Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan di Jawa Timur

Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan di Jawa Timur Surabaya, 4-5 April 2011

LAPORAN LOKAKARYA

Supported by: SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY

LAPORAN LOKAKARYA

Daftar Isi

A.

Latar Belakang

3

B.

Executive Summary

5

C.

Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan: Kesimpulan dan Pokok-Pokok Diskusi

7

Lampiran

31

D.

2

Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Surabaya, Jawa Timur

A.

LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti permintaan kerjasama dalam bidang analisa ketenagakerjaan dan perencanaan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dari BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), sebuah lokakarya mengenai analisa diagnostik ketenagakerjaan yang berfokus pada Jawa Timur diselenggarakan bersama oleh ILO dan Bappeda Provinsi Jawa Timur (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) di Surabaya, 4-5 April 2011. Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk mencapai pemahaman bersama mengenai sifat hambatan dan tantangan utama dalam menciptakan lapangan kerja produktif di Jawa Timur sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang efektif. Lokakarya selama dua hari ini merupakan kegiatan yang sangat interaktif dimana para peserta mengambil peran utama dalam melakukan analisa dan identifikasi terhadap hambatan, tantangan dan peluang utama untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja produktif di Jawa Timur. Analisa bersama yang terstruktur ini berdasarkan pada sebuah metodologi yang dikembangkan khusus untuk tujuan ini oleh ILO.1 Kesimpulan dari analisa bersama ini menjadi dasar untuk diskusi mengenai prioritas-prioritas pembuatan kebijakan dan intervensi publik lainnya, dengan pandangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif secara meluas dan berkelanjutan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil-hasil utama dari lokakarya tersebut adalah: 1.

Pemahaman bersama terhadap hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan yang merata dan menghasilkan banyak lapangan kerja. Pemahaman bersama ini dapat membantu dalam menentukan masalah-masalah prioritas yang menghambat pertumbuhan kesempatan kerja sehingga respon kebijakan yang diambil dapat menjadi lebih fokus dan efektif.

2.

Kesepakatan bersama mengenai kebijakan dan intervensi yang diperlukan guna meningkatkan jumlah lapangan kerja produktif di Maluku, khususnya untuk mendorong pengembangan lapangan kerja produktif di tiga sektor di Maluku, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, yang diidentifikasi sebagai sektor-sektor strategis dalam strategi pembangunan provinsi.

3.

Pelatihan dengan praktik langsung mengenai analisa diagnostik ketenagakerjaan.

1

Conceptual dan Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis / Panduan Konseptual dan Metodologi untuk Analisa Diagnostik Pekerjaan, (Geneva & Jakarta: ILO, 2010) Draf.

3

LAPORAN LOKAKARYA

4


B.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam lokakarya selama dua hari tersebut terdapat partisipasi aktif dari pejabat pemerintah (Provinsi Jawa Timur dan 3 kabupaten: Sampang, Sidoarjo dan Probolinggo), serikat pekerja (termasuk Serikat Pekerja Migran), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), Bank Indonesia, Bank Jatim, Koperasi Perempuan, Asosiasi Petani, Asosiasi UKM dan perwakilan dari akademisi. Diskusi kelompok didasarkan pada temuan-temuan analisa diagnostik awal yang terstruktur, yang dipresentasikan kepada peserta selama dua hari lokakarya.2 Lokakarya dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Masyarakat, Ibu Yuniarti SH, MSi dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Direktur Kantor ILO di Jakarta, Bp. Peter van Rooij. Pada hari pertama lokakarya, situasi perekonomian dan bursa tenaga kerja di Jawa Timur saat ini dibahas secara ekstensif. Kepala Bidang Pemerintahan dan Masyarakat, Ibu Yuniarti SH, MSi, mempresentasikan visi dan fokus utama Rencana Pembangunan Jawa Timur (lihat Lampiran 3). Ahli Ketenagakerjaan dan Pembangunan Senior, Dr. Per Ronnas (ILO Jenewa), kemudian memperkenalkan dasar-dasar konseptual dari metodologi analisa diagnostik ketenagakerjaan. Setelah peserta mengenal dan memahami metodologi tersebut, Dr. Ronnas menyajikan temuan-temuan utama dari analisis situasi awal, serta dinamika ekonomi dan bursa tenaga kerja di Jawa Timur (lihat Lampiran 4 dan 5). Hasil dari analisa diagnostik awal menunjukkan dua persoalan utama pembangunan di Jawa Timur, yaitu persoalan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan produktif di satu sisi, dan akses ke lahan di sisi yang lain. Persoalan-persoalan ini secara khusus kemudian dibahas dalam sesi siang. Presentasi singkat dari Leyla Shamchiyeva (ILO Jenewa) mengenai sumber daya produktif di Jawa Timur (lihat Lampiran 6) diikuti oleh diskusi kelompok dimana peserta memilih pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap paling relevan untuk diskusi kelompok. Para peserta mengakui adanya persoalan pengembangan sumber daya manusia dan membahas tantangan-tantangan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas, serta akses yang merata ke pendidikan. Analisa sistuasi ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa terdapat dua persoalan yaitu pendidikan dan lapangan kerja di Jawa Timur. Di satu sisi, terdapat pekerja miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah dan produktivitas yang rendah, sementara di sisi lain, terdapat tingkat pengangguran yang tinggi diantara mereka yang berpendidikan tinggi. Persoalan kedua ini khususnya mempengaruhi kaum muda yang tampaknya mengalami kesulitan untuk masuk ke bursa tenaga kerja sejak dini.

2

Untuk rinciannya lihat agenda dalam Lampiran 1.

5

LAPORAN LOKAKARYA

Sesi terakhir hari itu fokus kepada kinerja ekonomi Jawa Timur serta tingkat dan kualitas pertumbuhan di provinsi tersebut. Sesi ini menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perluasan peluang lapangan kerja yang produktif (lihat Lampiran 7). Dalam diskusi kelompok selanjutnya, para peserta membahas tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian (agro-processing) – kedua sektor ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan di Jawa Timur dan berpotensi mengurangi defisit lapangan kerja produktif di provinsi Jawa Timur. Sebagai hasil dari diskusi kelompok dalam sesi ini, lima bidang penting untuk meningkatkan lapangan kerja produktif di Jawa Timur diidentifikasi, yaitu (lihat Lampiran 7b): 1.

Pengembangan sumber daya manusia (khususnya pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan bursa tenaga kerja melalui pengumpulan dan penyebaran informasi bursa tenaga kerja yang lebih baik) (Aspek 1.2 dari pohon ketenagakerjaan.)

2.

Akses ke keuangan yang belum maksimal (Aspek 2.1.2)

3.

Rendahnya imbal balik sosial dari investasi, khususnya infrastruktur (Aspek 2.1.3)

4.

Pasar yang kurang berfungsi dengan baik dan kurang berkembang (Aspek 2.1.6).

5.

Masih terbatasnya dukungan terhadap lingkungan usaha (Aspek 2.2.2).

Hari terakhir fokus pada diskusi mengenai penyebab-penyebab ketidaksetaraan dalam akses ke lapangan kerja produktif (lihat Lampiran 8); serta membahas tiga dimensi ketidaksetaraan yang dianggap sangat penting: Kesetaraan berbasis gender Ketidakmerataan antara daerah pedesaan dan perkotaan Ketidakmerataan antara daerah-daerah yang berbeda (kabupaten/kota) dalam provinsi. Guna memastikan bahwa pembangunan mempertimbangkan kesetaraan, semua kebijakan dan intervensi perlu dirancang sedemikian rupa dengan memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi semua orang dan tidak hanya beberapa orang dan mengurangi ketidaksetaraan dengan efektif. Untuk mencapai ini, para peserta lokakarya melakukan kerja kelompok untuk mengidentifikasi dan menanggapi aspek-aspek kesetaraan yang penting dalam tiga dimensi yang diidentifikasi – berbasis gender, pedesaan-perkotaan, dan geografis – berkaitan dengan lima bidang penting untuk meningkatkan lapangan kerja produktif yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil dari latihan-latihan ini disajikan dalam Lampiran 9. Sesi terakhir lokakarya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

6

1.

Strategi yang pro-rakyat miskin, pro-pekerjaan dan pro-pertumbuhan perlu diarusutamakan kedalam kebijakan dan intervensi-intervensi lainnya yang ditujukan untuk menanggapi tantangan-tantangan pembangunan di lima bidang prioritas yang telah diidentifikasi.

2.

Sektor jasa, khususnya layanan publik dan swasta, saat ini adalah sektor utama penyedia lapangan pekerjaan di Jawa, jauh diatas sektor pertanian dan manufaktur, yang tidak berkelanjutan.

3.

Sebagian besar penduduk usia kerja di Jawa Timur berkeahlian rendah, sementara mayoritas dari pengangguran adalah lulusan sekolah menengah pertama dan atas. Pengembangan


keterampilan yang rendah membatasi kapasitas pekerja untuk menjadi produktif. Alasan dibalik sumber daya manusia yang kurang berkembang dan kurangnya akses serta kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang rendah serta informasi bursa tenaga kerja terutama di daerah, dan biaya pendidikan menengah yang tinggi, membuat kesempatan kerja tidak dapat diakses oleh seperlima kuintil penduduk miskin dari populasi.3 Dicatat juga bahwa sejumlah besar keluarga menempatkan anak mereka di pesantren karena pesantren merupakan pilihan lebih terjangkau untuk sekolah konvensional, namun hal ini tidak tercermin dalam statistik karena pesantren seringkali tidak diakui secara resmi. Karena sekolah-sekolah ini tidak bertanggungjawab terhadap badan pengawas atau peraturan publik apapun, kualitas pendidikan yang disediakan tidaklah terstandard dan bahkan bisa dipertanyakan pada saat mencari kerja. Seringkali pendidikan yang diperoleh di sekolah (formal maupun informal, seperti pesantren) berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan permintaan bursa tenaga kerja. Alhasil, bahkan lulusan sekolah menengah pun menghadapi persoalan dalam memasuki bursa tenaga kerja. Akhirnya, tidak ada mekanisme untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi bursa tenaga kerja serta menggunakan informasi ini untuk membangun sumber daya manusia dan menyiapkan pelatihan yang sesuai. Pelatihan keterampilan dan penyebaran informasi juga diperlukan di tingkat sektoral, contohnya di sektor pertanian dalam bentuk program pelatihan kejuruan untuk para petani termasuk pelatihan dalam mengoperasikan dan mengelola koperasi, dan layanan penyuluhan pertanian. 4.

Koperasi keuangan mikro dan kredit desa serta bentuk-bentuk pendanaan lain kurang aktif melakukan pendekatan bagi petani, berakibat pada kurangnya akses modal bagi petanipetani skala kecil yang diidentifikasi sebagai hambatan utama dalam pembangunan di sektor pertanian. Tingkat simpanan rendah, yang membatasi jumlah modal yang tersedia untuk investasi pada kepemilikan lahan. Lembaga keuangan lokal tidak menanggapi kebutuhan kredit musiman (selama periode penanaman ke panen) di sektor pertanan dan sebagai akibatnya, petani seringkali terpaksa masih menggunakan jasa “ijon”.

5.

Kurangnya akses informasi pasar – khususnya mengenai harga dan pembeli serta tren dalam pasar internal dan eksternal – mengarah ke kurang memadainya pengelolaan hasil panen di banyak wilayah. Fasilitas pengolahan hasil pertanian juga kurang berkembang; rantai antara sektor pertanian dan menufaktur tidak dikembangkan dengan baik.

6.

Infrastruktur yang kurang berkembang dan tidak dipelihara dengan baik juga dilaporkan sebagai sebuah hambatan terhadap penciptaan ekonomi yang dinamis, yang dapat mengintegrasikan semua wilayah dalam provinsi menjadi satu pasar tunggal. Persoalan infrastruktur ini juga memperparah perkembangan pertumbuhan pedesaan-perkotaan dan ketidakmerataan. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, baik investasi swasta dan publik di Jawa Timur tampaknya relatif rendah.

7.

Tingkat pembangunan pendukung ekonomi yang rendah ini memperlambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi dan produktivitas tenaga kerja di provinsi Jawa Timur.

8.

Lingkungan bisnis juga tidak berkembang dengan merata antar kabupaten; beberapa kabupaten masih tertinggal di belakang yang lain – contohnya, Madura. Kurangnya transparansi dan ketersediaan informasi serta birokrasi yang rumit dan tidak konsisten telah mengakibatkan rendahnya investasi di sektor pertanian (baik investasi asing dan dalam negeri).

3

Pendidikan dasar bersifat wajib sejak tahun 2008.

7

LAPORAN LOKAKARYA

8


C.

ANALISA DIAGNOSTIK KETENAGAKERJAAN: KESIMPULAN DAN POKOKPOKOK DISKUSI

Dinamika Ketenagakerjaan, Bursa Tenaga Kerja dan Ekonomi Sebuah ulasan mengenai dinamika ketenagakerjaan, bursa tenaga kerja dan perekonomian di Jawa Timur diberikan sebagai pendahuluan sesi analisis (lihat Lampiran 4). Ulasan ini didasarkan pada sebuah studi yang dilakukan oleh ILO sebagai input untuk lokakarya ini. Ulasan ini ditujukan untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai fitur-fitur dan tantangan pembangunan di Jawa Timur selama beberapa dasawarsa belakangan ini dari perspektif penciptaan lapangan kerja produktif.4 Sampai beberapa waktu yang lalu, Jawa Timur memiliki populasi penduduk usia muda dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Kini, pertumbuhan penduduk telah melambat dengan tingkat pertumbuhan hanya 0.54% per tahun selama tahun 2005-2010. Lebih jauh lagi, populasi di provinsi ini semakin menua: penduduk berusia paruh baya semakin besar dan terus tumbuh seperti halnya jumlah penduduk lanjut usia. Tingkat kegiatan populasi saat ini tinggi, namun dalam sepuluh tahun kedepan, rasio ketergantungan akan mulai memburuk karena jumlah penduduk lanjut usia dalam populasi meningkat. Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, angkatan kerja akan semakin besar karena penduduk yang saat ini berusia 5-15 tahun akan memasuki usia kerja, sementara kelompok usia yang akan meninggalkan angkatan kerja (5565 tahun) jumlahnya relatif kecil. Jawa Timur telah menjadi sumber migrasi terbesar di Indonesia, dengan mayoritas pekerja migran adalah perempuan dan kaum muda (di kelompok usia 20-24 tahun). Migrasi dapat menjadi salah satu faktor dibelakang jatuhnya angka kelahiran. Ekspor tenaga kerja secara sementara mengurangi tekanan pada angkatan kerja untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja selama beberapa tahun belakangan ini. Karena sebagian besar pekerja migran rata-rata memiliki komitmen kontrak hanya selama dua tahun, fokus pada migrasi tidaklah berkelanjutan. Sebagian besar pekerja migran kemungkinan besar akan kembali setelah dua sampai lima tahun, dan perekonomian serta bursa tenaga kerja provinsi perlu menyediakan lapangan kerja produktif baik untuk pendatang baru dalam angkatan kerja serta para pekerja migran yang kembali di tahun-tahun mendatang. Apabila, di sisi lain, para pekerja migran 4.

Janti Gunawan dan Per Ronnås, Dinamika Pekerjaan, Pasar Tenaga Kerja serta Perekonomian di Jawa Timur (The Dynamics of Employment, the Labour Market and the Economy in East Java) (Jenewa dan Jakarta: ILO, 2011).

