BAB II LAYANAN KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN. Berdasarkan : (a) UUD RI 1945, (b) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

BAB II LAYANAN KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN

Berdasarkan : (a) UUD RI 1945, (b) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (d) UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan (e) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah harus selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan harus memperhatikan urusan layanan wajib yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal. Keterkaitan

dengan

pelayanan

dasar,

telah

ditetapkan

Standar

Pelayanan Publik (SPP) Bidang Ketenagakerjaan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Nomor 144A Tahun 2008. Standar Pelayanan Publik ini baru disusun untuk lingkup ketenagakerjaan, sedangkan bidang ketransmigrasian dan kependudukan pada saat penggabungan organisasi belum menyusun SPP.

Disamping itu, Pemerintah Pusat melalui

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai mensosialisasikan konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Peraturan Menteri Tenaga

RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2014.

21

Kerja dan Transimigrasi telah mengeluarkan 9 (sembilan) indikator untuk pelayanan dasar ketenagakerjaan, yang meliputi : 1.

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah : Pelaksanaan Pelatihan Kerja.

2.

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah :

3.

a.

Pelayanan Informasi Pasar Kerja,

b.

Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan

c.

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah : a.

Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja serta Jaminan Sosial,

b.

Pemerantaraan / mediasi perselisihan hubungan industrial.

4. Bindang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, lingkup indikator layanan minimalnya adalah : a.

Pengawasan norma ketenagakerjaan,


22

A.

b.

Pengawasan norma kerja perempuan dan anak dan

c.

Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Struktur Organisasi. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terbentuk berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian ditetapkan aturan pelaksanaan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 jo Peraturan Gubernur No. 84 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2008, maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut : a) Kepala Dinas. b) Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program ; 3. Sub Bagian Keuangan ; c)

Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi : 1. Seksi Instruktur Pelatihan ; 2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan ;


23

3. Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas ; d) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi : 1. Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja ; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ; 3. Seksi Perluasan Tenaga Kerja ; e) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi : 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial ; 2. Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan ; 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industruial ; f)

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan : 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 2. Seksi Keselamatan Kerja ; 3. Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja ;

g) Bidang Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ; 2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk ; 3. Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk ;


24

h) Bidang Mobilitas Penduduk, membawahi : 1.

Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi ;

2.

Seksi Pelayanan Transmigrasi ;

3.

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk ;

i). Unit Pelaksana Teknis (UPT). j). Kelompok Jabatan Fungsional.

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI. 1.

Sekretariat, mempunyai tugas : Merencanakan, mengendalikan perlengkapan,

melaksanakan, kegiatan penyusunan

mengkoordinasikan

administrasi program,

umum,

dan

kepegawaian,

keuangan,

hubungan

masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : 1)

Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;

2)

Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

3)

Pengelolaan administrasi keuangan ;

4)

Pengelolaan administrasi perlengkapan ;


25

5)

Pengelolaan

urusan

rumah tangga,

hubungan masyarakat

dan protokol ; 6)

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;

7)

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ;

8)

Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;

9)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana ;

10)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas, mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan

instruktur pelatihan kerja dan pengolahan pelatihan,

pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Bidang

Pelatihan

dan

Produktivitas mempunyai fungsi : 1)

Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas ;

2)

Pelaksanaan fasilitas program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas ;


26

3)

Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja ;

4)

Pelaksanaan informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan

tenaga

kerja

dan

sistem

informasi

ketenagakerjaan kab/kota ; 5)

Pelaksanaan fasilitas pelatihan dan pengukuran produktivitas ;

6)

Pelaksanaan fasilitas program peningkatan produktivitas ;

7)

Pelaksanaan proses perijinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja ;

8)

Pelaksanaan

penyusunan

bahan

penerbitan

rekomendasi

perijinan magang ke luar negeri ; 9)

Pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi ;

10)

Pelaksanaan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja ;

11)

Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi ;

12)

Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan akreditasi kelembaga pelatihan kerja ;

13)


3.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas : Menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN,


27

informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 1)

