BAB IV ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Strategi Kependudukan Kepulauan Riau

Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

BAB IV ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN A. Pembangunan Kependudukan Pada Wilayah Perbatasan Kebijakan pembangunan pada masa lampau yang lebih diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menyebabkan pembangunan penduduk pada wilayah perbatasan yang pada umumnya memiliki karateristik

kepadatan

penduduk

yang

relatif

jarang

menjadi

termarjinalkan. Beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau misalnya seperti Kabupaten Natuna, Anambas merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tentangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Kaboja. Selain berbatasan dengan wilayah negara lain, beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan dengan Provinsi tetangga, seperti Jambi, Riau dan Kalimantan Barat. Kondisi sosial ekonomi penduduk pada wilayah perbatasan baik secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi pada wilayah tetangganya. Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai ”halaman belakang” membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Bergulirnya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola daerahnya telah membawa secercah harapan bagi daerahdaerah perbatasan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah tetangganya.

Laporan Akhir

4- 1



Kinerja pembangunan manusia pada wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau dapat

tercermin dari capaian indikator Indeks

Pembangunan Manusia pada kabupaten yang terdapat pada wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga. Capaian indeks pembangunan manusia pada wilayah perbatasan pada umumnya masih dibawah capaian Provinsi Kepulauan Riau (75,07 poin). Capaian indeks pembangunan manusia tahun 2010 pada Kabupaten Natuna sebesar 70,56 poin, Kepulauan Anambas sebesar 68,60 poin, dan Kabupaten Lingga sebesar 71,35 poin. Tabel 4.1 : Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 RataRata Pengeluaran Lama Perkapita Sekolah Disesuaikan (Tahun)

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Natuna

68,31

96,47

7,17

616,41

70,56

Kepulauan Anambas

67,40

90,00

5,98

627,54

68,60

Lingga

70,16

91,64

7,23

626,64

71,35

Kabupaten/Kota

IPM

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011

Dilihat dari aspek kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lingga relatif lebih baik (70,16 tahun) daripada penduduk wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau pada Kabupaten Natuna (68,31 tahun), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (67,40 tahun). Namun demikian dilihat dari aspek pendidikan angka buta huruf di Kabupaten Lingga lebih tinggi (8,36 persen) daripada Kabupaten Natuna (3,53 persen). Sedangkan dilihat dari pengeluaran perkapita, Kabupaten Kepulauan Anambas relatif lebih baik.

Laporan Akhir

4- 2



1. Kondisi Umum a. Kabupaten Natuna Geografis Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1016’ Lintang Utara sampai dengan 7019’ Lintang Utara dan 105000’ Bujur Timur 110000’ Bujur Timur. Kabupaten Natuna mempunyai luas 264.198,37 Km2. dimana sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 km2 dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km2. Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan : Sebelah Utara

: Vietnam dan Kamboja;

Sebelah Selatan

: Kepulauan Bintan;

Sebelah Timur

: Malaysia Timur dan Kalimantan Barat;

Sebelah Barat

: Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rentang kendali yang cukup jauh antar kecamatan menyulitkan upaya pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan lambatnya proses pembangunan. Hal ini kemudian merupakan salah satu alasan pemekaran Kabupaten Natuna. Dengan pemekaran ini diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah sehingga pemerataan

pembangunan

dapat

terwujud

dan

pada

akhirnya

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bagan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

Laporan Akhir

4- 3



Penduduk dan Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2006 berjumlah 61.337 jiwa, terdiri dari 31.463 laki-laki dan 29.874 perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2010 meningkat menjadi 69.003 jiwa, terdiri dari 35.741 laki-laki dan 33.262 perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2006-2010 per tahun sebesar 2,99%. Dilhat menurut kecamatan, jumlah penduduk terbanyak terjadi di Kecamatan Bunguran Timur, hal ini adalah wajar karena Ranai adalah ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, sarana dan prasarana yang tersedia lebih lengkap jika dibandingkan kecamatan lainnya di wilayah Natuna. Sementara Kecamatan Pulau Laut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terendah. Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Rasio

1. Midai

2.518

2.489

5.007

101,17

2. Bunguran Barat

5.642

5.251

10.893

107,45

3. Bunguran Utara

1.967

1.850

3.817

106,32

4. Pulau Laut

1.152

1.017

2.169

113,27

5. Pulau Tiga

2.577

2.249

4.826

114,58

11.878

10.922

22.800

108,75

7. Bunguran Timur Laut

2.227

2.079

4.306

107,12

8. Bunguran Tengah

1.482

1.352

2.834

109,62

9. Bunguran Selatan

1.307

1.230

2.537

106,26

10. Serasan

2.275

2.231

4.506

101,97

11. Subi

1.303

1.274

2.577

102,28

12. Serasan Timur

1.413

1.318

2.731

107,21

35.741

33.262

69.003

107,45

6. Bunguran Timur

Jumlah Total

Sumber : BPS, Natuna Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 4



Sarana

dan

prasarana

infrastruktur

yang

relatif

terbatas

menjadikan penduduk di Kabupaten Natuna mempunyai keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Kondisi ini, menyebabkan sebagian besar penduduk (59,13 persen) dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu sekolah dasar kebawah. Kesempatan untuk mengakses pendidikan menengah kebawah antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif tidak menunjukkan perbedaan. Namun demikian, memasuki jenjang pendidikan Diploma IV/S1/S2/S3 menunjukkan bahwa penduduk lakilaki dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Kondisi ini diakibatkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi harus melanjutkan ke daerah lainnya seperti Pekanbaru, Tanjungpinang, dan kota lainnya. Sementara paradigma keluarga dalam menyekolahkan anaknya masih berpandangan bahwa laki-laki lebih mendapat prioritas dibandingkan perempuan. Tabel 4.3 : Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2010 Keterangan 1. Tidak /Belum Pernah Sekolah

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

904

1.322

2.226

4.525

4.427

8.952

3. Sekolah Dasar

10.176

10.012

20.188

4. SMTP (Umum)

4.585

4.068

8.653

5. SMTA (Umum dan Kejuruan)

5.472

4.016

9.488

6. Diploma I/II

410

490

900

7. Akademi/Diploma III

308

433

741

8. Diploma IV/S1/S2/S3

1.133

761

1.894

27.513

25.529

53.042

2. Tidak /Belum Tamat SD

Jumlah Total Sumber : BPS, Natuna Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 5



Penduduk merupakan faktor produksi yaitu sebagai tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat penduduk yang bersedia untuk bekerja, maka harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan perekonomian dalam menyediakan kesempatan kerja. Jika terjadi ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja maka dapat menimbulkan

permasalahan

penggangguran.

Tingkat

Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki (86,40 persen) lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (43,79 persen). Hal ini dikarenakan perempuan pada umumnya menyandang peran ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan perekonomian mereka juga senantiasa berperan di dalam mengasuh anakanak mereka. Tabel 4.4 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Tahun 2010 Daerah Tempat Tinggal

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Perkotaan

86,28

47,11

67,35

Pedesaan

86,50

41,14

63,64

K+D

86,40

43,79

65,32

Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Sakernas 2010

Dilihat menurut wilayah, TPAK di daerah perkotaan (67,35 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan (63,64 persen). Berdasarkan jenis kelamin TPAK perempuan lebih tinggi di daerah perkotaan (47,11 persen) dibandingkan dengan TPAK perempuan pada wilayah pedesaan (41,14 persen). Hal yang sebaliknya terjadi pada laki-laki, di mana TPAK laki-laki di daerah perkotaan (86,28 persen) justru sedikit lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki di daerah pedesaan (86,5 persen).

Laporan Akhir

4- 6



Tenaga kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk digolongkan kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja didasarkan pada ada tidaknya keinginan penduduk tersebut untuk bekerja. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 sebanyak 46.503 orang dengan tenaga kerja laki-laki lebih banyak (24.148 orang) daripada perempuan yaitu 22.355 orang. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 31.369 orang dengan status bekerja sebanyak 27.575 orang dan 3.794 orang dengan status mencari kerja. Jumlah pencari kerja perempuan lebih tinggi (2.805 orang) dibandingkan dengan pencari kerja laki-laki yaitu 989 orang. Sebagai wilayah yang terbuka, penawaran tenaga kerja bukan hanya berasal dari penduduk Kabupaten Natuna tapi juga berasal dari daerah lain. Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk 15+ Yang Berkerja Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin. Keterangan

Laki-Laki

Perempuan

Total

Angkatan Kerja

20.460

10.909

31.369

1 Bekerja

19.471

8.104

27.575

989

2.805

3.794

Bukan Angkatan Kerja

3.688

11.446

15.134

1 Sekolah

2.515

2.223

4.738

2 Mengurus Rumahtangga

1.167

9.223

10.390

6

-

6

24.148

22.355

46.503

2 Mencari Kerja

3 Lainnya Jumlah Sumber : BPS, Natuna Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 7



Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjanya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut tertumpu. Dari sebanyak 27.575 orang yang bekerja di Kabupaten Natuna sebagian besar (40,96 persen) menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian, lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa (29,10 persen) dan sektor perdagangan (13,62 persen). Sebagai daerah otonom, Kabupaten Natuna terus berbenah melakukan pembangunan di berbagai bidang diantaranya

pembangunan

sarana

dan

prasarana

infrastruktur.

Pembangunan perkantoran, perumahan, jalan dan jembatan serta infrastruktur lainya telah menyediakan kesempatan kerja dan pada tahun 2010 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.016 orang. Tabel 4.6 : Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2010 Keterangan

Laki-Laki

Perempuan

9.361

1.933

11.294

2. Pertambangan dan Penggalian

164

48

212

3. Industri Pengolahan

280

653

933

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

106

3

109

5. Bangunan/Konstruksi

1.966

50

2.016

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

1.739

2.017

3.756

7. Pengangkutan dan Komunikasi

748

36

784

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

74

24

98

9. Jasa-Jasa

4.793

3.219

8.012

10. Lainnya

240

121

361

19.471

8.104

27.575

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Jumlah

Jumlah

Sumber : BPS, Kabupaten Natuna Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 8



Sarana dan prasarana Infrastruktur Kabupaten Natuna dilayani oleh 3 (tiga) jenis transportasi, yaitu transportasi darat, udara dan laut. Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 tercatat panjang jalan 796,60 km, dengan kondisi yang baik sepanjang 231,237 km, sedang 440,818 km, dan rusak 149,545 km. Jika data panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan, maka diperoleh 215,055 km diaspal, 234,961 km jalan beton, dan 346,584 jalan tanah. Dalam membuka keterisolasian Kabupaten Natuna dengan daerah lain,

sarana angkutan udara memiliki peranan yang sangat penting.

