RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat inidengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Dalam melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menghadapi kendala pembangunan daerah. Secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 masih meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan pembangunan
manusia
yang
didukung
melalui
penyediaan
infrastruktur,
pembangunan moda transportasi, penyeimbangan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, peningkatan ketahanan sosial dan budaya, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan dan pengembangan kerjasama regional.
Pembangunan Pendidikan Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antar pelajar. Selain itu pada urusan pendidikan diperlukan beberapa kegiatan yaitu penyediaan data terkini peta kondisi gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi/perawatan, rehab total jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Kesehatan Masyarakat Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga
365
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan merupakan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat
Kemiskinan Perkotaan Secara umum, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di DKI Jakarta merupakan kategori hardcore poverty, yang membutuhkan penanganan khusus. Penduduk miskin kota yang masuk kategori tersebut sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah. Disamping hal tersebut, potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena guncangan perubahan seperti kenaikan harga, inflasi dsb. Beberapa program yang masih relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan ini antara lain dengan pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin kota tesebut.
Transportasi Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain terbatasnya ketersediaan dan jejaring pelayanan angkutan umum yang nyaman, belum terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandar udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum yang nyaman menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
Banjir Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat
366
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman, ii) banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah, iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan akan mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga kota. Selain
hal
tersebut,
faktor
manusia
turut
memberikan
andil
dalam
menyebabkan banjir yang masih relevan dengan tantangan DKI Jakarta tahun 2018, antara lain: pendangkalan ruang terbuka biru (RTB) yang ada, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran/sungai, kecenderungan masyarakat untuk memperkecil saluran/sungai, dan sebagainya.
Perumahan dan Permukiman Pemenuhan kebutuhan rumah di Jakarta masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan kebutuhan rumah (backlog) setiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa tinggal di hunian vertikal. Disisi lainnya masih banyak lingkungan permukiman horizontal memiliki kondisi dan kualitas yang kurang sehat dan tertata. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.
367
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Ruang Terbuka Hijau Ketersediaan RTH di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di DKI Jakarta meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik mereka.
Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi di Provinsi DKI Jakarta berjalan secara progresif, yang dampaknya langsung dinikmati oleh warga Jakarta. Penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system" merupakan langkah yang telah, sedang dan akan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang dihadapi adalah pembenahan birokrasi yang menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan, penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.
Penataan Ruang Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara
368
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten menjadi kendala utama dalam hal penataan ruang.
Pencemaran Lingkungan Permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta meliputi persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara. Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat menjadi kendala dalam pengelolaan air limbah. Sedangkan tingginya emisi kendaraan bermotor menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta
Air Bersih Cakupan air bersih masih menjadi kendala utama, terutama bagi warga di Jakarta Utara. Disisi lain, ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga yang bergantung pada sumber air yang berasal dari tanah.
Ketahanan Pangan Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.
Ketahanan Energi Listrik dan Gas
369
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Permasalahan ketahanan energi listrik dan gas yang perlu mendapat perhatian antara lain: pemenuhan kebutuhan energi listrik di wilayah Kepulauan Seribu dan pemenuhan kebutuhan listrik untuk moda transportasi massal, yang saat ini sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dalam konteks sumber energi yang berasal dari gas, perlunya dijaga kontinuitas pasokan gas bagi moda transportasi yang ramah lingkungan yang telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, perluasan cakupan gas kota dengan pelayanan hingga ke hunian juga sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta.
Kerjasama Antar Daerah Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-TangerangBekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.
2.4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan RPJMN
Tahun 2015-2019 Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lebih lanjut, tiga masalah pokok bangsa tersebut pada RPJMN tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam bentuk masing – masing kelompok tantangan utama pembangunan. Pengelompokan tantangan sebagaimana dimaksud meliputi (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan
370
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.
371
