NASIONAL, PEMBANGUNAN SINKRONISASI SERTA DAERAH, REGIONAL, PEMBANGUNAN PROGRAM-PROGRAM KHUSUS
Oleh:
Dr.DiunaediHadisumarto Nasional Pembangunan KepalaBadanPerencanaan ArahandlsampaikanpadaRapatKerjaGubernurse.lndonesia Jakarta,l4 -15 Februari2000
BapakMenteri Yangterhormat Propinsi KepalaDaerah Gubernur Saudara Yangterhormat Indonesia Seluruh RapatKerjaGubernur ParaPeserta Yangterhormat
Kitamenyadaribahwadinamikasosialpolitikyangterjadidewasaini telah nasionalyang tengah membawapengaruhyang signifikanbagi pembangunan berjalan.Pembangunanyang terpusatdan tidak meratayang dilaksanakan pertumbuhan ekonomiserta tidak selama ini ternyatalebih mengutamakan dan berkeadilan. diimbangikehidupansosial,politik,ekonomiyang demokratis reformasidi bidang sosial politik dan Karena itu, dengan berlangsungnya ekonomi telah memunculkanberbagaiaspirasidan tuntutanmasyarakatdi pembangunan, dalamhal khususnya berbagaidaerahterhadapketidakpuasan hubunganpusat- daerahyangtidakseimbangdan adil.Kondisiini semakin parah mengingatlatar belakangsosialbangr;ayangmajemuk,otonomidaerah yang dapat yang belum tenruujud,maupun tantanganpolitik internasional bangsa. mendorongterjadinya disintegrasi
bahwaotonomidaerah GBHNlggg secarakhusustelahmengamanatkan dilaksanakansecara luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam rangka antarapusatdan keuangan Selainitu,perimbangan masyarakat. pemberdayaan daerahyanglebihluas kepentingan daerahsecaraadil denganmengutamakan sumberdaya perijinandan investasiserta pengelolaan melaluidesentralisasi Halini semakinpenting untukdiwujudkan. secarakonsistenterusdiperjuangkan di beberapadaerah dan mendesakmengingataspirasisebagianmasyarakat bahkandiusulkanpula format menuntutotonomidaerahyang seluasJuasnya, hubungan negara federasisebagaisolusi alternatifdari ketidakseimbangan antarapusatdan daerah. yang munculseiringdengan Karena itu, tantangandan permasalahan pusatdan peranpemerintah perwujudanotonomidaerahadalahperimbangan Daerah pemerintahdaerah dalam menjalankantugas pokok pemerintahan' alokasidana pembangunan, akan semakinbesarmemperoleh kabupaten/kota di sehinggatuntutan penguatan kapasitasseluruhaparaturpemerintahan semakinpenting.Pemberian dan penyiap"nmasyarakat daerahkabupaten/kota perlu memperhatikan wewenang kepada pemerintahdaerah kabupaten/kota (2) ketersediaan kelembagaan, unsur-unsurpentingseperti; (1) kemantapan daerah sumberdaya manusiayang memadai,khususnyaaparaturpemerintah dan masyarakat,(3) potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber daerahyang keuangan pengelolaan sendiri,dan (4) kemampuan pendapatannya daerahsecara investasidan pembangunan dipadukandengankebijaksanaan keseluruhan. Koordinasidan Keterpaduan: suatu AgendaPembangunan Hadirinyangterhormat, Persoalanlain yang mendapatsoroton publik dalam pembangunan nasional kita adalah tidak serasinyaantara pembangunansektoral dan
I
I
I l
menjadiisu sentraldalampelaksanaan regional.lsu sinkronisasi pembangunan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan maupun selamaini adalah yangtelahdikembangkan Upayasinkronisasi pengendalian. antara menggunakan mekanisme perencanaanyang mengkombinasikan denganpendekatanbottomup n top down sektoraldepartemental pendekata ini yangkitakenaldalamsuatuPedoman Mekanisme daerahdan kewilayahan. Daerah(PsD). Pembangunan penyusunanPerencanaan dan Pengendalian yang cukup kontribusi pada umumnyamekanismeini telahmemberikan yangtelahkitacapaiselamaini. pembangunan signifikanterhadapkeberhasilan Namundi sisi lain,disadaripulabahwapadabeberapaaspekterkesanmasih yang mewarnaipelaksanaan dominannyapendekatansektoraldepartemental, pembangunanselama ini. Masyarakatumum menilai ego-sektoralsangat daerah' mengedepandalam perencanaandan pelaksanaanpembangunan sehingga