Sampai akhir Tahun 2010 digunakan bandara milik Angkatan Udara yang dapat di singgahi oleh penerbangan komersial, yaitu Bandara Ranai di Ranai kecamatan Bunguran Timur. Armada penerbangan umum yang melayani rute Natuna-Batam (PP) adalah Wings air dengan jadwal penerbangan senin-kamis-sabtu dan Sriwijaya air (carter) dengan jadwal penerbangan selasa-jumat, rute Natuna-Pontianak (PP) adalah Trigana dengan jadwal penerbangan selasa-jumat, serta rute Natuna-Tanjung Pinang (PP) adalah sky aviation dengan jadwal penerbangan senin-jumat. Wilayah Kabupaten Natuna yang sebagian besar (98,84 persen) berupa lautan menempatkan angkutan laut menjadi sarana utama untuk perhubungan penduduknya. Sarana perhubungan angkutan laut misalnya KM Bukit Raya (milik PELNI), KM. Gunung Bintan, dan KM. Trigas, yang berlabuh di dermaga selat lampa yang menghubungakan antar kabupaten dan pulau sedangkan kapal motor kecil (pompong) sebagai transportasi penghubung antar kecamatan di Kabupaten Natuna.

Laporan Akhir

4- 9



Perekonomian Daerah Besarnya sumbangan sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan besarnya peranan sektor tersebut terhadap perekonomian. Dilihat menurut sektor, sumbangan terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Natuna adalah sektor pertanian yaitu 68,79 persen dan peranannya cenderung turun, dimana pada tahun 2010 peranannya turun menjadi sebesar 60,70 persen. Penurunan peranan sektor

pertanian

disebabkan

laju

pertumbuhan

sektor

industri,

perdagangan dan kontruksi tumbuh lebih cepat. Peranan sektor pertanian yang besar dan diikuti sektor perdagangan serta masih rendahnya (2,17 persen) peranan sektor industri pengolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar produksi hasil pertanian penduduk di Kabupaten Natuna langsung dijual ke pasar. Akibatnya nilai tambah yang diperoleh masyarakat relatif rendah. Tabel 4.7 : Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2006-2010 (%) Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009*

2010**

1. Pertanian

68.79

66.03

63.62

62.04

60.70

2.Pertambangan & Penggalian

0.34

0.35

0.42

0.43

0.44


1.81

1.73

2.27

2.19

2.17

4. Listrik & Air Minum

0.08

0.08

0.10

0.10

0.10

5. Bangunan

2.89

3.08

4.44

5.16

5.76

6. Perdagangan, Htl & Rest.

13.90

15.21

15.20

16.13

16.90

7. Angkutan & Komunikasi

3.59

3.95

4.10

4.22

4.31

8. Keuangan, Persewaan & Jasa

2.85

3.05

2.88

2.89

2.90

9. Jasa – Jasa

5.76

6.51

6.98

6.85

6.73

100

100

100

100

100

PDRB

2008** Pemekaran Kab. Anmbas Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2011

Laporan Akhir

4- 10



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,04 persen, meningkat di tahun 2008 menjadi 6,05 persen, meningkat pada tahun 2009 menjadi 6,38 persen dan kembali turun pada tahun 2010 menjadi 6,25 persen, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna lebih baik dari capaian Nasional yang pada tahun 2009 sebesar 6,2%. Pada tahun 2010 sektor yang tumbuh cepat adalah sektor konstruksi (22,91 persen), perdagangan (15,45 persen) dan pengangkutan (12,40 persen). Tabel 4.8 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 – 2009 Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009*

2010**

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

6,07

5,11

5,12

4,90

4,70


2,61

12,05

9,72

9,79

9,23


4,34

4,98

5,26

5,30

9,01

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

1,69

3,52

3,68

3,55

9,99

5. Konstruksi

5,52

16,69

20,79

22,02

22,91

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

3,70

7,18

7,40

9,11

15,45


6,46

9,08

9,19

9,77

12,40

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

4,94

4,95

4,99

5,19

10,70

9. Jasa-jasa

6,03

8,54

5,23

5,43

8,28

5,62

6,04

6,05

6,38

6,25

Jumlah *)

Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2010

Laporan Akhir

4- 11



b. Kabupaten Kepulauan Anambas Geografis Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara 2010’ – 3040’ LU dan antara 105015’ – 106045’ BT. Secara

teritorial,

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada posisi terdepan daripada wilayah Indonesia, dan khususnya Provinsi Kepulaun Riau. Batas-batas wilayah kabupaten Kepulauan Anambas meliputi : Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Vietnam

Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Kabupaten Bintan

Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia

Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kepulauaan Anambas terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu : Tabel 4.9 :

No.

Jumlah Penduduk Kabupaten Anambas Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, tahun 2012

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Penduduk (Jiwa)

Ratarata /Km2

Laki-laki

Perempuan

Total (Jiwa)

45,35

6.886

6.372

13.259

292,37

129,94

6.481

5.967

12.448

95,8

1

Siantan

2

Palmatak

3

Siantan Timur

88,92

2.086

1.959

4.045

45,5

4

Siantan Selatan

115,48

2.173

1.927

4.100

35,5

5

Jemaja Timur

154,24

1.259

1.124

2.383

15,45

6

Jemaja

78,26

3.441

3.215

6.656

85,05

7

Siantan Tengah

22,14

1.756

1.616

3.371

152,26

46.262

73,00

Jumlah

634,27

24.082

22.180

Sumber : BPS, Anambas Dalam Angka, 2012.

Laporan Akhir

4- 12



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 634,27 Km2, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 46.262 jiwa meliputi 24.082 orang (52,05%) laki-laki dan 22.180 orang (47,94%)

penduduk perempuan, dengan rata-rata tingkat

kepadatan penduduk sebesar 73 jiwa per km2. Dari 7 kecamatan yang ada di kabupaten Kepulaun Anambas, terluas adalah kecamatan Jemaja Timur, namun dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni sebanyak 2.383 jiwa. Sementara kecamatan Siantan, dengan luas 45,35 km2 mempunyai penduduk terbesar, yakni sebanyak 13,259 jiwa, dengan ratarata 292,37 jiwa per km2 nya.

Kependudukan Pada tabel 2, dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 31.378 orang, meliputi 16.478 orang laki-laki dan 14.900 orang perempuan, yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 25.804

orang (82,23%),

terdiri dari 13.507 orang laki-laki dan 12.297 orang perempuan. Tingginya jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP tidak terlepas dari usaha pemerintah kabupatenKepulauan Anambas c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah berhasil mendapatkan bantuan 1 unit kapal (speed boat) dengan bobot 80 pk dari pemerintah pusat, yang dipergunakan untuk mengunjungi daerah-daerah (pulau) yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan.

Laporan Akhir

4- 13



Tabel 4.10 : Jumlah Penduduk Kabupaten Anambas Wajib KTP dan yang Sudah Memilki KTP Tahun Sampai Dengan Agustus 2012 Wajib KTP No.

Kecamatan

Lakilaki

KTP Tercetak

Perempuan

Jumlah

Lakilaki

Perempuan

Jumlah

1

Siantan

4.840

4.365

9.205

4.052

3.614

7.666

2

Palmatak

4.329

3.905

8.234

3.546

3.215

6.761

3

Siantan Timur

1.384

1.260

2-644

1.035

955

1.990

4

Siantan Selatan

1.452

1.274

2.726

1.142

1.024

2.167

5

Jemaja Timur

858

760

1.618

738

669

1.407

6

Jemaja

2.427

2.229

4.656

2.012

1.897

3.909

7

Siantan Tengah

1.188

1.107

2.295

981

923

1.904

Jumlah

16.478

14.900

31.378

13.507

12.297

25.804

Sumber : Disduk – Capil Kabupaten Kepulauan Anambas, Laporan Penduduk SIAK Online, Bulan Agustus 2012.

Berdasarkan tabel diatas, dari 31.378 orang penduduk yang tersebar di 7 daerah kecamatan yang telah berhasil melakukan perekman e-KTP paling banyak adalah kecamatan Siantan dan kecamatan Palmatak, yakni sebanyak 7.666 orang dan 6.761 orang.

Laporan Akhir

4- 14



c. Kabupaten Lingga Geografis Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2003, hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau. Secara geografis, Kabupaten Lingga terletak antara 0020” LU-0040” LS, dan antara 1040BT-1050 BT. Adapun batas-batas Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut : -

Sebelah utara berbatasan dengan Kota Batam dan Laut Cina Selatan.

-

Sebelah selatan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala

-

Sebelah barat dengan Laut Indragiri Hilir

-

Sebelah timur dengan Laut Cina Selatan. Dilihat dari topografinya, sebagian besar wilayah di Kabupaten

Lingga adalah berbukit-bukit, sehingga secara umum daerahnya memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi. Dimana sekitar 76,92 persen adalah daerah dengan kemiringan lebih dari 15 persen. Jenis tanah di Kabupaten Lingga adalah podsolik merah kuning, litosol dan organosol. Lapisan tanahnya berstruktur remah dan gumpal. Jenis batuannya Pluton Asam yaitu sejenis granit, serta terdapat juga batuan endapan di seluruh pulau Lingga. Temperatur udara bervariasi, rata-rata minimumnya 26,20C dan ratarata maksimumnya 28,20C, Rata-rata kecepatan anginnya 3,0 knot. Ratarata tekanan udara mencapai 998,7 mb. Dan rata-rata kelembaban udaranya adalah 81,0 persen. Pada tahun 2011, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 400,6 mm, dan curah hujan terendahnya adalah 23,4 mm terjadi di bulan Februari. Jumlah hari hujan dalam satu tahun mencapai 196 hari. Laporan Akhir

4- 15



Kependudukan dan Ketenagakerjaan Berdasarkan data penduduk yang dipublikasikan BPS, jumlah penduduk Kabupaten Lingga pada tahun 2000 sebanyak 79.451 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 40.675 jiwa dan penduduk perempuan 38.776 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Lingga meningkat menjadi sebanyak 86.244 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 44.234 jiwa dan perempuan sebanyak 42.010 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lingga tahun 2000 dan 2010 tersebut berarti rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya relatif rendah yaitu 0,82 persen. Dilihat menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk antara laki-laki (0,84 persen) dan perempuan (0,80 persen) relatif sama dengan sex ratio 105. Setiap terdapat 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Tabel 4.11 : Jumlah Penduduk Kabupaten Lingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 Kecamatan

Laki-Laki

1. Singkep Barat

Perempuan

Jumlah

7.476

7.076

14.552

2. Singkep

13.473

13.174

26.647

3. Lingga

8.609

8.042

16.651

4. Lingga Utara

4.984

4.717

9.701

5. Senayang

9.692

9.001

18.693

Jumlah 2010

44.234

42.010

86.244

2000

40.675

38.776

79.451

Sumber : BPS, Lingga Dalam Angka 2011

Perkembangan penduduk Kabupaten Lingga menurut wilayah terkonsentrasi di Kecamatan Singkep yaitu 26.647 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Lingga Utara sebanyak 9.701 jiwa.

