam masyarakat tentang pentingnya pendidikan

1.3.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

1.1

1.4

a.

SD/sederajat

Meningkat dari 107,96 pada 2012 menjadi 117,87 pada 2013

b.

SMP/sederajat

Meningkat dari 93,75 menjadi 96,23

c.

SMA/sederajat


Kurang meratanya fasilitas dan akses pendidikan ke daerah-daerah marjinal

1. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 2. Perluasan akses dan layanan pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) a.

SD/MI/Paket A

Menurun dari 87,07 pada tahun 2011 menjadi 85,70% pada 2013

b.

SMP/MTs/Paket B


c.

SMA/SMK/MA/Paket C



Belum berimbangnya layanan pendidikan Sarana dan prasarana layanan dasar pendidikan dasar yang semakin meningkat dalam hal kualitas dan kuantitas

IV - 3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah a.

SD/MI

Pada tahun 2011 rasio 144,09 Belum meratanya jumlah sekolah SD/MI kemudian pada tahun 2013 pada desa-desa terjadi penurunan menjadi 138,30

Pemerataan pembangunan sekolah sampai kedaerahn yang terpencil

b.

SMP/MTs

Rasio menurun dari 183,32 pada tahun 2011 menjadi 179,10 pada tahun 2013

Perlunya pemerataan pembangunan sekolah menengah

Belum meratanya jumlah sekolah SMp/MTS pada desa-desa

Rasio murid perkelas rata-rata a.

SD/MI

TD

b.

SMP/MTs

TD

Rasio guru persiswa a.

SD/MI

Rasio meningkat 22,08-25,65

b.

SMP/MTs

Rasio menurun dari 13,61 1. Belum optimalnya Pemerataan guru menjadi 8,87 pada tahun 2013

Angka Putus Sekolah (APS) a.

SD/MI

TD

b.

SMP/MTs

TD

Angka Melanjutkan (AM) a.

SD/MI

TD

b.

SMP/MTs

TD

Angka kelulusan (AL)


IV - 4

1.

Meningkatkan system pemerataan guru berdasrkan kompetensi pendidik. 2. Peningkatan kesejahteraan guru sesuai dengan kondisi keangan daerah

1.11

a. SD/MI

Menurun dari 7.069 menjadi 6.246

Kualitas pendidikan yang belum merata

Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan perbaikan prasarana pendidikan

b. SMP/MTs




Fasilitas Sekolah a. Fasilitas SD/MI kondisi bangunan baik

Banyaknya Jumlah gedung yg Belum maksimalnya sarana dan tidak layak pakai prasarana penunjang pendidikan

Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan

b. Fasilitas SMP/MTs kondisi bangunan baik

Masih adanya sekolah yang memiliki gedung lama dan tua kurang layaknya perpustakaan sekolah

1.

1.12

Pendidikan menengah

1.13

Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA

1.14

TD

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.17

TD

Rasio guru persiswa SMA/SMK/MA

1.16

TD

Rasio murid perkelas rata-rata SMA/SMK/MA

1.15

Perpustakaan sekolah belum termaksimalkan menjadi center of excelent sehingga sarana dan koleksi buku masih sangat kurang

TD

Angka kelulusan (AL)


IV - 5

2.

Perbaikan sarana dan prasarana Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan

SMA/SMK/MA 1.18

Meningkat 3.457-3.739

Fasilitas Sekolah Fasilitas SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Secara umum fasilitas pendidikan masih baik

1.19

Pendidikan Anak Usia Dini

Fasilitas pendidikan untuk PAUD masih belum layak

1.20

Pendidikan Kesetaraan

1.21

1.22

1.23

Meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pengajar

a. Paket A

TD

b. Paket B

TD

c. Paket C

TD

Gedung sekolah yang masih berupa Perbaikan sarana bangunan bangunan sementara bisa berbahaya bagi sekolah dan prasarana anak didik. Fasilitas bermain di sekolah bermain bagi anak didik. juga masih sangat kurang.

Pendidikan Nonformal/Lembaga kursus a. PKBM

TD

b. Lembaga kursus

TD

c. SMP/MTs

Rasio menurun dari 13,61 Belum optimalnya Pemerataan guru menjadi 8,87 pada tahun 2013

Angka Putus Sekolah (APS) a) SD/MI

TD

b) SMP/MTs

TD

Angka Melanjutkan (AM) a) SD/MI

TD


IV - 6

1. Meningkatkan system pemerataan guru berdasrkan kompetensi pendidik. 2. Peningkatan kesejahteraan guru sesuai dengan kondisi keangan daerah

b) SMP/MTs 1.24

1.25

TD

Angka kelulusan (AL) a) SD/MI




b) SMP/MTs




Fasilitas Sekolah a) Fasilitas SD/MI kondisi bangunan baik

Banyaknya Jumlah gedung yg Belum maksimalnya sarana dan tidak layak pakai prasarana penunjang pendidikan

b) Fasilitas SMP/MTs kondisi bangunan baik

Masih adanya sekolah yang memiliki gedung lama dan tua kurang layaknya perpustakaan sekolah

Perpustakaan sekolah belum termaksimalkan menjadi center of excelent sehingga sarana dan koleksi buku masih sangat kurang

Pendidikan menengah 1.26

Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA

1.27

Rasio murid perkelas rata-rata SMA/SMK/MA

1.28

TD

TD

Rasio guru persiswa SMA/SMK/MA

TD


IV - 7

Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan 2. Perbaikan sarana dan prasarana 3. Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan

1.29

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1.30

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

1.31

TD

Meningkat 3.457-3.739

Fasilitas Sekolah Fasilitas SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Secara umum fasilitas pendidikan masih baik

1.32

Pendidikan Anak Usia Dini

Fasilitas pendidikan untuk PAUD masih belum layak

1.33

Pendidikan Kesetaraan

1.34

Meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pengajar

a)

Paket A

TD

b)

Paket B

TD

c)

Paket C

TD

Gedung sekolah yang masih berupa Perbaikan sarana bangunan bangunan sementara bisa berbahaya bagi sekolah dan prasarana anak didik. Fasilitas bermain di sekolah bermain bagi anak didik. juga masih sangat kurang.

Pendidikan Nonformal/Lembaga kursus a)

PKBM

TD

b)

Lembaga kursus

TD

2.

Kesehatan

2.1

Rumah Sakit Umum Daerah

Akreditasi RSUD tipe C

Perlunya peningkatan status menjadi tipe Peningkatan sarana dan B prasarana kesehatan

2.2

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

Rasio tenaga perawat masih rendah, rasio Provinsi SulSel adalah 0,19

Kurangnya minat tenaga keperawatan untuk ditempatkan di desa-desa

1.

2.


