2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indicator kinerja RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 20142018 adalah sebagai berikut : 1. SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memperhatikan indicator RPJMD yang memerlukan upaya keras, dan belum mencapai target tahun 2014 dalam perencanaan program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2016. 2. APBD tahun 2016 perlu difokuskan kepada program/kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. 3. Untuk mendorong konsistensi antar dokumen rencana maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD secara periodik sesuai peraturan perundangan. 4. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SKPD, perlu dilakukan bimbingan teknis tentang evaluasi RKPD dan evaluasi RPJMD secara berkala dalam kaitannya dengan proses penyusunan Renstra SKPD & Renja SKPD, serta bimbingan teknis tentang tata cara evaluasi Renstra SKPD & evaluasi Renja SKPD. 5. Evaluasi terhadap hasil RKPD dan evaluasi terhadap hasil RPJMD, maupun evaluasi Renja SKPD dan evaluasi Renstra SKPD perlu dilakukan untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ada serta kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan. 6. Perlu disusun peraturan setingkat Peraturan Walikota yang mewajibkan setiap SKPD memberikan laporan hasil evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya, untuk melihat capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra dan Renja masing-masing SKPD. 2.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan dihadapi di tahun 2016 yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

78

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory adalah sebagai berikut: Tabel 2.28 Permasalahan Pembangunan Tahun 2016 terkait RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tujuan/Sasaran Pembangunan Permasalahan Pembangunan No. (RPJMD) Tahun 2016 1. Meningkatkan investasi swasta - Keterbatasan sarana dan serta peranan koperasi dan usaha prasarana serta promosi kecil menengah (UMKM). investasi; - Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM; - Belum adanya Pasar Induk; - Masih rendahnya daya saing tenaga kerja; - Belum optimalnya destinasi wisata. 2. Meningkatkan Produktivitas - Belum optimalnya akses petani Pertanian,Perkebunan, Peternakan, dan lembaga tani terhadap Kehutanan dan Perikanan sumberdaya produktif, akses permodalan dan infrastruktur. 3. Mengoptimalkan pendapatan - Belum optimalnya Perda-Perda daerah serta efisiensi pembiayaan produktif; - Investasi daerah yang minim. 4. Menciptakan iklim dan pelayanan - Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta sekolah masih belum merata; optimal untuk meningkatkan - Jumlah guru berkualifikasi prestasi dan kreatifitas serta masih minim; keterampilan masyarakat 5. Meningkatkan kualitas kehidupan - Menurunnya sikap/prilaku dan keluarga, berbangsa dan beragama budaya mapaluse masyarakat. 6. Meningkatkan derajat/kualitas - Cakupan layanan dan akses kesehatan masyarakat kesehatan yang belum merata; - Keterbatasan tenaga medis. 7. Meningkatkan kualitas - Masih tingginya angka kesejahteraan sosial masyarakat kemiskinan dan pengangguran. 8. Menciptakan pemerintahan yang - Recruitment, penempatan, baik dan bersih dalam melakukan promosi dan mutasi aparatur pelayanan publik belum sesuai dengan kualifikasi teknis atas hasil analisis jabatan. 9. Meningkatkan tatakelola - Meski terus ditingkatkan namun pemerintahan yang baik masih ada keterbatasan kapasitas dan kuantitas PNS.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

79

Tujuan/Sasaran Pembangunan Permasalahan Pembangunan (RPJMD) Tahun 2016 10. Percepatan pembangunan - Masih minimnya akses infrastruktur dasar perkotaan dan masyarakat terhadap sarana perdesaan serta meningkatkan dan prasarana dasar sarana dan prasarana pelayanan pemukiman (persampahan, air publik bersih, air limbah); - Fasilitas kantor SKPD yang belum memadai untuk menopang pelayanan public. 11. Meningkatkan ketersediaan enegi - Masih terdapat desa yang belum listrik terutama layanan listrik terjangkau listrik; perdesaan - Belum adanya sumber energy listrik mandiri. 12. Percepatan penataan/pengendalian - Belum adanya Perda tentang ruang dan kawasan cepat tumbuh RDTR khususnya wilayah serta pembangunan permukiman ibukota; berkualitas sehat dan layak huni. - Kurangnya sosialisasi ke masyarakat menyangkut penataan ruang. 13. Meningkatnya perencanaan - Masih terdapat pembangunan kawasan, pengelolaan dan yang cenderung mengabaikan pelestarian lingkungan hidup Amdal. 14. Meningkatkan kualitas kehidupan - Pendidikan agama untuk anakberagama, demokrasi, keamanan anak akan semakin diperlukan dan ketentraman, meningkatkan dan menjadi kebutuhan di kesadaran hukum masyarakat; - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam demokrasi politik. 15. Meningkatkan upaya pelestarian - Belum optimalnya kepedulian budaya local masyarakat terhadap seni dan budaya; - Kurangnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional.

No.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan perurusan dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Urusan Pendidikan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan; kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

80

2. Urusan Kesehatan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Derajat 3. kesehatan masyarakat; pelaksananan jaminan kesehatan; penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; 4. Urusan Pekerjaan Umum, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengelolaan sanitasi; Peningkatan kualitas jalan dan Pembangunan Kantor SKPD. 5. Urusan Perumahan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni. 6. Urusan Penataan Ruang, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Alih fungsi lahan; Pengendalian bangunan Liar; dan Ketidaksesuaian tata ruang. 7. Urusan Perencanaan Pembangunan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Ketimpangan pertumbuhan wilayah; Koordinasi lintas sektoral; dan keselarasan dokumen perencanaan. 8. Urusan Perhubungan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Sarana prasarana perhubungan darat (terminal); dan belum optimalnya pelabuhan laut. 9. Urusan Lingkungan Hidup, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pengelolaan pesisir; Perubahan iklim; Pencemaran dan kerusakan lingkungan; galian mineral non logam (galian C); dan Pengelolaan sampah. 10. Urusan Pertanahan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Konflik kepentingan pertanahan dan validitas data pertanahan yang belum baik. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Administrasi kependudukan, integritas data kependudukan. 12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengarusutamaan gender; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 13. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengendalian angka kelahiran (TFR); dan Kesehatan reproduksi. 14. Urusan Sosial, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Kemiskinan; PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); dan Mitigasi Bencana. 15. Urusan Tenaga Kerja, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengangguran; dan peningkatan kompetensi. 16. Urusan Koperasi dan UKM, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi dan UKM. 17. Urusan Penanaman Modal, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Daya Saing Daerah; Infrastruktur pendukung investasi; dan Insentif dan Disinsentif Investasi. 18. Urusan Budaya, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional di kalangan masyarakat; dan pelestarian cagar budaya dan bangunan bersejarah. 19. Urusan Pemuda dan Olah Raga, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Prestasi dan budaya olah raga; dan Potensi dan partisipasi pemuda.


