II Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Setiap daerah pastilah memiliki target-target pembangunan yang ingin dicapai setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan pada sub-bab sebelumnya. Namun terkadang target-target yang telah direncanakan tersebut tidak tercapai

sesuai

yang

diinginkan

dikarenakan

adanya

faktor-faktor

penghambat. Adanya kesenjangan antara target yang direncanakan dengan capaian

dari

target

tersebut

(gap

expectation)

itulah

yang

disebut

permasalahan pembangunan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan

yang

dihadapi

yang

berhubungan

dengan

prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain : a.

Walaupun pada tahun 2014 telah dicapai beberapa milestones namun secara umum capaian prioritas dan sasaran pembangunan belum optimal khususnya yang terkait

pemenuhan hak dasar

rakyat terutama pangan (yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang kurang gizi), pendidikan (angka melek huruf yang relatif masih rendah dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan), kesehatan

(dimana

masih

tingginya

angka

kematian

bayi),

kesempatan berusaha dan bekerja (masih kurangnya lapangan kerja yang disediakan), air bersih dan sanitasi (akses yang belum universal), sumber daya alam dan lingkungan hidup (masih relatif tingginya luas lahan kritis). b. Akses dan mutu layanan pendidikan yang belum merata disemua wilayah yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana pada wilayah tertentu seperti Kecamatan Tarowang yang belum memiliki SLTA negeri, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga

pengajar,

serta

belum

meratanya

persebaran

tenaga

pengajar. c.

Walaupun menurut data Riskesdes 2014, tidak ada lagi wilayah di Kab. Jeneponto yang lebih dari 1 jam jaraknya ke unit pelayanan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-116

kesehatan terdekat namun masih ada kelompok masyarakat yang belum menikmati secara maksimal akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat belum terpenuhinya prasarana dan sarana

layanan

kesehatan,

belum

meratanya

jumlah

dan

persebaran tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta masih kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. d. Salah satu permasalah utama dibidang kesehatan adalah tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Kab. Jeneponto. Hal ini berkorelasi dengan tingginya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. e.

Jeneponto adalah termasuk daerah kering dengan curah hujan rata-rata pertahun hanya 1295 mm. Hal ini mengakibatkan terbatasnya sumber daya air yang bisa digunakan untuk konsumsi ataupun

untuk

kegiatan

pertanian.

Hal

ini

mengakibatkan

produktifitas yang rendah dibidang pertanian. f.

Seperti yang telah dielaborasi di bagian pertama dari bab ini, Kab. Jeneponto memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar dengan panjang pantai 114 KM. Namun pengelolaan sumber daya ini masih belum optimal sebagai modal dasar dalam percepatan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Jeneponto yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya

penyuluhan,

terbatasnya

prasarana

tingginya pelabuhan

fluktuasi dan

harga

terbatasnya

pasar, hilirisasi

industri pengolahan hasil perikanan; g.

Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Jeneponto yang disebabkan oleh masih banyaknya jalan dalam kondisi rusak, baik itu jalan lingkungan, arteri sekunder maupun primer yang menghubungkan antarkecamatan, serta belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat dan laut yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.

h. Masih adanya wilayah di Kabupaten Jeneponto yang belum memiliki akses ke listrik PLN seperti Pulau Li’bukang dan ada beberapa wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (selular), misalnya sebagian Desa Pappaluang, Kec. Bangkala Barat. i.

Belum

optimalnya

investasi

dalam

mendorong

percepatan

pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-117

yang kondusif, lemahnya promosi daerah yang ditandai dengan tidak pernahnya Kab. Jeneponto mengikuti pameran investasi, dan terbatasnya kerjasama antardaerah. j.

Walaupun telah ada peningkatan dalam pelayanan publik namun hal tersebut belum optimal dalam hal layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu.

k. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya manusia

yang

menguasai

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi;

partisipasi dan budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi masih relatif kurang; lemahnya dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. l.