seringkali tidak memperhatikankondisi obyektif daerah dan karakteristiklokal.. Akibat adanya. keseragamanstrategi dan kebijakan dari rancangbangun tengeser membuataspirasilokalseringkali pembangunan daerah.Melihatkondisisepertiitu, makadalamera pembangunan pelaksanaan reformasiini semakinpentingperandaerahpropinsimaupunkabupaten/kota nasional. dalampembangunan adalah dan reevaluasi Untukitu, langkahutamayang perludireorientasi mulaidari : Pertama, pembangunan, menyangkutkoordinasidan keterpaduan programpembangunan' perencanaan perumusanstrategidan kebijaksanaan, yangserasiantarasektoraldan regional. pembangunan dan evaluasihasil-hasil yang formatdan mekanisme ini dibutuhkan Kedua,untukmencapaikeserasian DaerahPropinsi, Pusat,Pemerintah disepakatioleh semuapihak(Pemerintah Mekanismeperencanaanpembangunan dan pemerintahKabupaten/Kota). daerah mulai dari Musbangdes,UDKP, RakorbangTingkat ll, Rakorbang Tingkat l, hinggaKonasbangsudahsaatnyaditinjaukembalibaik dalam hal Ketiga,dibutuhkan substansiprogramdan mekanismepenyelenggaraannya.
indikatoruntuk kebutuhan pengukuran hasil,evaluasidan pelaporan yang berguna bagipengendalian program pembangunan sektoral danregional. Dengan semakin besarnya kewenanganpemerintahdaerah dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan
pengendalian progfam dan
proyek
pembangunan, makakoordinasi yangkukuhakanmendorong dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota secara serasi, terpadu dan serentak sesuai dengan permasalahanutamayang dihadapioleh masyarakatsetempat.Keserasian berarti bahwa pelaksanaan pembangunanharus meningkatkantaraf kesejahteraan masyarakat daerahdan wilayahyang lebih luas. Keterpaduan berarti adanya pertalianerat antar dinas-dinaspemerintahdaerahdengan Kantor-Kantor Wilayah(Kanwil)dan keterkaitan antararencanapembangunan wilayahdesa,kecamatan, propinsidannasional. kabupaten, UpayaMenujuKeterpaduanPembangunan Hadirinyangterhormat, Untukkedepan,upayaketerpaduan perluditempuhpadahal-halsebagai berikut: 1.
Keterpaduanstrategi,kebijaksanaan,dan program pembangunan.Hal ini berartikita perluuntukmenjadikan GBHN1999sebagaiacuandasar perencanaanpembangunannasional dan daerah. GBHN mengamanatkan agar dirumuskanProgram PembangunanNasional
dari
(PROPENAS) limatahunyang memuaturaiankebijakansecararincidan terukuryang ditetapkanoleh PresidenbersamaDPR.KemudianProgram Pembangunan'Nasionat (PROPENAS) harusdirincilagike dalamRencana Pembangunan Tahunan(REPETA)yang memuatAnggaranpendapatan dan BelanjaNegara(APBN),yangjuga ditetapkan oleh Presidenbersama DPR. Saat ini PROPENAStersebutbelum tersusunsecara defenitif,
BAPPENAS sedangmempersiapkan secaraintensif. Sebagai langkah lebih lanjut, Daerahperlu menyusunjuga Programpembangunan Daerah (PROPEDA) beserta Rencana PembangunanTahunan Daerah (REPETADA). Dalampenyusunannya, PROPENAS merupakan acuanbagi perumusan visi, misi, strategi, dan program pembangunandaerah. TentunyaUU No.22Tahun1999tentangPemerintahan Daerah,UU No.25 tahun 1999tentangPerimbangan KeuanganPusat-Daerah, sertaUU No. 24Tahun 1992tentangPenataanRuangperludijadikanacuanbagiformat perencanaan pengembangan daerahdan masyarakat. Dalam penyusunannya, PROPENASmerupakan acuanbagi perumusan visi,misi,kebijakan dan programpembangunan, dalambidang-bidang : (i) Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kehidupan demokrasi : aspekPolitikdan Hankam (ii) Mewujudkanpemerintahan yang baik (aspekHukumdan Aparatur Negara); (iii) MempercepatPemulihanEkonomi dan MemperkuatKetahanan Ekonomi(aspekEkonomidan sumberdayaAlam dan Lingkungan Hidup; (iv) Membangunkesejahteraan sosial dan ketahananbudaya (aspek Agama,SosialBudaya, danPendidikan); (v) Memberdayakanmasyarakatdan daerah (aspek pembangunan Daerah) Keterpaduan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Hal ini berarti bahwauntukmencapaiketerpaduan pembangunan diperlukan wadahatau forum koordinasiuntuk memaduserasikan perencanaanpembangunan yangtelahdisusunolehberbagai jenjangdan linipemerintahan, baikantar daerah,antarsektor,maupunkoordinasi antarsektordan daerah.Selama ini kita menyelenggarakan suatumekanismeperencanaan pembangunan daerahyangbersifathirarkis,yangdimulaidariMusyawarah pembangunan i