81

20. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. 21. Urusan Pemerintahan Umum, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pelayanan publik; Optimalisasi PAD dan asset daerah; Rasio kemandirian daerah; dan pengelolaan anggaran; optimalisasi BUMD. 22. Urusan Kepegawaian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Profesionalisme Birokrasi; 23. Urusan Pemberdayaan Masyarakat, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan; dan Budaya gotong royong masyarakat. 24. Urusan Statistik, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Akurasi data base pembangunan; Unifikasi dan kodifikasi data; validitas dan ketersediaan data untuk perencanaan. 25. Urusan Kearsipan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Inventarisasi arsip. 26. Urusan Komunikasi dan Informatika, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Keterbukaan informasi publik; dan Perkembangan Teknologi Informatika serta pendayagunaan SDM Aparatur didalamnya. 27. Urusan Ketahanan Pangan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Ketersediaan bahan pangan; dan Keanekaragaman pangan. 28. Urusan Pertanian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Penyediaan bahan pangan pertanian; dan Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. 29. Urusan Perikanan dan Kelautan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Rendahnya pengelolaan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap. 30. Urusan Perdagangan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Sarana dan prasarana perdagangan (pasar induk) dan akses permodalan bagi UMKM; 31. Urusan Perindustrian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: ketersediaan bahan baku bagi IKM; dan kemitraan pemasaran yang minim. 32. Urusan Kehutanan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Konservasi lahan. 33. Urusan Pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengembangan destinasi pariwisata dan event kepariwisataan; Kuantitas kunjungan wisatawan; serta Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata. 34. Urusan Perpustakaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: belum optimalnya minat baca; dan belum optimalnya persebaran Rumah Pintar yang nyaman.


82

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pembangunan suatu kota akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di kota tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi kota dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Kondisi ekonomi di tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 dapat terlihat pada di bawah ini: Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2015 Tahun Indikator 2013 2014 2015* PDRB ADHB (juta) 1,078,115 1,231,589 1,369,157 PDRB ADHK (juta) 487,788 527,362 562,748 PDRB ADHB per kapita (Rp) 15,063,777 17,208,175 18,255.427 PDRB ADHK per kapita (Rp) 6,815,536 7,368,478 7,503.307 Pertumbuhan Ekonomi (%) 8.41 8.44 7.92 Tingkat Kemiskinan (%) 6,91 8,69 8.61 Tingkat Pengangguran (%) 6.22 5.52 4.88 IPM (poin) 73,80 73,94 73.94 Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tahun 2014 masih mencatat kenaikan, meskipun prosentase kenaikannya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015, kondisi PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperkirakan tidak akan lebih baik pertumbuhannya dibandingkan tahun 2014. Hal ini antara lain diakibatkan oleh akan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebagai imbas dari penurunan produksi akibat musim kemarau yang cukup panjang. Walaupun kebijakan anggaran pada APBN perubahan sedikit menambah alokasi anggaran sektor pertanian khususnya infrastruktur Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

83

namun kebijakan tersebut belum dapat secara simultan menaikkan produksi dalam jangka pendek. Oleh karena itu prediksi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2015 adalah Rp. 1.369.157.000,- dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah Rp. 562.748.000,-. Sedangkan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan diprediksi pada angka 6,71%. Dari sisi kontribusi sektor terhadap PDRB diperkirakan masih didominasi oleh sektor jasa dan sektor pertanian pada tahun 2015. Pertumbuhan sektor jasa jauh lebih dominan pada tiga tahun terakhir demikian juga kontribusinya terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang agak melambat seperti ini yidak hanya terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun juga terjadi secara nasional. Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah dari jumlah penduduk miskin. Jika berdasar indikator dan kriteria dari BPS, penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per September 2012 hanya sebesar 5,13%. Prosentase ini merupakan yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan jika berdasar kepada indikator dan kriteria dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, jumlah warga miskin di tahun 2014 mencapai 373.978 jiwa atau mencapai 21,49%. Prosentase warga miskin ini menurun dari pendataan warga miskin di tahun 2011 yang sebesar 26,44%, atau terdapat penurunan 4,95% dalam kurun waktu 2011 hingga 2014. DI tahun 2015, angka kemiskinan ditargetkan akan dapat terus diturunkan seiring dengan perbaikan kondisi makro perekonomian dan program-program dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Capaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus menunjukkan peningkatan nilai yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Di tahun 2014 nilai IPM sebesar 78,37. Perbaikan kondisi ekonomi dan programprogram dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terkait di tahun 2015 diharapkan akan ikut menopang kenaikan nilai IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke nilai 78,77. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja merupakan indikator sebagai acuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus menunjukkan penurunan. Jika nilai di tahun 2014 nilai TPT sebesar 5,40%, maka di tahun 2015 diperkirakan akan turun menjadi 4,97%. Perbaikan perekonomian di tahun 2015 diharapkan akan ikut membuka lapangan kerja baru. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga tahun 2014 serta perkiraan kondisi di tahun 2015, maka kondisi perekonomian di tahun 2016 akan menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, antara lain:


