BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI

KETENAGAKERJAAN,

KETRANSMIGRASIAN

DAN

KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR Pembangunan daerah merupakan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan

kemiskinan,

menciptakan

atau

menambah

lapangan

kerja,

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, namun pencapaian keberhasilannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Jalannya roda pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk. BPS Provinsi Jawa Timur melansir, pada tahun 2014 penduduk Jawa Timur berjumlah 38.610.202 jiwa. Penduduk usia kerjanya berjumlah 29.578.682 orang. Dari penduduk usia kerja yang ada, angkatan kerjanya berjumlah 20.149.998 orang.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014

I-1

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Dari angkatan kerja yang ada, penduduk yang bekerja sebanyak 19.306.508 orang (95,81%), sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebanyak 843.490 orang. Tabel 1.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur dalam 4 (empat) Tahun Terakhir NO 1 2 3

URAIAN

AGUSTUS 2011

Angkatan Kerja : - Bekerja - Penganggur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

AGUSTUS 2012

AGUSTUS 2013

AGUSTUS 2014

19.761.886 18.940.340 821.546 4,16

19.901.558 19.081.995 819.563 4,12

20.137.795 19.266.457 871.338 4,33

20.149.998 19.306.508 843.490 4,19

69,49

69,62

69,92

68,12

Sumber : BPS Prov. Jatim, 2011-2014

Dengan demikian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Jawa Timur tahun 2014 adalah 4,19%. TPT mengalami penurunan dibandingkan kondisi di tahun 2013, dimana penganggurnya berjumlah 871.338 orang atau 4,33% (turun 0.14% dibandingkan tahun sebelumnya). Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Jawa Timur adalah

pengangguran, yang

pertumbuhan

angkatan

kerja

antara lain dengan

disebabkan

kesempatan

(1)

tidak

imbangnya

kerja,

(2)

terbatasnya

kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan

untuk

menciptakan

lapangan

kerja

baru

masih

rendah.

Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula kecenderungan pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas karena adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan ketrampilan dengan jenis


I-2

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan dan persaingan pasar kerja global yang membutuhkan tenaga kerja profesional. Terlebih penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN - Cina (ACFTA : ASEAN - China Free Trade Aggreement) maupun AEC (ASEAN Economic Community) mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang memenuhi standar profesional. Berbicara mengenai kuantitas penduduk, jumlah penduduk Jawa Timur menunjukkan perkembangan relatif terkendali, namun tingkat kepadatannya semakin jauh melewati angka kepadatan penduduk ideal di Jawa Timur yakni ± 700 jiwa/km2. BPS Prov. Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama 10 tahun terakhir periode 2000 – 2010 sebesar 0,75%. Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur yang semakin jauh melampaui batas ideal, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui


I-3

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi sangat bersifat strategis untuk terus dijalankan karena di samping

menjaga

keutuhan NKRI, juga terkait kebijakan kependudukan lainnya berupa kebijakan pengendalian

jumlah,

kepadatan

dan

laju

pertumbuhan

penduduk,

dan

pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov. Jawa Timur

juncto Undang-Undang No: 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 No: 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kab./Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


I-4

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014; 19. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2332/KPTS/106.01/2009 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, sebagaimana direvisi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP. 560/2447/SK/106.01/2012 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2332/KPTS/


I-5

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 106.01/2009 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. 1.3. SUSUNAN ORGANISASI Keberadaan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur berpedoman kepada 3 (tiga) landasan hukum, yakni : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, kedudukan, tugas dan fungsi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Disnakertransduk dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2. Disnakertransduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Disnakertransduk menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;


I-6

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Sedangkan organisasi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur terdiri atas : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian; c. pengelolaan administrasi keuangan; d. pengelolaan administrasi perlengkapan; e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari : (1) Sub Bagian Tata Usaha;

(2) Sub Bagian Penyusunan Program; (3) Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja dan pengelolaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.