Pelaksanaan

penyusunan,

perencanaan

dan

pelaksanaan

program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja ; 2)

Pelaksanaan penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja ;

3)

Pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja ;

4)

Pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja ;

5)

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja ;

6)

Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) ;

7)

Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi ;


28

8)

Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi ;

9)

Pelaksanaan

fasilitasi

penempatan

bagi

pencari

kerja

penyandang cacat dan pekerja potensial ; 10)

Pelaksanaan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ;

11)

Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan

rekomendasi ijin

operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang beroperasi lebih dari 1 (satu) kab/kota ; 12)

Pelaksanaan fasilitasi

pendayagunaan TKS dan lembaga

sukarela ; 13)

Pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ;

14)

Pelaksanaan penyampaian

materi pengesahan Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan ; 15)

Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kab/kota ;

16)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kab/kota dalam wilayah Provinsi ;


29

17)

Pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi

tepat guna dan

padat karya ; 18)

Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal ;

19)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri ;

20)

Pelaksanaan

fasilitasi

pelaksanaan

perjanjian

kerjasama

bilateral dan multiteral penempatan TKI ; 21)

Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan perijinan tempat penampungan calon TKI ;

22)


4.

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas : Menyusun pedoman

dan

melaksanakan

pembinaan

program

hubungan

kegiatan,

industrial

dan

menetapkan syarat

kerja,

melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan fungsinya adalah : 1)

Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;


30

2)

Pelaksanaan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;

3)

Pelaksanaan penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan ;

4)

Pelaksanaan penerimaan dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama

(PKB)

antara

pengusaha

dengan

serikat

buruh/pekerja yang ada di perusahaan lintas kab/kota ; 5)

Pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja

antara

pengusaha

dengan

pekerja/buruh

pada

perusahaan lintas kab/kota ; 6)

Pelaksanaan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;

7)

Pelaksanaan

pencegahan

dan

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kab/kota ; 8)

Pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial ;

9)

Pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial ;

10)

Pelaksanaan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon konsiliator, arbiter hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ;


31

11)

Pelaksanaan

bimbingan

sistem

pengupahan,

penyusunan

usulan ketetapan upah minimum ; 12)

Pelaksanaan

pembinaan

kepesertaan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/ buruh ; 13)

Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial ;

14)

Pelaksanaan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh ;

15)

Pelaksanaan

penyusunan

usulan

penetapan

keanggotaan

dalam lembaga ketenagakerjaan ; 16)


5.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas : Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja dan norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja pada perusahaan lintas kab/kota. Sedangkan fungsinya adalah : 1)

Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan;


32

2)

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenaga kerjaan ;

3)

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan ;

4)

Pelaksanaan penyiapan materi/bahan penerbitan rekomendasi atau ijin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan ;

5)

Pelaksanaan penanganan kasus dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan ;

6)

Pelaksanaan penerapan Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan audit SMK3 ;

7)

Pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygine perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja ;

8)

Pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis ;

9)

Pelaksanaan

pemberdayaan

fungsi

dan

personil

serta

kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan ; 10)

Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengawasan

ketenagakerjaan ; 11)

Pelaksanaan

pengusulan

calon

peserta

diklat

pegawai

pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah ;


33

12)

Pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu

PPNS bidang

ketenagakerjaan kepada pemerintah ; 13)


6.

Bidang Kependudukan, mempunyai tugas : Menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registrasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang serta melakukan pembinaan di bidang administrasi kependudukan. Sedangkan fungsinya adalah : 1)

Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil ;

2)

Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi

dan

konsultasi

pendaftaran

penduduk

dan

pemutakhiran data penduduk ; 3)

Pelaksanaan

koordinasi

penyelenggaraan

pendaftaran

penduduk dan catatan sipil ; 4)

Pelaksanaan penyusunan data base hasil registrasi penduduk dan catatan sipil ;

5)

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

6)

Penyajian dan pengolahan informasi data kependudukan ;


34

7)

Pelaksanaan pengkajian kependudukan ;

8)


7.