Desa (Musbangdes), Forumunit DiskusiKerjapembangunan (uDKp), pembangunan RapatKoordinasi Tingkatil (Rakorbang Tingkatil), Rapat pembangunan Koordinasi Tingkatr (Rakorbang Tingkatr), dan bermuara
padasuatuKonsurtasi pembangunan Nasionar (Konasbang).
Forum seperti ini terah kita laksanakansecara rutin setiap tahunnya. Namun demikian,nuansayang mewarnainya setaruberubah,mengikuti dinamika perkembangandan situasi yang ada. Nuansa yang akan mewarnaiForumKonsultasi Pembangunan dewasaini adalah reformasi di segalabidangyang menyangkutparadigmapembangunan yangakhirnya mengharuskankita untuk melakukanreorientasi proses perencanaannya pula. seluruh perubahantersebutakan kita arahkan menuju kaidah perencanaan pembangunan yang lebih demokratis, desentra/isfis, partisipatif,terbukadan bertanggunggugat (accountabte) daramsuasana kemitraandan konsultatif yangsetara,tidakhierarkistetapisinergiskarena salingmendukung. Wadahsinkronisasi perencanaan ini k1aakankenalkan dalamsuatuForumKonsurtasi perencanaan pembangunan (FKpp). 3.
Keterpaduan pelaksanaanpembangunan.penyusunan REpETAdan REPETADA perru dipadukandaram perencanaan,peraksanaan dan pengendalian serta evaluasi dengan berbagai program/proyek pembangunan baik yang diraksanakan oreh pemerintah pusat maupun daerah'Keterpaduan diarahkan agartercapaikeserasian, keselarasan dan keharmonisan baik dilihatdari segi wilayah,penggunaan waktumaupun pencapaiansasaran.Karenaitu,setiapprogram dan proyekperludisusun indikator kinerja yang dapat digunakan daram evaruasi dan pengendaliannya. penyempurnaanperlu dilakukandatam hal proses pengelolaan dana pembangunan muraidari tahap : (1) pengarokasikan danapembangunan harustepatsasaran,mengena padakelompok sasaran yang palingmemerlukan, (2) kelancaran dan kecepatan dalampenyaluran dana, sarana, dan prasaranasehingga dana pembangunandapat
dipergunakan sepenuhnya olehkelompok sasaran, (3)bagaimana kesiapan masyarakat dalammenerima dan mendayagunakan dana,sarana,dan prasarana'(4) bagaimana kapasitas aparaturpelaksana dan masyarakat dalam menciptakankeberlanjutanprogramsecara mandiri,(S) kelengkapan
pencatatansebagaidasar pengendalian dan penyusunandasar yang lengkap dan operasional sehingga berguna bagi evaluasi dan penyempurnaan programyangakandatang. Hadirin,ParaPesertaRapatKerjaGubernur, Khusus dalam Tahun Anggaran2000, kita telah berupaya untuk menguatkanperananpemerintahdaerahdalam perencanaan pembangunan nasional.Satuhal yangperludipertimbangkan bahwa; Pertama,TahunAnggaran2000 adalahmasatransisitahunfiskalyang hanyaberlangsung selamag bulan.Karenaitu,tahapan-tahapan perencanaan dan pengelolaandana pembangunanDlp, Dana propinsi, dan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota akandipercepat. Kedua,pengalokasikan danapembangunan daerahyangsemakinbesar ke daerah menandakan telah terjadinyadesentralisasi fiskal.DalamRApBN Tahun2000 porsialokasianggaranpembangunan yangdikeloladaerah akan meningkatdari 50,8 persen terhadaptotal pembiayaanrupiah pada TA 1999/2000menjadi64,8 persendari RApBN Tahun 2000 ( TA 1999/2000 (9 bulan)12,1triliunnaik15,1triliununtuk9 bulandalamTA 2000). Untukitu, PemerintahDaerah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan pembangunansehinggadanatersebutdapatdimanfaatkan secarabenardan tepatmengenakelompoksasarandan kebutuhanmasyarakat setempat.