IV - 8

Rekrutmen dan penempatan berdasarkan domisili Insentif untuk perawat yang bertugas di desa terpencil

2.3

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Penemuan & penanganan Pasien Baru TBC BTA Positif

Rata-rata Provinsi meningkat menjadi 9.439 kasus pada tahun 2012

b. Penderita DBD yang ditangani

Rata-rata Provinsi meningkat menjadi 2.333 namun jumlah kasus yang tertangani mencapai 100%.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penyebab dan penularan penyakit TBC. Selain itu pola hidup tidak sehat menjadi masalah utama dari penyebaran penyakit TBC.

2.4

Cakupan Pelayanan Gawat Rendahnya cakupan layanan Darurat Level 1 Yang Harus gawat darurat Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

2.5

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Rata-rata Provinsi pada tahun Masih sering terjadinya pembebanan 2012 mencapai 100% biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)

1.

Cakupan kunjungan bayi

Mencapai target rata-rata (91,7 persen target 87 persen)

Peningkatan kualitas pelayanan terhadap bayi

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

Menurun dari 88,26% pada tahun 2012 menjadi 85,62 pada tahun 2013

2.6

3

Kurangnya memadainya layanan gawat darurat

Meningkatan fasilitas dan tenaga medis

2.

Peningkatan ketersediaan obat di RS Membuat jejaring antara rumah sakit dengan penyedia layanan daerah

Lingkungan Hidup 3.1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Rendahnya ketersediaan Sosialisasi tentang dokumen AMDAL dokumen amdal dari masih sangat kurang, kurangnya perusahaan yang beroperasi di pengawasan terhadap perusahaan yang wilayah Kab. Jeneponto. melakukan aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan.

3.2 Persentase penanganan sampah

TD


IV - 9

1. Sosialisasi tentang pentingnya AMDAL 2. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL

4

3.3 Persentase`luas pemukiman yang Luas permukiman yang tertata Masih ada sekitar 12,72% permukiman tertata sebesar 2,674 Ha atau sekitar yang belum tertata 87,28% dari jumlah keseluruhan.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.

3.4 Penegakan hukum lingkungan

TD

1. Peningkatan kualitas SDM aparat 2. Sosialisasi tentang peraturan yang terkait dengan lingkungan.

3.5 Pemantauan kerusakan lahan

TD

Belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat akan peraturan terkait lingkungan

Pekerjaan umum 4.1 Sumber daya air a. Tersedianya air baku untuk 90,70 persen masyarakat Belum optimalnya pengelolaan air bersih memenuhi kebutuhan pokok jeneponto mendapatkan akses minimal sehari hari ke air minum. Tahun 2015 cakupan akses ke air bersih harus mencapai 100% sesuai MDGs


IV - 10

Perbaikan pengelolaan dan jaringan perpipaan air bersih

b. Tersedianya air irigasi untuk Rasio jaringan irigasi pada - Belum optimalnya sistem pengelolaan pertanian rakyat pada sistem tahun 2012 hanya mencapai irigasi irigasi yang sudah ada 7,53. - Tingkat kerusakan jaringan irigasi masih tinggi

-

-

- Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian serta peran serta masyarakat terhadap pengelolaan irigasi masih rendah

Perbaikan sistem pembagian air dan saluran air Penanganan yang serius seperti dukungan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan irigasi dan perlunya koordinasi antara kelembagaan pengelolaan irigasi atau SKPD yang membidangi masalah irigasi Diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, menyediakan lahan beririgasi produktif dan strategis pemberdayaan masyarakat petani pemakai air (P3A) dimasa yang akan datang.

4.2 Jalan a. Tersedianya jalan yang Pada umumnya jalan desa menghubungkan pusat-pusat rusak kegiatan dalam wilayah kecamatan b. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

Panjangnya jaringan jalan penghubung yang rusak sedang, rusak dan rusak parah

Perbaikan jalan secara bertahap dan berkesinambungan

Peningkatan/pengerasan jalan Kurangnya perencanaan pembuatan Melaksanakan pembuatan tani di pedesaan jalan baru yang dapat memudahkan jalan sesuai dengan masyarakat untuk melakukan perjalanan kebutuhan masyarakat


IV - 11

c. Kondisi jalan baik yang menghubungkan antar kecamatan

Pada tahun 2009 (1.441,77 km) dan pada tahun 2012 (1.451,19 km)

Belum optimalnya pemeliharaan jalan

Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan jalan

a. Air minum perkotaan

kejernihan air tidak sesuai standar

Air minum yang dialirkan belum layak konsumsi

Pengawasan terhadap pengelolah air minum harus secara berkala

b. Air minum pedesaan

Beberapa desa masih kesulitan Banyaknya desa yang tidak memiliki air akses ke sumber air minum bersih

Pembuatan Instalasi Pengolahan Air untuk pedesaan

Rasio bangunan ber-IMB masih sangat rendah, cuma 0,28

Perlunya sosialisasi regulasi tentang IMB

4.3 Pelayanan Air minum

4.4 Rasio rumah layak huni 4.5 Penataan bangunan dan lingkungan (pemberian IMB) 5

Penataan Ruang 5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

6

7

Kurangnya sosialisasi tentang IMB

Rasio ruang terbuka hijau Kurangnya Ruang terbuka Hijau pada masih sangat rendah, hanya 0, daerah perkotaan 549 ha untuk luas kabupaten jeneponto sebesar 74.979 ha.

Melaksanakan tata ruang kota dan peningkatan perluasan RTH pada sector kota

6.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

11 kecamatan dan 113 desa/kelurahan memiliki RPJPD

Belum optimal penyerapan rencana pembangunan dari tk desa, kec ke kabupaten

Perlunya koordinasi dan sinerjitas dalan penyusunan rencana pembangunan

6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Semua Kec dan desa mempunyai RKPD

Belum optimalnya penyusunan RKPD ditandai dengan repetisi program tanpa outcome yang jelas

Optimalisasi Sinerjitas kebijakan pembangunan

Perencanaan pembangunan

Perumahan


IV - 12

7.1 Rumah tangga pengguna air bersih

Rasio RT pengguna air bersih

Belum optimalnya database pengguna air bersih

Mengoptimalkan data base pengguna air bersih

7.2 Rumah tangga pengguna listrik

Semua RT di Pulau Libukang masih tidak memiliki akses listrik. Beberapa daerah yang jauh dari grid jaringan listrik juga belum mendapatkan sambungan.