Bidang Mobilitas Penduduk, mempunyai tugas : Menyelenggarakan perpindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan penduduk serta pemberdayaan penduduk calon transmigran. Sedangkan fungsinya adalah : 1)

Pelaksanaan penyusunan bahan penyiapan, pendaftaran dan seleksi, pelayanan, penataan dan pemberdayaan ;

2)

Pelaksanaan

pendataan

animo

calon

transmigran

dan

indentifikasi pemberdayaan penduduk berpotensi pasar ; 3)

Pelaksanaan seleksi administrasi fisik dan mental bagi calon transmigran ;

4)

Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan ;

5)

Pelaksanaan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan ;

6)

Pelaksanaan pelayanan calon transmigran di transito ;


35

7)

Pelaksanaan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan ;

8)

Pelaksanaan

peningkatan

pengetahuan

dan

ketrampilan

penduduk berpotensi pasar ; 9)

Pelaksanaan penataan penduduk yang bermukim di kawasan padat disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan ;

10) 8.


Adapun Unit Pelaksana Teknis terdiri dari : a. UPT Pelatihan Kerja di Singosari – Malang ; b. UPT Pelatihan Kerja di Jember ; c. UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan ; d. UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto ; e. UPT Pelatihan Kerja di Jombang ; f.

UPT Pelatihan Kerja di Tuban ;

g. UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk ; h. UPT Pelatihan Kerja di Surabaya ; i.

UPT Pelatihan Kerja di Sumenep ;

j.

UPT Pelatihan Kerja di Situbondo ;

k.

UPT Pelatihan Kerja di Kediri ;


36

l.

UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung ;

m. UPT Pelatihan Kerja di Madiun ; n. UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo ; o. UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro ; p. UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati – Malang ; q. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya ; r.

UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3 di Surabaya ;

s.

UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Surabaya ;

t.

UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo Sidoarjo.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Fungsinya adalah : a)

Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerja sama pelatihan ;

b)

Pelayanan dan penyebar luasan informasi bidang pelatihan ;

c)

Penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan;

d)

Pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa ;


37

e)

Pelaksanaan

pelatihan

dan

uji

keterampilan/kompetensi

dan

sertifikasi tenaga kerja ;

C.

f)

Pendayagunaan fasilitas pelatihan ;

g)

Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat ;

h)


GAMBARAN SUMBERDAYA ORGANISASI : 1). Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai Disnakertransduk keadaan bulan Pebruari 2009 sebanyak 1.129 orang, dengan rincian kreteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf : Eselon

II

:

1

orang.

Eselon

III

:

26

orang.

Eselon

IV

:

76

orang.

Fungsional

:

463 orang.

Staf

:

563 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan : S-2

:

83 orang.

S-1

:

478 orang.

Sarmud

:

91 orang.

SLTA

:

406 orang.

SLTP

:

38 orang.

SD

:

33 orang.


38

Berdasarkan Golongan : Golongan IV

:

109 orang.

Golongan III

:

864 orang.

Golongan II

:

123 orang.

Golongan I

:

33 orang.

Menurut pembagian tugas pada unit organisasi adalah : Kepala Dinas

:

1 orang.

Sekretariat

:

104 orang.

Bidang Latihan Produktivitas

:

27

orang.

Bidang Penta Kerja

:

40

orang.

Bidang Hubin dan syaker

:

28

orang.

Bidang Pengawasan KK

:

36

orang.

Bidang Bidang Kependudukan

:

39

orang.

Bidang Mobilitas Penduduk

:

36

orang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah

:

818 orang.

