BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto VII - 1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerang pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan programprogram yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2018 kabupaten Jeneponto bisa dilihat pada Tabel 7.1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 - 2018

VII - 1

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Jeneponto

No

(1)

Sasaran

(2)

Kebijakan Umum

(4)

Indikator Kinerja (Outcome) (5)

Capaian Kinerja Kondisi Awal (2012/2013)

Kondisi Akhir (2018)

(6)

(7)

Misi 1:

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

(8)

(9)

SKPD Penanggun g Jawab

(10)

Membangun tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance 1

Terwujudnya - Penegakan dan pemerintaha pengimplementa n yang sian sistem bersih dan disiplin PNS bebas KKN - Pengembangan pelaporan gratifikasi Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) - Pengembangan dan penerapan pakta integritas

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

Jumlah pejabat yang menerapkan pakta integritas


0 persen aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi

99,99 persen aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi

- Penataan dan penyempurn aan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 (satu)

41 SKPD

- Peningkatan profesionalis me tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Daerah

250 pejabat

- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedanlia n pelaksanaan

Inspektorat Daerah

0 pejabat

VII - 2

Pemerintah an Umum

Inspektorat Daerah

kebijakan KDH - Pemberian kewajiban pejabat untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - Peningkatan penerapan pelaksanaan eprocurement

- Peningkatan pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan/angg aran

Jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaan

Jumlah SKPD yang menerapkan eprocurement

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

- Pengembangan sistem manajemen aset


TD

0

Disclaimer of Opinion

200 pejabat

- Perluasan kepatuhan penyampaia n laporan harta kekayaan penyelenggar a Negara

Inspektorat Daerah

41 SKPD

- Pengembang an dan peningkatan kualitas sistem elektronik pemerintah (eprocurement)

Bagian Administras i Pembangun an

Wajar tanpa Pengecualian (WTP)

- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Inspektorat Daerah, DPPKAD

- Peningkatan penerapan sistem pengaduan masyarakat - Peningkatan koodinasi dan evaluasi sistem manajemen aset daerah

VII - 3

- Penindaklanjuta n temuan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa eksternal 2

Terwujudnya - Peningkatan peningkatan penerapan kualitas standar pelayanan pelayanan publik

- Peningkatan penerapan maklumat pelayanan

- Peningkatan kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Jumlah unit/ SKPD yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/ one stop service Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4 (empat) SKPD pelayanan publik

15 SKPD Pengembanga Pemerintaha pelayanan publik n dan n umum penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik

SKPD yang berhubung an dengan pelayanan

Peringkat 24 dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

Peringkat ke 17 dari 24 kab./kota di Sulawesi Selatan

Pengembang an dan penerapan maklmuat pelayanan

Bappeda

- Peningkatan penerapan manajemen pengaduan pada unit pelayanan public

Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang telah ditindaklanjuti

63 persen pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

95 persen pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

- Pengembang an dan penerapan manajemen pengaduan

Semua SKPD

- Perluasan penerapan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah,

Jumlah unit/ SKPD yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/

4 (empat) SKPD pelayanan publik

24 SKPD pelayanan publik

- Pengembang an dan penerapan pelayanan terpadu satu pintu

Semua SKPD


VII - 4

murah, dan transparan

3

Meningkatny a kapasitas dan akuntabilitas kinerja

one stop service

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kualitas pelayanan public

Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Penyusunan dan pengimplementa sian sistem evaluasi kinerja pelayanan pada unit pelayanan di lingkungan Pemerintahan Daerah

Jumlah SKPD yang menerapkan maklumat pelayanan

3 (tiga) SKPD

Jumlah SKPD yang menerapkan manajemen pengaduan

- Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintahan

- Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Semua SKPD

24 SKPD

Pengembang an dan penerapan maklmuat pelayanan

Semua SKPD

5 (lima) SKPD

24 SKPD

Pengembang an dan penerapan manajemen pengaduan

Semua SKPD

Jumlah SKPD yang menerapkan Call Centre dan Direct Customer Feedback

2 (dua) SKPD

24SKPD

Jumlah SKPD yang menyusun dan menerapkan SOP

5 (lima) SKPD

24 SKPD


3 (tiga) SPM SKPD pada urusan wajib

24 SPM SKPD pada urusan wajib

Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Semua SKPD

 Penyusuna n dan penerapan SOP disetiap SKPD

Semua SKPD

VII - 5

pemerintaha n daerah

daerah

- Peningkatan kualitas manajemen SDM

Jumlah peraturan yang mendukung penataan kelembagaan dan ketatalaksanaa n pemerintahan daerah

Persentase PNS yang mendapatkan sistem promosi dan penempatan dalam jabatan struktural yang terbuka, transparan dan berbasis merit/kompeten si

4

7

 Pengemban gan kebijakan dan evaluasi struktur kelembagaa n  Pengemban gan upaya restrukturis asi organisasi dan tata kerja instansi daerah