I-7

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

penyusunan

program

kegiatan

bidang

pelatihan

dan

produktivitas; b. pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas; c. pelaksanaan pembinaan dan penyelengaraan pelatihan kerja; d. pelaksanaan informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota; e. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan pengukuran produktivitas; f. pelaksanaan fasilitasi program peningkatan produktivitas; g. pelaksanaan proses perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan kerja; h. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri; i. pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi; j. pelaksanaan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja; k. pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanakan pengawasan sertifikasi kompetensi; l. pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanakan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja; m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari : (1) Seksi Instruktur Pelatihan; (2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan; (3) Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas. 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Bidang ini mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan


I-8

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat karya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja; b. pelaksanaan penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja; c. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja; d. pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja; f. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); g. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi; h. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi; i. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan pekerja potensial; j. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD); k. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; l. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela; m. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)


I-9

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur n. pelaksanaan penyampaian materi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan; o. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota; p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi; q. pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya; r.

pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal;

s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI keluar negeri; t. pelaksanaan

fasilitasi

pelaksanaan

perjanjian

kerjasama

bilateral

dan

multilateral penempatan TKI; u. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan perijinan tempat penampungan calon TKI; v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : (1) Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja; (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; (3) Seksi Perluasan Kerja. 5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja. b. pelaksanaan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.


I - 10

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur c. pelaksanaan penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan, d. pelaksanaan penerimaan dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan

serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan

lintas kabupaten/ kota; e. pelaksanaan penerima, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas kabupaten/kota; f. pelaksanaan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; g. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kabupaten/kota; h. pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial; i. pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial; j. pelaksanaan pendaftaran dan menseleksi persyaratan calon konsiliator, arbiter hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri; k. pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan ketetapan upah minimum; l. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh. m. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial; n. pelaksanaan

pengumpulan

data

hasil

verifikasi

keanggotaan

serikat

pekerja/buruh; o. pelaksanaan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh; p. pelaksanaan penyusunan usulan penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan.


I - 11

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari : (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; (2) Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan; (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja pada perusahaan lintas Kab./Kota. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan; c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan; d. pelaksanaan penyiapan materi/bahan penerbitan rekomendasi atau ijin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan; e. pelaksanaan penanganan kasus dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan; f. pelaksanaan penerapan Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan audit SMK3; g. pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja; h. pelaksanaan

pelayanan

dan

pelatihan

ketenagakerjaan, keselamatan dan

serta

kesehatan

pengembangan kerja

yang

norma bersifat

strategis; i. pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasaan ketenagakerjaan;


I - 12

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur j. penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; k. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; l. pelaksanaan pengusulan calon peserta diklat pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah; m. pelaksanaan kerjasama dengan pusat untuk penyelenggaraan diklat teknis pengawas ketenagakerjaan; n. pelaksanaan pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah; o. pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah; p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : (1) Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (2) Seksi Keselamatan Kerja; (3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja. 7. Bidang Kependudukan. Bidang ini melaksanakan tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registrasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang, serta melakukan pembinaan bidang administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil; b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk; c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil; d. pelaksanaan penyusunan data base hasil registrasi penduduk dan catatan sipil; e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.


I - 13

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur f. penyajian dan pengelolaan informasi data kependudukan ; g. pelaksanaan pengkajian kependudukan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Kependudukan terdiri dari : (1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; (2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk; (3) Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk. 8. Bidang Mobilitas Penduduk. Bidang ini melaksanakan tugas menyelenggarakan perpindahan dan/atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi

perpindahan

penduduk

serta

pemberdayaan

penduduk

calon

transmigran. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

penyusunan

bahan

penyiapan,

pendaftaran

dan

seleksi,

pelayanan, penataan dan pemberdayaan; b. pelaksanaan

pendataan

animo

calon

transmigran

dan

identifikasi

pemberdayaan penduduk berpotensi pasar; c. pelaksanaan seleksi administrasi fisik dan mental bagi calon transmigran; d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan; e. pelaksanaan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan; f. pelaksanaan pelayanan calon transmigran di transito; g. pelaksanaan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan; h. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk berpotensi pasar; i. pelaksanaan fasilitasi usaha bagi pengembangan penduduk berpotensi pasar;