Laporan Akhir

4- 16



Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Lingga pada umumnya (59,22 persen) memilih keputusan untuk bekerja dan selebihnya (40,78 persen) mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan (5,77 persen), mengurus rumah tangga (32,21 persen) dan lainnya (2,80 persen). Penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Lingga yang memutuskan untuk bekerja dapat dikelompokkan kedalam mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, sebagian besar (78,67 persen) merupakan penduduk lakilaki, sedangkan penduduk perempuan sebesar 29,31 persen. Rendahnya penduduk perempuan di Kabupaten Lingga yang memutuskan untuk bekerja dikarenakan sebagian besar (58,44 persen) penduduk perempuan yang berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Lingga memutuskan untuk mengurus rumah tangga. Tabel 4.12 : Persentase Distribusi Penduduk 15+ Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin. Keterangan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Angkatan Kerja

83,30

34,09

59,22

1 Bekerja

78,67

29,31

54,52

4,63

4,78

4,70

16,70

65,91

40,78

1 Sekolah

5,78

5,76

5,77

2 Mengurus Rumahtangga

7,09

58,44

32,21

3 Lainnya

3,83

1,72

2,80

100,00

100,00

100,00

2 Mencari Kerja Bukan Angkatan Kerja

Total Sumber : BPS, Lingga Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 17



Peranan lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dalam membuka kesempatan kerja di Kabupaten Lingga memiliki peranan yang sangat penting. Sebagian besar (39,12 persen) penduduk Kabupaten Lingga bekerja pada sektor tersebut. Selain sektor pertanian, lapangan usaha yang banyak menyerap kesempatan kerja adalah jasa kemasyarakatan (24,58 persen). Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran lebih besar (15,30 persen) daripada penyerapan tenaga kerja sektor industri yaitu 6,66 persen. Dahulu Kabupaten Lingga terkenal dengan penambangan timahnya namun kini tinggal kenangan, peranan saat ini dalam penyerapan tenaga kerja relatif kecil yaitu 3,41 persen. Tabel 4.13 : Persentase Distribusi Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2010 Keterangan 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Jumlah 39,12


3,41


6,66

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,15

5. Bangunan/Konstruksi

6,32

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

15,30


4,30


0,17

9. Jasa Kemasyarakatan

24,58 Total

100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 18



Terkait dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Lingga upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Lingga telah menetapkan sebanyak 233 orang sebagai Mitra Kependudukan yang berada tersebar di seluruh desa. 2. Tugas Mitra Kependudukan adalah untuk membantu Kades dan Lurah untuk mengurus adminduk-Capil masyarakat. 3. Untuk pembinaan mengkoordinasikan kegiatan Adminduk-Capil, pemerintah daerah memprogramkan pertemuan rutin sekali 3 bulan dengan RT, RW, Kades/Lurah di masing-masing Kecamatan dengan Aparat Disdukcapil Kabupaten. Masalah yang sering muncul pada pertemuan tersebut adalah terkait dengan perebedaan nama penduduk antara di data Adminduk dengan nama aslinya, misalnya nama panggilang menjadi nama di Adminduk padahal yang bersangkutan memiliki nama asli, seperti "Buyung" sebagai nama panggilan, namun di KTP juga ditulis "BUYUNG" pada hal nama aslinya misalnya Safruddin. 4. RT dan RW diberikan honor setiap bulannya oleh Pemkab. 5. Tahapan kegiatan Adminduk yang pernah dilaksanakan adalah: 2007 Pendataan Penduduk 2008 Pencocokan dan Penelitian (Coklit) 2011 Finalisasi Coklit dengan menunjukkan dokumen yang sah. 6. Kurangnya kesadaran masyarakat dan perangkat RT/RW untuk melaporkan penduduk yang meninggal,sehingga

penduduk di

Lingga, jumlah penduduk yang terus bertambah.

Laporan Akhir

4- 19



Perekonomian daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga selama periode tahun 2009-2011 mengalami pertumbuhan yang meningkat meskipun tidak terlalu besar, namun masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2011, laju pertumbuhannya mencapai 6,64 persen. Kontribusi sektor ekonomi menunjukkan besarnya peranan setiap sektor ekonomi dalam penciptaan nilai tambah. Pada tahun 2011, tiga kontributor terbesar di Kabupaten Lingga adalah sektor pertanian (34,60 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,64 %) dan sektor angkutan dan komunikasi (10,46%). Jika dilihat dari tiga sektor produksi utamanya, kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah perekonomian Kabupaten Lingga pada tahun 2011, didominasi oleh sektor tersier (43,79 persen), diikuti oleh sektor primer (36,51 persen) dan sekunder (19,70 persen).

Laporan Akhir

4- 20



2. Isu dan Permasalahan Pembangunan Kependudukan Pada Wilayah Perbatasan Isu dan permasalah pembangunan kependudukan pada wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : a. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga Kehidupan penduduk di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara atau provinsi tetangga. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga atau provinsi tetangga misalnya penduduk di Kabupaten Natuna dan Anambas

orientasi

ekonomi lebih dipengaruhi negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Kamboja, dan dengan provinsi tetangga ke Kalimantan Barat. Orientasi ekonomi penduduk Kabupaten Lingga ke Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah tetangga. b. Sarana dan prasarana masih minim. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim. Terbatasnya sarana

komunikasi

dan

informasi

menyebabkan

masyarakat

perbatasan lebih mengetahui informasi tentang wilayah tetangga. Laporan Akhir

4- 21



c. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung,

rendahnya

produktifitas

masyarakat

dan

belum

optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan.

d. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah tetangga. Minimnya asksebilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat pada aktivitas sosial ekonominya wilayah tetangga.

Laporan Akhir

4- 22



Secara umum, sebagai daerah kepulauan yang berada diposisi terdepan dari wilayah Negara Republik Indonesia yang sekaligus juga merupakan wilayah perbatasan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam. Sebagai daerah yang terletak di perbatasan, kabupaten Kepulauan Anambas dan kabupaten Natuna merupakan daerah yang “unik” karena kedua daerah ini secara geografis berada pada posisi terdepan dan terdiri dari pulau-pulau yang letaknya antara satu pulau dengan pulau lainnya saling berjauhan. Sehingga akses untuk mencapai suatu pulau dari pulau lainnya sangat tergantung pada ketersediaan sarana transportasi laut (kapal) yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh alam/musim. Dimana pada musim-musim tertentu, seperti pada saat musim utara maka daerah yang terlertak di wilayah bagian utara (yang menghadap ke laut Cina Selatan) akses keluar pulau sangat terbatas, dan sebaliknya jika “musim selatan” maka pulau yang berada di wilayah bagian selatan yang akan mengalami hambatan (karena adanya gelombang laut yang tinggi). Hal ini bermakna bahwa jika musim utara, maka masyarakat yang bermukim dipulau-pulau yang terletak di bagian utara akan mengalami kendala dalam melakukan aktivitasnya. Sedang jika musim selatan, maka masyarakat yang bermukim dipulau-pulau yang terletak di wilayah bagian selatan yang mengalami

hambatan

dalam

melakukan

aktivitasnya

(karena

gelombang laut sangat besar).

Laporan Akhir

4- 23



e. Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.

f. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimal Potensi sumberdaya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi sumberdaya alam yang memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, devisa negara yang dapat digali dari kawasan perbatasan dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antarnegara.

Laporan Akhir

4- 24



g. Terjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terkendali dan berkelanjutan. Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan SDA dilakukan secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti polusi asap lintas batas (hedge pollution), banjir, longsor, tenggelamnya pulau kecil, dan sebagainya pada umumnya

disebabkan

oleh

kegiatan-kegiatan

illegal,

seperti

penebangan liar di kawasan hutan dan pengerukan pasir di pulaupulau kecil yang tidak terkendali. Hal ini cukup sulit ditangani, karena keterbatasan pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan dan belum ditegakkannya supremasi hukum secara adil dan tegas.

h. Perhatian pemerintah (pusat maupun daerah) juga “terkesan”masih sangat kurang dan bahkan seolah - olah terabaikan jika diliht dari kecilnya anggaran pembangunan yang dialokasikan bagi daerahdaerah terdepan yang letaknya relatif jauh dan susah dijangkau.

i. Terbatasnya akses penduduk pada pulau-pulau di Kabupaten Lingga yang berbatasan langsung dengan provinsi tentangga seperti Pulau Berhala dan Pulau Kajang. Pulau Berhala secara administrasi masuk kedalam wilayah Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dengan jumlah penduduk sebanyak 668 jiwa (3 okt 2012). Infrastruktur pendidikan yang terdapat di pulau ini mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA.