Ketiga, secara bertahapsejakrA lggg/2000dana pembangunan Dlp dialihkanke dalam bantuanspesifik(spesificgrant),kemudiandari bantuan bersifatspesifikdialihkanke dalambantuanblok spesifik(spesrfrc blockgrant), dan pada dewasa ini dari bantuanbersifatblok spesifikke dalam blok (btock grant).Denganpengalihandana pembangunan ini, Pemerintah Daerahdapat mengalokasikan dana sesuaikebutuhanobyektifdaerahdan prioritasdaerah, tanpa dibatasi program-program pembangunan daerah yang dibiayaioleh instansisektoral.Sebagaimana TA yang berjalan,kegiatanpenyusunanDlp dilaksanakan di daeraholehBappedadan KanwilDitjenAnggaran, dan bahkan revisiDIP cukupdilakukansetempat. Keempat,dalamdua tahunterakhirini kitatelahmengupayakan Program JaringPengamanSosial(JPS)yangditujukanbagipenyelamatan merekayang terkenadampakkrisissosialekonomi.Untukmenjamin agarProgramJPS lebih mencapaisasarannyamaka diupayakanberbagaipenyempurnaan dari sisi penyelamatan program, yang meliputi antara lain : (i) peningkatan penyebarluasan informasi,(ii) penetapanmekanisme penanganan pengaduan masyarakat,(iii) sistem pelaporansecara reguleryang didasarkanpada pencapaiantargetkinerja,(iv) verifikasiindependen atas laporanpelaksanaan program,serta(v) peningkatan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Kelima, Dana AlokasiUmum(DAU)secarabertahapakan diperbesar porsi alokasi anggarannya.Sehingga diharapkandaerah dapat leluasa memanfaatkan dana tersebutbagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.Demikianpula, PusathanyamembuatPedomanUmumsebagai programpembangunan acuanpelaksanaan yangbersumber dariDanaAlokasi Khusus(DAK).PedomanUmumini bersifatfleksibel, sehingga kondisidaerah dan karakteristiklokal dapat diakomodasi pembangunan dalamperencanaan daerah.
Keenam, untuk mensinkronisasi proyek-proyek pembangunan sektoral dan daerah,maka pembahasan Daftarlsian Proyek(Dlp) telahdidaerahkan. Hal ini diharapkanagar sasaranprogramsektoralsesuaidengan rancang bangunperencanaan daerahdan kebutuhan masyarakat setempat. Hadirinyangterhormat,
.
Demikianbeberapapokok pikiranyang dapat saya sampaikan untuk forum ini' Mudahan-mudahan dapatdijadikanbahanpemikirandalamdiskusi berikutnya. Akhirkata,melaluiforumRapatKerjaGubernur ini kitadituntutuntuk mencurahkansegenapkemampuan,pengalaman, dan komitmenkita untuk merumuskan langkah-langkah antisipatifmenyongsongera desentralisasi denganprogrampembangunan yang reatistis, demokratis, adil, dan responsif terhadapkebutuhanmasyarakat, sertakonsisten denganamanatGBHN.
***
rl tl ii ll I
il I
