2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UUD 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 017/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UUD 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

RABU, 30 AGUSTUS 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 017/PUU-IV/2006 PERIHAL Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945

Terhadap

PEMOHON Yandril, S. Sos dkk. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 30 Agustus 2006 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) MARUARAR SIAHAAN, S.H. 2) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Alfius Ngatrin, S.H.

K e t ua Anggota Anggota Panitera Pengganti

1

HADIR: Kuasa Hukum Pemohon : 1. Purwoko Suatmadji, S.H. 2. Sonny Martakusuma, S.H. 3. Dani Sinaga

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saudara-saudara sidang panel dalam perkara nomor 017/PUUIV/2006 dengan ini dibuka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X Sebelum kita mulai, sebagai daftar hadir kami minta Saudara Pemohon memberitahu lebih dahulu siapa-siapa saja yang hadir, silakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, Kami dari Pemohon yang hadir adalah Kuasa Pemohon. Saya adalah Purwoko Suatmadji, di samping kiri saya Sony Martakusuma dan di sebelah kanan saya Dani Sinaga.

3.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Surat kuasa dari 17 ini sudah lengkap Saudara lampirkan? Dari prinsipal kepada Saudara sudah lengkap.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Ya sudah lengkap, satu surat kuasa tapi dibuat untuk semua.

5.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baiklah Saudara Pemohon, permohonan ini menyangkut mengenai pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai barangkali berkenaan dengan PP yang menggabungkan atau menambah wilayah hukum kota Bukit tinggi, dengan membebani wilayah hukum Agam begitu. Baiklah, sebelum kita persilakan Saudara, saya pikir ini baru pemeriksaan pendahuluan ya artinya sesuai dengan hukum acara barangkali ada di sana-sini yang belum pas dengan suatu permohonan pengujian untuk dibawakan kepada Pleno dengan memanggil Pemerintah dan DPR kita ingin melihat dulu bagaimana cara Saudara merumuskan. Untuk itu kami beri kesempatan untuk dibacakan dulu bagaimana permohonan Saudara yang akan diajukan ini, silakan.

3

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, JL. Merdeka barat No. 7 Jakarta 101110. Perihal permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-undang RI (...)

7.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak usah dibaca semua, artinya langsung saja to the point, siapa yang memberi kuasa, apa kualifikasinya, kemudian dasar hukumnya, legal standing dan lain sebagainya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Kami akan mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimana para Pemohon kita adalah Ketua DPRD Kabupaten Agam, kemudian seluruh Ketua Wali Nagari di Kab. Agam, baik selaku pribadi ataupun wakil dari masyarakat Nagari yang bersangkutan. Kemudian pada pokoknya adalah bahwa pengajuan dari permohonan ini adalah adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat Kab. Agam sehubungan dengan adanya PP No. 44 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam yang merugikan dari pihak Kab. Agam karena ada sebagian wilayah yang berpotensi bagi masyarakat Agam diambil atau dimasukkan ke dalam wilayah kota Bukit Tinggi. Hal yang akan kami soroti di sini adalah pertama bahwa sebenarnya PP tersebut sudah pernah kami ajukan ke MA untuk di-review, tapi karena pada waktu itu batas pengajuan tidak terpenuhi, jadi dtoolak oleh MA. Sebagai tindak lanjut dari ditolaknya hal tersebut maka kami mencoba untuk kembali menghadirkan kepada Pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi dengan menghubungkan antara PP tersebut dengan undang-undang dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, kita berpedoman bahwa untuk perubahan satu wilayah batas atau pun wilayah itu adalah materi dari satu dari undang-undang dan bukan PP. Jadi itu pokok dari pemikiran kita. Oleh karenanya kita mengajukan hal tersebutr ke Mahkamah Konstitusi, saya pikir demikian Majelis.

9.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sebelum ke substansi, apakah dengan demikian sebenarnya yang menjadi pokok masalah PP yang Saudara ajukan ini tadi sudah diakui juga PP sebenarnya menjadi obyek sengketanya. Apakah Saudara bisa menunjukkan kaitan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 itu sedemikian rupa inkonstitusionalnya yang merupakan dasar dari pada PP No. 84 tersebut.