Laporan Akhir

4- 25



Orientasi ekonomi penduduk Pulau Berhala lebih dominan ke provinsi Jambi. Aksesibilitas ke Pulau Berhala dapat ditempuh dengan kapal laut 3 kali seminggu (minggu, selasa, kamis) dengan waktu tempuh 2-3 jam (boat) dari pelabuhan Dabo Singkep-BerhalaKampung Laut-Jambi. Sebelumnya dilayani oleh kapal barang KM Gunung Bintan dengan rute Kuala Tungkal (Jambi)-Belinyu (Babel)Dabo Singkep-Senayang dengan jarak tempuh 10 jam. Pulau Pekajang, masuk wilayah kecamatan Lingga dengan jumlah penduduk 522 jiwa (3 okt 2012). Infrastruktur pendidikan yang terdapat di pulau ini mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA. Orentasi ekonomi penduduknya lebih dominan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aksesibilitas Kepulau Pekajang tidak dapat ditempuh secara reguler karena tidak ada kapal penumpang reguler yang ada hanya kapal ikan dengan waktu tempuh lebih kurang 2 hari karena singgah-singgah di pulau-pulau yang lain. Jika ditempuh dengan speedboat sekitar 9 jam dari pelabuhan Daik. Permasalahan kedua pulau perbatasan tersebut : 1. Transportasi reguler tidak ada 2. Posisi jauh dari pusat pemerintahan dan merupakan pulau terluar dari Provinsi Kepri dan Kab. Lingga sehingga rawan pencaplokan olah provinsi tetangga (Jambi dan Kep. Babel). 3. Orientasi ekonomi dan sosial ke daerah terdekat, sehingga cukup besar potensi ekonomi yang bocor ke luar tanpa di awasi 4. Pembangunan

infrastruktur

yang

terbatas

dan

upaya

pengembangan potensi ekonomi yang tidak maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Lingga sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar di daerah perbatasan. 5. Ketergantungan pada kondisi cuaca untuk mengakses daerah terbatasan sangat tinggi. Laporan Akhir

4- 26



j. Masih terdapat Komunitas Adat Terpencil (KAT) /suku terasing (suku laut). Keberadaan suku laut pada umumnya terdapat di Kecamatan. Lingga (Desa Klumu, Desa Mentuda, Desa Penuba dan

Desa

Limbong). Bagi Komunitas Adat Terpencil yang telah direkam data kependudukannya pada umumnya yang telah menetap. Bagi KAT yang masih nomaden sulit dilakukan pendataan, dan pada umumnya mereka tidak memiliki identitas dan adminduk. k. Semakin meningkatnya “migrasi keluar” Permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian pemerintah Indonesia terhadap daerah perbatasan adalah menyangkut bidang kependudukan, yakni semakin besarnya “migrasi keluar”, yang dilakukan oleh penduduk tempatan yang enggan untuk kembali dan menetap di daerah Kabupaen Anambas dan Kabupaten Natuna, terutama bagi mereka yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan sudah berhasil memperoleh pekerjan di perantauan (sebagai PNS di tingkat Provinsi Riau dan di Kota Pekanbaru serta di Batam dan Tanjung Pinang maupun di kota-kota lainnya di Indonesia) sementara di lain pihak banyak juga masyarakat dari daerah lain yang datang ke daerah ini untuk mencari kerja karena mnurut pengakuan mereka, di daerah ini

“lapangan kerja masih

banyak terbuka” terutama sebagai PNS di Pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Anambas.

Laporan Akhir

4- 27



B. Pembangunan Kependudukan Pada Wilayah Perkotaan Sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai di wilayah perkotaan

dan

semakin

mudahnya

penduduk

dalam

mengakses

pelayanan pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi menjadikan kehidupan penduduk perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Penduduk perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengakses pelayanan kesehatan relatif lebih baik, kondisi ini tercermin dari angka harapan hidup penduduk perkotaan pada Kota Batam mencapai 70,81 tahun dan Kota Tanjung Pinang mencapai 69,62 tahun. Tabel 4.14 : Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 RataRata Pengeluaran Lama Perkapita Sekolah Disesuaikan (Tahun)



Kota Batam

70,81

98,94

10,77

650,60

77,8

Kota Tanjung Pinang

69,62

97,31

9,42

635,26

74,59

Kabupaten/Kota

IPM


Dari aspek pendidikan rata-rata penduduk perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini tercermin dari rata-rata lama sekolah di Kota Batam 10,77 tahun dan Kota Tanjung Pinang 9,42 tahun. Selain itu, angka buta huruf relatif rendah yaitu pada Kota Batam 1,06 persen dan Kota Tanjung Pinang

2,69 persen. Tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan yang

tercermin dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan relatif lebih baik. Pada tahun 2010, tingkat daya beli penduduk Kota

Batam

sebesar

Rp. 650.600 dan Kota Tanjung Pinang Rp. 635.260.

Laporan Akhir

4- 28



1. Kondisi Umum a. Kota Batam Geografis Kota Batam dan daerah lainnya yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau

merupakan bagian dari

merupakan penyusutan dari daratan

paparan kontinental yang

pra tersier yang membentang dari

semenanjung Malaysia/Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan pulau Moro, Kundur dan Karimun di bagian selatan. Adapun luas Kota Batam adalah ± 3.990 km2 (Disdukcapil, 2012 Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi yang unik yang membedakannya dengan daerah lain di Indonesia yaitu

posisi yang

berada pada lintas perdagangan internasional Singapura dan Malaysia. Letak

yang sangat strategis ini merupakan kekuatan penarik bagi

Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri di Kota Batam. Kondisi tersebut menyebabkan arus masuk penduduk ke Kota Batam tidak dapat dihindarkan. Akibatnya adalah Kota Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama bagi tenaga kerja untuk dari kabupaten/ kota lain di Provinsi Kepri maupun dari Provinsi lainnya di Indonesia. Dengan letak yang sangat strategis, pada satu sisi memberikan dampak yang sangat berarti terhadap perekonomin kota Batam, akan tetapi pada sisi lain

berbagai masalah mulai bermunculan terutama

persoalan kependudukan. Salah satu pemicu munculnya masalahmasalah kependudukan di Kota Batam disebabkan sangat dinamisnya gerakan penduduk masuk dan keluar kota Batam sebagai akibat dari perkembangan industri. dihadapi Kota Batam

Beberapa permasalahan kependudukan yang

adalah seperti pemukiman kumuh,

penduduk

miskin dan pencatatan penduduk yang lemah.

Laporan Akhir

4- 29



Demografi Sebagai kota industry, sangatlah wajar jika penduduk kota Batam sangat heterogen. Berbagai etnis terdapat di Kota Batam, seperti etnis Melayu sebagai etnis tempatan, etnis Minang, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan lain-lain. Keragaman etnis yang terjadi pada suatu daerah, pada satu sisi merupakan daya penggerak perekonomian yang timbul karena adanya persaingan, namun pada sisi lain akan sangat mudah terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu konflik yang disebabkan perbedaan adat dan kebiasaan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Batam, tidak diiringi dengan sebaran penduduk yang merata. Hingga saat ini penduduk di Kota Batam terpusat

di pulau Batam yang berpotensi menyebabkan

terjadinya pertumbuhan kota tidak terkendali. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Batam

sebesar 1.056.701 jiwa, dengan nilai sex ratio

sebesar 107, dengan kepadatan penduduk 641 jiwa per km, sedangkan pada tahun 2011 penduduk Kota Batam menjadi 1.137.894 jiwa yang berarti terjadi peningkatan sebesar 7.68 % dari tahun 2010. Berikut akan disajikan tabel pertumbuhan penduduk Kota Batam tahun 2000 – 2010. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Batam sangat berfluktuasi, dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008. Tinggi pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 disebabkan perkembangan industry galangan kapal sehingga arus migrasi masuk semakin tinggi

terutama pada tenaga kerja laki-laki. Pertambahan

penduduk yang sangat berfluktuasi ini

juga dapat dijadikan sebagai

gambaran sangat dinamisnya mobilitas penduduk di Kota Batam.

Laporan Akhir

4- 30



Tabel 4.15 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam 2000 – 2010 No

Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Pertumbuhan

1

2000

223.762

241.537

-

2

2001

244.184

282.967

13.29

3

2002

257.272

292.679

4,33

4

2003

268.431

294.230

2.31

5

2004

281.807

309.446

5.08

6

2005

332.720

353.067

15.99

7

2006

347.575

366.385

4.11

8

2007

355.692

368.623

1.45

9

2008

455.071

444.873

24.25

10

2009

506.758

481.797

9.85

11

2010

545.189

511.512

6.89

12

2011

588.556

549.338

7,68

Sumber : RPJMD kota Batam, 2012 Disduk Capil Kota Batam, 2012

Pada tahun 2000 – 2007, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, namun pada tahun 2008 – 2010 jumlah penduduk laki-laki lebih besar. Keadaan ini disebabkan karena pada awalnya industry yang berkembang di Kota Batam adalah

industri

elektronika yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan, sementara pada tahun-tahun terakhir industri galangan kapal lah yang semakin berkembang sehingga yang lebih dibutuhkan adalah tenaga kerja laki-laki..

Laporan Akhir

4- 31



Keragaman etnis yang terdapat di Kota Batam pada satu sisi merupakan sumber kekuatan dalam pembangunan ekonomi, namun pada sisi lain

keragaman etnis menimbulkan berbagai masalah. Gesekan-

gesekan yang terjadi antar etnis, baik antar etnis pendatang maupun antara etnis tempatan dengan etnis pendatang kerap memicu persoalan di bidang ketenagakerjaan maupun kehidupan masyarakat. Sering sekali permasalah antar penduduk muncul disebabkan berbedanya budaya dan perilaku antara etnis. Keadaan ini tentu sebaiknya menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah agar tidak menggangu aktifitas ekonomi daerah. Daya tarik Kota Batam yang sangat besar menjadikan kota Batam menjadi kota yang terbuka, sehingga arus masuk dan keluar penduduk baik menjadi sangat tinggi. Ada kalanya Kota Batam di jadikan kota tujuan akhir bagi pencari kerja, namun tidak sedikit

pencari kerja

menjadikan Kota Batam sebagai kota persinggahan (transit) untuk selanjutnya menuju kota lain yang ada di Kepulauan Riau seperti Kota Bintan

yang

memang

pada

tahun-tahun

terakhir

mengalami

perkembangan yang sangat berarti serta menuju negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Akibat dari keadaan ini adalah sering sekali pencatatan peristiwa gerakan penduduk dari dan ke Kota Batam menjadi bias yang mengakibatkan data dan informasi kependudukan tidak akurat. Pada umumnya pendatang yang masuk Kota Batam adalah yang berusia produktif, karena tujuan adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih jelasnya penduduk Kota batam menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Laporan Akhir

4- 32



Tabel 4.16

Kelompok umur

: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Batam tahun 2010-2011 Desember 2010 Lakilaki

