BAB III ISU STRATEGIS BIDANG KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN
Ancaman baby booming atau meledaknya jumlah bayi di Indonesia akan terjadi bila pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Diprediksi pada tahun 2015 penduduk Indonesia mencapai ± 255,5 juta jiwa (Tahun 2007 ± 226 juta jiwa) - Jawa Post, 29 Maret 2009. Saat ini penduduk Jawa Timur ( Desember 2008 ) ± 38,4 juta jiwa dan
diprediksi pada tahun 2015 akan mencapai ± 41 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut maka pada tahun 2015 Jawa Timur akan mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari ± 790 jiwa / km² pada tahun 2008 akan menjadi ± 825 jiwa / km² pada tahun 2015. Dengan demikian kondisi tersebut sudah melampaui batas ideal kepadatan penduduk Jawa Timur sebesar 700 jiwa / km². Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kondisi rata-rata 6% pertahun. Besarnya pertumbuhan ekonomi tersebut
belum
mampu
mengatasi
persoalan
kemiskinan,
pengangguran,
ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk. Jumlah penduduk miskin masih berjumlah 7,1 juta jiwa (18,98%) dari jumlah penduduk Jawa Timur dan jumlah penganggur per Agustus 2008 sebanyak 1.296.313 orang, sebagai akibat terbatasnya kesempatan kerja yang ada dibanding angkatan kerja yang ada (supply and demand) serta dampak rendahnya investasi, PHK dan situasi hubungan industrial yang belum kondusif. Belum lagi bertambahnya
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2014.
53
penganggur tersebut disumbang oleh kualifikasi angkatan kerja yang masih belum dapat bersaing di pasar kerja dan masih lemahnya informasi pasar kerja. Faktor lain yang menjadi isu penting di bidang ketenagakerjaan dalam kerangka pasar global adalah perubahan jenis dan aktivitas pekerjaan. Perubahan tersebut ditandai dengan berakhirnya jenis / macam pekerjaan tradisional menuju jenis / macam pekerjaan modern (the end of the tradisional job to modern job). Perubahan tersebut ditunjukkan dengan gambaran sebagai berikut : 1.
Dari pekerjaan yang berorientansi pada produksi (production oriented) menuju pekerjaan yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based work).
2.
Dari pekerjaan yang dilakukan secara individu (individual oriented) menuju pekerjaan tim (team work collaboration).
3.
Dari pekerjaan yang membutuhkan koordinasi (coordinative job) menuju pekerjaan yang menekankan pada kemandirian (self managing & self direction).
A.
Variabel Penyumbang Kemiskinan dan Pengangguran. Dari uraian diatas, setidaknya ada beberapa variabel sebagai unsur pokok penyebab tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Jawa Timur, yaitu sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk yang terus bertambah, lahan usaha terbatas, kepadatan penduduk meningkat ( ± 790 jiwa / km² ). 2. Pengendalian Pertumbuhan penduduk ( > 1 % / th ). 3. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi ( rata² 6 % / th). RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2014.
54
4. Kualitas Angkatan Kerja (> 60% Lulusan SD ke bawah). 5. Informasi Pasar Kerja masih tradisional / manual. 6. Kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan pasar kerja. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 2025, Pemerintah Jawa Timur berencana mengembangkan pembangunan agribisnis yang telah memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di bidang pertanian dan maritim yang kemudian dapat didayagunakan menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage). Pembangunan agribisnis sebagai grand strategy Jawa Timur dalam RPJP diharapkan menjadi suatu sistem dimana pertanian hulu, hilir dan perusahaan penyedia jasa dan manufactur dikembangkan secara simultan dan harmonis.
B.
Isu Strategis di Bidang Nakertransduk 1.
Di bidang Ketenagakerjaan Hasil koordinasi lintas instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kab / Kota se Jawa Timur, setidaknya ada 4 (empat) isu strategis yang berkembang di masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan layanan di bidang ketenagakerjaan, yaitu : a)
Pengangguran muda / terdidik terus meningkat;
b)
Krisis global membawa dampak tutupnya industri dan lahan usaha yang berakibat PHK;
c)
Meningkatnya TKI / TKW yang dipulangkan ke Indonesia;
d)
Kualitas Sumber Daya Manusia yang relatif rendah;
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2014.
55
e)
Terbatasnya kesempatan kerja dibandingkan pertambahan angkatan kerja;
f)
Perlindungan dan kesejahteraan Pekerja serta Hubungan Industrial yang belum sepenuhnya harmonis.
2.
Di bidang Ketransmigrasian a)
Kepadatan penduduk Jawa Timur sudah melampaui kepadatan ideal yaitu 790 Orang / Km² ( Batas ideal ± 700 orang / Km² ).
b)
Masyarakat
kurang
beruntung
(miskin)
menghadapi
masalah
ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah/lahan usaha serta ketidak pastian dalam penguasaan pemilikan lahan pertanian, kehidupannya sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilitas anggota keluarganya untuk bekerja diatas tanah / lahan pertanian yang semakin kecil. c)
Kemiskinan dan pengangguran meningkat mendorong tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi.
d)
Di era otonomi, penyelenggaraan transmigrasi amat ditentukan oleh daerah tujuan, untuk itu perlu di bangun Kerja Sama Antar Daerah (KSAD), yang tertuang dalam MoU antara daerah pengirim dan daerah tujuan.
3.
Di bidang Kependudukan 1)
Peningkatan kemampuan berdaya saing tinggi untuk penduduk Jawa Timur melalui : (a) Mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia
berkualitas
dan
berdaya
saing,
(b)
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2014.
Memperkuat
56
perekonomian lokal berbasis keunggulan di setiap daerah di Jawa Timur, (c) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk Jawa Timur. 2)
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung
lingkungan
melalui
pemerataan
pembangunan
ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman sosial budaya serta pembangunan berkelanjutan. 3)
Penyempurnaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan.
4)
Memberikan perlindungan pada hak – hak dasar penduduk melalui penguatan lembaga dalam sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.
5)
Penerbitan Dokumen kependudukan (KTP) dengan NIK tunggal dan berlaku secara Nasional serta dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan penduduk (misalnya : perpajakan, paspor, kepemilikan benda tetap dan berbagai urusan kepolisian).
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2014.
57
