2007 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT (IDI, PDGI, KKI, PERSI, YPKKI), PEMERINTAH SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)

JAKARTA

KAMIS, 3 MEI 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap UUD 1945 PEMOHON Dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. ACARA Mendengar Keterangan Pihak Terkait (IDI, PDGI, KKI, PERSI, YPKKI), Pemerintah Saksi Dan Ahli Dari Pemohon Dan Pemerintah (IV) Kamis, 3 Mei 2007 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. MARUARAR SIAHAAN, S.H. Dr. HARJONO, S.H., M.C.L SOEDARSONO, S.H.

Eddy Purwanto, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

HADIR:

1

Pemohon: • • • • •

dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. Prof. Dr. R.M Padmo Santjojo Dr. Bambang Tutuko Dr. Chamim Aji Nurbahri

Kuasa Hukum Pemohon: • •

Sumali, S.H., M.H. Sumardhan, S.H.

Pemerintah: • • • • •

Dr. Faiq Bahim (Irjen Departemen Kesehatan) Dr. Farid Hoesien (Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes) Agus Purbadianto, S.H. (Ka. Biro Hukum dan Organisasi Depkes) Sofyan Sitompul, S.H. (Direktur Litigasi Dept. Hukum dan HAM) Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Dept. Hukum dan HAM) Dr. Bambang Giatno (Staf Ahli menteri Kesehatan)

•

Ahli dan Saksi dari Pemohon: • • • • •

Prof. Dr. Med Paul L. Tahalale, dr. FCTS, FINANCS (Saksi) dr. Sun Sunatrio, SP. An KIC (Saksi) dr. Novel Bisyir. (Saksi) Sofwat Dahlan, dr, SpF (Ahli) J. Guwandi (Ahli)

Ahli dari Pemerintah : • • •

Prof. dr. Syamsuhidajat, Sp.B (Ahli) Dr. Rudy Satrio Mukantarjo, S.H., M.H. (Ahli FH-UI) Prof. Dr. Anna Erlyana, S.H., M.H. (Ahli)

2

Pihak Terkait : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

dr. Marius Wijayarta (Ketua YPKKI) drg. Emmyr. F. Moeis, MARS (PDGI) dr. Nerdias Almatsier, Sp.S (Ketua MKDKI, KKI) Dr. Sabir Salawi, S.H., M.H. (Anggota MKDKI, KKI) dr. Fachmi Idris, M. Kes (Ketua Umum PB. IDI) dr. Adib. A. Yahya, MARS (Ketua Umum PERSI Makersi) Dr. dr. Herkutanto, SpF, S.H. (Kompartemen dan Advokasi) dr. Anwar Wardi (Kompartemen Ketenagakerjaan Makersi) dr. H. Nur Abadi (Kompartemen Pelayanan Masyarakat) Hardi Yusa (Konsil kedokteran Indonesia) Sjamsu Hidayat, S.H., M.M. (Konsil Kedokteran Indonesia)

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Baiklah, sebagaimana lazimnya maka pertama-tama para Pemohon dan yang hadir diminta untuk memperkenalkan diri mengemukakan identitasnya, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Terima kasih Majelis hakim yang Mulia pertama nama saya Sumali kuasa hukum dari perkara No. 4/PUU-V/2007.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H. Nama saya Sumardan kuasa hukum dari Pemohon

4.

PEMOHON : Prof. Dr. R.M. PADMO SANTJOJO Nama saya Prof. Dr Padmo Santjojo sebagai pemohon

5.

AHLI DARI PEMOHON : J. GUWANDI Nama saya Guwandi dan sebagai saksi ahli.

6.

AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr. SpF. Nama saya Sofwat Dahlan sebagai saksi ahli

4

7.

SAKSI DARI PEMOHON : Prof. Dr. MED PAUL TAHALELE, dr, FCTS, FINACS. Nama saya Prof. Paul Tahalele sebagai saksi ahli

8.

PEMOHON : dr. CHAMIM. Nama saya Chamim sebagai Pemohon

9.

SAKSI DARI PEMOHON : dr. NOVEL BISYIR Nama saya Dr. Novel Bisyir sebaga sebagai saksi

10.

PEMOHON : AJI. Nama saya Aji Nurbahri sebagai Pemohon

11.

PEMOHON : dr. BAMBANG TUTUKO Nama saya Bambang Tutuko sebagai Pemohon

12.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Demikain Majelis Hakim Pemohon dan saksi maupun ahli yang hadir pada hari ini, terima kasih.

13.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Dari pihak pemerintah siapa-siapa saja yang hadir?

14.

PEMERINTAH : Dr. FARID HOESEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Saya Farid Hoesien, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

15.

PEMERITAH : BAMBANG GIATNO Saya dr. Bambang Giatno staf ahli menteri bidang medikolegal

16.

PEMERITAH : AGUS PURNADIANTO, S.H. (Ka. BIRO HUKUM DEPKES) Agus Purbadianto Kepala Biro Hukum dan Organisasi

5

17.

AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. SYAMSUHIDAJAT, Sp.B Saya Prof. Syamsu Hidajat ahli yang diundang Pemerintah

18.

AHLI DARI PEMOHON : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H. Rudy Satrio Mukantarjo dari Fakultas Hukum UI sebagai ahli

19.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Sudah ya? Sudah semua, sidang Pleno pada hari ini mendengar keterangan dari pihak terkait untuk itu sebelumnya diminta agar pihakpihak terkait mengemukakan identitasnya dan memperkenalkan diri, silakan

20.

PIHAK TERKAIT : dr. MARIUS (KETUA YPKKI) Nama saya Marius Wijayarta wakil konsumen dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia.

21.

PIHAK TERKAIT : dr. FACHMI IDRIS, M. Kes (KETUA UMUM IDI)

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Saya Fahmi Idris dari pengurus besar ikatan dokter Indonesia

22.

PIHAK TERKAIT : dr. ADIB. A YAHYA, MARS (KETUA UMUM PERSI) Saya dr. Adib A. Yahya dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

23.

PIHAK TERKAIT INDONESIA)

:

HARDI

YUSA

(KONSIL

KEDOKTERAN

Asalamu’alaikum wr. Wb. Saya Hardi Yusa dari Konsil Kedokteran Indonesia. 24.

PIHAK TERKAIT : drg. H. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Asalammualaikum Wr.Wb Saya drg Emmyr Faisal Moeis dari Persatuan Dokterr Gigi Indonesia.

6

25.

PIHAK TERKAIT : SJAMSU HIDAYAT, S.H., M.M. (Plh Ka. Bag. YANKUM, SET, KKI) Saya Samsu dari Konsil Kedokteran Indonesia

26.

PIHAK TERKAIT : SABIR ALWI Saya Sabir Alwi dari Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia.

27.

PIHAK TERKAIT : dr. NERDIAS ALMATSIER, SP.S (KETUA MKDI, KKI) Saya Nerdias Almatsier dari MKDKI dalam rombongan Konsil Kedokteran Indonesia.

28.

PIHAK TERKAIT : dr. ANWAR WARDI, SpS. Saya Anwar Wardi dari Majelis Kehormatan Etik PERSI

29.

PIHAK TERKAIT : Dr. dr. HERKUTANTO, (KOMPARTEMEN HUKUM DAN ADVOKASI)

SpF,

S.H.

Herikutanto dari PERSI 30.

PIHAK TERKAIT : dr. H. NUR ABADI, SpS (KOMPARTEMEN PELAYANAN MASYARAKAT) Saya Masyarakat.

31.

Noer

Abadi

dari

PERSI,

Kompartemen

Pelayanan

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah, jadi terdapat lima komponen dari pihak terkait yang bakal didengar pada pagi hari ini. Yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia(YPKKI). Pertama-tama dipersilakan dari Ikatan Dokter Indonesia, silakan

7

32.

PIHAK TERKAIT : dr. FACHMI IDRI, M. Kes (KETUA UMUM PB. IDI)

Bismilahhirrahmanirrahim Asalammu’alaikum wr.wb.

Selamat pagi salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan kami membacakan pendapat IDI terhadap pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yth. Yth. Yth. Yth.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan para anggota Menteri Kesehatan RI dan seluruh unsur Pemerintah dan jajarannya, Dr. Anny Isfandyarie Sarwono dkk Para pihak terkait dalam uji materi UUPK

Pertama-tama kami haturkan ucapan terima kasih kepada Yth Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang telah mangundang kami untuk memberikan pendapat terkait dengan perkara No. 4/PUU-V/2007 perihal permohonan pengujian UU RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD RI Tahun 1945, yang diajukan oleh dr. Anny Isfandyarie Sarwono dkk. Majelis hakim yang terhormat, Ikatan dokter Indonesia didirikan pada tanggal 24 Oktober 1950. Tujuan didirikannya IDI adalah memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Saat ini IDI mempunyai anggota lebih dari 70 ribu anggota, yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Untuk itu, IDI harus mengayomi kepentingan seluruh anggotanya, yang tentu saja kepentingan tersebut harus berada dalam keseimbangan kepentingan lain yang lebih besar, yaitu masyarakat. PB IDI, saat ini sesuai dengan AD/ART IDI, merupakan organ di lingkungan IDI yang dapat bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi. Saat ini IDI memiliki 325 IDI cabang (di tingkat kabupaten/kota), 32 IDI wilayah (di tingkat provinsi), 32 Perhimpunan Dokter Spesialis dan kolegium-kolegiumnya,37 perhimpunan Dokter Seminat serta 1 Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (di tingkat nasional). Melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen baik yang bersifat struktural maupun fungsional di dalam lingkungan organisasi IDI, maka pendapat PB IDI dalam sidang hari ini merupakan pendapat resmi organisasi yang mewakili mayoritas anggota IDI di seluruh Indonesia.

8

Setelah mempelajari berkas perbaikan permohonan pengujian dari para pemohon dan setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari sebagian besar IDI-IDI wilayah yang juga menyuarakan aspirasi IDI-IDI cabang dan anggota-anggota IDI yang berada di cabang-cabang dan perhimpunan-perhimpunan di lingkungan IDI, terkait dengan keseluruhan pasal-pasal yang diajukan Pemohon, maka PB IDI berpandangan: 1. Untuk pasal yang terkait dengan pembatasan tempat praktik Pasal 37 ayat 2 IDI berpendapat bahwa pada prinsipnya, pengaturan ada tidaknya pembatasan praktik dokter harus dikaji secara seksama. Hal ini mengingat, bahwa dalam pelayanan kesehatan (khususnya praktik dokter), dokter dan pasien sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Pembatasan tempat praktik harus berorientasi pada upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dokter maupun pasien. Dalam sumpah dokter, dinyatakan (poin 1,4,7) 1. 4. 7.

saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat; saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita;

Dalam lafal sumpah tersebut jelaslah bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang dokter selalu mengutamakan untuk kepentingan kemanusian dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengaturan ada tidaknya pembatasan tempat praktik harus mempertimbangkan tujuan ini, sehingga dokter akan optimal dalam melakukan pelayanan kesehatan dan pasien juga akan meningkat derajat kesehatannya. Majelis hakim yang terhormat, Perlu diketahui bahwa sistem kesehatan di Indonesia menganut sistem pelayanan berjenjang dengan sistem rujukan pelayanan, rumah sakitnya juga berjenjang sesuai dengan pelayanannya, sehingga dokter dengan keahliannya tertentu sebaiknya hanya berada di rumah sakitrumah sakit rujukan. Pasien-pasien yang tidak mampu ditangani oleh rumah sakit tertentu, harus dikirim ke RS rujukan untuk ditangani. Jadi tidak harus di semua rumah sakit berisi dokter-dokter spesialis yang lengkap, jika suatu RS tidak mampu menangani pasien tertentu maka RS tersebut wajib merujuk ke RS rujukan. Sayang sistem pembiayaan (asuransi kesehatan sosial nasional) yang akan menunjang terlaksananya sistem seperti ini belum berjalan dengan normal.

9

Pembatasan 3 tempat praktik yang ada dalam UUPK tanpa melihat sistem kesehatan nasional secara keseluruhan, dalam implementasinya akan menimbulkan berbagai dampak. Dampak tersebut dapat positif maupun negatif. Dampak positif yang mungkin terjadi, diharapkan semakin banyaknya luang waktu komunikasi antara dokter dan pasien, sehingga dokter jadi lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan, dokter menjadi tepat waktu dalam melayani pasien, juga terjadinya pemerataan tempat praktik dokter. Dampak negatif yang mungkin terjadi adalah karena masih sedikitnya jumlah dokter dengan keahlian tertentu, banyak daerah/rumah sakit yang tidak ada dokternya untuk spesialis tertentu, banyak rumah sakit yang berpotensi terancam tutup karena tidak adanya dokter (akibat pelayanan kesehatan di beberapa daerah tertentu akan menjadi tidak optimal) Tentang jumlah pembatasan itu sendiri, yaitu 3 tempat, sampai saat ini IDI belum mempunyai referensi/ hasil penelitian mengenai beberapa angka yang ideal dalam pembatasan tempat praktik dokter, apakah 3, 4 ataukah 5, dan seterusnya. Sehingga penentuan jumlah tempat praktik membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Pembatasan tempat praktik harus mempertimbangkan berbagai variabel, antara lain: terjaminnya kualitas pelayanan, terjaminnya rasa keadilan (baik untuk masyarakat maupun dokter), terpenuhi tidaknya need masyarakat. Namun demikian, sebagai organisasi yang mengayomi seluruh dokter se Indonesia dan juga dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mengakses praktik kedokteran yang bermutu, PB IDI memandang bahwa pembatasan tempat praktik tetap diperlukan namun jumlah pembatasan tersebut tidak harus ditentukan di dalam undang-undang. Pengaturan pembatasan tempat praktik sebaiknya diserahkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mendengar berbagai masukan, termasuk masukan dari IDI cabang setempat. 2. Untuk Pasal yang terkait dengan sangsi pidana kurungan badan untuk dokter yang melanggar ketentuan pasal-pasal yang bersifat administratif: Pasal 75 ayat 1; pasal 76 ayat; pasal 79 huruf a dan pasal 79 huruf c, Majelis hakim yang terhormat, IDI berpandangan bahwa pasal-pasal pidana yang ada dalam UUPK menggambarkan ketidakadilan dan diskriminasi. Seyogianya dalam pembuatan UU haruslah sesuai dengan asas keseimbangan, berkeadilan dan tidak diskriminatif, sesuai dengan yang termaktub dalam UUD 1945. pada Pasal 75 ayat (1), 76, 79 (a) dan (c) UUPK, jelas-jelas tidak adil dan diskriminatif serta mengkriminalisasi profesi kedokteran. Timbul pertanyaan apakah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban itu sesuai pasal 75 ayat ayat 1,76,79 (a) dan (c) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga perlu dikenakan sangsi

10

penjara, padahal tidak terpenuhi kewajiban di dalam pasal-pasal tersebut sifatnya hanya pelanggaran administratif semata. Pada Pasal 75 ayat (1) dinyatakan; “setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa STR, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Kemudian dinyatakan pula pada Pasal 76; “setiap dokter yang dengan sengaja menyelenggarakan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.” Apakah apabila yang dokter menyelenggarakan praktik kedokteran tanpa STR dan tanpa SIP dapat dipidana dua kali, contohnya sebab dapat saja terjadi ada dokter belum memiliki STR dan pasti tidak dapat mengurus SIP, dia praktik. Kemudian ada dokter yang telah memiliki STR, namun belum atau tidak mengurus SIP. Keharusan dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran, untuk memenuhi syarat registrasi dan izin praktik, adalah syarat administrasi. Penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa STR atau SIP, adalah pelanggaran administratif, sehingga sangsinya pun seharusnya hanya berupa sanksi administratif, yakni dapat berupa teguran sampai dengan tidak boleh menyelenggarakan praktik kedokteran. Namun apabila dilihat dari sanksi pidana penjara, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter tanpa STR, tanpa SIP adalah kejahatan administrasi, bukan pelanggaran administrasi. IDI berpandangan bahwa pasal ini sangat mengkriminalisasi dokter, tidak adil dan diskriminatif. Pada Pasal 79 dinyatakan, “dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah setiap dokter atau dokter gigi yang: a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud. b. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

-

IDI berpendapat bahwa memasang papan nama adalah hak dokter yang mempunyai SIP dan STR dalam melakukan praktik kedokteran. Kalaupun dokter tersebut tidak memasang papan nama maka hal tersebut adalah pelanggaran administrasi. Adalah tidak masuk akal jika suatu pelanggaran administrasi diancam hukuman penjara. IDI berpandangan bahwa pasal ini sangat mengkriminalisasi dokter, tidak adil dan diskriminatif. Pasal-pasal yang terkait dengan Pasal 51. Pasal 51a, dokter tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Pasal 51b, dokter tidak merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Pasal 51c, dokter tidak merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.