Perempuan

Desember 2011 Jumlah

Lakilaki

Perempuan

Jumlah

0–4

43.570

40.497

84.067

37.935

35.269

74.838

5–9

55.956

51.966

107.942

61.439

56.974

117.854

10 – 14

35.664

33.311

68.975

40.206

37.603

77.154

15 – 19

27.893

27.239

55.132

31.300

30.144

61.711

20 – 24

62.697

72.425

135.122

64.003

69.495

134.819

25 – 29

82.807

91.627

174.434

89.450

100.178

189.447

30 – 34

79.359

76.286

155.645

86.022

83.640

169.491

35 – 39

59.752

49.940

109.682

67.237

57.728

124.126

40 – 44

42.041

28.474

70.515

47.349

32.944

79.747

45 – 49

23.250

15.714

38.964

27.063

18.054

44.687

50 – 54

14.165

10.291

24.456

15.624

11.240

26.689

55 – 59

8.469

6.124

14.593

9.911

7.217

16.801

60 – 64

4.782

3.558

8.340

5.514

4.148

9.484

65 – 69

2.511

1.983

4.494

2.884

2.320

5.097

70 – 74

1.361

1.117

2.478

1.544

1.264

2.721

912

940

1.852

1.075

1.120

2.126

545.189

511.512

1.056.701

588.556

549.338

1.137.894

≥ 75 Jumlah

Sumber : Disduk Capil Kota Batam, 2011

Laporan Akhir

4- 33



Tabel

diatas

memperlihatkan

bahwa

terjadi

pertambahan

penduduk yang cukup signifikan pada usia produktif. Pada umumnya pada suatu daerah dimana penduduk pada usia produktif cukup besar, memberikan

beberapa

konsekuensi

antara

lain

adalah

menyangkut lapangan kerja yang harus tersedia. Hal ini

pertama, berkaitan

dengan tingkat pengangguran yang akan muncul. Kedua, sebagai tenaga pendorong kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang disebabkan tersedianya tenaga kerja. Aspek Sosial Ekonomi Perkembangan suatu daerah sangat di dukung oleh kondisi kualitas sumberdaya manusianya.

Tingkat pendidikan merupakan

indicator yang dapat menentukan kualitas penduduk pada suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk pada suatu daerah maka akan semakin berkulaitaslah penduduk di daerah tersebut, dan semakin maju tingkat perekonomian pada daerah tersebut. Berikut akan di sajikan tingkat pendidikan penduduk Kota Batam. Tabel 4.17 : Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan yang di tamatkan tahun 2011 Tingkat Pendidikan Tidak/ Belum Sekolah

Jumlah Penduduk

Persentase

293.785

25,82

Belum tamat SD/Sederajat

86.302

7,56

Tamat SD/sederajat

83.808

7,37

Tamat SLTP/sederajat

98.686

8,67

Tamat SLTA/sederajat

508.365

44,68

Tamat diploma I/II

6.251

0,55

Tamat Diploma III

21.853

1,92

Tamat Diploma IV/Strata I, II, III

39.114

3,44

1.137.894

100,00

Jumlah Sumber : Disduk Capil Kota Batam, 2011

Laporan Akhir

4- 34



Memperhatikan tabel diatas, dapat

dikatakan bahwa sebagian

besar penduduk Kota Batam berpendidikan menengah ke bawah (94,1%)3) , dan hanya sebesar 5,9% penduduk dengan pendidikan diploma tiga (D3) ke atas.

Hal ini sesungguhnya bertolak belakang

dengan keadaan yang seharusnya terjadi pada kota industry. Dengan kualifikasi penduduk seperti ini , sudah barang tentu akan menjadi problema bagi pengembangan kota Batam sebagai kota yang berbasis pada industry. Selain dari pada itu, dari informasi Disduk Capil Kota Batam diketahui rendah

semakin tinggi

tingkat pendidikan maka semakin

tingkat partisipasi sekolah. Pada jenjang pendidikan SLTP /

sederajat tingkat partisipasi sekolah hanya 68,33% sedangkan SLTA / sederajat 69,63%. Keadaan ini menjelaskan bahwa kualitas sebagian penduduk Kota Batam masih rendah.

Masih rendahnya kualitas

penduduk Kota Batam inilah yang menjadi salah satu sebab masih rendahnya catatan peristiwa kependudukan di Kota Batam.

Padahal

salah satu hal yang menjadikan pencatatan penduduk yang sifatnyab dinamis menjadi baik sangat tergantung dari kualitas penduduknya. Selain dari pada itu, sebagian besar penduduk

yang berusia

produktif bekerja pada industry tidak mempunyai waktu luang iuntuk mencatatkan

even kependudukan disebabkan jam kerja yang sangat

ketat. Masih relative rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Kota Batam dapat terjadi dikarenakan pada umumnya tenaga kerja yang dibutuhkan pada industry sebagian besar hanya sebagai buruh. Dengan posisi sebagai buruh maka pendidikan tidak menjadi hal yang penting. Sebagai kota industry, Batam membutuhkan banyak tenaga kerja. Kondisi ini dapat di lihat dari tabel berikut yang menjelaskan sebagian besar tenaga kerja (penduduk usia kerja) bekerja pada sektor industri.

Laporan Akhir

4- 35



Tabel 4.18 Jumlah tenaga kerja WNI dan WNA di Kota Batam menurut sektor ekonomi Sektor

Jumlah perusahaan

WNI Pria

tahun 2010

WNA Wanita

Pria

Jumlah

Wanita

Persentase

Pertanian

41

1.314

201

1.108

-

2.623

0.89

Pertambangan

24

375

37

25

1

438

0.15

1.689

73.282

94.164

2.508

164

170.118

57.98

14

623

107

5

-

735

0.25

Bangunan

745

23.701

6.088

195

3

29.987

10.22

Perdagangan dan hotel

930

17.930

8.488

755

28

27.201

9.27

Pengangkutan dan komunikasi

155

2.597

637

11

1

3.246

1.11

Keuangan

321

10.102

9.712

103

3

19.920

6.79

Jasa-jasa

432

16.784

22.176

125

73

39.158

13.35

4.351

146.708

141.610

4.835

273

293.416

100.00

Industry Listrik, gas dan air

Jumlah/Total Sumber : Disduk Capil Kota Batam, 2011

Laporan Akhir

4- 36



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar

(57.98%) tenaga kerja bekerja pada sektor industry, dan pada umumnya adalah sebagai tenaga kasar dengan kualifikasi pendidikan menengah ke bawah. Dari catatan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Batam, diketahui bahwa rata-rata migran masuk kekota Batam pada tahun 2011 adal 874 orang per bulan. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.176 orang perbulan. Tingginya angka migran masuk ke Kota Batam merupakan salah satu penyebab sulitnya dilakukan pendataan penduduk secara tepat, cepat dan akurat. Terlebih lagi entri point ke kota Batam cukup banyak. Keadaan ini semakin mempersulit pendataan penduduk. b. Kota Tanjung Pinang Geografis Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 00 51’ sampai dengan 0059’ Lintang Utara dan 104023’ sampai dengan 104034’ Bujur Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut: -

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Batam

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Batam

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 km2 dengan keadaan

geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Pada umumnya daerah Kota Tanjungpinang beriklim tropis dengan rata-rata temperatur udara sekitar 26,7 derajat celsius dan kelembaban udara sekitar 85 persen dengan rata-rata curah hujan 13,2 mm per hari Laporan Akhir

4- 37



Demografi Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 sebanyak 220.376 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahun antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebesar 6,68 persen. Dilihat menurut wilayah kecamatan menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Tanjungpinang Barat yaitu 1.743 jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan kepadatan penduduk 443 jiwa/Km2. Tabel 4.19 : Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kota Tanjungpinang menurut Kecamatan, 2010 Kecamatan

Luas

1. Bukit Bestari

Penduduk

Kepadatan

69

61.873

897

2. Tanjungpinang Timur

83,5

75.419

903

3. Tanjungpinang Kota

52,5

23.253

443

4. Tanjungpinang Barat

34,5

60.137

1.743

2010

239,5

220.682

921

2009

239,5

220.376

920

2008

239,5

208.258

870

2007

239,5

187.678

784

2006

239,5

170.412

712

Sumber : BPS, Tanjungpinang Dalam Angka 2011

Struktur umur penduduk Kota Tanjungpinang sebagian bersar merupakan masuk dalam struktur umur usia muda. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Laporan Akhir

4- 38



Tabel 4.20 : Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2010 Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

0–4

7.856

7.317

15.173

5–9

11.515

10.615

22.130

10 – 14

9.676

9.067

18.743

15 – 19

8.729

8.303

17.032

20 – 24

8.464

8.366

16.830

25 – 29

11.275

11.760

23.035

30 – 34

12.411

12.634

25.045

35 – 39

10.917

10.582

21.499

40 – 44

8.795

7.774

16.569

45 – 49

6.896

6.412

13.308

50 – 54

5.366

4.896

10.262

55 – 59

3.907

3.708

7.615

60 – 64

2.486

2.551

5.037

65 – 69

1.829

1.799

3.628

70 – 74

1.272

1.292

2.564

75 ++

936

1.276

2.212

112.330

108.352

220.682

Jumlah


Penduduk Kota Tanjungpinang usia 10 tahun ke atas sebagian besar (60,17 persen) dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu SLTP ke bawah. Sedangkan penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA/MA/SMK/ Sederajat sebanyak 31,79 persen. Akses penduduk terhadap pendidikan tinggi semakin terbatas, hal ini tercermin dari penduduk Kota Tanjungpinang dengan pendidikan tertinggi Diploma I/II keatas sebesar 8,04 persen.

Laporan Akhir

4- 39



Tabel 4.21 : Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas di Kota Tanjungpinang menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010 Uraian

Laki-Laki

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah

Perempuan

Jumlah

0,9

1,88

2,78

6,02

5,84

11,86

3. SD / MI / Sederajat

11,25

12,47

23,72

4. SLTP / MTs / Sederajat

12,01

9,8

21,81

5. SMU / MA / Sederajat

11,89

10,15

22,04

6. SMK

4,93

4,82

9,75

7. Diploma I/II

0,35

0,35

0,7

8. Diploma III / Sarjana Muda

1,08

1,71

2,79

9. Diploma IV / S1

2,16

2,17

4,33

10. S2 / S3

0,12

0,1

0,22

50,71

49,29

100

2. Tidak/Belum Tamat SD

Jumlah Sumber : BPS, Tanjungpinang Dalam Angka 2011

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia kerja, namun demikian pada kelompok umur ini tidak semua penduduk memutuskan untuk bekerja. Jika penduduk tersebut ada keinginan untuk bekerja maka dapat dikategorikan sebagai angkatan kerja. Namun, jika penduduk tersebut tidak memiliki keinginan untuk bekerja maka ia masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja dengan status bekerja sebanyak 55,7 persen dan mencari pekerjaan sebanyak 4,94 persen. Penduduk Kota Tanjung pinang yang termasuk dalam bukan angkatan kerja aktivitasnya antara lain yang bersekolah sebanyak 11,52 persen, mengurus rumah tangga sebanyak 23,69 persen, dan lainnya sebanyak 4,11 persen.