Belum optimalnya database pengguna listrik

Mengoptimalkan data base pengguna listrik

7.3 Persentase kawasan kumuh perkotaan

Luas rata-rata daerah kumuh Belum optimalnya regulasi pemetaan di SulSel 0,109% kawasan kumuh

Optimalisasi regulasi pemetaan dan penetapan kawasan kumuh

7.4 Rumah tangga ber-Sanitasi

Presentase RT bersanitasi hanya 64%

Belum optimalnya sosialisasi dan penerapan regulasi RT bersanitasi

Sosialisasi tentang sanitasi lingkungan Optimalisasi regulasi penetapan RT bersanitasi

Rata-rata investor per Kabupaten di SulSel adalah 4

1.

8

Penanaman modal

8.1

Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

2.

8.2

Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)

9

Koperasi dan usaha kecil dan menengah

9.1

Jumlah KUMKM yang difasilitasi sarana dan prasarana

Regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif Kurangnya minat investor untuk berinvestasi

1. Memperbaiki dan Melaksanakan regulasi yang telah ada 2. Fokus pada promosi investasi

Jumlah investasi di SulSel mencapai 8 trilyun

Perlunya dukungan regulasi yg jelas

Meningkatkan sinerjitas dengan pemeritah pusat dan daerah dalam penerapan regulasi investasi

Masih rendahnya jumlah KUMKM yang difasilitasi

Pendataan yang masih lemah

Pendataan jumlah KUMKM


IV - 13

9.2

Kontribusi KUMKM terhadap PDRB

9.3

Jumlah wira usaha baru

9.4

Jumlah koperasi aktif

Masih rendahnya kontribusi sector terhadap PDRB

Persentase Koperasi aktif mengalami penerunan 56,88 tahun 2009 dan 50,21 tahun 2013

Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar; 1.

2.

Rendahnya peran pemerintah dan aparat terkait dalam pembinaan koperasi Kurangnya regulasi sector ekonomi yang mendorong kegiatan usaha koperasi

Besaran jumlah koperasi s.d tahun 2013 sebesar 8.270

Meniingkatkan akses UMKM terhadap sumber daya produktif

1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pada usaha koperasi 2. Penambahan regulasi sector ekonomi sebagai pendorong kegiatan usaha koperasi

9.5

Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah

9.6

Jumlah SDM KUMKM yang difasilitasi diklat

10

Kependudukan dan catatan sipil

10.1

Cakupan penerbitan KTP ber NIK Prosentase penerbitan KTP nasional

Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam penerbitan KTP dan Nomor NIK

Penataan sistem administrasi kependudukan

10.2

Cakupan penerbitan akta kelahiran

Belum tertatanya administrasi penerbitan akta kelahiran

Penataan sistem administrasi penerbitan akta kelahiran

11

Ketenaga kerjaan

11.1

Pelayanan pelatihan kerja

Prosentase penerbitan KTP

Penigkatan koordinasi dan p embinaan usaha kecil dan menengah secara berkala

a. Tenaga kerja yang mendapat Persentase Diklat pelatihan berbasis kompetensi

Belum maksimalnya Pemerataan diklat tenaga kerja terdidik

Menyelenggarakan pelatihan secara menyeluruh khususnya tingkat desa/kelurahan

b. Tenaga kerja yang mendapat Persentase Diklat pelatihan berbasis masyarakat




IV - 14

c. Tenaga kerja yang mendapat Persentase Diklat pelatihan kewirausahaan 11.2

11.3



Pencari kerja yang ditempatkan a. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

Peningkatan Jumlah pencari kerja

Ketdak sesuian antara jenis pendidikan dan kebutuhan kerja yang tersedia

Pembangunan sekolah dan industria sesuaii yang berbasis kebutuhan lapangan kerja

b. Jumlah pencari kerja yang mendaftar

Banyaknya pencari kerja

Kurangnya lapangan kerja yang tersedia

Penciptaan lapangan kerja

Angka partisipasi angkatan kerja Angkatan kerja 15 tahun keatas

12

Ketahanan pangan

12.1

Ketersediaan dan cadangan pangan

Persentase angkatan kerja meningkat dari 28 % menjadi 54 %

Perlunya pengembangan industri

TD

a. Ketersediaan energi dan protein perkapita b. Penguatan cadangan dan pasokan pangan 12.2

Distribusi dan akses pangan a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan b. Stabilitas harga dan pasokan

12.3

Penganekaragaman dan keamanan pangan a. Pencapaian skor pola pangan harapan


IV - 15

b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 12.4

Penanganan kerawanan pangan

13

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

13.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Tahun 2011 jumlah parisipasi Kurangnya perempuan yang menempati perempuan di lembaga posisi eselon pemerinta sebanyak 3177 orng

Perlu memperhatikan keterwakilan gender

13.2

Rasio KDRT

Persentase KDRT

Belum maksimalnya fungsi layanan KDRT

Memaksimalkan layanan KDRT

13.3

Persentase pekerja dibawah umur

Banyaknya pekerja dibawah umur

Kurangnya regulasi yang mengatur tentang pekerja dibawah umur

Perbaikan regulasi tentang pekerja dibawah umur

13.4

Penyelesaian pengaduan perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Persentase pengaduan KDRT

1.

14

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

14.1

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ( KIE-KBdan KS ) a. Cakupan Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar

2.

Persentase PUS dibawah 20 thn


Banyaknya KDRT yang tidak tertangani Kurang nya keinginan masyarakat untuk melakukan pengaduan

Terjadinya perkawinan di usia dini

IV - 16

1. Perlu adanya lembaga khusus untuk KDRT 2. Adanya lembaga penjamin keselamatan jiwa atas pengaduan

Meningkatkan penyuluhan tentang bahaya perkawinan dini

b. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

Persentase PUS menjadi perserta KB

c. Cakupan PUS yang ingin ber- Target KB KB tidak terpenuhi ( unmed need ) 14.2

Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

14.3

Penyuluh KB

Kurangnya pemahaman masyarakat atas manfaat KB

Meninkatkan sosialisasi dan pembinaan Kader KB

Adanya asumsi masyarakat bahwa pelayan KB butuh biaya

Meninkatkan sosialisasi dan pembinaan Kader KB di desa/kelurahan

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

2,6/keluarga pada tahun 2013 Kurangnya masyarakat yang menggunakan apseptor KB

Rasio Apseptor KB

Menurun dari tahun tahun 2009 (130.71) tahun 2013 (120.04)

15

Perhubungan

15.1

Jaringan pelayanan angkutan jalan

1. 2.