11

-

Pasal 51d, dokter tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Pasal 51e, tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan adalah selalu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar profesi ukurannya belum baku dan untuk standar prosedur operasional sendiri berdasarkan standar profesi. Standar profesi harus disesuaikan dengan keahlian, disesuaikan dengan kondisi dan disesuaikan dengan waktu tertentu dalam tindakan tersebut, sehingga ukuran dan siapa yang menentukan dokter bekerja tidak sesuai dengan standar profesi adalah belum jelas. Apakah sesuatu yang tidak jelas harus diancam hukuman penjara? IDI berpandangan bahwa pasal ini telah mengkriminalisasi dokter, tidak adil dan diskriminatif. Dalam pelayanan, jika dokter tidak merujuk apabila tidak mampu. Apakah dokter harus dihukum penjara? IDI berpendapat bahwa secara makro, berlangsung tidaknya mekanisme rujukan adalah persoalan implementasi sistem kesehatan nasional khususnya sistem upaya kesehatan perorangan yang ditunjang oleh sistem pembiayaan atau asuransi kesehatan dan secara mikro rujukan adalah persoalan etika profesi dokter dan bukan persoalan hukuman penjara. Ditakutkan efek dari ancaman pidana penjara ini adalah dokter akan semakin over protective, dokter akan ketakutan sehingga akan terjadi rujukan yang besar dalam pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya pasien akan dirugikan, biaya pelayanan kesehatan akan meningkat drastis. Secara umum negara kita dianggap gagal mengatur sistem kesehatan nasional dengan baik. Apakah hal seperti yang diharapkan oleh pasal ini? Sekali lagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berpandangan bahwa pasal ini juga sebagai upaya mengkriminalisasi dokter, tidak adil dan diskriminatif. Seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga rahasia kedokteran. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), setuju bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam hukuman pidana, akan tetapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tidak setuju jika ancaman pidana tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, hal ini dikarenakan sudah diatur dalam Pasal 322 KUHP Pidana yang digunakan sebagai acuan dalam penuntutan. Jika dokter tidak melakukan pertolongan dalam keadaan darurat, ukurannya sangat tidak jelas batas-batasnya. Apakah jika dokter tidak melakukan pertolongan darurat dan ternyata pasien tidak mengalami kerugian apa pun, apakah dokter harus dipidana penjara? IDI berpendapat pasal pidana penjara ini harus dihilangkan karena sifatnya lebih ke arah etika profesi yaitu kewajiban dokter terhadap pasien. IDI juga perpandangan bahwa pasal ini juga sebagai upaya mengkriminalisasi dokter, tidak adil dan diskriminatif.

12

Tidak menambah ilmu pengetahuan apakah harus dipidana penjara? Tuntutan untuk menambah ilmu pengetahuan (long life education) merupakan kewajiban moral dokter dan telah diatur di dalam kode etik kedokteran Indonesia. Pada sisi lain, dokter yang tidak menambah ilmu untuk mendapat surat kompetensi pasti akan kesulitan dan tidak akan lulus, dengan sendirinya tidak akan mendapatkan STR dan SIP akibatnya tidak bisa praktik. Sehingga IDI berpendapat bahwa ancaman pidana penjara pada pasal ini juga harus dihilangkan karena mengkriminalisasi dokter, tidak adil dan diskriminatif. Kesimpulan: 1. Terkait dengan uji terhadap Pasal 37 ayat (2), IDI memandang bahwa pembatasan tempat praktik tetap diperlukan namun jumlah pembatasan tersebut tidak harus ditentukan di dalam UndangUndang Praktik Kedokteran. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk pengaturan pembatasan tempat praktik. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berpendapat bahwa hal tersebut sepenuhnya diserahkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat, dengan mempertimbangkan interaksi berbagai hal, antara lain, kualitas pelayanan, need masyarakat, rasa keadilan baik untuk masyarakat maupun dokter. 2. Terkait dengan Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 79 ayat (a) dan (c). Ikatan Dokter Indonesia menolak kriminalisasi dokter. Ikatan Dokter Indonesia setuju ancaman pidana penjara pada pasal-pasal tersebut dihapuskan dalam Undang_Undang Praktek Kedokteran, demikian pandangan kami dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terima kasih assalamu’alaikum. 33.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Saudara dari wakil dari Ikatan Dokter Indonesia apakah sudah menyiapkan naskah tertulis?

34.

PIHAK TERKAIT : dr. FACHMI IDRIS, M. Kes (KETUA UMUM PB. IDI) Sudah.

35.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Dua belas rangkap Saudara, petugas? Kepada Saudara pengunjung sidang Pleno ini agar tidak bertepuk tangan ini bukan seminar. Selanjutnya Pleno mempersilakan wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), silakan.

13

36.

PIHAK TERKAIT : HARDI YUSA, Sp. OG, MARS (KETUA KKI)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1509.4/PAN.MK/IV/2007 tanggal 26 April 2007 tentang berita Acara penyampaian surat panggilan sidang yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Mei 2007 Pukul 10.00. selanjutnya dengan ini Konsil Kedokteran Indonesia menyampaikan jawaban terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai berikut: 1. Konsil Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Untuk itu KKI bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing, seperti disampaikan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Praktik Kedokteran. 2. Menanggapi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Konsil Kedokteran Indonesia ingin menjelaskan permasalahan yang dikemukakan bukan sematamata dari sisi hukum tetapi ingin jelaskan secara melainkan dari sisi profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Registrasi; surat tanda registrasi dan Surat Izin Praktek (SIP), pertama profesi kedokteran dan kedokteraan gigi adalah profesi mulia dengan komitmen mendengarkan kompetensi, intergritas, moralitas, authorize dan meningkatkan kepentingan umum di dalam ranahnya. Kedua, antara masyarakat dengan apara profesional dikenal hubungan yang mengikuti teori kontrak sosial, dimana profesional diberi monopoli dalam menggunakan ilmunya dan otonomi profesinya dengan pemahaman bahwa mereka akan menjamin kompetensinya, memberi layanan dengan altruistik dan berperilaku sesuai dengan moralitas dan integritas. Kontrak sosial menunjukan akuntabilitas profesi dalam upayanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, profesi melakukan self regulation, self governing dan self dicipline. Dalam mencapai keadaan sebagaimana di atas diperlukan pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi yang terstandarisasi, kompetensi dokter dan dokter gigi yang terstandarisasi, registrasi secara nasional dan pemantauan distribusi dan aktifitas dokter, dokter gigi dalam ketentuan perizinan praktik. Registrasi pembedaan surat tanda registrasi ditujukan untuk mendaftar setiap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki

14

sertifikat kompetensi dan mengesahkan kewenangan formilnya sebagai dokter atau dokter gigi secara nasional. Dengan memiliki surat tanda registrasi ia berwenang melakukan tindakan medik dalam rangka menolong orang pada suatu kedaruratan dimana pun ia berada di negara Republik Indonesia. Ketentuan registrasi menjamin pemantauan kompetensi dan aktifitas setiap individu dokter, dokter gigi secara nasional. Surat izin praktik adalah izin yang diberikan oleh penguasa wilayah kepada pemegang SIP untuk berpraktik kedokteran, kedokteran gigi disuatu tempat diwilayah tersebut. Surat Izin praktik merupakan kewenangan material untuk dapat berpraktik di suatu tempat. Pengaturan SIP (Surat Izin Praktik) dimaksudkan untuk memastikan bahwa persyaratan dan kriteria untuk berpraktik dapat dipenuhi guna kepentingan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian seorang dokter atau dokter gigi hanya dapat berpraktik apabila ia memiliki surat tanda registrasi secara nasional dan surat izin praktik dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Keduanya merupakan perangkat mekanisme check and balances dalam memantau dokter, dokter gigi di wilayah Republik Indonesia. Masyarakat cukup melihat ada atau tidaknya STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP dokter, dokter gigi yang dikunjunginya untuk memastikan bahwa dokter, dokter gigi tersebut kompeten dan berwenang. Surat tanda registrasi dan surat izin praktik pula yang menjamin bahwa dokter, dokter gigi akan bekerja sesuai dengan standar dan etika profesi. Sebagai tambahan dapat perlu diinformasikan bahwa konsil kedokteran di Singapura yang sebelumnya hanya mengenal registrasi, kini telah mengikuti pengaturan kewenangan formil dan materil dengan menerapkan registration dan certificate of practice. Mengenai pembahasan tempat praktik, pertama tempat praktik adalah sarana pelayanan kesehatan tempat dokter atau dokter gigi melaksanakan praktik kedokteran giginya, jumlah tempat praktik sangat menentukan lama waktu, kualitas komunikasi dokter pasien, stress dan kelelahan praktisi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan medis dan care-nya terhadap pasien. Sebelum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berlaku Permenkes Nomor 116/Menkes/PER/VIII/1997 sudah mengatur pembatasan jumlah praktik yaitu sebanyak-banyaknya tiga tempat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah memberikan peluang bagi dokter untuk melakukan pemberian pelayanan medis bila diminta oleh sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana dan tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tanpa memerlukan surat izin praktik, melainkan cukup dengan memberitahukan kepada Kepala dinas kesehatan setempat. Jika karena pembatasan tempat praktik menimbulkan kesenjangan asesibilitas pelayanan kedokteran bagi masyarakat maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan

15

dapat mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian masalah ketentuan pidana. Dalam menyikapi persoalan ini Konsil Kedokteran Indonesia melihatnya dari dua sisi, baik dari sisi perlunya ketentuan pidana secara normatif maupun dari sisi aspek negatif, ketentuan pidana tersebut dalam pelaksanaannya. Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pertama; Pemohon melihat bahwa STR dan SIP hanyalah aturan administrasi belaka bagi dokter dan dokter gigi padahal STR dan SIP adalah instrumen bukti tertulis untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik kedokteran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten dan berwenang. Hal yang kedua ketentuan tentang STR dan SIP akan mencegah dokter-dokter gigi yang tidak berwenang untuk melakukan praktik karena dapat membahayakan masyarakat penerima jasanya, misalnya pada mereka yang kewenangan tidak diberikan atau telah dicabut baik karena buruknya karakter, perilaku, ataupun karena kompetensinya di bawah standar. Ketiga, ketentuan tentang Surat Tanda Registrasi dan SIP tidak akan menghalangi dokter dan dokter gigi berpraktik karena mereka dengan prosedur yang berlaku dipastikan akan memperoleh Surat Tanda Registrasi dan SIP. Sebagai informasi dapat dikemukakan bahwa di Australia dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga memberi pidana bagi pelaku praktik Kedokteran tanpa izin. Tentang Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ini, pertama ketentuan pidana hanya diperuntukkan bagi mereka yang dengan sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 59. Dokter dan dokter gigi yang mengikuti ketentuan ini tidak akan mungkin terkena atau terjerat pasal ini. Pasal ini yang mencantumkan unsurunsur dengan sengaja memang merupakan ketentuan pidana yang tidak mudah pembuktiannya akan tetapi dapat menyulitkan dokter dan dokter gigi yang menjadi subjek penyelidikan atau penyidikan dokter. Pelanggaran tentang tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak mengikuti pendidikan latihan bahkan tidak menjaga kesehatan diri sendiri sudah diatur dalam etika profesi dan standar profesi. Pertanyaannya apakah pelanggaran hal-hal seperti itu sepantasnya atau sepatutnya dikenakan sanksi pidana? Demikianlah pokok pikiran kami atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia kami mengucapkan banyak terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

37.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Saudara dari Wakil Konsil Kedokteran Indonesia apakah Saudara sudah mempersiapkan naskah tertulis?

16

38.

PIHAK TERKAIT : HARDI YUSA, Sp. OG, MARS (KETUA KKI) Bapak Majelis kami nanti akan menyusulkan pendapat secara tertulis ini karena kami belum mengkopi sebanyak yang dimintakan.

39.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Dalam dua belas rangkap! Selanjutnya Pleno mempersilakan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), silakan.

40.

PIHAK TERKAIT : R. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajarannya teman sejawat yang hadir dalam ruangan ini juga Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua Persi dan Ketua IDI serta sejawat-sejawat lain yang tidak saya sebutkan dalam kesempatan ini. Perkenankan saya untuk membaca apa yang tertulis sebagai keputusan dari Pengurus Besar PDGI berkaitan dengan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persatuan Dokter Gigi Indinesia kemudian disebut (PDGI) dalam menanggapi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ingin menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut; Pertama, organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia disingkat PDGI merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun dokter gigi di Indonesia yang berasaskan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman pada sumpah dokter gigi serta Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Profesi kedokteran gigi merupakan suatu profesi yang mulia dengan komitmen menegakkan kompetensi, altruisme, moralitas, dan integritas demi masyarakat dalam memberikan pelayanan kedokteran gigi. Profesi kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Tentunya dalam penyelenggaraan praktik kedokteran gigi yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan pada umumnya, kesehatan gigi pada khususnya, harus dilakukan oleh para dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan,

17

pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran gigi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis Hakim yang saya hormati, Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sehingga diperlukannya adanya sesuatu yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada penerima pelayanan kesehatan baik pada dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang mana mengatur mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut. Dengan demikian dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam menjalankan praktik kedokteran giginya, selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku juga mewajibkan mentaati ketentuan kode etik yang disusun oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia didasarkan pada keilmuan kedokteran gigi. Di samping hal tersebut di atas, profesi kedokteran gigi juga melakukan pendidikan profesi kedokteran gigi yang terstandarisasi sehingga kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis dapat terstandarisasi dengan baik. Bagi mereka yang memiliki sertifikat kompetensi dan mengesahkan kewenangannya sebagai dokter gigi atau dokter gigi spesialis secara nasional melakukan kegiatan registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia sehingga terpantau dengan baik kompetensi dan aktifitas setiap individu dokter gigi atau dokter gigi spesialis secara nasional. Hal ini dapat dimanfaatkan secara nasional untuk pemantauan distribusi dan aktifitas dokter gigi dan dokter gigi spesialis. PDGI dalam hal ini sepakat perlu adanya pemantauan dan keseimbangan dalam melakukan kegiatan profesinya dalam bentuk Surat Izin Praktik yang merupakan perizinan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemegang SIP untuk berpraktik kedokteran gigi di suatu tempat di wilayah tersebut. Dalam hal ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia menyepakati maksimal tiga tempat praktik. Di samping itu, Surat Izin Praktik juga merupakan perlindungan kepada masyarakat bahwa dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang dikunjungi berkompeten dan berwenang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan akan bekerja sesuai dengan standar dan etik profesi kedokteran gigi. Tentunya hal ini akan menekankan adanya tanggung jawab profesi. Di samping itu masyarakat akan mendapat dan memilih layanan kesehatan gigi yang berkualitas secara wajar. Khusus untuk kepentingan dokter gigi spesialis, Surat Izin Praktik dapat diberikan lebih dari tiga tempat dengan syarat bahwa kebutuhan suatu daerah masih dirasakan kurang tenaga dokter gigi spesialis tersebut. Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi dapat membuat surat tugas atas masukan atau usulan dari organisasi profesi dalam hal ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Perlu dirumuskan secara jelas tentang definisi batasan-batasan yang

18

dimaksud. Apakah menurut kalangan daerah? Apakah menurut institusi penyelenggara pelayanan kesehatan? Atau juga keinginan provider dokter gigi spesialis semata? Penerbitan surat tugas dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagai kepanjangan tangan Depkes di daerah dirasakan bertentangan dengan semangat otonomi daerah dimana dikatakan perlu adanya pemangkasan didalam rantai birokrasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Surat Izin Praktik dalam hal ini perizinan, merupakan salah satu dari kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu organisasi profesi dalam hal ini Persatuan Dokter Gigi Indonesia mempunyai tantangan dan kewajiban cukup besar dalam membantu mengamankan regulasi Pemerintahan Pusat yang nantinya harus tertuang dalam petunjuk pembuatan rekomendasi izin praktik yang mana semuanya harus menjawab tantangan tersebut di atas dengan berpijak pada standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan medik, juga standar P3KGB atau Contingent Professional Development sebagai wujud pembinaan kompetensi berkelanjutan. Persatuan Dokter Gigi Indonesia setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dimana dapat dikatakan dengan kata lain bahwa dokter gigi atau dokter gigi spesialis merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat maupun mempunyai peran yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian kesehatan gigi dan mutu pelayanan yang diberikan. PDGI menyadari bahwa untuk sementara waktu akan terjadi kesenjangan akibat terbatasnya jumlah dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan keahlian tertentu dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang membutuhkannya serta belum meratanya tenaga dokter gigi atau dokter gigi spesialis sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut agar pelayanan kedokteran gigi tetap dapat terlaksana dengan baik. Majelis Hakim yang saya hormati, Berkaitan dengan aspek ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Persatuan Dokter Gigi Indonesia berpendapat bahwa para dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang patuh hukum dan etik kedokteran gigi dalam berpraktik memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak akan melakukan kegiatan profesinya dalam ketentuan pidana tersebut. Ia hanya diperuntukkan bagi mereka yang dengan sengaja tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, dan tidak memenuhi kewajiban yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, kemudian merujuk pasien ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan dan juga merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien bahkan juga

19

setelah pasien itu meninggal dunia. Kemudian melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusian, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Ungkapan yang terakhir merupakan bagian dari kebutuhan seorang profesional. Diusulkan agar sanksi administratif sebagai wujud fungsi pembinaan dan pengawasan cukup diberikan oleh organisasi profesi dalam hal ini PDGI dan Dinas Kesehatan setempat dalam konteks aspek pidana ini perlu adanya pemahaman bersama antar organisasi profesi PDGI dan penegak hukum. Sebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diharapkan ke depan dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan gigi juga para dokter gigi atau dokter gigi spesialis dalam melaksanakan tugas profesi dalam praktik kedokteran giginya. Atas perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan banyak terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

41.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Suadara Wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia apakah Saudara sudah mempersiapkan naskah tertulis?

42.