84

1. Belum adanya investasi besar yang masuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga perekonomian masih sangat bergantung kepada investasi pemerintah (government expenditure); 2. Fluktuasi harga minyak dunia dan kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah akan sangat beresiko pada perubahan kebijakan kenaikan harga dan pembatasan BBM non subsidi. Jika terjadi, maka akan menganggu distribusi barang dan jasa yang dapat berdampak pada harga barang dan jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Kondisi infrastruktur yang belum optimal khususnya pasar induk dan terminal yang berimplikasi terhadap dukungan perekonomian lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 4. Jumlah penduduk yang cenderung bertambah dengan komposisi usia produktif yang membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, bonus demografi berupa peningkatan usia harapan hidup menuntut penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas. 5. Walaupun tidak signifikan, namun potensi gangguan keamanan terkait dengan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara harus diwaspadai dan perlu ada peningkatan upaya untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap terjaga. Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tahun 2016 antara lain: 1. Tren kondisi perekonomian yang terus membaik diharapkan akan terus dapat dijaga pada tahun 2016, dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari pemerintah pusat terkait dengan harga dan ketersediaan bahan pokok utama. 2. Kondisi struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menunjukkan tren yang masih sehat dengan alokasi yang lebih banyak ke Belanja Langsung diharapkan akan ikut menopang kondisi perekonomian di tahun 2016. 3. Akan selesainya proyek strategis nasional, terutama yang terkait dengan infrastruktur perhubungan dan energy (listrik), diharapkan akan memberikan geliat pada perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018, sehingga semua target indikator kinerja yang ada diharapkan dapat dievaluasi capaiannya dan dilakukan diversifikasi. Proyeksi beberapa indikator makro ekonomi di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


85

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Capaian, Target dan Proyeksi Indikator Target 2015* 2016** RPJMD PDRB ADHB (juta) PDRB ADHK (juta) PDRB per kapita (Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%) 8.68 Tingkat Kemiskinan (%) 8.20 8.20 Tingkat Pengangguran (%) 5.68 IPM (poin) Sumber : *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara **) Data diolah/Angka prediksi

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2016 secara umum diarahkan untuk : 1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2016 yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif; 2. Kebijakan belanja pada APBD digunakan sepenuhnya untuk sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas terutama untuk pencapaian target RPJMD sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2016; 3. Kebijakan pembiayaan tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah masih bersumber pada dana perimbangan yang bersal dari Pemerintah Pusat. Untuk tahu 2016 pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diproyeksikan masih didominasi dari dana perimbangan, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Kondisi ii tentu harus disikapi dengan bijak serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.


86

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 2014-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Kondisi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2016 Realisasi, Target dan Proyeksi (Rp.) Uraian Realisasi 2014 Target 2015 Proyeksi 2016* 418,763,274,590 475,463,877,212 511,802,353,802 PENDAPATAN 10,303,880,083 10,122,000,000 10,122,000,000 Pendapatan Asli Daerah 2,901,431,841 3,090,000,000 3,281,094,000 - Pajak Daerah - Retribusi Daerah 2,121,262,362 832,000,000 3,076,446,000 - Lain PAD yang Sah 5,281,185,880 6,200,000,000 3,764,460,000 377,931,341,565 423,936,400,264 435,419,934,854 Dana Perimbangan 17,554,359,565 22,366,437,264 23,517,448,264 - DBH Pajak/Non-Pajak - Dana Alokasi Umum 326,625,009,000 344,417,453,000 354,749,976,590 - Dana Alokasi Khusus 33,751,973,000 57,152,510,000 57,152,510,000 30,528,052,942 41,405,476,948 66,260,418,948 Lain Pendapatam Sah 7,430,343,942 11,979,211,948 11,979,211,948 - DBH Prov/Pemda Lain - Dana Penyesuaian 22,557,709,000 24,589,661,000 25,604,161,000 - Pendapatan Lainnya 540,000,000 4,836,604,000 28,677,046,000 Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2015 *) Data diolah/Angka prediksi

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2015 Realisasi 2014 Realisasi 2015* Uraian (Rp) (%) (Rp) (%) 418,763,274,590 96.8 106,305,399,122 22.4 PENDAPATAN 10,303,880,083 108.6 1,516,907,805 15.0 Pendapatan Asli Daerah 2,901,431,841 91.6 195,582,653 6.3 - Pajak Daerah - Retribusi Daerah 2,121,262,362 81.0 218,965,450 26.3 - Lain PAD yang Sah 5,281,185,880 142.9 1,102,359,702 17.8 377,931,341,565 98.2 103,250,112,000 24.4 Dana Perimbangan 17,554,359,565 131.2 0 0.0 - DBH Pajak/Non-Pajak - Dana Alokasi Umum 326,625,009,000 100.0 86,104,359,000 25.0 - Dana Alokasi Khusus 33,751,973,000 75.0 17,145,753,000 30.0 30,528,052,942 80.1 1,538,379,317 3.7 Lain Pendapatam Sah 7,430,343,942 62.0 1,502,595,249 12.5 - DBH Provinsi/Pemda Lain - Dana Penyesuaian 22,557,709,000 92.8 0 0.0 - Pendapatan Lainnya 540,000,000 30.0 35,784,068 0.7 Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara (Maret 2015) *) Data belum rilis/Angka sangat sementara

Pendapatan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian besar bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Selanjutnya kontribusi dari pos lainnya menempati urutan kedua dalam struktur pendapatan daerah. Dari pos pendapatan asli daerah (PAD) berada pada urutan terakhir. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