9

LAPORAN LOKAKARYA

tetap bekerja permanen di luar negeri, maka tekanan terhadap bursa tenaga kerja akan berbeda: jumlah penduduk lanjut usia yang semakin besar yang berakibat pada memburuknya rasio ketergantungan. Di saat bersamaan, pengalaman dari tempat lain menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja ke luar negeri seringkali menawarkan solusi jangka pendek saja terhadap permasalahan dalam menciptakan lapangan pekerjaan produktif di dalam negeri. Rasio ketergantungan Jawa Timur, dihitung sebagai penduduk usia kerja banding penduduk yang tidak bekerja, cukup tinggi yaitu 1.0 (2010). Ini berarti bahwa tiap satu orang yang bekerja di Jawa Timur harus menanggung satu orang tambahan yang tidak bekerja. Tingkat kegiatan diantara perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Sementara pada hakekatnya semua laki-laki dalam kelompok usia 25-59 tahun aktif secara ekonomi, sepertiga perempuan dalam kelompok usia ini tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja sama sekali. Upaya-upaya dengan target spesifik diperlukan guna meningkatkan tingkat kegiatan perempuan. Mengintegrasikan perempuan kedalam bursa tenaga kerja dan menyediakan pekerjaan untuk mereka akan dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga, mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan. Guna mempertahankan standar kehidupan, produktivitas dari pekerja perlu ditingkatkan dan guna mengakomodasi angkatan kerja yang semakin banyak, penciptaan lapangan kerja produktif haruslah dipercepat. Terdapat dua bentuk defisit lapangan kerja produktif di Jawa Timur: pekerja miskin dan pengangguran terbuka. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur sekitar 15% (2010), sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan beragam di tiap kabupaten, dengan konsentrasi kemiskinan tertinggi di Pulau Madura. Variasi yang besar ini dapat dihubungkan dengan perbedaan dalam akses ke pendidikan, kesehatan serta perbedaan dalam hal peluang lapangan kerja produktif. Umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah risiko kemiskinan. Mayoritas dari masyarakat miskin – lebih dari 80 persen, adalah penduduk yang hanya paling tinggi menyelesaikan sekolah dasar. Tingkat pengangguran yang tertinggi ada diantara mereka yang berpendidikan tinggi, namun tampaknya mereka bukanlah orang miskin. Walaupun kemiskinan telah menurun baik di daerah pedesaan dan perkotaan, tingkat kemiskinan cukup tinggi ditemukan d daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Kemiskinan tersebut terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan tingkat pengangguran yang rendah (seperti Sampang dan Probolinggo). Fakta bahwa kemiskinan tersebut marak di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran rendah berarti bahwa mereka yang bekerja seringkali tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan. Menurut perkiraan ILO, ada sekitar 3 juta pekerja miskin di Jawa Timur.5 Mayoritas adalah pekerja miskin yang dipekerjakan di sektor pertanian. Lebih dari 60 persen dari rumah tangga termiskin dibandingkan dengan kurang dari 10 persen dari rumah tangga terkaya mendapatkan penghidupannya dari pertanian. Sebaliknya, lebih dari 75 persen dari rumah tangga terkaya berada di sektor jasa, bersama dengan hanya 25 persen rumah tangga termiskin. Kurangnya keterampilan dan pendidikan formal dinyatakan sebagai hambatan utama bagi kaum miskin untuk memperoleh pekerjaan produktif guna membantu mereka untuk dapat keluar dari jerat kemiskinan. Satu cara untuk menanggapi persoalan pekerja miskin adalah meningkatkan akses ke pendidikan yang terjangkau dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan di Jawa Timur. Namun, hal ini harus digabungkan

5

10

Perhitungan pekerja miskin dibuat berdasarkan metodologi yang dijelaskan dalam catatan mengenai “Deriving productive employment targets from poverty rate targets” (”Menemukan target lapangan kerja produktif dari target tingkat kemiskinan”).


dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan, serta menyesuaikannya dengan permintaan bursa tenaga kerja. Pendidikan dasar bersifat wajib di Jawa Timur; namun, pendidikan lanjut di sekolah menengah menjadi tantangan dengan sejumlah alasan mulai dari biaya pendidikan menengah yang tinggi sampai ke ketersediaan sekolah menengah yang terbatas. Selain itu, tingkat putus sekolah di sekolah menengah diantara laki-laki cukup tinggi karena mereka seringkali terpaksa mulai bekerja lebih awal. Perempuan, di sisi lain, tetap tidak aktif secara ekonomi, yang mempengaruhi rasio ketergantungan aktual di provinsi. Pengangguran khususnya mempengaruhi kaum muda (37 persen dari pengangguran berusia dibawah 24 tahun). Sekitar 700,000 kaum muda berusia 15-24 tahun adalah pengangguran. Tampaknya hal ini disebabkan karena kesulitan yang dialami kaum muda dalam memasuki bursa tenaga kerja, dan mendapatkan pekerjaan pertama mereka, walaupun memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan, pengangguran tampaknya semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, hal ini bisa terlihat dari hanya 2 persen dari kaum muda yang hanya memiliki pendidikan dasar menganggur sedangkan 10 persen diantara kaum muda penganggur lulus perguruan tinggi. Patut dicatat bahwa lebih dari setengah pengangguran memiliki setidaknya ijazah sekolah menengah atas dan banyak yang memiliki ijazah perguruan tinggi. Ini mungkin karena fakta bahwa mereka yang dapat mebiayai pendidikan, dapat menunggu dan tidak bekerja sampai menemukan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan yang mereka inginkan, berbeda dengan mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan dan terpaksa mengambil pekerjaan yang berupah rendah dan dengan keahlian yang rendah serta tidak produktif. Di sisi lain, ini mungkin menjadi fakta bahwa sistem pendidikan saat ini masih kurang berkualitas dan belum sesuai dengan permintaan bursa tenaga kerja, sehingga seringkali lulusannya menjadi pengangguran. Statistik menunjukkan bahwa lulusan universitas memperoleh gaji setidaknya dua kali dari gaji mereka yang menyelesaikan sekolah menengah atas, dan empat kali lebih tinggi dari gaji mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Perbedaan dalam upah juga mencerminkan kesenjangan gender dalam provinsi. Perempuan cenderung untuk memperoleh upah yang lebih rendah daripada laki-laki di semua tingkat pendidikan. Namun, dicatat bahwa perbedaan ini sesuai dengan kelompok usia. Perbedaan upah yang besar antara laki-laki dan perempuan ditemukan dalam kelompok usia lebih tua, namun perbedaan upah antara pekerja yang lebih muda jauh lebih kecil. Pertumbuhan PDB provinsi sejalan dengan pertumbuhan PDB di tingkat nasional, walaupun belum kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum krisis tahun 1997. Sejak tahun 2000, pertumbuhan PDB stabil dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5.2 persen. Tingkat pertumbuhan ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan sebelum krisis serta lebih lambat dari tingkat pertumbuhan di sebagian besar negara lain di Asia Tenggara. Semua sektor mengalami pertumbuhan yang moderat sejak tahun 2000, namun hanya ada sedikit perubahan struktural. Sebelum krisis finansial, sektor pertanian dan industrialisasi berkembang pesat. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor manufaktur adalah mesin pertumbuhan utama bersama-sama dengan pertanian dan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB meningkat dengan tajam dan bahkan naik menjadi dua kali lipat antara tahun 1975 dan 1995.

11

LAPORAN LOKAKARYA

Setelah krisis finansial, perubahan struktural tersebut berakhir. Pertumbuhan manufaktur melambat. Beberapa industri, seperti kulit dan alas kaki, tidak lagi dapat bersaing dengan negara-negara lain dengan upah yang lebih rendah, dan terpaksa tutup. Agar manufaktur tetap dapat bersaing, sektor tersebut harus bergeser untuk memproduksi produk-produk yang lebih rumit, yang memerlukan teknologi dan pengetahuan yang lebih tinggi, namun pergeseran ini belum terjadi. Di saat bersamaan, pertumbuhan sektor pertanian mencapai batasnya karena semakin sulit untuk meningkatkan hasil beras dengan lahan yang terbatas. Tidak adanya perubahan struktural dan kurang dinamisnya sektor pertanian dan manufaktur tampaknya menjadi faktor-faktor utama dibelakang melambatnya pertumbuhan setelah krisis finansial. Pergeseran tenaga kerja keluar dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian terhenti, walaupun produktivitas di sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Oleh karena itu pertanian tetap menjadi sumber lapangan pekerjaan utama yang menyerap 42 persen dari penduduk bekerja namun hanya menghasilkan 15 persen PDB pada tahun 2010. Sektor jasa (perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel) sekarang merupakan sektor ekonomi terbesar di Jawa Timur dan menyumbang 31 persen ke PDB pada tahun 2010, diikuti oleh sektor manufaktur (25 persen) dan pertanian (15 persen). Namun, distribusi pekerjaan per sektor berbeda. Pertanian masih menjadi sumber utama pekerjaan (42 persen pada tahun 2010), diikuti oleh jasa (39 persen pada tahun 2010) dan manufaktur (13 persen pada tahun 2010). Peran sektor pertanian dan manufaktur dalam penciptaan lapangan kerja telah menjadi tidak signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kedua sektor ini bersama-sama hanya menyediakan 10 persen dari lapangan pekerjaan baru, sementara 90 persen dari lapangan pekerjaan telah diciptakan dalam sektor jasa sejak tahun 2006. Memang benar bahwa dua sektor – layanan sosial (terutama publik) dan perdagangan – menyumbang 85 persen pertumbuhan lapangan pekerjaan, namun bertanggungjawab untuk kurang dari 50 persen pertumbuhan PDB. Hal ini mencerminkan jatuhnya produktivitas dalam sektor ini karena pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor-sektor ini jauh melebih pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan. Pembangunan semacam ini tidaklah berkelanjutan. Manufaktur harus memainkan peranan yang lebih besar dalam ekonomi karena manufaktur memiliki potensi tinggi untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang produktif. Pertumbuhan secara keseluruhan dalam beberapa tahun belakangan ini belum menciptakan banyak kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja sebesar 0.2 berarti bahwa untuk tiap sepuluh persen pertumbuhan PDB, kesempatan kerja hanya tumbuh sebesar 2%, sementara sisa pertumbuhan lainnya dicapai karena peningkatan produktivitas. Alasan utama dibalik kegagalan pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja yang memadai adalah: Pertumbuhan di sektor pertanian dicapai karena peningkatan produktivitas dan bukan melalui pertumbuhan kesempatan kerja. Di satu sisi, hal ini sebenarnya positif karena ini berarti bahwa penghasilan dalam sektor pertanian telah meningkat. Hal ini pun mungkin merupakan alasan utama dibalik jatuhnya tingkat kemiskinan dan dalam hal jumlah pekerja miskin selama beberapa tahun belakangan ini. Meski terdapat pertumbuhan produksi di manufaktur, namun tidak ada pertumbuhan kesempatan kerja dalam sektor ini. Ini kemungkinan besar karena sektor manufaktur yang padat karya, seperti makanan dan tembakau, menyusut.

12


Pertumbuhan dalam pertanian telah menjadi stagnan, salah satunya karena masalah terkait dengan kepemilikan lahan menjadi hambatan untuk terus meningkatkan produktivitas di sektor ini. Terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengembangkan keterkaitan antar sektor, menghubungkan pertanian ke manufaktur dan jasa dan untuk meningkatkan imbal balik ke lahan dan tenaga kerja melalui pengembangan teknologi dan produksi yang berorientasi pasar dan lebih kuat. Lokasi geografis Jawa Timur yang unik cukup kondusif untuk mengembangkan ekspor. Terutama, karena pertanian dominan di daerah pedesaan dan sektor jasa di daerah perkotaan, upaya memperkuat peran manufaktur untuk menjembatani kesenjangan antar sektor dan antara pembangunan desa dan kota memerlukan kebijakan khusus lebih lanjut. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini akan memudahkan pergeseran tenaga kerja secara perlahan dari pertanian ke sektor ekonomi lainnya. Dalam upaya untuk menghitung tantangan dalam mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ditetapkan dalam strategi pembangunan,6 perhitungan dibuat untuk memperkirakan jumlah pekerjaan baru yang akan diperlukan untuk mencapai target-target ini, serta jumlah pekerjaan dimana produktivitas dapat didorong. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai target-target ini dan menciptakan pekerjaan untuk sejumlah besar kaum muda yang akan memasuki angkatan kerja dalam lima tahun mendatang, jumlah pekerjaan produktif perlu ditingkatkan sebesar lebih dari 1.5 juta, dari 15.126 juta menjadi 16.659 juta. Dari jumlah ini, 1.161 juta diperlukan dalam bentuk pekerjaan produktif baru, sementara jumlah pekerja miskin perlu dikurangi menjadi setidaknya 373 ribu melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan penghasilan melalui pekerjaan yang ada saat ini atau dengan memindahkan mereka ke pekerjaan yang lebih produktif. Oleh karena itu, guna mencapai target-target tersebut, produktivitas di pertanian perlu terus meningkat, bersamaan dengan pertumbuhan di sektor non-pertanian yang tinggi dan bersifat padat karya. Manufaktur harus memainkan peranan penting dalam proses ini. Meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur fisik haruslah menjadi batu lompatan untuk strategi apapun dalam meningkatkan basis produktif ekonomi. Terdapat juga kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan yang terkait dengan kesetaraan, seperti ketidaksetaraan akses ke pendidikan menengah berkualitas untuk kaum miskin dan beberapa kabupaten/kota. Poin-poin utama dalam diskusi: Peserta diminta untuk menjawab dua pertanyaan berikut dan menjelaskan pendapatnya: 1.

Apa saja karakteristik , isu atau persoalan pembangunan ekonomi yang paling penting di Jawa Timur?

2.

Apa saja karakteristik , isu atau persoalan ketenagakerjaan yang paling penting di Jawa Timur?

Terkait dengan pertanyaan pertama berkenaan dengan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, para peserta mengidentifikasi pertanian, investasi yang rendah, pertumbuhan pengangguran dan inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi informal yang terutama mempengaruhi perempuan, pembangunan ekonomi yang tidak merata, sub-sektor laut yang kurang berkembang dan ekonomi berskala kecil sebagai permasalahan yang paling penting.

6

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 13.8% dan penurunan pengangguran menjadi 5.3% pada tahun 2014

13

LAPORAN LOKAKARYA

Terkait dengan ketenagakerjaan, para peserta menyebutkan permasalahan seperti tingkat pendidikan dan pengembangan keterampilan angkatan kerja yang rendah, khususnya diantara mereka yang bergerak di sektor pertanian dan manufaktur, keahlian kewirausahaan yang masih sangat kurang, upah yang rendah, tingginya jumlah pekerja migran, pekerja miskin, penegakan hukum ketenagakerjaan yang lemah, dan pertumbuhan ekonomi yang belum cukup menghasilkan lapangan pekerjaan.

Analisa diagnostik ketenagakerjaan bersama Analisa diagnostik ketenagakerjaan bersama dilakukan selama lokakarya dengan mengikuti sebuah pendekatan langkah per langkah yang terstruktur dan merujuk pada ‘pohon’ diagnostik ketenagakerjaan (Lihat Gambar 1-2). Sesi pertama fokus pada memahami karakteristik kuantitatif dan kualitatif dari sumber daya produktif yang tersedia, terutama sumber daya manusia (tingkat pendidikan, kesehatan, dst.) dan sumber daya alam (lahan dan laut). Tahapan ini kemudian diikuti oleh sebuah sesi untuk menggali kendala dan tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah banyak, yang diperlukan dalam tahun-tahun mendatang, dengan berfokus pada tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi Sesi berikutnya fokus pada penyebab ketidaksetaraan dalam akses ke peluang lapangan kerja produktif. Di sesi akhir, kesimpulan dari diskusi kelompok dan temuan-temuan utama dari analisa diagnostik ketenagakerjaan digabungkan bersama.

14


1.1. Demografis

Peningkatan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan yang kaya lapangan kerja dan bersifat inklusif

1.2. Aspek 1. Tingkat SDM/ daya layak kerja 1.3. Investasi

2. Peluang untuk dan pengembalian keuntungan ke SDM (kesempatan kerja)

2.1. Pertumbuhan Ekonmi 2.2. Kualitas Pertumbuhan 2.3. Ketidakmerataan sumber daya, akses dan peluang

3.1. Kelestarian lingkungan/ perubahan iklim 3. Keberlanjutan 3.3. Investasi pada kaum muda 3.3. Kerentanan terhadap guncangan

Gambar 1. Pohon Diagnostik Ketenagakerjaan: 1-2-level cabang

15

LAPORAN LOKAKARYA

2. Peluang untuk dan pengembalian ke SDM (kesempatan kerja)

2.1. Pertumbuhan Ekonmi

2.1.1 Integrasi dalam ekonomi global 2.1.2 Biaya keuangan 2.1.3 Laba sosial atas investasi

2.2. Kualitas pertumbuhan

2.2.1 Komposisi sektor/teknologi

2.2.2 Kualitas lingkungan bisnis 2.2.3 Nilai tukar dagang dalam negeri

2.1.4 Kebijakan makro ekonomi

2.2.4 Ekstraksi keuntungan (Rent Extraction)

2.1.5 Faktor kelembagaan

2.2.5 Institusi pasar tenaga kerja

2.1.6 Kegagalan pasar

2.2.6 Konsentrasi pertumbuhan regional

2.3. Ketidakmerataan sumber daya, akses dan/atau peluang

2.3.1 Daya layak kerja yang tidak sama 2.3.2 Akses ke pasar tenaga kerja & peluang kerja 2.3.3 Jaminan sosial 2.3.1 Ketersediaan

2.2.7 Terms of Trade (Nilai tukar dagang)/Faktor siklis

Gambar 2. Pohon Diagnostik Ketenagakerjaan: 2-3 level cabang

16


Sumber daya manusia dna sumber daya produktif lainnya Presentasi pendahuluan mengenai sumber daya manusia mencatat bahwa kinerja Jawa Timur lebih baik daripada rata-rata nasional dalam beberapa aspek penting. Angka partisipasi sekolah dasar dan menengah berada diatas kinerja nasional (lihat Lampiran 6). Namun, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan perguruan tinggi jauh lebih rendah dibandingkan tingkat nasional secara keseluruhan atau di negara-negara tetangga seperti Malaysia. Hal ini berarti, meskipun menjangkau pendidikan dasar bukanlah sebuah masalah, akses ke pendidikan menengah serta pelatihan kejuruan masih terbatas. Empat pertanyaan utama dibahas dalam kelompok kerja: 1.

Apa saja 3-4 persoalan/isu utama yang perlu ditanggapi guna meningkatkan tingkat dan kualitas pendidikan dari angkatan kerja yang ada sekarang dan di masa mendatang di Jawa Timur?

2.

Apa alasan utama dibalik tingginya tingkat pengangguran diantara lulusan sekolah menengah atas?

3.

Apa masalah utama dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada: a.

Ketidaksesuaian antara pendidikan dan permintaan bursa tenaga kerja?

b.