PIHAK TERKAIT : R. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Naskah tertulis sudah kami siapkan tapi fotokopinya belum sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

43.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Agar supaya segera menyusul

44.

PIHAK TERKAIT : R. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Terima kasih Bapak.

45.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Kemudian dipersilakan Indonesia—Persi, silakan!

Wakil

dari

Persatuan

Rumah

Sakit

20

PIHAK TERKAIT : dr. ADIB. A YAHYA (KETUA UMUM PERSI)

Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang sangat saya hormati, para peserta sidang yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf kami dari PERSI akan menyampaikan pendapat secara lisan, kalau diminta oleh Majelis kami akan menyampaikan secara tertulis sesuai dengan permintaan Majelis. Kenapa kami menyampaikan secara lisan karena kami memang belum mengetahui tata tertib persidangan Majelis ini dan ini pertamakalinya PERSI kami diundang atau dipanggil untuk oleh Majelis sebagai saksi terkait. Kami mencoba menghayati sebagai saksi terkait kami sendiri sudah cukup berdebar-debar, apalagi nanti dokter, kalau dipanggil sebagai terdakwa kami mencoba menghayati seperti itu. Majelis Hakim yang saya hormati pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pendapat tentunya kami batasi dalam lingkup kerumahsakitan sesuai dengan organisasi yang kami pimpin. Pertamatama kami akan memperkenalkan apa itu PERSI, mohon maaf kepada Ketua Majelis bahwa PERSI adalah singkatan “Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia” jadi bukan persatuan seluruh rumah sakit di Indonesia ini dihimpun untuk dalam satu wadah kita berbicara sharing pengalaman, sharing manajemen dan sebagainya dan juga kita juga saling berbagi pengalaman menyelesaikan masalah–masalah yang sama. Untuk saat ini sampai tahun 2004 anggota Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia ini berjumlah 1246 rumah sakit, tentunya untuk tahun sekarang pastinya sudah bertambah sekitar 1300 rumah sakit, dan jenis rumah sakit yang berada dibawah naungan PERSI adalah semua rumah sakit yang ada di Indonesia, baik itu rumah sakit pemerintah, swasta, kuasi Pemerintah RS TNI/POLRI dan juga BUMN, yayasan, PT dan sebagainya, semua jenis rumah sakit yang ada di Indonesia. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam menguji Undang-Undang Praktek Kedokteran terhadap UUD 1945, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara garis besar adalah ada 3 hal, yang pertama pasal-pasal yang terkait dengan 3 tempat praktik. Kami PERSI mendukung diberlakukannya 3 tempat praktik dokter, tetapi dengan satu pengecualian. Kami mencoba menerapkan ini di dalam praktik rumah sakit, dengan tidak terbatasnya tempat praktik dokter seringkali hubungan antara dokter dengan pasien terlalu singkat, sehingga seringkali dari aspek pase to safe atau keselamatan pasien ini tidak bisa terjamin, oleh karena itu batasan atau pembatasan praktik dokter kami kira perlu dan bahkan mutlak. Tetapi dengan melihat kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia 3 tempat praktik ini tidak bisa di generalisasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Angka 3 itu sendiri seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua PB IDI kami tidak mempunyai referensi dan tidak tahu dulu bagaimana pertimbangannya, tetapi kami mencoba merasionalisasi 3

21

tempat ini. Menurut pendapat kami kemungkinan pertimbangannya adalah satu, dimana dokter itu bertugas secara full timer kalau dari pemerintah dia ditugaskan oleh pemerintah, tempat yang kedua adalah dimana dokter itu bertugas secara part timer di RS yang lain dan yang ketiga adalah dia berpraktik swasta apakah dia di rumah atau di klinik ini kami mencoba merasionalisasi dengan tanpa dasar referensi apapun, karena angka 3 juga kami tidak tahu asalnya darimana. Tetapi melihat dari kebutuhan rakyat Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata jumlah tempat praktik tiga ini kami mengusulkan untuk tidak digeneralisasi, jadi ada eksepsi, ada perkecualian kami menimbang perkecualian ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan adalah perkecualian daerah. Aspek geografi pelayanan kesehatan di Indonesia ini masih menjadi kendala utama, kami tidak bisa menyamakan apa yang terjadi di Jakarta, dan apa yang terjadi bagi Saudara-saudara kita yang ada di Papua untuk menempatkan seorang dokter di Papua sendiri mengalami kesulitan, membangun RS di Papua tidak sama dengan membangun RS yang ada di Jakarta. Peralatan yang akan kita gunakan di papua dan daerah-daerah terpencil lainnya akan jauh berbeda. Sehingga pelaksanaan tiga tempat praktik itu dari aspek geografis juga harus mendapat perkecualian. Yang kedua, juga dari aspek kebutuhan RS, kami informasikan dan kami laporkan kepada Majelis Hakim yang saya hormati, bahwa saat ini rasio populasi rakyat dan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang ada di Indonesia perbandingannya adalah satu tempat tidur untuk 1700 penduduk dan ini jauh dari ideal karena seyogianya perbandingannya adalah satu tempat tidur untuk empat ratus penduduk, atau populasi. Sehingga daya aspek kebutuhan RS kita masih membutuhkan RS. Dengan adanya pembatasan 3 tempat praktik ini beberapa RS mengalami kegoncangan karena akan kekurangan dokter bahkan ada RS yang akhirnya tidak memiliki dokter sama sekali, sehingga ini menjadi eksepsi yang kedua. Eksepsi yang ketiga yang kami sarankan adalah bahwa tidak semua spesialis itu terbagi rata dan cukup jumlahnya. Saya tidak bisa menyampaikan angka tetapi beberapa spesialis adalah sangat langka, walaupun seperti disampaikan oleh Ketua PB IDI telah mencoba untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara berjenjang mulai dari tingkat dokter keluarga sampai pelayanan tersier yang memerlukan spesialis atau sub spesialis, tetapi tetap masih ada kesenjangan antara beberapa spesialis yang langka dengan jumlah kebutuhannya yang ada. Sehingga selain aspek geografis dan kebutuhan RS jumlah spesialis tertentu yang memang masih sangat langka itu menjadi eksepsi yang ketiga yang kami sarankan. Kami mendukung pembatasan tiga tempat praktik dengan eksepsi ini dengan alasan bahwa membangun RS bukan seperti membangun rumah makan atau warung-warung biasa, kalau RS mempunyai standar tersendiri termasuk standart personilnya, standar SDM dan dokternya.

22

Sehingga kami masih tetap mendukung pembatasan tersebut supaya menjaga mutu pelayanan kesehatan dari aspek perumahsakitan. Yang kedua, masalah SCR kami mendukung tetap ada SCR karena itu akan mempengaruhi credit selling dokter yang akan bekerja di satu RS. Kita akan melihat dari aspek kompetensinya, kemudian yang perlu kami sampaikan yang ketiga adalah mengenai sanksi pidana, saya kira seperti juga kawan-kawan yang lain kami keberatan dengan adanya sanksi pidana kurungan bagi semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran itu, dari pendapat kami dari PERSI pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebutkan dalam sanksi pidana itu kebanyakan adalah satu pelanggaran administrasi, yang kedua bisa kita golongkan pelanggaran etika dan yang ketiga pelanggaran disiplin. Untuk pelanggaran etika disiplin sudah ada badan yang mengelolanya atau membinanya yaitu MK DKI dan MKIK IDI, kami melihat bahwa tidak dipasangnya plank apakah itu disengaja atau tidak bukan satu pelanggaran yang lain kecuali itu hanya pelanggaran etika yang dokter mengabaikan alasan salah satu hak pasien mendapatkan informasi, sehingga sesungguhnya bisa dibawa pada Majelis etika. Dengan dicantumkannya pidana kurungan, pidana penjara menempatkan kami seolah-olah para dokter ini adalah musuh masyarakat yang sejak awal memang berseberangan dan sesunguhnya para dokter RS dengan pasien adalah satu tim, sehingga itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan harus dihadapkan. Oleh karena itu kami setuju dengan adanya pidana denda, karena pidana-pidana sanksisanksi tersebut pada hekikatnya tujuannya adalah penjeraan supaya pelanggaran-pelanggaran itu tidak terulang. Tetapi dengan pidana penjara masalahnya menjadi lain, moril dokter akan menjadi tidak seperti sediakala ada lagi dan itu akan berpengaruh pada hubungan antara dokter dengan pasien, sekali dokter itu terkena tindakan pidana dia akan berubah hubungannya dengan pasien, dia akan menciptakan sendiri defense mechanism dirinya sendiri, sehingga akan justru merugikan pasien, karena tidak akan mempraktikkan defence medicine atau praktik kedokteran untuk membentengi diri sendiri, sedangkan tujuan hubungan pasien dan dokter centre-nya adalah ada pada pasien, jadi harusnya dokter itu berpikir bagaimana mengobati dan menyelamatkan pasien. bukan bagaimana saya harus selamat dari situasi ini. Jadi ini saran kami yang kedua. Secara konkret adalah kami ingin agar pidana kurungan dihapuskan semua, kalau pidana denda kami masih akan mentolerir karena bagaimanapun ada efek penjeraan. Mengenai jumlah kami tidak menghitung secara angka silakan tetapi, hanyalah denda yang kami tolerir. Majelis yang saya hormati, itulah kira-kira pendapat kami jadi secara konkrit ada tiga hal yang kami sarankan yang mungkin nanti akan berikan secara tertulis sesuai permintaan Majelis. Yang pertama adalah pembatasan tiga tempat praktik tetap dengan pengecualian, yang kedua

23

dihapuskannya tindak pidana kurungan untuk semua jenis pelanggaran yang ada di undang-undang tersebut dan yang ketiga tetap diberlakukannya SCR untuk menjaga mutu dan kompetensi. Saya kira itu penyampaian kami dan sesuai dengan permintaan akan kami sampaikan secara tertulis, sekian. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 46.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Saudara dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI, Saudara diminta kelak membuat susulan tertulis itu dengan dua belas rangkap. Selanjutnya dipersilakan kepada Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia YPKKI, terima kasih silakan.

47.

PIHAK TERKAIT : dr. MARIUS (KETUA YPKKI) Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, saya mewakili Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, ini adalah satu LSM nirlaba, untuk membela kepentingan konsumen di bidang kesehatan. LSM kita juga menolak bantuan asing, sudah berdiri tahun ke-9. Jadi kita anti bantuan asing, karena biar lebih independent. Ini begini memang saya belum mempersiapkan secara tertulis secara akademisi mungkin saya hanya orang lapangan biasa nanti akan kalau Majelis Hakim ingin meminta yang tertulis nanti akan dibuatkan sesuai rangkap 12. Posisi pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini masih amburadul, saya katakan amburadul karena seperti hutan belantara. Posisi dokter dengan pasien itu seharusnya sejajar bukan lebih rendah maupun lebih tinggi, saya juga menyayangkan hal ini karena apa? Kalau kita lihat konsumen itu tidak tahu dengan masalah kesehatan, tanpa ketidaktahuan itu kadang-kadang dipergunakan oleh oknum pemberi layanan jasa baik itu dokter maupun yang bukan dokter itu dilakukan satu tindakan yang kadang-kadang merugikan dari pihak pasien dan ini tidak akan lagi seperti itu. Saat ini Indonesia tidak punya standar profesi, tidak punya standar pelayanan medik, tidak punya standar pelayanan rumah sakit yang ada adalah standar hatinurani. Padahal hati nurani besar sekali di dapat, kondisi sangat jelas-jelas bisa merugikan konsumen kesehatan atau pasien. Kondisi ini kita lihat apakah akan dipertahankan terus tentunya tidak. Dengan kondisi seperti ini dengan adanya pengajuan untuk judicial review terhadap UndangUndang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, saya juga mewakili konsumen itu juga punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang sudah berlaku efektif April 2000 dimana ada hak konsumen antara lain hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jadi kalau tidak pasang plank praktik artinya konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur, ini adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

24

yang sudah berlaku efektif sejak tahun 2000. Selain itu juga tidak adanya STL atau SIP ini jelas tidak adanya, karena tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan dimana di dalam UU Konsumen jelas disebut adanya konsumen berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Dengan kondisi ini jelas ini tidak diinginkan oleh pasien atau konsumen. Pelanggaran di Undang-Undang Konsumen, konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi denda maksimal dua miliar rupiah, pidana kurungan lima tahun. Jadi kalau terjadi pelanggaran bisa saja dipidana maupun perdata, kasus-kasus yang masuk ke kita hampir tahun ke-9 sudah hampir lebih empat ratus kasus, bahkan dua kasus adalah kejadian di Singapura dan Malaysia dan LSM seperti kita memang tidak sampai ke pengadilan, karena LSM seperti kita hanya melakukan mediasi. Denda mediasi yang pernah kita dapat satu diganti dua miliar rupiah, dan memang ada dua kasus yang masuk ke pengadilan tetapi kita tidak bisa menyelesaikan karena itu urusannya pengadilan. Dan kalau kita lihat praktik lebih dari tiga tempat saya rasa sebetulnya sudah cukup baik, karena apa di Pasal 37 ayat (2) bila dianggap perlu boleh tiga artinya dengan izin dari dinas kesehatan setempat. Jadi kalau saya tidak ada masalah. Masalah ini akan mengganggu jumlah dokter dan sebagainya itu di Pasal 37 ayat (2) dijelaskan pada dalam keadaankeadaan tertentu masih boleh praktik dengan izin dinas kesehatan setempat. Dengan demikian, ini sekedar saja kita ingatkan dokter itu manusia biasa, bukan Tuhan, bukan malaikat bukan dewa, meskipun sudah mengucapkan sumpah Hipocrates, “dokter dan sebagainya tetap saja manusia biasa.” Kita bisa lihat makin tahun lama-lama pengaduan masalah yang saya katakan mungkin bukan kriminal, kriminal tanda kutip, itu banyak sekali dan kita lihat juga aduan masalah kelakuan oknum dokter itu cukup tinggi, makin lama makin banyak. Bahkan ada juga kasus yang agak ekstrim kalau saya katakan di sini, ini satu kasus yang cukup baik, korbannya adalah dokter sendiri yang mengadu ke kita dia itu ingin pasang cincin menderita penyakit jantung di Jakarta yang dia ingin dipasang oleh dokter X yang kalau tidak salah praktiknya di tujuh atau delapan tempat. Ternyata pada waktu operasi pasiennya adalah dokter sendiri itu tidak dilakukan oleh dokter yang diinginkan, dia tidak bisa protes karena dia tidak tahu karena sudah masuk ke kamar operasi mukanya sudah ditutup semua. Dia tahu setelah dia selesai operasi dia baru tahu, oh ternyata dia adalah asistennya dan dia tidak bisa protes karena cincin sudah dipasang dia mengadu ke kita karena kebetulan itu adalah seorang dokter juga dia tahu ini tidak harus terjadi, dan perlu diketahui juga biayanya juga sama dengan tarif dokter yang diinginkan seperti yang semula. Belum lagi kasus yang dokter anastesi yang praktiknya lebih dari tujuh tempat ada satu kasus seorang anak yang kebetulan penderita tonsillitis yang ingin ikut AFI Yunior supaya suaranya bagus orang tuanya dia ingin dilakukannya operasi amandel,

25

padahal sangat emergency ternyata dokter anastesi sudah keluar dan hanya ditangani oleh penata anastesi, ini ternyata setelah kejadian itu anaknya tidak sadar dan ternyata ada odeno otak, Dan sekarang anaknya masih seperti orang bloon, tidak sadar jangankan ikut AFI Yunior dalam keadaan normalpun tidak bisa berpikir. Itu beberapa kasus dari 400 kasus yang masuk ke tempat kita dan dengan adanya aturan UU Praktik Kedokteran kita sangat mendukung dan menurut saya dengan teman-teman di bagian hukum di kita, kita menolak yudicial review ini, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bukan hanya untuk kepentingan pasien saja akan tetapi juga untuk kepentingan dokter, karena kita tahu dokter adalah terpelajar, ada juga yang kurang ajar, meskipun kedua-duanya belajar. sekian terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati. 48.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Ya baiklah terima kasih. Pengunjung harap tenang, selanjutnya biarlah berkelanjutan— selanjutnya mendengar keterangan Saksi dan Ahli. Saudara dari Pemohon, Saudara mengajukan saksi dan ahli ya? Coba jelaskan.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Jadi sesuai dengan permintaan Majelis Hakim, Saksi yang kami bawa pada hari ini ada 5 orang, yang pertama Prof.Dr.Med Paul Tahalele beliau adalah Saksi, kemudian dr. Sun Sunatrio, SP, NKJ beliau saksi, dan yang ketiga Dr. Novel Bisir saksi, lalu Ahli ada dua yaitu dr. Sofwan Dahlan, dan yang kedua Bapak J. Guandi. Pak Sofwan Dahlan ahli di bidang hukum kesehatan, kemudian Pak Guandi adalah ahli di bidang etika medis, demikian Majelis.

50.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara dari pihak pemerintah, juga akan mengajukan ahli?

51.

PEMERINTAH : dr. FARID HOESIEN. (IRJEN DEPKES) Terima kasih, Ketua Majelis Konstitusi dan para anggota yang berhormat. Kami mengajukan 3 ahli yaitu Prof. dr. Syamsuhidajat spesialis bedah, konsultan bedah digestip Dr. Rudi Satrio, S.H., M.A. Dan Prof.Dr. Anna Erliyana, S.H. LL.M. curriculum vitae kami sudah kirimkan, terima kasih.