87

Upaya dan strategi yang terus akan dilakukan untuk optimalisasi pendapatan yaitu : 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan pengembangan layanan “jemput bola”; 2. Pengembangan sumber daya aparatur pengelola PAD yang berkualitas, professional dan peningkatan kinerja SKPD; 3. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pos-pos produktif PAD; 4. Perencanaan target pendapatan PAD secara rasional. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 2014-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Kondisi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2016 Realisasi, Target dan Proyeksi (Rp.) Uraian Realisasi 2014 Target 2015 Proyeksi 2016* 392,391,547,018 518,563,461,564 526,802,353,802 BELANJA Belanja Tidak Langsung 176,196,360,204 248,072,727,987 278,253,414,458 150,621,314,811 212,047,439,858 217,748,384,329 - Belanja Pegawai - Belanja Hibah 2,363,030,000 2,401,500,000 2,401,500,000 - Belanja Bansos 1,212,450,000 329,000,000 1,000,000,000 - Belanja Bantuan Keu. 21,942,484,393 32,004,788,129 55,813,530,129 - Belanja Tidak Terduga 57,081,000 1,290,000,000 1,290,000,000 216,195,186,814 270,490,733,577 13,716,900,761 2,575,275,000 103,955,247,506 126,468,382,905 98,523,038,547 141,447,075,672 Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2015 *) Data diolah/Angka prediksi

Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Modal

248,548,939,343 2,618,475,000 154,051,148,791 91,879,315,552

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2015 Realisasi 2014 Realisasi 2015* Uraian (Rp) (%) (Rp) (%) 20,124,812,125

3.9

176,196,360,204 85.7 19,753,616,748 150,621,314,811 84.7 19,753,616,748 2,363,030,000 73.5 0 1,212,450,000 81.7 0 21,942,484,393 96.5 0 57,081,000 11.4 0 216,195,186,814 80.8 371,195,377 Belanja Langsung 13,716,900,761 87.7 0 - Belanja Pegawai - Belanja Barang/Jasa 103,955,247,506 80.9 371,195,377 - Belanja Modal 98,523,038,547 79.7 0 Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara (Maret 2015) *) Data belum rilis/Angka sangat sementara

8.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0

BELANJA Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Hibah - Belanja Bansos - Belanja Bantuan Keu. - Belanja Tidak Terduga

392,391,547,018

82.9


88

Berdasarkan table tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan baik realisasinya maupun proyeksinya. Dari sisi belanja, APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergolong sehat dimana proporsi belanja public berkisar pada angka ±60% dari APBD bila dibandingkan pos belanja tidak langsung (gaji pegawai) sebesar ±40% ditambah kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium PNS membuat posisi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan memberi tren positif. Kebijakan bidang DAK tahun 2016 ditentukan berdasarkan kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional (Tiga dimensi pembangunan dan sembilan agenda prioritas (nawacita) sesuai RPJMN 2015-2019), difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM). Menu (ruang lingkup) DAK didasarkan pada sasaran prioritas dari setiap bidang dan sesuai pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerahdaerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, kepulauan, dan pasca bencana. DAK juga diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Kegiatan non fisik yang dimaksud adalah kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di daerah. A. Bidang Infrastruktur Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk : - Meningkatkan kesadaran Pemda terhadap pentingnya upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai bagian dari tugas pelayanan masyarakat di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005. Dalam hal ini, Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar sehingga penyelenggaraannya harus mengacu pada target capaian SPM. - Mengintensifkan upaya penyusunan NSPK, pembinaan teknis, dan pengawasan/monev dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah. - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan DAK untuk membantu pendanaan upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Meningkatkan integrasi sistem penyelenggaraan DAK dengan upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di segala aspek: perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran hasil/dampak. - Membentuk Tim Koordinasi DAK-SPM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagai simpul koordinasi di daerah. Ruang lingkup setiap sub, bidang DAK infrastruktur ditetapkan sebagai berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

89

1. Sub. Bidang Irigasi : - Rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa dalam kondisi rusak. - Untuk kegiatan non fisik lainnya yang terkait langsung dengan prioritas kedaulatan pangan. - Kegiatan pembangunan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan existing yang dalam kondisi rusak. - Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2016. 2. Sub. Bidang Jalan : - Jalan/Jembatan Provinsi yang merupakan akses penghubung ke jalan nasional atau strategis nasional. - Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota yang merupakan akses penghubung ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional. - Jalan Strategis Daerah :  Jalan lokal primer dalam proses pembangunan, yang menghubungkan kawasan strategis: pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah (KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN) serta untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar, dan lokasi prioritas perbatasan.  Harus memiliki SK Kepala Daerah yang menetapkan menjadi jalan Kabupaten/Kota dan terkoneksi dengan jaringan jalan Kabupaten/Kota dan/atau jalan provinsi. 3. Sub. Bidang Air Minum : - Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan  Mendukung DDUB (lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN) yaitu pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier. Penambahan sambungan rumah (SR) dapat dilakukan khusus untuk MBR.  Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin (MBR), kumuh perkotaan, di kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR - Peningkatan kapasitas sistem terpasang: Untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR; - Pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai unit pelayanan (SR). 4. Sub. Bidang Sanitasi : - Peningkatan akses terhadap sistem pengolahan air limbah terpusat melalui Sambungan Rumah/SR untukkabupaten/kota yang sudah


90

mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat (skala komunal,kawasan dan/atau kota). - Peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa peningkatan kualitas septic tank individu untukkabupaten/kota yang sedang atau sudah mempunyai sistem penyedotan lumpur tinja terjadwaldan mempunyai IPLT. - Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dilakukan pemicuan dalam skema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 5. Sub. Bidang Perumahan : Peningkatan kualitas rumah swadaya (tidak layak huni) bagi MBR di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang meliputi pada komponen: (1) Atap, (2) Lantai, dan (3) Dinding. B. Bidang Kedaulatan Pangan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sub. bidang pertanian Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian melalui refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 yang mencakup : 1. Terbangunnya infrastruktur dasar pertanian berupa balai-balai perbenihan, proteksi dan perbibitan serta sumber-sumber air mendukung tanaman pangan dan hortikultura; 2. Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai simpul koordinasi penyuluhan dilapangan; 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan C. Bidang Transportasi Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi Tahun Anggaran 2016 yakni : - Diarahkan untuk membantu daerah dalam mendukung Agenda Nawacita ke-3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan), Agenda ke-5 (Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia) dan Agenda ke-6 (Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional) khususnya sub agenda membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional dengan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi. - Mendukung pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas perekonomian (dari Sentra Produksi ke Outlet Pemasaran, dari dan ke Pusat Energi/Listrik, Simpul-simpul Kemaritiman, dan ke Pusat Pariwisata dan Industri) dan mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