Akses yang tidak merata untuk pendidikan?

Ketika mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan diatas, ketidakmerataan akses ke pendidikan yang berkualitas tinggi diidentifikasi sebagai sebuah persoalan utama, khususnya di daerah pedesaan. Sekolah menengah, khususnya sekolah kejuruan tidak selalu tersedia di seluruh wilayah provinsi. Universitas hanya ditemukan di beberapa kota saja. Fasilitas sekolah sudah usang dan banyak guru kurang memenuhi kualifikasi. Infrastruktur yang buruk mempersulit akses ke sekolah di daerah-daerah pedesaan (jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi). Biaya tambahan sekolah selain dari iuran sekolah, seperti seragam, buku, materi-materi tambahan, adalah beban yang berat untuk rumah tangga miskin. Hal ini menempatkan anakanak di daerah pedesaan di posisi yang dirugikan dalam hal akses ke pendidikan berkualitas. Di sisi lain, tingkat putus sekolah menengah cukup tinggi diantara anak laki-laki, seringkali karena tekanan untuk bergabung kedalam angkatan kerja. Selain itu, lulusan dari sekolah menengah tidak menjamin pekerjaan, imbal balik sosial dan swasta serta biaya pendidikan menjadi hal yang dikhawatirkan / menjadi perhatian. Pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan tidak dikembangkan dengan baik, dimana pendidikan kejuruan dan pelatihan yang ada seringkali tidak sesuai dengan permintaan pasar. Dianjurkan bahwa pelatihan haruslah dilaksanakan menurut kurikulum yang terstruktur dengan baik dan mencerminkan permintaan pasar, serta dilakukan oleh pelatih-pelatih yang berkompeten. Fasilitas sekolah perlu diperbarui. Pendidikan berkualitas haruslah terjangkau dan dapat diakses oleh anak-anak dari rumah tangga miskin. Sebuah sistem beasiswa dapat diberikan untuk anak-anak dengan potensi tinggi yang berasal dari keluarga lebih miskin. Pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai peluang bursa tenaga kerja dan pelatihan yang tersedia haruslah ditingkatkan, khususnya di daerah pedesaan. Transisi dari sekolah-kepekerjaan juga perlu difasilitasi. Saat ini bursa tenaga kerja untuk tenaga kerja berkeahlian seringkali memiliki persyaratan usia minimum yaitu 21 tahun, yang menciptakan kesenjangan beberapa tahun antara kelulusan dan persyaratan untuk mulai pertama kali bekerja. Disebutkan juga bahwa stigma budaya yang kuat mencegah perempuan dari bergabung kedalam angkatan kerja, dan kadangkala dari masuk sekolah.

17

LAPORAN LOKAKARYA

MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA PRODUKTIF – Fokus Pada Aspek Ekonomi Penciptaan peluang kerja produktif terkait erat dengan tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Guna menciptakan lapangan kerja produktif untuk sejumlah besar kaum muda yang masuk ke bursa tenaga kerja tiap tahunnya dan mengurangi jumlah pekerja miskin dan pengangguran, ekonomi perlu tumbuh dengan tingkat yang tinggi dan sifat pertumbuhan haruslah dapat meningkatkan lapangan kerja produktif dengan efektif secara meluas (inklusif) dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis finansial pada tahun 90-an dikaitkan dengan perubahan struktural yang dinamis dan perkembangan sektor manufaktur. Namun, perkembangan ini terhenti setelah krisis keuangan, dan pertumbuhan di sektor pertanian melambat. Hal ini berakibat pada pertumbuhan menyeluruh yang lebih rendah selama berapa dasawarsa belakangan ini (lihat Lampiran 7). Pertumbuhan yang lambat dengan muatan lapangan kerja yang terbatas telah berakibat pada kurangnya peluang lapangan kerja produktif di luar sektor pertanian. Sebagai hasilnya, tenaga kerja semakin banyak yang mulai bermigrasi ke luar negeri dan ke daerah lain di Indonesia guna mencari pekerjaan-pekerjaan produktif. Pertanian ditandai dengan tingkat penyerapan kesempatan kerja tertinggi, namun juga tingkat kontribusi terendah terhadap PDB provinsi. Produk-produk utama adalah beras dan tanaman pangan lainnya. Kekurangan lahan membatasi perluasan sektor ini, sementara intensifikasi pertanian telah mencapai batas atasnya, dengan mempertimbangkan penggunaan cara-cara produksi serta kombinasi tanaman yang ada. Profitabilitas produksi pangan rendah karena biaya produksi yang tinggi dan harga pasar yang rendah; produktivitas dari pekerja semakin turun oleh tingkat keterampilan yang rendah dan intensitas teknologi yang rendah di sektor ini. Sektor manufaktur bukan lagi pendorong pertumbuhan karena pertumbuhan di sektor ini telah menjadi stagnan sejak krisis keuangan, utamanya karena penurunan daya saing yang berakibat pada perginya industri kulit dan pembuatan alas kaki. Selain itu, kesempatan kerja juga semakin menurun karena pergeseran dari produksi padat karya ke yang lebih bersifat padat modal. Manufaktur saat ini didominasi oleh industri pengolahan makanan dan tembakau. Manufaktur terkonsentrasi di Surabaya dan kota-kota sekitarnya (Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan). Sektor ini perlu pindah ke produksi produk yang lebih mutakhir dan ke produksi yang padat teknologi dan pengetahuan serta diversifikasi produksi untuk ekspor. Ada ketidaksesuaian antara sektor-sektor dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sektor-sektor dimana sebagian besar kesempatan kerja diciptakan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan terkonsentrasi di sektor jasa, terutama layanan sektor publik dan juga perdagangan. Hal ini sebagian besar karena ketidakmampuan pertanian untuk menyerap tenaga kerja apapun dan karena pada hakekatnya tidak ada pekerjaan di sektor manufaktur. Pola pertumbuhan pekerjaan ini tidaklah berkelanjutan. Sementara pengembangan sektor pertanian mungkin harus fokus pada meningkatkan produktivitas dan tidak pada mendorong kesempatan kerja guna mengurangi sejumlah besar pekerja miskin dalam sektor ini, sumber-sumber lain untuk pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja haruslah ditemukan. Oleh karena itu, manufaktur harus memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

18


Semua bagian Jawa Timur haruslah terintegrasi dengan baik dalam ekonomi provinsi dan pembangunan ekonomi haruslah meluas ke semua bagian dari provinsi. Saat ini aktivitas ekonomi terkonsentrasi di lima kabupaten dari 38 kab/kota yang ada di provinsi – Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Kediri, Kab. Gresik and Kab. Malang – kelima kabupaten ini bersama-sama bertanggungjawab untuk 52 persen dari PDB provinsi secara keseluruhan. Terdapat kesenjangan yang besar dalam PDB per kapita antar kabupaten. Walaupun akses ke pasar nasional dengan 250 juta orang didalamnya dan pasar ASEAN yang jauh lebih besar, tingkat integrasi ekonomi Jawa Timur dengan pasar eksternal rendah, dan begitu juga dengan kemampuan untuk menghasilkan produk-produk baru yang berdaya saing untuk ekspor. Saat ini, Jawa Timur semakin banyak mengekspor tenaga kerja dibandingkan barang. Ekonomi perlu ditempatkan di jalur yang berkelanjutan dan pertumbuhan pesat untuk memastikan kesempatan kerja produktif untuk semua dan pengentasan kemiskinan akan memerlukan upaya: Meningkatkan pertanian yang berorientasi pasar dan fokus pada produk dengan nilai tambah tinggi Mengembangkan kegiatan-kegiatan di luar pertanian, seperti pengolahan hasil pertanian skala kecil dan medium di daerah pedesaan. Diversifikasi ekonomi, dengan prioritas diberikan untuk mengembangkan keterkaitan (linkage) ke dan dari pertanian, rantai nilai tambah domestik yang kuat, menargetkan ceruk pasar ekspor dan mengadopsi teknologi yang lebih tinggi dalam sektor manufaktur. Mencapai pertumbuhan dengan kesetaraan. Pembangunan ekonomi haruslah bersifat inklusif dan pro-rakyat miskin. Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam provinsi dan antar provinsi guna mendukung mobilitas produk dan jasa. Analisis berikutnya fokus pada identifikasi kendala dan tantangan utama untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Pohon referensi diagnostik ketenagakerjaan digunakan untuk memandu dan menyusun struktur analisa. Struktur ini menjadi basis untuk analisis terstruktur selanjutnya atas sejumlah besar faktor yang diketahui dari teori ekonomi dan studi empiris dari tempat lain memiliki pengaruh pada tingkat dan struktur serta kualitas pertumbuhan ekonomi. The following factors were concluded to affect economic and productive employment growth in the province: Faktor-faktor terkait dengan tingkat pertumbuhan, yang mencakup faktor-faktor di luar kendali pejabat berwenang provinsi Jawa Timur, seperi kebijakan ekonomi makro, integrasi dalam perekonomian global, dan imbal balik sosial dari investasi. Faktor-faktor terkait dengan kualitas pertumbuhan, terkait dengan tantangan-tantangan penting untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan lapangan kerja produktif di Jawa Timur dengan cepat. Faktor-faktor ini meliputi komposisi sektor dalam PDB, kualitas lingkungan bisnis, ekstraksi keuntungan dan lembaga pasar. Faktor-faktor pendukung untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang produktif di Jawa Timur saat ini, seperti jaminan sosial.

19

LAPORAN LOKAKARYA

Guna mengidentifikasi faktor-faktor pada cabang-cabang diatas, peserta lokakarya mendisksusikan dua tantangan utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja produktif di Jawa Timur: (i)

Apa saja persoalan dan tantangan utama dalam meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan? Solusi apa yang dapat Anda ajukan?

(ii) Apa saja persoalan dan tantangan utama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan dari sektor manufaktur dan pariwisata? Solusi apa yang dapat Anda tawarkan? Analisis menyimpulkan bahwa kendala-kendala utama berada pada ‘cabang-cabang’ berikut ini: 1.

Aspek 1.2. Pembangunan sumber daya manusia (terutama pendidikan & pelatihan termasuk informasi terkait dengan pembangunan sumber daya manusia)

2.

Aspek 2.1.2. Akses ke keuangan

3.

Aspek 2.1.3. Imbal balik sosial dari investasi (khususnya infrastruktur)

4.

Aspek 2.1.6 Pengembangan pasar (khususnya pasar yang kurang berfungsi dengan baik)

5.

Aspek 2.2.2 Lingkungan bisnis

Aspek sumber daya manusia telah dibahas dalam sub-bagian sebelumnya, dimana peserta sepakat bahwa kualitas dan relevansi pendidikan yang rendah berakibat pada rendahnya daya layak kerja atau kemampuan memperoleh pekerjaan dari penduduk, kurangnya keterampilan teknis yang berakibat pada produktivitas kerja yang rendah dan keahlian kewirausahaan yang kurang berkembang. Persoalan dengan akses ke keuangan dan kredit untuk petani dan petani usaha kecil dan menengah menjadi fokus dari diskusi selanjutnya. Dinyatakan bahwa sulit bagi petani dan usaha kecil untuk memperoleh pinjaman, walaupun faktanya pemerintah mendorong pemberian pinjaman kepada petani. Dalam pertanian, dimana fluktuasi musiman yang besar dalam hal penghasilan dan pengeluaran menciptakan kebutuhan khusus atas kredit, para petani menemukan kesulitan untuk mengakses kredit dengan persyaratan yang wajar. Sistem perbankan tidak memiliki kebijakan yang dibuat khusus untuk menyediakan kredit dalam pertanian, yang mempertimbangkan karakter musiman dari produksi dan penghasilan dalam sektor ini. Sebagai hasilnya, para petani seringkali menjadi korban dari tengkulak yang memberlakukan tingkat bunga yang sangat tinggi. Walaupun jumlah pinjaman bank telah meningkat cukup pesat, sebagian besar pinjaman dihabiskan untuk konsumsi dan proporsi pinjaman jangka panjang untuk investasi produktif cukup kecil. Aspek lain dari akses ke keuangan dan kredit yang sulit adalah tingkat simpanan yang sangat rendah. Rendahnya tingkat simpanan berakibat pada sedikitnya dana yang tersedia untuk modal investasi dan kapasitas meminjamkan yang rendah dari bank-bank lokal. Untuk mengatasi persoalan tingkat investasi yang rendah dan akses ke keuangan yang sulit maka upaya ini perlu dilakukan sejalan dengan upaya yang kuat untuk mendorong simpanan di bank dan koperasi kredit. Dicatat juga bahwa kurangnya pengetahuan akan pengelolaan keuangan (financial illiteracy) tampak jelas diantara populasi, khususnya diantara pekerja migran.

20


Kualitas infrastuktur yang jelek dan biaya transportasi yang tinggi menjadi salah satu kendala mobilitas (pergerakan) tenaga kerja serta integrasi ekonomi dalam provinsi Jawa Timur. Persoalan pasar yang kurang berfungsi dengan baik memiliki banyak wujud. Pasar yang terdisintegrasi, sistem informasi pasar yang kurang berkembang, akses ke pasar yang buruk, dan lingkungan bisnis yang tidak memadai – semuanya mencegah pemanfaatan penuh dari potensi provinsi. Meskipun pemerintah provinsi telah mengerahkan upaya untuk meningkatkan lingkungan bisnis dengan memfasilitasi akses ke pasar untuk petani melalui pasar hasil petanian dan lelang pertanian di satu sisi, dan promosi koperasi di sisi lain, persoalan tetap muncul. Pasar yang berfungsi dengan lebih baik dan lebih dapat diperkirakan akan menciptakan insentif bagi petani untuk melakukan intensifikasi produksi, yang pada akhirnya akan disalurkan ke pengolahan dan manufaktur. Peningkatan dalam produksi pertanian akan memberikan manfaat bagi pekerja miskin, dan pengembangan manufaktur akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat diperlukan. Peraturan, prosedur yang rumit serta biaya yang tinggi membuat sulit untuk membangun dan menjalankan bisnis. Inisiatif dan kebijakan negara yang secara aktif mempromosikan bisnis di provinsi tidak terlalu banyak, dan inisiatif serta kebijakan yang ada, seperti membangun kantor dagang di ibukota provinsi, tidaklah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sebagai hasilnya, hanya sedikit yang memperoleh manfaat dari inisiatif-inisiatif ini. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan dialog antara pemerintah dan sektor swasta. Peserta mengusulkan sejumlah proposal atas tindakan yang diperlukan dalam menanggapi persoalan-persoalan yang diidentifikasi, beberapa usulan tersebut ditulis di bawah ini. Kebutuhan atas kebijakan yang kuat dalam mempromosikan pembangunan ekonomi yang merata secara aktif, mendorong pengembangan pasar yang berfungsi baik dan terintegrasi dengan baik, dan keterlibatan aktif dari sektor publik dan swasta untuk menjadi kekuatan pendorong pembangunan ekonomi ditekankan: Promosi kewirausahaan, pelatihan membangun dan menjalankan bisnis untuk masyarakat, mulai dari sekolah menengah atas, dengan fokus khusus pada pengangguran. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan berpindah ke pupuk organik dan pertanian organik. Membangun kapasitas koperasi pedesaan. Mempromosikan lembaga keuangan mikro, dan bank pertanian (agro-bank). Mempermudah peraturan mengenai akses ke keuangan untuk petani-petani kecil. Mengembangkan rantai nilai tambah, memperkuat keterkaitan (linkage) pasar untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja di luar pertanian. Intensifikasi produksi dalam pertanian melalui peningkatan investasi dan kemajuan teknologi. Memperbaiki pengumpulan dan penyebaran informasi ke seluruh daerah di provinsi. Investasi dalam infrastruktur terkait dengan irigasi dan mobilitas produk-produk pertanian. Integrasi berbagai bidang yang berbeda menjadi sebuah pasar tunggal provinsi dan integrasi ekonomi provinsi dengan pasar nasional/ global.

21

LAPORAN LOKAKARYA

Mencapai Pembangunan Ekonomi yang Merata Di sepanjang lokakarya, ketidakmerataan dalam beragam bentuk diangkat dalam diskusi sebagai aspek penting tantangan pembangunan. Memang benar, dalam semua faktor yang diidentifikasi sebagai tantangan penting untuk pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya produktif lain serta untuk menciptakan peluang kerja produktif untuk pertumbuhan ditemukan memiliki dimensi ketidakmerataan yang penting. Presentasi singkat diberikan sebagai pendahuluan dari sesi mengenai mencapai pertumbuhan dengan kesetaraan (lihat Lampiran 8). Dalam presentasi ini diidentifikasikan dua sumber utama ketidaksetaraan. Peluang pekerjaan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Akses kearah peluang pekerjaan produktif yang tidak setara antar daerah karena infrastruktur yang kurang dikembangkan. Perbedaan kinerja pasar tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan sekali lagi menjadi fokus diskusi. Partisipasi tenaga kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Namun bahkan ketika perempuan benar-benar ikut serta dalam angkatan kerja, mereka lebih mungkin menganggur dibanding laki-laki, karena kesempatan bagi mereka lebih sedikit. Akhirnya, ketika perempuan mulai bekerja, mereka cenderung menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki. Sedikitnya kesempatan bagi perempuan daripada laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan upah, seringkali membuat perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal. Ketidaksetaraan juga terdapat diantara kota-kota dan kabupaten, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidaksetaraan ini terlihat dalam akses yang tidak setara ke pendidikan menengah, serta dalam rendahnya mutu pendidikan diluar perkotaan. Sekolah menengah dan pendidikan kejuruan serta badan-badan pelatihan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Informasi juga lebih mudah diakses di daerah perkotaan. Peluang ekonomi tidaklah terdistribusikan secara merata ke semua kabupaten didalam propinsi, namun terkonsentrasi pada beberapa lokasi. Ini dapat dilihat pada konsentrasi pekerjaan yang menghasilkan upah di daerah perkotaan, dan dalam kemiskinan yang biasanya terdapat di daerah pedesaan. Karena pembangunan yang pro rakyat miskin adalah salah satu prioritas pemerintah, lokakarya ini mencoba menyelami potensi untuk perkembangan inisiatif pro kaum miskin secara rasional. Ada dua pertanyaan yang didiskusikan: a.