26

52.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Ya, sebelum para Saksi dan para ahli baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Pemerintah pertama-tama bakal disumpah. Dari Majelis ingin mempertanyakan berapa dari calon ahli yang beragama Nasrani, Kristen dan dari pihak pemerintah berapa yang beragama Kristen itu dulu.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Ya yang dari agama Nasrani ada dua, yaitu Prof. Tahalele dan Pak J. Guwandi ya Nasrani Katholik. Selebihnya Islam.

54.

KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Dari pihak Pemerintah Pak?

55.

PEMERINTAH : dr. FARID HOESIEN. (IRJEN DEPKES) kasih.

56.

Dari ketiga ahli yang kami ajukan ini ketiganya muslim, terima

KETUA : Prof.Dr. LAICA MARZUKI, S.H. Ya, baik pertama-tama yang bakal disumpah adalah para saksi yang beragama Islam, supaya tertib dipersilakan dengan hormat silakan di depan saja. Ahli dulu Pak ketiga-tiganya maju ke depan, juga dari ahli Pemohon yang beragama Islam.

57.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LLM. Untuk para ahli untuk diikuti lafal sumpah ini ya. Demi Allah

58.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Demi Allah.

59.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Saya bersumpah

60.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Saya bersumpah

27

61.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Bahwa saya sebagai ahli.

62.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Bahwa saya sebagai ahli.

63.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

64.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

65.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Sesuai dengan keahlian saya.

66.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Sesuai dengan keahlian saya.

67.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Ya, selanjutnya para calon ahli yang beragama Kristen, silakan Pak. Ini ahli ya Pak? Silakan Pak bakal dipandu oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

68.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ikuti Pak ya? Saya berjanji

69.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Saya berjanji

70.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bahwa saya

71.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Bahwa saya

28

72.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sebagai ahli

73.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Sebagai ahli

74.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

75.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Akan memberikan keterangan yang sebenarnya

76.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sesuai keahlian saya

77.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Sesuai keahlian saya

78.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Semoga Tuhan menolong saya

79.

AHLI DARI PEMERINTAH DAN PEMOHON : Semoga Tuhan menolong saya

80.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya dipersilakan kepada calon saksi yang beragama Islam, dipersilakan tampil ke depan Pak dengan hormat. Kepada Prof. Natabaya dipersilakan.

81.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Turut ya? Lafal sumpah untuk saksi Demi Allah

29

82.

SAKSI DARI PEMOHON : Demi Allah

83.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Saya bersumpah

84.

SAKSI DARI PEMOHON : Saya bersumpah

85.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Akan menerangkan yang sebenarnya

86.

SAKSI DARI PEMOHON : Akan menerangkan yang sebenarnya

87.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Tidak lain dari yang sebenarnya.

88.

SAKSI DARI PEMOHON : Tidak lain dari yang sebenarnya

89.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya dipersilakan kepada calon ahli yang—kepada saksi Pemohon Saksi Pemohon Prof. Dr. Med Paul Tahalele silakan.

90.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya angkat tangan kanan ikuti saya. Saya berjanji, bahwa saya, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

30

91.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. MED PAUL. L. TAHALELE, dr, FCTS, FINACS Saya berjanji bahwa saya, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

92.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya calon saksi yang beragama Islam, oh sudah Pak. Makanya saya tanyakan. Selanjutnya pertama-tama para Pemohon diminta untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli yang diajukan, terima kasih.

93.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Baik, terima kasih. Pertama saya akan mengajukan ahli yaitu Bapak dr. Sofwat Dahlan, SpF pakar hukum kesehatan. Sebagaimana Pak Sofwan tahu bahwa saya akan mengajukan jucial review intinya ada dua poin yaitu pertama tentang pembatasan 3 tempat praktik, dimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) kemudian tentang pasal-pasal ancaman pidana terhadap praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 75, 76, 79 huruf a, 79 c. Nah, Pak Sofwat Dahlan, ada hal yang saya kira kami ingin mengetahui sesungguhnya konsep praktik kedokteran yang benar sesuai dengan pemahaman dan keahlian Pak Sofwat itu bagaimana? Oleh karena itu nanti akan berkaitan dengan persoalan pembatasan praktik kedokteran dan ancaman pidana praktik kedokteran itu, oke saya persilakan.

94.

AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Terima kasih.

Assalamu’alaikum Wr.Wb. sini.

Yang terhormat Majelis Hakim, Saudara-saudara yang hadir di

Saya ingin berbicara dari perspektif ilmu, dalam hal ini adalah ilmu hukum kedokteran yang sedikit saya pahami. Jadi saya ingin melihat, oversight lebih dulu secara sekilas tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran kita harus akui bahwa ada bagian yang bagus bahkan sangat bagus yang merupakan terobosan besar guna menunjang mutu, antara lain mengundang konsil kedokteran yang mengawal mutu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang mencoba memberikan sanksi yang bersifat mendidik dan juga pemberdayaan koligium kedokteran yang merupakan bagian dari organisasi profesi. Tapi juga ada bagian merupakan bagian dari Undang-Undang Praktik Kedokteran yang patut

31

untuk dipertanyakan. Yang pertama adalah definisi yuridis dari subyek yang diatur. Yang kedua adalah konsep dan pengaturan tentang STL dan SIP, mana sebenarnya yang merupakan lisensi, mana yang sebenarnya yang merupakan izin sarana kesehatan. Ada perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah kebijakan kriminal yang menyangkut perbuatan tertentu oleh dokter, misalnya tidak pasang papan nama, misalnya tidak sesuai standar profesi dan standar pelayanan, ini yang perlu dipertanyakan nanti akan lebih pada slide berikutnya akan ada, tapi juga ada bagian dari UUPK yang patut disesalkan, karena ditengarai kurang benar dan kurang cermat dalam merumuskannya. Misalnya konsep rekam medis yang memisahkan berkas dan isinya dalam hal kepemilikan, kebijakan menyangkut hubungan terapitis, diarogonsern kebijakan kriminal dan juga rumusan yang kurang disadari oleh pembuat undang-undang bahwa rumusan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan yang mungkin mereka maksudkan. Saya ambil contoh penggunaan kata “dan” yang kedua pada Pasal 29 ayat (1) bukankah yang dimaksud sesungguhnya adalah atau bukan dan karena mempunyai perbedaan yang konsekuensi yang berbeda. Sekarang mengenai definisi yuridis praktik kedokteran, karena kita harus memahami dari sini supaya kita bisa memahami lebih komprehensif. Berasal dari medical practice sebetulnya medical adalah hal-hal berkenaan dengan pengobatan atau ilmu kedokteran atau medis sedangkan practice adalah aplikasi teori, pelaksanaan perbuatan tindakan atau amalan oleh karena itu di Malaysia disebut amalan perbuatan dan lisensinya disebut perakuan amalan perbuatan. Kalau kita lihat dinegara-negara lain difinisi yuridis medical practice atau amalan perbuatan umumnya dirumuskan dari perspektif amalannya saja, tanpa menetapkan siapa yang melakukan dan kepada siapa amalan dilakukan. Karena itu kalau sudah dimunculkan itu akan mempersempit ruang lingkup subyek yang mau diatur kita ambil contoh misalnya di Florida, di Florida definisinya adalah setiap orang akan dianggap melakukan praktik kedokteran apabila dia menyatakan dirinya sanggup mendiagnosis, mentreat meng-operate, memberikan resep-resep for any human disease. Di sini menariknya any person, yang pertama, yang kedua adalah any person sehingga kalau seorang tukang becak, misalnya melakukan operasi di Amerika itu dia akan dituntut melakukan praktik kedokteran. Kemudian juga for any human disease kenapa tidak patient disease, berbeda antara human disease dan patient disease. karena patient itu harus dibedakan dengan orang sakit. Nah kemudian ada eksklusinya di Amerika misalnya eksklusinya bahwa setiap rangkaian kegiatan pengobatan yang menggunakan obat-obat PPDK ….. kemudian treatment by prayer, doa-doa atau speed the mean itu tidak dianggap sebagai melakukan praktik kedokteran. Jadi konsekuensi dari ini adalah kalau medical practice dilakukan oleh license dokter maka ini merupakan amalan perbuatan yang legal, karena dia sudah punya kewenangan dia punya kemampuan kalau medical practice dilakukan oleh license dokter, 32

maka ini merupakan amalan perbuatan yang melanggar undang-undang. Kemudian kenapa dia sebetulnya tidak berbahaya, karena sudah punya kemampuan, sudah punya knowledge sudah punya skill. Hanya saja dia tidak taat terhadap hukum administrasi oleh karena itu sering barangkali ini yang disebut dengan wet delict, jadi melakukan perbuatan yang menurut yang illegal wrong, yang menurut undang undang dianggap bersalah. Kalau yang ketiga adalah kalau medical practice dilakukan oleh non dokter ini dia tidak punya kemampuan berbahaya, tidak punya kewenangan karena kewenangan itu dasarnya ada kemampuan ini disebut amalan perbuatan yang melanggar hukum. barangkali ini yang disebut recht delict. Jadi melakukan perbuatan fundamental wrong, bukan yang illegal wrong, tapi yang fundamental wrong. Mungkin kalau di sini ini kejahatan kalau yang kedua tadi adalah mungkin pelanggaran, kemudian Undang-Undang Praktik Kedokteran—mari kita lihat—saya bertanya, apakah pembuat undang undang ini salah membuat undang undang seperti ini saya tegaskan tidak, tapi kita harus tahu konsekuensinya karena dokter dan dokter gigi itu sudah muncul dimunculkan maka menjadi sempit. Sekarang kalau tukang becak melakukan perbuatan rancangan perbuatan yang sama dilakukan oleh dokter apakah dia bisa dikatakan melakukan praktik kedokteran, saya bilang tidak karena dia bukan dokter. Yang kedua terhadap pasien, pertanyaannya kalau sudah disebut pasien kalau misalnya dokter dilakukan oleh dokter orang yang bukan pasiennya apakah ini merupakan praktik kedokteran, walaupun dilakukan oleh dokter saya bilang tidak, nanti saya akan tampilkan mengenai apa pasien itu. Pengertian pasien adalah, pasien harus dibedakan pengertiannya dengan orang sakit dengan pesakit dengan penderita penyakit atau orang dengan problem kesehatan. Pasien adalah mereka yang telah menjalin hubungan hukum dengan health caper provider dalam bentuk hubungan terapetis yang asasnya antara lain adalah azas konsensual. Jika dokter melakukan good samaritan melakukan menolong orang dalam kondisi gawat di tengah jalan karena ditabrak orang misalnya, maka orang yang ditolong itu bukanlah pasien. Jadi ini dengan memunculkan kata dokter dan dokter gigi kemudian juga kepada pasien ini sudah menjadi lebih sempit lagi ruang lingkupnya sebenarnya, saya tidak mau menilai apakah ini undang-undang ini isinya melewati ruang lingkup yang seharusnya saya tidak tahu. Tapi saya ingin bertanya sebetulnya sudah ada terminologi yang merupakan terjemahan dari medical practice, kita lihat KUHP Pasal 512A dikatakan, barang siapa melakukan pekerjaan dokter, karena ini disebut barang siapa pastilah kerjaan dokter itu bukan pekerjaan bukan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi bukan tapi pekerjaan ini harus diartikan amalan perbuatan. Jadi ini yang perlu, kalau lihat ini, maka sebenarnya pekerjaan dokter itu bisa lihat logika dari pasal ini, sebenarnya pekerjaan dokter ini bisa dilakukan oleh license dokter non license dokter atau non dokter dan ini seperti di Florida. Kalau kita mengikuti ini sebetulnya enak, sehingga

33

nanti di pasal pidana itu tidak kemudian merumuskan dengan rumusan agak aneh, barang siapa yang mengesankan seolah-olah, nah ini pasal yang menurut saya kurang tepat. Kemudian kita juga harus paham Undang-Undang Kesehatan kita itu masih ada, oleh karena itu jangan dinafikan, di sana menggunakan istilah pengobatan. Jadi sebetulnya medical practice itu sama dengan pekerjaan dokter sama dengan pengobatan sama dengan amalan perbuatan sebenarnya. Nah, kemudian mari kita lihat license, license ini sebutulnya adalah merupakan permit from governance to do some eat all series a wet. Tapi bisa juga oleh government agencies atau licensing agency. Tapi yang penting adalah bahwa hakekatnya merupakan personal privilege yang diberikan kepada seseorang karena kompetensinya ini harus dibedakan izin sarana yang diberikan karena kelengkapan tempatnya, fasilitasnya. Yang ketiga adalah fungsinya sebagai dokumen yang merubah status hukum orang yang sebelum tidak memiliki privilege menjadi seseorang yang memiliki privilege. Kemudian keberlakuannya meliputi seluruh wilayah Indonesia termasuk di kapal perang dan di kapal dagang, tentunya juga di rumah sakit. Kemudian yang kelima ini diadakan untuk melindungi masyarakat, karena itu merupakan subjek mate hukum privat sebetulnya. Masalahnya begini kalau orang sudah punya lisensi yang kepentingannya melindungi masyarakat, lalu kalau dia pergi ke rumah sakit bekerja di rumah sakit harus minta SIP, nah ini hubungan dokter dan rumah sakit ini kan sebenarnya ranah dari hukum privat. Saya bekerja di rumah sakit itu diizinkan oleh rumah sakit tidak harus minta izin dari otoritas kesehatan, nanti akan saya perlihatkan lebih lanjut. Nah lisensi praktik kedokteran sebelum Undang-Undang Praktik kedokteran disebut SID Surat Izin Dokter, kemudian oleh peraturan pemerintah sebutan ini dirubah menjadi SP, surat penugasan berdasarkan pertimbangan yang sulit dipahami. Karena apa kalau surat penugasan itu konotasinya surat perintah, sedang surat perintah yang kalau tidak dilaksanakan itu ada sanksi, tapi kalau lisensi itu bukan surat perintah tapi surat pemberian kewenangan dipakai atau tidak no problem, saya punya SIM, saya tidak gunakan tidak ada masalah. Nah kemudian sesudah UUPK disebut STR berdasarkan Pasal 35 juga SIP berdasarkan pasal lain yang filosofinya belum bisa saya pahami sampai hari ini. Kemudian STR, STR adalah lisensi karena Pasal 35 mengatakan bahwa dengan STR ini diberikan kewenangan, dan ini sebetulnya adalah medical practice ini disini ini breakdown-nya praktik kedokteran ini breakdown-nya, sebetulnya. Nah kemudian SIP, mari kita lihat kita pahami SIP. SIP ini versi UUPK timbul pertanyaan besar bagi saya, apakah SIP merupakan lisensi, jawabnya ya karena pasal-pasalnya mendukung, namun pertanyaan selanjutnya kenapa harus ada double license sudah ada STR untuk kerja di rumah sakit perlu SIP, apa filosofinya. Lalu mana yang merupakan izin sarana kesehatan kalau dokter praktik perorangan di rumahnya sendiri, kemudian apakah SIP

34

dapat diartikan izin sarana kesehatan perorangan dilihat sebagaimana dimaksud Pasal 56, Undang undang Kesehatan agak sulit untuk menjawab meskipun Pasal 38 sedikit mengesankan demikian kemudian. Apakah SIP disyaratkan bagi dokter yang melakukan pengobatan diluar sarana kesehatan, jawabnya harus ya jika UUPK menganggap SIP merupakan lisensi. Jika jawabnya tidak justru di sini ada dobel standar, mengingat dokter yang bekerja di Rumah Sakit perlu SIP sedang di luar sarana kesehatan tidak. Lalu apakah SIP diciptakan sebagai mekanisme kontrol, sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan saya yakin tidak begitu sebab jika tujuannya itu sebenarnya masih ada cara lain, mekanisme lain yang lebih baik yang tidak memasuki ranah hukum privat, ini menurut saya. Kemudian SIP dilihat dari historisnya, pada waktu Undang-Undang Pokok Kesehatan, Undang undang Tenaga Kesehatan itu masih ada SIP itu merupakan izin praktik perorangan di rumahnya sendiri, kemudian tidak dipersyaratkan untuk kerja di rumah sakit, kerja di rumah sakit cukup SID. Kemudian Undang-Undang Kesehatan juga demikian, tapi Undang-Undang Praktik kedokteran SIP adalah lisensi disamping STR dan dipersyaratkan untuk kerja di semua sarana kesehatan, di rumah sakit. Sehingga tidak salah untuk menyimpulkan bahwa SIP lisensi. Tapi ada satu Pasal Undang-Undang Kesehatan yang perlu dipahami di sini, Undang-Undang Kesehatan mengatakan bahwa “sarana kesehatan meliputi praktik dokter, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi, praktik dokter gigi spesialis dan Pasal 59 “bahwa semua itu harus punya izin jadi sebetulnya izin praktik dokter SIP itu adalah izin praktik dokter swasta, perorangan di rumahnya baru itu benar. Dan tidak diperlukan tapi undang undang ini memerlukan, ini yang kelihatannya kurang benar. Tapi kita lihat juga ini pasal saya tidak tahu ini salah ketik atau tidak. Pasal 38 UUPK mengatakan bahwa untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud Pasal 36 dokter dan dokter gigi harus memiliki STR, harus mempunyai tempat praktik, harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi, di sini kata mempunyai memiliki konotasi dan konsekuensi hukum yang jelas dan pasti, kalau saya punya rumah, rumah itu bisa saya apakanapakan saja. Mau saya apakan itu konsekuensi hukumnya bisa saya jual.Oleh karena itu rasa-rasanya mustahil bagi dokter yang bekerja di suatu rumah sakit dapat memperoleh SIP di rumah sakit tersebut jika institusi itu bukan kepunyaannya, kecuali undang-undang memilih kata tersedia tempat praktik. Nah ini yang saya tidak memahami. Nah ini dulu, dokter lose disebut non license dokter atau medical doctor. belum berwenang melakukan amalan perbuatan lalu dia harus melakukan proses license lapor ke Depkes, Depkes memberi SID, barulah ini disebut license dokter GP, (general practitioner) sudah berwenang melakukan amalan perbuatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di rumah sakit. Oleh karena itu kalau dia bekerja di rumah sakit hanya diperlukan SID, tapi kalau dia praktik di sarana miliknya sendiri barulah SIP, karena apa filosofinya SIP adalah Surat Izin sarana praktik pribadi. Itu kalau dia