91

terluar dan perbatasan (Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional. - Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2016) serta meningkatkan pelayanan angkutan umum perkotaan. - Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana transportasi air untuk mendukung perwujudan tol laut. Ruang lingkup Dana Akolasi Khusus (DAK) bidang transportasi mencakup : 1. Sub Bidang Keselamatan Transportasi : Ruang lingkup kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi meliputi: pengadaan rambu lalu lintas jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, APILL, paku jalan dan cermin tikungan, alat pengujian kendaraan bermotor; Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Implementasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan media sosialisasi keselamatan transportasi darat. 2. Sub Bidang Transportasi Perkotaan : Ruang lingkup kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan meliputi penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (Halte, papan Informasi Trayek, Rambu Tambahan). 3. Sub Bidang Transportasi Perdesaan : Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sub. bidang transportasi pedesaan Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi wilayah di pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti di KSCT, KAPET, KSPN, dan KPI; serta membuka keterisolasian daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan sasaran : - Memperlancar mata rantai perdagangan, terutama distribusi produksi hulu-hilir - Meningkatkan daya tarik investasi lokal & asing - Mendorong masuknya inovasi, mobilitas, dan akses modal & sumber daya Adapun prioritas lokasi adalah : - Wilayah yg memiliki nilai strategis & diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan di KSCT, KAPET, KSPN & KPI yg meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri & perdagangan. - Wilayah sebagai Penghubung Antar Kawasan Strategis di daerah (Kab/Kota) dengan kondisi fiskal relatif rendah termasuk wilayah Tertinggal, Pesisir, Perbatasan & pulau-pulau terpencil. D. Bidang Pendidikan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

92

-

Pembangungan Unit Sekolah Baru (USB) ; Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) ; Pembangunan Satuan Pendidikan Satu Atap ; Pembangunan Laboratorium ; Pembangunan Perpustakaan ; Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Belajar ; Pelestarian cagar budaya ; Pengadaan sarana/prasarana kesenian.

E. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 1. Sub Bidang Kesehatan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub. Bidang Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional) untuk meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan dengan ruang lingkup : - Pelayanan Kesehatan Dasar :  Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas;  Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas;  Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans. - Pelayanan Kesehatan Rujukan :  Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensive;  Peningkatan tempat tidur kelas III Rumah Sakit ;  Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah Rumah Sakit ;  Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral Rumah Sakit/IPAL Rumah Sakit/Pengolahan Limbah Padat Rumah Sakit. - Pelayanan Kefarmasian :  Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk puskesmas;  Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF). 2. Sub Bidang Keluarga Berencana Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub. Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk : - Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional; - Meningkatkan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB serta pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

93

- Meningkatkan sarana dan prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan sarana KIE dan konseling remaja untuk mendukung program Generasi Berencana; - Meningkatan sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; - Pemenuhan pelayanan terpadu konseling keluarga serta pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana F. Bidang Prasarana Pemerintahan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Prasarana Pemerintahan diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah; dengan memprioritaskan daerah otonom baru (DOB), non-DOB, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum ada dan layak atau memadai. Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan publik di daerah dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah daerah dengan prioritas pada : (1) Penyempurnaan dan Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, (2) Mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) Meningkatkan kualitas pelayanan public. Pelaksanaan DAK Sub Bidang Satpol PP dan Sub Bidang Pemadam Kebakaran, difokuskan pada Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakarannya dikategorikan belum layak dan belum memadai. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan DAK bidang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran diutamakan bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan Sasaran Jangka menengah 5 (lima) Tahunan Pelaksanaan DAK Sub Bidang Satpol PP dan Sub Bidang Pemadam Kebakaran adalah meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, penyelenggaraan SPM, pencapaian sasaran nasional, serta untuk menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. 1. Ruang lingkup kegiatan sub. Bidang Satpol PP : - Pembangunan Gedung Kantor Satpol-PP (Kantor dan Pos Pantau di RT/RW); - Pengadaan Kendaraan Satpol PP (Kendaraan Pengendali Massa); - Kendaraan Patroli Satpol PP dan Linmas (Kendaraan Angkut Patroli); - Pengadaan Peralatan Satpol PP dan Linmas 2. Ruang lingkup Sub. Bidang Perlindungan Masyarakat Dalam Pemadaman Kebakaran - Pembangunan Gedung Kantor Pemadam Kebakaran  Kantor Pemadam Kebakaran ; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

94

 Gudang dan Garasi Kendaraan ;  Pos Wilayah Manajemen Kebakaran. - Pengadaan Kendaraan  Kendaraan Pemadam Kebakaran ;  Kendaraan Support Pemadam Kebakaran. - Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran  Alat Proteksi Petugas Pemadam Kebakaran ;  Alat Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kebakaran. G. Sarana dan Prasarana Perdagangan Dan Industri 1. Sub Bidang Sarana Perdagangan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sub. Bidang sarana perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan yang mendukung pengembangan sistem logistik nasional dan upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang terbatas sarana perdagangannya, daerah tertinggal, dan perbatasan yakni : - Meningkatkan kuantitas dan kualitas pasar rakyat dan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) guna meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat diwilayah Indonesia, - Meningkatkan kapasitas ruang simpan gudang SRG dan sarana perlengkapannya, untuk mendukung peningkatan penggunaan SRG sebagai sarana alternatif penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah, menjaga kestabilan harga bahan pokok, serta menciptakan sumber alternatif pembiayaan melalui mekanisme tunda jual, - Menyediakan sarana dan prasarana metrologi legal guna mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP terutama yang digunakan dalam transaksi perdagangan, BDKT, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP. 2. Sub. Bidang Industri Kecil dan Menengah Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sub. Bidang industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) yang berada di dalam Sentra dengan sasaran menciptakan sentra IKM baru Meningkatkan kemampuan sentra IKM yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut : - Untuk pembangunan sentra IKM  Terdapat IKM sejenis yang tersebar dan tidak tertata dengan baik sehingga sulit dikembangkan untuk meningkatkan daya saingnya.  Produk IKM tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari : potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.