0,9 persen

99,99 persen

 Pengemban Kepegawaia gan system n promosi dan penempatan dalam jabatan structural yang terbuka, transparan, dan berbasis merit/komp etensi  Pengemban gan system penilaian yang terukur


Bagian ORTALA

VII - 6

BKDD

- Peningkatan penyelenggaraa n sistem akuntabilitas kinerja aparatur, mulai proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja aparatur

Persentase PNS yang mendapatkan sistem Diklat yang berbasis merit/kompeten si

0,9 persen

75 persen

 Pengemban gan system diklat yang berbasis merit/komp etensi

Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Kinerja

23 SKPD

42 SKPD

Pengembanga n koordinasi dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah

Persentase keseluruhan capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto

87,16 persen

95 persen

Jumlah SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama

3 (tiga) SKPD

51 SKPD

Persentase SKPD yang kelembagaanny a telah sesuai dengan kebutuhan dan

74


85

Semua SKPD

Perencanaa BAPPEDA n Pembangun an

Pengembanga Pelayanan n koordinasi Umum dan dukungan indicator kinerja

Semua SKPD

Pengembanga n koordinasi dan evaluasi kebutuhan dan peraturan

Semua SKPD

VII - 7

peraturan

- Pengembangan dan penerapan sistem elektronik pemerintah (egovernment)

SKPD yang memiliki website mandiri

1

15

- Pengembangan sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK

Persentase dokumen yang telah tersimpan secara digital

0

60%

Pengembanga n rencana berbasis system elektronik pemerintah Kearsipan  Perbaikan system administras i kearsipan  Penyelamat an dan pelestarian dokumen arsip daerah

Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah

 Pemelihara an rutin saranaprasarana kearsipan  Peningkata n kualitas pelayanan informasi Pengembangan system perencanaan

Jumlah SKPD yang telah menyusun dan


5 SKPD

51 SKPD

 Perencanaa Perencanaa BAPPEDA n n pembangun Pembangun

VII - 8

pembangunan

menerapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persentase keterpaduan perencanaan dan penganggaran, keharmonisan dan konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat


an daerah

an

 Peningkata n kapasitas kelembagaa n perencanaa n pembangun an daerah 68 persen

95 persen

Pengembanga n koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

VII - 9

BAPPEDA

Daerah

4

Terciptanya keamanan, ketenterama n dan ketertiban masyarakat

Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Angka kriminalitas

89 kasus

65 kasus

Angka kriminalitas yang tertangani

49 kasus

42 kasus

Jumlah demo

7 (tujuh) kali

5 (lima) kali

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

0,8

10.000

Pemeliharaa n keamanan dan ketertiban masyarakat

1 orang/ lingkungan

2 orang/ lingkungan

Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tidak kriminal

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan


3 (tiga) unit

5 (lima) unit

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pemberdaya an masyarakat untuk menjaga trantib

VII - 10

Bidang perlindung an masyaraka t

Badan Kesbang, Politik dan Linmas

Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun per 1.000 populasi

5 (lima) perkara

3 (tiga) perkara

Program pemeliharaa n kanfrantibm as dan pencegahan tidak kriminal Program pemeliharaa n kanfrantibm as dan pencegahan tidak kriminal

Persentase laporan mengenai gangguan ketenteraman dan ketertiban yang direspon dalam waktu kurang dari se jam setelah laporan atau informasi diterima

20 persen

15 persen

Persentase masyarakat yang merasa puas dengan tingkat ketenteraman dan ketertiban di daerah

20 persen

15 persen


VII - 11

Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang tertangani

10 persen

8 persen

Jumlah kasus narkotika

16 kasus

5 kasus

Jumlah kasus narkotika yang tertangani

13 kasus

9 kasus

Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat

31 kasus

16 kasus

Persentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani

23 kasus

20 kasus

 Program pemberanta san penyakit masyarakat (pekat)  Pencegahan dan pemberanta san penyalhgun aan dan peredaran gelap narkoba  Pelaksanaa n pengemban gan rehabilitasi instansi pemerintah  Peningkata n kapasitas pelayanan BNN di daerah


VII - 12

Bidang Integrasi bangsa

Badan Kesbang, Politik dan Linmas

5

6

Terwujudnya penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah

Terciptanya pendelegasia n sebagian wewenang kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelura han

Pengembangan organisasi pemerintah yang ramping dan kaya fungsi

Persentase SKPD yang kelembagaanny a telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan

70

100

Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah

Jumlah SKPD yang telah di evaluasi SOTKnya

0

100

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Persentase aparatur Kecamatan dan Desa/Keluraha n yang mengikuti Diklat

0

50

Rata-rata aparatur Pemerintahan Kecamatan dengan pendidikan S1 per kecamatan

70%

95%

Rata-rata aparatur Pemerintahan Desa/Keluraha n dengan pendidikan S1

40%

70%


 Pengemban Pemerintaha BPMD n Umum gan kualifikasi aparatur pemerintah an kecamatan dan desa/kelur ahan  Peningkata n kualitas SDM aparatur pemerintah an Kecamatan dan Kel/Desa  Pengemban gan kualifikasi aparatur

