PERENCANAAN INDONESIA. KETENAGAKERJAAN dan KETRANSMIGRASIAN

PERENCANAAN

KETENAGAKERJAAN dan KETRANSMIGRASIAN

INDONESIA

VOLUME VOLUME VIIVII NO.NO. 3131JANUARI JANUARI- -MARET MARET2013 2013

DAFTAR ISI

WAWASAN

Menteri Keuangan 14 Rekomendasi dalam Perencanaan DK & TP

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK & TP) sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap daerah melalui kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan NKRI.

4 Dinamika Ketenagakerjaan

Indonesia (Bagian 1)

8

Tulisan kali ini mencoba membuka tabir historis dinamika ketenagakerjaan di Indonesia yang “agaknya” kurang dilakukan oleh para pelaku pembangunan, para akademisi di Indonesia, ataupun stakeholder lainnya. Penelaahan semacam ini bukannya tidak ada sama sekali, melainkan masih adanya kekosongan pemahaman historis yang benar-benar terfokus pada dimensi ketenagakerjaan sebagai unit analisis utama penelaahan.

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL Tahun 2013 Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkahlangkah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu untuk “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”.

ANALISA

10 Pembangunan

Transmigrasi Konsep KTM, Quo Vadis? Pembangunan transmigrasi pada era sekarang ini dirancang berbasis kawasan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan transmigrasi mampu memenuhi skala ekonomis, sehingga kawasan tersebut cepat membentuk pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh komoditas unggulan. Pusat pertumbuhan baru yang dimaksudkan tersebut lebih dikenal juga dengan sebutan Kota Terpadu Mandiri (KTM) atau Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

17 Renstra Kemnakertrans 2015-2020: Mau Kemana Arahmu?

Tahun 2013 adalah pelaksanaan tahun ketiga Renstra Kemnakertrans 2010-2014. Jajaran perencana mulai tersentak, sudah siapkah bahan atau informasi yang dikumpulkan untuk menyusun Renstra berikutnya?

REALITA

20 Tingkat Keberhasilan

Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengambil tindakan dengan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

ATSIRI JERUK: 23 MINYAK Potensi Meningkatkan Produktifitas &

Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi

INFO

26 Menjaga Keamanan e-mail LENSA 28

diterbitkan setiap triwulan oleh Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (SK Sekjen No. KEP. 200/SJ/II/2013)

ISSN: 1978-3299 Pengarah Sekretaris Jenderal Kemenakertrans RI Penanggung Jawab Kepala Biro Perencanaan Koordinator Sapto Purnomo Pemimpin Redaksi Jadid Malawi Sekretariat Redaksi M. Eduard, Tugiman Redaktur Mery Hartati, Tati Juliati, Widyantoro Mukti R., Erna Erawati, Gestian Jati Kumoro Editor Helaria P. Candra, One Herwantoko Pracetak Gatot M. Sutejo Operator Asmari, Neng Rivolia D. Alamat Redaksi: Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan Tel/fax: (021) 7973060, 7973082, 7992661 E-mail: [email protected] Redaksi menerima kiriman karya tulis Anda. Materi seputar perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di pusat maupun di daerah. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan sepantasnya.

2

VOLUME VII NO. 31 JANUARI - MARET 2013

P

erencanaan, sebuah kata yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dalam setiap sendi kehidupan kita, mulai dari aktivitas kecil (sederhana) hingga aktivitas besar (kompleks), tentunya membutuhkan perencanaan. Bahkan terdapat suatu statement yang cukup menggelitik bahwa jikalau kita gagal merencanakan, itu sama saja artinya kita merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa “perencanaan” lahir dari kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan. Ia merupakan anak kandung kehidupan. Dalam insititusi pemerintahan di era sekarang ini, perencanaan tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan good governance. Dalam konteks yang demikian, kita tentu teringat pesan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013, bahwa kita harus bekerja secara lebih baik lagi serta menjadikan tahun 2013 sebagai bagian dari momentum rangkaian perubahan ke arah tata kelola kepemerintahan yang baik.

Hal mendasar dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, salah satunya terdapat pada sisi perencanaan. Langkah restrukturisasi

EDITORIAL perencanaan dalam institusi pemerintah meng hasilkan suatu integrasi (keterpaduan) perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan ber perspektif pengeluaran jangka menengah. Dalam konteks ini, perencanaan yang disusun oleh institusi pemerintah hendaknya dapat terukur, baik dari segi input, output, outcome dan impact. Konsekuensinya, perencanaan saat ini sangat menekankan konsep money follow function dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja output dan outcome (controlling aspect).

Sapto Purnomo

Koordinator Penerbitan WARTA PERENCANA

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dan terus menerus memperbaiki fungsi perencanaannya guna mendukung terciptanya good governance. Namun demikian, tentunya kita semua menyadari bahwa upaya mewujudkan perencanaan yang baik memerlukan partisipasi konstruktif dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, Buletin Warta Perencana dapat menjadi ruang strategis yang mampu memfasilitasi munculnya pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dari sisi perencanaan. Berbagai ide mengenai perencanaan yang hadir di sini tentunya dapat menjadi informasi yang sangat penting bagi kita semua.[]

PENGANTAR REDAKSI

P

embaca yang terhormat, edisi 31 ini merupakan awal penerbitan volume VII tahun 2013. Tak terasa kita sudah 7 tahun bercinta dengan buletin Warta Perencana. Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik antara pembaca dan pengelola buletin, kehadiran Warta Perencana volume VII ini tampil dengan layout yang baru. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat membaca dan menulis pada buletin ini. Topik edisi ini adalah Perencanaan, Redaktur menyajikan berbagai tulisan terkait dengan perencanaan, baik tataran persiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan perencanaan kepada pembaca yang setia.

cepat membentuk pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh komoditas unggulan. Naskah Rekomendasi Menteri Keuangan dalam Perencanaan DK & TP, menjelaskan tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK&TP) sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, mengurangi kesenjangan Pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan NKRI.

Pada rubrik Analisa disajikan naskah PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Konsep KTM, Quo Vadis? Mengingatkan kita bahwa, pembangunan transmigrasi pada era sekarang ini dirancang berbasis kawasan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan transmigrasi mampu memenuhi skala ekonomis, sehingga kawasan tersebut

Sebagaimana biasa penerbitan dilengkapi dengan Info dan Lensa, rubrik Info menginformasikan kepada pembaca mengenai bagaimana kiat-kiat Menjaga Keamanan e-Mail. Dan rubrik Lensa menampilkan beberapa foto Rakornis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2013. Selamat membaca!

Diawali dengan rubrik Wawasan dengan mengetengahkan Dinamika Ketenagakerjaan Indonesia (Bagian 1), pada era 1800-1870 dinamika ketenagakerjaan Indonesia di era ini, terkait pula dengan sebuah fase baru globalisasi ekonomi dunia pada saat itu. Naskah Arah Pembangunan Nasional Tahun 2013, tema ini telah ditetapkan untuk memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Yang menekankan pentingnya penguatan daya saing, dan daya tahan perekonomian domestik, untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Tahun 2013 adalah pelaksanaan tahun ketiga Renstra Kemnakertrans 2010-2014. Jajaran perencana mulai tersentak, sudah siapkah bahan atau informasi untuk menyusun Renstra berikutnya? Dapat Anda baca pada naskah RENSTRA KEMNAKERTRANS 2015-2020 Mau Kemana Arahmu?

Selanjutnya rubrik Realita mengetengahkan naskah Tingkat Keberhasilan Penarikan Pekerja Anak ke dunia Pendidikan, dalam hal ini Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengambil tindakan dengan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sedangkan pada naskah MINYAK ATSIRI JERUK Potensi Meningkatkan Produktivitas & Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi, melihat upaya produktivitas bagi transmigran dalam memanfaatkan buah jeruk. Minyak atsiri jeruk memiliki kegunaan untuk industri kosmetik, makanan olahan, dan kesehatan.

VOLUME VII NO. 31

JANUARI - MARET 2013

3

WAWASAN One Herwantoko

Dinamika Ketenagakerjaan Indonesia

S

ejumlah pembahasan historis mengenai dimensi ketenagakerjaan seringkali diposisikan sebagai dimensi peripheral (pinggiran) pada keseluruhan analisis yang terfokus pada makro-ekonomi. Analisis ini dapat terlihat dari karya Howard Dick (ed) dengan judul: The Emergence of a National Economy: an Economic History of Indonesia 1800-2000, karya Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dengan judul: Ekonomi Indonesia 1800-2010: antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan, karya Raymond Robertson dengan judul: Globalization, Wages and The Quality of Job dan karya para ekonom lainnya. Akibat dari kondisi semacam ini, seringkali analisis yang dilakukan bersifat asimetris (satu arah) yaitu bagaimana kondisi makro-ekonomi mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Padahal bukti-bukti empiris yang saya temukan dalam sejumlah literatur mengindikasikan bahwa dalam konteks-konteks tertentu struktur ketenagakerjaan yang ada juga dapat mempengaruhi atau memberikan batasan/ kemungkinan tertentu terhadap pilihan

jcoupal.blogspot.com

Tulisan kali ini mencoba untuk membuka tabir historis dinamika ketenagakerjaan di Indonesia yang “agaknya” kurang dilakukan oleh para pelaku pembangunan, para akademisi, ataupun stakeholder lainnya. “Pembukaan Tabir” di sini dimaksudkan bahwa penelaahan semacam ini bukannya tidak ada sama sekali, melainkan masih adanya kekosongan pemahaman historis yang benar-benar terfokus pada dimensi ketenagakerjaan sebagai unit analisis utama penelaahan.

4

(Bagian 1)


kebijakan dan kondisi/struktur makro-ekonomi. Oleh karena itu, pada tulisan kali ini saya akan menghindari kecenderungan analisis satu arah dan lebih melihat bagaimana dinamika saling mempengaruhi antara struktur ketenagakerjaan dan struktur ekonomi dalam berbagai level, mulai dari level global hingga nasional dan lokal. Selain itu, tentunya penelaahan dinamika timbalbalik tersebut juga akan diletakkan pada suatu perspektif historis, sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, terutama mengenai kesamaan dan perbedaan pada berbagai fase historis yang ada.