Dengan pertimbangan ketidak-setaraan, apakah tiga hambatan utama bagi kaum miskin untuk keluar dari perangkap kemiskinan? Apa solusinya?

b.

Mohon, tuliskan dua isu utama tentang ketidak-setaraan akses terhadap pekerjaan berupah (formal) di Jawa Timur. Antara laki-laki dan perempuan? Perkotaan - pedesaan? Antar kabupaten?

Para peserta lokakarya menekankan bahwa rendahnya perkembangan keahlian dan sistem informasi pasar tenaga kerja yang kurang dikembangkan menghasilkan bursa tenaga kerja yang tidak berfungsi dngan baik, rendahnya produktifitas tenaga kerja, kemiskinan serta ketidak-setaraan dalam segala macam bentuk. Solusi yang digagaskan adalah akses ke pendidikan gratis bagi kaum miskin (setidaknya hingga lulus dari sekolah menengah), akses ke pelatihan serta informasi pasar tenaga kerja gratis di tingkat pedesaan. Perlunya upaya untuk menghilangkan anggapan umum bahwa kemiskinan adalah takdir dan tidak ada jalan

22


keluar; masyarakat dan para pemimpin keagamaan sebagai motivator berperan penting sebagai motivator dalam hal ini. Diskusi tersebut mengidentifikasikan dimensi-dimensi penting tentang ketidak-setaraan dalam akses ke pekerjaan yang produktif dan juga ditemukan bahwa sebagian besar dari isu utama dan tantangan di bidang perkembangan sumberdaya manusia serta tingkat dan mutu dari perkembangan ekonomi memiliki dimensi kesetaraan yang penting. Untuk mencapai tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang merata, maka diputuskan bahwa sesi akhir harus didedikasikan pada upaya untuk mengarusutamakan ketiga aspek utama dari ketidak-setaraan kedalam gagasan untuk menangani tiga dari lima bidang prioritas yang teridentifikasi. Pengembangan sumber daya manusia, perbaikan akses ke keuangan, pasar-pasar yang berfungsi dengan baik, imbal balik sosial atas investasi, serta meningkatkan lingkungan usaha. Hasil-hasil diskusi ini dipresentasikan di matriks berikut.

23

24


Pengembangan pasar

Sumber daya manusia

Aspek

Tindakan afirmatif yang menargetkan perempuan

Peningkatan kapasitas untuk perempuan

Melibatkan komunitas/ pemimpin agama untuk mengubah persepsi peran perempuan

Peran gender yang semakin ketat: laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah pengurus rumah tangga.

Peluang pekerjaan yang terbatas untuk perempuan

• Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk balai latihan kerja di pedesaan

Kurangnya pendidikan & pusat pelatihan keterampilan di daerah pedesaan

Mengubah paradigma melalui peningkatan kesadaran dalam komunitas dan antara pengusaha; Pembuktian berdasarkan fakta bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama seperti lakilaki

Kesediaan perempuan untuk bekerja kurang. Ada persepsi mengenai batasanbatasan biologis perempuan untuk bisa menjadi sama produktifnya dengan laki-laki • Mempromosikan distribusi sekolah yang merata pesedaan dan perkotaan

Solusi

Permasalahan

Perkotaan-pedesaan

Solusi

Permasalahan

Gender (laki-laki vs perempuan)

Apa saja persoalan-persoalan utama dalam akses ke pekerjaan produktif antara:

MATRIKS HASIL DISKUSI MENGENAI KESETARAAN

Kapasitas produsen/ manufakturer yang terbatas untuk mengolah dan memasarkan produk-produk lokal. Adaptasi teknologi rendah

Pengetahuan pemerintah dan pemain swasta yang terbatas mengenai potensi-potensi lokal.

Permasalahan

Mendorong teknologi terapan yang sesuai dengan produkproduk Jawa Timur

Pemerintah dan lembaga lainnya (mis. Bank Indonesia, LSM) harusnya mempublikasikan hasil dari studi mengenai potensipotensi lokal yang dapat dengan mudah diakses semua orang

Solusi

Pembangunan daerah (kotakabupaten)

LAPORAN LOKAKARYA

25

Investasi sosial pada infrastruktur

Aspek

Permasalahan

Mempromosikan pengusaha perempuan melalui pelatihan keterampilan untuk perempuan untuk membangun dan menjalankan bisnis

Menyediakan insentif kepada pengusaha untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja.

Solusi

Gender (laki-laki vs perempuan)

Biaya transportasi yang tinggi

Permasalahan

Infrastruktur dan sistem transportasi perlu dikembangkan khususnya untuk mengangkut produk-produk hasil pertanian ke pasar

Solusi

Perkotaan-pedesaan Permasalahan

Solusi

Pembangunan daerah (kotakabupaten)

26

Lingkungan bisnis

Aspek

Permasalahan

Solusi

Gender (laki-laki vs perempuan) Permasalahan

Solusi

Perkotaan-pedesaan

Tingkat integrasi yang buruk lintas provinsi, tingkat desentralisasi yang tinggi.

Permasalahan


Mempromosikan sebuah konsep “Jawa Timur bersatu”

Menetapkan indikator pencapaian pembangunan lintas bidang / kabupaten - kota

Mempromosikan peraturan no. 19/2010 untuk memberikan wewenang kepada gubernur sebagai koordinator

Solusi

Pembangunan daerah (kotakabupaten) LAPORAN LOKAKARYA

Sintesis kesimpulan dan pengarusutamaan semua dimensi-dimensi tantangan utama Selama hari terakhir dari lokakarya, temuan dan kesimpulan utama dari analisis dikumpulkan, disintesiskan dan distrukturkan berdasarkan ‘pohon diagnostik ketenagakerjaan’ Tiga bidang yang menjadi fokus diskusi dalam sesi ini adalah pengembangan sumber daya manusia, akses ke keuangan dan pengembangan pasar. Dua faktor lainnya: akses ke keuangan dan imbal balik sosial dari investasi (pengembangan infrastruktur) tidak dipilih untuk diskusi karena peserta percaya bahwa pemerintah saat ini sedang menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek ini. Lihat Lampiran 9. Peserta dalam diskusi kelompok diminta untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut: 1.

Apakah Jawa Timur memiliki kebijakan yang menanggapi persoalan dengan pengembangan sumber daya manusia, akses ke keuangan dan berfungsinya pasar?

2.

Apa yang harus diperbaiki dari kebijakan yang ada dan tindakan tambahan apa yang harus diambil?

3.

Bagaimana kita memastikan bahwa kebijakan bersifat pro-rakyat miskin?

Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, Jawa Timur telah memiliki kebijakan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur. Sebagian besar dinas pemerintah memiliki pusat pelatihan -- Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) memiliki balai latihan kerja; Departemen Pertanian memiliki Balai Latihan Penyuluh Pertanian) serta pusat informasi untuk mempromosikan aktivitas-aktivitas mereka (Balai Informasi Penyuluh Pertanian), Dinas Pemuda memiliki balai pelatihan untuk kaum muda. Namun, balai-balai latihan kerja tidak terkoordinasi dengan baik, baik lintas departemen atau lintas kabupaten: masing-masing memiliki program sendiri dan beberapa program tumpang tindih. Program dirancang sesuai dengan kesediaan sumber daya bukan berdasarkan permintaan pasar. Oleh karena itu, sebuah program pelatihan harus dilengkapi dengan penilaian kebutuhan pasar dan kelompok sasaran. Program haruslah dikoordinasikan dengan departemen terkait guna menghindari tumpang tindih dan didukung dengan sebuah proses pemantauan dengan melibatkan pemerintah atau LSM. Mereka yang bekerja dalam kemiskinan perlu secara spesifik ditargetkan, khususnya ketika terkait dengan pelatihan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat peraturan untuk mempromosikan akses ke keuangan yang lebih baik (peraturan No. 03/2010 mengenai pembangunan yang adil), serta kebijakan untuk mempromosikan koperasi perempuan di tiap desa. Kebijakan dapat ditingkatkan dengan melengkapi mereka dengan pelatihan peningkatan kapasitas, khususnya dalam manajemen keuangan, pengolahan dan pemasaran. Pemberian kredit ke masyarakat miskin haruslah dilengkapi dengan bantuan teknis dan bimbingan. Para peserta menyimpulkan bahwa pasar tidak berfungsi dengan memadai. Kebijakan dan inisiatif yang ada tidak selalu dipromosikan dan dilaksanakan dengan tepat dan perlu disosialisasikan ke kelompok-kelompok sasaran. Perlunya kebutuhan untuk memperkuat peran koperasi produsen guna mendukung petani dan mengembangkan pertanian. Koperasi dapat berperan penting dalam implementasi kebijakan. Contohnya, koperasi lokal dapat berperan sebagai pengumpul, pengangkut, distributor dan pemasaran produk-produk pertanian. Untuk membuat kebijakan yang pro-masyarakat miskin, kebijakan harus secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin. Petani miskin harus dilengkapi dan dilatih untuk menjadi lebih produktif. Rantai nilai perlu dikembangkan lebih lanjut.

27

LAPORAN LOKAKARYA

Singkatnya, dari analisa, lima bidang yang perlu ditingkatkan adalah – pengembangan sumber daya manusia (fokus pada akses dan kualitas pendidikan menengah dan pelatihan keterampilan), akses ke keuangan (khususnya untuk petani kecil dan produsen di pedesaan), imbal balik sosial dari investasi (meningkatkan infrastruktur dan transportasi, dan membuatnya dapat diakses untuk kelompok populasi yang lebih miskin), pasar yang berfungsi dengan baik dan lingkungan bisnis yang mendukung. Selain itu, tiga dimensi utama ketidaksetaraan digarisbawahi: gender, pedesaan-perkotaan dan kota-kabupaten. Hasil dari analisis dan diskusi ini menegaskan pesan bahwa ketidaksetaraan haruslah diatasi bersamaan dengan lima persoalan utama. Terdapat sejumlah kebijakan yang diterapkan dan belum memberikan manfaat sepenuhnya kepada kelompok sasaran. Koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk memaksimalkan dampak kebijakan-kebijakan ini, dan persoalan ketidaksetaraan dalam manifestasinya yang sudah teridientifikasi harus diarusutamakan dalam semua kebijakan ini. Kemajuan teknologi dan pengembangan sistem informasi pasar adalah dua aspek yang harus didorong guna meningkatkan pembangunan sektor-sektor utama, khususnya pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

28


Gambar 3. Pohon Diagnostik Ketenagakerjaan Jawa Timur

29

LAPORAN LOKAKARYA

30


LAMPIRAN

1.

Agenda

2.

Daftar Peserta

3.

Presentasi Strategi Pembangunan Jawa Timur oleh Yuniarti, SH, MSi, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeda Jawa Timur (dalam Bahasa Indonesia).

4.

Presentasi metodologi Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan oleh Per Ronnas, ILO Jenewa.

5.

Presentasi Dinamika Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Bursa Tenaga Kerja di Jawa Timur oleh Per Ronnas, ILO Jenewa.

6.

Presentasi Sumber Daya Produktif oleh Leyla Shamchiyeva, ILO Geneva

7.

Presentasi Tingkat dan Kualitas Pertumbuhan: Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan fokus pada aspek ekonomi oleh Per Ronnas, ILO Jenewa

8.

Presentasi Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan oleh Janti Gunawan

9.

Hasil latihan interaktif

31

LAPORAN LOKAKARYA

Lampiran 1. Agenda

WAKTU

SESI

08:30 – 09:00

Pendaftaran

09:00 - 09:40

PEMBUKAAN

Hari 1, 4 April 2011

Laporan Panitia BAPPEPROP Sambutan Pembukaan Bapak Peter Van Rooij, Country Director, ILO Jakarta Sambutan dan Pembukaan Resmi Ibu Yuniarti SH, MSi, Head of Government and Community Department 09.40 – 10.15

PERKENALAN Perkenalan tentang lokakarya: tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Menyetujui jadwal, metodologi dan aturan permainan lokakarya. Perkenalan antar peserta lokakarya. Bapak Per Ronnas & Fasilitator

10.15 – 10.45

Sesi 1. Pembangunan di Provinsi JAWA TIMUR, Permasalahan dan Tantangannya Presentasi dan tanya jawab mengenai pembangunan di Provinsi JAWA TIMUR, termasuk permasalahan dan tantangannya. Ibu Yuniarti SH, MSi

10:15 – 10:30

Rehat Kopi

10:30 – 11:00

Sesi 2. Konsep Dan Metode Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Presentasi dan tanya jawab tentang konsep dan metode Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Bapak Per Ronnas

11:10 – 12:00

Sesi 3. Dinamika Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Bursa Tenaga Kerja di JAWA TIMUR Presentasi dan tanya jawab mengenai kondisi, dinamika dan karakteristik yang unik dari ketenagekarjaan, ekonomi dan bursa tenaga kerja di JAWA TIMUR. Ibu Janti Gunawan & Bapak Per Ronnas

32


WAKTU

SESI

12:00 – 13:00

Rehat Makan Siang

13:00 – 15:00

Sesi 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia JAWA TIMUR Presentasi dan diskusi kelompok mengenai konsep pengembangan SDM, pendidikan & ketrampilan dan kemampuan mendapat kerja spesifik untuk JAWA TIMUR, baik dari aspek permasalahan, tantangan dan kesempatannya. Ibu Leyla Shamchiyeva/Bapak Per Ronnas & Fasilitator

15:00 – 15:15

Rehat Kopi

15:15 – 17:35

Sesi 5. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus pada Aspek Ekonomi Presentasi dan diskusi kelompok mengenai konsep pertumbuhan ekonomi yang kondusif spesifik untuk JAWA TIMUR, baik dari aspek permasalahan, tantangan dan kesempatannya Bapak Per Ronnas dan Fasilitator

15:35 – 17:45

Penutupan Hari 1 Bapak Per Ronnas dan Fasilitator

WAKTU 09:00 – 09:10

SESI

Hari 2, 5 April 2011

Tinjauan ulang Hari 1 Fasilitator

09:10 – 09:35

Presentasi Kelompok: Sesi 5

09:35 – 10:55

Sesi 6. Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan Presentasi dan diskusi kelompok mengenai konsep kesetaraan pada pembangunan sosial-ekonomi spesifik untuk JAWA TIMUR, baik dari aspek permasalahan, tantangan dan kesempatannya. Ibu Janti Gunawan & Fasilitator

10:55 – 11:10

Rehat kopi

11:10 – 12:15

Sesi 6. Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan (Lanjutan)

12:15 – 13:15

Rehat Makan Siang

33

LAPORAN LOKAKARYA

WAKTU 13:15 – 15:00

SESI Sesi 7: Analisa Hasil Diskusi Diskusi kelompok untuk menganalisa hasil diskusi (permasalahan, tantangan, kesempatan), mengidentifikasi rekomendasi kebijakan dan studi lebih lanjut yang diperlukan untuk mendukung implementasi Analisis Diagnostik Ketenagakerjaan di JAWA TIMUR. Fasilitator

15:00 – 15:15

Rehat kopi

15:15 – 16:15

Sesi 7: Analisa Hasil Diskusi (Lanjutan)

16:15 – 16:30

Evaluasi Lokakarya

16:30 – 16:40

PENUTUPAN Kata Penutup Bapak Per Ronnas

34


Lampiran 2. Daftar Peserta No.

Nama

1

Yuniarti, SH, Msi

Bappeda Provinsi Jawa Timur

2

Widati


3

Bambang Harsojo


4

Fitri Artuti


5

Fty P


6

Agus Yuda W


7

Darmanto

Biro Adm Kesra Jawa Timur

8

Sukaryantho

Dinas Pendidikan Jawa Timur

9

Dhonna Widya P

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur

10

Anton Widodo Heru Mulyo

Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur

11

Kukuh Tri Sandi

Bappemas Jawa Timur

12

Denny Kurniawan

Dinas Pertanian Jawa Timur

13

Rudi Sarwoto

Dinas Peternakan Jawa Timur

14

Bambang Hendratto

Badan Penanaman Modal Jawa Timur

15

Atin Herawati

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

16

Lela Koestjandawati

Bappeda Kabupaten Sidoarjo

17

Lexi Yunarto

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

18

Didi Achmadi

Bappeda Kabupaten Sampang

19

Muhadi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang

20

Suyanti

Bappeda Kabupaten Probolinggo

21

Farid Heryadi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

22

Hari Subagio

Bank Indonesia

23

Agus Ismintono

Bank Jatim

24

Bambang Purwoko, Drs. H.M.