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Disnaketransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan (s/d Pebruari 2009)

Struktural Fungsional,463 Struktural, 103

Staf, 563

Fungsional Staf


39

Tabel 1.2 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan keadaan Pebruari 2009 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA Disnakertransduk Prov. Jatim. UPT Latker Singosari UPT Latker Jember UPT Latker Pasuruan UPT Latker Mojokerto UPT Latker Jombang UPT Latker Tuban UPT Latker Nganjuk UPT Latker Surabaya UPT Latker Sumenep UPT Latker Situbondo UPT Latker Kediri UPT Latker Tulungagung UPT Latker Madiun UPT Latker Ponorogo UPT Latker Bojonegoro UPT Latker PPTKLN WonoJati UPT PPTK Surabaya UPT K3 Surabaya UPT P3TKI Surabaya UPT Latpenduk Balongbendo JUMLAH

JENIS KELAMIN L P 214 97 63 20 32 5 36 7 41 5 34 3 29 2 35 2 65 15 17 3 20 3 31 6 34 4 38 8 31 7 29 3 44 12 19 9 20 15 19 16 22 14 873 256

JENIS JABATAN STRUKT. FUNGS. STAF 28 29 254 4 43 36 3 20 14 4 27 12 4 32 10 4 24 9 4 20 7 4 24 9 4 49 27 3 8 9 3 13 7 4 18 15 4 21 13 4 30 12 3 24 11 3 19 10 4 29 23 4 9 15 4 19 12 4 5 26 4 0 32 103 463 563

JML 311 83 37 43 46 37 31 37 80 20 23 37 38 46 38 32 56 28 35 35 36 1,129

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2009.

Diagram 1.3 Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Golongan (s/d Pebruari 2009)

1000 800

864 Golongan I

600

Golongan II Golongan III

400

Tabel 1.4

200

123

Golongan IV

109

33 0

I

II

III

IV



40

Tabel 1.4 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Golongan (s/d Pebruari 2009)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA

I

Disnakertransduk Prov. Jatim UPT Latker Singosari UPT Latker Jember UPT Latker Pasuruan UPT Latker Mojokerto UPT Latker Jombang UPT Latker Tuban UPT Latker Nganjuk UPT Latker Surabaya UPT Latker Sumenep UPT Latker Situbondo UPT Latker Kediri UPT Latker Tulungagung UPT Latker Madiun UPT Latker Ponorogo UPT Latker Bojonegoro UPT Latker PPTKLN Wnonojati UPT Latker PPTK Surabaya UPT Latker K3 Surabaya UPT Latker P3TKI Surabaya UPT Latpenduk Balongbendo JUMLAH

10 3 1 2 0 1 1 0 5 1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 33

GOLONGAN II III 54 222 10 59 1 32 2 36 3 41 4 29 1 27 1 34 4 52 2 16 2 18 2 33 2 31 2 40 4 32 1 28 7 41 2 18 3 30 14 18 2 27 123 864

IV

JML

25 11 3 3 2 3 2 2 19 1 1 2 4 2 1 1 8 7 2 3 7 109

311 83 37 43 46 37 31 37 80 20 23 37 38 46 38 32 56 28 35 35 36 1129


Diagram 1.5 Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Pendidikan (s/d Pebruari 2009) S2. 7,35 %

SD. 2,92 %

SD SLTP

SLTP. 3,36 5%

SLTA SLTA . 35,96 %

DIPLOMA SARJANA (S.1). PASCASARJANA (S.2).

S.1 42,34 % DIPL 8,06 %.

PASCASARJANA (S3).

2,92 % 1.5 Diagram Sumber : Subbag Tata Usaha, 2009.


41

Tabel 1.6 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (s/d Pebruari 2009) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UNIT KERJA Disnakertransduk Prov. Jatim UPT Latker Singosari UPT Latker Jember UPT Latker Pasuruan UPT Latker Mojokerto UPT Latker Jombang UPT Latker Tuban UPT Latker Nganjuk UPT Latker Surabaya UPT Latker Sumenep UPT Latker Situbondo UPT Latker Kediri UPT Latker Tulungagung UPT Latker Madiun UPT Latker Ponorogo UPT Latker Bojonegoro UPT Latker PPTKLN Wnonojati UPT Latker PPTK Surabaya UPT Latker K3 Surabaya UPT Latker P3TKI Surabaya UPT Latpenduk Balongbendo JUMLAH

SD 11 2 0 3 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 33

TINGKAT PENDIDIKAN SMP SMA DIPL S1 15 124 16 111 3 26 8 40 1 17 1 17 0 13 4 20 0 17 6 19 1 11 6 18 0 10 4 15 1 12 5 17 2 10 4 55 0 8 1 9 1 10 3 8 1 17 5 12 0 17 6 11 4 15 2 25 0 19 4 12 2 14 4 12 0 17 7 23 0 10 1 14 0 9 2 21 6 14 0 12 1 16 2 7 38 406 91 478

S2 34 4 1 3 3 1 1 2 5 1 0 2 3 0 1 0 7 2 2 2 9 83

JML 311 83 37 43 46 37 31 37 80 20 23 37 38 46 38 32 56 28 35 35 36 1129

Sumber : Subbag Bagian Tata Usaha, 2009.