35

diundang tetangganya, diundang mertuanya, jadi di luar sarana kesehatan jadi ini SID saja tidak perlu ada SIP asongan, tidak perlu SIP keliling itu. Ini sekarang, sekarang ini, proses registrasi sesudah lulus dari itu, kemudian license dokter dapat STR, apakah ini disebut license dokter, saya belum yakin. Karena untuk kerja di rumah sakit dia mesti harus melampirkan SIP di tempat itu, saya ada pengalaman yang menarik. Saya jadi konsultan di suatu rumah sakit swasta besar ada dokter mitra yang baru melamar, ketika berkasnya saya lihat sudah ada surat Izin praktik SIP di rumah sakit tersebut, ini aneh bagi saya aneh dia lagi melamar diterima saja tidak, tapi dia sudah diizinkan oleh pemerintah bekerja di rumah sakit swasta tersebut, ini kan agak aneh, karena ini sebetulnya menurut saya ini ranah hukum privat. Kemudian pembatasan, ya, pembatasan demi terciptanya mutu dari segi prinsip dapat diterima. Mengingat ada keterbatasan dokter dalam hal fisik, mental dan juga waktu, tetapi teknis pembatasannya yang kaku dan tidak memperhitungkan variable justru bisa kontra produktif. Variabelnya antara lain, kita harus melihat kondisi daerah keterbatasan dokter misalnya, jenis spesialis yang langka. Kemudian waktu berpraktik continue atau aksidental. Kemudian bentuk layanannya, apakah hanya memberikan consultation only sesudah itu kabur ataukah consultant with management, ini harus berbeda, dan ini lebih baik ini diatur di aturan pelaksanaan. Jangan di undang-undangnya. Undangundangnya cukup mengatakan “perlu pembatasan yang kemudian teknisnya diserahkan kepada peraturan pelaksanaan. Nah ini harus jelas dahulu apa sebenarnya yang dibatasi ya? Kemudian ini yang dibatasi sebenarnya apa sih? Penggunaan STN untuk kerja di sarana kesehatan,secara terus menerus atau pembatasan pendirian sarana kesehatan perorangan atau kedua-duanya? Kemudian juga harus mempertimbangkan pula kepentingan rumah sakit swasta kecil di daerah yang hanya ada beberapa dokter spesialis. Nah, ini sebenarnya kalau untuk kontrol dokter sebetulnya cukup begini “dokter punya STR, bekerja di rumah sakit, rumah sakit melapor, dokter melapor. Jangan dokternya minta SIP di rumah sakit tersebut. Ini yang menurut saya tidak tepat. Kemudian ini kebijakan kriminal, yang, saya pertanyakan pertama, kenapa sarjana hukum pidana dijadikan premium remidium bagi perbauatan tertentu? Bukankah sarana hukum administrasi itu bisa efektif, kenapa tidak dijadikan ultimum remedium? Sepertinya misalnya tidak pasang plank? Itu dianggap pidana? Kalau dasarnya apa? Dasarnya adalah “oh untuk pendidikan “ pendidikan is oke, dokter yang nakal perlu di didik, tetapi jangan sedikit-sedikit digebuk, nanti seperti IPDN ya? Kemudian kalau jawabnya adalah “oh karena masyarakat punya hak informasi. Kita harus paham. Di KUHP saja hak informasi yang wajib diberikan itu, hak informasi yang kalau tidak diberikan itu bisa mengancam jiwa seseorang itu. Itu baru. Kemudian apa dasarnya professional legend atau malpraktik tidak memenuhi standar ditetapkan sebagai delik formil, bukan delik materil. Nah, kita akan lihat. Kemudian 36

kenapa tidak ditentukan kualifikasi pidananya, apakah ini pelanggaran atau kejahatan. karena apa? karena ada konsekuensi hukum materil dan konsekuensi hukum formil yang berbeda antara pelanggaran dan kejahatan. Kalau jawabnya “oh hukum pidana ke depan tidak mengenal pelanggaran dan tidak mengenal kejahatan. Yang sekarang sedang masuk ke---tetapi tetap ada pidana kejahatan ringan, kejahatan berat. Kalau di Amerika itu ada Filoni, ada Mistimine kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah—yang terakhir adalah mengapa ancaman pidananya sangat berat, sehingga mengingatkan kita di zaman recoiling wedicine pendeta. Jadi pada waktu itu, dokter itu ya pendeta, ya ahli hukum. Jadi kalau dokter melakukan tindakan yang salah, hukumannya apa? Potong tangan. Tetapi semoga kita juga jangan potong leher begitu. Kemudian justru yang perlu saya perlu angkat tangan, kalau undang-undang ini mengacu atau meniru di Amerika, di negara-negara common law dimana professional legend masuk wilayah hukum tor, sehingga tidak dipidana melainkan membayar ganti rugi. Kenapa tor? karena di sini ada professional relationship, nanti saya akan lihatkan lagi, sekarang begini? Dokter melakukan tindakan tidak sesuai standar, ada dua kemungkinan tidak menimbulkan apa-apa, itu yang disebut nemesis, kalau menurut KUHP ini bukan tindak pidana, karena konsepnya adalah delik materil, tetapi kalau UU PK sudah termasuk tindak pidana karena deliknya adalah formil, begitu. Kemudian timbulkan ruang fuul death atau personal engine memang ya, di KUHP tindak pidana UU PK tindak pidana. Saya kira nanti, selanjutnya bisa di lihat sendiri dan ini saya print juga, apakah itu nanti itu dibutuhkan? 95.

KETUA : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H. Sebaiknya di-print Pak.

96.

AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Ya, baik. Sudah saya print, barangkali jumlah fotokopinya hanya ada lima.

97.

KETUA : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H. Biar nanti disusul.

98.

AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Terima kasih.

Assalammu'alaikum, wr.wb.

37

99.

KUASA PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Baik, Sofwat. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya dari paparan Pak Sofwat tadi mengatakan bahwa di Amerika undang-undang yang mengatur profesi itu tidak seharusnya mencantumkan ancaman pidana. Nah, pertanyaannya adalah dan itu kemudian lebih baik denda. Tetapi menurut saya ini, ini perlu saya kira ditaruh kalau tidak—karena kalau denda kasihan dijadikan tarifnya menjadi mahal. Tetapi saya ingin tanya? apakah Undang-Undang Praktik Kedokteran ini, ini adalah termasuk jenis undang-undang profesi atau bukan? Sementara itu dulu, ini termasuk Undang-Undang Profesi ataukah bukan.

100. AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Saya justru sampai sekarang belum dapat jawaban, karena kalau melihat judulnya Undang-Undang Praktek Kedokteran, seharusnya itu dibaca Undang-Undang Pengobatan ya? Dengan Undang-Undang Pengobatan ini nanti diatur pengobatan yang modern medicine bagaimana? Yang traditional medicine bagaimana? Sekarang ini kan para dokter iri lho kami dioyak-oyak dengan hukum, dengan undangundang, tetapi mereka yang dukun-dukun sampai di TV tidak ada masalah apa-apa. Nah ini, jadi saya tidak tahu apakah undang-undang ini mengatur tentang praktik pengobatan atau undang-undang ini mengatur tentang dokter. Kalau undang-undang mengatur tentang dokter, mestinya judulnya Undang-Undang Dokter, nah begitu, Begitu mungkin. 101. KUASA PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Maksud saya karena ini kaitannya dengan persoalan ancaman pidana di dalam undang-undang ini. Kalau itu bukan Undang-Undang Profesi artinya wajar dong, kalau ini Undang-Undang Profesi artinya tidak wajar. Saya ingin ketegasan Pak Sofwat, karena di dalam, Anda sudah menguraikan secara detail sedemikian rupa itu ada kesimpulan bahwa ini lebih banyak mengatur profesi dokter, karena di situ ada sumpah dokter. Kalau itu mengatur undang-undang yang lain, ada sumpah konsumen tentunya. Di undang-undang ini tidak ada sumpah dokter. Ada KKI, ada Persi. Nah, menurut ini saya katakan ini Undang-Undang Profesi atau bukan?

38

102. AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Seperti tadi saya katakan saya belum bisa menjawab, jadi undang-undang ini konsepnya tidak jelas, kebijakan yang diambil itu di sana-sini terdapat kesalahan dan rumusan-rumusannya itu juga menimbulkan interpretasi ganda yang saya tidak tahu itu, saya tidak tahu jawabannya, mungkin nanti bisa ditanyakan sama Pak Guwandi. 103. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H. Baik, pada saksi saya teruskan bahwa, singkat saja perlu tidak tindak pidana atau hukuman bagi para dokter yang melanggar diatur dalam undang-undang ini, ataukah sudah cukup diatur dalam KUHP saja? Ini penting, agar Ahli memberikan ketegasan dengan pidana ? Terima kasih. 104. AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Memang ada yang disebut dengan administrative strafrecht, tindak pidana administrative. Tetapi tentu dengan rumusan-rumusan yang mungkin ahli hukum lebih jelas ya? Tetapi sejauh menyangkut administrasi, itu kan lebih baik hukum administrasi yang dipakai ya? Tetapi kita harus lihat bahwa kalau itu menyangkut professional performance di dalam mengobati itu. professional performance di dalam mengobati itu kalau itu bersifat neglected, ya itu tidak perlu dipidana, di negara-negara common law ini termasuk tourch. Tetapi tourch itu ada dua, tourch karena neglected dan tourch karena intentional. Tort karena intentional baru dipidana, seperti misalnya eustanasia karena dia kan memang menghendaki agar pasien mati. Tetapi kalau dokter itu kurang teliti atau kurang hati-hati sehingga pasien mati, ini tidak di pidana. Karena konsepnya adalah disini ada professional relationship, contohnya begini, Anda punya Mobil Mercy disimpan di depan rumah saya, saya bakar-bakar sampah meledak, menjilat, meledak. Saya bisa di pidana, di samping saya membayar mengganti rugi, membelikan mobil yang baru. Tetapi kalau mobil Anda rusak, saya ini bengkel, kemudian saya kutakkutik ternyata begitu saya starter itu meledak ini ada tourch, Di Indonesia tourch ini adalah perbuatan melawan hukum di dalam ranah hukum perdata. Kan itu tidak dipidana. Mestinya kalau berani UU PK itu jangan memberlakukan pasal karet Pasal 359 dan Pasal 360 itu, justru itu saya angkat tangan. Terima kasih. 105. KUASA PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Baik.

39

Saya lanjutkan Pak Sofwat, kalau menurut perspektif Pak Sofwat Pasal tentang ancaman pidana yang kami ajukan ini Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan huruf c menurut Pak Sofwat itu objektifkah dan kemudian apakah realistis kalau Pemohon ini mengajukan bahwa pasalpasal itu harus tidak diberlakukan atau dicabut ? 106. AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Ya Betul, saya setuju dengan pendapat bahwa pasal-pasal itu harus dicabut, bahkan mungkin pasal lain yang barangsiapa mempekerjakan dokter yang tidak punya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 42. Padahal Pasal 42 itu mengatur sarana pimpinan sarana kesehatan, tetapi di sini disebut barangsiapa, saya tidak tahu itu begitu jadi pasal yang barangsiapa itu ya? Itu juga perlu dicabut itu, agak tepat begitu. Barangsiapa menunjuk pada Pasal 42 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, padahal Pasal 42 itu tentang direktur rumah sakit misalnya pimpinan sarana yang mempekerjakan, wajib mempekerjakan dokter yang berizin, begitu. 107. KUASA PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Sementara cukup Pak Sofwat. 108. KETUA : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H. Saudara Pemohon dipersilakan untuk menanyakan kepada Ahli yang lain, hanya ingin kami kemukakan di sini bahwa sidang Pleno kita pada pagi hari ini untuk session pertama sampai pukul 12, kemudian dilanjutkan. 109. KUASA PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami ingin mencari informasi terhadap Bapak Guwandi, S.H. Kami pada pagi ini—siang ini ingin memperoleh kejelasan tentang, apakah di Indonesia ataukah di luar negeri, itu apa lazim? Sebetulnya praktik kedokteran itu dibatasi tempat praktiknya. 110. AHLI DARI PEMOHON : J. GUWANDI Terima kasih. Yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya Muliakan. Saya memberi gambaran sedikit tentang perbandingan di luar negeri dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang di Indonesia. Itu berdasarkan dari literature yang saya baca, bahwa kalau dilihat secara umum memang setiap negara mempunyai konsil kedokteran,

40

memang Indonesia agak ketinggalan. Di Inggris ada medical council di Amerika ada both professional conduct. Mungkin peraturan materinya tidak mungkin sama, tapi ada kesamaan dalam tujuan. Tujuan yaitu melindungi masyarakat dengan mendisiplinkan para dokter dengan mendirikan satu badan yang bertugas untuk itu. Demi kepentingan umum diusahakan agar apa yang dinamakan bad apple dapat dikurangi atau disingkirkan sehingga kelak terdapat satu profesi medik yang dapat dihandalkan. Tapi kebudayaan setiap negara berbeda filsafat dan pandangan hidup. Apa yang dilakukan dan diatur di Indonesia tentu tidak akan persis sama dengan di luar negeri. Kalau saya lihat UndangUndang Praktik Kedokteran di Indonesia itu adalah campuran antara general medic council dan common law dan dari Belanda. Ini mungkin akan timbul kekacauannya dalam materinya, kalau secara umum bidangbidang yang berlaku di bidang profesi kedokteran ada etik, disiplin, hukum perdata, ada hukum pidana. Itu tolak ukur yang berbeda-beda, badanya berbeda-beda misalnya etik, etik itu tolak ukurnya adalah kode etik kedokteran, organisasinya, organisasi profesi. Kalau disiplin UndangUndang Praktik Kedokteran badannya adalah MKDKI. Kemudian hukum perdata tolak ukurnya pasal-pasal diperdata yang diadili di pengadilan dalam perdata dan untuk pidana KUHP yang diadili di pengadilan pidana. Inilah yang kita harus sebenarnya harus dibedakan, sebab dari duludulunya disiplin istilah disiplin medik itu dulu belum keluar, apa artinya disiplin kalau ditanya apa yang dimaksud disiplin medik? Saya rasa tidak ada yang bisa jawab. Sebab disiplin itu terletak diantara etik dan hukum, di tengah-tengahnya ini disiplin. Disiplin bisa ada yang berat pelanggarannya, ada juga yang ringan. Kalau saya bisa kasih gambaran yang lebih jelas itu kalau etik saya kasih gambaran warna kuning kalau hukum warnanya biru, kalau kuning sama biru dicampur itu menjadi keluar hijau, hijau itulah disiplin, tapi juga tergantung nuansa dari warnanya. Misalnya kalau birunya lebih tua tentu akan keluar hijau lebih tua dan ini pelanggarannya berat dianggapnya. Jadi istilah disiplin juga masih kabur, kalau dilihat perbedaan itu dan karena tolak ukurnya dan masing-masing bidang berlainan, maka tidak mungkin satu kasus pengaduan di bidang medik dapat diperiksa oleh satu badan yang sama dan oleh orang yang sama, tolak ukurnya berlainan. Mengenai segi pidana di luar negeri antara mana terdapat, saya ambil contoh dari kasus Harros Chapen yang saya lampirkan sebagai attachment halaman 18, itu ada seorang dokter pembunuh darah dingin yang dituduh telah melakukan pembunuhan sebanyak 15 kali dan jumlah keseluruhannya mungkin bisa mencapai angka 160 sampai 175 orang, maka oleh general medical council diserahkan ke pengadilan, jadi bukan general medical council yang adili, tapi pengadilan. Oleh pengadilan ia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, ia kemudian gantung diri di penjara dan meninggal. Jadi ada beda antara pidana sama council itu tidak sama. Hal ini karena medical council itu tidak mencampuri bidang hukum, itu sesuai juga dengan Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Tapi yang