KADIN Jatim

25

Mustarom

HKTI Jatim

26

Salim Soredjo

HKTI Jatim

27

Indri Soerjani

Koperasi Wanita Jawa Timur, Setiabakti Wanita

28

JP Sunyoto

DPD SPSI Jawa Timur

29

Mutida Ulta

Serikat Buruh Migran Jawa Timur

30

Miming Merina S.Sos MM

Forda UKM Jawa Timur

31

Totok Nur Handajanto

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

Nama

Lembaga

35

LAPORAN LOKAKARYA

Lampiran 3. Presentasi Strategi Pembangunan Jawa Timur oleh Yuniarti, SH, MSi, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeda Jawa Timur (dalam Bahasa Indonesia).

VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (RPJMD 2009 – 2014)

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

VISI

Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

MISI

Bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran K k J Jawa Ti Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, t terutama t wong cilik ilik

Disajikan j oleh : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 18 Nopember 2010

22

RPJMD 2009-2014

VISI DAN MISI RPJMD 2009 - 2014 PROPINSI JAWA TIMUR

4 STRATEGI PEMBANGUNAN

9 AGENDA

VISI Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1 2 3

MISI Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

4 5

Bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik

6 7 8 3

AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2009 - 2014 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin ; 2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat ; 3 Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang 3. berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis, serta pembangunan & perbaikan infrastruktur, pertanian dan p perdesaan ; terutaman p 4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang. j percepatan p p reformasi birokrasi, dan meningkatkan g 5. Mewujudkan pelayanan publik ; 6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. 7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender dan meningkatkan peran pemuda serta mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga ; 8. Meningkatkan KAM-TIB, supremasi hukum, dan penghormatan HAM ; 9 Mewujudkan 9. M j dk percepatan t penanganan rehabilitasi h bilit i dan d rekonstruksi k t k i sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 5

36


9

18 PRIORITAS PEMB.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KERANGKA LOGIS RPJMD JAWATIMUR2009Ͳ2014 JAWA TIMUR 2009 2014 4 PRIORITAS PROGRAM Peningkatan Ak ibilit d Aksesibilitasdan kualitas Pendidikan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan Perluasan lapangan kerja

INDIKATOR

SEKTOR/ SKPD (MEMORANDA

PROGRAM)

TARGET KINERJA UTAMA

Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup 44

18 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. 1 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan.. Pendidikan

2. Peningkatkan g Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan y Kesehatan.. Kesehatan

3. Perluasan Lapangan Kerja. Kerja. 4 Peningkatan 4. P i k t Efektivitas Ef kti it Penanggulangan P l Kemiskinan.. Kemiskinan

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat. Rakyat. 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis.. Agroindustri/Agrobisnis

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan 7. Menengah.. Menengah

8 Peningkatan Investasi 8. Investasi, Ekspor NonNon-Migas, Migas dan Pariwisata.. Pariwisata

9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur. Manufaktur. 66

10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur. 11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta t Perbaikan P b ik Pengelolaan P l l Sumber S b Daya D Alam, Al dan d Penataan Ruang. 12. Percepatan p Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,, dan Peningkatan Pelayanan Publik. 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial. 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender. 15 Peningkatan 15. P i k t Peran P Pemuda P d d dan P Pengembangan b Olahraga. 16. Penghormatan, g Pengakuan g dan Penegakan g Hukum dan Hak Asasi Manusia. 17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. 18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo.

4 PROGRAM PRIORITAS 1 1.

PENINGKATAN AKSESBILITAS d dan KUALITAS PENDIDIKAN Pendidikan g gratis sepenuhnya y untuk Wajar j Dikdas 9 tahun dan rintisan 12 tahun

2.

PENINGKATAN AKSESBILITAS dan KUALITAS PENDIDIKAN -

Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas Pemberian alat kontrasepsi gratis Pelayanan gratis di puskesmas (6 jenis pelayanan Æ menkes) Pengobatan gratis sepenuhnya untuk maskin (Pilot Projek di Kab. Gresik dan Kota Kediri) - Pembenahan manajemen kesehatan

77

3.

8

PERLUASAN LAPANGAN KERJA Komposisi pendidikan : rasio SMA : SMK = 40: 0:6 60 Pengembangan BLK berkualitas internasional Pengembangan Agroindustri Percepatan P t realisasi li i iinvestasi t i

Indikator Kinerja Utama

4 MEMELIHARA KUALITAS dan 4. d FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP P Pemeliharaan lih kkualitas lit d dan ffungsii LH LH, perbaikan b ik SDA dan penataan ruang

pengelolaan l l

9

10 10

PROGRAM PRIORITAS

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTISIPATORIS

PRO POOR PRO-POOR

PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT Rakyat, subyek pembangunan

KESEIMBANGAN PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN

KESETARAAN GENDER 11

12

SOLUSI KINERJA KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

NO

1

2

3

KONDISI 2009 PENGANGGURAN

KESEHATAN •Angka A k Kematian K ti B Bayii : 31 31,41 41 •Angka Harapan Hidup : 69,15 •Persalinan oleh tenaga kesehatan : 101,85% •Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi

PAPAN Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 684.000 rumah dengan biaya renovasi sebesar @ Rp. 5 Juta dibutuhkan biaya Rp. 3,42 Trilyun Trilyun.

SOLUSI Komposisi pendidikan : rasio SMA : SMK = 40: 40:60 Pengembangan BLK berkualitas internasional Pengembangan Agroindustri Percepatan realisasi investasi • Peningkatan P i k t kualitas k lit pelayanan l Puskesmas • Pelayanan gratis di puskesmas (6 jjenis p pelayanan y Æ menkes)) • Pengobatan gratis sepenuhnya untuk maskin • Pembenahan manajemen kesehatan • Peningkatan polindes menjadi Ponkesdes : 1.181 •Setiap tahun dikerjakan 38 38.000 000 rumah/thn x Rp. 5 Juta = Rp. 190 M/thn •Target yang ingin dicapai selama 5 tahun sebanyak 200 200.000 000 rumah x Rp Rp. 5 Juta = Rp. 1 Trilyun 13

SOLUSI KINERJA KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

NO 4

KONDISI 2009 PENDIDIKAN Adanya Kesenjangan Angka P i i Partisipasi iS Sekolah k l h d darii SD (99,79%), SLTP (99,60%), SLTA (58,90%)

SOLUSI Pendidikan gratis sepenuhnya untuk W j Dikdas Wajar Dikd 9 tahun h d dan rintisan i i 12 tahun

*Sumb. Data Dinas P&K

14

37

LAPORAN LOKAKARYA

Isu Strategis : di Bidang Ketenagakerjaan

C. Kesempatan Kerja disektor formal terbatas akibat penurunan daya serap tenaga kerja yang disebabkan oleh terbatasnya investasi investasi, krisis global dan pasar bebas;

A A.

M i k t Meningkatnya pengangguran, dik dikarenakan k : 1. Tidak seimbangnya persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja; 2. Pemulangan TKI bermasalah; 3. Faktor sosial budaya;

B.

Kualitas SDM rendah hingga kurang memiliki daya saing g dalam mendapatkan p p peluang g kerja j (p (penyerapan y p dipasar kerja tidak optimal) , dikarenakan : 1. Masih rendahnya tingkat pendidikan; 2 Missmacth antara skill/kualitas angkatan kerja 2. dengan kebutuhan dunia kerja; 3. Informasi pasar kerja belum optimal;

D. Perlindungan pekerja maupun tingkat kesejahteraan pekerja belum memadai memadai, serta iklim hubungan industrial kurang kondusif;

15

Permasalahan :

C. Penyebaran kualifikasi keluaran pendidikan dengan persyaratan dunia kerja;

A Dilihat dari tingkat pendidikan A. pendidikan, pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja didominasi yang tidak tamat SD dan tamat SD sebesar 56 45% ttapatt SLTP sebesar 56,45%, b 18 18,58% 58% d dan SLTA sebesar 19,22% sisanya lulusan Diploma dan Sarjana sebesar 6,16%;

D. Kebijakan dan program mengarah pada upaya penyediaan lapangan kerja menjadi kebutuhan yang sangat mendesak khususnya upaya mendesak, penyediaan lapangan kerja alternatif bagi angkatan kerja yang belum mendapatakan pekerjaan yang sesuai d dengan kkualifikasinya. lifik i

B. Setiap tahun terdapat penambahan

angkatan kerja baik dari llulusan l san sekolah maupun PHK;

C. Sarana Prasarana BLK sudat out to date; C. 17

Solusi dan upaya tindak lanjut : A Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 A. 2010-2014 telah menetapkan 4 (empat) UPT Pelatihan Kerja (BLK) berstandar I t Internasional i l : BLK Si Singosarii M Malang, l Surabaya, Kediri dan Jember. Selanjutnya ke 12 BLK lainnya secara bertahap;

B. Program Zero pengiriman TKI ilegal; C. Program perluasan lapangan pekerjaan

((merupakan p p program g p prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2010); 19

38


16

18

Lampiran 4. Presentasi metodologi Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan oleh Per Ronnas, ILO Jenewa.

1 2

Indonesia A il 2010 April

3

• Tujuan dan dasar konseptual

• Pendekatan dan metode • Diagnostik Ketenagakerjaan dalam sebuah kerangka kerja yang lebih besar

1

`

`

Analisa diagnostik Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan fokus yang lebih kuat pada lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak dalam kebijakan pembangunan … …dengan d t j tujuan utama t untuk t k mencapaii pertumbuhan t b h inklusif i kl if (mengedepankan pemerataan) yang menghasilkan banyak lapangan pekerjaan.

y

y

Untuk mencapai hasil tersebut ` analisa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai

`

2

y

hambatan, tantangan dan peluang terkait dengan konteks khusus hambatan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan produktif melalui pertumbuhan iklusif dan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan Sebagai dasar untuk dialog sosial dan desain serta penentuan prioritas kebijakan.

y

Lapangan kerja L k j produktif d k if menyediakan di k link li k (keterkaitan) (k k i ) antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan/ penurunan tingkat kemiskinan Pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan penghasil pertumbuhan melalui lapangan kerja yang produktif, dan bukannya pandangan bahwa lapangan kerja produktif merupakan hasil dari pertumbuhan Situasi negara yang spesifik berlaku sebagai titik awal: tidak mungkin ada solusi ‘satu satu untuk semua semua’ bagi masalahmasalah masalah spesifik Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan semua harus dilibatkan dalam semua tahapan analisis

3

4

Sumber: WorldDevelopment Indicators(IndikatorPembangunanDunia) 5

6

39

LAPORAN LOKAKARYA

`

Workingpoverty15+(%)

` 60 50 40 30 54.1

52.4 20 10

39.2

`

22.7

21.9

0 Bolivia 2002

Congo 2005

India 2004

SierraLeone 2003

Vietnam 2004

Seseorang dapat memikirkan teori-teori untuk menjelaskan angka-angka ini, namun tiap teori tidak dapat berdiri sendiri karena lapangan kerja produktif cenderung memiliki faktor penyebab yang rumit. Selain itu, tiap masalah harus dilihat dalam konteksnya masing-masing. Banyak negara dapat menghadapi situasi serupa namun penyebabnya mungkin berbeda satu sama lain, membuat situasi masing-masing negara menjadi unik.. Jadi….tidak ada solusi ‘satu untuk semua’. Tiap negara bersifat unik dan memerlukan sebuah d k di ik guna mengatasii pendekatan yang disesuaikan masalah yang dihadapinya.

Sumber: KILMEdisikeͲ6ILO

7

y

y

y

8

Diagnostik Ketenagakerjaan adalah pendekatan yang disesuaikan ini. Ini adalah alat untuk mengdiagnosa hambatan dan kelemahan serta kekuatan yyangg spesifik p dengan konteks yang ada dari perspektif penciptaan lapangan kerja produktif.

Sebuah pendekatan yang terstruktur dan ditandai dengan langkah-langkah yang terpadu diperlukan

Pendekatan yang disesuaikan ini mengikuti sebuah kerangka kerja umum sehingga bukan merupakan preferensi individual ataupun bersifat ad-hoc. Pendekatan ini mengikuti sebuah struktur yang dapat direplikasi.

y

Untuk menggabungkan gg g sebuah p pendekatan yyangg luas dengan analisis mendalam isu/persoalan-persoalan kunci dengan secara perlahan-lahan menyingkirkan i i yang kurang isu-isu k penting i dan d mempersempit i fokus f k pada faktor-faktor kunci.

Jadi, analisis diagnostik ketenagakerjaan ini disesuaikan y

dengan konteks, namun juga bersifat umum.

Untuk memfasilitasi partisipasi para pemangku kepentingan kunci (utama)

9

10

`

Fokus pada APA yang telah terjadi dan meliputi pemetaan dan analisis terhadap: ` Konteks demografi g dan faktor-faktor tertentu ` Tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi (termasuk secara sektoral) ` Pola dan dinamika ketenagakerjaan, pendapatan, ketidaksetaraan dan kemiskinan

`

`

Menghasilkan pemahaman yang baik mengenai konteks pembangunan spesifik negara serta karakteristik pengembangan ekonomi dan pasar tenaga kerja baru-baru ini di negara tersebut. M Memungkinkan ki k identifikasi id tifik i pertama t yang bersifat b if t luas l terhadap hipotesis-hipotesis mengenai tantangan ekonomi k i dan d pasar tenaga t k j utama. kerja t Memberikan informasi penting untuk menetapkan k k j target-target ketenagakerjaan

11

12

`

Bekerja

Pengangguran

Miskin

`

Tidak miskin

Bekerja secara produktif d ktif

I i sama dengan Ini d `

13

40


Jumlah pekerja miskin (working poor), tidak termasuk k kaum muskin ki pengangguran p = tingkat ti k t kemiskinan k i ki x total penduduk yang bekerja berusia 15+ (atau 15-65) B Bersama d dengan ti k t pengangguran, maka tingkat k menjadi j di defisit dari lapangan kerja produktif. Angkatan kerja total minus mereka yang bekerja secara d k if (mereka ( k yang memiliki iliki pekerjaan k j d tidak id k produktif dan miskin). 14

1.

2.

3. 4.

5.

Kumpulkan informasi mengenai tingkat kemiskinan, angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran dan hitung jumlah mereka yang bekerja secara produktif dan defisit lapangan kerja produktif yang ada. ada Tentukan target-target untuk penanggulangan kemiskinan / penurunan tingkat pengangguran untuk akhir khi periode i d yang direncanakan di k atau strategi.i Perkirakan pertumbuhan angkatan kerja selama periode rencana// strategi. g Perkirakan defisit lapangan kerja produktif pada akhir periode rencana/ strategi berdasarkan pada (2) dan (3) atas di atas. Perkirakan jumlah lapangan kerja produktif yang diperlukan untuk mencapai target dalam mengurangi d fi i lapangan defisit l k j produktif kerja d k if

Hitunglah kontribusi sektor-sektor sektor sektor ekonomi utama terhadap (A) pertumbuhan dalam PDB dan (B) pertumbuhan kesempatan p p kerja j baru-baru ini,, serta produktivitas tenaga kerja dalam sektor-sektor ekonomi utama Gunakan analisa mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan k j guna memperkirakan ki k tingkat ti k t dan d komposisi k ii sektor pertumbuhan yang diperlukan guna mencapai target dalam mengurangi defisit lapangan kerja produktif

`

`

15

Fokus pada MENGAPA?

3.3 Ke erentanan terhadap tek kanan eksterrnal

3.2 Investasi p pada kaum muda k

3. Keberlanjutan

3.1 Kelestarian n/ liingkungan perrubahan ik klim

2.3 Sumb ber daya, aks ses dan pelua ang yang tid dak mera ata

2.2 Kualitas umbuhan Pertu

Sebuah pohon diagnostik ketenagakerjaan, didukung dengan proposal untuk indikator bagi semua ‘kotak’, digunakan untuk memandu dan y struktur analisis. menyusun

2. Peluang untuk dan pengembalian keuntungan g dalam investasi SDM

2.1 Tingkat pertu umbuhan

1. Tingkat modal/ daya layak kerja SDM

1.3 Inv vestasi dalam SDM

`

Tahap kedua terdiri dari analisa diagnostik ketenagakerjaan. T h ini Tahap i ib bertujuan j untuk k menggalili pola l sebab b b akibat, kib memisahkan yang penting dari yang kurang penting dan g hambatan dan tantangan-tantangan g g kunci guna g mengidentifikasi meningkatkan lapangan pekerjaan yang produktif. Hasil analisis akan memberikan input kedalam diskusi-diskusi k bij k kebijakan.