4

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Kalau kita lihat di sini Majelis bunyi dari Pasal 7 ayat (2) Undangundang pemerintahan daerah itu menyebutkan bahwa perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan atau yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mengacu pada ketentuan ini dan dihubungkan dengan adanya Undangundang Pembentukan dari wilayah Sumatera sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pembentukan Kota Agam dan Kota Bukit Tinggi maka hal ini tidak relevan karena Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi itu dibentuk dalam satu undang-undang bukan dengan PP. Jadi logika kita adalah untuk merubah materi dari undang-undang tersebut harusnya dengan undang-undang pula, bukan dengan PP.

11.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saya sudah membaca itu tapi bahwa Saudara tidak ada menguraikan bahwa PP itu sendiri kan tahun 1999, Nomor 84 Tahun 1999 bukanlah merupakan derivasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagaimana caranya mengkaitkan sehingga Mahkamah Konstitusi bisa melihat bahwa Saudara berhasil mengaitkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyinggung tentang itu.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Memang itu yang telah kami diskusikan dengan para Pemohon. Memang PP ini adalah produk dari Undang-undang Tahun 1999 sebelumnya, tapi oleh karena undang-undang tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Tahun 2004, saya pikir kita harus menjalani yang 2004 begitu Majelis.

13.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Nanti kita akan pertimbangkan ini , tapi ada baiknya Saudara bisa membuat suatu argumen di dalam ini, karena tidak nampak dalam permohonan Saudara. Bagaimana mengaitkan itu sehingga bisa dibawakan berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, padahal PP itu tahun 1999. Barangkali sebelum kita lanjutkan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Harjono kalau ada yang ingin dikemukakan.

14.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Saudara Pemohon, sidang ini sidang pemeriksaan pendahuluan, maksud di dalam pemeriksaan pendahuluan ini Majelis Hakim

5

mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Inti dari nasihat itu adalah tentang kejelasan dari permohonan dan juga halhal yang berkaitan dengan kesempurnaan permohonan Saudara agar supaya nantinya Majelis Hakim berusaha melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan yang anda sampaikan. Oleh karena itu maka ada beberapa hal yang mungkin Saudara harus tandakan agar supaya nanti permohonan ini menjadi sebuah permohonan yang sempurna. Anda menggunakan permohonan ini adalah untuk pengujian undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 yang anda persoalkan adalah Pasal 7 ayat (2). Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka ada 2 hal yang harus anda fokuskan. Fokusnya adalah kalau anda memasalahkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 maka batu ujinya atau hal yang akan digunakan untuk mengujinya adalah ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang Undang Dasar, oleh karena itu nanti tolong difokuskan ke situ. Karena saya lihat di belakang, di permohonan Anda itu masih pada persoalan tentang Undang-undang Nomor 10, ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 10. Padahal Undang-undang Nomor 10 adalah undang-undang diuji dengan undang-undang dan itu tidak dimaksudkan di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah undangundang diuji dengan Undang Undang Dasar. Anda lihat dalam ketentuan Pasal pada Undang-undang Nomor 10 banyak sekali yang anda lihat kemudian menjadikan tidak konsisten ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (2), itu yang pertama. Kedua, di sini banyak sekali Pemohon yang Anda wakili, berapa orang itu? 17 orang masing-masing dengan kedudukannya sendiri-sendiri, namun ini juga kita Mahkamah Konstitusi nanti harus menetapkan masing-masing Pemohon ini sebagai apa? Karena ketentuan Pasal 51 itu disebutkan bahwa Pemohon itu sebagai perorangan, ataukah sebagai masyarakat hukum adat? Ini sebagai apa ini masing-masing ini? Apakah sebagai perorangan karena dalam kolom nomor dan nama ini orang-orang, tapi keterangan, selaku ketua, selaku ketua. Lalu ini apa perorangannya? Apakah kalau suatu Wali Nagari yang menggunakan posisinya sebagai Wali Nagarinya atau sebagai orangnya? Ini harus jelas, karena kedua-duanya nanti akan memerlukan satu pembuktian yang beda, pada saat kapan saja seseorang. Nomor tiga, H. Mino Aldi SB Bgd. Basa. Ini dia sebagai perorangan atau suatu Wali Nagari? Kalau selaku Wali Nagari berdasarkan SK Bupati, SK Bupatinya itu SK Bupati kewali nagariannya atau SK Bupati mengenai posisi dia untuk mengajukan permohonan ini. 15.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Wali Nagari.