Fase 1800-1870

Berbagai bukti empiris mengungkapkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, sejak lama tidak bisa dipisahkan dari mekanisme ekonomi global. Dalam konteks ini, jika kita mengacu pada dimensi-dimensi utama globalisasi, seperti: ekspansi perdagangan, pertumbuhan dan penyebaran investasi (capital), relokasi dan reorganisasi produksi, penyebaran teknologi baru, dan migrasi lintas batas negara/wilayah, maka globalisasi bukanlah sebuah fenomena baru, melainkan sudah terjadi pada abad-abad yang telah lalu (Peter N. Stearn: 2010). Begitu pula yang terjadi pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia pada era 18001870. Dinamika ketenagakerjaan Indonesia di era ini, terkait pula dengan sebuah fase baru globalisasi ekonomi dunia pada saat itu. Revolusi Industri yang dimulai di eropa utara dan kemudian menyebar ke seluruh eropa, menciptakan suatu bentuk hubungan baru dengan wilayah-wilayah koloni mereka di Asia Tenggara (khususnya Indonesia), di mana Asia Tenggara memproduksi dan mengekspor

WAWASAN komoditas primer untuk dipertukarkan tersebut (Howard Dick.ed: 2002). dengan produk-produk industri dari Eropa. Hal ini adalah suatu langkah transformasi Hal ini semakin mapan, setelah terjadinya struktural dan benar-benar mendasar terhadap kemajuan-kemajuan teknologi perkapalan pola ekonomi-politik nusantara pada saat itu. yang meningkatkan intensitas ekspor-impor. Masyarakat nusantara “dipaksa berkenalan” Ekspor ke luar Indonesia mengalami kenaikan dengan bentuk kekuasaan baru, yaitu bentuk 22.390.000 gulden pada tahun 1822 menjadi kekuasaan Negara Birokrasi-Modern yang 37.889.000 gulden. Sementara nilai impor benar-benar asing bagi mereka. Kondisi ini meningkat dari 19.896.000 gulden pada tentunya berbeda dengan eropa. Sementara tahun 1822 menjadi 24.498.000 gulden pada negara birokrasi-modern di eropa lahir karena tahun 1838. Kopi menjadi komoditas yang disebabkan oleh logika internal, salah satunya memiliki nilai ekspor paling tinggi yaitu sekitar seperti enlightment (pencerahan ide) yang 14.554.000 gulden pada tahun 1822 dan mampu mendorong terjadinya revolusi politik meningkat menjadi 14.995.000 gulden pada yang meruntuhkan sistem kerajaan feodal tahun 1838. Sedangkan tekstil (khususnya tekstil eropa serta revolusi industri. Sedangkan negara dari eropa) menjadi komoditas yang memiliki birokrasi-modern di nusantara tercipta karena nilai impor paling tinggi, yaitu sekitar 5.025.000 lebih disebabkan oleh logika eksternal, yaitu gulden pada tahun 1822 dan meningkat menjadi intensifikasi industri-kolonial. Perbedaan 10.279.000 gulden pada tahun 1838 (Jan Luiten yang cukup mendasar seperti ini, kelak akan van Zanden & Daan Marks; 2012). Singkat memberikan perbedaan besar pula pada kata, Asia Tenggara saat itu menjadi daerah karakter negara birokrasi modern di eropa pemasok bahan baku industri dan pasar bagi dengan di nusantara (Vickers Adrian: 2005). produk-produk industri Eropa. Kondisi seperti Dalam konteks lokal, khususnya yang ini dikenal dengan istilah The “old” International terkait dengan dinamika ketenagakerjaan, Division of Labour. berbagai hambatan ditemui dalam upaya Dalam konteks Indonesia, respon kolonial Negara Birokrasi Kolonial untuk melakukan terhadap industrialisasi yang terjadi di eropa intensifikasi industri-kolonial tersebut. Dalam adalah diciptakannya negara birokrasi-modern ranah struktural, penduduk nusantara saat (negara kolonial). Negara birokrasi kolonial ini itu tidak terlalu banyak dan tersebar, serta dibutuhkan sebagai mekanisme integrasi pasar menyandarkan hidupnya pada bentuk-bentuk kolonial, karena pada era sebelum tahun 1800 pekerjaan pertanian-feodal-agraris yang berada nusantara (Indonesia) masih dikuasai oleh di daerah pedalaman, sehingga mobilisasi kerajaan-kerajaan lokal-kecil yang berkarakter (supply) tenaga kerja untuk kepentingan feodal dan saling berkompetisi satu sama lain industri kolonial juga menjadi terbatas. Data dalam politik perdagangan, serta berkompetisi yang cukup bisa terpercaya yang penulis pula dengan para pedagang Eropa (VOC dan dapatkan, setidaknya hingga tahun 1880 sekitar EIC). Struktur ekonomi nusantara yang demikan 75 % tenaga kerja berada di sektor pertanian. sangatlah terfragmentasi, saling berkompetisi di pasar perdagangan dan terkadang berakhir pada peperangan. Struktur Tenaga Kerja dan GDP Pada Tahun 1880 (%) Ko n d i s i s t r u k t u r e ko n o m i nusantara yang terfragmentasi semacam ini tentunya banyak menimbulkan gejolak sehingga tidak mendukung stabilitas dan kontrol yang berkesinambungan terhadap sumber daya dan pasar, yang penting untuk menjaga tingkat kompetitif industri Pertanian Perikanan Industri PerTranspor- PemeJasa Buruh dan Belanda dalam persaingannya dagangan tasi rintah Lainnya industri Lainnya dengan negara industri lainnya di Persentase Tenaga Kerja 75 2 3 9 1 2 2 6 eropa. Oleh karena itu, dibutuhkan Persentase dalam GDP 62 2 9 9 2 4 10 2 negara birokrasi-kolonial Sumber: Diolah dari Jan Luiten van Zanden & Daan Marks, 2012. untuk mengintegrasikan pasar nusantara yang terfragmentasi VOLUME VII NO. 31


5

WAWASAN

6

Hambatan lainnya terdapat dalam ranah kultural, di mana masih terdapat juga hak-hak feodal dari penguasa lokal untuk mempergunakan dan memobilisasi tenaga kerja yang bersumber dari penduduknya. Dalam hal ini, selain melakukan kegiatan bertani untuk mencapai level subsistemnya, para pekerja-petani juga memiliki “kewajiban” untuk menyisihkan sebagian waktu kerja mereka bagi penguasa feodal (kerja wajib). Mekanisme kerja wajib ini sangat bersandar pada sistem kultural (norma dan nilai keyakinan/ religius) yang hidup dalam alam pikir penduduk nusantara saat itu, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang “wajar”. Inilah salah satu kendala dalam industrialisasi pada fase 1800-1870. Berdasarkan fenomena seperti itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik feodal dalam mobilisasi tenaga kerja tidak serta merta hilang meskipun telah ada Negara Birokrasi Kolonial. Terdapat penentangan yang sangat keras dari para penguasa feodal-lokal dalam penggunaan tenaga kerja yang bersumber dari penduduknya sehingga Negara Birokrasi Kolonial memiliki berbagai keterbatasan dalam memobilisasi tenaga kerja guna kepentingan ekonominya (industrialisasi), khususnya pada kurun waktu 1800-1830. Penentangan dan ketegangan antara elit kolonial dan elit pribumi ini sedikit mereda setelah negarabirokrasi kolonial mengakui kembali hak-hak feodal dan mengintegrasikan hak-hak ini ke dalam sistem administrasi negara-birokrasi kolonial pasca 1830. Bahkan, keberhasilan pelaksanaan sistem tanam paksa (khususnya mobilisasi tenaga kerja petani untuk mendukung sistem tersebut) dalam kurun waktu 1830-1870, sebagian besar disebabkan oleh persenyawaan negara-birokrasi kolonial dan struktur kekuasaan fodal-lokal ini. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya situasi kelangkaan tenaga kerja untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk mengisi kekosongan tenaga kerja bagi kepentingan industri kolonial, maka supply tenaga kerja mengandalkan pasokan tenaga kerja migran, khususnya calon pekerja dari luar Pulau Jawa, dari daratan Cina dan India. Sistem pemasokan tenaga kerja ini belum terlembaga dengan baik dan sangat bersifat personal, sehingga pekerja migran yang ditempatkan sangat rawan mengalami eksploitasi. Salah satu sistem utama yang dikenal dalam penempatan tenaga kerja migran tersebut adalah model indentured contract workers. Dalam sistem ini, para pemberi kerja (yang sebagian besar adalah pengusaha Eropa) bersama dengan para broker (penyuplai tenaga kerja) memberi sejumlah kredit pembiayaan bagi


para calon pekerja migran, khususnya akomodasi (transportasi, makan, tempat penampungan, dll) agar pekerja dapat bekerja di daerah tujuan. Para calon pekerja migran yang sudah terikat oleh kredit-hutang semacam ini sangat sulit berpindah pekerjaan, meskipun pekerjaan yang mereka dapatkan di daerah tujuan ternyata sangatlah buruk dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau diharapkan (Amarjit Kaur: 2004). Struktur supply tenaga kerja seperti ini menyebabkan adanya hubungan tidak langsung antara pemberi kerja dengan pekerja. Pekerja migran hanya memiliki kontrak kerja dan hubungan langsung dengan para broker. Oleh karena itu, para pekerja tidak dapat menuntut hal apapun kepada pemberi kerja-Eropa, karena mereka tidak memiliki kontrak kerja secara langsung dengan pemberi kerjanya. Selain itu, para broker biasanya mencari pekerja dari daerah asal mereka sehingga masih ada ikatan “persaudaraan satu kampung”. Mekanisme komunalistik semacam ini juga menyulitkan pekerja untuk keluar dari jerat hutang karena muncul rasa “balas budi” dan solidaritas “persaudaraan satu kampung” dengan para broker yang telah memberi mereka kredit dan pekerjaan, serta perlindungan dari berbagai kesulitan selama bekerja. Bahkan untuk para pekerja migran yang berasal dari daratan Cina, para broker membentuk sebuah organisasi dan kongsi untuk memperkuat kontrol atas bisnis supply tenaga kerja migran dan menjaga persaingan dari kompetitor serupa. Kondisi struktural dan kultural dari mekanisme mobilisasi tenaga kerja migran semacam ini, membuat para broker memiliki peran yang sangat sentral, terutama dalam hal penempatan, perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja migran. Keadaan ini juga didukung oleh berbagai mekanisme kebijakan dan hukum negara kolonial yang sangat tersegmentasi berdasarkan garis ras, etnis dan agama yang sesuai dengan arah politik devide et impera (divided and rule). Pada tahun 1854, berlaku hukum kewargaan Regerings Reglement yang membagi penduduk menjadi tiga golongan: Europeanen (Eropa), Vreemde Oosterlingen (Eropa, timur jauh termasuk Arab, India dan China), Inlanders (Pribumi) (Robertus Robert; 2009). Kemunculan hukum yang tersegmentasi ini disebabkan karena adanya resistensi masing-masing ras, etnis dan agama (terutama oleh kalangan tokoh/elit masingmasing) terhadap upaya integrasi hukum, sehingga negara kolonial gagal untuk mengintegrasikan dan mentransformasikan berbagai mekanisme hukum adat dan hukum “keseharian” yang telah memiliki