95

 Ada kesediaan dari IKM tersebut untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru minimal 20 IKM yang dilengkapi dengan data nama dan kapasitas produksi masing – masing IKM. (daftar disiapkan)  Kesiapan Pemda untuk menyediakan lahan sesuai dengan RTRW minimal 3.000 m2 yang mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), serta membuat perencanaan induk (master plan), perencanaan teknis (DED) dan AMDAL.  Kesiapan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris. - Kriteria revitalisasi sentra IKM  Terdapat Sentra IKM yang masih membutuhkan perbaikan/penambahan fasilitas untuk meningkatkan daya saing produknya.  Produk IKM tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari : potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.  IKM yang berada dalam sentra IKM tersebut minimal berjumlah 10 IKM yang dilengkapi dengan data nama dan kapasitas produksi masing – masing IKM. (daftar disiapkan)  Luas sebaran IKM pada Sentra IKM tersebut berada maksimal 10 km2 dalam satu wilayah.  Terdapatnya kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris. H. Bidang Kelautan dan Perikanan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk : - Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ; - Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD Provinsi; - Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil; - Penyediaan Prasarana Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; - Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. I.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kebijakan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan untuk : 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup - Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah ; - Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian perubahan iklim, dan upaya perlindungan dan


96

pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan. - Sasaran :  Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair dan sampah yang masuk ke lingkungan  Terpulihkannya kondisi lingkungan dan ekosistem perairan (sungai dan danau)  Tersedianya data kualitas air dan udara yang series dan kontinyu 2. Sub Bidang Kehutanan - Mendorong terbentuk dan beroperasinya KPH, khususnya KPHP dan KPHL.; - Untuk kabupaten/kota yang tidak/belum memiliki KPH : rehabilitasi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dalam konteks pengembangan Hutan Rakyat (HR), TAHURA (Taman Hutan Raya), serta dalam rangka pengembangan Hutan Kota. - Sasaran :  Meningkatnya kualitas pengelolaan KPH (KPHP dan KPHL)  Meningkatnya daya dukung dan daya tampung DAS  Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui kegiatan kemitraan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya. Pembiayan daerah digunakan untuk menutup deficit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). Dalam hal ada kecenderungan terjadi deficit anggaran, harus diantisipasi kebujakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Berikut table realisasi dan proyeksi target pembiayaan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara : Tabel 3.6 Kondisi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2016 Realisasi, Target dan Proyeksi (Rp.) Uraian Realisasi 2014 Target 2015* Proyeksi 2016** PEMBIAYAAN DAERAH 41,046,514,449 43,099,584,352 15,000,000,000 Penerimaan Pembiayaan 41,046,514,449 43,099,584,352 20,000,000,000 - SiLPA Th. Sebelumnya 41,046,514,449 43,099,584,352 20,000,000,000 0 0 5,000,000,000 Pengeluaran Pembiayaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

97

Uraian - Penyertaan Modal

Realisasi, Target dan Proyeksi (Rp.) Realisasi 2014 Target 2015* Proyeksi 2016** 0 0 5,000,000,000

Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2015 *) Data belum rilis/asumsi Bappeda/Angka sangat sementara **) Data diolah/Angka prediksi

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2015 Realisasi 2014 Realisasi 2015* Uraian (Rp) (%) (Rp) (%) 67,324,956,473 100 PEMBIAYAAN DAERAH 41,046,514,449 100 67,324,956,473 100 Penerimaan Pembiayaan 41,046,514,449 100 100 67,324,956,473 100 - SiLPA Th. Sebelumnya 41,046,514,449 Sumber : DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Utara (Maret 2015) *) Data belum rilis/Angka sangat sementara

Berdasarkan table tersebut dapat dilihat masih terjadi deficit anggaran, karena masih adanya selisih lebih belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah sehingga diperlukan perhitungkan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaraan pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Adanya deficit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatan kapasitas keuangan daerah, agar mampu menutup deficit belanja daerah. Deficit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang besar bukan menjadi indicator positif namun justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program kegiatan yang kurang optimal. Adapun strategi pembiayaan daerah tahun 2016 yaitu : 1. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dan efisien; 2. Pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah dan penguatan kemampuan keuangan daerah.


98

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah ditetapkan, maka Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018 adalah “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya”. Terdapat 3 (Hal) kata kunci yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh komponen masyarakat Bolaang Mongondow Utara yaitu : (1) Masyarakat yang mandiri; (2) Masyarakat yang sejahtera; dan (3) Nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah. Penjelasan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut adalah sebagai berikut:  Mandiri, Menunjukan tekat dan keseriusan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan secara nyata swasembada pangan pokok serta menjadikan kabupaten bolmut unggul dalam keaneka ragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulur-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.  Sejahtera, Prinsip Pemanfaatan sumber daya dan seluruh potensi daerah yang dimiliki sepenuhnya ditujukan untuk memenuhi kemaslahatan dan kepentingan seluruh masyarakat. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat (pangan, sandan, papan, Kesehatan) dan merupakan refleksi pengurangan kemiskinan dengan prinsip–prinsip kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial  Berbudaya, Mewujudkan masyarakat modern yang berkepribadian dan mempunyai jati diri dengan mengedepankan nilai–nilai kearifan local yang dinamis, kreatif dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2018, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu sebagai berikut : 1. Mewujudkan pengembangan investasi swasta dan ekonomi kerakyatan yang handal berbasis potensi local (desa) serta kemandirian ekonomi daerah;