1.2 Aspek-as spek kualitatif

`

Meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan kaya lapangan pekerjaan serta meningkatkan pekerjaan produktif

1.1 Demogrrafi

`

16

17

18

2 Peluang untuk dan pengembalian keuntungan atas 2. investasi SDM (kesempatan kerja) 2.1 Faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan • 2.1.1 Integrasi dalam ekonomi global • 2.1.2 Biaya keuangan • 2.1.3 Laba Sosial atas investasi • 2.1.4 Kebijakan makroekonomi • 2.1.5 Faktor-faktor kelembagaan • 2.1.6 2 1 6 Kegagalan pasar

• 2.2.1 Komposisi sektor/ teknologi • 2.2.2 Kualitas lingkungan bisnis

• 2.3.1 Daya Layak k Kerja yang tidak sama

• 2.2.3 Nilai tukar dagang dalam negeri • 2.2.4 Rent Extraction (Ekstraksi Keuntungan) • 2.2.5 Lembaga pasar tenaga kerja • 2.2.6 Konsentrasi pertumbuhan daerah

Pikirkan mengenai situasi ketenagakerjaan di Mongolia. ongolia Meskipun pertumbuhan ekonominya cukup tinggi namun negara tersebut terus mengalami tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Mengapa ini terjadi? ` Penduduk Mongolia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tinggi walaupun ada perbedaan cukup besar antara daerah perkotaan-pedesaaan. ` Terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan tersebut b tidak id k menciptakan i k banyak b k lapangan l pekerjaan. k j ` Pertumbuhan tersebut memiliki basis yang sempit (pertambangan), sementara sektor manufakturnya tetap tidak terlalu signifikan sehingga ada ketidakseimbangan daerah yang besar ` Daya saing internasional yang masih sangat rendah adalah hambatan utama ĺ

2.3 Penyediaan sumber daya, akses, dan/ atau peluang yang tidak merata

2.2 Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan

• 2.3.2 Akses ke pasar tenaga kerja & peluang • 2.3.3 Jaminan sosial • 2.3.4 Ketersediaan

• 2.2.7 2 2 7 Cara perdagangan / faktor faktorfaktor siklis

a. b. c.

Kebijakan makroekonomi yang tidak tepat Lingkungan bisnis yang tidak terlalu baik Kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang kualitasnya kurang baik

19

20

Selalu ada indikator atau ‘gejala’ gejala yang mengarahkan kita ke penyebabnya … `

India: Gejala

Basis SDM Tingkat working poverty yang tinggi

`

dalam proses keseluruhan sangatlah penting untuk mencapai hasil.

Penyebab Tingkat buta huruf yang tinggi

Penekanan pada:

Status perempuan Kualitas pertumbuhan

Produktivitas rendah dalam pertanian

` `

M Mongolia li : Tingkat kemiskinan/ pengangguran yang tinggi

Kualitas pertumbuhan yang tidak baik

Daya saing yang rendah

…ppenyebab y ini adalah sebuah hambatan untuk mewujudkan j pertumbuhan p

Kemudahaan d h b i pengguna bagi Partisipasi dari para konstituen dan pemangku kepentingan dalam sebuah basis konsultasi melalui proses analisis dan sebagai aktor-aktor kunci dalam proses kedua, bagian diagnostik dan dalam menarik kesimpulan kebijakan

inklusif yang mampu menghasilkan lapangan pekerjaan. 21

22

41

LAPORAN LOKAKARYA

y

- Strategi ketenagakerjaa n

Analisis dan target k t k j ketenagakerja an

Kesimpulan kebijakan

y

- Strategi pembangunan

y

- Proses kebijakan/ strategi lainnya

y

Studi mendalam • Kebijakan Makroekonomi

y

• Analisis Gender

y

Ini bukanlah suatu hal yang sangat baru, namun: Ini adalah sebuah alat yang bermanfaat untuk melakukan kodifikasi dan memperkenalkan kekuatan analitis dalam sebuah analisa karena jika tidak,, analisa tersebut akan terlalu bersifat intuitif atau ad hoc ((terbatas untuk tujuan tertentu). Tahap Pertama telah terbukti sebagai tahap yang penting untuk melakukan analisa diagnostik g yyangg berkualitas tinggi gg dan dapat p dikelola dalam Tahap Kedua Alat ini cukup mudah digunakan oleh pengguna. Alat ini tidak hanya dapat p digunakan g untuk p para konstituen ILO,, namun jjuga g dapat p digunakan sendiri oleh konstituen ILO tersebut. Analisa ini juga seringkali perlu diikuti oleh analisa tematik yang lebih mendalam. Alat ini adalah cara yang baik untuk menjembatani kesenjangan antara analisa ekonomi dan analisa pasar tenaga kerja.

K bij k • Kebijakan Perdagangan • SDM

42


23

24

Lampiran 5. Presentasi Dinamika Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Bursa Tenaga Kerja di Jawa Timur oleh Per Ronnas, ILO Jenewa.

•Kecenderungan (Tren) Demografi

1

Lokakarya mengenai Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Surabaya 4-5 4 5 April 2011 Surabaya,

2

•Dinamika ketenagakerjaan, g j , kemiskinan dan sumber daya manusia

3

•Pola pertumbuhan per sektor spesifik, lapangan kerja dan produktivitas

1

2

Piramida Penduduk,JT,2009 Penduduk, JT,2009

1


LakiͲlaki

Perempuan

65+ 60Ͳ 64 55Ͳ 59

2

•Dinamika ketenagakerjaan, kemiskinan dan modal manusia

50Ͳ 54 45 Ͳ 49 45 40Ͳ 44 35Ͳ 39 30Ͳ 34 25 29 25Ͳ

3

20Ͳ 24

•Pola pertumbuhan per sektor spesifik lapangan kerja dan produktivitas spesifik,

15Ͳ 19 10Ͳ 14 5Ͳ 9 0Ͳ 4 12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

BPS, 2009. Hasil Survei Sosial Ekonomi, 2009, Provinsi Jawa Timur

3

Penduduk usia kerja & angkatan kerja tumbuh pada tingkat yang sama

Penduduk berdasarkan kelompok usia 100%

6.0

4

7.6 6

Penduduk usia kerja &agkatan kerja di jawa Timur 40,000,000

80%

prediksi

aktual

Penduduk usia kerja

30,000,000

60%

68.5

67.4

Angkatan kerja

15-64

40% 20%

65> 20,000,000

< 15 10,000,000

25.5 25 5

25 1 25.1

2000

2010

0

0%

2004

5

2005

2006

2007

2008

2009

BPS, 2010. Indonesia dalam Angka, BPS, 2010, Jawa Timur dalam Angka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6

43

LAPORAN LOKAKARYA

Pertumbuhan angkatan kerja

100

Migrasi


1

Dampak migrasi sementara pada pertumbuhan angkatan kerja Kembali

80 60

2

•Dinamika ketenagakerjaan, g j , kemiskinan dan sumber daya manusia

3

•Pola pertumbuhan per sektor spesifik, spesifik lapangan kerja dan produktivitas

40 20 0 -20

1

2

3

4

5

6

-40

7

Partisipasi angkatan kerja berdasarkan kelompok usia JT, usia, JT 2010

%

Tingkat Kegiatan

100

80

67

60

40

31 24 23

20

Tingkat Kesempatan Kerja

80 79

78 76

75 70

120

Tingkat Pengangguran

83 82

83 82

81 81

8

Tingkat kegiatan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010 (%) 97.3

100

67.2

64.3

59.8

60

Perempuan

66.4 55.5

38.5

40

6

Laki-laki

80

6665

58

14

93.7 84.5

77 77

38.0

20

3

2

1

1

1

1

1

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

0

0

15-19

20-24

25-29

15-24

25-49

50-59

60+

average

Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2010 diolah oleh Pusdatinaker

9

10

Partisipasi angkatan kerja berdasarkan pendidikan, JT, 2010 (%) Tingkat pengangguran

Tingkat kesempatan kerja

Distribusi penduduk usia kerja berdasarkan daerah tempat

Tingkat Kegiatan

tinggal, 2010 10

Pendidikan Tinggi

78

9

Sekolah Menengah Atas

66

5

Sekolah Menengah Pertama

0

86

20

40

0%

100

55

37

Bekerja B k j 80

58

45

Pengangguran

60

63

42

Tidak aktif

69 70

Pedesaan

37

Dalam… 73

57 60

2

Sekolah Dasar atau lebih rendah

Perkotaan

63

20%

40%

60%

80%

100%

11

12

Angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, endidikan, berdasarkan berdasarkan

Pengangguran, berdasarkan kelompok usia, JT, 2010

daerah tempat tinggal, JT, 2010

800000

100%

600000

80%

3

11

12

60%

400000

40% 200000

20%

0

25-34

35-49

50-59

60+

50 69 37

Pedesaan

Bekerja

Pendidikan tinggi

Pendidikan menengah atas

26

Pendidikan menengah pertama

27

Pendidikan dasar

17 16

Perkotaan

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pebruari 2010, data diolah oleh Pusdatinaker

11 36

21

0% 15-24

17

17

32

Perkotaan

Pedesaan

Pengangguran

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2010, diolah olehPusdatinaker

13

44


14

Angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, pendidikan jenis kelamin

Upah dan pendidikan, 2010

JT, 2010 100%

5

7

80%

22

15

60%

19

17

17

45

42

22

20

21

21

Laki

Perempuan

laki

Pendidikan tinggi

61

53

0% Laki

Perempuan

perempuan

2500000

Pendidikan menengah atas

2000000 1500000

Pendidikan menengah

40% 20%

13

pertama

1000000

Pendidikan dasar

500000 0

SD

SMTP

SMTA Umum SMTA Kejuruan

Diploma

Universitas

I/II/III/Akademi

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2010, diolah dari Pusdatinaker

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2010, diolah olehPusdatinaker

15

16

Percentase penduduk miskin di provinsi terpilih, 2010

Tingkat Pendidikan angkatan kerja Jawa Timur 2010 Menganggur

Bekerja

2007

35.0

2010

30.0

Universitas

25 0 25.0 20.0

Sekolah Menengah Atas

15.0 10.0

Sekolah Menengah Pertama

5.0

S k l h Dasar Sekolah D

0.0 DKI Jakarta 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Jawa Barat Jawa Tengah

DI

Jawa Timur

Yogyakarta

60.0

Banten

Nusa

Maluku

Indonesia

Tenggara Timur

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2010, diolah oleh Pusdatinaker

Sumber: BPS, Data dan informasi kemiskinan 2010, diakses dari www.bps.go.id

17

18

Kemiskinan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, 2007

% penduduk d d k yang hidup hid dibawah dib h garis i kemiskinan k i ki di Jawa di J Ti Timur, 2009 2009

Sekolah S k l h Menengah M h Atas 6%

L bih dari d i SMA Lebih 1%

Sekolah Menengah Pertama 9%

Tidak sekolah / tamat SD 46% SD 38%

19

Sumber: Atlas Ketahanan Pangan dan Kerentanan Indonesia, 2009

Sumber: BPS, Indikator Sosio-ekonomi

20

Kesempatan kerja berdasarkan sektor dan desil rumah tangga, 2009 Kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di Jawa Timur, 2000-2009

Lain-lain Keuanganc Transportasi Perdagangan

Persen

Persen

Jasa

Pedesaan

Perkotaan

Konstruksi Utilitas Industri Pertambangan Pertanian Termiskin

Terkaya Desil (termiskin ke terkaya)

Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan pada data BPS

Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS

21

22

45

LAPORAN LOKAKARYA

Target kemiskinan dan lapangan kerja produktif 2014, Perkiraan 2009 Angkatan kerja (15-64)

19,184,349

20,395,368

1,211,019

Bekerja (15 (15-64) 64)

18 153 788 18,153,788

19 314 414 19,314,414

1 160 626 1,160,626

Tingkat kemiskinan(%)

16.7

13.8*

15 125 736 15,125,736

16 658 682 16,658,682

3,028,052

2,655,732

5 37 5.37

5 3* 5.3

Pengangguran

1,030,561

1,080,955

Kekurangan lapangan kerja produktif

4 058 613 4,058,613

3 736 686 3,736,686

Bekerja produktif Pekerja miskin (Working poor) Tingkat pengangguran(%)


1

2014 Perubahan 2009 2009-2014 2014

2

•Dinamika ketenagakerjaan, kemiskinan dan modal manusia

3

•Pola pertumbuhan spesifiksektor lapangan kerja dan produktivitas sektor,

1 532 946 1,532,946 -

372,320

50,394 -

321 926 321,926

Perhitungan berdasarkan pada data LFS 2009

23

Pertumbuhan ekonomi tahunan Jawa Timur dan Indonesia (1994-2009) 10.00 5.00

24

1980

1995

2009

Pertanian

37.7

16.9

16.4

Industri

35.4

16.4

36.9

Pertambangan dan penggalian

04 0.4

18 1.8

22 2.2

Manufaktur

15.1

28.4

28.0

Listrik, gas dan air

0.5

1.8

1.8

Konstruksi

09 0.9

67 6.7

34 3.4

46.0

46.0

48.2

Jasa

0.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5.00

East JawaJava Timur

-10.00

Indonesia

Perdagangan, hotel dan restoran

23.7

21.0

29.4

Transportasi & komunikasi

5.9

6.2

5.7

Keuangan

3.1

6.7

4.8

Jasa lainnya

12 8 12.8

10 3 10.3

83 8.3

-15.00 -20.00 Sumber: data BPS

Sumber perhitungan Bank Dunia berdasarkan pada data BPS

25

26

% PDB

Distribusi PDB Jawa Timur per sektor 60

40

2006

2010

2006

2010

17.1

15.0

44.8

42.5

2.0

2.3

0.7

0.7

26.8

25.4

13.6

13.3

Listrik, Gas dan Air

1.7

1.4

0.2

0.1

Konstruksi

3.3

3.2

5.1

4.8

30.1

31.0

19.8

20.3

Transportasi, pergudangan dan komunikasi

5.7

7.3

4.4

4.0

K Keuangan, A Asuransi, i Properti P ti dan d Layanan L Bi i Bisnis

50 5.0

55 5.5

10 1.0

12 1.2

Layanan Sosial dan Pribadi

8.1

9.0

10.5

13.1

100.0

100.0

100.0

100.0

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

Services

50

Pertambangan dan Penggalian Industri manufaktur (pengolahan)

Industri

30

Perdagangan grosiran, eceran, restoran dan hotel 20

Pertanian

10

Semua sektor

0 1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan pada data BPS

Kontribusi sektor yang berbeda terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan PDB, 2006-2010

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Industri manufaktur (pengolahan) Konstruksi Perdagangan grosiran, grosiran eceran, eceran restoran dan hotel Transportasi, pergudangan dan komunikasi Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan Bisnis Layanan Sosial dan Pribadi Semua sektor

27

Kontribusi sektor terhadap p kesempatan p kerja

Kontribusi sektor t h d PDB terhadap

2006-2010

2006-2010

2.03 7.58 0.07

6.75 19.91 2.76

28.15

34.52

1.40

13.48

4.83 58.20 100 00 100.00

7.11 12.18 100 00 100.00

-

28

Tingkat g pertumbuhan produktivitas, 200610, %

Elastisitas kesempatan kerja, 2006-10

10 0 10.0

0 03 0.03

Pertambangan dan Penggalian

30.8

0.3

Industri manufaktur (pengolahan)

16.2

Listrik, Gas dan Air

24.8

Konstruksi Perdagangan grosiran, eceran, restoran dan hotel

21.7

Transportasi, pergudangan dan komunikasi Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan Bi i Bisnis

63.6

Layanan Sosial dan Pribadi Semua sektor

29


Sumber: data BPS

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

Sumber: data BPS

46

% kesempatan kerja

Sumber ; data BPS

0.2 -

34.8 0.0

21.7

0.3 -

0.03

98 9.8

07 0.7

6.8

0.8

20.4

0.2

30

Terima kasih! 31

47

LAPORAN LOKAKARYA

Lampiran 6. Presentasi Sumber Daya Produktif oleh Leyla Shamchiyeva, ILO Geneva

Lokakarya mengenai Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Surabaya April 4-5, 4 5 2011 Surabaya,

1

•Pendahuluan P d h l

2

•Karakteristik K k i ik kuantitatif k i if sumber b daya d manusia i

3

•Karakteristik kualitatif sumber daya manusia

4

•lahan dan laut

5

•Permasalahan untuk dibahas

2

`

Sumber daya produktif

Rasio ketergantungan berbasis usia 0.33 0 33 (2010) ` Rasio ketergantungan aktual 1.00(2010)

2009

Tenaga kerja Kuantitas

lahan dan laut

Kualitas Kuantitas

Rasio ketergantungan

Aksesibilitas

Pendidikan Kesehatan Kualitas Kualitas

LakiͲlaki

Perempuan p

65+ 60Ͳ 64 55Ͳ 59 50 54 50Ͳ 45Ͳ 49 40Ͳ 44 35Ͳ 39 30 34 30Ͳ 25Ͳ 29 20Ͳ 24 15Ͳ 19 10 Ͳ 14 10Ͳ 5Ͳ 9 0Ͳ 4

Akses

15.0

10.0

5.0

0.0

5.0

10.0

3

4

Persentase penduduk berusia 15+ + yang yang buta buta huruf huruf

Kesehatan:

20 16.6

`

`

`

Jawa Timur tertinggal di belakang Indonesia dalam sebagian besar indikator kesehatan Namun, kesehatan penduduk telah meningkat selama dasawarsa terakhir: jumlah petugas kesehatan & akses ke fasilitas kesehatan ditingkatkan, walaupun ini tidak merata di seluruh kabupaten Pemanfaatan layanan kesehatan meningkat