WAWASAN akar kuat pada kehidupan masing-masing ras, etnis dan agama, ke dalam satu sistem hukum yang legal-formal-modern. Namun pada perjalanannya, segregasi tersebut ternyata memudahkan kontrol bagi negara birokrasi kolonial terhadap kehidupan masyarakat koloninya, sehingga terdapat upaya untuk memelihara sistem yang tersegmentasi semacam itu. Segmentasi yang seperti ini juga terjadi pada hukum derivatif-nya, khususnya regulasi di bidang ketenagakerjaan. Seluruh hal ini menciptakan segregasi sosialekonomi berdasarkan garis ras, etnis dan agama. Orang Eropa cenderung bekerja pada puncakpuncak pimpinan di dalam sistem ekonomi kolonial (administrator pemerintah dan pengusaha), pekerja migran dari daratan Cina cenderung berada sektor pertambangan dan perdagangan kecil (distributor), pekerja migran dari India cenderung berada pada sektor perkebunan, penduduk pribumi cenderung berada pada sektor pertanian, dan hanya sebagian elit pribumi saja yang dapat bekerja sebagai administrator birokrasi kolonial. Berbagai faktor yang melahirkan segmentasi ini kelak bisa menjadi penjelas adanya “warisan” pasar kerja yang tersegmentasi berdasarkan garis ras, etnis dan agama (bahkan gender) di era kemerdekaan, sehingga Indonesia mengalami kesulitan untuk membangun pasar kerja yang memiliki kompetensi ekonomis (pasar kerja yang benar-benar ditentukan oleh mekanisme ekonomi supply and demand) dan sulitnya membuka akses terhadap pasar kerja secara adil (masih hadirnya mekanisme broker dan mandor penyuplai tenaga kerja untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu di era pasca kolonial). Berdasarkan seluruh penjelasan pada fase 18001870, maka dapat dikatakan bahwa pembagian kerja internasional pada fase ini sesungguhnya bertumpu pada negara kolonial semi-modern yang melaksanakan praktik-praktif diskriminatif dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan garis ras, etnis dan agama. Etnis tertentu melalui peran broker memiliki kecenderungan untuk dipekerjakan pada sektor ekonomi tertentu pula, sehingga terjadi segregrasi sektoral ketenagakerjaan. Dalam konteks yang demikian, mekanisme ketenagakerjaan dalam bidang penempatan, perlindungan dan pengawasan masih bersifat personal-tradisional dan belum terlembaga secara mapan-impersonalmodern yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan negara kolonial serta mekanisme pasar kerja yang modern. Mekanisme “pekerja bebas” (dalam pengertian yang memiliki hubungan kerja berdasarkan kontrak/kesepakatan) meskipun

masih bersifat semi-bebas, hanya terdapat pada penempatan pekerja migran. Sedangkan pekerja pribumi sama sekali tidak memiliki mekanisme kerja bebas karena adanya hak feodal, yaitu kerja wajib (corvee labor) yang melekat pada sistem sosial-budaya di mana mereka hidup. Seluruh kondisi yang seperti ini membuat pekerja menjadi sangat rentan mengalami eksploitasi. Seluruh kondisi seperti ini pada awalnya mendukung peningkatan ekonomi dalam jangka pendek, khususnya periode awal tanam paksa. Namun dalam jangka panjang terjadi inefisiensi yang akut dalam perekonomian, terutama dalam hal produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 18151830, laju pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 2,5 %. Laju pertumbuhan ini mengalami penurunan menjadi 2,1 % dan 0,9 % pada periode 1830-1840 dan 1840-1860.

One Herwantoko, S.Sos. Calon Perencana Pertama Biro Perencanaan Kemenakertrans RI

Pertumbuhan Penduduk dan GDP 1815-1860 (%)

1815-1830

1830-1840

1840-1860

Penduduk

2,3

1,3

1,3

GDP

2,5

2,1

0,9

Sumber: Diolah dari Jan Luiten van Zanden & Daan Marks, 2012.

Sebagian besar ahli kolonial berpendapat bahwa sistem tanam paksa dan segregasi sosial-ekonomi berdasarkan garis ras, etnis dan agama ini, juga turut menyebabkan penurunan tingkat produktivitas. Tanam paksa dan segregasi sosial-ekonomi menyediakan basis bagi kesalahan-kesalahan alokasi sumber daya, khususnya sumber daya tenaga kerja. Struktur ekonomi feodal yang menjadi basis tanam paksa terbukti tidak kompatibel dengan tuntutan persaingan pasar internasional. Banyak tenaga kerja yang terbuang sia-sia karena sebagian besar dialokasikan untuk tanam paksa dan menyebabkan kelangkaan tenaga kerja pada sektor lainnya. Keadaan ini menyebabkan struktur ketenagakerjaan menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam menghadapi gejolak pasar internasional. Hal inilah yang mendorong munculnya tuntutan efiesiensi dan produktivitas ekonomi yang lebih baik pasca 1870. (bersambung…) VOLUME VII NO. 31


7

WAWASAN Erna Erawati

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL Tahun 2013

A

rah Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP 2013 adalah sebelas prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya. Adapun kesebelas Prioritas Nasional tersebut pertama, reformasi birokrasi dan tata kelola; kedua, pendidikan; ketiga, kesehatan; keempat, penanggulangan kemiskinan; kelima, ketahanan pangan; keenam, infrastruktur; ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha; kedelapan, energi; kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; dan kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan yang dikelompokkan kedalam prioritas lainnya adalah prioritas bidang yang mencakup: pertama, politik, hukum, dan keamanan; kedua, perekonomian; dan ketiga, kesejahteraan rakyat. Tema pembangunan nasional 2013 yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Tema pembangunan ini, menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam perkuatan ekonomi domestik telah dituangkan dalam RKP 2013 yang difokuskan pada empat aspek, yang

kanuablack.blogspot.com

Pemerintah melalui mekanisme perencanaanya telah menetapkan prioritas pembangunan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP yang bersifat tahunan ini untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 dengan visi “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”.

8


bertujuan untuk menanggulangi isu strategis yaitu peningkatan daya saing nasional, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial politik.

Peningkatan Daya Saing

Untuk mendukung penguatan ekonomi domestik dititikberatkan pada isu strategis peningkatan iklim investasi dan usaha, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. Untuk meningkatkan daya saing dilakukan melalui peningkatan pada sektor-sektor produksi terutama industri, pertanian dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai Wilayah Indonesia khususnya Koridor Ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Peningkatan daya saing nasional tergantung dari dukungan daya saing daerah. Peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing nasional dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah secara merata dan terintegrasi. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah maupun antar wilayah. Melalui penguatan konektivitas tersebut diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke daerah yang berada jauh dari lokus produksi barang sehingga akan lebih menguntungkan para pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

Peningkatan daya tahan ekonomi akan dicapai melalui peningkatan ketahanan pangan

WAWASAN menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. Peningkatan daya tahan ekonomi diwujudkan melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kedua unsur tersebut memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketahanan pangan yang kuat akan menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan perekonomian yang berdaya tahan. Ketersediaan energi juga merupakan salah satu faktor pendukung daya tahan ekonomi nasional. Dalam rangka ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia Pemerintah melakukan kebijakan yang difokuskan melalui konversi energi dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, mengurangi subsidi energi, meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur energi dan meningkatkan pasokan energi domestik. Selain itu pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur energi dalam bentuk gas beserta jaringan distribusinya.

Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dititikberatkan pada isu strategis Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Sinergi Klaster 1-4. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat didukung dengan upayaupaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah menyusun kebijakan-kebijakan alternatif dalam rangka mewujudkan pembagunan ekonomi yang berpihak pada Pro-growth, Pro-job, Pro-poor, dan Pro-environment dalam bentuk Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025. Perekonomian domestik yang kuat ditujukan untuk peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat yang dipengaruhi oleh peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu berpendidikan dan sehat. Isu strategis pendidikan diarahkan untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar, menengah, tinggi yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh

masyarakat. Layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Sementara itu, peningkatan SDM yang sehat dapat dicapai melalui peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi.

Erna Erawati, S.Hut. Perencanaan Muda Biro Perencanaan Kemenakertrans RI

Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik

Pemantapan stabilitas sosial dan politik dititikberatkan pada isu strategis Persiapan Pemilu 2014, dan perbaikan kinerja Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi. Perekonomian domestik yang kuat perlu didukung oleh kemantapan stabilitas sosial dan politik. Dalam rangka hal tersebut reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan perlu terus ditingkatkan baik di pusat dan daerah. Reformasi birokrasi di daerah harus sejalan dengan pemantapan penataan otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka pemantapan stabilitas politik, langkah utama yang harus dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemilu 2014 agar penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis dan aman. Sementara itu, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang juga perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah salah satunya adalah melalui penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Strategi perencanaan dan penganggaran untuk menguatkan perekonomian domestik dapat dicapai dengan adanya sinergi antara pusat-daerah yang baik. Sinergi kebijakan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan e ko n o m i d a n m e n i n g k a t k a n ku a l i t a s pertumbuhan merupakan aspek prioritas yang harus dilakukan. Kebijakan dan strategi yang lebih terarah di daerah akan menjadi modal dasar dalam memperkuat perekonomian domestik dan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh daerah. Semoga![] Sumber: Bappenas, RKP 2013

VOLUME VII NO. 31


9

ANALISA Sugiarto Sumas

PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Konsep KTM, Quo Vadis?

Pembangunan transmigrasi pada era sekarang ini dirancang berbasis kawasan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan transmigrasi mampu memenuhi skala ekonomis, sehingga kawasan tersebut cepat membentuk pusat pertumbuhan baru yang didukung oleh komoditas unggulan. Pusat pertumbuhan baru yang dimaksudkan tersebut lebih dikenal juga dengan sebutan Kota Terpadu Mandiri (KTM) atau Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Model Pembangunan KTM

Pasal 18 PP 2/1999 • 1.800 - 2.000 KK • Industri kecil/RT • Pasar Harian • Pertokoan • Jasa Perbankan • Perbengkelan • Pelayanan Pos • Pendidikan Tk. Pertama • Pustu • Pelayanan Pemerintahan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang Kawasan Transmigrasi dengan tujuan membentuk pusat pertumbuhan baru yang minimal didukung oleh: penduduk sekitar 9.000 kepala keluarga, area sekitar 18.000 hektar, dan adanya komoditas unggulan yang memiliki pasar nasional maupun internasional. Selain itu, rancangan mengenai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) ini disusun melalui 2 model utama. Pertama, model perspektif perencanaan wilayah. Dalam perspektif ini, Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dibentuk

ke PKW/PKL/PKSN

Pasal 19 PP 2/1999 • Warung • Koperasi • Pasar • SD • BP

Sumber: Mirwanto, 2012

10


melalui pembangunan Wilayah Pengembangan Parsial (WPP) yang terdiri atas 3 hingga 5 Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan 3 hingga 5 satuan pemukiman (SP) di setiap SKP. Kedua, model perspektif implementasi pembangunan transmigrasi. Dalam perspektif ini, Kota Terpadu Mandiri (KTM) dibentuk melalui pembangunan WPT atau LPT yang terdiri atas 3 hingga 5 Satuan Kawasan Pemukiman Transmigrasi (SKPT) dan 3 hingga 5 unit pemukiman transmigrasi (UPT) di setiap SKPT, dengan jumlah penduduk sekitar 300 hingga 500 kepala keluarga per SP atau UPT (Depnakertrans: 2007). Pasal 17 PP 2/1999 • WPT 9.000 KK • Pusat Kegiatan ekonomi wilayah • Pusat kegiatan industri dan oleh hasil • Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan • Pusat Pelayanan Kesehatan • Pusat Pendidikan Menengah

ke PKW/PKL/PKSN

batas deliniasi kawasan transmigrasi

Kategori KTM yang termasuk ke dalam Kawasan Transmigrasi Baru adalah Kawasan Transmigrasi yang dibangun berdasarkan ciri adanya pembangunan satuan pemukiman (SP) atau unit pemukiman transmigrasi (UPT) baru setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan KTM. Sebaliknya, KTM yang termasuk ke dalam kategori Kawasan Transmigrasi yang Sudah Ada adalah Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan dengan ciri tidak adanya satuan pemukiman (SP) atau unit pemukiman transmigrasi (UPT) baru setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan KTM. Dengan demikian, logika dasar dari kategorisasi jenis KTM ini adalah ada atau tidaknya satuan permukiman atau unit permukiman transmigrasi ketika suatu kawasan ditetapkan sebagai KTM.