VII - 13

desa

Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dan pengelolaan anggaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan

pemerintah an kecamatan dan desa/kel

Rasio pendapatan asli Desa terhadap APBDesa

10-15%

30%

Jumlah kecamatan yang telah memiliki standar pelayanan

0

11

Persentase Desa yang telah memiliki standar pelayanan

0

50

Persentase kelurahan yang telah memiliki standar pelayanan

0

75%

 Peningkata n kapasitas anggaran pendapata n dan belanja desa  Peningkata n anggaran kinerja pemerinta han Kecamatan dan Desa/Kel  Pengemba ngan system pelayanan di Desa/Kel  Peningkata n kesejahter aan aparatur melalui pemberian insentif


VII - 14

atas kinerja pemerinta han Kecamatan dan Desa/Kel

Misi 2: 7

Meningkatnya pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap dan moral aparatur (8)

Meningkatnya kualitas pendidikan

Peningkatan kompetensi aparatur dan attitude aparatur

Pendidikan Gratis terpadu SD sampai

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Persentase PNS TD >45% yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya Jumlah SKPD yang telah memiliki indikator kinerja utama Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Angka Partisipasi Kasar SD sederajat


0

42

0

100

70

80

117,87 %

100 %

Pendidikan Kedinasan

Pemerinta han Umum

BKDD

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pemerinta han Umum

BKDD

Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

Pemerinta han Umum

Inspektorat

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pemerinta han Umum

BKDD/Insp ektorat

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12

Pendidika n

VII - 15

Dinas Dikpora

masyarakat (formal umum dan kejuruan) (9)

SLTA

Peningkatan kualitas pendidikan luar biasa Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga

Angka Partisipasi Murni SD sederajat Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat Angka Partisipasi Murni SMP sederajat Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat Angka Partisipasi Murni SMA sederajat Jumlah Sekolah Luar Biasa Jumlah Guru yang telah tersertifikasi


85,70 %

100 %

98,02 %

100 %

96,23 %

100 %

64, 68

90 %

97 %

100 %

71, 00 %

90 %

54, 16 %

85 %

2 unit

2 unit

1.200 orang

1.900 orang

Tahun

Pendidikan Menengah

Pendidika n

Dinas Dikpora

Pendidikan Luar Biasa

Pendidika n

Dinas Dikpora

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidika n

Dinas Dikpora

VII - 16

Kependidikan

8

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaa n masyarakat (10)

Bantuan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dan/atau miskin Peningkatan kompetensi masyarakat/te naga siap kerja dan kewirausahaan

Peningkatan gemar membaca dan IT masyarakat

Sistem dan Informasi manajemen pendidikan Hasil Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Persentase penerima beasiswa miskin dan/atau berprestasi

1 unit

1 unit

1 dok

1 dok

0

Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik Jumlah permintaan tenaga kerja

Jumlah lembaga penyelenggara life skills AngkaMelek huruf

>10 lembaga

>20 lembaga

89, 17 %

95 %

1

1

Jumlah perpustakaan daerah


Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidika n

Dinas Dikpora

100

Penyediaan Bantuan Beasiswa

Pendidika n

Dinas Dikpora

1:2

1:1

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

TD

>70/tahun

Peningkatan Kesempatan Kerja

Tenaga Kerja

Pendidikan Non Formal

Pendidika n

Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Dikpora

Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kearsipan

VII - 17

Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah

Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

Persentase kebijakan nasional bidang pemuda yang telah ditindaklanjuti Jumlah organisasi kepemudaan Penurunan kasus narkoba

TD

90%

Pengembanga n dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pendidika n

Dinas Dikpora

43

46

Pendidika n

Dinas Dikpora

TD

70 %

Pendidika n

Dinas Dikpora

Jumlah kebijakan nasional bidang olahraga yang telah ditindaklanjuti Jumlah kegiatan olah raga massal dalam satu bulan

0

100 %

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Upaya Pencegahan Penyalahguna an Narkoba Pengembanga n Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Pendidika n

Dinas Dikpora

1

2

Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga

Pendidika n

Dinas Dikpora

Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur

0

30%

Jumlah gedung olahraga

32

40

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidika n

Dinas Dikpora


VII - 18

9

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (11)

Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat terpadu Pembangunan sistem pelayanan kesehatan respon cepat (health care rapid response) on call 115)

Peningkatan dan pengamanan stock obat dan peralatan medis Pengembangan Sarana dan Prasarana

Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

100%

44,8%

80%

65,15

71

Rasio dokter per satuan penduduk Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih Jumlah komplain masyarakat tentang pengelolaan kesehatan

12,6

30,5

94%

98%

TD

<10

Penerapan BLUD

0

1

Angka usia harapan hidup

Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat Persentase penduduk yang memanfaatkan