6

16.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Wali nagari. Sekarang bagaimana mekanisme Wali Nagari kemudian memungkinkan H. Mino Aldi ini bisa mengatas namakan wali nagari. Apa ada ketentuan di dalam SK Bupati, ataukah yang ada di semacam anggaran dasar rumah tangga wali nagari yang mengatakan bahwa Mino Aldi ini sudah berhak mewakili wali nagari itu dan prosesnya apakah sudah dipenuhi untuk mewakili itu. Ini harus dicantumkan di sini, taruh saja nomor satu, Yan Riel S.Sos tidak bisa hadir ini? Belum. Selaku Ketua DPRD ini bagaimana? Apakah dia sebagai perorangan? Apakah dia sebagai Ketua Dewan? Kalau Ketua Dewan dengan dewan beda tidak? Apa ada produk Ketua Dewan dan produk dewan? Apa Ketua Dewan ini tanpa persetujuan anggota dewan bisa langsung mewakili? Kalau itu yang diwakili dewan pasti harus ada mekanisme pengambilan keputusan di dalamnya. Kapan diambil keputusannya bahwa Saudara Yandril ini bisa diizinkan maju untuk beracara mengenai hal apa, atau atas selaku posisinya sebagai ketua saja tanpa dewan dia berhak untuk mewakili tidak? Hal seperti ini supaya dilengkapi, karena kita nanti harus mengklasifikasi hakim dia posisinya sebagai apa dalam melakukan permohonan dalam perkara ini. Berikutnya, tadi sudah saya jelaskan supaya ketentuan UndangUndang Dasar lebih difokuskan ketimbang ketentuan yang ada di luar Undang Undang Dasar. Saya ingin bertanya, kalau keberatan Anda terhadap Pasal 7 ayat (2) itu apakah menyangkut persoalan yang berkaitan dengan Undang Undang Dasar? Karena pembentukan pemerintahan daerah sebagai provinsi maupun gubernur dengan undang-undang itu tidak ada di Undang Undang Dasar? Ada tidak di Undang Undang Dasar, kalau ada pasal berapa? Kalau kita berangkat dari pasal tentang pemerintahan daerah Bab VII ”Negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang diatur dengan undangundang.” Jadi tidak berbunyi bahwa provinsi itu ditetapkan dengan undang-undang, yang ada di Undang-undang Nomor 32, yang bunyinya bahwa ”untuk pemerintahan daerah itu provinsi itu atau kabupaten harus ditetapkan dengan undang-undang,” undang-undang pembentukannya maksud saya.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Saya rasa, saya pikir ada di Pasal 18 ayat (1).

18.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Di pasal?

7

19.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Pasal 18 ayat (1)

20.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Pasal 18 ayat (1). Jadi Anda menafsirkan Pasal 18 ayat (1) itu ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Jadi dari sini Anda mengatakan bahwa untuk membentuk kabupaten itu harus dengan undang-undang.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Jadi begini, Majelis kita mengkaitkan dengan pasal ini adalah karena kita lihat bahwa pembentukan kabupaten/provinsi itu dengan undang-undang.

22.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Yang mengatakan provinsi itu dengan undang-undang dimana Anda simpulkan itu?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Di pasal ini.

24.

HAKIM : Dr. HARJONO,SH.,MCL. Di pasal ini. Betul itu? Apa bukan di ketentuan dalam Undangundang Nomor 32?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Bukan.

26.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Tidak di Undang-undang Nomor 32?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Bukan, karena itu pelaksanaan dari ketentuan ini.

8

28.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Ya, maksud saya kalau anda berangkat dari Pasal 18 berarti anda menafsirkan yang diatur dengan undang-undang itu, maksudnya adalah bahwa provinsi itu ditetapkan dengan undang-undang, seperti itu. Ok, bahkan Pasal 18 ayat (1) Anda singgungkan Saudara?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Ada di halaman 17.

30.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Itu dipusatkan di situ, ya ini dikalahkan dengan banyaknya Undang-undang Nomor 10 yang Anda kutip. Kalau begitu persoalan anda itu persoalan tentang pembentukan daerah kabupaten, padahal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) itu adalah perubahan batas. Jadi Anda hanya mempermasalahkan perubahan batas?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Kami berpikir bahwa perubahan batas wilayah pembentukannya dengan undang-undang itu.