Pembinaan & Pembangunan KTM

Dalam segi kewenangan pembinaan, pembangunan Kawasan KTM yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembinaan Pemb a ngu na n K awa sa n Tra nsmigra si (P2KTrans) sebanyak 26 KTM, yang terdiri dari 20 KTM kawasan transmigrasi baru dan 6 KTM kawasan transmigrasi yang sudah ada. sedang yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) sebanyak 18 KTM yang seluruhnya digolongkan sebagai kawasan transmigrasi yang sudah ada. 4 dari 6 KTM yang tergolong kawasan transmigrasi yang sudah ada ini mendapat dukungan anggaran secara lebih konsisten, sedangkan dari 20 KTM yang merupakan kawasan transmigrasi baru, sekitar 11 KTM dibiaya secara tidak konsisten dan 9 KTM lainnya belum pernah mendapat alokasi dana secara khusus untuk pembangunan KTM. SP atau UPT yang Sudah Ada di dalam KTM, yang menjadi tanggungjawab kedua Ditjen, sebagian besar sudah berumur lebih dari 20 tahun. Mengingat kondisi yang seperti itu, pembangunan KTM cenderung dipandang lebih tepat untuk dilakukan dalam kerangka program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, terutama jika dikaitkan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Selain itu, muncul pula anggapan bahwa pembangunan KTM dirasa kurang optimal jika diletakkan dalam kerangka program pembangunan kawasan transmigrasi, terutama bila hanya dilihat dari jumlah transmigran baru

mkaruk.com

ANALISA

yang dapat ditempatkan, seolah-olah tidak sebanding antara dana yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut dengan jumlah transmigran yang dapat ditempatkan. Anggapan ini kiranya dapat dimengerti bila melihat tren jumlah penempatan dan proporsi anggaran pembangunan di dua (2) Direktorat Jenderal bidang Ketransmigrasian (untuk diketahui sebelumnya, Ditjen P2Ktrans memiliki kegiatan penempatan transmigrasi baru, sedangkan Ditjen P2MKT lebih fokus pada pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi). Sejak tahun 2009 hingga rencana tahun 2014, sasaran program penempatan transmigrasi cenderung bergerak turun. Pada tahun 2009 sasaran penempatan sebanyak 9.415 KK, dan turun menjadi 7.648 KK di tahun 2010. Pada tahun 2011 naik menjadi 8.500 KK, kemudian secara berturut-turut turun menjadi 8.480 KK, 7.202 KK, dan 2.500 KK di tahun 2012, 2013 dan 2014 (Rencana Kerja dan Anggaran Kemnakertrans 2010-2013, Bahan Rencana Kerja Pemerintah 2014).

Penempatan & Anggaran

Hal ini berbanding terbalik dengan keseluruhan anggaran ketransmigrasian yang secara nominal relatif bergerak naik dari tahun sebelumnya (kecuali untuk tahun 2010 dan 2014). Pada tahun 2009, anggaran untuk bidang Ketransmigrasian secara keseluruhan sebanyak Rp1.232 milyar, menurun sedikit menjadi Rp1.231 milyar di tahun 2010, lalu naik kembali Rp1.347 milyar di tahun 2011 dan Rp1.692 milyar di tahun 2012 dan 2013, lalu kemudian turun kembali pada tahun 2014 sebesar Rp1.447 milyar. VOLUME VII NO. 31


11

ANALISA Grafik Sasaran Penempatan Transmigrasi

12

Jika dicermati secara lebih detail, terutama dari segi proporsionalitas anggaran Ketransmigrasian untuk dua Direktorat Jenderal yang membidanginya, maka sejak tahun 2009 proporsi anggaran untuk Ditjen P2KTrans terhadap total anggaran ketransmigrasian cenderung turun dibandingkan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali tahun 2012). Pada tahun 2009, anggaran untuk Ditjen ini sebesar 56,4 %. Angka ini menurun menjadi 52,5 % di tahun 2010, 50,7 % di tahun 2011, naik sedikit menjadi 52,3 % di tahun 2012, lalu turun lagi menjadi 50,1 % dan 49 % di tahun 2013 dan 2014. Sebaliknya, proporsi anggaran program P2MKT terhadap total anggaran ketransmigrasian cenderung naik dibandingkan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali tahun 2012). Pada tahun 2009, proporsinya sebesar 43,6 %, naik menjadi 47,5 % di tahun 2010, 49,3 % di tahun 2011, turun sedikit menjadi 47,7 % di tahun 2012, lalu naik kembali menjadi 49,9 % dan 51 % di tahun 2013 dan 2014. Bahkan apabila tidak ada perubahan pagu indikatif RKP Tahun 2014, pada tahun depan untuk pertama kalinya proporsi anggaran program P2MKT melampaui program P2KTrans. Jika dilihat dari tren sasaran dan anggaran, konteks pemberdayaan masyarakat transmigrasi ketimbang penempatan transmigran baru, dan proporsionalitas penganggaran dari 2 Direktorat Jenderal yang membidangi Ketransmigrasian (Ditjen P2KTrans dan P2MKT) dikaitkan dengan proses implementasi KTM, maka dapat dilihat suatu gejala yang cukup “unik”. Sebelum dicanangkannya dan digalakkannya pembangunan atau pengembangan KTM oleh


Grafik Anggaran Ketransmigrasian (dalam Milyar Rupiah)

Kemnakertrans, terdapat kecenderungan b a h wa p ro p o r s i d u k u n g a n a n g g a ra n untuk “program pembangunan kawasan transmigrasi” (Ditjen P2Ktrans) selalu lebih besar, dibandingkan dengan dukungan anggaran “program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi” (Ditjen P2MKT). Hal ini disebabkan karena biaya pembangunan pemukiman yang berupa bangunan konstruksi rumah, bangunan fasilitas umum, jalan, jembatan dan gorong-gorong membutuhkan anggaran yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya pembinaan sosial ekonomi dan sosial budaya transmigran (Balitfo Depnakertrans: 2006). Namun sejak dicanangkannya pembangunan KTM, maka dukungan anggaran bergerak terbalik. Hal ini terjadi karena lingkup tugas Ditjen P2MKT semakin lebih luas, terutama karena adanya keperluan untuk membangun atau mengembangkan kawasan transmigrasi melalui KTM yang menjadi “tanggung jawabnya”.

KTM Hendak Dibawa Kemana

Sesungguhnya, fokus pada pembangunan KTM dari kelompok kawasan transmigrasi yang sudah ada bukanlah sebuah permasalahan sepanjang sejalan dengan esensi dasar dari pembangunan transmigrasi di Indonesia, yaitu perpindahan penduduk untuk menetap di kawasan transmigrasi (Sri Edi Swasono & Masri Singarimbun: 1985). Permasalahannya adalah adanya kecenderungan ketidaksesuaian antara fokus pembangunan KTM untuk kategori kawasan transmigrasi yang sudah ada dengan esensi dasar pembangunan transmigrasi di Indonesia. Apabila tidak ada migrasi masuk ke kawasan KTM tersebut (baik melalui

ANALISA pembangunan transmigrasi ke depan (Mita Noveria.ed: 2011). Apapun yang menjadi prioritas, hendaknya tidak saling meniadakan satu sama lain. Ketika pembangunan KTM yang menjadi prioritas, hendaknya pembangunan KTM tersebut juga mampu menarik migrasi penduduk untuk masuk ke KTM. Sebaliknya, ketika penempatan transmigrasi baru yang menjadi prioritas, hendaknya tidak meniadakan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan KTM atau KPB. Akhir kata, dapat menjadi renungan kita bersama: pembangunan transmigrasi melalui KTM, Quo Vadis?

Dr.Ir. Sugiarto Sumas, M.T. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenakertrans RI

Larik Pustaka: • Depnakertrans. 2007. Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat. Jakarta: Depnakertrans. • Depnakertrans. 2006. Studi Kontribusi Transmigrasi Terhadap Ketahanan Pangan. Jakarta: Depnakertrans. • Rencana Kerja dan Anggaran Kemenakertrans 2010-2013. • Bahan Rencana Kerja Pemerintah 2014. • Kemnakertrans. 2012. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kemnakertrans 2010-2025. Jakarta: Kemnakertrans. • Noveria, Mita (ed). 2011. Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan. Jakarta: LIPI. • Tirtosudarmo, Riwanto. 2010. Batas-Batas Rekayasa Sosial. Jakarta: LIPI • Swasono, Sri-Edi & Masri Singarimbun. 1985. Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

bursakerja.abdya.com

transmigrasi umum atau TU, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan atau TSB, maupun Transmigrasi Swakarsa Mandiri atau TSM), maka penempatan transmigrasi baru ke dalam kawasan transmigrasi yang sudah ada lambat laun akan semakin berkurang. Dan hal ini berarti akan menghapus secara perlahan esensi dasar program transmigrasi di Indonesia (Riwanto Tirtosudarmo: 2010). Disamping itu, jikalau melihat kondisi KTM yang didominasi oleh Satuan Pemukiman (SP) atau Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang sudah ada (di antaranya banyak yang sudah berumur 20 tahun atau lebih), maka secara faktual kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi KTM tersebut dapat dikatakan “sudah berumur”, bahkan sebelum penetapannya sebagai KTM. Oleh karena itu, kiranya kurang begitu tepat jika dikatakan bahwa KTM tersebut akan berkembang setelah 10-15 tahun. Dalam kenyataannya dapat terlihat bahwa jika dihitung dari usia pembentukan dari SP dan UPT, maka setidaknya dibutuhkan waktu 30-35 tahun atau lebih untuk menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Dalam hal ini, fase pembangunan dan penempatan awal seakan tidak menjadi bagian dari kalkulasi yang dilakukan. Tarik ulur untuk meningkatkan pembangunan KTM dengan mempertahankan esensi program transmigrasi, yaitu penempatan transmigrasi baru, adalah pekerjaan rumah bagi jajaran Kemnakertrans untuk kesinambungan program

VOLUME VII NO. 31


13

ANALISA Tati Juliati

Rekomendasi Menteri Keuangan dalam Perencanaan DK & TP

perundang-undangan tersebut, diharapkan penyelenggaraan DK & TP selain dapat mendukung upaya terwujudnya tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan tersebut, juga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

bisnis-jabar.com

Tujuan Alokasi DK & TP

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK & TP) sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap daerah melalui kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan NKRI.