TD

TD

>60%

>90%

Olahraga

Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

Upaya Kesehatan Masyarakat


Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Obat dan Perbekalan Kesehatan


Pengadaan, Peningkatan dan


VII - 19

Kesehatan

Puskesmas Rasio Puskesmas: 6,00 Puskesmas, Pustu: 18,67 poliklinik, Pustu per satuan penduduk

 8,00  15,00

Rasio penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit

TD

>30%

Rasio sarana dan prasarana dalam keadaan baik

70%

100%

Peningkatan penanggulangan penyakit

Angka Prevalensi Penyakit Menular

TD

<20%

Pengembangan Kemitraan

Desa Siaga

TD

100%


Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pencegahan dan penanggulang an Penyakit menular

Kesehatan Kantor RSUD Lanto Dg. Pasewang

Kemitraan Peningkatan


VII - 20

Kesehatan Kantor RSUD Lanto Dg. Pasewang


Kesehatan dan Internalisasi PHBS

10

Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak (12)

Pelayanan Kesehatan Terbentuk Badan POM

0 unit

1 unit

Persentse tempat-tempat umum sehat

TD

>40%

Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat

TD

>60%

Persentase Rumah Sehat

TD

>50%

Pengawasan Obat dan Makanan


Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n masyarakat Pengembanga n Lingkungan Sehat



Penanggulanga n kemiskinan secara koordinatif, sinergis dan integratif (assesmentperencanaanpenanganan)

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah panti sosial yang mendapat pembinaan

Belum ada

1 dok

Perencanaan Pembanguna n Ekonomi

Perencana an Pembangu nan

Bappeda

TD

60%

Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan PMKS dan Penguatan norma KBKS

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu

100%

100%

Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Badan KB dan PP


VII - 21



Peningkata n pelayanan kesehatan ibu; anak, balita dan Gizi

Persentase PMKS yang mendapat bantuan

20%

50%

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kerja

Persentase anakanak dan remaja yang tinggal di rumah penampungan

0

20%

Pembinaan Anak Terlantar

Tenaga Kerja

Jumlah penyandang cacat dan trauma yang telah hidup mandiri Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan

TD

50%

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Tenaga Kerja

5

20

Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Tenaga Kerja

Persentase penyandang penyakit sosial yang mampu mandiri

TD

50%

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Tenaga Kerja

Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe Jumlah Balita Gizi buruk

TD

>30%

Kesehatan

11 kasus

0 kasus

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


VII - 22

Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigr asi dan Sosial Dinas Kesehatan



Pemberdaya an perempuan dan perlindunga n anak

Persentase Cakupan desa/kelurahan UCI Angka kematian balita

66,37%

100%

49

<10

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 /KH Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih Jumlah penderita gizi buruk Angka Gender Development Index Persentse tenaga kerja di bawah umur

TD

<10

85,62 %

>95%

11 orang

0 orang

TD

TD

Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak Rasio KDRT

Partisipasi perempuan lembaga pemerintah


di

TD

2

5

TD

<0.5

TD

>50%

Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Perbaikan Gizi Masyarakat Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Badan KB dan PP

Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga

Badan KB dan PP

VII - 23

Badan KB dan PP

Badan KB dan PP

Gender Dalam Pembanguna n

Sejahtera

Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal 11

Terkelolanya potensi sumberdaya alam lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetitif skala regional dan nasional

Pengembangan Integratif Farm System Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura secara sinergi dan terpadu

Peningkatan Produksi ternak

Jumlah pengusaha yang berinvestasi di bidang Agrobisnis Presentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan Luas Lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura

Jumlah pengusaha yang berinvestasi di bidang Agrobisnis belum ada

Luas lahan pertanian tanaman pangan 54.183 Ha

Luas lahan pertanian Holtikultura 12.627 Ha

Jumlah produksi tanaman pangan dan holtikultura

 Padi 1800.05 ton  Jagung 305.410 ton  Kedelai 3.020 ton  Ubi kayu 166.354 ton


232.176

2.930.534

Produksi dan Jumlah Ternak(ekor) Pemasaran produksi ternak


53%

Jumlah pengusaha yang berinvestasi di bidang Agrobisnis ada

 Peningkat an Produksi Pertanian

Pertanian

Dinas Pertanian

Peningkatan produksi Hasil Peternakan

Peternakan

Dinas Pertanian

61%

VII - 24

Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Presentase produksi tanaman perkebunan Pendapatan petani perkebunan

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya

Presentase produksi perikanan budidaya (ton)

Peningkatan Produksi Kehutanan

Presentase produksi perikanan tangkap (ton) Jumlah armada Kapal Nelayan (unit) Presentase produksi hasil Hutan Kayu