Diagram 1.7 Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan Fungsional (s/d Pebruari 2009)

ZZ

Pengawas KK

600 7 Org

500 400

13 Org

Pengantar Kerja

563 Org

300 200

Perantara Hub. Industrial

410 Org

14 Org

19 Org

Litkayasa/Perekayasa Instruktur

100 Staf

0 Sumber : Subbag Tata Usaha, 2009.


42

2).

Sarana dan Prasarana. Guna

mendukung

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur didukung oleh 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja, yaitu : a.

UPT Pelatihan Kerja di Singosari (Malang) ;

b.

UPT Pelatihan Kerja di Jember ;

c.

UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan ;

d.

UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto ;

e.

UPT Pelatihan Kerja di Jombang ;

f.

UPT Pelatihan Kerja di Tuban ;

g.

UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk ;

h.

UPT Pelatihan Kerja di Surabaya ;

i.

UPT Pelatihan Kerja di Sumenep ;

j.

UPT Pelatihan Kerja di Situbondo ;

k.

UPT Pelatihan Kerja di Kediri ;

l.

UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung ;

m. UPT Pelatihan Kerja di Madiun ; n.

UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo ;

o.

UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro ;

p.

UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati, Malang.

q.

UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya ;

r.

UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3 di Surabaya ;


43

s.

UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia / P2TKI di Surabaya ;

t.

UPT Pelatihan Kerja Kependudukan di Balongbendo Sidoarjo ;

Ke-4 (empat) UPT berlokasi di Ibukota Provinsi, sedangkan 16 (enam belas) UPT lainnya tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten di Jawa Timur. Untuk menambah daya jangkau layanan pelatihan UPT Pelatihan

Kerja bagi

masyarakat

dikantong - kantong

penganggur sebanyak 10 (sepuluh) Mobil Training Unit (MTU). Selain

itu,

Dinas

Tenaga

Kerja,

Transmigrasi

dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur memiliki unit layanan khusus yang memberi layanan langsung kepada masyarakat. Unit layanan khusus tersebut meliputi : a.

Loket Layanan Perijinan Perpanjangan Tenaga Kerja Warga Negera Asing Pendatang (TKWNAP) dengan standar ISO 2000 – 2009 ;

b.

Loket Layanan Counter Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Juanda Surabaya ;

c.

Pusat Layanan Karir Terpadu (LPKT) yang melayani informasi lowongan kerja, bimbingan konseling, informasi usaha mandiri,


44

hubungan masyarakat/perusahaan dan Radio Job FM 107.3 Mhz Info bursa kerja dan musik ; d.

Bursa Kerja Khusus (BKK) di 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja yang melayani penempatan bagi alumni / siswa latihan UPT Pelatihan Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

3). Anggaran Pendukung Bidang Nakertransduk. a. Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Tahun 2008 Dinas Tenaga Kerja. Transmigrasi dan Kependudukan

Provinsi

Jawa

Timur

telah

memberikan

kontribusi PAD seluruhnya yang diperoleh dari kegiatan : 1.

Retribusi Ijin Perpanjangan Kerja Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 ;

2.

Uang Sekolah / Pendidikan dan Pelatihan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 ;

3.

Pendapatan Sewa Bangunan, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 tahun 2005 ;


45

4.