14

T

ujuan utama penyelenggaraan DK & TP adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pelayanan di berbagai bidang di daerah, sebagaimana dimaksudkan dalam konsideran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun aturan dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004, UU15/2004, dan UU 25/2004) serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004), dan aturan mengenai System Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara (UU 39/2008), serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang DK & TP Ps. 21 ayat (2) dan Ps. 50 ayat (2) mengamanatkan bahwa rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang di DK & TP disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan mengacu kepada seluruh aturan


Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian/Lembaga (K/L) selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan DK & TP sudah seharusnya memperhatikan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DK & TP. Agar pelaksanaannya dapat lebih efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, harus memperhatikan kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas pembanguan nasional. Serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional, yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui triple track strategy (Pro Growth, Pro Job, Pro Poor) dan Pro Envioronment sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2011, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). K/L mengalokasikan anggaran belanja pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, mengurangi belanja operasional dan nonoperasional yang tidak urgent, serta melakukan pembahasan yang konstruktif dengan DPR dalam mengalokasikan belanja K/L. Hal-hal inilah yang dapat dilakukan K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi dan penajaman prioritas belanja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana DK & TP, pada Pasal 10 dinyatakan bahwa Kementerian Keuangan merumuskan keseimbangan pendanaan di daerah. Serta melakukan koordinasi dengan K/L dan instansi terkait lainnya, dalam rangka pengumpulan data

dan informasi pendanaan program dan kegiatan yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kajian. Hasil dari evaluasi dan kajian tersebut, dituangkan dalam Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah. Rekomendasi Menteri Keuangan tersebut, memuat informasi tentang peta keseimbangan pendanaan di daerah, menggambarkan kondisi terkini keadaan suatu daerah, yang diukur yaitu tingkat kemampuan fiskal daerah (KFD) dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, Rekomendasi dimaksud merupakan masukan bagi K/L dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana DK & TP. Serta dapat membantu K/L dalam menyusun perencanaan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang efektif, efisien, transparan, proporsional dan tidak terkonsentrasi di daerah tertentu. Yang akuntabel, sehingga tujuan utama pembangunan sebagaimana ditargetkan dalam RKP dan RPJM dapat tercapai dengan hasil yang lebih baik. Daerah yang menjadi prioritas untuk direkomendasikan sebagai penerima dana DK & TP akan dijadikan pertimbangan bagi K/L dalam rangka perencanaan lokasi dan anggaran kegiatan DK & TP tahun anggaran yang akan datang. Seperti yang tertuang dalam ”Rekomendasi Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan” bahwa maksud dan tujuan rekomendasi Menteri Keuangan pertama, Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta proporsionalitas dalam pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Kedua, Meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; Ketiga, memberikan masukan kepada Kementerian/lembaga di dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan agar tepat sasaran.

Indikator & Prioritas

Peta keseimbangan pendanaan di daerah yang disajikan dalam rekomendasi Menteri Keuangan berisikan informasi terkini tentang kondisi daerah, dengan memperhatikan dua indikator parameter, yaitu indikator input yang dinyatakan melalui tingkat Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dalam mendanai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan indikator outcome

kidungasror.blogspot.com

ANALISA

yang dinyatakan melalui tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, kedua indikator tersebut dijadikan sebagai indikator umum, dan dipadukan dengan indikator teknis yang disusun oleh masing-masing K/L untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi K/L dalam merencanakan lokasi dan anggaran DK & TP tahun anggaran mendatang. Dua pokok rekomendasi pendanaan DK & TP diantaranya adalah pertama, Daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana DK & TP: Prioritas 1 dan Prioritas 2. Dasar pertimbangan merekomendasi daerah tersebut sebagai kelompok daerah (a) Prioritas 1, kelompok daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional. Daerah yang mempunyai tingkat kemampuan keuangannya (KFD) dengan katagori rendah, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun IPM-nya juga rendah. Kelompok daerah ini dapat dikatakan termasuk ”daerah yang tertinggal”, sehingga diperlukan intervensi Pemerintah Pusat melalui kewenangan yang dimilikinya untuk dapat membantu menstimulasi pembangunan di daerah tersebut melalui penyelenggaraan program dan kegiatan DK & TP; (b) Prioritas 2 Kelompok daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata nasional maupun IPM di atas rata-rata nasional kelompok daerah yang mempunyai tingkat kemampuan keuangannya (KFD) dengan katagori rendah, namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya (IPM)-nya tinggi. Kelompok daerah ini dapat VOLUME VII NO. 31


15

ANALISA

bisnis-jabar.com

dikatakan termasuk ”daerah yang berkinerja baik”, karena walaupun memiliki KFD rendah, namun daerah tersebut efektif memaksimalkan kemampuan keuangannya untuk berupaya m e n c i p t a ka n i k l i m ya n g m e n d u ku n g peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kelompok daerah ini perlu didorong terus untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui dukungan penyelenggaraan program dan kegiatan DK & TP di daerah tersebut. Kedua, K/L menyusun indikator untuk menentukan besaran alokasi DK & TP di daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas perencanaan. Ketiga, K/L wajib memperhatikan program/kegiatan yang didanai DK & TP adalah program/ kegiatan Pemerintah, dan bukanlah merupakan program/kegiatan yang sudah menjadi wewenang Daerah. Keempat, K/L melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Kegiatan DK & TP, diantaranya dengan menyusun Petunjuk Operasional Kerja (POK) dan Petunjuk Teknis (Juknis); Segera melakukan revisi penghapusan tanda bintang pada DIPA setelah DIPA diterima; Memberikan diklat teknis pengelola keuangan; Memberikan masukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar memperhatikan ketersediaan SDM berpengalaman dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD; dan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan DK & TP. Kelima, K/L menyusun indikator teknis dengan mempertimbangkan

16


karakteristik dan kebutuhan daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas perencanaan.

Penghargaan & Harapan

Selain itu menerapkan kebijakan reward dan punishment dalam perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan mempertimbangkan aspek kinerja daerah, dan wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur sebelum menyusun Rencana Kerja K/L sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2.a Surat Edaran Bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/ II/2010, Nomor SE-696/MK/2010 dan Nomor 120/4693/SJ, tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah, serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Diharapkan Rekomendasi Menteri Keuangan yang diterbitkan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan lokasi dan anggaran DK & TP. Sehingga, dapat memberi dampak positif bagi pencapaian tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam target pembangunan ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Semoga! [] Sumber:

Rekomendasi Menteri Keuangan, tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan DK & TP.

Dra. Tati Juliati

Perencana Madya Biro Perencanaan Kemenakertrans RI

ANALISA Helaria Candra Puspita

RENSTRA KEMNAKERTRANS 2015-2020 Mau Kemana Arahmu?

Tahun 2013 adalah pelaksanaan tahun ke tiga Renstra Kemnakertrans 2010-2014. Jajaran perencana mulai tersentak, sudah siapkah bahan atau informasi yang dikumpulkan untuk menyusun Renstra berikutnya?

A

pa yang akan ditulis ini, barangkali sudah dimengerti dan dipahami banyak orang. Namun, penulis ingin menyajikan ini sebagai sebuah sharing informasi, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigasi (Kemnakertrans) tahun 2015-2020. Tahun 2013 adalah pelaksanaan tahun ke tiga Renstra Kemnakertrans 2010-2014. Jajaran perencana mulai tersentak, sudah siapkah bahan atau informasi yang dikumpulkan untuk menyusun Renstra berikutnya? Berangkat dari seminar yang diselenggarakan oleh Direktorat Partisipasi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans), yang diselenggarakan di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), diperoleh gagasan-gagasan baru, yang barangkali dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan Program Transmigrasi kedepan. Seminar menghadirkan pakar di bidang ketransmigrasian dan pemerhati bidang ketransmigrasian, yaitu: Prof. Dr. Herry

Suharyanto MSc, Rektor IPB, Dosen UIN Suska, Riau, Ir. Harry Heriawan, dan Dr. Ir. Dodik Rido Nurrochmat, M Sc.

Eksistensi Transmigrasi

Apa pandangan pihak-pihak di luar pemerintah tentang Program Transmigrasi? Ada yang pro dan kontra, dan ada pula yang berpendapat cukup mencengangkan kita, sebagai bagian dari penyelenggara program transmigrasi. Ada Gubernur yang berpendapat atau berasumsi, bahwa program transmigrasi turut andil dalam menyumbang penduduk miskin di Provinsi tersebut (hasil wawancara dengan aparat di Dinas Nakertans). Yang mana provinsi tersebut menolak transmigrasi penempatan baru. Gubernur meminta, untuk tahun anggaran 2013 kegiatan difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan transmigrasi lama. Ini hanya salah satu contoh kasus saja. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Program Transmigrasi sudah membawa manfaat yang cukup besar dan turut andil mengembangkan

VOLUME VII NO. 31


17

ANALISA

pengembangan wilayah. Sampai saat ini telah berkembang kurang lebih 103 wilayah kawasan, permukiman transmigrasi telah menjadi kabupaten/kota sebanyak 1.183 desa definitive. Selain itu, banyak juga anak transmigran yang dapat mencapai pendidikan sampai ke tingkat Sarjana dan bahkan jadi Profesor. Banyak kabupaten/kota lahir dari lokasi transmigrasi yang berkembang. Sejak pertama kali program transmigrasi diluncurkan telah terbentuk lebih dari 132 kabupaten baru terbentuk dan lebih dari 2,2 juta Kepala Keluarga (KK) telah mendapatkan manfaat dari program transmigrasi (sambutan pembukaan Dirjen P2K Trans, Ir. Jamaluddien Malik, MM). Selain itu beliau juga menyatakan aspirasinya, bahwa di daerah Perbatasan yang pada umumnya merupakan daerah yang tertinggal, perlu dibangun pusat KTM dengan transmigran dari AD, penduduk lokal dan dari daerah asal. Dalam pembekalan calon transmigran perlu diberikan kurikulum yang tujuannya agar terbentuk sifat keuletan hati, kesabaran dalam meningkatkan kemampuan dirinya dan muncul sebuah kesadaran bahwa kontribusi mereka sangat berarti terhadap turut serta meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, karena mereka adalah merupakan bagian dari penduduk Indonesia.