99

2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia melalui sistem layanan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat; 3. Mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan meningkatkan/ pembangunan sumber daya manusia aparatur serta penguasaan teknologi informasi; 4. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas; 5. Mewujudkan penataan ruang, fungsi kawasan dan sistem pengelolaan lingkungan permukiman yang berkualitas; 6. Meningkatkan harmonisasi kehidupan antara umat beragama dan kesadaran hukum, serta meningkatkan ketahanan budaya local. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018 Misi Tujuan Sasaran Mewujudkan Meningkatkan investasi - Meningkatnya laju investasi pengembangan swasta serta peranan swasta serta kewirausahaan investasi swasta koperasi dan usaha kecil - Meningkatnya peranan serta dan ekonomi menengah (UMKM). daya saing koperasi dan kecil kerakyatan yang dan menengah handal berbasis - Meningkatnya sarana potensi local prasarana perdagangan serta (desa) serta perekonomian masyarakat kemandirian - Menurunnya angka ekonomi daerah kemiskinan dan pengangguran serta masalah ketenagakerjaan - Meningkatnya potensi dan daya saing sektor industri - Berkembangnya destinasi pariwisata daerah - Terpenuhinya kebutuhan sarana produksi dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan - Meningkatnya nilai tambah Produktivitas Pertanian , pertanian, perkebunan, Perkebunan, Peternakan, perikanan dan kehutanan Kehutanan dan Perikanan Mengoptimalkan - Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) efisiensi pembiayaan dan yang berasal dari sumber lain Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

100

Misi Meningkatkan Sumberdaya Manusia melalui sistem layanan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat

Tujuan Menciptakan iklim dan pelayanan pendidikan yang memadai serta optimal untuk meningkatkan prestasi dan kreatifitas serta keterampilan masyarakat

Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama Meningkatkan derajat/kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan yang memadai bagi seluruh masyarakat - Meningkatnya kapasitas siswa dan Generasi muda berprestasi terutama bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, olahraga, seni dan budaya - Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga - Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas bagi seluruh masyarakat - Meningkatkan ketahanan pangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat - Meningkatnya kualitas pelayan publik yang efisien, efektif dan transparan

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Mewujudkan Menciptakan Pemerintahan pemerintahan yang baik Good dan bersih dalam Governance dan melakukan pelayanan meningkatkan publik SDM sumber Meningkatkan tatakelola - Meningkatnya kualitas daya manusia pemerintahan yang baik manajemen pemerintah aparatur serta penguasaan teknologi informasi Mewujudkan Percepatan pembangunan - Meningkatnya sistem jaringan pembangunan infrastruktur dasar transportasi laut dan darat sarana dan perkotaan dan perdesaan antar kota di perkotaan dan prasarana serta meningkatkan pedesaan perkotaan dan sarana dan prasarana - Terpenuhinya sarana dan pelayanan pelayanan publik prasarana Perkantoran, Jalan, publik yang jembatan dan irigasi, sistim memadai dan sanitasi, pengelolaan berkualitas persampahan serta fasilitas umum lainnya di perkotaan dan pedesaan - Bertambahnya area serta terpeliharanya ruang terbuka hijau


101

Misi

Tujuan Meningkatkan ketersediaan enegi listrik terutama listrik perdesaan, untuk meningkatkan kesra Mewujudkan Percepatan penataan/ penataan ruang, pengendalian ruang dan fungsi kawasan kawasan cepat tumbuh dan sistem serta pembangunan pengelolaan permukiman berkualitas lingkungan sehat dan layak huni. permukiman yang berkualitas

Meningkatnya perencanaan kawasan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatkan harmonisasi kehidupan antara umat beragama dan kesadaran hukum, serta meningkatkan ketahanan budaya local 4.2.

Sasaran - Terpenuhinya kebutuhan energy Listrik

- Terwujudnya regulasi penataan ruang, guna penataan kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal - Mengembangkan pembangunan Lingkungan Pemukiman sehat - Terbangunnya kawasan ekowisata, perkuburan, kawasan olahraga, kawasan perdagangan, kawasan industry, pertahanan dan keamanan, kawasan pelabuhan - Meningkatnya implementasi norma agama dan norma susila di semua lapisan masyarakat.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, demokrasi, keamanan dan ketentraman, meningkatkan kesadaran hukum Meningkatkan upaya - Terlindunginya situs-situs pelestarian budaya local sejarah, adat istiadat dan kebudaan daerah

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 merupakan rencana tahun ke-3 pelaksanaan RPMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. RKPD Tahun 2016 tersebut berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam menentukan prioritas pembangunan di Tahun 2016, uraian diawali dengan kondisi yang menguraikan isu strategis dan masalah serta tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan. Dari perkembangan keadaan tersebut, kemudian dirumuskan prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang harus diselesaikan pada Tahun 2015.


102

4.2.1. Isu Strategis dari Permasalahan Pembangunan tahun 2016 yang Dimunculkan Dari uraian deskripsi kondisi, potensi, permasalahan, dan prediksi pembangunan daerah diberbagai bidang pembangunan maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2016 yaitu : 1. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur dasar, dengan prioritas pada : a. Pembangunan kantor SKPD dan ruang public yang memadai; b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; c. Pembangunan dan peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang layak khususnya kawasan strategis; d. Pemeliharaan terhadap saluran primer dan sekunder yang rusak khususnya pada daerah irigasi; e. Pengembangan potensi maritime dan pesisir, khususnya peningkatan pelabuhan Boroko dan Pelabuhan Tuntung. 2. Antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana alam; 3. Peningkatan ketahanan pangan (beras dan daging sapi) dengan orientasi kepada : a. Peningkatan akses petani dan lembaga tani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan; b. Pengembangan potensi sector peternakan, khususnya ternak sapi; c. Diversifikasi tanaman pangan. 4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan memprioritaskan : a. Peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan pendidikan dasar/menengah dan kesehatan bagi warga miskin; b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah; c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). d. Peningkatan daya saing tenaga kerja local. 5. Mengembangkan potensi wisata dan pesisir, dengan prioritas pada : a. Pembangunan dan peningkatan akses menuju objek wisata; b. Optimalisasi destinasi wisata. 6. Meningkatkan iklim investasi dengan pendekatan ekonomi kreatif, dengan prioritas pada : a. Percepatan pembangunan dan pengoperasian Pasar Induk; b. Peningkatan sarana dan prasarana serta promosi investasi; c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan aparatur, dengan focus kepada : a. Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan; b. Peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga pengajar; c. Recruitment, penempatan, promosi dan mutasi aparatur didasarkan pada kualifikasi teknis atas hasil analisis jabatan.