Laporan Akhir

4- 40



Tabel 4.22

: Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas di Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, 2010

Keterangan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1. Angkatan Kerja - Bekerja

37,89

17,81

55,7

2,73

2,25

4,98

-Sekolah

5,93

5,59

11,52

-Mengurus Rumah Tangga

0,76

22,93

23,69

-Lainnya

3,15

0,96

4,11

50,46

49,54

100

-Mencari Pekerjaan 2. Bukan Angkatan Kerja

Jumlah


Sektor ekonomi yang banyak menyerap kesempatan kerja di Kota Tanjungpinang adalah sektor perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu 39,62 persen. Tumbuhnya perekonomian Kota Tanjungpinang telah mendorong berkembangnya aktivitas jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan. Pada tahun 2010 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak

26,73

persen.

Sebagai

wilayah

kota,

maka

kegiatan

pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, dan perkantoran terus mengalami peningkatan. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan telah membuka kesempatan kerja pada sektor bangunan yang mampu menyerap kesempatan kerja sebesar 12,66 persen. Sektor transportasi juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10,14 persen.

Laporan Akhir

4- 41



Tabel 4.23 : Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas di Kota Tanjungpinang yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2010 Lapangan Usaha

Persentase

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan

1,91


0,37


6,17

4. Listrik dan Air

0,47

5. Bangunan

12,66

6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel

39,62

7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi

10,14

8. Keuangan, Asuransi, dan Usaha Persewaan

1,93

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan

26,73

Jumlah

100


Perekonomian Daerah Struktur ekonomi Kota Tanjungpinang dipegang oleh empat sektor kunci yaitu sektor perdagangan, bangunan, pengangkutan dan industri pengolahan. Peranan masing-masing sektor tersebut adalah perdagangan sebesar 29,24 persen, bangunan sebesar 18,99 persen, pengangkutan sebesar 16,69 persen, Meningkatnya

dan industri pengolahan sebesar 15, 63 persen.

kegiatan

perdagangan

juga

diimbangi

dengan

meningkatnya peran sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahan yaitu sebesar 7,73 persen. Namun demikian, perkembangan Kota Tanjungpinang belum diimbangi dengan penyediaan kebutuhan listrik yang cukup, dimana peranannya baru sebesar 0,79 persen.

Laporan Akhir

4- 42



Tabel 4.24 : Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang Menurut Lapangan Usaha, 2010 Lapangan Usaha

Persentase

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

1,83


0,06


15,63

4. Listrik, Gas & Air Bersih

0,79

5. Bangunan

18,99

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

29,24

7. Pengangkutan & Komunikasi

16,69


7,73

9. Jasa - Jasa

9,04

Jumlah

100,00


Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 sebesar 7,08 persen. Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor dengan

pertumbuhan

tertinggi

yaitu

20,88

persen.

Tingginya

pertumbuhan listrik gas dan air bersih bertujuan untuk mengimbangi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang sangat tergantung pada tersedianya pasokan listrik yang cukup. Sebagaimana daerah kota pada umumnya peranan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan relatif rendah, demikian juga di Kota Tanjungpinang sektor pertanian tumbuh sebesar 2,78 persen. Sektor industri merupakan sektor yang dapat meningkatkan nilai tambah lebih besar dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Pada tahun 2010 sektor industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 5,94 persen.

Laporan Akhir

4- 43



Tabel 4.25 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Tanjungpinang Menurut Lapangan Usaha, 2010 Lapangan Usaha

Persentase


2,78


3,41


5,94


20,88

5. Bangunan

9,69


6,90


6,80


7,98

9. Jasa - Jasa

6,07

Jumlah

7,08


2. Isu dan Permasalahan Pembangunan Kependudukan Pada Wilayah Perkotaan Isu-Isu pembangunan kependudukan pada wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : a. Laju pertumbuhan penduduk pada wilayah perkotaan cukup tinggi Misalnya pada Kota Tanjungpinang laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mencapai 6,68 persen dan Kota Batam sebesar 7,68 persen. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dikhawatirkan pada masa yang akan mendatang dapat menimbulkan permasalahan perkotaan seperti pemukiman kumuh, dan pengangguran. b. Sebaran penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata bukan hanya persoalan Kota Batam, akan tetapi juga terjadi dihampir seluruh wilayah di Indonesia.

Laporan Akhir

4- 44



Hal ini menjadikan sulitnya pencatatan penduduk.serta akan semakin sulit mengingat geografi dan topografis Kota Batam. c. Sebagian besar penduduk masih berpendidikan menengah ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk perkotaan tercermin dari penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kota Tanjungpinang dengan pendidikan tertinggi SLTP ke bawah sebanyak 60,17 persen. d. Dari pengamatan dilapangan, diketahui bahwa rendahnya pencatatan penduduk di kota Batam (contah pencatatan E-KTP) disebabkan oleh beberapa hal : (1) Sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Pada sektor industry jam kerja sangat ketat sehingga tidak ada waktu bagi pekerja untuk mencatatkan dirinya ke petugas pencatatan (instansi), (2) Sangat beragamnya etnis yang terdapat di Kota Batam serta sebagian besar masih dengan pendidikan menengah ke bawah, sehingga masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya arti data kependudukan. (3) Tingginya arus masuk dan keluar penduduk ke dan dari kota Batam yang didukung banyaknya pintu masuk sehingga perkembangan penduduk di Kota Batam sangat dinamis (3) Persoalan masih lemahnya pendataan penduduk di Kota Batam, salah satunya disebabkan olek masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya data kependudukan untuk

berbagai perencanaan

pembangunan sebagai akibat masih rendahnya kualitas penduduk. e. Sektor kunci yang banyak menyerap kesempatan kerja di wilayah perkotaan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri. Namun demikian, perkembangan sektor ini masih diwarnai dengan pasokan energi listrik, gas dan air bersih pada umumnya masih belum optimal.

Laporan Akhir

4- 45



C. Pembangunan Kependudukan Pada Wilayah Pengembangan PusatPusat Pertumbuhan Melalui Pengembangan Kawasan Strategis. Berdasarkan strategi pengembangan kewilayahan di dalam RPJMN 2010-2014 yang terkait dengan Provinsi Kepulauan Riau, Bintan dan Karimun merupakan salah satu lokasi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari 4 lokasi di pulau Sumatera yang dilalui jalur perdagangan internasional dan menjadi buffer Negara maju di sekitarnya. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mencapai suatu pengelompokan kawasan fungsional yang memberikan backward dan forward linkages serta multiplier effects bagi daerah di sekitar kawasan tersebut secara regional, nasional, dan internasional untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi

daerah

sehingga

dapat

meminimalisasi

ketimpangan

pembangunan antardaerah. Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, dibutuhkan sinergisme dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan pengelola kawasan dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam rangka optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan multiplier effects bagi daerah sekitar baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional, dibutuhkan dukungan dan intervensi kegiatan pembangunan yang multisektor dalam mewujudkan pengembangan kawasan strategis dan dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Laporan Akhir

4- 46



Dalam mendukung Kabupaten Bintan dan Karimun sebagai pengembangan pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis, maka perlu didukung dengan faktor produksi yang berkualitas. Diantara faktor produksi yang dibutuhkan bagi pengembangan pusat pertumbuhan tersebut adalah penduduk.

Kinerja pembangunan

sumberdaya manusia penduduk suatu wilayah dapat tercemin dari indeks pembangunan manusianya. Wilayah Kabupaten Bintan dan Karimun yang berada disekitar Kota Batam dan Kota Tanjung pinang menjadikan penduduk diwilayah ini relatif lebih mudah untuk mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya belinya. Pada tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan mencapi 74,44 poin dan Kabupaten Karimun mencapai 73,64 poin. Tingkat pendidikan penduduknya yang relatif baik diharapkan akan mempermudah proses tranformasi daerah Kabupaten Bintan dan Karimun sebagai pengembangan pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis. Daya beli penduduk Kabupaten Bintan sebesar Rp. 646.570 dan Kabupaten Karimun Rp. 637.790 diharapkan mampu meningkatkan permintaan agregat wilayah

yang akan

mendorong penawaran agregat. Tabel 4.26 : Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Pengembangan Pusatpusat pertumbuhan melalui Pengembangan Kawasan Strategis di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 RataRata Pengeluaran Lama Perkapita Sekolah Disesuaikan (Tahun)



Bintan

69,71

95,09

8,63

646,57

74,44

Karimun

69,91

95,82

8,09

637,79

73,64

Kabupaten/Kota

IPM


Laporan Akhir

4- 47



1. Kondisi Umum a. Kabupaten Bintan Geografis Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau, yang mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Lautan Cina Selatan dengan julukan kepulauan “Segantang Lada”. Berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006, tanggal 23 Februari 2006 nama Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan dengan ibukotanya Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Daerah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan continental yang terkenal dengan “Paparan Sunda” yang membentang dari Semenanjung Malaysia dibagian Utara sampai pulau Bangka dan Belitung dibagian Selatan. Berdasarkan PP No. 11 tahun 2007 dan Perda No.

12

tahun

2007

berisi

tentang

pembentukan

kecamatan,

desa/kelurahan baru di Kabupaten Bintan, hingga saat ini masih memiliki 10 wilayah kecamatan dengan 36 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di Pulau Bintan dan pulau-pulau sekitarnya, serta terdiri dari 196 RW dan 592 RT. Luas wilayah Kabupaten Bintan 88.038,54 km2, dan hanya 2,21% (1.946,13 km2) daratan dan luas lautan 86.092,41 km2. Kecamatan Gunung Kijang adalah daerah yang terluas 344,28 km dan yang terkecil adalah Kecamatan Tambelan 90,96 km. Kabupaten Bintan terdiri dari 240 pulau besar dan kecil daan hanya 39 pulau yang baru berpenghuni, namun pulau lainnya ada yang dimanfaatkan untuk pertanian khususnya untuk usaha perkebunan

Laporan Akhir

4- 48



Demografi Distribusi

penduduk

Kabupaten

Bintan

Menurut

wilayah

terkonsentrasi di Kecamatan Bintan Timur sebanyak 39.006 jiwa atau 27,4 persen dan Bintan Utara sebanyak 21.193 jiwa. Sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Mantang sebanyak 3.896 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.128 jiwa dan perempuan sebanyak 1.768 jiwa. Konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu menyebabkan tingkat kepadatan penduduk

pada

wilayah tersebut

meningkat.