Rencana Strategi Transmigrasi

18

Lantas harus seperti apakah program transmigrasi berkiprah di era Otonomi Daerah? Program transmigrasi berhubungan dengan VOLUME VII NO. 31 JANUARI - MARET 2013

sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam hal ini adalah ruang, demikian disampaikan oleh Ir. Harry Heriawan Saleh. Program Transmigrasi diharapkan dapat mengadaptasi terhadap perubahan lingkungan strategik. Diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia dapat mencapai 377 juta orang. Pemerintah mempunyai tantangan dalam menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk yang demikian banyak. Masalah tekanan demografi merupakan tantangan yang cukup serius. Jumlah penduduk, selain sebagai tantangan, sekaligus juga sebagai potensi. Perlu dilakukan grand design kependudukan dengan baik, jangan sampai kekuatan ini hanya bertumpu pada daerah tertentu. Terjadi aglomerasi penduduk dan aglomerasi ekonomi. Hal ini mengakibatkan urbanisasi besar-besaran. Angkatan Kerja muda pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Renstra kedepan perlu dipikirkan bagaimana strateginya untuk mengurangi terkonsentrasinya urban dan untuk mensukkan dalam RPJM 2015-2020 dan Renstra Kemnakertrans. Berlandaskan pada fakta, bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam hal penyediaan bahan pangan, fluktuasi harga pangan merupakan fenomena yang sering dihadapi. Sebuah harapan, bahwa Negara Indonesia jangan menggantungkan pasokan pangan dari luar negeri atau dari import. Munculah suatu gagasan pelaksanaan Program Transmigrasi melalui pendekatan baru, misalnya barangkali tidak harus per KK yang dapat mendapatkan tanah. Dalam konsolidasi tertentu mendapat fasilitas tanah, dan pada luasan tertentu pula. Dalam mengusahakan lahannya menggunakan peralatan mesin yang memastikan fix cost rendah namun dapat meningkatkan mutu produksi bahan pangan, demikian ungkapan dari Rektor IPB.

Apa Kata Pakar Mengenai Transmigrasi

Pertama, Rektor IPB, pengembangan kawasan transmigrasi diakui telah memberikan manfaat pada telah dibukanya lahan pertanian yang sangat banyak dan luas melalui pemberian tanah dari negara ke transmigrans. Tidak dapat dipungkiri bahwa program transmigrasi masih diperlukan, hal ini dikuatkan dengan fenomena bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah dalam koridor MP2I untuk koridor Jawa rata-rata dibawah 5%, sedangkan di luar Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi dapat mencapai lebih besar dari 5%,

ANALISA Kedua, Dr. Ir. Dodik Rido Nurrochmat, M Sc, permasalahan umum yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang ketenagakerjaan dan kependudukan antara lain: pengangguran intelektual yang relative tinggi, ketidakseimbangan SDM terdidik di perkotaan dan perdesaan, sarjana menumpuk di kota, tidak ada yang di desa, sedikitnya peluang berkarya bagi SDM terdidik di daerah perdesaan dan di wilayah transmigrasi dll. Peningkatan kesempatan kerja tidak berarti selalu harus membuka lapangan kerja. Meningkatkan modal pengusaha, sehingga dia dapat meningkatkan produksinya yang pada akhirnya dapat meningkat penyerapan tenaga kerja, merupakan strategi yang patut dikembangkan. Terhadap pengusaha atau daerah yang mempunyai potensi sumber daya patut untuk mendapat dukungan yang lebih. Ke d e p a n , ku a l i t a s T K I h a ru s ya n g terdidik. Terhadap Negara penerima TKI yang mempunyai MoU dengan Negara Indonesia harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Bersama. Sebagai informasi, rata-rata sebanyak 500 perusahaan mencari tenaga kerja dari IPB. Isu kesenjangan wilayah merupakan hal yang mengemuka. Strategi pengembangan wilayah melalui pencanangan beasiswa dari biaya pemerintah daerah, dan bila lulus harus kembali ke daerahnya, merupakan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan. Perlu pula dipertimbangkan sebuah strategi merancang kurikulum sejak Sekolah Dasar yang kompatible dengan sistim pendidikan di IPB dan perguruan tinggi yang lain. Semoga! []

Ir. Helaria Candra Puspita Perencana Muda Biro Perencanaan Kemenakertrans RI

Foto-foto: Dokumentasi WAPER

masih banyak peluang untuk beusaha di luar pulau Jawa. Indonesia sering disebut negara yang mempunyai bonus Demografi, mereka harus mendapat kesempatan usaha agar dimasa depan tidak menjadi beban negara. Indonesia menghadapi tantangan dalam hal penyediaan bahan pangan, fluktuasi harga pangan merupakan fenomena yang sering dihadapi. Sebuah harapan, bahwa Negara Indonesia jangan menggantungkan pasokanpangan dari luar, dari import, hal ini sangat berbahaya. Perlu dipikirkan pelaksanaan Program Transmigrasi melalui pendekatan baru, misalnya barangkali tidak harus per KK yang dapat mendapat tanah. Dalam konsolidasi tertentu mendapat fasilitas tanah, dan pada luasan berapa. Dalam mengusahakan lahannya menggunakan peralatan mesin yang memastikan fix cost rendah dan dapat meningkatkan mutu produksi bahan pangan. Cari pemikiran baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam menyongsong masa depan. Perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis pembangunan bidang Nakertrans secara berjenjang berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dan menjadi issue strategis tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III. Perumusan permasalahaan tidak dapat dilakukan secara keseluruhan tetapi harus secara “cluster regional base”. Harapan terhadap Program Transmigrasi selain dapat membuka peluang kerja tetapi juga diharapkan dapat meembuka peluang usaha (Pro Permanent Job).

VOLUME VII NO. 31


19

REALITA Ade Irma Suryani

Tingkat Keberhasilan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan

wajar saja jika anak bekerja untuk membantu orangtua agar menjadi pengalaman hidup, tetapi itupun harus dengan catatan pendidikan anak tak boleh ditinggalkan. Persoalan menjadi berbeda jika anak disuruh bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab adanya pekerja anak, tingginya harga kebutuhan pokok yang menyebabkan ekonomi rumah tangga membutuhkan banyak uang, kemudian mendorong anak untuk masuk ke dunia kerja atau menjadi pekerja anak.

kantorberitapendidikan.net

Persoalan Pekerja Anak

Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengambil tindakan dengan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

20

D

ata Understanding Children’s Work (UCW) tahun 2012 menyebutkan, sebanyak 2,3 juta anak berusia 7-14 tahun merupakan pekerja anak di bawah umur. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia terpaksa bekerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja ternyata banyak yang tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Padahal, seorang anak harus menjalani pendidikan dari SD sampai SMA. Memang


Pada kenyataannya, persoalan pekerja anak adalah persoalan holistik di beberapa negara terutama negara-negara Dunia Ketiga. Anak terpaksa atau bahkan dipaksa bekerja demi membantu atau bahkan sebagai pilar utama ekonomi keluarga. Kebijakan untuk menghapuskan pekerja anak sama sekali dari tempat kerja dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada anak dari kondisi yang membahayakan mental maupun fisiknya, tak terkecuali untuk memungkinkan anak mendapatkan haknya atas edukasi. Namun demikian kebijakan yang bermaksud baik tanpa memperhatikan kondisi di lapangan justru dapat mendatangkan permasalahan yang lebih serius bagi anak. Anak-anak sangat berharga baik sebagai diri mereka sendiri maupun sebagai sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara. Merupakan kewajiban bagi negara dan para orang tua untuk menjamin agar setiap anak memiliki peluang tebaik untuk tumbuh sehat, memperoleh akses pendidikan yang layak dan menjadi warga negara yag produktif di masa yang akan datang. Negara serta para orang tua juga wajib untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari segala jenis situasi berbahaya

REALITA dan membahayakan mereka serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak. Pada kenyataannya, tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan dengan berbagai alasan. Masih banyak anak di Indonesia yang meninggalkan sekolah dan memasuki pasar kerja terlalu dini. Pada tahun 1998 Komnas HAM mensinyalir, bahwa anak-anak yang bekerja itu diindikasikan akan mengakibatkan sumber daya manusia berkualitas buruk bagi suatu bangsa.

Perlindungan Anak

Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang Undang Nomor 13 tahun 2003. Namun, tantangannya di Indonesia masih cukup banyak anak-anak yang bekerja dan sama sekali tidak ada jaminan bahwa mereka semua akan dilindungi secara baik. Indonesia juga termasuk negara yang menyegerakan diri meratifikasi Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (No. 182 Tahun 1999) dan Konvensi ILO mengenai usia minimum memasuki dunia kerja (No. 138 Tahun 1973). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengambil tindakan dengan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi ini, pemerintah juga mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor: 59/2002. Rencana Aksi ini mengidentifikasikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan menargetkan Indonesia akan bebas pekerja anak pada 2016. Salah satu upaya implementasi dari rencana aksi tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah melaksanakan kegiatan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) dan Penarikan Pekerja Anak (PPA) ke Dunia Pendidikan, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak dari rumah tangga sangat miskin melalui penarikan pekerja anak dari pekerjaannya, dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan merupakan salah satu prioritas nasional yang dilaksanakan secara terkoordinasi d e n ga n m e l i b a t ka n b e rb a ga i i n s t a n s i pemerintah terkait, yakni Kemsos, Kemdikbud, Kemkes, Kemenag. Baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta non-pemerintah. Termasuk, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

yang terintegrasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Indikator keberhasilan kegiatan tersebut adalah berkurangnya jumlah pekerja anak, terutama yang bekerja pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang akhirnya satu demi satu pekerja anak dapat kembali ke dunia pendidikan.

Penarikan Pekerja Anak

Kegiatan Penarikan Pekerja Anak melalui Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), dimulai sejak 2008 dengan target penarikan pekerja anak sebanyak 5.000 anak di 48 kabupaten/ kota di 7 provinsi dengan realisasi penarikan mencapai 4.945 anak (99,9%). Namun, jumlah yang terfasilitasi pendidikan hanya mencapai 1.681 anak (34%). Hal itu disebabkan belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam pengembalian pekerja anak ke dunia pendidikan. Pada 2010, Kemnakertrans melaksanakan penarikan pekerja anak dengan target 3.000 anak di 50 kota/kabupaten di 13 provinsi. Dengan realisasi penarikan pekerja anak mencapai 3.000 anak (100%), dan jumlah yang terfasilitasi ke pendidikan mencapai 2.665 anak (88,8%). Sebelumnya, pada tahun 2009 kegiatan ini ditiadakan. Pada tahun 2011, target penarikan pekerja anak 3.360 anak dengan realisasi penarikan mencapai 3.360 anak (100%), dan jumlah yang terfasilitasi ke pendidikan mencapai 3.092 anak (92%). Untuk tahun 2012, target penarikan pekerja anak dalam mendukung program keluarga harapan sebesar 10.750 anak, realisasinya mencapai 10.750 anak (100%) dan jumlah yang terfasilitasi ke pendidikan mencapai 9.926 anak (92,3%).