Kurangnya minat masyarakat dalam 1. Meningkatkan sosialisasi penggunaan apseptor KB mengenai manfaat apseptor Kerterbatasan tenaga penyuluh KB 2. Penambahan tenaga penyuluh 3. Meningkatkan hubungan para kader KB

a. Persentase jumlah jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap total jaringan jalan yang ada b. Persentase jaringan trayek yang sudah diayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang 15.2

Jaringan Prasarana angkutan jalan


Meningkatkan pelayanan KB terhadap masyarakat

IV - 17

a. Persentase tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum terhadap total kebutuhan halte b. Persentase jumlah terminal penupang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan 15.3

Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) Persentase jumlah kendaraan wajib uji setiap 4000 kendaraan yang ada Terpenuhinya standard keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2013

Tahun 2013 jumlah penumpang 6.738.000

1. 2.

Rasio Ijin Trayek

Menurun dari tahun 2009 – 2013 435-315

Adanya kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai mobil penumpang Tingginya sewa kendaraan angkutan umum

1.

2.

Melakukan penertiban dan inventarisasi angkutan penumpang Melakukan pengawasan secara berkala

Kurangnya kepedulian pemilik kendaraan Meningkatkan sangsi untuk mengurus izin trayek administrasi terhadap pelanggar Izin trayek

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Menurun dari tahun 2009 – 2013 77%-90 %

Kurangnya keinginan pemilik kendaraan untuk mengadakan uji kelayakan

Melaksankan denda administrasi atas keterlabatan uji kelayakan

Jumlah Jaringan Komunikasi

Kurangnya biaya operasional dan pemeliharaan

Menganggarkan biaya operasional dan pemeliharaan

Meningkatnya jaringan komunikasi 227.636


IV - 18

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Meningkat dari tahun 2009 – 2013 38-55

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Meningkat dari tahun 2009 – 2013 22-37

16

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

16.1

Jumlah kegiatan pembinaan Potensi kegiatan OKP,Ormas terhadap LSM, ORMAS dan OKP dan LSM

17

Otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

17.1

Otonomi daerah

17.2

Kurangnya koodinasi pihak terkait atas organisasi kemasyarakatan

Meningkatkan koodinasi dan pembinaan terhadap organisasi masyarakat

a. Penetapan kebijakan penelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Rasio Penetapan Kebijakan Pemerintah daerah

Kurangnya komitmen pemerintah terhadap penerapan kebijakan

Membangun komitmen yang solid

b. Penyusunan LPPD tepat waktu

Rasio Penyusunan LPPD

Rendahnya kemampuan pegawai dalam penyusunan LPPD

Meningkatkan pembinaan terhadap pegawai

c. Pengajuan perda tentang pajak daerah dan retribusi

Rasio penyelesaian pengajuan Perda

Adanya Perda yang belum terselesaikan

Menyelesaikan semua Perda yang diajukan

d. Penetapan perencanaan dan penerapan SPM kabupaten

Rasio penepatan SPM

Kurang tertatanya stándar pelayanan pemerintahan

Menata kembali estándar pelayanan pemerintahan

e. Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati

Ketepatan penyusunan LKPJ

Pemerintahan umum


IV - 19

a. Koordinasi dan fasilitasi Aturaran pelimpahan urusan pemerintahan yang kewenangan kewenangannya dilimpahkan ke Kecamatan

Kurangnya regulasi yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan ke Kecamatan

Membuat regulasi yang sistimatis mengenai pelimpahan kewenangan

b. Penetapan kebijakan dibidang kerjasama dengan pihak ketiga

Persentasi kerjasama dgn pihak ke tiga

Tidak adanya Bagian khusus yang menagani kerjasama

Membentuk satu bagian Kerjasama

c. Penetapan kebijakan dibidang kerjasama dengan kabupaten lain 18

Pemberdayaan masyarakat dan desa

18.1

Jumlah kelompok bina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rasio LPM

Masih rendahnya kelompok binaan dada setiap desa /kelurahan

Meningkatkan pembinanaan yang terpokus pada peningkatan mutu kelompok

18.2

Jumlah kelompok binaan PKK

Rasio Kelompok binaan PKK

Kurangnya pembinaan PKK desa/kelurahan

Optimalisasi pembinaan PKK desa/kelurahan

18.3

Jumlah LSM aktif

Persentase LMS

Kurang inventarisasi LSM yang aktif

Melaksanakan inventarisasi secara berkesinambungan

18.4

LPM berprestasi

Total Jumlah LPM

Rendahnya pemberian penghargaan terhadap LPM aktif dan berprestasi

Meningkatkan pemberian penghargaan terhadap LPM aktif dan berprestasi

18.5

PKK aktif

Total PKK Aktif

Kurangnya pembinaan terhadap PKK Aktif terkhusus desa terpencil

Meningkatkan pembinaan terhadap seluruh kader PKK

18.6

Posyandu aktif

Total Posyandu Aktif

Kurangnya Kader posyandu yang terlatih

Meningkatkan SDM kader posyandu

18.8

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih

Total KPM Aktif

Kurangnya Kader KPM yang terlatih

Meningkatkan SDM kader KPM

19

Sosial


IV - 20

19.1

Penanganan penyandang masalah Persentase penanganan kesejahteraan sosial penyandang cacat

1. 2. 3.

Jumlah PMKS

Belum optimalnya penanganan terhadap penyandang cacat Terbatasnya dana yang dialokasikan Sarana dan prasarana tidak mendukung

19.2

PMKS yang menerima bantuan sosial

20

Kebudayaan

20.1

Penyelenggaraan festival seni dan Jumlah festival seni dan budaya budaya/tahun

20.2

Sarana penyelenggaraan seni dan Potensi sarana penyenggaraan Masih kurangnya sarana seni dan budaya sedi dan budaya budaya

1. Mengoptimalakan penanganan terhadap penyandang cacat 2. Menganggarkan sesuai dengan kebutuhan

Belum akuratnya data PMKS

Pendataan PMKS secara akurat

Belum teragendanya event festival seni dan budaya

Perlunya penepan event festival seni dan budaya 1. 2.

21

Statistik

21.1

Buku “Jeneponto dalam Angka”

Butuh angka jml Buku

21.2

Buku “ PDRB Kabupaten Jeneponto”

SDA

B.

Pelayanan Urusan Pilihan

1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar a. Padi

Mengalami peningkatan pada tahun 2009 (108.607,21 ton) dan pada tahun 2012 (123.813,00 ton)


Penyediaan benih dan pupuk secara menyeluruh belum terpenuhi

IV - 21

Perlu adanya peningkatan sarana seni Perlu penetapan tempat cagar budaya

Menyiapkan benih dan pupuk sesuai kebutuhan

b. Jagung Mengalami peningkatan pada tahun 2009 (108.607,21 ton) dan pada tahun 2012 (275.982,00 ton)



Mengalami peningkatan pada tahun 2009 (185.188,08 ton) dan pada tahun 2012 (188.328,00 ton)



c. Ubi kayu

d. Kedelai Mengalami penurunan pada Rendahnya harga pasar kedelai tahun 2010 (6.194,00 ton) dan pada tahun 2012 (4.169,00 ton) e. Ubi Jalar

Penyediaaan bibit unggul dan pupuk Mengalami peningkatan pada tahun 2009 (1.204,95 ton) dan pada tahun 2012 (4.880,00 ton)

f. Kacang Tanah Mengalami penurunan pada tahun 2011 (1.338,85 ton) dan pada tahun 2012 (985,00 ton) g. Kacang Hijau

2.

Kehutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Mengalami penurunan pada tahun 2011 (6.646,87 ton) dan pada tahun 2012 (4.169,00 ton)


IV - 22

Menfasilitasi dalam pemasaran Kedelai

Menyiapkan bibit dan pupuk sesuai kebutuhan

a. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi b. Luas total hutan dan lahan kritis 2.2.

3

Kerusakan Kawasan Hutan a. Luas kerusakan kawasan hutan

168-53 Ha

b. Luas kawasan hutan

Dari tahun 2009- 2013 (189 Ha)

Kelautan dan perikanan a. Jumlah roduksi rumput laut Mengalami peningkatan pada Koondisi basah tahun 2009 (105.949,8 ton) dan pada tahun 2012 (136.172,61 ton) b. Jumlah roduksi rumput laut Mengalami peningkatan pada Koondisi Kering tahun 2009 (11.772,20 ton) dan pada tahun 2012 (15.130,29 ton)

4

Pariwisata

4.1

Jumlah kunjungan wisata

Persentase Kunjungan Wisatawan

Kurangnya promosi objek wisata yang ada

Meningkatkan promosi potensi tempat wisata

4.2

Jumlah objek wisata yang difasilitasi pengembangannya

Potensi obyek wisata

1.

1.

2.

5

Belum optimalnya sarana dan prasarana Daerah tujuan Wisata (DTW) Belum terjamahnya potensi wisata

Industri


IV - 23

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana DTW Mendata dan mengembangkan DTW yang baru

5.1

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

5.2

Jumlah PDRB dari sektor industri Capaian PDRB

5.3

Pertumbuhan industri

6

Perdagangan

6.1

6.2

III

Persentase Industri pada PDRB Belum optimalnya sector industri terhadap peningkatan PDRB

Kurangnya kerjasama dengan pelaku industri

Peningkatan koordinasi pemerintah terhadap pelaku industri

Meningkatkan kerjasama dengan pelaku industri

Tingkat pertumbuhan industri Kuyrangnya investasi pada sector industria pengolahan

Mencaiptakan iklim investasi yang baik

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Tingkat rata-rata sector perdagangan

Belum optimalnya peran sector perdagangan terhadap peningkatan PDRB

Optimalisasi peran sector perdagangan terhadap peningkatan PDRB

Jumlah PDRB dari sektor Perdaganagan

Capaian sector perdagangan terhadap PDRB

Kurangnya kerjasama dengan pelaku pada sector perdagangan

Meningkatkan kerjasama dengan pelaku industri

Usaha rumah makan kelas C

Jumlah rumah makan kelas c tahun 2009 (21 buah0) dan tahun 2013 (25 buah)

Kurangnya koordinasi dan pembinaan terhadap pengusaha rumah makan

Melakukan koordinasi dan dan pebinaan secara berkala terhadap pengusaha rumah makan

ASPEK DAYA SAING DAERAH


IV - 24

B.

Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1.

Perhubungan

1.1.

Panjang jalan

1.2.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jarak panjang jalan tahun 2012 1.699,397 km

1.3

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Tahun 2013 jumlah penumpang 6.738.000 org

2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

Banyaknya jalan penghubung yang rusak Perbaikan jalan rusak

Tingkat keberhasilan penataan 1. ruang 2.

Belum singkrongnya program pembangunan dengan rencana tata ruang Belum tersedianya instrumen pengendalian pembangunan

1.

2.

Mengupayakan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata ruang Mengupayakan instrumen pengendalian pembangunan

2.2.

Luas wilayah produktif

Pemetaan Wilayah produktif

Kurangnya regulasi pemetaan wilayah produktif

Pembenahan regulasi dan pemetaan wilayah produkltif

2.3.

Luas wilayah industri

Pemetaan Wilayah industri

Kurangnya regulasi pemetaan wilayah industri

Pembenahan regulasi dan pemetaan wilayah industri


IV - 25

2.4

Luas wilayah sering terkena bencana

Pemetaan Wilayah sering kena Kurangnya regulasi pemetaan wilayah bencana sering kena bencana

Pembenahan regulasi dan pemetaan wilayah sering kena bencana

3

Komunikasi dan informasi

3.1

Rasio ketersediaan daya listrik a. Daya listrik terpasang

Besaran daya lisrik

Kurangnya ketersedian daya listrik

Peningkatan kapsitas daya listrik

b. Jumlah kebutuhan daya listrik

Besaran kebutuhan lisrik

Meningkatnya permintaan sambungan baru untuk RT

Pemenuhan kebutuhan listrik RT


IV - 26

4.2. Dinamika Lingkungan Strategis Kajian isu strategis mendasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Dinamika yang terjadi di dunia internasional, nasional, regional maupun lokal penting dipahami dan disikapi untuk tindakan kebijakan prefentif maupun kuratif. Kemajuan global makin meningkatkan keterkaitan pengaruh dunia internasional, terhadap kondisi nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif. Tabel 4.2 Dinamika Lingkungan Strategis (Internasional, Nasional dan Regional) No

Lingkungan International

Lingkungan Nasional

Lingkungan Regional

1

Kelompok isu ekonomi: Globalisasi perdagangan dan jasa Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran.

Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang berpenghasilan kurang dari US$ 1 lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.

Tingginya jumlah penduduk miskin Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama lima tahun (20082012) jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan hanya berkurang 3,52%. Masih tingginya jumlah penganggur Jumlah penganggur Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 236,926 orang yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja.

Hambatan perdagangan antar daerah Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor.


IV - 27

No


Lingkungan Nasional

Lingkungan Regional

Daya saing teknologi dan industri Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri.

Rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan dan pasar ekspor UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Sulawesi Selatan, namun beberapa diantaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.


IV - 28

No


Lingkungan Nasional

Lingkungan Regional

2

Kelompok isu ekonomi: Fluktuasi harga dan kurs mata uang Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya).

Kemampuan keuangan negara Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM 20102011 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

Rendahnya realisasi penanaman modal Jumlah persetujuan nilai investasi pada tahun 2012 adalah 21.604 trilyun sementara realisasi PMDN/PMA hanya sebesar 8.144 trilyun. Namun dari segi nominal, terjadi peningkatan nilai realisasi investasi dari tahun 2008 sebesar 1.382 trilyun menjadi 8.144 trilyun pada tahun 2012.