10


10.2

9.6

14.2

9.1

12.9

12.6

12.7

12.2

8.6

8.1

7.8

7.4

2008

2009

Jawa Timur Indonesia

5

0 2003

5

48

15.5

15

2004

2005

2006

2007

6

Penduduk usia kerja berdasarkan tingkat

Angka partisipasi kasar dan murni di Jawa Timur dan Indonesia (%)

Pendidikan pendidikan, JT, 2010 tinggi

Jawa Timur Sekolah Dasar

SMP

106.7 108 7 108.7

82.9 84 4 84.4

93.5 93.7

64.5 72.1

2003

GER (APK)

2009 2003

NER (APM)

2009

6.3 Pendidikan

menengah atas 20.5

Indonesia GER ((APK))

2009

NET (APM)

110.4

2009

94.4

Pendidikan

Pendidikan

81.3

dasar atau

menengah

l bih rendah lebih d h

pertama

67.4

54.8

18.4

Sumber: situs web BPS http://dds http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=28 bps go id/eng/aboutus php?tabel=1&id subyek=28

7

8

% angkatan k t k kerja j d dengan pendidikan didik

¾Akses ke pendidikan dasar tidaklah menjadi persoalan ¾Perbedaan yang lebih besar dalam hal akses ke pendidikan sekolah menengah pertama dan atas antara yang terkaya dan termiskin

tinggi, 2007 20 15 10

20

5

6.3

7

0 Malaysia

Indonesia

Jawa Timur

9

Pendidikan dasar atau kurang

Pendidikan menengah

Universitas

Total

20 – 24

25 2 25.2

69 8 69.8

50 5.0

100

25 – 29

33.5

57.5

9.0

100

15 +

53.2

40.3

6.4

100

10

Sumber: Bank Dunia“East Java Growth Diagnostic” (Diagnostik Pertumbuhan Jawa Timur)

Angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, endidikan, daerah daerah

Laki-laki dan perempuan berusia

tempat tinggal, JT, 2010 100% 80%

24.1

72.4

3.5

100

25 – 29

30 3 30.3

61 8 61.8

79 7.9

100

15 +

48.7

44.6

6.8

100

40% 20%

Perempuan berusia 20 – 24

26.3

67.2

6.5

100

25 – 29

36.6

53.2

10.1

100

15 +

57.4

36.4

6.2

100

11

17

12 17

32

P didik tinggi Pendidikan i i

11 36

60%

Laki-laki berusia 20 – 24

3

Pendidikan

50 21

menengah atas 26

69

Pendidikan menengah pertama

17

37

16

0%

27

Daerah

Daerah

Daerah

Daerah

Perkotaan

Pedesaan

Perkotaan

Pedesaan

Bekerja

Pendidikan dasar

Pengangguran

11

12

Angkatan kerja berkeahlian di lokasi-lokasi terpilih

Persentase penduduk yang tidak tidak pernah pernah

b d berdasarkan k sektor, kt 2009

bersekolah, berdasarkan kelompok usia, 2009,

45,000

8.00

40,000

7.00

35,000

7-12

6.00

13-15

30,000

5.00

16-18

25,000

4.00

19-24

20,000

3 00 3.00

15 000 15,000

2.00

10,000 5,000

1.00

0

0.00

Surabaya

Malang city

Malang

Sampang

Tulungagung

Pasuruan

Sidoarjo

East Java

district

13

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Tulungagung

Malang

Pasuruan

Sidoarjo

Sampang

Kota Malang

Otomotif

Listrik/elektro

Bangunan

Teknik mekanik

Tat niaga

Aneka kejuruan

Kota Surabaya

14

49

LAPORAN LOKAKARYA

¾ -

Akses yang tidak merata ke pendidikan menengah Kesenjangan antara yang terkaya/ termiskin Kesenjangan antara daerah perkotaan/pedesaan, antar kabupaten K Kesenjangan j antara laki-laki l ki l ki dan d perempuan

Mengapa? o Biaya sekolah menengah yang cukup tinggi o Ketersediaan pendidikan menengah yang kurang memadai (k i dan d distribusi) di ib i) (kuantitas o Kualitas dan relevansi pendidikan. 15

`

Apa saja kendala-kendala utama untuk: Ń Meningkatkan akses yang setara ke pendidikan, meningkatkan k li dan kualitas d relevansinya; l i Ń Meningkatkan akses yang setara atas lahan?

17

50


¾

Rata-rata kepemilikan lahan oleh masyarakat adalah 0.2 ha. per ptani => tidak memadai untuk menghidupi p g p sebuah b keluarga g

¾

Pertanian mengambil lebih dari 70% lahan yand ada, membatasi perluasannya di masa mendatang

¾

Hampir semua petani tidak pernah memperoleh kredit karena modal yang tidak memadai atau tidak dapat memenuhi persyaratan t (j i (jaminan, perolehan l h status t t h k hukum f formal, l bunga b pinjaman yang lebih tinggi)

¾

Kurang dari 40% lahan produktif memiliki sertifikasi kepemilikan yang sah => memperoleh lahan sulit

16

Lampiran 7. Presentasi Tingkat dan Kualitas Pertumbuhan: Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan fokus pada aspek ekonomi oleh Per Ronnas, ILO Jenewa

•Situasi

1

•Penyebab

2

Lokakarya mengenai A li Diagnostik Di tik Ketenagakerjaan K t k j Analisa Surabaya, Jawa Timur, 4-5 April, 2011

•Kesimpulan

3

2

-

-

Banyaknya migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Tingkat i k kemiskinan k i ki menurun, namun masih ih tinggi i i (17% pada tahun 2009). Kemiskinan sebagian besar terdapat d di daerah d h pedesaan d ( (pertanian) i ) dan d l bih lebih tinggi di beberapa kabupaten dibandingkan kabupaten l i lainnya. Tingkat pengangguran tinggi diantara kaum muda

Faktor –faktor yang mungkin menjadi penyebab: ` Pertumbuhan P b h ekonomi k i terlalu l l lambat l b ` Kualitas pertumbuhan ekonomi yang kurang baik

3

4

Pertumbuhan ekonomi tahunan Jawa Timur dan Indonesia (1994-2009)

Distribusi PDB Jawa Timur per sektor

60

10.00

Jasa Services

50

5.00

40

Industri Industry

0.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

30

-5.00

Pertanian Agriculture

20 -10.00

-15.00

East JawaJava Timur

10

Indonesia

0 1975

-20.00

5

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan data BPS

51

LAPORAN LOKAKARYA

2. Manufaktur Manufaktur (Pengolahan): (Pengolahan)): •

3 sektor terbesar: pertanian; manufaktur (pengolahan); perdagangan, restoran & hotel menyumbang ¾ PDB Provinsi.

• • •

1. Pertanian • Menyerap y p sebagian b g b besar kesempatan p kerja j namun menyumbang paling sedikit ke PDB • Umumnya produksi beras & pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok • Lahan yang terbatas, harga jual rendah, biaya produksi tinggi ( ) tenaga kerja tidak berkeahlian => (akses kredit terbatas), produktivitas rendah => pertumbuhan produksi rendah

•

Manufaktur bukan lagi mesin pendorong pertumbuhan; sektor ini bercirikan pertumbuhan yang lambat dan perubahan struktural serta perkembangan g yyangg lambat. teknologi Konsentrasi pada industri tembakau, agro-processing minyak dan bahan kimia Pergeseran dari sektor manufaktur padat karya ke produk padat modal (barang setengah jadi/ barang jadi) Konsentrasi di 4 kabupaten (Kota Surabaya, Kota Kediri, Kab. Sidoarjo dan Kab. Gresik) Perlu pindah ke cabang-cabang yang lebih padat teknologi dan pengetahuan yang memproduksi produk-produk pengetahuan, produk produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi

3 Perdagangan, 3. Perdagangan restoran & hotel: • • • ¾

Sektor pertumbuhan tercepat Kontribusi ke PDB adalah 30% Y li penting i adalah d l h sub-sektor b k perdagangan d d eceran (retail) ( il) Yang paling dan Kendala potensial terhadap perdagangan dalam dan lintas provinsi: Infrastruktur, biaya keuangan...?

7

` ` ` ` `

Orientasi pasar pertanian, diversifikasi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi, Pengembangan kegiatan-kegiatan non-pertanian (agro-industri) dan industri pedesaan berskala kecil Diversifikasi sektor manufaktur agar menjadi lebih kompetitif, berorientasi ekspor dan responsif. Perubahan struktural ke arah produksi yang lebih padat teknologi dan pengetahuan serta bernilai tambah yang lebih tinggi Pertumbuhan yang merata (berkeadilan) ĺ pembangunan harus bersifat meluas dan pro-masyarakat miskin.

1 2 3

Analisa fokus pada mengidentifikasi kendala dan tantangan utama untuk mencapai hal-hal di atas

•Situasi •Penyebab •Kesimpulan

9

10

Tingkat pertumbuhan ekonomi

Peluang dan imbal balik bagi sumber daya manusia (lapangan pekerjaan)

Tingkat pertumbuhan • Integrasi dalam perekonomian k i global l b l • Biaya Keuangan • Imbal balik/kontribusi sosial atas investasi • Kebijakan makro-ekonomi • Faktor kelembagaan • Kegagalan pasar

Tingkat dan kualitas pertumbuhan • Komposisi sektor/ teknologi k l i • Kualitas lingkungan bisnis • Domestic terms of trade ((nilai tukar dagang g g dalam negeri) • Rent Extraction (Ekstrasi Keuntungan) • Lembaga pasar tenaga kerja • Konsentrasi pertumbuhan regional faktor • Nilai tukar dagang/ faktorfaktor siklis

Integrasi g dalam p perekonomian gglobal Biaya keuangan Imbal balik kontribusi sosial pada i investasi i Kebijakan makroekonomi Faktor-faktor kelembagaan Kegagalan pasar

Penyediaan akses dan/atau peluang sumber daya yang tidak merata • Daya layak kerja yang tidak merata • Akses ke pasar tenaga k j & peluang kerja l k j kerja • Jaminan sosial • Ketersediaan

11

12

Temuan-temuan utama:

Tingkat (derajat)

Syarat syarat integrasi Syarat-syarat

13

52


¾

Tingkat integrasi dengan pasar eksternal rendah. Pengembangan produk-produk baru untuk ekspor bersifat lambat. Ekspor tidak berlaku sebagai mesin pertumbuhan.

¾

FDI (Investasi Asing Langsung) sangat sedikit: Modal asing hanya sebesar 0.1% dari investasi swasta asing total di Indonesia (vs. > 50% di Jakarta)

¾

Investasi dalam negeri kecil: mewakili 8% dari investasi swasta total nasional pada tahun 2009

¾

Migrasi tenaga kerja/ perolehan devisa (remittances)

14

Temuan--temuan utama Temuan

Akses ke keuangan internasional

Ketersediaan / akses ke keuangan lokal

B f Berfungsinya i pasar modal d l

¾

Tingkat Pembentukan Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation) di Jawa Timur lebih rendah dari Indonesia (18% vs. 25% dari PDB ) => proporsi p p kecil investasi swasta

Rasio kredit ke PDB cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya (19% dari PDB di Jawa Timur vs. 31% untuk rata-rata nasional) Rasio yang rendah mencerminkan kurangnya permintaan atas kredit dan bukan kurangnya akses (perusahaan bergantung pada dana sendiri atau dana dari Kantor Pusat) ¾

¾

NAMUN..… UMKM seringkali tidak dapat memenuhi persyaratan (jaminan, perolehan status hukum formal, bunga pinjaman yang lebih tinggi) => kesenjangan antara lembaga pemberi pinjaman dan beberapa aktor ekonomi

¾

Sangat sulit bagi petani untuk memperoleh pinjaman

15

Temuan utama:

Imbal balik sosial atas investasi mengacu pada k kemampuan p masyarakat k t secara keseluruhan k l h untuk t k menerima manfaat dari investasi ekonomi ¾

16

¾ Indonesia memiliki infrastruktur fisik yang kurang memadai dibandingkan sebagian besar negara-negara tetangganya. Jawa Timur bukanlah pengecualian. ¾ Pandangan bisnis: kualitas jaringan jalan, jalan infrastruktur pelabuhan, pelabuhan pasokan listrik adalah halangan terhadap investasi dan oleh karenanya, pertumbuhan.

Tingkat dan biaya sumber daya manusia Tingkat i k pendidikan didik angkatan k k j masih kerja ih rendah d h Hanya sebagian kecil angkatan kerja yang memiliki keterampilan teknis Jumlah tenaga kerja banyak => biaya tenaga kerja rendah

¾ Infrastruktur fisik yang tidak memadai juga menjadi hambatan bagi perkembangan daerah yang lebih seimbang.

17

¾Investasi infrastruktur apa yang harus diprioritaskan? Dan dimana?

18

` ¾

¾Apakan energi membatasi investasi? Apakah energi alternatif harus diprioritaskan? Sejauh mana pengelompokan industri efektif f k if dalam d l mendorong d pertumbuhan b h ekonomi k i dan d kesempatan kerja?

Ke(tidak)stabilan makroekonomi K bil Kestabilan makroekonomi k k i penting i namun tidak id k memadai untuk mencapai pertumbuhan

Kebijakan makroekonomi melemahkan / membantu pertumbuhan b h ¾ Kebijakan bertujuan untuk menciptakan stabilitas kadangkala dapat merugikan pertumbuhan `

¾Apakah kekurangan pekerja berkeahlian dan berkualitas tinggi menjadi hambatan bagi pertumbuhan? Apakah hal ini j g p p mempengaruhi struktur pertumbuhan?

19

20

Temuan utama::

`

Kebij bijakan k dibuat dib di Jakarta. di J k H l ini Hal i i mungkin ki tidak id k ideal id l untuk Jawa Timur, namun Jawa Timur harus menjalaninya j l i

`

Ń Stabilitas makroekonomi bukanlah permasalahan (lingkungan makro stabil pada tahun-tahun terakhir) Ń Apresiasi riil melemahkan daya saing

utama `

Kebutuhan untuk fokus ppada daya y saingg dan mengidentifikasi g ceruk pasar ekspor yang tidak terlalu peka terhadap harga (harga yang rendah dalam pertanian) 21

Kemudahan akses ke pasar untuk input, input kredit, kredit tenaga kerja, jasa dan untuk penjualan produksi: Biaya akses pasar dalam hal waktu dan uang. uang Keandalan dan kepastian pasar: Akankah pembeli/ penjual berada disana ketika saya membutuhkan mereka? Dapatkah saya memprediksikan harga yang akan saya dapatkan/ harus bayar? Efisiensi pasar: Apakah ada banyak penjual dan pembeli yang bersaing? Apakah mudah mendapatkan informasi harga serta mudahkah membandingkan harga? 22

53

LAPORAN LOKAKARYA

Kesimpulan utama:: Input pertanian

Perdagangan & Distribusi

Pengolahan

Perdagangan besar

•Pengiriman •Penyimpanan •Pemisahan •Perdagangan (grading), pemi •Pemberian bibit, pupuk, dl •Penjualan ke l l. lahan perantara atau perantara, merk (sorting), peng dibawah sub(Branding) gilingan kontrak •Ekspor (milling), peng Kemudahan •Kemudahan olahan hasil ekspor pertanian (

Ń Menurut survei UKM (BPS 2009), lebih dari 30% dari mereka beranggapan bahwa pemasaran produk merupakan persoalan yang paling sering dihadapi, diikuti dengan akses ke keuangan (26%) dan akses ke bahan mentah (15%). Apakah parsoalan pasar merupakan

Eceran & jasa makanan

•Retail makanan melalui

akibat dari pasar yang kecil dan terpecah-pecah (terfragmentasi) atau karena kompetisi yang tinggi?

Hotel •Hotel •Restoran

Ń Harga yang rendah dinyatakan sebagai persoalan yang dihadapi oleh para petani. Sebaik apa pasar pedesaan – perkotaan berfungsi? A k h ada Apakah d perbedaan b d antara harga h yang dibayar dib petanii dengan d bi biaya produk yang sama ke konsumen?

•Toko

agroprocessing )

A k h infrastruktur i f t kt yang tidak tid k memadai d i menjadi j di kendala k d l dalam d l Ń Apakah integrasi pasar?

24

Kualitas pertumbuhan

¾S Seberapa parah persoalan pasar yang berfungsi dengan buruk??

Komposisi sektor / teknologi Kualitas lingkungan bisnis Ekstraksi keuntungan & korupsi Nilai tukar dagang dalam negeri Lembaga pasar tenaga kerja K Konsentrasi i pertumbuhan b h regional i l Nilai tukar dagang/faktor-faktor siklis

¾A Apa saja penyebab dan manifestasi persoalan ini?? ¾A Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengimbangi pasar-pasar yang kurang berkembang baik?