Dana

Pembinaan,

Pelatihan

dan

Perlindungan

TKI

(DP3TKI), dan PJTKI sesuai Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Jumlah kontribusi PAD tahun 2007 sebesar Rp. 22.298.306.175,80 atau sebesar 133,12% dari target yang ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun 2007 sebesar Rp. 16.750.000.000,- Sedang jumlah kontibusi PAD Tahun 2008 per Desember 2008 sebesar Rp. 21.907.280.017,00 atau 126,998 % target yang ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 17.250.000.000,- Berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan PAD Tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp. 18.072.036.000,00 Tabel 1.8 Rekapitulasi Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007

No

Uraian

Target setelah Realisasi Tahun 2007 PAK

1

2 3 4

Jumlah

%

11.769.000.000,00 Retribusi..Ijin 14.297.339.790,00 121.48 %. Perpanjangan Kerja Tenaga Kerja Asing (IMTA). Uang..Sekolah/Pendidikan.. 668.000.000,00 726.360.600,00 108.74 %. dan Pelatihan. Pendapatan..Sewa 63.000.000,00 93.194.039,00 147.93 %. Bangunan. Dana..Pembinaan, 4.250.000.000,00 7.181.411.746,80 168.97 %. Pelatihan..dan Perlindungan..TKI(DP3TKI) JUMLAH 16.750.000.000,00 22.298.306.175,80 133.12 %.


46

Tabel 1.9 Rekapitulasi Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008. Tahun Anggaran 2008 No

Uraian Target setelah P – APBD.

1

Retribusi..Pemakaian Daerah.

2

Retribusi..Ijin Perpanjangan Kerja.

3

Uang..Sekolah / Pendidikan..dan Pelatihan. Pendapatan.Sewa Bangunan. Dana..Pembinaan, Pelatihan..dan Perlindungan..TKI (DP3TKI). JUMLAH

4 5

Realisasi s/d Desember 2008

%

Kekayaan 92.000.000

113.350.000 123,206 %

11.840.000.000

13.824.769.085 116,763 %

668.000.000 50.000.000

839.748.850 125,701 % 75.772.182 151,544 %

4.600.000.000 17.250.000.000

7.053.639.900 153,339 % 21.907.280.017 126,998 %

b. Dukungan Anggaran Pembangunan APBD Prov. Jatim. Di

bidang

kependudukan

di

ketenagakerjaan, Jawa

Timur

ketransmigrasian

membutuhkan

dan

dukungan

anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Besarnya dukungan anggaran tersebut karena kompleksnya permasalahan dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta besarnya jumlah angkatan kerja dan penganggur yang ada di Jawa Timur. Jumlah anggaran pembangunan setelah PAK APBD pada tahun 2008 sebanyak

Rp. 93.498.839.450,- yang terbagi


47

atas Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 46.348.637.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 47.150.202.450,Sedang jumlah anggaran pembangunan APBD pada tahun 2009 sebanyak Rp. 113.449.519.000,- dengan rincian Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 64.656.033.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 48.793.486.000,- atau naik sebesar Rp. 39.950.679.550,- (21,34%) Tabel 1.10 Rekapitulasi Anggaran Pembangunan Sumber Dana APBD Tahun 2008 dan 2009.

No

Uraian

1

2

1.

2.

2008 3

Belanja Tak Langsung- Belanja Pegawai - Tambahan Penghasilan PNS

Tahun Anggaran 2008 - 2009 2009 4

46.348.637.000,-

64.656.033.000,-

47.150.202.450,-

48.793.486.000,-

555.995.000,-

854.746.700,-

Kualitas

9.623.262.000,-

10.945.101.300,-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

7.710.134.000,-

3.000.000.000,-

Program..Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.567.577.350

3.639.962.000,-

11.054.528.850,-

11.463.650.000,-

14.638.705.250,-

18.890.026.000,-

Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program..Peningkatan Pelayanan Publik

Program..Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan..Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah

dan

93.498.839.450,-

113.449.519.000,-


Ket 5

+ 21,34 %.