Tingkat

kepadatan

penduduk Kecamatan Bintan Utara pada tahun 2010 yaitu 97 jiwa/km, kepadatan tersebut lebih tinggi dari tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Bintan Timur yaitu 85 jiwa per Km2. Tabel 4.27 : Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Menurut Luas, Jenis Kelamin, Kepadatan dan Kecamatan Tahun 2010 N0.

Kecamatan

1

Teluk Bintam

2

Seri Kuala Lobam

3

Luas Wilayah

Penduduk Lakilaki

Perem -puan

Total

Rasio Jenkel

Kepadatan

185,00

4.755

4.179

8.934

114

48

..¹)

8.029

9.603

17.632

84

.. ¹)

Bintan Utara

219,25

10.643

10.550

21.193

101

97

4

Teluk Sebong

408,34

8.527

7.492

16.019

114

39

5

Bintan Timur

461,00

20.319

18.687

39.006

109

85

6

Bintan Pesisir

.. ¹)

4.390

3.615

8.005

121

.. ¹)

7

Mantang

.. ¹)

2.128

1.768

3.896

121

.. ¹)

8

Gunung Kijang

503,12

6.575

5.432

12.007

121

24

9

Toapaya

.. ¹)

5.731

4.902

10.633

117

.. ¹)

10

Tambelan

169,42

2.568

2.407

4.975

107

29

1.946,13

73.665

68.635

142.300

107

73

Jumlah

¹) Bergabung dengan kecamatan induk Sumber : BPS, Bintan Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 49



Jumlah penduduk Kabupaten Bintan hasil regritasi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, dimana pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Bintan yakni 129.779 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki yaitu 69.697 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 60.082 jiwa. Kemudian pada tahun 2010 jumlah penduduk meningkat menjadi 142.300 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk lakilaki tetap lebih banyak yaitu 73.665 jiwa dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 68.635 jiwa. Untuk lebih jelas tentang perkembangan penduduk Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.28 :

Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006 - 2010

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Penduduk (Jiwa) Laki-laki Perempuan 69.697 60.082 69.373 63.638 70.097 66.124 72.728 66.679 73.665 68.635

Jumlah (Jiwa)

Laju Pertumbuhan (%)

129.779 133.011 136.221 139.407 142.300

2,49 2,41 2,34 2,08

Sumber: Bintan Dalam Angka 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Bintan untuk beberapa tahun dan laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi adalah pada tahun 2007 yaitu sebesar 2,49 persen dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2006-2010 adalah sebesar 2,33 persen. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat pertambahan penduduk yang mungkin saja disebabkan oleh komponen demografi yakni kelahiran, kematian dan juga migrasi.

Laporan Akhir

4- 50



Penduduk dalam pembangunan mempunyai arti dan makna yang cukup mendalam. Di samping sebagai pelaku (subjek) penduduk juga merupakan tujuan (objek) dari pembangunan. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas. Dilihat dari struktur umur penduduk Kabupaten Bintan tergolong penduduk intermediate,

Jika umur median antara 20 tahun sampai

dengan 30 tahun. Sedangkan nilai median dari penduduk Kabupaten Bintan adalah dengan nilai 25,97.

Atau dengan kata

lain jumlah

penduduk umur 0 – 14 tahun terletak antara 30–40 persen seperti terlihat pada tabel 2. Artinya Pemerintah Kabupaten Bintan dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana terutama pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga ke depan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kemudian persentase penduduk yang berumur antara 15–64 tahun berada di atas 60 persen menunjukkan jumlah penduduk usia produktif relative cukup tinggi sehingga di khawatirkan menimbulkan kerawanan pengangguran. Sedangkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk umur 65 tahun ke atas menunjukkan semakin meningkatnya angka harapan hidup, yang selanjutnya mencerminkan kualitas hidup yang semakin baik. Struktur usia penduduk suatu wilayah akan mempengaruhi prioritas pembangunan yang dilaksanakan. Pada wilayah dengan penduduk usia muda, maka akan banyak membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan terbukanya lapangan kerja. Sedangkan pada wilayah dengan struktur umur penduduk lebih banyak pada usia tua (lansia), maka prioritas pembangunannya lebih diarahkan pada penyediaan sarana dan prasaran kesehatan.

Laporan Akhir

4- 51



Tabel 4.29 : Kelompok Umur

Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010 Penduduk Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

0-4

8.342

7.975

16.317

105

5-9

7.602

7.134

14.736

107

10-14

6.032

5.517

11.549

109

15-19

5.322

4.934

10.256

108

20-24

6.247

7.036

13.283

89

25-29

8.166

8.826

16.992

93

30-34

8.167

7.421

15.588

110

35-39

6.670

5.458

12.128

122

40-44

5.153

3.949

9.102

130

45-49

3.801

3.069

6.870

124

50-54

2.615

2.378

4.993

110

55-59

1.894

1.731

3.625

109

60-64

1.364

1.209

2.573

113

65-69

1.083

881

1.964

123

70+

1.207

1.117

2.324

108

Jumlah

73.665

68.635

142.300

107

Sumber: Bintan Dalam Angka 2011 Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan juga dapat kita ketahui perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) dari penduduk Kabupaten Bintan adalah 107, yang artinya adalah setiap 100 orang penduduk perempuan

terdapat

107

penduduk

laki-laki.

Dengan

beban

ketergantungan (dependency ratio) adalah 49, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung penduduk yang tidak produkstif sebanyak 49 orang. Laporan Akhir

4- 52



Penduduk merupakan faktor produksi yaitu sebagai tenaga kerja yang digunakan sebagai faktor input dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada usia ini penduduk dianggap telah mampu untuk berproduktivitas menghasilkan barang dan jasa. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 99.911 orang yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebanyak 51.746 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 48.165 orang. Diantara penduduk usia kerja ada yang memutuskan untuk memilih bekerja dan ada yang masih bersekolah, mengurus rumah dan lainnya. Golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya tersebut biasa disebut bukan angkatan kerja sedangkan yang memutuskan untuk bekerja disebut angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 di Kabupaten Bintan sebanyak 62.736 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja sebanyak 58.451 orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 4.275 orang. Tabel 4.30 : Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Tahun 2010 Keterangan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1. Penduduk Usia Kerja (orang)

51.746

48.165

99.911

2. Angkatan Kerja

43.381

19.355

62.736

3. Bekerja

40.388

18.073

58.461

4. Mencari Pekerjaan

2.993

1.282

4.275

5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

83,83

40,18

62,79

6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

6,9

6,62

6,81

7. Rata-Rata Jam Kerja (jam/minggu)

49

41

47

Sumber : BPS, Bintan Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 53



Perekonomian Daerah Besarnya

kontribusi

sektor

ekonomi

terhadap

perekonomian

wilayah menunjukkan besarnya peranan sektor tersebut terhadap perekonomian

wilayah.

Kabupaten

Bintan

sebagai

daerah

yang

dikembangkan untuk kawasan industri dan pariwisata, maka sektorsektor yang terkait dengan pengembangan industri dan pariwisata cukup berkembang. Kontribusi sektor terhadap Produk Domestrik Regional Bruto atas dasar harga berlaku terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Bintan sebesar 50,98 persen. Selain itu, Sektor kedua yang kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 20,19 persen. Namun demikian berkembangnya sektor industri dan perdagangan kurang didukung oleh kertersediaan pasokan listrik, gas dan air bersih yang cukup, dimana kontribusinya hanya sebesar 0,32 persen. Tabel 4.31 : Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2008 – 2010 Lapangan Usaha 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Persentase 5,78


11,02


50,98


0,32

5. Bangunan

3,73


20,19


3,75


1,46

9. Jasa - Jasa

2,77

Jumlah

100


Laporan Akhir

4- 54



Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan sebesar 5,56 persen dengan laju pertumbuhan sektor antara 4 sampai dengan 8 persen. Laju pertumbuhan sektor tertinggi adalah sektor pertanian dengan laju pertumbuhan 7,89 persen. Sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang banyak menggantungkan produksinya pada kebutuhan energi listrik. Sektor Listrik gas dan air bersih yang tumbuh sebesar 4,1 persen pada tahun 2010 mampu mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 4,61 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,78 persen. Sektor tersier seperti pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 6,28 persen, sektor keuangan tumbuh sebesar 6,28 persen dan sektor jasa tumbuh sebesar 6,12 persen. Tabel 4.32 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010 atas Dasar Harga Konstan Lapangan Usaha

Persentase


7,89


6,11


4,61


4,1

5. Bangunan

6,85


6,78


5,84


6,28

9. Jasa - Jasa

6,12

Jumlah

5,56


Laporan Akhir

4- 55



b. Kabupaten Karimun Geografi Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari 249 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 54 pulau yang sudah berpenghuni (Data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun). Secara geografis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0o 35’ Lintang Utara sampai dengan 1o 10’ Lintang Utara dan 103o 30’ Bujur Timur sampai dengan 104o Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 Km2 . Batas-batas Kabupaten Karimun adalah : Sebelah Utara

:

Philip

Channel

Singapura

dan

Semenanjung

Malaysia Sebelah Selatan

: Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Sebelah Barat

: Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan

Kuala

Kampar

Kabupaten

Pelalawan Sebelah Timur

: Kota Batam

Secara umum Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40o serta ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Kecamatankecamatan yang ada di Karimun ini juga mempunyai karakteristik yang hampir mirip. Laporan Akhir

4- 56



Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi Tanjung Balai Karimun, selama tahun 2010 kelembaban udara rata-rata harian berkisar antara 65 dan 87 persen dengan kelembaban maksimun tertinggi 100 persen sepanjang bulan, kecuali bulan Februari 92. Sedangkan kelembaban minimun terendah terjadi dibulan Maret sebesar 59 persen. Sedangkan temperatur udara rata-rata berkisar 26,2o C dan 28,7oC, dengan suhu maksimum tertinggi 35,2oC pada bulan Mei dan minimum terendah sebesar 20,2o C di Bulan Januari.Jumlah hari hujan terbanyak yaitu selama 22 hari terjadi di bulan Juli. Penduduk dan Ketenagakerjaaan Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2000 sebanyak 171.405 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 212.561 jiwa. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun antara tahun 2000 sampai dengan 2010 setiap tahunnya sebesar 2,19 persen. Pertumbuhan penduduk menurut wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun terjadi pada Kecamatan Karimun (4,81 persen), Kecamatan Meral (3,32 persen), dan Kecamatan Tebing (2,99 persen). Pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Karimun yang cukup tinggi, selain disebabkan oleh faktor alamiah yaitu kelahiran dan kematian juga disebabkan oleh faktor migrasi penduduk. Mengingat kecamatan Karimun merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan serta industri bagi daerah-daerah lainya di Kabupaten Karimun. Infrastruktur dan aksesbilitas yang lebih lengkap mendorong penduduk melakukan migrasi ke kecamatan ini.