41

disayangkan Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut masih ada terdapat juga pasal-pasal pidana, ini agak bertentangan dengan Pasal 66 tadi. Justru nanti pelaksanaan pidana agak rumit karena MKDKI tidak bisa mencampuri urusan hukum dan harus menyerahkan kepada pengadilan pidana melalui Polisi dan penuntut umum. Kalau ditelusuri di internet, maka pada umumnya masing-masing medical council memuat persyaratan untuk berpraktik di sana dan ketentuan-ketentuan yang berbeda, namun yang sudah lulus pemeriksaan dan masuk daftar register dapat mulai berpraktik. Ada mensyaratkan harus di rumah, rumah sakit pemerintah. Mungkin juga untuk lebih mudah mengontrol, kemudian berlaku juga dokter-dokter luar negeri yang hendak berpraktik di sana misalkan di New Zealand medical council atau Singapore medical council, Australia medical council, namun saya belum temukan pembatasan tempat berpraktik, tidak ada yang membatasi. Masalah ini diserahkan kepada rumah-rumah sakit yang bersangkutan. Yang penting adalah pengontrolan, jadi setiap negara situasi berlainan, tapi tergantung kepada politik Pemerintah dan kebutuhannya. Sebagai penjelasan ingin saya ajukan beberapa kasus bidang medik yang sampai harus dijatuhkan hukuman pidana oleh pengadilan dan tidak oleh medical council. Saya sampaikan itu sebagai attachment di dalam buku ini, ada halaman 171 sampai 175. Kemudian kita lihat di negeri Belanda agak berbeda keadaannya di negeri kincir angin ini sebab dibandingkan dengan negara lain secara umum, di sana ada apa yang dinamakan sentral volkh [sic] jadi kalau diterjemahkan Majelis disiplin sentral untuk pelayanan kesehatan berpusatnya berkedudukan di Den Haag. Terdapat pula lima buah yang bersifat rasional. Badan-badan ini diatur dalam beigh end the [sic] undang-undang in berlaku terhadap tenaga kesehatan lainnya seperti psikoterapis dan perawat. Keputusan regional dapat diajukan banding di pusat, namun keputusan sentral merupakan final dan tidak dapat dibandingkan lagi. Sentra mempunyai 80 anggota diantaranya 20 orang adalah sarjana hukum. Badan ini lebih menyerupai pengadilan, karena sanksi yang diberikan dapat juga dijatuhkan hukum denda yang uangnya disetorkan ke kas negara, sidangnya terbuka untuk umum, kecuali dalam hal-hal tertentu oleh ketua dapat dinyatakan tertutup misalnya dalam kasus-kasus di bidang seksual. Sidang ketua bisa diketuai oleh seorang sajana hukum demikian sekretarisnya dan anggota-anggotanya dari pihak medik. Berdasarkan undang-undang tadi yang dinamakan undang-undang beck, maka ditentukan bahwa hukum pidana dan hukum perdata dapat sekaligus diajukan, ini berarti tergantung kepada pasien apa mau langsung dengan bersamaan pengaduan-pengaduan di tiga badan bersangkutan. Ia tidak harus menunggu keputusanmedical council dulu karena tidak ada hubungan, bandingkan misalnya Pasal 66 dari praktik kedokteran. Jadi dapat dianggap sekaligus kepada medical council perdata untuk kerugian dan pengadilan pidana untuk tindak pidana. Saya rasa sekian dulu, terima kasih.

42

111. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Cukup untuk Ahli. 112. KETUA : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H. Para Bapak-Ibu yang terhormat sudah sidang Pleno pada session pertama ini berakhir Insya Allah pukul 12 dan bakal dilanjutkan pukul, 13.30, acaranya nanti meneruskan dari keterangan Ahli dan dari Pemerintah, terima kasih. Dengan ini sidang Pleno pada siang hari ini dinyatakan diskors dan dilanjutkan pukul 13.30,

KETUK PALU 1 KALI.

113. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, Saudara-Saudara skorsing sidang dalam pemeriksaan perkara ini saya cabut, KETUK PALU 1 KALI.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini yaitu dalam rangka pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pengujian dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tadi pagi kita sudah mendengarkan keterangan para Ahli dan pihak terkait dan juga ahli yang diajukan oleh pihak Pemohon, dua orang ya? Sekarang kita lanjutkan yang belum adalah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon dan juga nanti para ahli yang diajukan oleh pemerintah. Saya cek dulu apakah Pemohon— Ahli yang diajukan oleh Pemohon sudah memberikan keterangan semua?

114. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Sudah.

43

115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Sudah ya? yang belum saksi dua orang, dua orang saksi dimana duduknya mungkin ada perubahan tempat duduk? Di sana dua saksi kemudian Ahli dari pihak Pemerintah dimana duduknya Oh, tiga orang. Sekarang kita mulai dulu Saksi, sudah disumpah semua tadi ya? Saya persilakan Saudara Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, karena ini sifatnya dalam rangka pembuktian maka Saksi dan Ahli adalah dalam rangka pembuktian perkara ini. Karena itu karena Saudara yang mengajukan saya persilakan keterangan kesaksian seperti apa yang diharapkan untuk meyakinkan Majelis dalam rangka pembuktian ini. Jadi silakan Saudara pandu dengan pertanyaan. Silakan yang mana duluan, silakan. Saya cek dulu namanya Bapak Paul Tahalele yang satu lagi Bapak Novel, sedangkan satu lagi. 116. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Bapak Jun Satrio hari ini ada kegiatan di Medan, jadi terpaksa harus ke Medan. 117. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Jadi sudah pergi, jadi tinggal dua saja, oke silakan. 118. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Yang pertama, kami ingin mengajukan meminta keterangan Saksi dari Profesor Paul Tahalele, namun sebenarnya kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim, kalau dr. Paul Tahalele semula kami ajukan sebagai Pihak Terkait, tapi karena sesuatu hal kemudian Majelis Hakim sebaiknya mengajukan beliau sebagai Saksi. Baik Pak Tahalele, kami ingin memperoleh keterangan tentang apa yang Paul rasakan, Pak Paul dengar dan Pak Paul alami selaku seorang Dokter ahli bedah dan sekaligus Ketua Persatuan Dokter Ahli Bedah Indonesia, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Praktik Kedokteran dimana di Pasal 37 ayat (2) itu menyatakan adanya pembatasan maksimal tiga tempat praktik dan itu dilanjutkan dalam Pasal 76. Kalau itu melebihi tiga tempat praktik itu diancam pidana yaitu 2 tahun atau denda seratus juta rupiah. 3 tahun dan begitu juga dengan pasal-pasal yang kami ajukan Pasal 75 tentang tiadanya praktik dokter yang tidak memiliki STR Itupun diancam dengan pidana dan denda, kemudian ketentuan Pasal 79 huruf A tentang dokter yang tidak memasang papan nama itu diancam juga dengan kurungan tahun atau denda 50 juta dan sekaligus Pasal 79 huruf C tentang kewajiban dokter yang tidak

44

mengikuti perkembangan ilmu, itupun diancam dengan hukuman setahun dan denda 50 juta rupiah. Saya persilakan Pak Dr. Tohiri. 119. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. MED PAUL. TAHALELE, FCTS, FINACS Terima kasih. Pimpinan Majleis yang saya hormati, Baru pertama kali ini saya hadir di sini. Saya lihat suasananya karena berhadapan dengan kita di sini, di sana juga teman-teman sebelah kanan juga teman-teman. Jadi ini semua ini dokter ini, kecuali satu dua bukan mungkin. Dan beberapa diantaranya ini juga dokter spesialis bedah sama dengan saya. Mungkin perasaannya sama dengan saya begitu. Menyangkut pertanyaan tadi, saya ingin sampaikan bahwa undang-undang tersebut pada intinya sebetulnya baik. Hanya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Dan langsung saja pada Pasal 37 dan Pasal 75 dan seterusnya mengenai sanksi pidana itu. Saya baru terima kemarin Permenkes yang terbaru, 20 April. Jadi dua minggu yang lalu. Kalau saya nilai ini sudah banyak kemajuan, diakui atau tidak bahwa di sini tidak ditulis sanksi pidana. Oleh karena itu saya mendukung ini ini tidak ada sanksi pidana, ini bagus sekali. Ada beberapa pelanggaran, tetapi ada satu kritik bagi saya, karena ini membuat keresahan kita. Misalnya tadi pembatasan tempat praktik. Tentunya kalau kita lihat bandingkanlah dengan negara tetangga, mungkin kita ini terbelakang tetapi sudah bagus, tidak tahu apa artinya ini. Karena Konsil Kedokteran yang ditulis dalam undang-undang ini, kita yang paling belakang di antara negara ASEAN kalah dengan Vietnam. Dan yang lainnya adalah dari Permen ini ke sini, di sini di Pasal 7 ini nanti dampaknya ini, karena ini ada terjemahan dari undang-undang, yaitu tentang PPDS. PPDS itu adalah dokter dalam pendidikan spesialisasi. Di rumah sakit pendidikan mereka ini yang bekerja. Kemudian di sini shift-nya itu diberikan lewat dekan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa dekan yang mengawasi mereka bekerja dalam pelayanan? Logikanya adalah diserahkan kepada KPS. KPS itu adalah Ketua Program Studi, sedangkan KPS ini, dia mengatur mengelola pendidikan, bukan pelayanan. Dampak daripada ini saja, terusan daripada undang-undang itu, maka banyak teman-teman kolega saya yang sekarang sudah mulai muncul. Dia menolak untuk menjadi KPS, karena nanti tanggung jawabnya besar sekali. Ini baru satu poin Pak. Kemudian mengenai pembatasan tadi tempat praktik tentunya kita melihat Indonesia ini sangat luas geografis, penduduknya juga banyak, lalu kita bandingkan negara tetangga yang dekat sajalah, Filipina atau Thailand. Itu rasio antara satu dokter bedah, di Indonesia itu hanya 1600 orang per 220 juta penduduk. Sedangkan di Filipina atau Thailand penduduknya sekitar 68 juta, dokter bedahnya

45

7000. Inikan suatu ketimpangan yang luar biasa. Oleh karena itu mungkin di dalam merumuskan nanti berikutnya mengenai tiga tempat praktik ini, entah bagaimana caranya diserahkan kepada situasi keadaan setempat sesuai dengan jajaran yang berwenang, yaitu di tingkat provinsi atau wilayah, mungkin begitu Pak. Selanjutnya yang lain, pengalaman yang lain adalah tentang yang kami rasakan tulisan tentang di dalam undang-undang tersebut berupa pidana. Saya kira tadi sudah disebutkan bahwa profesi kita ini mulia. Kita ini bukan pencuri ayamlah. Tujuan dan semua pekerjaan kita yang kita kerjakan yaitu dengan tujuan mulia, menolong orang. Dan kalau dalam hal ini itu nanti dipidanakan, menurut saya, inikan mengganggu dan orang itu akan takut. Kemudian dampak-dampak negatif lainnya yaitu kita akan lebih hati-hati pemeriksaan itu akan lebih banyak. Kemudian biaya pengobatan akan lebih tinggi. Contohnya beberapa tahun yang lalu saya membawa guru saya ke Singapura, beliau seorang ahli bedah tua yang lugu, sederhana, sampai di sana hanya memeriksa saja. Dokter memeriksa jantung. Kalau kita kurskan enam ratus ribu per paket. Jadi di sana tidak peduli, kamu dokter atau tidak masuk di sini. Lain dengan di Indonesia, kalau dokter masuk atau siapapun yang minta bantuan kita masih bisa memberikan keringanan ataupun gratiskan. Jadi ada fungsi sosial dokter ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya kira mengenai pidana ini sangat mengganggu profesi dokter itu. Itu saja dari kami. 120. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H. Pak Profesor Paul, dengan ada Undang-Undang Praktik ini tentang pembatasan tiga praktik, apakah ada akibat yang terjadi di tingkat rumah sakit ini? Mungkin kekurangan ahli atau dan bagaimana dengan pembatasan semacam ini? Terima kasih. 121. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. MED PAUL. TAHALELE, dr, FCTS, FINACS Ya. Tadi saya ada beberapa kesaksian juga sudah disampaikan, mungkin dari IDI juga, PBD atau mungkin dari Konsil, karena saya kira begini dampak-dampak dengan kekurangan tenaga ahli terutama khususnya yang langka itu terhadap rumah-rumah sakit yang tidak terkenal misalnya, itu dokter akan memilih pasti rumah sakit terkenal. Contohnya di Surabaya saja Pak, itu rumah sakit seperti di Sepanjang itu akan kosong dokter bedahnya. Kalau misalnya bisa ditransfer ke pusat tujuan, saya kira tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak bisa sama sekali ini juga jadi konyol ini atau memerlukan tindakan segera. Sedangkan dokter

46

yang sudah domisili di situ, yang biasa praktik di situ juga, ini ada keterbatasan. Saya kira pasti dampaknya cukup luas, karena tadi sudah saya katakan rasionya saja sudah, kita ini hanya 1600 dokter bedah dibandingkan untuk melayani 220 juta penduduk, mungkin itu. 122. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Saya kira untuk sementara cukup Prof Paul. Kemudian kami lanjutkan ke Saksi berikutnya? 123. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Lanjutkan, silakan terus! 124. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Dokter Novel ya? Saya mendengar informasi bahwa Dokter Novel ini adalah salah satu korban dari berlakunya Undang-Undang Kedokteran khususnya Pasal 79 huruf A, yaitu tentang dokter yang berpraktik kedokteran itu wajib memasang papan nama. Saya ingin mengetahui apa betul Saudara ini pernah mengalami proses hukum di dalam menjalankan praktik kedokteran sehubungan dengan tidak memasang papan nama itu? Kami persilakan Saudara untuk memberi penjelasan. 125. SAKSI DARI PEMOHON : dr. NOVEL BISYIR

Assalammu'alaikum, wr.wb.

Pada pimpinan sidang yang mulia, saya mungkin akan menjawab apa yang ditanyakan tadi, bahwa memang benar saya telah mengalami suatu hal yang mungkin membuat saya atau saya kira sebagian besar teman-teman sejawat trauma. 126. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Mungkin bisa dijelaskan lebih detail peristiwanya, kapan dan dimana ? 127. SAKSI DARI PEMOHON : dr. NOVEL BISYIR Terima kasih. Peristiwanya ini terjadi kurang lebih, saya tanggal pastinya saya rasa saya tidak ingat betul, tetapi kalau tidak salah awal Februari. Saya mau, sedang mulai bermaksud untuk membuka praktik pribadi di suatu daerah atau suatu perkampungan boleh saya bilang kumuh Pak.

47

Perkampungan kumuh, dimana di situ rakyatnya rakyat bukan menengah ke bawah lagi Pak, ke bawah semua, jadi di bawah semua di situ. Di situ yang praktik itu, di daerah situ, hanya paling banyak mantri, saya katakan sekali lagi mantri dan perawat. Saya karena tempat praktik saya dekat, tempat praktik saya yang awal itu di rumah sakit dekat dari situ, jadi saya memutuskan untuk membuka di situ. Saya sudah mengontrak tempat dan sebagainya. Saya mengurus SIP, baru dua hari saya buka, baru dua hari saya buka belum ada satupun pasien datang, tiba-tiba tanpa ada hujan, tanpa ada angin saya katakan sekali lagi saya tidak mengatakan Polisi ya Pak, tapi oknum polisi tiba-tiba datang menemui saya tanpa ada masalah apapun menanyakan, “Pak dokter, SIP-nya mana?“, pertama kali. Saya keluarkan SIP saya, SIP, STR saya lengkap saya keluarkan. Saya bertanya kepada Polisi itu, “ada apa Pak? Kenapa tiba-tiba Bapak mendatangi tempat saya. Beliau menjawab bahwa ada laporan warga yang tidak jelas, boleh dibilang surat kaleng yang mengatakan bahwa di tempat saya itu berpraktik dokter palsu. Saya dikasih lihat suratnya tanpa identitas, saya juga bertanya kepada Bapak polisi itu, “Pak apakah semua surat yang tanpa identitas ini harus ditindaklanjuti?”, saya bilang. “Oh iya Pak, karena ini—apa dia bilang—delik aduan, kalau saya tidak salah. Saya bilang, “kalau begitu bisa saja semua orang membuat surat seperti itu dong ke polisi!”. Akhirnya tanpa banyak basabasi saya diminta datang ke kantor. Polisi mempertanyakan SIP pertama kali. Saya datang, sudah saya tunjukkan SIP tetapi tetap disuruh datang. Saya datang ke kantor, dibuat BAP, dibuat BAP itu pada saat itu polisi memfoto tempat saya, kebetulan plang nama saya belum saya naikkan, karena baru saya cat, masih basah. Kebetulan bulan Februari masih musim hujan. Jadi plang nama saya ada di bawah, tetapi polisi tetap berpegang teguh kepada undang-undang, bahwa di undang-undang yang tidak memasang plang akan dipidana kalau tidak salah satu tahun dan itu berkali-kali mereka itu mem-moved saya. Membuat saya ini down dengan mereka terus membicarakan pidana, ini pidana, ini pidana. Dan terus terang itu membuat saya trauma pada saat itu sampai di buat BAP, setelah dibuat BAP mulailah Pak “tawar-menawar” dalam tanda kutip di situ. Saya bilang bahwa saya praktik di tempat biasa dan saya hanya GP, saya hanya dokter umum, biasa. Mereka, tidak mau tahulah dalam hal tawar-menawar, pokoknya sampai saya memerlukan bantuan temanteman dari LBH ini untuk datang, saya telepon untuk datang. Nah, di situ saya merasa ironis sekali, ironisnya Pak, di samping-samping saya berpraktik mantri dan perawat tanpa license. Yang kedua Pak, panti pijat berkeliaran itu, di samping saya itu plang panti pijat banyak sekali Pak, kenapa mesti saya yang mau berpraktik untuk menolong masyarakat tidak mampu di sekitar situ harus ditangkap? Itu buat saya ironis dan menurut saya bagaimana dokter-dokter Indonesia akan bersaing

48

menghadapi pasar global nanti, menghadapi masuknya dokter asing, jika dengan masalah begini saja dokter-dokter dalam negeri ditangkapi? Saya kira begitu saja.