48

c. Dukungan Anggaran Pembangunan dari Dekonsentrasi APBN. Tabel 1.11 Dukungan Anggaran Pembangunan dari Dana Dekosetransi, Pembantuan dan Sentralisasi dari APBN Tahun 2008. No

Program

Dekon

Perbantuan

Sentral

Jumlah

1

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

5.477.233.000,-

-

-

5.477.233.000,-

2

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PPKPTK)

2.013.692.000,-

-

-

2.013.692.000,-

3

Perlindungan dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan

762.894.000,-

-

-

762.894.000,-

4

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

534.800.000,-

-

-

534.800.000,-

5

Penempatan TKI ke Luar Negeri (BP2TKI)

4.770.000.000,-

-

-

4.770.000.000,-

6

Pelatihan di UPT-BP2TK Jatim

17 di

-

9.555.000.000,-

-

9.555.000.000,-

7

UPT. K3 Hyperkes

/

-

-

2.207.521.000,-

2.207.521.000,-

8

UPT. PK Surabaya

-

-

9.631.045.000,-

9.631.045.000,-

9

Pengembangan Wilayah PWSCT (P4Trans).

-

6.498.107.000,-

-

6.498.107.000,-

10

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (P2MKT).

-

499.080.000,-

-

499.080.000,-


49

11

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Sistim Informasi Administrasi (Adminduk). JUMLAH

452.777.000,-

14.011.396.000,-

-

16.552.187.000,-

-

452.777.000,-

11.838.566.000,-

42.402.149.000,-

Tabel 1.12 Dukungan Anggaran Pembangunan dari Dana Dekosetransi, Pembantuan dan Sentralisasi dari APBN Tahun 2009.

Dekon

Perbantuan

Dana Kewenangan Pusat / KP.

No

Program

1.

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) / P4Trans.

-

6.914.727.000,-

-

6.914.727.000,-

2.

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh / P2MKT.

-

489.490.000,-

-

489.490.000,-

3.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Singosari.

-

1.000.000.000,-

-

1.000.000.000,-

4.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Wonojati.

-

1.000.000.000,-

-

1.000.000.000,-

5.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Pasuruan.

-

950.000.000,-

-

950.000.000,-

6.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Mojokerto.

-

625.000.000,-

-

625.000.000,-

Jumlah


50

7.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Kediri.

-

500.000.000,-

-

500.000.000,-

8.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Tulungagung.

-

500.000.000,-

-

500.000.000,-

9.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Ponorogo.

-

525.000.000,-

-

525.000.000,-

10.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Madiun.

-

500.000.000,-

-

500.000.000,-

11.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Bojonegoro.

-

510.000.000,-

-

510.000.000,-

12.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Sumenep.

-

500.000.000,-

-

500.000.000,-

13.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Situbondo.

-

510.000.000,-

-

510.000.000,-

14.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Jember.

-

500.000.000,-

-

500.000.000,-


51

15.

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi UPT. Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kopentensi / UPT.PK. Pengembangan Produktivitas / BPPPD Jawa Timur.

-

500.000.000,-

-

500.000.000,-

16.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja / Hubungan Industrial.

562.894.000,-

-

-

562.894.000,-

17.

Penataan Administrasi Kependudukan, Pengembangan Sistim Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu / ADMINDUK.

491.020.000,-

-

-

491.020.000,-

18.

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja / Bina Penta.

608.500.000,-

-

-

608.500.000,-

19.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Bina Latas.

1.900.000.000,-

-

-

1.900.000.000,-

20.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja / Binawas.

727.375.000,-

-

-

727.375.000,-

21.

Penerapan Kepemerintahan yang Baik. (Hiperkes / UPT. K3).

-

-

249.460.000,-

249.460.000,-

22.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Hiperkes / UPT.K3.

-

-

766.865.000,-

766.865.000,-

22.

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (BP2TKI Surabaya).

-

-

5.684.747.000,-

5.684.747.000,-

23.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT.PK Surabaya).

-

-

4.000.000.000,-

4.000.000.000,-

4.289.789.000,-

15.524.217.000,-

10.701.072.000,-

30.515.078.000,-

JUMLAH


52


53

BAB II LAYANAN KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN. Berdasarkan : (a) UUD RI 1945, (b) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Recommend Documents