32.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Itu seharusnya dengan undang-undang juga. Tidak mendasarkan ketentuan dasar permohonan Anda itu kepada persoalan tentang kesatuan masyarakat hukum adat? Mengaitkan tidak?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Ya.

34.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Mengaitkan. Jadi tidak hanya mempersoalkan bahwa kalau dibuat dengan undang-undang pembentukannya maka perubahannyapun dengan undang-undang, tidak hanya satu itu saja.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Ya.

9

36.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Katakan saja yang ada sekarang yang di PP Nomor 84 itu, yang kemudian memisahkan masyarakat hukum adat itu kemudian dibuat bukan PP tetapi kemudian dengan undang-undang tidak ada persoalan menurut Anda?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Tidak ada persoalan.

38.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Tidak ada persoalan, jadi meskipun dibagi yang satu masuk Agam dan yang satu masuk Bukit Tinggi masyarakat Agam itu tidak ada persoalan Anda.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Tidak ada persoalan.

40.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Jadi persoalannya hanya bentuk saja ya?. Padahal anda cerita di sini dengan diubahnya wilayah itu ada yang wilayah sekian nagari masuk ke wilayah Agam sekian nagari masih tinggal di Bukit Tinggi, lalu kemudian mempengaruhi persoalan adat, itu ada disini? Kok belum siap betul ini Saudara Pemohon?

41.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Di catat saja Saudara.

42.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Ya mohon di sinkronkan, apakah Anda hanya mempersoalkan PP itu, yang mestinya undang-undang atau mempersoalkan hanya beberapa nagari yang yang masuk Bukit Tinggi dan ada beberapa nagari masuk masih tetap di Agam itu.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Saya mengerti Majelis. Jadi begini memang tadi Majelis mengumpamakan bahwa kalau misalnya pembentukan atau beberapa batas wilayah itu dengan undang-undang apakah kita akan mengajukan keberatan, saya pikir tergantung hasil produk seperti apa? Tetapi yang

10

jelas begini pembentukan dengan PP dan dengan aturan undang-undang adalah mekanisme yang berbeda, artinya kita melihat dengan kalau produk itu dibuat dengan undang-undang pasti akan lebih memikirkan bagaimana dampaknya di masyarakat begitu, artinya konsekuensinya tidak akan semudah seperti itu. 44.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Belum tentu. Artinya tetap seperti materinya tetap seperti PP itu kemudian wadahnya menjadi undang-undang. Anda tidak bisa mengatakan bahwa kalau itu undang-undang pasti seperti itu.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Ya karena belum terjadi.

46.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Tidak masalahnya adalah (...)

47.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Saya pikir adalah, mungkin dengan Diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini bahwa kita mau melihat bahwa kita mau melihat oh ini harusnya dengan undang-undang bukan PP, jadi mungkin dengan mekanisme pembuatan undang-undang itu nantilah kita bisa melihat apa yang dimau masyarakat disana begitu, karena selama ini dalam pembentukan PP ini kita melihat di sana bahwa mereka tidak pernah dilibatkan. Jadi inilah yang membuat mereka keberatan dengan berlakunya PP ini.

48.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Sebetulnya kalau anda lihat Pasal 7 itu ada ayat (3) nya. ”Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam atas perlakuan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.” Kalau tidak dilibatkan itu ada ketentuan Pasal 7 ayat (3) nya, iya kan? Pasal 7 ayat (3) mengatakan atau berbunyi ”perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.” Jadi kalau dua daerah ini yang kemudian diubah artinya Bukit Tinggi dan Agam itu pasti memberi persetujuan, jadi tidak sama sekali di bawah itu tidak mendengar dari bawah.

11

49.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Ya kalau kita lihat masyarakat dari bawah, kemarin kita kebetulan ke sana, memang mereka tidak pernah memberikan persetujuan itu.

50.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Mereka itu siapa?

51.

KUASA HUKUM : PURWOKO SUATMADJI, SH. Masyarakat Agam. Jadi makanya saya kita ingin membuka wacana bahwa (..)