Assalammu'alaikum, wr.wb. Terima kasih.

128. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Baik, saya masih lanjutkan, Pak Novel, jadi ketika Anda ditangkap dengan tuduhan tidak pasang papan nama, itu ada tidak orang atau pasien yang dirugikan kesehatannya, karena gara-gara tidak pasang papan itu atau semacam itu muncul dipertanyaan polisi? 129. SAKSI DARI PEMOHON : dr. NOVEL BISYIR Tidak, karena satu menurut saya saat itu saya belum terima pasien. Kedua, menurut saya papan nama itukan ada atau tidak nama saya di situ, saya kira kesehatan pasien akan begitu saja Pak tidak akan berpengaruh menurut saya, begitu. Kenapa dengan keadaan ini saya harus ditangkap? Itu yang saya ironis. Terima kasih. 130. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H

Oke, saya kira sudah cukup dari kami Pak Majelis Hakim. Terima kasih.

131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik. Kalau tidak ada lagi, sekarang kita lanjutkan atau masih ada yang mau tanya, hakim? Nanti saja ya! Sekarang ke Pemerintah dulu, ada tiga ahli yang sudah disiapkan. Saya persilakan Pemerintah barangkali didahului dengan statement juga boleh, nanti tolong dipandu apa saja yang perlu dimintakan keterangan para ahli dan yang mana yang mau duluan silakan diatur. Silakan. 132. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Pak Ketua Majelis Konstitusi yang terhormat, para anggota Majelis, saya hendak menjawab semua dan sebagainya saya hanya ingin langsung mendapatkan keterangan dari ahli tentang ada beberapa ketentuan yang dianggap lain dari harapan mereka. Untuk Prof. Syamsu Dayat dan Prof. Ana yang ada ketentuan menyatakan

49

bahwa dokter, dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran harus memiliki surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan surat izin praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Salah satu persyaratan untuk memperoleh STR ini adalah adanya sertifikat kompetensi dan kolegium yang bersangkutan, jadi melalui proses penddidikan dan seterusnya. Untuk dapat memperoleh surat izin praktik ini dokter harus memiliki surat registrasi terlebih dahulu. Nah, pemberlakuan STR yaitu lima tahun. Pertanyaan saya Prof., apakah dengan ketentuan tersebut melanggar hak asasi dokter atau dokter gigi sebagai warga negara yang bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Silakan Prof. 133. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Silakan. AHLI DARI PEMERINTAH : dr. SYAMSUHIDAJAT, SpB Terima kasih, assalammu’alaikum wr. wb. Terima kasih pertanyaan yang diajukan kepada saya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Nama saya Syamsu Hidayat. CV saya sudah serahkan pagi tadi, saya lulus sebagai dokter di Fakultas Kedokteran UI pad tahun 1959, kemudian jadi dokter spesialis bedah tahun 1963 sampai sekarang sudah 44 tahun berpraktik sebagai dokter spesialis bedah di Indonesia. Saya sudah pensiun pada umur 70 tahun yaitu pada tahun 2001 yang lalu. Jabatan terakhir adalah guru besar ilmu bedah pada Universitas Indonesia. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan latar belakang kenapa sampai terjadi pembatasan atau menyebutkan tempat praktik yang harus didahului dengan STR dari Konsil Kedokteran dan surat izin praktik dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Jauh sebelum konsil ini terbentuk di Indonesia, pada tahun 1979, ini latar belakangnya Pak, saya kira perlu diketahui untuk supaya nanti jalannya pembahasan saya runtut. Pada suatu forum di Delhi, WHO yang ada di Delhi, saya mendapat pertanyaan sebagai berikut, badan apakah atau peraturan apakah yang menjamin mutu dokter yang melakukan praktik melayani pasien di RS atau pada praktik pribadinya di negara Anda, di Indonesia? Saya tidak bisa segera menjawab karena memang tidak tahu secara tepat malah saya balik bertanya, ”kenapa Anda menanyakan ini? Saya mendapat jawaban, dalam negara yang beradab—sudah tidak enak nih jadi saya dianggap tidak beradab—di abad ke dua puluh ini negara tersebut memiliki badan yang ditetapkan dengan peraturan atau undang-undang yang menjamin mutu dokter yang dilepas untuk melakukan praktik kedokteran di negara tersebut.

50

Sekembali saya dari India, saya mempelajari apa yang ada di banyak negara di sekitar di Indonesia dan di seluruh dunia tentang badan yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengatur atau menjamin mutu dokter. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai badan yang namanya bisa konsil, medical council, general medical council, medical board, dan semuanya dibentuk melalui suatu undang-undang. Konsil yang tertua adalah the general medical di Inggris dibentuk tahun 1858, sekarang umurnya sudah hampir 150 tahun, kita baru punya konsil dua, tiga tahun, dua tahun. Hampir semua undang-undang yang membentuk konsil di negara-negara tersebut menyebutkan pembentukan medical disciplinary tribunal atau medical disciplinary court kebanyakan mempunyai kedudukan dalam sistem peradilan di negara tersebut dan dapat meminta kasasi ke MA di negara tersebut. Di Belanda wet regelende der...[sic!] 1 Juni 1865 dan medische toetsteit Undang-Undang Disiplin Kedokteran 2 Juli 1928 adalah dua undang-undang yang berjarak 63 tahun mengatur praktik kedokteran dan mendirikan sistem peradilan disiplin kedokteran yang terkait dengan banding dan kasasi. Kedua undang-undang ini tidak ada konkordansinya dengan undang-undang di Indonesia menurut pemahaman saya, saya berikan tanda tanya untuk mengatur hal yang sama. Jadi di Indonesia sejak di tinggal Belanda pun kita tidak pernah tahu bahwa itu ada undang-undang atau peraturan yang di Indonesia diberlakukan. Dalam usaha menyusun naskah akademis dan saya adalah seorang anggota yang menyusun naskah akademis untuk rancangan Undang-Undang Konsil Kedokteran yang nantinya menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Praktik Kedokteran ini. Saya sebagai ketua kelompok tersebut berinisiatif untuk mulai bekerja, tapi mengalami kesulitan besar karena belum pernah ada badan seperti ini di Indonesia. Kelompok ini adalah kelompok yang ada di bawah direktur jenderal pendidikan tinggi, non stuktural. Akhirnya dipilih contoh-contoh yang terjadi di negara-negara lain, pilihan jatuh kepada negara persemakmuran walaupun disadari bahwa dasar pembentukan hukum atau undang-undang di Belanda berbeda dari yang ada di negara-negara Anglo Saxon atau Anglo Saxis. Telaah komparatif ini terpaksa ditempuh karena di Indonesia belum ada pengalaman atau belum ada badan serupa. Telaah dilakukan dalam kepustakaan dari Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, Filipina, dan Thailand. Pemikiran dasar yang dikemukakan tentang perlunya mengatur para dokter dan membentuk konsil dan badan pengadilan disiplin kedokteran adalah merosotnya martabat profesi kedokteran di semua negara tersebut. Badan-badan atau organisasi profesi dokter ternyata tidak mampu mengadili secara baik sejawatnya sendiri yang melanggar ketentuan etika kedokteran. Ini menyebabkan kepercayaan masyarakat pengguna jasa dokter dan masyarakat luas meragukan kemampuan organisasi profesi dokter mengatur para anggotanya sendiri yang mulai

51

bertindak di luar norma. Di Inggris disebut sebagai the way bracken, jadi yang memang aneh begitu. Sekali sudah terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran maka akan sulit sekali, mungkin juga tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan tersebut karena tidak adanya kriteria dan persyaratan yang menjadi dasar untuk memperoleh kepercayaan itu kembali. Hal inilah yang disampaikan oleh seorang anggota majelis rendah di Belanda, dalam usaha membentuk medische toetsteit Undang-Undang Disiplin Kedokteran. Di dalam memorie van toetlichting anggota tersebut menyatakan pernyataan yang sangat menyentuh dalam usaha mengembalikan martabat profesi kedokteran di Belanda pada akhir tahun 20-an itu, 1920. Konsep tentang kita sendiri, konsep naskah akademis untuk pembentukan konsil kedokteran di Indonesia selesai disusun pada tahun 1982. Jadi kita bekerja kira-kira lima tahun. Konsep tersebut kemudian dibahas bersama banyak pihak yang diundang mengharapkan kepada Menteri Kesehatan untuk memahami dan menyetujui adanya prinsipprinsip Konsil Kedokteran di Indonesia sebagai badan bentukan undangundang yang bertugas menjamin mutu dokter yang akan dilepas untuk melakukan praktik. Sejak tahun 1982 sampai 1997, jadi 15 tahun, gagasan tersebut disampaikan kepada tiga orang Menteri Kesehatan. Ketiga-tiganya menolak membentuk konsil kedokteran di Indonesia dengan alasan sudah diatur oleh Departemen Kesehatan dan jajarannya. Baru dalam tahun 1999 Menteri Kesehatan yang keempat yang ditanya, saya sebut namanya saja Profesor Farid Anfasa Moeloek menyetujui gagasan ini dan meminta melanjutkan usaha ini sampai menjadi RUU. Konsultasi dengan banyak pihak dilakukan secara teratur, seorang Hakim Agung yang pernah beberapa kali diminta memberikan masukan pada rancangan undang-undang ini sampai-sampai menyebutkan, kalau ini tercapai sampai menjadi undang-undang di Indonesia maka akan ada temuan baru dalam bidang hukum di Indonesia, saya tidak menangkap setepatnya apa yang dimaksudkan? Apakah adanya Konsil Kedokteran Indonesia yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden atau terbentuknya majelis yang mengadili pelanggaran disiplin dokter yang di dalam pembahasan awalnya, dalam konstruksinya itu akan merupakan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang tidak terjadi sekarang ternyata. Sejak awal tahun 1999 kelompok penyusun naskah akademik ini diperluas dengan unsur pengurus besar IDI dan jajarannya, biro hukum Departemen Kesehatan dan biro kepegawaian Departemen Kesehatan. Jadi kami bekerja dan akhirnya pada akhir tahun 1999 RUU Praktik Kedokteran selesai. Saya mengikuti hampir semua sidang DPR antara Pemerintah dan Komisi VII pada waktu itu namanya bukan IX, duduk di tribun atas karena saya bukan anggota DPR dan bukan juga jajaran Departemen Kesehatan atau Departemen Kehakiman. Ini terjadi sejak awal tahun 2004 Febuari sampai RUU ini menjadi undang-undang pada bulan Oktober tahun 2004. Undangundang ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

52

Praktik Kedokteran yang juga membentuk Konsil Kedokteran Indonesia dan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, rasanya inilah hasil yang terbaik yang bisa dicapai. Sekarang saya mendapat tugas untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang mengenai keharusan memiliki STR, SIP dalam rangka apakah ketentuan ini melanggar hak asasi dokter, dokter gigi sebagai warga negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagian dari jawaban ini memang saya belum tulis oleh karena saya tidak tahu bahwa pertanyaan ini disampaikan kepada saya, tapi saya akan menjawab sebagai berikut nanti saya akan ketik supaya bisa disampaikan secara tertulis. Saya merasa bahwa menjadi dokter adalah suatu pilihan. Pilihan bebas yang melekat pada setiap warga Indonesia siapapun boleh menjadi dokter ini adalah salah satu ungkapan dari hak asasi warga negara seperti juga pilihan untuk menjadi anggota angkatan bersenjata. Maka profesi kedokteran pun memiliki ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang kita sebut sebagai etik, disiplin untuk menjaga keutuhan korps, menjaga jiwa korps--l’esprite de corps supaya profesi kedokteran bisa tampil sebagai satu profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi bukan satu-satu dokter secara pribadi, tapi korps dokter yang akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sesudah seseorang masuk memilih untuk menjadi dokter, masuk ke dalam korps profesi dokter terdapat kaidah-kaidah profesi yang secara universal mencakup antara lain, saya sebutkan beberapa, saya tidak ingat semua mestinya ada sebelas kira-kira atau sepuluh, saya hanya ingat enam. Pertama prinsip altruisme dan itu diambil juga di dalam lafal sumpah dokter. Altruisme berarti mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri orang lain yang dimaksud adalah pasien tentunya atau masyarakat yang dilayani untuk mencari kesehatan. Kedua, belajar sepanjang hayat ini diperlukan oleh karena ilmu kedokteran dan teknologi kedokteran apalagi sekarang itu berkembang begitu cepat hingga tanpa sadar kita sudah ketinggalan. Jadi profesi kedokteran sebagai korps itu menuntut supaya anggotanya itu belajar terus menerus dengan maksud supaya mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu mengikuti the best evidence yang ada di dunia ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran. Ketiga adalah kolegialitas, jadi hubungan antara para anggota profesi itu merupakan suatu hubungan yang saling menghormati, saling membina, saling memperingatkan kalau ada yang akan berbuat keliru. Keempat, adalah mematuhi kesepakatan-kesepakatan etik atau dikenal dengan kode etik, jadi biasanya tertulis tentu dan peraturan-peraturan disiplin yang dikenal sebagai disciplinary code atau kode disiplin dalam hal ini bisa dikeluarkan oleh badan lain di luar profesi kedokteran tentunya. Kelima, memiliki integritas sebagai anggota profesi. Yang dimaksud dengan integritas adalah kepatuhan yang sangat tinggi terhadap code of behavior adalah kesepakatan-kesepakatan tentang perilaku. Jadi apa yang dipikirkan oleh

53

seseorang dokter tentu, apa yang dirasakan oleh seseorang dokter harusnya terejawantahkan dalam apa yang dilakukan oleh dokter. Jadi jangan dokter berpikir lain tapi tindakannya lain, itu yang saya artikan sebagai integritas dan yang keenam yang saya ingat adalah bekerja dalam batas-batas kompetensinya walaupun seorang dokter mempunyai kewenangan berdasarkan pendidikannya itu mencakup seratus macam tindakan tetapi kalau kompetensi itu akhirnya berkembang hanya sampai pada dua puluh macam tindakan, maka itulah yang menjadi pekerjaan dia, dia sudah akan terjauh dan lupa oleh karena jarang mendapatkan pasien yang bidang-bidang lain tadi, sebagai seorang dokter atau dokter spesialis pun begitu. Jadi menurut paham saya pilihan untuk menjadi anggota profesi dokter seperti juga anggota profesi saya contohkan Angkatan Bersenjata, itu membawa serta pembatasan-pembatasan kebebasan dibandingkan dengan keleluasaan atau kebebasan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang belum memilih profesi kedokteran atau tidak memilih profesi kedokteran. Jadi hal ini disadari karena menjadi dokter adalah pilihan bukan paksaan. Berdasarkan itu semua maka saya mencoba menjawab bahwa panduan yang ada sekarang sebenarnya kita mengikuti apa yang ada dulu. Waktu tahun 1942 saya catat di sini sebelum Perang Dunia ke-II yang sekarang disebut surat tanda registrasi adalah satu akta van toetlichting, jadi satu dokumen hukum yang memberikan izin kepada seorang dokter untuk memasuki profesi kedokteran kemampuannya sudah memenuhi. Jadi diizinkan untuk masuk untuk nantinya melakukan praktik kedokteran. Dokumen hukum yang kedua itu adalah yang dikenal dengan nama akta van vesteching [sic!] itu satu pernyataan dokter itu sudah menetapkan memilih tempat dimana dia akan melakukan praktiknya. Akta tersebut bisa di suatu rumah sakit, bisa di suatu Puskesmas atau di tempat praktik pribadi, tiga-tiganya diartikan sebagai vesteching, memilih tempat untuk bekerja sebagai profesi. Pekerjaan profesi dibedakan dari pekerjaan vocation ialah bahwa pekerjaan profesi adalah satu pekerjaan yang pertama-tama ditujukan untuk kebutuhan dasar manusia. Kita mengenal profesi luhur tiga atau empat. Pertama adalah profesi yang memberikan keadilan kepada setiap orang yang hidup pasti memerlukan keadilan dan itu adalah profesi hakim. Yang kedua yang memberikan atau membantu dalam bidang ketakwaan atau pendidikan agama itu diperlukan sejak zaman purba juga ada itu. Ketiga, yang memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan profesi dokter dan yang keempat adalah bidang pendidikan. Jadi orang-orang yang memilih keempat profesi ini sampai-sampai rela untuk melakukan pekerjaannya tanpa harus dibayar kalau perlu orang yang miskin atau apa kita tidak akan menolak kalau dia akan minta untuk diajari untuk menjadi seorang yang beragama Islam yang baik misalnya maka orang yang mengajarkan agama akan harus rela karena dia memilih profesi itu. Dalam pengertian seperti inilah praktik kedokteran baik yang modern atau yang kuno itu masih tetap

54

memegang prinsip-prinsip altruisme tadi. Jadi jawaban saya akhirnya untuk pertanyaan pertama dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran maka sebenarnya tidak terjadi pelanggaran hak asasi karena dia memilih sendiri dan aturan-aturan di dalam negara memang menetapkan seorang dokter harus melakukan ini dari zaman dulu pun begini, sekarang tidak ada yang berubah sebenaranya tentang STR dan SIP itu. Mungkin rumusan jawaban saya tidak begitu tepat tapi inilah yang bisa saya sampaikan sekarang mudahmudahan bisa dimengerti, terima kasih. 134. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Prof. Syamsu, saya lanjutkan Ketua Majelis, saya ingin dapat sedikit penjelasan dari Prof. Ana tentang hukum administrasi negara tentang pertanyaan tadi, silakan Prof. 135. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H Terima kasih, assalamu’alaikum wr. wb. Saya mencoba berbagi ilmu yang sedikit supaya berkembang menjadi banyak sebagai negara hukum yang modern yang mengetengahkan kesejahteraan rakyat atau welfare state tidak mungkin semua tugas pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Oleh karena itu Pemerintah berbagi tugas baik secara internal dalam lembaga pemerintahan sendiri dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun secara eksternal kepada lembaga di luar struktural Pemerintahan dalam hal ini adalah Konsil Kedokteran. STR yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran adalah lembaga yang terpercaya oleh Pemerintah memiliki kompetensi untuk menilai keahlian dokter dan dokter gigi. STR juga merupakan syarat untuk terbitnya suatu SIP yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan sebagai wakil Pemerintah setempat dalam hal ini berlakulah teori DICE— Draw Adminsitrative Principle, Administration is the Steer Representative

of the state.