I - 14

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur j. pelaksanaan

penataan

penduduk

yang

bermukim

di

kawasan

padat

disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari : (1) Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi; (2) Seksi Pelayanan Transmigrasi; (3) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk. 9. 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari : (1)

UPT Pelatihan Kerja di Singosari Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang);

(2)

UPT Pelatihan Kerja di Jember (wilayah kerja : Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso);

(3)

UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan (wilayah kerja : Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan);

(4)

UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto (wilayah kerja : Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto);

(5)

UPT Pelatihan Kerja di Jombang (wilayah kerja : Kab. Jombang);

(6)

UPT Pelatihan Kerja di Tuban (wilayah kerja : Kab. Tuban, Kab. Lamongan);

(7)

UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk (wilayah kerja : Kab. Nganjuk);

(8)

UPT Pelatihan Kerja di Surabaya (wilayah kerja : Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik);

(9)

UPT Pelatihan Kerja di Sumenep (wilayah kerja : Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep);

(10) UPT Pelatihan Kerja di Situbondo (wilayah kerja : Kab. Banyuwangi, Kab.

Situbondo); (11) UPT Pelatihan Kerja di Kediri (wilayah kerja : Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota

Blitar, Kab. Blitar); (12) UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung (wilayah kerja : Kab. Tulungagung,

Kab. Trenggalek);


I - 15

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (13) UPT Pelatihan Kerja di Madiun (wilayah kerja : Kota Madiun, Kab. Ngawi,

Kab. Madiun); (14) UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo (wilayah kerja : Kab. Ponorogo, Kab.

Magetan, Kab. Pacitan); (15) UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro (wilayah kerja : Kab. Bojonegoro); (16) UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar

Negeri (PPTKLN) Wonojati di Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang); (17) UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) di Surabaya; (18) UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(P3TKI) di Surabaya; (19) UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Surabaya; (20) UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo.

(Pembagian wilayah kerja 16 UPT Pelatihan Kerja berdasarkan Keputusan Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim Nomor 563/064/KPTS/106.01/2011). Adapun tugas dan fungsi UPT-UPT dimaksud adalah sebagai berikut : A. UPT Pelatihan Kerjadan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN (sebanyak 16

UPT)melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan

dan

ketatausahaan

serta

pelayanan

masyarakat.

Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN, mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama pelatihan; b. pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan; c. penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan; d. pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa; e. pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja; f. pendayagunaan fasilitas pelatihan;


I - 16

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan kerja, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi; (3) Seksi Pengembangan dan Pemasaran. B. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) melaksanakan

tugas pengembangan produktivitas tenaga kerja di kalangan masyarakat industri, pemerintah dan masyarakat luas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT PPTK mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan rumah tangga; b. penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja serta pelatihan; c. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas tenaga Kerja, baik di sektor pertanian, industri manufaktur dan jasa di kalangan dunia usaha, asosiasi, pemerintah serta masyarakat luas; d. pengukuran dan analisis produktivitas tenaga kerja diseluruh strata ekonomi regional/sektoral serta faktor/individu dalam rangka pembentukan standar produktivitas tenaga kerja; e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT PPTK dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugastugas UPT.UPT PPTK terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha. (2) Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja;


I - 17

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (3) Seksi Pengukuran dan Analisis Produktivitas Tenaga Kerja. C. UPT