IV - 29

No 3

Lingkungan International Kelompok isu lingkungan: Degradasi lingkungan Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

Lingkungan Nasional Bencana alam Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai negara yang cukup kaya akan hutan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat. Krisis energi Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.


Lingkungan Regional Bencana alam Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana diharapkan resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana).

IV - 30

No 4


Lingkungan Nasional

Lingkungan Regional

Kelompok isu sosial-budaya, pemerintahan dan pertahanan-keamanan: Komitmen Internasional Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.

Tuntutan pemerintahan yang bersih dan profesional Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. Kesetaraan Gender Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang amanah (Good Governance) Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung terwujudnya Good Governance.


Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender Indeks pembangunan gender (IPG) dan Index pemberdayaan gender (IDG) Sulawesi Selatan masih dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2010, IPG Sulawesi Sealatan adalah 62,46 sementara IPG nasional adalah 68,15.

IV - 31

No


Lingkungan Nasional Perlindungan dan kesejahteraan anak Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak. Stabilitas keamanan dan ketertiban Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan.

4.3

Lingkungan Regional Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Masalah penegakan hukum Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Kasus-kasus hukum yang selama ini mengendap harus segera diselesaikan, termasuk kasus-kasus korupsi.

Isu Strategis Daerah Isu strategis daerah merupakan reproduksi sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya,

infrastruktur, teknologi, dan bidang pembangunan lainnya saling bergelindang dengan rembesan isu global yang bersifat kompleks. Dalam konsep perencanaan, isu strategis memiliki tingkat kemendesakan, kedalaman dan keluasan dampak, kejelajahan, dan penandaan yang ditimbulkan akan lebih berbekas dan berjejak untuk masa mendatang. Kemenyeluruhan dan kesatuan merupakan suatu paradigma perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD menjadi dokumen diharapkan dapat mengatasi jarak antara bahasa lisan dan tulisan, teori dan praktek, teks dan konteks. Selain itu, penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun


IV - 32

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 20062026 serta mengacu dan menelaah seksama menyangkut isu staregis yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018. Berdasarkan uraian fakta, potensi, permasalahan, dan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang ditemukan, dapat ditarik beberapa isu strategis, sebagai berikut. 1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Tata Kelola, sesungguhnya reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum kondusif dalam

rangka

perubahan

mendasar

yang

ditandai

oleh

ketidakseriusan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Menyangkut percepatan pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa tertinggal maupun peningkatan daya saing daerah (faktor-faktor penghambat daya saing, diantaranya: korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan etika kerja yang buruk, World Economic Forum, 2011) tidak akan tercapai tanpa reformasi birokrasi dan tata kelola. Kinerja birokrasi sangat ditentukan oleh kompetensi, profesionalitas dan integritas SDM aparatur. Intisari meritokrasi adalah profesionalisme. Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum optimal. Terkait masalah administrasi keuangan daerah ini masih tidak tepat waktu dalam menetapkan APBD (kecuali tahun anggaran 2012); akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terendah berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berada di dalam pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Selanjutnya, belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, sebagai upaya untuk pengelolaan keuangan daerah yang accountable dan auditable menuju tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit BPK. Dalam organisasi, jumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) masih relatif banyak,

sehingga

memperbesar

jumlah

PNS

yang

harus

mengisinya.

Akhirnya,

besarnya jumlah PNS di daerah ini, berdampak lurus dengan besarnya anggaran negara/daerah yang tersedot untuk membayar gaji mereka. Menyangkut asas manfaat dari pegawai pemerintah tersebut bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pelayanan birokrasi sangat lambat dan berbelit. Begitu pula masalah proyek-proyek aparat pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak dirasakan manfaatnya.


IV - 33

Dalam bidang pelayanan publik, masalah bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan. Pada tahun 2011, berdasarkan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan, bahwa rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Jeneponto menandakan rendahnya angka kepuasaan masyarakat, meliputi: (1) bidang pendidikan merangkak pada peringkat ke-10; (2) bidang kesehatan pada peringkat ke-23; dan (3) bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil pada peringkat ke-23, di titik terendah di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan, kualitas pelayanan publik rendah, serta belum terciptanya pelayanan birokrasi yang makin murah, cepat, mudah, baik, dan transparan. Dari sisi kelembagaan/ organisasi pemerintahan daerah belum tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing, right function), sehingga tidak efisien dan efektif. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan, tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan program/kegiatan antar SKPD. Dari sisi ketatalaksanaan, SKPD belum disertai dengan standard operating procedure (SOP) utama yang mencerminkan tugas pokok dan pelayanan. Belum terbangunnya perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set), komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku birokrasi yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance) dan belum berorientasi pada hasil (outcomes). 2.

Peningkatan Peringkat Pembangunan Manusia, kualitas sumberdaya manusia (SDM menjadi rendah atau tinggi tercermin dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas , angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, dan produk regional domestik bruto (PDRB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity). Secara faktual, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto berada dalam posisi ke-24 di Sulawesi Selatan.

3.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin, masih belum tumbuhnya pembangunan inklusif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat miskin tidak harus menerjemahkan kondisinya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sesungguhnya belum berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.


IV - 34

4.

Peningkatan Keterkaitan Ekonomi Antara Desa-Kota atau Antara Wilayah Produksi dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Dalam Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antarwilayah, dalam upaya membangun keterkaitan antara desa dan kota, kebijakan yang

ditempuh

anatara

agropolitan/minapolitan

dan

lain kawasan

mempercepat strategis

lainnya

pengembangan sebagai

salah

kawasan satu

pola

pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang mengintegrasikan kawasan desa sampai pusat-pusat pertumbuhan terdekat. Peningkatan konektivitas antara desa dan kota merupakan pendekatan wilayah-wilayah produksi terhadap pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui pengembangan wilayah perdesaan terpadu mandiri terintegrasi dengan kawasan perkotaan. 5.

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang seimbang dan berkelanjutan, tekanan terhadapa kebutuhan pangan sangat terkait dengan kemampuan produksi pangan, pertanian, dan perikanan akibat menurunnya kapasitas sumberdaya sebagai factor utama.

Dampak negatif dari perubahan iklim,

penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya lahan, tambak dan air, alih fungsi lahan pangan ke non pertania, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, keterbatasan kelembagaan penyuluhan, serta lemahnya diseminasi teknologi. Diversifikasi konsumsi pangan yang bersumber dari pangan lokal, sistem mutu dan penanggulangan maslah keamanan pangan, termasuk deforestasi, degradasi lahan dan hutan, serta pemanfaatn sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tidak berkelanjutan (fully exploited, degraded forest). 6.