Presentase sumber daya hutan


47% Pendapatan petani perkebunan dari Rp.1.440.000,-

60% Pendapatan petani perkebunan dari Rp.1.700.000,-

2.990.86

7.990.86

16.342.27

22.807

397

500

30%

25%

80%

50%

Peningkatan Produksi Perkebunan

Perkebunan

Dinas Kehutana n dan Perkebun an

Pengembang an Budidaya Perikanan Pengembang an Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembang an Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikana n dan kelautan

 Pemanfaat an Potensi Hasil Hutan  Rehabilitas i Hutan dan lahan Perlindunga n dan konservasi sumber daya hutan

Kehutanan


Kehutanan


VII - 25

12

13

14

Meningkatny a Ketersediaan Regulasi Investasi Daerah Meningkatny a ketersediaan data dan informasi investasi daerah

Terciptanya sistem inovasi Daerah (SIDa) yang dapat mendukung Pengembang an daya saing daerah

Peningkatan Dokumen perencanan dan produk Hukum Investasi daerah

Regulasi/Perda tentang Investasi Daerah.

0 buah

1 Perda 1 Perbup

Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi

Penanaman Modal

Kantor Penanam an Modal

Peningkatan Ketersediaan Dokumen dan data profil investasi daerah

Profil Investasi Daerah Kabupaten Jeneponto

0 buku 0 Website

5 buku 1 website

Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi Peningkatan dan Pengembang an Ekspor

Penanaman modal

Kantor Penanam an Modal

Perdagangan

Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Penanaman Modal

Dinas Perindust rian, Perdagan gan dan Tamben Kantor Penanam an Modal

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Peningkatan Kapasitas Ipteks Sistem Produksi

Perencanaan Pembanguna n

Bappeda

Perdagangan

Pemasyaraka tan IT

Perhubunga n

Dinas Perdagan gan, Perindust rian, Tamben Dinas Perhubu ngan,

Mendorong penciptaan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Mendukung Sarana dan Prasarana serta

Potensi Ekonomi investasi daerah Bidang Investasi Daerah, jumlah investor, nilai investasi Jumlah Inovasi daerah

Jumlah inovasi teknologi industri

Presentase penduduk yang menggunakan


0 buah

5 buah dok

7 bidang

8 bidang

TD

20

1 jenis

5 jenis

<5 %

>30%

VII - 26

IT

15

16

Meningkatny a ketersediaan dan Penganekara gama pangan

Meningkatny a taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat

Pengawasan dan penegakan regulasi lahan pangan abadi(berkelanju tan)

internet Presentase penduduk yang menggunakan Komputer Regulasi Ketahanan Pangan

Peningkatan stok pangan daerah dengan diversifikasi pangan

Jumlah komoditi pertanian yang menjadi komoditi ekonomi daerah (ton)

Perbaikan aksesibilitas dan distribusi pangan

Persentase pembangunan jalan dan jembatan : yang akan dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Jumlah Usaha kecil yg aktif

Penumbuhan dan pembinaan usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif


TD

UU No 18 Thn 2012 tentang Pangan

Tidak ada Perda tentang Ketahanan pangan

Perlunya Perda tentang Pangan berbasis sumberdaya lokal



Jalan tani 16.641 meter

Jalan tani 26.641 meter

8.270 unit

Komunik asi dan Informasi

>8.300 unit

Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian.

Dinas Pertanian

1. Dinas Pertanian 2. Dinas Kehutana n dan Perkebun an 3. Dinas PU

Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM

Pengelolaa n Lahan dan Air (PLA) Pengembang an kewirausaha an dan keunggulan kompetitif

VII - 27

17

Terlaksanan ya revitalisasi, penataan dan pengembang an objek wisata

Pengembangan dan dukungan , fasilitasi dan stimulan bagi usaha produktif dan kreatif Peningkatan dan pengembangan kualitas Obyek Wisata

Jumlah Usaha menengah yg aktif Persentase kredit kepada UKM terhadap total kredit Presentase peningkatan event budaya daerah Presentase peningkatan kunjungan wisman Presentase peningkatan kunjungan Wisnus Presentase peningkatan kunjungan ke museum/cagar budaya Jumlah Situs budaya

18

Terwujudnya Kab. Jeneponto sebagai pusat suplai energi listrik

Pemanfaatan sumberdaya energy baru dan terbaharukan

Jumlah daya terpasang


14 unit

>16 unit

30%

60%

Tahun awal

TD

TD

TD

4 Situs

44.723 konsumen

>40%

Pengembang an Sistem Pendukung UMKM.