Sumber: Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, tahun 2012.

VOLUME VII NO. 31


21

REALITA Dari grafik tersebut di atas, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan telah merealisasikan penarikan pekerja anak ke dunia pendidikan dari tahun 2010 sd 2012 rata-rata pertahunnya sebanyak 3.470 anak. Sedangkan, jumlah shelter (rumah singgah) yang dibangun untuk pekerja anak, pemerintah menyiapkan 358 shelter dengan 1.075 tenaga pendamping. Di daerah juga mempunyai tim pengawas Kemenakertrans yang akan mengawasi dunia ketenagakerjaan anak. Penarikan pekerja anak ini, dilaksanakan di 21 provinsi dan 84 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerima pekerja anak masuk ke sekolah, baik di sekolah formal dan non-formal. Diusahakan mereka bisa masuk ke dunia pendidikan karena mereka datang dari keluarga sangat miskin, dan diharapkan mereka juga mendapat beasiswa. Provinsi yang terlibat dalam penarikan pekerja anak ini antara lain: Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Aceh. Dan upaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat dalam menjaga kesinambungan anak di pendidikan terus meningkat dalam bentuk penyiapan beasiswa maupun transportasi untuk anak.

Kriteria Pekerjaan Terburuk

lensaindonesia.com

Beberapa kriteria pekerjaan terburuk untuk anak yaitu: a) pornografi dan pelacuran; b) perdagangan obat-obatan terlarang atau narkoba; c) pekerjaan yang apabila dilakukan menimbulkan situasi yang buruk dan sulit bagi anak seperti kerja dalam waktu yang panjang, kerja di ketinggian, kerja di bawah tanah, atau di tambang serta kerja di tengah laut seperti bekerja di proyek thermal.

22

Kemnakertrans mengharapkan, ke depan generasi penerus bangsa bisa mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan pendidikannya yang baik, sehingga bisa meneruskan pekerjaanpekerjaan yang lebih baik. Dan setelah mereka masuk ke dunia pendidikan, mereka tidak kembali lagi bekerja di tempat yang membahayakan anak. Dari capaian penarikan pekerja anak sejak tahun 2008-2012 tercatat sebanyak 22.055 anak, peningkatan yang terfasilitasi ke pendidikan ini menunjukkan bahwa kondisi koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah maupun non pemerintah semakin baik dan kondusif.

Ade Irma Suryani, SH

Perencana Madya Biro Perencanaan Kemenakertrans RI

Penanggulangan Pekerja Anak

Sebagai persoalan yang sangat kompleks, upaya penanggulangan masalah pekerja anak itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan langkahlangkah konvensional (penarikan dan pencegahan) maupun pendekatan ekonomi kontemporer, apalagi jika kedua cara ini dilakukan secara sporadis. Upaya penanggulangan masalah pekerja anak harus menggunakan pendekatan yang multisektor, terutama sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan masalah pekerja anak. Seperti pemerataan akses pendidikan melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), terutama bagi siswa yang masuk program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Namun, agar pendekatan multisektor ini berjalan lebih optimal, diperlukan sinergi dari semua aktor mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Mulai dari elemen masyarakat terbawah hingga sektor swasta, bahkan melibatkan masyarakat miskin dan pekerja anak. Untuk mengembangkan kemitraan global selain memaksimalkan kerja sama dalam lingkup nasional. Ini sangat diperlukan sekaligus menentukan karena tidak semua pihak, khususnya pemerintah daerah terutama yang memiliki jumlah pekerja anak cukup tinggi, memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk bisa menanggulangi masalah pekerja anak di daerahnya seorang diri. Kemitraan dengan berbagai pihak, dalam lingkup yang luas bisa menjadi solusi untuk menyiasati keterbatasan, terutama dalam hal anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga, pencapaian target yang telah ditentukan yakni Indonesia bebas pekerja anak pada 2016 bisa terwujud di seluruh penjuru tanah air. []

Referensi: - Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973; - UU No. 13 Tahun 2003 - Keppres No. 59 Tahun 2002; - Data capaian PPA – PKH Ditjen PPK Kemnakertrans, tahun 2012.


REALITA Naomi Simanihuruk

MINYAK ATSIRI JERUK

Potensi Meningkatkan Produktivitas & Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi

ayorange.wordpress.com

Jeruk mempunyai nilai ekonomi tinggi. Minyak atsiri jeruk memiliki kegunaan untuk industri kosmetik, makanan olahan, dan kesehatan. Sari buah jeruk sangat berguna sebagai penyegar badan karena mengandung vitamin dan serat. Dan limbah penyulingan sebagai pestisida nabati di lahan pertanian. Jeruk diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

K

ementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu berupaya mewujudkan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dan sejahtera. Berbagai kegiatan dilaksanakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi terus dilakukan di berbagai balai latihan kerja dan unit permukiman transmigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pelatihan dan pembinaan demi tercapainya peningkatan kompetensi ketrampilan, produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi serta percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah. Petani jeruk di lokasi transmigrasi mulai resah akan harga yang anjlok saat produksi melimpah dan jeruk yang sudah rusak dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu. Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan lahan keringnya seluas 169.000 hektar, dimanfaatkan untuk pengembangan buah-buahan. Jeruk dan nanas merupakan komoditas andalan buah-buahan. Sayangnya, tanaman jeruk yang produksinya cukup melimpah, 4.269,44 ton sering tidak termanfaatkan dengan baik. Jenis buahnya yang mirip dengan Jeruk Kalimantan ini hanya dijual segar tanpa pengolahan lebih lanjut. Kawasan Kelurahan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sentra tanaman jeruk Siam telah ditanami

jeruk Siam sekitar 60 hektar, tapi saat ini yang baru menghasilkan buah sekitar 20 hektar.

Metode Ekstraksi Minyak Atsiri

Berbagai macam jenis jeruk memiliki aroma yang khas, sehingga daun dan kulit buahnya dapat digunakan sebagai bahan baku minyak atsiri seperti jeruk manis, jeruk besar, jeruk siam madu, jeruk siam, jeruk nipis, jeruk keprok dan jeruk purut. Jenis dan aroma minyak atsiri yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan varietas dan asal jeruk yang digunakan sebagai bahan baku yang untuk diekstrak minyak atsirinya. Cara mengekstrak minyak atsiri jeruk dapat dilakukan dengan metode pengepresan dingin, menggunakan bahan pelarut, serta menggunakan distilasi atau penyulingan. Jika cara ekstraksinya berbeda maka rendemen minyak yang dihasilkan berbeda pula. Teknik pengolahan minyak atsiri dengan penyulingan dibagi ke dalam tiga cara yaitu penyulingan air (perebusan), penyulingan uap (steam distillation) dan penyulingan dengan uap dan air (water and steam distilation). Penyulingan dengan uap dan air memiliki keuntungan dimana penetrasi uap yang merata ke dalam jaringan bahan, harga alat lebih murah dan rendemen minyak lebih besar. Melihat kondisi ini, maka penulis mencoba mengolah kulit jeruk purut menjadi minyak atsiri jeruk purut yang digunakan sebagai bahan aktif minyak gosok, sari buahnya menjadi sirup, dan limbah penyulingan menjadi pestisida nabati. Hal ini dikarenakan jeruk purut (Citrus hystrix D. C.) memiliki kulit buah dengan aroma wangi yang agak keras. Ukuran buahnya lebih kecil dari kepalan tangan, bentuknya bulat tetapi banyak tonjolan dan berbintil. Kulit buahnya tebal dan berwarna hijau tua polos atau berbintik-bintik. Sari buahnya segar, memiliki rasa asam dan agak pahit. Semua komponen buah jeruk dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya lingkungan bebas limbah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. VOLUME VII NO. 31


23

REALITA Ekstraksi Minyak Atsiri Jeruk Purut dengan Penyulingan 1. Tahap Persiapan Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minyak atsiri jeruk purut adalah kulit jeruk purut. Pertama-tama buah jeruk dipotong kemudian diambil sari buahnya. Selanjutnya kulit jeruk purut dirajang dengan ketebalan 0,3 - 0,5 cm. Hal ini bertujuan untuk memperluas pori-pori kulit jeruk sehingga memudahkan minyak atsiri keluar saat penyulingan berlangsung. Perajangan sebaiknya dilakukan pada suhu rendah dan waktu yang singkat supaya mengurangi penguapan minyak atsiri karena dapat berpengaruh pada rendemen.

Perajangan Kulit Jeruk Purut.

2. Tahap Penyulingan

Proses Penyulingan.

Dalam percobaan ini, pengambilan minyak atsiri dari kulit jeruk purut dilakukan dengan metode penyulingan uap dan air “Sistem kukusan atau uap tak langsung“ mirip dandang nasi (penyekat berlubang memisahkan air dan bahan baku). Proses penyulingan diawali dengan memasukkan air ke dalam bagian dasar ketel sampai mengisi 1/3 bagian. Bahan baku disimpan di atas penyekat sekitar 75%. Bahan baku jangan terlalu padat agar uap tidak kesulitan menembus bahan baku. Ketel ditutup rapat lalu dipanaskan (penyulingan uap tak langsung dengan suhu 100o C).

Pada saat air mendidih, uap air akan melewati lubang-lubang pada lempeng penyekat dan celah-celah bahan. Minyak atsiri yang terdapat di dalam bahan akan terbawa uap panas menuju pipa kondensor, selanjutnya uap air dan minyak atsirinya akan mengembun dan ditampung di dalam tangki pemisah (separator). Penyulingan minyak selama 4-6 jam atau sampai minyak tidak menetes lagi. Minyak dan air akan terpisah dengan sendirinya sesuai perbedaan berat jenis dimana lapisan minyak ada di atas dan lapisan air di bawahnya. Minyak diambil menggunakan pipet tetes dan kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca berwarna gelap. Rendemen minyak atsiri jeruk purut yang diperoleh sekitar (2-3) %.

Minyak Atsiri Jeruk Purut (Dok. Balatrans Pekanbaru)

24


Diagram Alir Pengolahan Minyak Atsiri Jeruk Purut Kulit Jeruk Purut

Dirajang

Disuling

Minyak Jeruk

Pembuatan Minyak Gosok Pembuatan minyak gosok dilakukan dengan mencampur minyak atsiri jeruk purut dengan virgin coconut oil (VCO) atau minyak kelapa murni dimasukkan ke dalam botol kaca yang selanjutnya digunakan sebagai minyak gosok. Minyak gosok bermanfaat sebagai anti nyeri sendi, pengusir nyamuk, obat gatal karena gigitan serangga, obat sakit gigi, minyak urut, dan terapi uap aromatik.