Peningkatan Kualitas, Ketersediaan dan Cakupan Layanan Infrastruktur Dalam Menunjang Kesejahteraan Rakyat, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup, kualitas dan kuantitas saran dan prasarana angkutan umum khususnya d ikawasan perkotaan masih terbatas dan belum optimal. Pembangunan akses prasarana jalan dengan prasarana pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut masih belum terpadu. Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya pencapaian Millenium Development Goals pada tahun 2015 masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi separuh penduduk yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi layak serta pengurangan separuh penduduk miskin yang menghuni permukiman kumuh. Pengendalian banjir, abrasi, dan erosi pantai pada wilayah permukiman, pusat perekonomian dan industri, serta pertumbuhan pembangunan akses telekomonikasi.


IV - 35

7.

Pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap ibu dan anak, isu kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendapatan, kesempatan untuk akses pekerjaan, pendidikan dan kesehatan masih menjadi isu utama di Kabupaten Jeneponto. Mendorong pemerataan terhadap akses ke pendidikan, kesehatan dan aspek kehidupan lainnya harus menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat yang setara. Perlindungan terhadap kesejahteraan ibu dan anak juga menjadi isu penting karena dua kelompok ini menjadi penentu keberhasilan sebuah Negara dimasa yang akan dating. Ibu merupakan sumber informasi pertama bagi seorang anak dan menentukan karakter anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

1

Tahun

2008

tentang

Pelimpahan

Kewenangan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dari Pusat Ke Daerah, maka isu-isu strategis yang dapat dikemukan seperti di bawah. 1.1 Urusan Wajib Pemerintah Daerah a.

Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah relatif masih rendah;

b.



Rendahnya kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;



Perlunya peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas;



Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;



Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pendidikan Nasional (SPN);



Rendahnya profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.



Terbatasnya sarana dan prasaran pengembangan pemuda dan olahraga;



Belum optimalnya pertumbuhan jiwa interpreneurship pemuda;



Kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Urusan Kesehatan 

Belum optimalnya pelayanan kesehatan;



Mengancamnya penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular;



Masih rendahnya usia harapan hidup;



Meningkatnya disparitas status kesehatan dan gizi di wilayah perdesaan dan kawasan perkotaan;



Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;



Belum tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan;


IV - 36



Rendahnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat obat dan makanan.

 c.

Terbatasnya akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Urusan Lingkungan Hidup 

Belum ditetapkannya kawasan hutan kota dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH);



Belum tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);



Rendahnya

kualitas

pengelolaan

dan

belum

tersedianya

regulasi

tentang

persampahan;

d.



Menurunnya kapasitas dan kualitas sumberdaya air baku;



Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;



Menurunnya cepat tanggap masyarakat petani akibat perubahan iklim;



Meningkatnya tingkat intrusi air laut;

Urusan Pekerjaan Umum 

Rendahnya kualitas infrastruktur, tercermin dari tingkat kerusakan jalan, jembatan dan prasarana dan sarana irigasi;



Terbatasnya ketersediaan dan rendahnya kualitas infrastrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, mencakup drainase, air minum dan sanitasi yang layak;



Belum terciptanya konektivitas yang menjamin tumbuhnya hubungan antara desakota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan;



Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;



Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana. e.

Urusan Penataan Ruang 

Belum optimalnya zonasi yang ditunjukkan dalam kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan komersil atau kawasan khusus;



Lemahnya penegakan hukum dalam mendukung produk tata ruang;



Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keserasian tata ruang.



Banyaknya perumahan tidak layak huni;



Belum tertatanya secara baik permukiman kawasan perkotaan.


IV - 37

f.

Urusan Perencanaan Pembangunan 

Kurangnya sinergitas antardokumen perencanaan pembangunan;



Kurangnya

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran

dalam

pembangunan; 

Belum terintegrasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimal;

g.



Rendahnya kualitas SDM perencana;



Lemahnya kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis riset/penelitian;



Kurang optimal database perencanaan daerah.

Urusan Penanaman Modal 

Iklim investasi belum kondusif menyangkut perizinan;



Rendahnya mobilisasi dana masyarakat dalam investasi yang didanai dari sektor perbankan;



Belum

optimalnya

pengelolaan

investasi

terutama

di

bidang

pertanian,

perikanan/kelautan, dan industri;  h.

Kurangnya promosi potensi-potensi daerah.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Rendahnya konstribusi koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap PDRB;



Belum optimalnya pola kemitraan usaha untuk mengembangkan aliansi strategis dan jaringan ekonomi;

 i.

Masih terbatasnya inovasi dan kualitas produk yang rendah.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Belum tersedianya standar pelanyanan minimal kependudukan dan catatan sipil;



Masih perlunya penurunan laju pertumbuhan penduduk;



Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.

j.

Urusan Ketenagkerjaan 

Besarnya persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah;



Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);



Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);



Kualitas tenaga kerja yang rendah dalam persaingan pasar kerja;



Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar.


IV - 38

k.

Urusan Ketahanan Pangan 

Belum terpenuhinya diversifikasi produk pangan lokal;



Belum berimbangnya produksi pangan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan komersial;

l.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Lemahnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran;



Lemahnya pengakuan dan pemberdayaan perempuan terutama di lapangan kerja sektor informal;



Tingginya angka anak putus sekolah dan anak terlantar.

m. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi (unmet need) dengan disparitas unmet need yang tinggi baik antarkecamatan dan antarwilayah desa-kota;



Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi;

n.



Masih terbatasnya kapasitas tenaga lini lapangan KB;



Belum meratanya dan meluasnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Urusan Perhubungan 

Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan prasarana jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;



Masih terjadinya kelebihan beban kendaraan (overloading vehicles), terutama di lintas/pantai selatan Sulawesi Selatan;



Belum rampungnya penyelesaian proyek jalan negara di lintas selatan Sulawesi Selatan.

o.

Urusan Komunikasi dan Informasi 

Masih sangat terbatasnya tingkat penetrasi broadband daerah;



Belum menurunnya kejahatan dunia maya (cybercrime), mesum maya (cyberporn) dan penyalahgunaan (abuse dan misuse) TIK, seperti modus penipuan melalui telepon seluler dan pornografi;



Belum berkembangnya penerapan e-government.


IV - 39

p.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi dan komunikasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa;



Semakin

memudarnya

penghargaan

pada

nilai

budaya dan

bahasa,

nilai

solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri sebagai perekat persatuan bangsa; 

Masih belum berkembangnya pelaksanaan mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;



Belum kuatnya dorongan proses konsolidasi demokrasi dari peran partai politik dan masyarakat sipil;



Dalam pemilu dan pemilukada tampak belum akuratnya daftar tetap pemilih dan praktek politik uang (money politics).

 q.