Pengembang an pemasaran Pariwisata

Pariwisata

Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan

Pengembang an destinasi pariwisata

Pariwisata

Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan

Program pembinaan dan pengembang an bidang ketenagalistr

Sumber daya alam

Disperind agtambe n

>5%

>25%

TD

10 Situs

54.723 konsumen

VII - 28

di Sulawesi Selatan 19

18

Meningkatny a kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM

Mengembang kan BUMD dan BUMDES yang dapat meningkatka n pendapatan daerah

ikan Peningkatan peran dan jumlah koperasi dan UMKM

Presentase Koperasi dan UMKM yang telah mengalami peningkatan klasifikasi

Peningkatan modal manejerial dan kompetensi pelaku koperasi dan UMKM

Jumlah Kewirausahaan UMKM Volume perdagangan UMKM antar daerah Rata-rata omset koperasi dan UMKM Jumlah BUMD dan BumDes mandiri

Peningkatan kompetensi, manejerial dan Permodalan BUMD dan DUMDes

 Koperasi kualifikasi A : 20%  Koperasi kualifikasi B : 30%  Koperasi kualifikasi C : 50% 700 orang

12.100 orang

Belum terdata

Akan didata

Belum ada data rata-rata

>400 rb/bln

TD

>10

Jumlah Usaha BUMD dan BUMDes TD

Meningkatkan kerjasama daerah dan memperkuat

 Koperasi kualifikasi A : 100%  Koperasi kualifikasi B : 100%  Koperasi kualifikasi C : 100%

Persentase peningkatan investasi daerah


Tahun dasar

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

Koperasi, UMKM


Pengembang an system pendukung usaha bagi UMKM

Koperasi, UMKM


Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan

Koperasi, UMKM

Kerjasama Pembanguna n

Perencanaan Pembanguna n

Dinas Koperasi dan UMKM Badan Pemberd ayaan Masyarak at dan Pemerint ahan Desa Bappeda

>40

>20%

VII - 29

Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

19

Meningkatny a kinerja pengelolaan pasar tradisional dan home industri berwawasan lingkungan

lembaga dan forum kerjasama antar daerah (AKSESS) Peningkatan koordinasi dan pengendalian dan pengawasan pasar

Penumbuhan wirausaha baru

Jumlah Pasar Tradisional representatif Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan

Jumlah Wirausaha Muda

Penumbuhan sektor industri berbasis potensi lokal

3  PT : 31  Koperasi : 40  CV : 122  PO : 821  Badan Usaha Lain : 51 TD

Meningkat 10%

3000

TD

TD

TD

TD

TD


11

TS

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Koperasi, UMKM


Peningkatan dan pengembang an ekspor

Perdagangan

Dinas Perdagan gan, Perindust rian, Pertamba ngan dan Energi

Pengembang an wirausaha perdesaan Peningkatan kemampuan teknologi industri Penataan struktur industri

Koperasi, UMKM

Pengembang an sentrasentra industry potensial

Perdagangan

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perdagan gan, Perindust rian, Pertamba ngan dan Energi Dinas Perdagan gan, Perindust rian, Pertamba ngan dan

VII - 30

Perdagangan

Energi Misi 4: Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel 20

21

22

Meningkanya ketersediaan regulasi tata kelolah keuangan daerah (23)

Penertiban dan pengembangan pengelolaan keungan daerah

Terbangunny a sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan transparan (24) Meningkatny a penerimaan daerah dan pembiayaan pembanguna n (25)

Penertiban dan pengembangan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berbasis sumberdaya daerah secara kreatif, inovatif adil serta berpihak pada masyarakat

Meningkatnya prestasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Persentase PAD dibanding APBD

Jumlah pajak yang dikeluarkan


Disclaimer

2%

WTP

10%

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pemerintah an Umum

DPPKAD

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah an Umum

DPPKAD

Pemerintah an Umum

DPPKAD

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah

Pemerintah an Umum

DPPKAD

Pemerintah an Umum

DPPKAD

VII - 31

Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan 23

Meningkatny a ketersedian dokumendokumen perencanaan umum dan teknis infrastruktur daerah (27)

Peningkatan penyedian dan penerapan pedoman rencana umum/makro dan rencana aksi infrastruktur daerah

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan umum/makro.

Persentase ketersediaan dokumen Teknis Infrastruktur daerah

24

Tertatanya sistem transportasi daerah (28)

Peningkatan penataan sistem transportasi daerah

Persentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum

50%

50%

60%

85%

85%

100%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam  Program pengembang an data dan informasi Program Perencanaan Tata Ruang  Program Perencanaan kebinamarga an  Program Perencanaan keciptakarya an  Program Perencanaan kebinateknik an  Program Pembanguna n prasarana dan fasilitas perhubunga n  Program rehabilitasi dan


VII - 32

Perencanaa n Pembangun an

Bappeda

Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang, Bappeda dan Dinas Pekerjaa n Umum

Pekerjaan Umum

Perhubunga n

Dinas Perhubu ngan

pemeliharaa n prasarana dan Fasilitas LLAJ  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  Program Pembanguna n sarana dan prasarana perhubunga n

25

Terlaksanan ya pembanguna n dan peningkatan kualitas jalan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten (29)

Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan berbasis tingkat layanan

Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

60%

95%

 Program peningkatan kelaikan pengoperasia n kendaraan bermotor  Program Pembanguna n Jalan dan Jembatan  Program pembanguna n sistem informasi/da ta base jalan dan jembatan  Program peningkatan