103

Tabel 4.2 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMD 2014-2018 dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2016 Misi Pembangunan Dalam RPJMD

Prioritas Pembangunan Dalam RKPD

Mewujudkan pengembangan investasi swasta dan ekonomi kerakyatan yang handal berbasis potensi local (desa) serta kemandirian ekonomi daerah;

- Percepatan pembangunan dan pengoperasian Pasar Induk; - Peningkatan sarana dan prasarana serta promosi investasi; - Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM. - Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan; - Peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga pengajar; - Peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan pendidikan dasar/menengah dan kesehatan bagi warga miskin - Recruitment, penempatan, promosi dan mutasi aparatur didasarkan pada kualifikasi teknis atas hasil analisis jabatan.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui sistem layanan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat

Mewujudkan Pemerintahan Good Governance dan meningkatkan/ pembangunan sumber daya manusia aparatur serta penguasaan teknologi informasi; Mewujudkan pembangunan sarana - Pembangunan kantor SKPD dan dan prasarana perkotaan dan ruang public yang memadai; pelayanan publik yang memadai dan - Peningkatan kualitas dan kuantitas berkualitas; sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; - Pembangunan dan peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang layak khususnya kawasan strategis. Mewujudkan penataan ruang, fungsi - Percepatan penetapan Perda kawasan dan sistem pengelolaan tentang RDTR khususnya wilayah lingkungan permukiman yang ibukota; berkualitas. - Sosialisasi kepada masyarakat menyangkut kebijakan penataan ruang Meningkatkan harmonisasi - Pendidikan agama bagi anak usia kehidupan antara umat beragama dini dan kesadaran hukum, serta - Penyelenggaraan even seni dan meningkatkan ketahanan budaya budaya; local - Meningkatkan minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional.


104

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1.

Rencana Kerja Tahun 2016 menurut Urusan Pemerintahan Rencana Kerja tahun 2016 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang dirumuskan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2016. Secara umum pagu indikatif Rencana kerja Program/Kegiatan tahun 2016 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintahan Urusan/Bidang Urusan dan Pagu Indikatif No SKPD Program/Kegiatan Th. 2016 (Rp.) URUSAN WAJIB 1. Pendidikan 28,743,387,275 Disdikpora, Cabdin 2. Kesehatan 25,662,860,644 Dinkes, PKM 3. Pekerjaan Umum 56,873,985,293 PU 4. Perumahan 519,584,000 Bappeda 5. Penataan Ruang 1,030,355,000 Bappeda, PU 6. Perencanaan Pembangunan 3,184,113,930 Bappeda 7. Lingkungan Hidup 3,624,535,450 KLH 8. Kependudukan dan Catatan Sipil 1,033,416,150 Disdukcapil 9. Pemberdayaan Perempuan 304,694,100 KB & PP 10. Keluarga Berencana dan 1,732,795,300 KB & PP Keluarga Sejahtera 11. Sosial 1,910,868,000 Dinsos, BPBD 12. Tenaga Kerja 1,183,415,500 Disnakertrans 13. Koperasi dan Usaha Kecil 397,003,400 Disperindag Menengah 14. Penanaman Modal 237,150,000 Disperindag 15. Kebudayaan 990,408,402 Dishubparkom 16. Kepemudaan dan Olah Raga 438,250,000 Disdikpora 17. Kesatuan Bangsa dan Politik 2,866,451,900 Kesbangpol, Satpol Dalam Negeri PP 18. Otonomi Daerah, Pemerintahan 60,850,355,253 Setda, Setwan, Umum, Administrasi Keuangan BKD, DPPKAD, Daerah, Perangkat Daerah, KP2T, Korpri, Kepegawaian dan Persandian Kantor Camat 19. Ketahanan Pangan 1,902,366,000 BKP 20. Pemberdayaan Masyarakat dan 2,560,632,000 BPMPD Desa


105

21. Statistik 22. Kearsipan 23. Komunikasi dan Informatika 24. Perpustakaan URUSAN PILIHAN 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Energi dan Sumberdaya Mineral 4. Kelautan dan Perikanan 5. Perdagangan 6. Industri 7. Ketransmigrasian

431,010,000 142,483,000 3,111,140,598 918,380,000

Bappeda Perpusda Dishubparkom Perpusda

9,621,253,000 2,380,169,000 6,931,783,582 7,903,590,000 3,879,239,542 611,400,000 71,917,500

DP3K DP3K Distamben DKP Disperindagkop Disperindagkop Disnakertrans

Alokasi Pagu Indikatif Rencana Kerja Tahun 2016 sebesar Rp.248,548,939,343,- merupakan belanja program/kegiatan yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 serta bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) namun belum termasuk belanja program/kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat (DAK) maupun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 5.2.

Rencana Kerja Tahun 2016 menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Alokasi DAU untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2016 diasumsikan akan meningkat dibanding tahun 2015. Dan jika ada tambahan, maka proyeksi kenaikan DAU ini direncanakan akan diprioritaskan untuk alokasi program/kegiatan penyusunan kajian penanganan kemiskinan dan kesehatan serta beberapa kegiatan infrastruktur. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD diharuskan mempedomani Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/SJ tentang Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Karena Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku FKTP belum merupakan BLUD, maka penganggaran dana kapitasi untuk tahun 2016 berpedoman pada ketentuan tersebut dan dialokasikan melalui Kegiatan Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas yang terdapat dalam Kewenangan Urusan Kesehatan. Rincian program/kegiatan, indikator sasaran/taget beserta pagu indikatif pada masing-masing kegiatan pada tahun 2016 berdsarkan urusan disajikan dalam Tabel berikut :


106

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran dari tahapan ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2016, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2018. 2. SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. 3. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. 4. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016, disusun mendasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan (stakeholder) mengupayakan dengan sungguhsungguh dalam perwujudannya.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA ttd DEPRI PONTOH


107

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Recommend Documents