Rendahnya kapasitas mitigasi bencana.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

Masih rendahnya profesionalisme dan integritas SDM aparatur yang di dukung oleh sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi PNS berbasis kompetensi/merit system;



Belum proporsionalnya jumlah dan besaran struktur organisasi pemerintah daerah agar tidak menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas karena tumpang tindih tugas dan fungsi, termasuk bertambahnya anggaran negara/daerah untuk belanja birokrasi;



Kinerja birokrasi belum optimal, kurang responsif, dan kurang inovatif, sehingga berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerjanya;



Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam upaya penataan otonomi daerah;



Pengelolaan anggaran sebagian besar APBD masih belum melaksanakan prinsip pro

poor,

pro

job,

growth-pro

equity,

dan

pro

environment;

serta

belum

memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) dan Justice for All dimana belum banyak program pemberdayaan ekonomi; 

Pelaksanaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) belum mencerminkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;


IV - 40



Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;



Terkait masalah administrasi keuangan, umumnya masih tidak tepat waktu menetapkan APBD, kecuali T.A. 2012;



Akuntabilitas

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

masih

terendah

berdasarkan hasil audit BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah berada dalam pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion); 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator utama pelayanan publik di daerah tidak/belum optimal dan belum terintegrasinya SPM dan Prosedur Standar Operasional (PSO) dalam dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah;



Manajemen pelayanan publik belum dapat memenuhi keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan;



Belum tersedianya dokumen Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah

yang

menekankan

pada

aspek:

(i)

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (ii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iii) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. r.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Rendahnya koordinasi dalam mengelola ekonomi lokal secara lintas sektor;



Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pemangku kepentingan lokal (masyarakat dan pengusaha);



Kurang meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekonomi lokal bagi pemberdayaan masyarakat dan desa, khususnya penguatan kapasitas, transportasi, telekomunikasi dan informasi, modal, pemasaran, dan pelayanan;



Kurang optimalnyanya fungsi kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal;



Kurangnya kerja sama antardaerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;



Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan melalui kemandirian dan ketahanan desa sebagai wilayah produksi menuju daya saing desa;


IV - 41

s.

Urusan Sosial 

Masih relatif tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);



Kekurangefektifan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, jumlah, target dan sasaran yang belum seluruhnya tercakup;

 t.

Masih lemahnya manajemen kelembagaan panti asuhan/sosial.

Urusan Kebudayaan 

Melenturnya dan bergesernya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal akibat derasnya arus globalisasi budaya;



Menurunnya minat masyarakat dalam menonton kegiatan seni-budaya dan terbatasnya sarana dan prasarana kesenian;



Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

u.

Urusan Statistik 

Terbatasnya sumberdaya manusia di bidang statistik yang profesional dan kompeten, rendahnya kesadaran responden, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal;



Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro (individu);



Belum optimalnya penyediaan data mutakhir dan kurangnya sinergitas antara lembaga

statistic

dengan

pemerintah

daerah

terutama

dalam

menetapkan

indikator. v.

Urusan Kearsipan 

Masih terbatasnya sumberdaya manusia di bidang kearsipan yang profesional dan kompeten;



Belum

memadainya

koleksi

kearsipan,

terutama

dalam

peristiwa/kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; 

Belum adanya dukungan regulasi tentang kearsipan.

w. Urusan Perpustakaan 

Belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan daerah;


IV - 42



Rendahnya daya minat baca masyarakat, terutama siswa di setiap jenjang pendidikan.

1.2 Urusan Pilhan Pemerintah Daerah a.

Urusan Kelautan dan Perikanan 

Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan, termasuk pengelolaan kawasan konservasi;



Masih

adanya

eksploitasi

pemanfaatan

sumberdaya

kelautan

yang

tidak

memperhatikan keseimbangan ekosistem yang berakibat pada rusaknya ekosistem pesisir dan laut, berupa deforestasi mangrove dan degradasi terumbu karang, serta erosi pantai; 

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kandungan gizi ikan, dan rendahnya

jaminan

keamanan

produk

perikanan

menyebabkan

rendahnya

konsumsi ikan; 

Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani budidaya perikanan;



Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing.

b.

Urusan Pertanian 

Berkurangnya unsur hara/kesuburan tanah dengan penggunaan peptisida secara berlebihan dan penerapan teknologi yang masih belum ramah lingkungan;



Keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian serta lemahnya desiminasi teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas bahan pangan;



Belum terbenahinya tata niaga pertanian melalui harga eceran tertinggi (ceiling price) terhadap sarana produksi serta harga pembelian terendah (floor price) terhadap hasil panen di tingkat usaha tani;



Belum terciptanya jalur tata niaga produk-produk pertanian yang efisien dan lebih berpihak kepada petani sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;



Masih belum menguatnya kelembagaan petani, pertanian dan perdesaan melalui revitalisasi berbagai kelembagaan petani yang sudah ada, seperti Kelompok Tani, Gapoktan, P3A dan subak.


IV - 43

c.

Urusan Kehutanan 

Deforestasi, degradasi lahan dan hutan;



Pemanfaatan sumberdaya kehutanan yang tidak berkelanjutan karena eksploitasi, sehingga luas lahan semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan ;

d.



Pengalihan fungsi lahan;



Luas lahan kritis masih cukup banyak;



Belum ditetapkannya kawasan hutan kota.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi;



Masih terbatasnya pasokan listrik untuk kebutuhan industri dan rumah tangga, termasuk di wilayah terpencil;



Masih banyaknya penambangan, terutama penambangan pasir yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.

e.

Urusan Pariwisata 

Destinasi parawisata yang belum sepenuhnya siap bersaing di pasar domestik dan pasar global;

f.



Belum efektifnya pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata;



Masih belum berkembangnya ekowisata berbasis potensi pesisir/pantai.

Urusan Perindustrian dan Perdagangan 

Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk terutama komoditas unggulan di pasar domestik dan pasar global;



Kurang siapnya menghadapi Masyarakat ASEAN tahun 2015, yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a global community of nations);



Cukup derasnya arus kelompok waralaba (mini market/mart).



Populasi industri yang rentan baik jumlah maupun posturnya;



Struktur

industri

daerah

terutama

industri

rumah

tangga,

industri

manufaktur/pengelohan maupun industri komoditas unggulan yang belum kokoh; 

Produktivitas industri yang masih rendah.


IV - 44

g.

Urusan Ketransmigrasian 

Rendahnya animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal, rawannya konflik lokasi transmigrasi;



Tidak dampak produktif dan inovatif dalam Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri.


IV - 45

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN JENEPONTO

Recommend Documents