VII - 33

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaa n Umum

26

27

Meningkatny a ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai (30)

Meningkatny a ketersediaan infrastruktur kesehatan yang proporsional (31)



Pembanguna n dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan olahraga berbasis layanan

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasaran kesehatan berbasis layanan

Jumlah PAUD

 Kelompok bermain 154  TK 126

Proporsi kondisi sekolah dalam kondisi baik - Pendidikan Dasar - Pendidikan Menengah  Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk  Rasio posyandu per satuan balita


 Kelompok bermain 200  TK 150

80%

95%

70%

90%

 Puskesmas: 18  Poliklinik: 3  Pustu: 56

1 rumah sakit untuk 346.149 penduduk

sarana dan prasarana kebinamarga an Program Pendidikan anak usia dini  Program Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun

Puskesmas disetiap kecamatan dimaksimalkan sambil melakukan penambahan pada daerah yang jauh dari puskesmas atau pustu terdekat. Penambahan kapasitas rumah sakit

 Program Pendidikan menengah  Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

VII - 34

Pendidikan

Dinas Pendidik an

Pendidikan

Kesehatan

Dinas Kesehata n

28

Meningkatny a ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sektor keirigasian (32)

Peningkatan kapasitas irigasi dan optimalisasi pemanfaatan air

 Rasio jaringan irigasi

90,18

29

Meningkatny a ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomia n dan sosial budaya (33)

Peningkatan kapasitas infrastrutur wilayah, perekonomian dan sosial budaya

 Elektrifikasi wilayah  Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

85%

100%

62%

95%

 Proporsi infrastruktur wilayah dalam kondisi baik

53%

85%


>92

 Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya  Program pengembang an, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya  Program Pembinaan dan pengembang an bidang ketenaga listrikan

Pekerjaan Umum


Energi dan sumberdaya Mineral

Dinas Perindag & Tamben

 Program pembanguna n infrastruktur perdesaan  Program Pembanguna n Saluran Drainase/gor ong-gorong

Pekerjaan Umum


VII - 35

30

 Hot Spot Wi-fi internet

Tidak ada

 Jumlah pasar daerah yang terkelolah secara baik

60%

100%

68%

100%

Meningkatny  a akses air minum aman dan sanitasi masyarakat (34)

Peningkatan kapasitas penyediaan air bersih aman masyarakat

 Tingkat akses air minum aman



Peningkatan kapasitas penyehatan lingkungan

 Tingkat akses sanitasi masyarakat

Ada

 Desa ODF 9 Desa/Kel. 52%

 Program pengembang an komunikasi, Informasi dan Media Massa  Program peningkatan dan pembinaan pasar daerah

Komunikasi dan informatika

Dinas Perhubu ngan dan Informasi

Perdaganga n

Dinas Perindag & Tamben

 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Pekerjaan Umum


Kesehatan

Dinas Kesehata n

55 Desa/Kel. 75%

 Program pengembang an kinerja pengelolaan air minum dan air limbah  Program Promosi kesehatan dan pemberdayaa n masyarakat


VII - 36

 Program pengengemb angan lingkungan sehat 31

32

33

Meningkatny a pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR



Terkendaliny a pemanfaatan ruang

Penguatan managemen pembangunan dan pengendalian tata ruang

Meningkatny a ketersediaan dokumen tata ruang

Pengembang an perumahan dan permukiman

 Rasio rumah layak huni

0.23

 Rasio permukiman layak huni

0.86

0.94

 Program Pemberdayaa n komunitas Perumahan

Ketaatan terhadap RTRW dengan melihat jumlah pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang

n.a

0

 Program Pemanfaatan Ruang

Dokumen dan peraturan perundangundangan yang mengakomodasi rencana tata ruang Kab. Jeneponto

2


0.45

 Program Pengembang an Perumahan

Perumahan

Dinas Tata Ruang, Permuki man, Kebersih an dan Pertaman an

Penataan Ruang

Dinas Tata Ruang, Permuki man, Kebersih an dan Pertaman an, BAPPED A Dinas Tata Ruang, Permuki man, Kebersih an dan Pertaman an,

 Program Perencanaan Tata Ruang

11

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

VII - 37

Penataan Ruang

BAPPED A 34

35

Terciptanya penataan ibukota Kabupaten dan Kecamatan

Meningkatny a perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Hidup

Kualitas perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan hidup

Persentase penggunaan tata ruang sesuai dengan perencanaan/pe runtukan

n.a

70%

 Program Pemanfaatan Ruang

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

n.a

20%

 Program Perencanaan Tata Ruang

 Tingkat pencemaran udara

n.a

Normal

 Tingkat pencemaran air

n.a

Normal

 Persentase penanganan sampah

30%

60%

 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  Program pengembanga n kinerja pengelolaan persampahan