Pelayanan

Indonesia

Penempatan

dan

(P3TKI)melaksanakan

Perlindungan tugas

seleksi,

Tenaga

Kerja

penempatan,

pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT P3TKI mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja; b. pelaksanaan penyiapan penyuluhan, sosialisasi dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia (TKI); c. pemberian perlindungan kepada TKI dan lembaga pelaksana penempatan TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan; d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan TKI; e. pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri; f. penyusunan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT P3TKI dipimpin oleh KepalaUPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri.UPT P3TKI terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Penyiapan dan Bimbingan; (3) Seksi Perlindungan dan Evaluasi. D. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melaksanakan tugas

pengujian, pemeriksaan, penelitian


dan

pelatihan

di

bidang higiene

I - 18

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT K3 mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan melaksanakan program kegiatan UPT; b. pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja; c. pelaksanaan

pelatihan

dan

memberikan

bantuan

teknik

higiene

perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan; d. pelaksanaan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia berbahaya, higiene perusahaan, pelayanan kesehatan kerja dan sanitasi lingkungan; e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang kesehatan kerja dan higiene perusahaan; f. pelaksanaan tuga-tugas ketatausahaan; g. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT K3 dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan,

mengarahkan,

pengujian, pemeriksaan, penelitian

mengawasi dan

pelatihan

dan

mengendalikan

di

bidang higiene

perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.UPT K3 terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelayanan Teknis; (3) Seksi Promosi dan Pelatihan. E. UPT Pelatihan Kependudukan melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam

penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kependudukan mempunyai fungsi : a. penyiapan dan penyusunan rencana pelatihan dibidang pengembangan potensi penduduk dan administrasi kependudukan;


I - 19

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur b. pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

pelatihan

penduduk

potensial dan administrasi kependudukan; c. pendayagunaan fasilitas dan pemberian layanan informasi pelatihan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT Pelatihan Kependudukan dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas

memimpin,

mengkoordinasikan,

mengarahkan,

mengawasi

dan

mengendalikan dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Pelatihan Kependudukan terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelatihan dan Ketrampilan Penduduk Potensial; (3) Seksi Pelatihan Administrasi Kependudukan.


I - 20

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

BIDANG HUB. INDUSTRIAL & SYARAT KERJA

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG KEPENDUDUKAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG MOBILITAS PENDUDUK

SEKSI INSTRUKTUR PELATIHAN

SEKSI BIMBINGAN JABATAN & BURSA KERJA

SEKSI KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI NORMA KERJA & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK & CATATAN SIPIL

SEKSI PENYIAPAN, PENDAFTARAN & SELEKSI

SEKSI SERTIFIKASI TENAGA KERJA & PEMAGANGAN

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI PERBAIKAN SYARAT KERJA, UPAH & KESEJAHTERAAN

SEKSI KESELAMATAN KERJA

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PENDUDUK

SEKSI PELAYANAN TRANSMIGRASI

SEKSI LEMBAGA LATIHAN & PRODUKTIVITAS

SEKSI PERLUASAN TENAGA KERJA

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN KERJA

SEKSI PERKEMBANGAN & PENGKAJIAN PENDUDUK

SEKSI PENATAAN & PEMBERDAYAAN PENDUDUK

16 UPT PELATIHAN KERJA

UPT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (PPTK)


UPT PELAYANAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (P3TKI)

UPT KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

I - 21

UPT PELATIHAN KEPENDUDUKAN

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

1.4. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan (empowering) pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

(Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah pegawai Disnakertransduk keadaan sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 927 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan P ejabat Struktural, Fungsional dan Staf : ♦ Eselon II

:

1 orang.

♦ Eselon III

:

27 orang.

♦ Eselon IV

:

81 orang.

♦ Fungsional

:

325 orang.

♦ Staf

:

493 orang.

♦ S-3

:

3 orang.

♦ S-2

:

85 orang.

♦ S-1

:

423 orang.

♦ Sarmud

:

73 orang.

♦ SLTA

:

280 orang.

♦ SLTP

:

41 orang.

♦ SD

:

23 orang.

Berdasarkan Tingkat P endidikan :


I - 22

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Golongan : ♦ Golongan IV

:

203 orang.

♦ Golongan III

:

535 orang.

♦ Golongan II

:

160 orang.

♦ Golongan I

:

29 orang.