Masih

kurangnya

partisipasi

dan

kesadaran

pemangku

kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya

konflik

pemanfaatan

lahan

dan

menimbulkan

kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan. m. Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. n. Masih lemahnya sistem perencanaan di SKPD yang diakibatkan oleh

rendahnya

kualitas

sumber

daya

manusia

dibidang

perencanaan yang dimiliki oleh SKPD. o.

Ketersediaan anggaran untuk membiayai program prioritas relatif masih terbatas sehingga sangat mempengaruhi capaian target dan sasaran program dan kegiatan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah A. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal Analisa lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam lima tahun mendatang berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi. Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah (1) Perubahan kepemimpinan nasional dengan membawa beberapa agenda prioritas yang diyakini sangat sesuai dengan kebutuhan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-118

dan sumber daya yang dimiliki oleh Kab. Jeneponto antara lain: a.

Terpilihnya Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan beberapa agenda prioritasnya termasuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kemaritiman, membuka peluang yang besar bagi Kabupaten Jeneponto dengan panjang pantai 114 KM untuk menjadi pusat pertumbuhan.

b. Program

prioritas

pembangunan

waduk-waduk

oleh

pemerintah pusat untuk meningkatkan hasil pertanian menuju swasembada beras bisa membantu Kab. Jeneponto dalam memenuhi kebutuhan air baku maupun untuk pertanian. c.

Program prioritas penyediaan 35.000 MW listrik pada 2019 membutuhkan pembangunan pembangkit listrik baru. Kab. Jeneponto dengan letak geografis yang sangat bagus untuk pelabuhan laut akan memudahkan pembangunan PLTU dengan asumsi bahwa transport batubara dari pusat produksi ke lokasi PLTU akan melalui laut. Selain itu kondisi geograpis yang berada di garis kahtulistiwa dan potensi angin yang baik memungkinkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Bayu.

(2) Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka

memberi

peluang

bagi

masa

depan

Kabupaten

Jeneponto, yaitu: a.

Perluasan

jaringan

transportasi

akan

meningkatkan

mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Jeneponto; b. Perluasan

pasar

regional

dan

internasional

akan

meningkatkan kegiatan investasi (terutama pada kawasan industri Bangkala), produksi dan perdagangan terutama komoditas unggulan yang dihasilkan Kabupaten Jeneponto seperti rumput laut, jagung kuning dan garam; c.

Perluasan jaringan dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat,


II-119

pelaku usaha dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto; d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

mendorong

perbaikan

manajemen

pembangunan

daerah Kabupaten Jeneponto; e.

Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan

peluang

bagi

perluasan

lapangan

kerja,

pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata

kuliner

maupun

wisata

budaya

Kabupaten

Jeneponto. (3) Demokratisasi

yang

ditandai

oleh

perubahan

tatanan

kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Kabupaten Jeneponto untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu: a.

Proses

pengambilan

keputusan

yang

menyangkut

kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif,

dan

adil

dengan

mempertimbangkan

pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat; b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip

demokrasi,

keadilan,

kesetaraan

jender,

keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat.; c.

Proses

perencanaan,

penganggaran

dan

pelaksanaan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan

mengutamakan

partispasi

masyarakat

sehingga

mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat. (4) Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam menyelenggarakan pemerintahan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-120

dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. a.

Dengan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah

Kabupaten

Jeneponto

akan

mempunyai

kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; b. Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu; c.

Perumusan

dan

memperhitungkan terhadap

pelaksanaan penghormatan

nilai-nilai

budaya

kebijakan dan

daerah,

akan

penghargaan kearifan

lokal,

keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat. Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah (1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Jeneponto, yaitu: a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam termasuk laut, pesisir dan sumberdaya alam lainnya seperti hutan dan tambang secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan; b. Arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara regional maupun pasar internasional akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Jeneponto; c. Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, bertambahnya

meningkatnya angka

angka

kemiskinan,

pengangguran, dan

menurunnya

pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto. d. Internalisasi nilai-nilai luar yang belum tentu cocok dengan karakter masyarakat Kab. Jeneponto akan memunculkan potensi gesekan antar masyarakat yang bisa berakibat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-121

destabilisasi politik dan ekonomi yang berakibat rendahnya investasi. e. Arus informasi yang cepat dan terbuka memungkinkan paham-paham Jeneponto

radikal

sehingga

(seperti bisa

ISIS)

masuk

mempengaruhi

ke

Kab.

kehidupan

bermasyarakat. (2) Demokratisasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan

bagi

kelangsungan

pembangunan

Kabupaten


Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat

sipil

seringkali

memerlukan

waktu

yang

panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada

kelambanan

keterlambatan

pengambilan

pelaksanaan

keputusan

kebijakan,

dan

program

dan

kegiatan; b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat; c.

Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat

partisipasi masyarakat dan

mengaburkan aspirasi masyarakat. (3) Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat

mengganggu

kelancaran

pembangunan

Kabupaten


Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

b.

Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;

c.

Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;


II-122

d. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Jeneponto dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah. B. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal Identifikasi dan analisa lingkungan internal Kabupaten Jeneponto dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah a.

Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya pertanian, kelautan dan perikanan;

b.

Terkait dengan sumber daya air, walaupun debit hujan relatif rendah namun Kab. Jeneponto memiliki DAS yang berhulu di Gowa yang memiliki curah hujan relatif tinggi. Pasokan supply air akan sangat besar pada musim hujan sehingga jika bisa di manage dengan baik maka akan bisa memenuhi kebutuhan air di Jeneponto.

c.

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah yang sangat potensial bagi peningkatan perdagangan internasional dan perolehan devisa,

khususnya

dari

komoditi

pertanian,

perkebunan,

perikanan dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan; d.

Kabupaten Jeneponto memiliki kawasan yang menyimpan potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;

e.

Kabupaten Jeneponto memiliki potensi wisata yang cukup beragam;

f.

Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan regional Bungeng yang melayani angkutan penumpang dan barang (terutama ternak dan kayu) untuk kawasan timur Indonesia seperti ke Nusa Tenggara Timur.

Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah a.

Masih terbatasnya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana perhubungan laut dan darat; prasarana dan sarana


II-123

pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana ekonomi seperti pasar, air bersih, tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi; b.

Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu termasuk perbaikan status gizi masyarakat;

c.

Belum optimalnya pelayanan pemerintahan yang disebabkan oleh

belum

terbatasnya

tertatanya prasarana

kelembagaan dan

sarana

secara

memadai,

pemerintahan,

serta

terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur; d.

Belum

optimalnya

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan didaerah-daerah perdesaan dan daerah terpencil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah; e.

Terbatasnya kegiatan ekonomi masyarakat yang masih bersifat subsisten, berskala kecil dan tidak berorientasi pasar sehingga kurang mendorong pemupukan modal;

f.

Belum optimalnya pengembangan kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dan BUMD dalam pengembangan ekonomi daerah;

g.

Masih rendahnya minat dunia usaha dalam mengelola potensi sumberdaya alam terutama pertanian dan perikanan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;

h. Terbatasnya

infrastruktur

perekonomian

(jaringan

jalan,

trasportasi, pembangkit dan jaringan listrik, telepon, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha; i.

Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;

j.

Belum

optimalnya

investasi

swasta

disebabkan

belum

tersedianya regulasi yang mengatur insentif dan dukungan untuk investor; k.

Belum

optimalnya

terbatasnya

sarana

pelayanan dan

pendidikan

prasarana

sebagai

akibat

pendidikan,

belum

maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan; l.

Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai


II-124

akibat terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerah perdesaan, dan sangat bervariasinya jenis penyakit di masyarakat; m. Meningkatnya jenis dan dan bobot permasalahan sosial di Kabupaten Jeneponto. Tabel 2.87 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah No.

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor penentu keberhasilan

Permasalahan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

a.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Wajib

Tataran Pengambil Kebijakan

Wajib

Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Kelembagaan, ketatalaksanaan, Personil, Keuangan dan Sarana prasarana pemerintahan

Masih kurangnya SOP dan SPP yang dikeluarkan oleh SKPD sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wajib

Responsibility aparat terhadap situasi dan kondisi

Partisipasi masyakarat belum optimal, Koordinasi antar aparat masih perlu ditingkatkan dan forum Koordinasi antar pimpinan.

Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintaha n daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Wajib

Penyamaan persepsi dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Penentuan kebijakan tidak berkesinambungan

Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

Wajib

Sinergitas program antara pemerintah daerah dengan pemerintah

Peraturan Perundangundangan yang sering berubah

Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

Wajib

Komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Wajib

Hasil keputusan dilaksanakan oleh eksekutif

Terjadi ego sektor

Keputusan yang dihasilkan kadang terlambat


II-125

No. (1)

Kriteria / Aspek (2)

Urusan (3)


Permasalahan

(4)

(5)

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Wajib

Hasil keputusan ditindak lanjuti oleh SKPD

Kebijakan terhambat oleh regulasi perundangundangan.

Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan

Wajib

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Perundangundangan

Pemahaman atas peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya Diimplementasikan

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah

Wajib

Masyarakat mampu melihat skema dokumen perencanaan daerah

Kurangnya sosialisasi peraturan daerah

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Wajib

Tersedianya sistem informasi untuk mengakses dokumen

Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang sistem Informasi, belum mengacu pada Standar Analisa Belanja dalam alokasi anggaran.

Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Wajib

Perda beserta juklak/juknis telah ditetapkan

Identifikasi objek pajak dan retribusi daerah belum Sepenuhnya dapat dilaksanakan

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Wajib

Mekanisme perencanaan sudah berjalan, instrumen dan akuntabilitas sesuai SAP

Usulan program/kegiatan belum semuanya dapat diakomodir, pengendalian atas laporan keuangan SKPD belum optimal

Pengelolaan potensi daerah

Wajib

Pemberian insentif dan

Sarana dan prasarana pendukung investasi masih


II-126

No.

Kriteria / Aspek

Urusan

(1)

(2)

(3)

b.

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Wajib

Tataran Pelaksana Kebijakan

Wajib

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Faktor-faktor penentu keberhasilan (4) kemudahan ijin untuk investasi

Permasalahan (5) minim

Dukungan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah

Belum maksimalnya dukungan pemangku Kepentingan dan lingkungan budaya ekonomi Kreatif

Wajib

Komitmen Integritas pimpinan, kepatuhan atas regulasi pelaksanaan kegiatan

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Belum diterapkan

Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

Wajib

Adanya pemberian punishment dan rewards

Kurangnya sosialisasi peraturan perundangundangan

Tingkat capaian SPM

Wajib

Sinkronisasi rencana,target dan sasaran SKPD

Kemampuan keuangan daerah belum maksimal, SDM belum memadai, sarana dan prasarana yang minim

Penataan kelembagaan daerah

Wajib

Seluruh urusan pemerintahan terwadahi oleh SKPD

Belum maksimalnya analisis jabatan dan analisis beban kerja

Pengelolaan kepegawaian daerah

Wajib

Pemutakhiran Database tahunan pegawai, pemberlakuan SIMPEG

Distribusi pegawai tidak merata dan kompetensi pegawai belum kompetitif

Perencanaan pembangunan daerah

Wajib

Penetapan skala prioritas pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat

Sinkronisasi dokumen perencanaan RKP, RKPD Prov dan RKPD Kab/Kota belum optimal

Pengelolaan keuangan daerah

Wajib

Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan telah ditetapkan

SDM pengelola keuangan daerah belum memadai

Pengelolaan barang milik daerah

Wajib

Perda Pengelolaan Aset telah ditetapkan

Pendataan aset yang belum maksimal


II-127

No. (1)

Kriteria / Aspek (2)

III

(3)


Permasalahan

(4)

(5)

Wajib

Menyiapkan ruang publik untuk penyerapan aspirasi

Belum ada Perda partisipatif dan transparansi

Kesejahteraan masyarakat

Wajib

Meningkatkan akses ekonomi masyarakat

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, Program dan kegiatan belum fokus pada kesejahteraan Masyarakat