Laporan Akhir

4- 57



Tabel 4.33 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, Hasil Sensus Penduduk 2000 dan 2010 Jumlah Penduduk

Kecamatan

2000

Pertumbuhan

2010

01. Moro

17.808

17.512

-0,17

02. Durai

4.831

5.821

1,9

03. Kundur

30.000

33.878

1,23

04. Kundur Utara

17.145

17.066

-0,05

05. Kundur Barat

14.210

16.146

1,3

06. Karimun

26.742

42.601

4,81

07. Buru

9.028

8.967

-0,07

08. Meral

32.269

44.627

3,32

09. Tebing

19.372

25.943

2,99

171.405

212.561

2,19

Jumlah Sumber : BPS, Karimun Dalam Angka 2011

Pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Karimun berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bawah penduduk laki-laki sebanyak 208.923 jiwa, lebih tinggi daripada perempuan yaitu sebanyak 103.638 jiwa sehingga total penduduk pada tahun 2010 sebanyak 212.561 jiwa. Dilihat menurut kecamatan pada umumnya penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk

perempuan

kecuali

pada

Kecamatan

Kundur,

jumlah

penduduk perempuan sebanyak 17.039 orang lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu 16.839 orang.

Laporan Akhir

4- 58



Tabel 4.34 :

Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2010

Kecamatan

Jumlah Penduduk Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

01. Moro

9.071

8.441

17.512

02. Durai

3.040

2.781

5.821

16.839

17.039

33.878

04. Kundur Utara

8.815

8.251

17.066

05. Kundur Barat

8.289

7.857

16.146

21.793

20.808

42.601

07. Buru

4.616

4.351

8.967

08. Meral

23.273

21.354

44.627

09. Tebing

13.187

12.756

25.943

108.923

103.638

212.561

03. Kundur

06. Karimun

Jumlah Sumber : BPS, Karimun Dalam Angka 2011

Penduduk Kabupaten Karimun pada umumnya berada pada usia muda. Penduduk usia 15 – 64 tahun sebanyak 139.931 jiwa atau 65,83 persen. Komposisi penduduk pada usia muda tersebut menyebabkan prioritas pembangunan lebih diarahkan pada pengeluaran untuk membiayai usaha-usaha dalam upaya menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menekan tingkat pengangguran. Selain itu, penduduk Kabupaten Karimun yang berusia dibawah 15 tahun sebanyak 64.701 jiwa atau 30,44 persen dan usia diatas 64 tahun sebanyak 7.923 jiwa 3,73 persen. Kelompok usia tersebut sangat membutuhkan tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Laporan Akhir

4- 59



Tabel 4.35

: Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2010

Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

0–4

11.370

10.601

21.971

5–9

11.360

10.862

22.222

10 – 14

10.534

9.974

20.508

15 – 19

9.375

8.683

18.058

20 – 24

8.581

8.269

16.850

25 – 29

9.826

10.285

20.111

30 – 34

10.077

10.072

20.149

35 – 39

9.022

8.269

17.291

40 – 44

7.334

6.603

13.937

45 – 49

6.337

5.586

11.923

50 – 54

5.011

4.765

9.776

55 – 59

3.829

3.326

7.155

60 – 64

2.325

2.356

4.681

65 – 69

1.818

1.769

3.587

70 – 74

1.211

1.143

2.354

75+

910

1.072

1.982

TT

3

3

6

108.923

103.638

212.561

Jumlah

Sumber : BPS, Karimun Dalam Angka 2011

Laporan Akhir

4- 60



Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten pada tahun 2010 sebanyak 147.860 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 75.659 orang dan perempuan sebanyak 72.201 orang. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut sebanyak 61,66 persen merupakan angkatan kerja dan sebanyak 38,34 persen merupakan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang telah bekerja sebanyak 54,42 persen dan sebanyak 7,24 persen dengan status mencari pekerjaan. Tabel 4.36 :

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2010 Keterangan

Laki-Laki

Perempuan

1. Angkatan Kerja

83,94

38,32

61,66

1.1 Bekerja

79,44

28,2

54,42

4,5

10,12

7,24

16,06

61,68

38,34

2.1 Sekolah

8,16

8,06

8,11

2.2 Mengurus rumahtangga

4,64

49,61

26,6

2.3 Lainnya

3,27

4,01

3,63

Jumlah

100

100

100

75.659

72.201

147.860

1.2 Mencari Pekerjaan 2. Bukan Angkatan Kerja

Penduduk 15 tahun keatas Tahun 2010

Jumlah


Penduduk Kabupaten Karimun sebagian besar (31,79 persen) bekerja pada sektor pertanian. Wilayah Kabupaten Karimun yang berada di antara Kota Batam, Singapura, Malaysia, Kepulauan Riau dan Riau. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian. Namun demikian, peluang ini belum dapat diambil secara baik oleh tenaga kerja lokal, hal ini tercermin dari penduduk yang bekerja pada sektor industri sebesar 2,72 persen.

Laporan Akhir

4- 61



Tabel 4.37

: Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun tahun 2010 Lapangan Usaha

01. Pertanian

Persentase 31,79

02. Pertambangan

4,25

03. Industri

2,72

04. Listrik, Gas dan Air

0,5

05. Konstruksi

12,03

06. Perdagangan

18,12

07. Angkutan dan Komunikasi

5,81

08. Keuangan

0,63

09. Jasa

20,1

10. Lainnya

4,05

Jumlah

100


Posisi strategis Kabupaten Karimun seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh penduduk di Kabupaten Karimun. Mengingat kualifikasi kebutuhan tenaga kerja disektor industri lebih kompleks dibandingkan dengan sektor pertanian, maka kualitas tenaga kerja yang ada juga harus disediakan sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan pada sektor industri. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Karimun terus melakukan pembangunan diberbagai bidang termasuk penyediaan infrastruktur yang dapat menyerap kesempatan kerja sebanyak 12,03 persen. Meningkatnya daya beli masyarakat juga telah mendorong aktifitas ekonomi masyarakat melalui kegiatan perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 18,12 persen.

Seiring berkembangnya aktifitas ekonomi

masyarakat, kegiatan jasa kemasyarakatan juga terus berkembang dan mampu membuka kesempatan kerja sebesar 20,1 persen. Laporan Akhir

4- 62



Perekonomian Daerah Ekonomi Kabupaten Karimun pada tahun 2010 mampu tumbuh sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 6,23 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku tahun 2010 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 4.287 milyar rupiah, dan atas dasar harga konstan tahun 2000 nilai PDRB tahun yang sama sebesar 2.041 milyar rupiah. Tabel 4.38 : Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2008 dan 2010 Lapangan Usaha 1. Pertanian/ Agriculture

2008

2010 27,68

26,69

2. Pertambangan & Penggalian

7,84

7,09

3. Industri Pengolahan/

8,24

8,71

4. Listrik & Air Bersih

0,33

0,34

5. Bangunan

7,54

9,22

6. Perdagangan, Hotel & Retoran

26,61

26,47


13,62

13,18

8. Keuangan, Persewaan & Jasa

3,09

3,13

9. Jasa-jasa

5,05

5,17

Total

100

100


Pada tahun 2010 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian Kabupaten Karimun adalah sektor pertanian sebesar 26,69 persen, sektor perdagangan,hotel,restoran sebesar 26,47 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,18 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 8,71 persen.

Laporan Akhir

4- 63



2. Isu dan Permasalahan Pembangunan Kependudukan Pada Wilayah Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Melalui Pengembangan Kawasan Strategis. Isu

dan

permasalahan

pembangunan

pada

wilayah

pengembangan kawasan strategis antara lain sebagai berikut : a. Belum optimalnya pemanfaatan lokasi Bintan, Karimun dan Batam yang dekat dengan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, juga dengan Asia Timur (Cina, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam dan Malaysia) yang merupakan kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan paling tinggi di dunia. Ini ditandai dengan masih minimnya upaya kerjasama pembangunan dengan negara

tetangga

terutama

dalam

aspek

perekonomian,

perdagangan dan budaya, seperti kawasan perdagangan bebas (free trade zone, FTZ). b. Belum adanya rencana tata ruang termasuk tata ruang laut yang terintegrasi dan detail bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Hal ini menyebabkan berkurangnya minat investor dalam membangun ekonomi dan mengelola potensi daerah. Selain itu belum adanya RTRW Batam, Bintan dan Karimun yang telah disahkan baik oleh pemerintah daerah (Perda) maupun keputusan pemerintah pusat mengakibatkan pelaksanaan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) masih dirasa belum efektif c. Masih minimnya dukungan sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi tangkapan nelayan dan hasil panen petani

Laporan Akhir

4- 64



d. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi keterampilan (kemampuan menerapkan IPTEK dan manajemen); jiwa wirausaha (entrepreneurship). Hal ini tercermin dari rata-rata lama bersekolah penduduknya masih dibawah 9 tahun. Artinya penduduk pada kawasan strategis rata-rata belum tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). e. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat di daerah perdesaan dan pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat kota serta kawasan kumuh (slum areas) perkotaan. Hal ini disebabkan oleh biaya berobat dan perawatan kesehatan yang relatif mahal, rendahnya perluasan dan peningkatan mutu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan

Asuransi

Kesehatan

Masyarakat

Miskin

(Askeskin),

terbatasnya ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan terutama di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta kurangnya kemampuan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. f. Masih rendahnya perkembangan sektor listrik (pasokan energi listrik), gas dan air bersih yang dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi terutama sektor industri, perdagangan hotel dan restoran sebagai akibatnya dapat mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja.

Laporan Akhir

4- 65

BAB IV ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Recommend Documents