Berdasarkan bidang tugas pada unit organisasi : ♦

Kepala Dinas

:

1 orang.

♦

Sekretariat

:

78 orang.

♦

Bidang Pelatihan dan Produktivitas

:

23 orang.

♦

Bidang Penempatan Tenaga kerja

:

34 orang.

♦

Bidang Hub. Industrial dan Syaker

:

28 orang.

♦

Bidang Pengawasan KK

:

45 orang.

♦

Bidang Kependudukan

:

26 orang.

♦

Bidang Mobilitas Penduduk

:

29 orang.

♦

Unit Pelaksana Teknis Daerah

:

663 orang.

Diagram 1 Komposisi Pegawai Disnaketransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan.

Struktural, 109

Staf, 493 Fungsional, 325

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2014.


I - 23

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tabel 2 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan keadaan Desember 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA Disnakertransduk Prov. Jatim. UPT Latker Singosari UPT Latker Jember UPT Latker Pasuruan UPT Latker Mojokerto UPT Latker Jombang UPT Latker Tuban UPT Latker Nganjuk UPT Latker Surabaya UPT Latker Sumenep UPT Latker Situbondo UPT Latker Kediri UPT Latker Tulungagung UPT Latker Madiun UPT Latker Ponorogo UPT Latker Bojonegoro UPT Latker PPTKLN WonoJati UPT PPTK Surabaya UPT K3 Surabaya UPT P3TKI Surabaya UPT Latpenduk Balongbendo JUMLAH

JENIS KELAMIN JENIS JABATAN STRUKT. FUNGS. STAF L P 169 95 29 23 212 16 4 27 26 41 26 5 4 14 13 12 4 17 24 9 35 3 4 26 8 16 12 4 26 6 26 4 4 17 9 32 1 4 17 12 40 14 4 21 29 21 3 4 7 13 19 3 4 11 7 30 5 4 14 17 32 5 4 18 15 32 5 4 23 10 4 20 11 29 6 22 3 4 12 9 30 10 4 20 16 13 6 4 6 9 4 16 16 15 13 19 11 4 0 26 11 8 4 1 14 109 325 493 693 234

JML 264 57 31 33 38 32 30 33 54 24 22 35 37 37 35 25 40 19 32 30 19 927


Diagram 3 Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Golongan (s/d Desember 2014)


I - 24

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tabel 4 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Golongan (s/d Desember 2014) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA Disnakertransduk Prov. Jatim UPT Latker Singosari UPT Latker Jember UPT Latker Pasuruan UPT Latker Mojokerto UPT Latker Jombang UPT Latker Tuban UPT Latker Nganjuk UPT Latker Surabaya UPT Latker Sumenep UPT Latker Situbondo UPT Latker Kediri UPT Latker Tulungagung UPT Latker Madiun UPT Latker Ponorogo UPT Latker Bojonegoro UPT Latker PPTKLN Wnonojati UPT Latker PPTK Surabaya UPT Latker K3 Surabaya UPT Latker P3TKI Surabaya UPT Latpenduk Balongbendo JUMLAH

I 6 1 0 2 0 1 1 3 3 2 1 0 1 0 1 2 2 0 0 3 0 29

GOLONGAN II III 62 163 9 29 5 17 2 16 2 24 9 16 5 15 3 22 6 25 7 12 4 15 9 19 2 22 3 26 4 22 1 17 5 19 3 9 6 20 9 16 4 11 160 535

IV 33 18 9 13 12 6 9 5 20 3 2 7 12 8 8 5 14 7 6 2 4 203

JML 264 57 31 33 38 32 30 33 54 24 22 35 37 37 35 25 40 19 32 30 19 927


Diagram 5 Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Pendidikan (s/d Desember 2014)


I - 25

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tabel 6 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (s/d Desember 2014) UNIT KERJA