52.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Oh, jangan membuka wacana di sini, di sini ini hukum kita tidak berwacana terus nanti ada putusan, putusan itu final tidak berwacana terus, oleh karena itu mohon difokuskan persoalan Anda itu adalah PP itu seharusnya undang-undang, mohon diperhatikan, atau Anda keberatan terhadap dua yang masuk atau tiga yang masuk di Agam, yang lainnya di Bukit Tinggi, karena masukan Anda di sini, Anda masukkan di sini, kalau itu tidak dimasukkan tidak menjadi persoalan. Artinya apapun juga yang diputuskan oleh undang-undang kalau itu membagi daerah itu menjadi seperti itu ya sah-sah saja. Beda kalau Anda mempermasalahkan, kenapa hak masyarakat hukum adat ini yang mestinya menjadi satu kok kemudian dibagi-bagi, itu Anda bicara tentang Pasal 18B tadi, ini ada dua persoalan yang beda ini yang harus anda jelaskan di situ. Paham tidak apa yang saya maksud? Ini nasihat, karena begitu Anda akan menyusun secara jelas arahnya kemana, kita akan bisa melihat persoalan hukumnya. Tetapi kalau Anda tidak focus kemudian persoalan hukumnya menjadi yang tidak jelas obscure ini dihindari supaya tidak terjadi seperti itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, terima kasih Pak Maruarar.

53.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi banyak yang Anda perlu catat dulu, jangan berdialog namanya juga anu bagaimana melihat permohonannya jadi jangan terus dibuat dialog kontra argumen dulu belum, bagaimana caranya Mahkamah melihat, Saudara perhatikan mungkin masih bisa nanti Saudara rumuskan kembali sehingga tepat dengan kewenangan Mahkamah, barangkali Pak Roestandi, silakan Pak.

12

54.

HAKIM : H. ROESTANDI, SH. Terima kasih Pak Ketua. Saya melanjutkan apa yang dikemukakan oleh hakim terdahulu. Yang pertama bahwa mengenai Pemohon itu yaitu supaya sip nanti bahwa dia mempunyai legal standing, pikirkan dalam-dalam oleh karena itu di sini tidak usah bahwa Pemohon itu harus mewakili secara politis beramai-ramai begitu, ya itu maksudnya agar supaya ini bisa merupakan entry point untuk pembahasan selanjutnya, percuma kalau seandainya misalnya nanti wali nagari itu tidak merupakan suatu perwakilan dari kesatuan, itu lebih baik kalau perorangan lebih kena begitu, jadi pikirkanlah lebih mendalam Yang kedua, mengenai fokus Anda itu Pasal 7 ayat (2) itu memberikan blanko mandat kepada PP sehingga ada kemungkinan dengan blanko mandat itu PP tersebut bertentangan dengan undangundang, jadi begitu intinya. Oleh karena itu disitulah fokus yang harus, tidak usah terlalu banyak kepada masalah-masalah dukungan politis dan lain-lain, karena seperti tadi dikatakan kita bicara tentang hukum. Itu saja barangkali Pak Ketua.

55.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya jadi sudah banyak catatan Saudara ini. Yang pertama tadi mengenai kewenangan Pemohon itu dalam kualifikasi sebagai perorangan atau kualifikasi sebagai Wali Nagari dan Ketua DPR itu membutuhkan suatu mekanisme sendiri untuk bisa bertindak. Jadi kalau DPRD barangkali itu prosesnya harus ada suatu sidang dulu bahwa memang diberikan kuasa, tetapi kalau sebagai perorangan saja jabatannya Ketua DPRD saya kira tidak menjadi masalah, demikian juga kalau Wali Nagari barangkali kalau di dalam masyarakat hukum adat itu bagaimana cara pengambilan keputusan untuk menyatakan bahwa ada suatu masalah atau sengketa hukum yang harus dibawakan ke pengadilan, bagaimana caranya mereka mengambil putusan bahwa Wali Nagari itu saya kurang tahu betul itu bagaimana caranya mewakili yang diberikan kuasa masyarakat hukum adat kepada Wali Nagari, ya saya kurang tahu biasanya masyarakat hukum adat tidak punya anggaran dasar, masyarakat hukum adat yang namanya rapat itu berdasarkan adat, musyawarah adat. Jadi saya pikir ini DPRD dia punya Tatib sendiri untuk itu. Yang kedua, di samping itu tadi kesulitan utama ini saya kira berkaitan dengan PP yang menjadi dasar pembentukan atau penggabungan wilayah, perubahan wilayah itu didasarkan kepada suatu undang-undang yang lama tahun 1999, tetapi kita sekarang mempersoalkan undang-undang tahun 2004 Nomor 32. Dalam Petitum Saudara juga meminta itu tetapi persoalan pokoknya, apakah kalau dikabulkan permohonan Saudara kerugian hak konstitusional bisa