Diagram Alir Pembuatan Minyak Gosok Minyak Jeruk Purut

Dicampur dengan VCO

Minyak Gosok

REALITA Pembuatan Sirup Jeruk Purut Sirup jeruk purut memiliki kegunaan yaitu sebagai minuman penyegar badan, bahan tambahan (flavoring agent) alami pada produk makanan dan minuman, mengandung vitamin dan serat yang berguna untuk tubuh.

Pengolahan Sari Buah Jeruk Purut Sari Buah

Disaring

Perebusan

Penambahan Gula dan Rempah-rempah Penyaringan

Sirup Jeruk Purut

Pemanfaatan Limbah Minyak Jeruk Purut Pemanfaatan limbah penyulingan dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah. Limbah penyulingan masih mengandung sejumlah bahan aktif yang tidak disukai serangga sehingga sangat berguna sebagai pestisida nabati di lahan pertanian. Penggunaan limbah penyulingan dapat dilakukan langsung yaitu dengan memanfaatkan sebagai kompos organik dilahan pertanian. Jika hendak disimpan terlebih dahulu sebaiknya limbah penyulingan disaring, kemudian dikeringkan dengan sinar matahari selama 3-4 hari, dihaluskan kemudian diayak. Limbah jeruk purut berbentuk bubuk ini dapat digunakan sebagai campuran penambah aroma dupa, dan dapat juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif dengan mengolahnya menjadi briket organik. Jika hendak dibuat menjadi briket organik hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan serbuk arang dengan membakar limbah yang sebelumnya telah dikeringkan. Setelah menjadi arang, hasil pembakaran ditumbuk halus. Serbuk arang dicampur dengan pengikat yang tidak berbau seperti tanah liat, tetes tebu atau ter. Adonan liat dicetak menggunakan potongan bambu, dijemur hingga kadar air briket sekitar 4,34%. Panas yang dihasilkan briket inil ebih tinggi dibanding berupa serasah kering. Selain itu, bahan pembakaran tidak cepat habis.

Naomi Simanihuruk, STP.

Calon Penggerak Swadaya Masyarakat UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru Riau

Minyak Gosok (Dok. Balatrans Pekanbaru) Limbah Penyulingan.

Peluang Usaha & Harapan

Pasar potensial minyak atsiri jeruk antara lain perkantoran, salon, restoran dan rumah tangga. Minyak atsiri jeruk dapat digunakan sebagai pengharum ruangan, bahan farfum dan penambah cita rasa pada makanan karena konsumen yang cenderung menyukai produk alami. Manfaat beberapa minyak atsiri jeruk dalam penyembuhan penyakit adalah minyak atsiri jeruk manis sebagai sedatif (penenang), antidepresi, tonik dan antiseptik; minyak atsiri jeruk purut sebagai sedatif, pengusir nyamuk, pereda flu, tonik, dan minyak atsiri jeruk lemon sebagai antihipertensi, tonik dan anti bakteri. Minyak atsiri jeruk purut mengandung sitronelal yang cukup tinggi, sitronelol, geraniol dan linalol. Kandungan sintronelal yang sangat tinggi menjadi salah satu kelebihan minyak jeruk purut dibidang industri, khususnya industri farfum dan kosmetik. Selain memberikan nilai tambah, pengolahan minyak atsiri jeruk dapat menyediakan lapangan kerja mulai dari budidaya, pengolahan hingga pemasaran. Oleh Karena itu, potensi ini dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. [] VOLUME VII NO. 31

Sirup Jeruk Purut (Dok. Balatrans Pekanbaru)


25

INFO Andi Afrianto

Menjaga Keamanan e-Mail

I

nternet Security atau keamanan internet memang merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pengguna komputer dan internet. Namun, mungkin seringkali tidak terlalu memperhatikan keamanan dengan semestinya dan menganggap serangan dan ancaman yang siap menyerang komputer tidak akan terjadi pada pengguna, padahal harus selalu waspada setiap saat. Email merupakan salah satu media yang sering digunakan untuk menyebarkan serangan semacam ini. Beberapa langkah penting dalam menjaga keamanan melalui email adalah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Gunakan Beberapa Akun e-Mail

Seperti kebanyakan orang, memiliki satu akun email yang digunakan untuk keperluan pribadi, mendaftar ke jejaring sosial, newsletter

dan lain sebagainya, bahkan terkadang mungkin digunakan untuk keperluan pekerjaan. Apabila semua fungsi tersebut digabung ke dalam satu buah akun email, maka tentunya email akan penuh dengan berbagai pesan, notifikasi, berita dan lain sebagainya. Singkatnya, semua aktifitas dan data yang dimiliki berada dalam satu buah email yang apabila pada suatu saat email di-hack, maka semua data yang ada di email tersebut dapat hilang, atau mungkin dicuri oleh hacker dan disalahgunakan. Selain untuk alasan keamanan, akun email yang berbeda juga dapat mempermudah dan meningkatkan produktivitas ketika mengakses email. Pengguna dapat menggunakan satu akun untuk keperluan keluarga, akun yang berbeda untuk digunakan pada jejaring sosial dan email yang berbeda lagi untuk keperluan lainnya, misalnya untuk berlangganan newsletter dan lain sebagainya. Dengan begini, pengguna bisa lebih mudah mengakses email mana yang diperlukan dan menambah keamanan data dari hacker.

neoclipart.com

Kedua, Gunakan Password Berbeda

26


Menggunakan beberapa akun email berbeda, berarti pengguna dapat menggunakan password yang berbeda, untuk alasan keamanan. Maka dari itu, setiap akun email yang dimiliki disarankan untuk menggunakan password yang berbeda. Jika pengguna menggunakan password yang sama untuk tiap akun, tiap login ID jejaring sosial dan lainnya, maka apabila seseorang berhasil mendapatkan satu buah password, maka seluruh akun juga dapat diakses. Lagi pula, tujuan utama menggunakan akun yang berbeda adalah untuk alasan keamanan bukan? Apabila pengguna memiliki akun email dan ID yang cukup banyak, ada baiknya pengguna menggunakan software Password Manager untuk mempermudah dalam menyimpan data ID dan password yang dimiliki, sehingga pengguna hanya perlu mengingat satu buah password saja, yaitu password untuk mengakses software Password Manager, salah satunya KeePass yang bisa didownload secara gratis.

INFO Ketiga, Waspadai Scam/Phising

Saat mengunjungi suatu website yang meminta informasi pribadi pengguna, mungkin pernah menemui pesan peringatan seperti berikut: “Never give away your personal information. We will never ask you for your password”. Maka, jika ada email yang meminta data/ informasi pribadi pengguna, hal ini merupakan semacam penipuan. Akan tetapi, ada cara lain yang digunakan para penipu ini untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna, hal ini disebut “phising”. Pada dasarnya, para penipu semacam ini akan menyamar sebagai website ternama (seperti eBay, Amazon, dsb), kemudian pengguna akan diberitahu bahwa terdapat masalah pada akun yang dimiliki, sehingga diminta untuk mengirimkan username dan password untuk melakukan proses otentikasi. Terkadang pengguna akan diberikan sebuah link yang menuju website mereka, dimana bentuknya menyerupai website yang dipalsukan. Waspada akan penipuan semacam ini, jangan memberikan informasi pribadi secara sembarangan.

Keempat, Jangan Klik Link di dalam e-Mail

Saat pengguna menerima e-mail, berhatihatilah untuk tidak meng-klik link yang terdapat di dalamnya. Kecuali memang sedang menantikan e-mail tertentu, seperti e-mail aktivasi ID dari forum dan sebagainya. Jika menerima e-mail spam yang menjual sesuatu, menawarkan produk atau jasa dan menyertakan link di dalam e-mail itu, maka sebaiknya tidak meng-klik link tersebut. Seringkali link semacam ini malah membuka pintu untuk virus dan malware ke dalam komputer. Jika menerima e-mail dari bank atau layanan lainnya, selalu kunjungi website tersebut secara manual. Jangan lakukan copy + paste atau direct link.

Seringkali file.JPEG ternyata merupakan file. EXE yang nantinya ketika di download akan menjalankan virus pada komputer.

Keenam, Scan Virus dan Malware

Jika membuka e-mail yang mungkin sedikit mencurigakan, ada baiknya menjalankan scanner virus dan malware. Lebih baik berhatihati dari pada menyesal kemudian hari.

Ketujuh, Hindari Menggunakan Wi-Fi di Tempat Umum

Andi Afriyanto, S.Kom. Pranata Komputer Biro Perencanaan Kemenakertrans RI

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, sangat mudah untuk menemukan tempat dimana dapat mengakses Wi-Fi secara gratis. Namun sayangnya, koneksi semacam ini sangatlah tidak aman sehingga harus berhatihati. “Network sniffer” merupakan software yang biasa digunakan pada tempat umum seperti ini, dijalankan oleh hacker secara pasif di background. Program ini akan mengamati data yang dikirimkan melalui network tertentu dan tentunya dengan cara ini hacker dapat memperoleh username dan password seseorang. Jika memang ingin menggunakan Wi-Fi di tempat umum, pastikan tidak membuka akun yang berisi data penting, misalnya rekening bank atau kartu kredit dan segera ganti password setelahnya, untuk memastikan keamanan. Pe r ke m b a n g a n teknologi memang terasa sangat membantu dalam melakukan pekerjaan dan lainnya, namun jangan lupakan keamanan ketika menjelajah internet dan mengirimkan informasi melalui internet. Berhatihatilah! []

ivo

.ru

Kelima, Jangan Membuka Attachment Sembarangan

ela rch

Attachment merupakan hal lain yang perlu diperhatikan. Jika memang tidak menantikan e-mail berisi file yang di attach pada e-mail tersebut, lebih baik tidak membuka attachment tersebut termasuk e-mail yang diterima bukan dari seseorang yang dikenal. VOLUME VII NO. 31


27

LENSA

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 diselenggarakan pada tanggal 7 - 9 Januari 2013 di Jakarta. Rakornis dihadiri oleh para pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kemnakertrans, dan diikuti oleh Dinas-dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi seluruh Indonesia. Secara simbolis dilakukan tandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh lima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. MoU tentang Kesiapan Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disaksikan dan ucapan selamat oleh Menakertrans, Sekjen dan beberapa pejabat Eselon I lainnya.

Rubrik LENSA berisi foto-foto aktifitas komunitas perencana. Redaksi menerima kiriman foto-foto dari seluruh komunitas perencana baik di pusat maupun di daerah untuk dimuat dalam rubrik ini.

28


PERENCANAAN INDONESIA. KETENAGAKERJAAN dan KETRANSMIGRASIAN

Recommend Documents