SD

Disnakertransduk Prov. Jatim UPT Latker Singosari UPT Latker Jember UPT Latker Pasuruan UPT Latker Mojokerto UPT Latker Jombang UPT Latker Tuban UPT Latker Nganjuk UPT Latker Surabaya UPT Latker Sumenep UPT Latker Situbondo UPT Latker Kediri UPT Latker Tulungagung UPT Latker Madiun UPT Latker Ponorogo UPT Latker Bojonegoro UPT Latker PPTKLN Wnonojati UPT Latker PPTK Surabaya UPT Latker K3 Surabaya UPT Latker P3TKI Surabaya UPT Latpenduk Balongbendo JUMLAH

6 1 0 2 1 0 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 23

SMP 13 4 2 0 0 2 1 0 2 1 0 3 2 3 0 2 1 0 1 3 1 41

TINGKAT PENDIDIKAN SMA DIPL S1 92 11 114 12 3 34 8 2 17 8 3 18 9 7 19 8 6 16 4 5 16 7 5 16 9 0 32 6 3 11 11 4 4 12 7 10 16 3 12 13 0 19 10 3 17 9 4 9 10 4 16 6 0 11 7 1 19 12 0 11 11 1 2 280 72 423

S2 S3 27 1 3 2 2 2 0 3 2 8 2 2 3 3 1 2 4 1 7 2 4 3 3 1 85 3

JML 264 57 31 33 38 32 30 33 54 24 22 35 37 37 35 25 40 19 32 30 19 927

Sumber : Subbag Bagian Tata Usaha, 2014.

Diagram 7 Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan Fungsional (s/d Desember 2014) 493 Org

286 Org 109 Org

4 Org 13 Org 15 Org 6 Org 1 Org


I - 26

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 2. Sarana Penunjang Demi terciptanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, telah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang antara lain sebagai berikut : •

Komputer Pada setiap ruangan di masing – masing unit kerja tersedia komputer – komputer untuk membantu pekerjaan administrasi maupun keteknikan.

•

Website Untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bagi stakeholders dan masyarakat umum telah dibangun jaringan Fiber Optic (FO) yang merupakan program Gubernur Jawa Timur dalam penunjang Data Provinsi bagi setiap SKPD secara online. Demikian pula website Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik melalui media elektronik.

•

Kendaraan Lapangan Sarana kendaraan dinas untuk keperluan operasional lapangan baik roda dua dan roda empat, meski jumlahnya masih terbatas.

3. Hubungan Kerjasama Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan berbagai program pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, dilakukan pembinaan hubungan kerjasama, baik dengan Instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota maupun dengan institusi pendidikan serta pihak-pihak yang berkontribusi

terhadap

penyediaan

peluang

kerja

untuk

pengurangan

pengangguran. •

Kerjasama antar Provinsi, pemerintah pusat, Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama dengan instansi terkait di Provinsi maupun Kab./Kota dituangkan dalam melalui sinkronisasi program untuk ditindaklanjuti


I - 27

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melalui program dan kegiatan di masing – masing Instansi. Sedangkan dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan tugas dekonsentrasi. •

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan ide–ide yang bersifat

praktis,

terutama

dalam

pengembangan

produktivitas

dan

pelatihan, serta jejaring penempatan tenaga kerja. •

Kerjasama dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyediaan peluang kerja khususnya di sektor formal, untuk mengurangi angka pengangguran. Kerjasama

ini

dilakukan

dengan

berbagai

asosiasi

profesi,

satuan

pendidikan menengah, serta perguruan tinggi, melalui perluasan jejaring informasi bursa kerja yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT).

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan

Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip–prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja minimal terdiri dari : • Ringkasan Eksekutif Dalam bagian ini secara

umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai


I - 28

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah– langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. • Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permsalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. • Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. • Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/pen

urunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.


I - 29

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi seusai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. • Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kineja organisasi serta langkah

di

masa

mendatang

yang

akan

dilakukan

organisasi

untuk

meningkatkan kinerjanya. • Lampiran Bagian ini meliputi data penunjang yang memuat perhitungan pencapaian kinerja, dokumentasi kegiatan dan data lain yang terkait.


I - 30

BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR

Recommend Documents