13

Saudara bisa di tidak? Bisa di rehabilitir atau dikembalikan itu menjadi persoalan, kalau tidak itu menjadi sesuatu yang menjadi tidak relevan sama sekali untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu masalah legal standing juga Saudara rumuskan, di samping kualifikasi apa kerugian hak konstitusional Anda, kalau permohonan Anda dikabulkan apakah kerugian konstitusional Saudara bisa dipulihkan,. Itu merupakan ukuran yang Saudara bisa baca di dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengukur, karena nanti cara melihat Mahkamah Konstitusi seperti itu. Saya kira juga barangkali dengan kumpulan beberapa pengamatan yang dilihat oleh Hakim Konstitusi ini Saudara sudah bisa melihat problematiknya tentu fokusnya adalah konstitusionalitas norma, berarti Saudara tolok ukur pengujian anda adalah Undang-Undang Dasar. Jadi barangkali mungkin bisa sebagai suatu bisa dibawakan nanti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundangundangan, tetapi fokusnya tentu adalah konstitusionalitas norma yaitu Pasal 7 ayat (2) dimana Saudara uji kepada Undang Undang Dasar. Sebenarnya secara umum apa yang Saudara ajukan permohonan ini sudah bagus tetapi belum nyantol kepada pengujian suatu undangundang terhadap Undang Undang Dasar dengan tolok ukur tadi yang sudah disebutkan itu. Nah inilah yang merupakan nasihat dan tugas daripada pemeriksaan pendahuluan saya kira demikian, namanya juga nasihat ya mau diambil mau tidak itu hak Saudara, tetapi cara melihat kita kalau dianggap penting bisa diadopsi, tetapi juga kalau tidak ya kita mungkin bisa melihatnya bisa dua sisi, apakah relevan kita panggil DPR untuk ini atau tidak. Kalau Saudara bisa memperbaiki mungkin masih kita timbang-timbang, kalau tidak diperbaiki mungkin ya kita putus berdasarkan ini. Oleh karena itu sebelum kita tentukan lebih lanjut hal-hal lain, apakah ada respon Saudara terhadap beberapa tanggapan atau ditambah dulu oleh hakim anggota. 56.

HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. Jadi dengan maksud untuk agar supaya Anda bisa memfokuskan persoalan, ini sebetulnya ada suatu hal yang beda satu dengan yang lain kalau yang anda maksudkan adalah Pasal 7 itu bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Dasar, maka sebetulnya di situ Anda akan membuat agar sistem hukum ini berjalan secara baik, jadi Anda dipanggil atau terpanggil oleh panggilan menciptakan sebuah sistem hukum yang baik, pertama itu. Tetapi kalau persoalan Anda adalah persoalan perebutan batas, antara Bukit Tinggi dengan Agam maka timbul pertanyaan yang berkepentingan siapa sih? Apakah Anda berkepentingan di situ? Tidak saya katakan Anda tidak berkepentingan. Buktikan Anda berkepentingan dengan batas yang ada sekarang ini kepentingannya apa? Dan