VII - 38

Penataan Ruang Lingkungan Hidup

Dinas Tata Ruang, Kantor Lingkung an Hidup

Lingkungan hidup Pertanian Kehutanan

Kantor lingkung an hidup, Dinas Pertanian , Dinas Kehutana n dan Perkebun an

Terkelolanya potensi SDA lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetisif

 Kelompok tani perkebunan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

 Jumlah Sub Das yang direhabilitasi

Belum ada

>5 klp

 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

 Kelompok kehutanan hutan desa dan hutan kemasyarakat an

 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Sub DAS

6 Sub DAS

 Rasio kebakaran hutan

 Peningkatan kualitas LH

Kehutanan dan Perkebunan

 Peningkatan kualitas LH

Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan dan Perkebunan

36

Meningkatny a pengembang an kawasankawasan strategis daerah

Peningkatan pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis daerah secara koordinatif dan terpadu

 Luas wilayah industri

 Luas wilayah produktif


n.a

n.a

Menunggu selesainya MasterPlan pengembangan Kawasan Industri Wilayah produktif meningkat sebesar 7000 ha.

 Program Pengembang an Destinasi Pariwisata  Program pengembang an wilayah strategis dan cepat tumbuh  Program pembanguna

VII - 39

Dishutbu n

Dishutbu n

Dishutbu n Dinas Pariwisat a, Dinas Pertanian , Dinas Perindust rian dan Perdagan gan, Dinas Perhubu ngan, Dinas Pekerjaa

n infrastruktur perdesaaan

n Umum

 Program peningkatan pelayanan angkutan Misi 6: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 37

Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama

Peningkatan Jumlah kualitas penyuluh dan pemahaman dan penerang agama pengamalan nilai-nilai ajaran agama

17 orang

22 orang

Peningkatan kapasitas keilmuan dan kecakapan penyuluh dan penerang agama

Jumlah Da’I, tokoh dan pemuka agama

50 orang

90 orang

Peningkatan wawasan, rekontekstual isasi dan reaktualisasi nilai-nilai universal islam bagi mubaligh, tokoh dan pemuka agama

Jumlah lembaga kajian keagamaan dan sumber belajar masyarakat

1 lembaga

2 lembaga

Pengembanga n pusat kajian keagamaan dan sumber belajar masyarakat


VII - 40

Kesatuan Bangsa

Badan Kesbang dan Bagian Kesra

Jumlah media informasi dan perpustakaan rumah ibadah/Masjid

38

Meningkatny a kualitas kerukunan umat beragama

Peningkatan kualitas kerukunan intern umat beragama dan antarumat beragama

1 unit

11 unit

Peningkatan pemanfaatan sumbersumber informasi keagamaan dan perpustakaan masjid

0 orang

50 orang

Pengembanga n wawasan multikultur bagi guruguru agama, siswa, mahasiswa, pemuda dan komunitas

Jumlah organisasi keagamaan yang diberikan pembinaan

2 lembaga

1 lembaga

Peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dalam dialog lintas agama

Jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama

1 kali

0 kali

Jumlah Da’i/pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama, pendalaman serta penyebaran wawasan multikultural




Peningkata n efektivitas forum kerukunan umat beragama



Pengemban

VII - 41

gan sikap dan perilaku keberagama an yang inklusif dan toleran

39

Terwujudnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama



Peningkata n dialog dan kerjasama antar umat beragama



Peningkata n koordinasi antarinstan si/lembaga pemerintah dalam mupaya penanganan konflik terkait isuisu keagamaan

Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan

10 masjid

20 masjid

Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadah

Jumlah lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang mengikuti pelatihan manajemen dana social

0 lembaga

11 lembaga

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana social keagamaan


VII - 42

keagamaan

40

Meningkatny a kesadaran

Peningkatan kualitas penghayatan,

Jumlah TK/TPA yang mengikuti pelatihan manajemen organisasi

0 unit

20 unit

Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan baca tulis AlQuran

Jumlah lembaga social keagamaan yang mengikuti pelatihan manajemen organisasi

2 lembaga

5 lembaga

Peningkatan kapasitas lembaga/orga nisasi social keagamaan

Jumlah Imam Masjid

220 orang

226 orang

Jumlah guru santri dan pegawai syara’

200 orang

226 orang

Pemerataan, perluasan dan peningkatan kualitas layanan bagi imam masjid dan guru santri, pegawai syara’, imam lingkungan/d usun, melalui pemberian insentif dan penghargaan bagi yang berprestasi

0 orang

200 orang

Jumlah PNS/pejabat


Pengembanga n pengelolaan,

VII - 43

agama akan nilai-nilai amanah, kecerdasan, kejujuran, keteladan dan kerakyatan bagi penyelenggar a negara

fungsi dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama bagi aparatur pemerintahan daerah

yang mengikuti pengkaderan/la tihan kepemimpinan/ ESQ training berbasis nilai keagamaan


pembinaan dan pencerahan spiritual agama bagi aparatur pemerintahan daerah

VII - 44

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto VII - 1

Recommend Documents