Pelayanan umum

Wajib

Kemudahan akses layanan umum

Fasilitas pendukung belum memadai

Daya saing daerah

Wajib

Adanya komoditi unggulan

Pengelolaan Potensi daerah belum maksimal

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat II

Urusan

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Daerah Otonomi Baru Perkembangan penyusunan perangkat daerah Pengisian personil Pengisian keanggotaan DPRD Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan Pembiayaan Pengalihan aset dan dokumen

TIDAK TERSEDIA/SESUAI

Pelaksanaan penetapan batas wilayah Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2016, maka dilakukan juga identifikasi terhadap isu-isu strategis regional, nasional dan internasional yang dianggap bisa mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Jeneponto, isu-isu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

II-128

strategis eksternal ini bisa dijadikan acuan akan potensi dan ancaman yang dihadapi Jeneponto pada tahun 2016. Tabel 2.88 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal lainnya No 1

Lingkungan International Kelompok isu ekonomi: Globalisasi perdagangan dan jasa Perdagangan bebas memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran.

Lingkungan Nasional Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang berpenghasilan kurang dari US$ 1 lebih kurang sebanyak 16,5 juta jiwa atau 7,5%.

Lingkungan Regional Tingginya jumlah penduduk miskin Upaya pengurangan kemiskinan sangat tidak mudah, terlihat bahwa selama lima tahun (2008-2012) jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan hanya berkurang 3,52%.

Hambatan perdagangan antar daerah Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor. Daya saing teknologi dan industri Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan iptek dalam mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah

Masih tingginya jumlah penganggur Jumlah penganggur Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 236,926 orang yang disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja.

Rendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan dan pasar ekspor UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Sulawesi Selatan, namun beberapa diantaranya mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dan kesulitan menembus pasar ekspor yang disebabkan kualitas produk kalah bersaing dan keterbatasan transportasi/distribusi.


II-129

No

2

Lingkungan International

Kelompok isu ekonomi: Fluktuasi harga dan kurs mata uang Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya).

Lingkungan Nasional bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan, khususnya di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri. Kemampuan keuangan negara Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Dalam RPJM 2010-2011 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

Lingkungan Regional

Rendahnya realisasi penanaman modal Jumlah persetujuan nilai investasi pada tahun 2012 adalah 21.604 trilyun sementara realisasi PMDN/PMA hanya sebesar 8.144 trilyun. Namun dari segi nominal, terjadi peningkatan nilai realisasi investasi dari tahun 2008 sebesar 1.382 trilyun menjadi 8.144 trilyun pada tahun 2012.


II-130

No


Lingkungan Nasional

Lingkungan Regional

3

Kelompok isu lingkungan: Degradasi lingkungan Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

Bencana alam Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai negara yang cukup kaya akan hutan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasirekonstruksi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat. Krisis energi Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Bencana alam Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana diharapkan resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi bencana).


II-131

No


Lingkungan Nasional

Lingkungan Regional

4

Kelompok isu sosialbudaya, pemerintahan dan pertahanankeamanan: Komitmen Internasional Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya.

Tuntutan pemerintahan yang bersih dan profesional Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. Kesetaraan Gender Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki adanya peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang amanah (Good Governance) Reformasi tata kepemerintahan tidak hanya perlu dilakukan oleh negara saja (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi juga dunia usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society) yang mampu mendukung terwujudnya Good Governance.

Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender Indeks pembangunan gender (IPG) dan Index pemberdayaan gender (IDG) Sulawesi Selatan masih dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2010, IPG Sulawesi Sealatan adalah 62,46 sementara IPG nasional adalah 68,15.


II-132

No


Lingkungan Nasional Perlindungan dan kesejahteraan anak Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, anak jalanan dan lain-lain adalah fakta yang menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak. Stabilitas keamanan dan ketertiban Salah satu dampak buruk kemajuan iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya keinginan dan ketidakpuasan, persaingan dan kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan.

Lingkungan Regional Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar Keterbatasan anggaran daerah belum mampu menjangkau seluruh keluarga miskin akan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Masalah penegakan hukum Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Kasuskasus hukum yang selama ini mengendap harus segera diselesaikan, termasuk kasus-kasus korupsi.


II-133

II Permasalahan Pembangunan Daerah

Recommend Documents