25

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Industri manufaktur (pengolahan) Konstruksi Perdagangan grosiran, eceran, restoran dan hotel Transportasi, pergudangan dan komunikasi Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan Bisnis Layanan Sosial dan Pribadi Semua sektor

Kontribusi sektor terhadap kesempatan kerja

Kontribusi sektor terhadap PDB

`

2006 2010 2006-2010

2006 2010 2006-2010

`

-

2.0 76 7.6 0.1

6.8 19.9 19 9 2.8

`

28.2

34.5

`

1.40

13.5

48 4.8 58.2

71 7.1 12.2

100

100

`

Kedamaian dan stabilitas politik T pemerintahan Tata i h yang baik b ik Dialog sosial Hak-hak asasi manusia Kerangka hukum dan peraturan

Sumber: data BPS

27

28

Tata p pemerintahan yyangg baik ` Menurut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception p Index), korupsi p cukup pp parah di JJawa Timur. ` Tingginya korupsi di bidang prosedur birokrasi, b o as , keputusan eputusa hukum u u da dan pe pengadaan gadaa ba barang a g publik

Temuan utama:: Kedamaian, stabilitas politik dan hak asasi manusia Ń Indonesia memiliki nilai cukup baik dalam hal indikator kebebasan politik dan hak asasi manusia Ń Tingkat kejahatan dan kekerasan fisik rendah Lingkungan – kerangka – hukum dan peraturan ¾ Kerangka peraturan di Indonesia dianggap kurang bersaing dibandingkan negara-negara lain. Doing Business 2010 menempatkan Indonesia di ranking 122 dari 183 => prosedur yang memberatkan dalam memulai bisnis, peraturan yang kaku terkait dengan pekerja dan kesulitan dalam menjalankan kontrak komesil

Seberapa parah persoalan korupsi di Jawa Timur? Apa dampak hal tersebut terhadap perkembangan ekonomi? Apa saja penyebab korupsi? Apa yang d dil k k untukk mengatasii korupsi? k i? Upaya U j yang sedang d dapat dilakukan apa saja dilakukan untuk mengatasi korupsi?

Menurut sebuah survei evaluasi di 14 kota di Indonesia, Surabaya juga dianggap memiliki kondisi peraturan yang sulit dibandingkan daerah lain. S b b d di ranking ki 11 untukk kemudahan k d h memulai l i bisnis bi i (lebih (l bih banyak b k prosedur d dan d Surabaya berada lebih mahal), di tempat terakhir untuk kemudahan dalam mengurus ijin konstruksi dan urutan ke-6 untuk pendaftaran properti ¾

Apa yang dapat d dil k k oleh dilakukan l h pejabat j b berwenang b di Jawa di J Ti Timur untukk mempermudah d h upaya untuk memulai dan menjalankan bisnis? 29

54


30

Pandangan Anda:

¾

Pertanian: Nilai tukar dagang (Terms of trade) tidak menguntungkan petani sudah sejak lama. Nilai tukar ini dapat meningkat dengan adanya peningkatan harga makanan.

¾

Industri: Pergeseran dari manufaktur padat karya ke produk padat modal => permintaan atas tenaga kerja lebih sedikit dalam sektor manufaktur.

¾

Perbedaan besar dalam pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur sendiri. Kegiatan ekonomi terkonsentrasi di daerah-daerah pusat di 5 k b kabupaten/kota /k (K (Kota S b Surabaya, K b Sidoarjo, Kab. Sid j Kota K K di i Kab. Kediri, K b Gresik and Kab. Maland) mewakili 52% dari PDB keseluruhan Kabupaten/kota yang tertinggal berlokasi di wilayah selatan provinsi dan Pulau Madura

¾Kendala apa menurut Anda merupakan kendala utama untuk memulai dan mengembangkan usaha di Jawa Timur? ¾Apakah ada lembaga yang mendukung / memfasilitasi ini? ¾Seberapa serius kendala-kendala ini? ¾A yang dapat d dil k k untukk memperbaiki b iki situasi i i ini? i i? ¾Apa dilakukan

31

¾

Apa pandangan Anda terhadap relasi antara pekerja – p pengusaha? h ?

¾

Apakah A k h dialog di l sosial i l dapat d dik b k lebih dikembangkan l bih lanjut? l j ? Dapatkah dialog sosial digunakan untuk mendukung strategi t t i pembangunan b yang lebih l bih kuat? k t?

¾

Bagaimana menggabungkan perubahan struktural dan perkembangan ekonomi yang pesat dengan pembangunan daerah yyangg seimbang? g Bagaimana menyeimbangkan pembangunan Jawa dan Madura? ¾

Aspek-aspek kelembagaan pasar tenaga kerja apa yang paling perlu ditingkatkan? 33

Apa saja peluang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas tinggi? Apa saja keunggulan p JJawa Timur? Apakah p keunggulan gg tersebut komparatif dapat dikembangkan lebih lanjut? Apa saja kendala dan tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan dengan perubahan struktural dan pergerakan ke arah ekonomi yang lebih padat teknologi d pengetahuan? dan t h ? Potensi-potensi apa yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesempatan kerja dalam sektor pertanian dan manufaktur?

34

`

`

`

35

Apakah menciptakan lingkungan yang mendukung (mengatasi korupsi, mengurangi kerumitan birokrasi, dll.) cukup untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang memadai? Bila tidak,, strategi g apa p yyangg diperlukan p untuk mendorongg pembangunan ekonomi secara aktif? Sebuah strategi untuk SDM? Strategi pengembangan industri? Strategi pembangunan daerah? p ada p pengalaman-pengalaman g p g baik yyangg dapat p dipelajari p j Apakah dan ditiru? Apa saja persyaratan untuk dan hambatan terhadap strategi pembangunan pe ba gu a ya yangg lebih eb baik da ba dan lebih eb kuat? uat? Bagaimana aga a a hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi? Apa peran dialog sosial, tripartit tradisional serta antar entitas? 36

55

LAPORAN LOKAKARYA

Lampiran 8. Presentasi Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan oleh Janti Gunawan

`

`

Lokakarya mengenai Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan dan Ekonomi Surabaya, April 4 – 5, 2011

`

`

Ketidakmerataan melemahkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; ketidakmerataan mengurangi kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktural (seperti diversifikasi ekonomi) seringkali mengarah k meningkatnya ke i k k id k ketidakmerataan Kebijakan yang dipahami dengan baik, diperlukan untuk mencapai pembangunan dan perubahan struktural yang disertai dengan pemerataan. Lebih mudah untuk mencegah ketidakmerataan sebelum semakin berkembang daripada mengembalikannya ke kondisi awal setelah terjadi.

2

`

Terdapat dua aspek utama dari ketidakmerataan di Jawa Timur:

Ketidaksetaraan akses dan peluang: `

Ń Ketidakmerataan K id k antara laki-laki l ki l ki dan d perempuan `

Ń Ketidakmerataan et da e ataa aantar ta dae daerah-daerah a dae a (kabupaten/kota) di Jawa Timur

`

Tingkat kegiatan jauh lebih rendah di antara perempuan dibandingkan di antara laki-laki. laki laki Pengangguran lebih tinggi di antara perempuan daripada laki laki laki-laki. Pekerjaan informal lebih umum di antara perempuan dib di k laki-laki dibandingkan l ki l ki

3

`

Perempuan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk bekerja daripada laki laki-laki laki karena tugas rumah tangga dan merawat anak yang tidak dibagi dengan seimbang antara suami dan istri.

4

Upah dan pendidikan, 2010

2500000

laki 2000000

perempuan

1500000

`

Oleh karena itu, perempuan cenderung kurang aktif secara ekonomi dibandingkan laki-laki. laki laki

`

Perempuan yang bekerja lebih cenderung untuk tidak Perempuan, mendapatkan pekerjaan berupah, walaupun memiliki pendidikan yang sama atau lebih tinggi daripada laki-laki.

1000000

500000

0 SD

5

56


SMTP

SMTA Umum

SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/AkademiUniversitas

6

`

Disparity Index Williamson

`

(Index Kesenjangan) Jawa Timur 120

`

115

`

110 105

Target

100

Pencapaian

Ń Daerah dengan populasi dengan tingkat pendidikan terendah memiliki tingkat kemiskinan tertinggi

`

95

2009

2010

Perbedaan antar daerah dalam hal peluang pel ang ekonomi:

Ń Kegiatan ekonomi non-pertanian lebih berkembang di beberapa daerah dibandingkan daerah lainnya.

90

2008

Akses yang tidak Ak id k merata ke k pendidikan didik antar daerah d h Kualitas pendidikan yang tidak merata antar daerah Tingkat pendidikan yang rendah di daerah pedesaan Tingkat pendidikan yang rendah dikaitkan dengan kemiskinan:

2014

`

Pekerjaan berupah sebagian besar terbatas di beberapa pusatpusat perkotaan saja.

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Sosial Jawa Timur, 2009; RPJMD 2009-2014

7

Kabupaten dengan tingkat pendidikan atau tingkat kesehatan rendah d h memiliki iliki tingkat ti k t kemiskinan k i ki tinggi ti i

Tingkat g pendidikan p p penduduk usia 15+ di tiga g kabupaten, 2009 (%) <= SD

Sekolah menengah

8

Persentase penduduk miskin, 2008-2009

Pendidikan Tinggi

2008

40

100%

80%

34.5

31.9

30.1 30 1

30

2009

27.7

60%

18 2 18.2

20 40%

8.4

10

20%

0%

16.2

6.9

0 Sampang

Probolinggo

Sidoarjo

Jawa Timur

Sampang

Probolinggo

Sidoarjo

Jawa Timur

Sumber : Situasi Angkatan Kerja di Jawa Timur, 2009

Pekerjaan berdasarkan sektor dan lokasi % 2000 2009 lokasi,%,2000Ͳ2009 Jasa Agriculture

Industri Industry

Pertanian Service

`

100

` 80

60 60

`

40

20

`

Ͳ

2000

2005

2009

Sampang

2000

2005

2009

Probolinggo

2000

2005

2009

Kendala geografis, pekerjaan dan mobilitas sosial. Perbedaan b d d daerah h yang besar b d l dalam h l perkembangan hal k b ekonomi dan peluang lapangan kerja produktif. Pasar/bursa tenaga kerja yang tidak berfungsi dengan baik. Ketidaksetaraan atau diskriminasi dalam akses pasar tenaga kerja. k j Lingkungan bisnis yang tidak sebanding untuk usaha mikro ik & kecil k il serta petanii antar daerah d h yang ada. d

Sidoarjo

Sumber: BPS Karakteristik penduduk Propinsi Jawa Timur, BPS, 2000; Situasi Angkatan Kerja di Jawa timur, 2005; 2009 12

Lahan ¾ Rata-rata kepemilikan lahan masyarakat adalah 0.2 ha. per p p petani => ini mungkin tidak memadai untuk menghidupi keluarga ¾

¾

Persentase pinjaman berdasarkan sektor dan lembaga, 2005-2009 100 90 80 70

Pertanian mengambil 70% dari semua lahan yang ada ї hanya ada sedikit ruang untuk perluasan daerah budidaya

60 50 40 30 20 10

Kurang dari 40 % dari lahan produktif yang memiliki p sah. sertifikasi kepemilikan

0 2005

2009

Bank Pemerintah

2005

2009 Bank Swasta Pertanian

2005

2009

2005

Bank Asing / lainnya Industri

Jasa

2009 BPR

2005

2009

Total Jawa Timur

Lain2

Sumber:BPS,DataMakro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur,seri 4,hal.269(2005Ͳ2009) 13

14

57

LAPORAN LOKAKARYA

`

Akses ke keuangan ¾

¾ ¾

UMKM menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan karena seringkali tidak dapat memenuhi persyaratan (j i (jaminan, perolehan l h status hukum h k f formal, l bunga b pinjaman i j yang lebih tinggi) => kesenjangan antara lembaha peminjam dan beberapa aktor ekonomi

`

Hanya sedikit petani yang berhasil mengakses kredit. J l h koperasi k i yang aktif ktif meningkat i k t Jumlah

`

15

`

`

`

Bagaimana Lapindo mempengaruhi pertumbuhan ekonomi k i di Sidoarjo Sid j / Probolinggo? P b li ? Bagaimana Jembatan Suramadu membantu dalam meningkatkan i k k pertumbuhan b h ekonomi k i Sampang S di Madura? A yang dapat Apa d menjadi j di langkah l k h kebijakan k bij k yang paling li strategis guna mencapai pembangunan ekonomi dan l lapangan k j produktif kerja d k if di seluruh l h Jawa J Ti Timur d dan tidak hanya pada beberapa daerah di Jawa Timur saja? 17

58


Apa saja jenis ketidakmerataan utama dalam mengakses lapangan kerja produktif di Jawa Timur? Antara laki-laki laki laki dan perempuan? Pedesaan – perkotaan? Antar p kabupaten? Apa saja penyebab-penyebab utama ketidaksetaraan gender dalam mengakses pekerjaan yang baik dan lapangan kerja produktif? Apa saja 3-4 kendala utama dalam mencapai akses yang merata (setara) ( ) untuk k semua ke k pendidikan didik dan d pelatihan keterampilan yang baik? 16

Lampiran 9. Hasil latihan interaktif Apakah Jawa Timur memiliki kebijakan yang menanggapi:

1.2. Pengembangan sumber daya manusia

Kebijakan pengembangan SDM masih berdasarkan departemen: a. Kementrian Tenaga Kerja memiliki BLK (Balai Latihan Kerja) b. Kementrian Pertanian memiliki: BLPP (Balai Latihan Penyuluh Pertanian) dan BIPP (Balai Informasi Penyuluh Pertanian) c. Bappemas memiliki program yang disebut Gardu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan)

Bagaimana kebijakan tersebut bisa diperbaiki

Implementasi kebijakan perlu diperbaiki. Kebijakan memerlukan koordinasi lintas departemen dan sektor. Saat ini, program umumnya dijalankan secara independen, khususnya di tingkat kabupaten, dan beberapa kegiatan tumpang tindih. Program seringkali bersifat jangka pendek dan sedikit kepedulian mengenai keberlanjutannya. Kebijakan juga dikembangkan dengan input yang terbatas dari komunitas sasaran, yang berakibat pada tidak efektifnya intervensi.

Bagaimana memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat miskin? Meningkatkan koordinasi antar sektor dan kabupaten/ kota dalam pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi . Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan dalam komunitas yang lebih miskin Melibatkan banyak aktor, tidak hanya pemerintah, namun juga LSM dan pihak swasa dalam promosi dan bantuan teknis.

d. Dinas Pemuda dan Olah Rga memiliki program pelatihan untuk kaum muda 2.1.2. Akses ke keuangan

Kebijakan yang ada : - Instruksi Presiden No. 3/2010 tentang pembangunan daerah yang adil dan merata - Program Gubernur Jawa Timur dalam membangun koperasi perempuan, diluncurkan pada tahun 2010 - Revitalisasi koperasi yang ada

1. Saat ini, koperasi bekerja dibawah Kementrian Koperasi dan perbankan dibawah Kementrian Keuangan. Sementara koperasi banyak berhubungan dengan masyarakat, yang memiliki kapasitas rendah dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas koperasi dan peningkatan peran koperasi sebagai mediator dan penyaluran keuangan untuk masyarakat itu penting.

Mengidentifikasi siapa saja yang termasuk miskin, dimana mereka tinggal, dst. untuk memastikan bahwa program pro-rakyat miskin menjangkau target sasarannya.

Koperasi dapat bekerja untuk bantuan modal, teknologi, pengawasan dan pemasaran

59

LAPORAN LOKAKARYA

Apakah Jawa Timur memiliki kebijakan yang menanggapi:

Bagaimana kebijakan tersebut bisa diperbaiki

Bagaimana memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat miskin?

2. Program pemberdayaan untuk kaum miskin, harusnya tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, seperti pelatihan. Namun program tersebut semacam bimbingan sehingga program dapat memastikan bahwa orang miskin dapat keluar dari kemiskinannya. 2.1.6. Pasar yang kurang berfungsi dengan baik

- Peraturan Pemerintah.05/1975 tentang Pelelangan Ikan - Pelelangan produkproduk hasil pertanian yang dikelola oleh dinas perdagangan

Meningkatkan kualitas akses ke fasilitasi pasar. Contohnya, tidaklah cukup bagi pemerintah untuk menyediakan tempat untuk pameran. Ini harus mencakup peningkatan kapasitas peserta, serta pengelolaan pameran tersebut. Juga integrasi program promosi antara pemerintah nasiona//provinsi dan pemerintah kabupaten dan departemen yang berbeda. Pelelangan lintas sektor daripada sekedar fokus pada komoditi tertentu mungkin diperlukan. Ini harus diselenggarakan secara rutin selain dari pelelangan komodi khusus yang ada saat ini. Meningkatkan akses pasar koperasi untuk anggota petani. Koperasi yang kuat saat ini adalah koperasi produk susu Kita memerlukan koperasi perikanan dan pertanian yang kuat di kabupaten. Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung keluarga – mis. irigasi, jalan untuk mengangkut dan mengirim hasil panen.

60


Kebijakan contohnya harus memasukkan klausul yang mengatur rekrutmen tenaga kerja lokal, khususnya dari rumah tangga miskin. Memfasilitasi akses ke keuangan yang mudah untuk usaha kecil dan menegah dan petani kecil. Mendorong CSR (Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) untuk membantu petani miskin dengan pupuk dan perlengkapan (mis. CSR mungkin menyumbangkan peralatan pupuk organik atau alat-alat bertani kepada petani miskin. Memperkenalkan sistem kuota dan tindakan afirmatif yang menargetkan kelompok penduduk tertentu yang rentan (pengangguran, miskin, perempuan)

Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan di Jawa Timur

Recommend Documents