14

kepentingan itu terkait dengan persoalan perlindungan secara konstitusi atau katakan saja kalau persoalannya adalah batas ini yang paling berkepentingan adalah kabupatennya. Seperti itu, tapi meskipun anda bukan termasuk orang pemerintahan saya juga punya kepentingan tapi kepentingan Anda apa terhadap batas yang ada itu dengan PP itu. Jadi kalau yang pertama tadi tidak usah memasalahkan batasnya tapi memasalahkan sistemnya ini harusnya dengan Undang-undang OPP berhenti di situ. Tapi yang kedua, ini ada suatu pembatasan yang merugikan mungkin yang dirugikan Bukit Tinggi-nya ataukah Agam-nya. Dalam hal itu anda bukan pemerintah daerah tapi Anda mungkin Anda itu maksudnya Pemohon ada kepentingan-kepentingan yang terkait di situ. Atau yang ketiga, persoalannya adalah persoalan masyarakat hukum adat. Yang persoalannya masyarakat hukum adat itu dia mestinya jadi satu sekarang dipisah menjadi dua bahkan ada persoalan di situ. Jadi ada tiga hal yang terlibat di situ yang mungkin masuk didalam permohonan ini. Tolong Anda posisikan di sini dimana Anda itu? Apa yang pertama, yang kedua atau yang ketiga begitu ya? Untuk itu nanti permohonannya harus fokus, harus fokus. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, supaya lebih fokus permohonan Anda. Terima kasih Pak Ketua. 57.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi mungkin kalau mau dirumuskan ya, kualifikasi Pemohon ini juga harus jelas ya kan? Dalam hal-hal tadi itu, apakah sebenarnya perorangan? apakah masyarakat hukum adat? Berdasarkan itu Saudara bisa mencari hak konstitusional Saudara yang dirugikan kan? biar tepat nanti dengan apa yang disebutkan beliau ini mau menata sistemkah atau mau mengembalikan wilayah kah? Kalau menata sistem lain kepentingan konstitusional dengan mengembalikan wilayah suatu hukum masyarakat adat. Persoalan yang kedua tadi, hak konstitusinal atau kepentingan konstitusional dirumuskan dulu dengan wilayah ini. Saudara juga menyinggung kepentingan ekonomi kan di dalam permohonan Saudara, tapi persolannya adalah apakah itu merupakan domain Saudara untuk mempersoalkan atau mungkin juga domain dari Pemda, buatlah argumen itu sedemikian rupa. Saya kira ini tambahan terakhir ini, tetapi sebelum kita tutup nanti Saudara sudah memberi kesempatan apakah ada beberapa pertanyaan ataupun respon terhadap apa yang kemukakan atau nasihat yang dikemukakan oleh Panel. Saya persilakan.

15

58.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Terima kasih Majelis. Pada prinsipnya nasihat-nasihat yang telah diberikan adalah masukan buat kami di sini dan kami berpikir untuk mempertimbangkan atau merevisi permohonan kami dan ada hal-hal yang akan kami tanyakan adalah masalah pembuktian dari peratuiran undang-undang yang akan kita uji, apakah kita perlu mencari naskah asli atau seperti apa Majelis?

59.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Naskah asli apa maksudnya?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H. Keluaran dari Setneg atau kita hanya (...)

61.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Begini, kalau peraturan itu kita misalnya Peraturan Perundangundangan atau PP kalau bisa diambil resmi yang dari lembaran negara atau tambahan lembaran negara, jangan dari yang toko buku. Oleh karena nanti biasanya pertanggung jawab tentang salah cetak itu adalah tanggung jawab kalau di Setneg kan yang diterbitkan dalam lembar negara itu ya itu tanggung jawab sudah jelas, tapi kalau Saudara bawa dari percetakan penerbitan swasta tanggung jawab siapa itu? Itu nanti Saudara kemukakan ternyata keliru salah ketik itu menjadi lain masalahnya. Tapi kalau dari lembaran negara itu kan sudah baku itu, kalaupun ada kesalahan itu bisa kesalahan itu dari pemerintah atau dari DPR kan. Bisa dipahami itu? Jadi saya pikir kalau itu saja tanggapannya kita bisa sudahi pemeriksaan pendahuluan ini dan kita akan tunggu dan berikan kesempatan kepada Saudara sesuai dengan hukum acara dalam undangundang MK 14 (empat belas) hari Saudara perbaiki tentunya permintaan fokus adalah bagaimana apa yang dikemukakan tadi, apakah Saudara memang mau memperbaiki sistem itu sebagai kepentingan konstitusional ataukah wilayah dan kemudian fokusnya apakah masyarakat hukum adat atau yang lain-lain.

16

Saya kira demikian ya? Saudara Pemohon dengn demikian sidang Panel Pemriksaan Pendahuluan ini telah berakhir dan sidang kemudian akan kita tunda sampai hari yang akan ditentukan kemudian. Dengan ini sidang kita nyatakan diututup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB.

17