Pemerintah melaksanakan berbagai tugas antara lain mengatur dan mengurus. Dalam rangka tugas mengatur inilah Pemerintah melakukan berbagai perintah dan larangan oleh karena itu lahir sistem perizinan izin merupakan instrumen yang banyak digunakan dalam Hukum Administrasi Negara, artinya dalam hubungan Pemerintah dengan warga masyarakat. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya. Izin adalah suatu persetujuan Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan memberi izin Pemerintah memperkenankan para Pemohon melakukan tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan demi kepentingan umum yang mengharuskan pengawasan terhadap tindakan tersebut. Pengikatan suatu aktivitas pada

55

sistem perizinan pada umumnya berdasarkan keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan yang oleh pembuat undangundang tidak seluruhnya dianggap tercela. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas larangan persetujuan yang merupakan dasar pengecualian izin dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dalam larangan di sini harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan karena menurut azas legalitas, Pemerintah harus memiliki wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya menurut peraturan perundang-undangan. Norma larangan yang diuraikan secara abstrak menunjukkan perilaku yang pada umumnya tidak diperbolehkan. Pelarangan ini biasanya dikaitkan dengan sanksi pidana. Izin ada kalau norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan wewenang kepada organ Pemerintah untuk menggantikan larangan dengan persetujuan dalam bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu Ketun atau Keputusan Tata Usaha Negara. Izin adalah suatu keputusan tata usaha negara yang menciptakan hukum atau konstitutif, artinya dengan izin maka terbentuk hubungan hukum tertentu pada satu pihak organ pemerintahan menciptakan hak atau izin dan lain pihak timbul kewajiban bagi Pemohon izin. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ Pemerintah memberi izin. Demikian sumbangan saya untuk pertanyaan nomor ini, terima kasih. 136. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Prof Anna. Saya ingin tanya apa melanggar tidak ini aturan yang ketentuan ini yang berlaku apakah dia melanggar atau tidak tentang hak asasi dan undang undang, silakan Prof? 137. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada anda biarlah Majelis Hakim yang menentukan hal ini. 138. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Prof, Baiklah saya lanjutkan untuk Prof Syamsudayat, ini ada yang menyatakan bahwa dengan aturan tiga tempat praktik dengan satu SIP berlaku untuk satu tempat praktik itu katanya melanggar hak-hak dokter, dokter gigi ataupun masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan

56

padahal tujuan kita dalam hal ini adalah bagaimana praktik dokter itu dikaitkan dengan kemampuan di dalam memberikan upaya pelayanan yang maksimal bagi pasien. Saya minta penjelasan Prof Syamsu. 139. AHLI DARI PEMERINTAH :Prof. dr. SYAMSUHIDAJAT,SpB Pertanyaannya bisa dijawab beberapa cara tapi saya akan mencoba menjawabnya menurut cara saya begitu. Saya bukan seorang ahli hukum jadi mohon maaf kalau kalimat-kalimat saya tidak bunyi menurut kaidah hukum, terima kasih. Saya ambil contoh dulu saya pernah bekerja di Belanda bersamasama dengan itu Saudara saya Prof. Patmo Sanjoyo tahun 1969-1970 hanya dua tahun Prof Patmo bekerja lebih sepuluh tahun barangkali di sana. Sebagai orang asing saya diizinkan dengan surat dari inspektur kesehatan setempat tempatnya di Harlem waktu itu untuk bekerja di satu rumah sakit saja. Saya melihat semua sejawat saya yang ada di rumah sakit itu juga demikian, mereka hanya bekerja di satu rumah sakit kecuali guru besar seorang saja soalnya ada guru besar yang duaduanya itu diizinkan bekerja satu season dalam seminggu. Satu season itu kira-kira enam jam begitu, saya tahu kepala bagian di tempat saya Profesor Bulma waktu itu bekerja setiap hari Rabu sore di rumah sakit swasta. Staf yang lain tidak ada yang mendapat izin bekerja di tempattempat di luar rumah sakit. Saya tanya kepada teman-teman saya kenapa kok begitu? Ya gaji saya sudah cukup untuk membiayai hidup saya secara wajar menurut ukuran di Belanda katanya begitu, tapi kalau masih ingin kaya silakan kerja privat keluar dari rumah sakit ini, lalu memilih bekerja privat itu di negara orang bukan di tempat kita. Temanteman saya di Belanda secara serius juga mengatakan kalau mau jadi kaya jangan memilih profesi dokter lebih jauh lagi malah, seorang dokter dapat hidup layak tanpa harus bekerja di banyak tempat atau banyak rumah sakit, saya mengalami sendiri waktu saya bekerja sebagai dokter muda tahun 1959 saya hanya bekerja di satu rumah sakit. Menurut ukuran waktu itu penghasilan saya cukuplah, saya tidak menuntut yang banyak-banyak waktu itu. Hal ini saya kaitkan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya tempat praktik tiga tempat itu sudah pernah diatur sebelumnya walaupun tidak dengan undang-undang. Ada satu surat peraturan menteri barangkali, saya tidak tahu nomor berapa menetapkan hal yang sama tetapi tidak pernah ada keributan walaupun dokter-dokter praktik di empat, lima, enam sampai sepuluh tempat barangkali. Apa yang terjadi? Sekarang setelah ini menjadi undangundang dan ada ancaman hukumnya, kita sama-sama ribut saya bisa mengerti itu karena kita sudah terlalu lama para dokter ini, termasuk saya, diberi kebebasan untuk menentukan sendiri norm and value, jadi norma-norma dan nilai-nilai yang kita anggap baik. Belum tentu norma dan nilai itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kehidupan masyarakat, apalagi nanti kalau datang undang-undang yang

57

menentukan norma dan nilai yang beda. Jadi kita sudah terlanjur sebut saja tersesatlah begitu, sekarang kita harus diatur begini. Jadi tentang tiga tempat itu adalah salah satu pilihan waktu itu sebenarnya dan rasanya tiga tempat ini saya secara pribadi tidak terlalu pelitlah tergantung kemana kita memilih. Tentang pemerataan, saya punya pendapat lain dan pendapat itu akan saya kemukakan sebagian secara tertulis juga. Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 29 secara sadar memuat Pasal 30, kita buka Pasal 30, meskipun ini tidak populer sekarang, ”dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan ini termasuk dokter warga negara asing”. Jadi andaikata kita menerapkan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), Pasal 31 dan sebagainya, Menteri Kesehatan bisa saja menempuh kebijakan sebagai berikut. Di dalam tulisan saya, saya ambil contoh Provinsi Nusa Tenggara Timur, di sana terdapat lebih banyak jumlah kabupaten yang masingmasing mempunyai rumah sakit kelas C, dibandingkan dengan jumlah dokter anastesi dalam satu provinsi itu. Jadi dokter anastesi itu tidak mungkin melayani semua rumah sakit yang di kabupaten karena jaraknya jauh antar pulau itu. Jadi mengapa Menteri Kesehatan tidak mengambil kebijakan, saya undang berdasarkan Pasal 30 dokter-dokter spesialis yang memang diminta untuk mengisi tempat-tempat tertentu. Karena memang tidak mungkin dokter yang jumlahnya sedikit untuk bekerja sehari melakukan pelayanan di rumah sakit-rumah sakit kabupaten yang jaraknya begitu jauh. Berdasarkan itu mestinya jalan keluarnya adalah mencoba secara arif, secara tenang memilih alternatif yang ditawarkan oleh Pasal 30 dari Undang-Undang Praktik Kedokteran ini, tentu ini bukan satu-satunya jawaban saya tahu. Tapi itu salah satu jawaban yang mungkin bisa mengurangi kelangkaan dokter di negara kita. Saya tahu di Indonesia jumlah dokter spesialis bedah syaraf Prof Patmo, berapa banyak dan saya tahu juga di Thailand jumlahnya berlimpah di sana. Mereka sendiri sesak itu untuk kerja itu, karena terlalu banyak teman sejawatnya, kenapa tidak diundang kemari misalnya begitu dengan segala konsekuensinya mereka harus mau kerja di tempat yang ditunjukkan oleh Pemerintah, jangan macam-macam, karena izinnya, izin yang hanya satu tahun di undang-undang kita ini. Jadi berdasarkan itu, maka sebenarnya kalau digabung semua tempat praktik tiga tempat itu digabung dengan Pasal 30 itu tadi, tidak akan mengurangi kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan di masyarakat, itu jawab saya Pak, terima kasih. 140. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Prof, saya lanjut.

58

Untuk Prof Anna, Prof. Ini ada pandangan teori tentang ilmu hukum, kita ingin melihat bahwa kondisi normal dan ideal pekerjaan seorang dokter, dokter gigi adalah suatu pekerjaan yang mulia, yang dihormati, dan dilandasi pada suatu kepercayaan. Secara nyata Prof, sesuai dengan perubahan zaman meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, tuntutan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, adanya perubahan perilaku, etika sebagai dokter, dokter gigi yang tidak lagi memegang etika kedokteran, tidak semua dokter Prof, dimana hal ini dapat dilihat mulai digugatnya eksistensi dokter, dokter gigi melalui gugatan dugaan malpraktik. Pada tatanan hukum memberikan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum yang dilakukan dokter, dokter gigi yang dinilai sebagian orang sebenarnya cukup dengan sanksi administratif. Tetapi oleh pembentuk hukum untuk memberikan sifat jera kepada pelaku diberikan sanksi pidana. Dari pandangan teori dan ilmu hukum apakah ini suatu ketidakadilan dan undang-undang yang memuat sanksi pidana tersebut apakah bertentangan dengan Konstitusi? Silakan Prof. 141. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H Terima kasih. Saya akan coba menjawab—peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang pada dasarnya dibenarkan membuat sanksi pidana, sekarang kita mencoba mengidentifikasi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang memuat sanksi pidana itu dimulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 80. Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) itu masalah ketiadaan STR, sehingga ada pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda seratus juta, buat dokter yang kaya tidak masalah. Kalau dosen seperti saya tidak punya seratus juta. Profesor itu tertinggi gajinya Rp 2.600.000, makanya saya cenderung tidak melanggar hukum, saya takut didenda sebesar ini. Semua dari Pasal 75 itu juga dibagi lagi antara dokter dan dokter gigi WNI dan WNA. Saya lebih senang kalau dokter WNI itu lebih ringan, supaya hukum kita berpihak pada warga negara Indonesia. Kalau dokter WNA sudah berani ke Indonesia itu, berarti dia juga berani juga menghadapi hukuman yang berat, jadi tolong ini dicermati kembali ada discount-lah untuk dokter Indonesia, seharusnya juga lebih ringan karena dibanding Pasal 76 ini ketiadaan STR, jadi sanksi-sanksi pidana maupun sanksi administrasi Pasal 75,76 itu harusnya berbeda. Karena untuk memperoleh SIP dia harus memperoleh STR dulu, berarti ini tahapan tidak bisa disamakan. Mungkin ini kekurang hati-hatian dari Departemen Kesehatan dan Departemen Hukum dan HAM, nanti kita perbincangkan diskon-diskonnyalah sanksi-sanksinya ini kalau perlu didiskon. Sanksi harus ada, tapi soal tahapannya itu yang harus kita

59

cermati kembali. Jadi lalu juga secara umum kemudian kita Pasal 76, tadi saya sudah bahas sekalian Pasal 75 dan 76 itu harus ada perbedaan. Pasal 77 pidana penjara paling lama lima tahun, paling lama lho Pak bukan harus lima tahun, paling lama. Jadi bisa sebulan, bisa sehari ini juga seharusnya Pasal 77 itu dokter atau dokter gigi yang dimaksudkan di sinikan dokter dan dokter gigi gadungan, karena kalau dokter beneran tidak mungkin terkena pasal ini kalau menurut saya. Pasal ini juga seharusnya lebih ringan karena Pasal 77 itu, dia itu ketiadaan simbol, kalau dokter gadungan pasti tidak mau menunjukkan simbol dong. Misalnya saya punya anak perawan lalu ada jejaka bilang, ”ibu, anak saya dokter lho, dia pakai itu putih-putih seragamkan bisa saja seperti itu, ya. Seharusnya lebih ringan, karena belum melakukan tindakan medis, ini kembali lagi kecerobohan Departemen Kesehatan saya kira ini, maaf ya saya Saksi Ahli tidak memihak lho, saya mengemukakan ini, tapi ini RUU—rancangan Pemerintah atau DPR, Pasal 78 juga. 142. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Mungkin difokuskan saja kepada pertanyaan. Pertanyaannya tadi, apa tadi yang ditanya? Apakah ketentuan pidana itu boleh dikenakan untuk pelanggaran administrasi? Kira-kira begitu bukan? Secara teori itu bisa apa tidak? Itu saja, jadi jangan mengupas seluruh teori tentang sanksi, jadi dijawab saja pertanyaan yang diajukan. 143. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H Pada penjelasan setiap pasal itu dinyatakan cukup jelas, itu juga keteledoran lagi, salah satu bentuk keteledoran. Karena cukup jelas bagi pembuat undang-undang belum tentu jelas bagi konsumen undangundang, baik dari kalangan kedokteran sendiri maupun masyarakat bahkan perangkat penegak hukum. 144. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Bagaimana penanya? Betul sudah terjawab? 145. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Tidak, yang saya ingin tanyakan Prof adalah apakah ketidakadilan dan undang-undang yang membuat sanksi pidana tersebut bertentangan dengan Konstitusi?

60

146. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H Tidak. 147. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Untuk ini barangkali saya mau tentang papan nama praktik ini, barangkali. 148. PEMERINTAH : AGUS PRIAMBUDIANTO,S.H. PELAYANAN MEDIK, DEPKES)

(Ka.

BIRO

Terima kasih Pak Rudy, jadi salah satu yang banyak diangkat di dalam pembicaraan kita adalah istilah kriminalisasi, antara lain adalah ketentuan yang mewajibkan pemasangan papan nama yang berisi nama dokter STR dan SIP. Kelihatannya masalah ini dianggap sebagai masalah yang sederhana bahkan ada yang menyampaikan tadi, sebetulnya hanya pelanggaran etika. Saya minta pendapat Pak Rudy sebagai ahli, apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai itu dan cukup sanksi administrasi karena saya berpendapat bahwa informasi yang ada pada papan nama itu akan merupakan suatu hak sebelum seseorang itu melakukan kontrak politik yang di dalam. Dengan melihat adanya papan nama, ada SIP, ada SDR, maka akan memberikan informasi sebagai asasi dia kalau sanksi tersebut cukup sebagai sanksi administratif apakah cukup melindungi? Karena terus terang saja barangkali kita sering menemukan nama papan praktiknya laki-laki tapi yang di dalam perempuan dan tidak mungkin secara ketimuran orang yang sudah masuk itu keluar, karena ternyata dokter ini diganti. Ini barangkali sesuatu yang mungkin banyak di antara kita yang mengalami, oleh sebab itu pertanyaan saya adalah apakah hal semacam ini, yaitu bentuk penyembunyian informasi tidak dapat diberikan sanksi pidana? Apakah cukup sanksi administratif itu akan diterapkan? Mungkin pertanyaan itu, terima kasih Pak. 149. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Baik, terima kasih.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan kepada dokter muda yang telah berani berpraktik di wilayah yang kumuh, salut untuk hal tersebut. Tapi ada satu pertanyaan sebelum menjawab dari Bapak. Apakah kasus dari dokter tersebut beranjak sampai ke pengadilan?

61

150. PEMOHON : Prof. Dr. R.M. PADMO SANTJOJO Tidak, karena ada tawar menawar. Terima kasih. Dalam tanda kutip ada “tawar menawar” dan BAP saya digantung. 151. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Baik, terima kasih, cukup. 152. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Ini yang dikatakan dengan persoalan hukum, ini bukan penegakan hukum tapi bicara soal penyimpangan, penyelewengan hukum. Jadi kalau dilihat dari kasusnya yang Bapak sampaikan tampaknya satu kesalahan yang sangat fatal bicara soal penggunaan hukum yang ada. Yang pertama adalah Bapak belum berpraktik, belum melakukan suatu tindakan yang dinamakan tindakan medis apapun juga. Maka tentunya belum mempunyai kesempatan untuk memasang papan nama itu. Sebab dari apa yang saya baca di sini mungkin saya salah (...) 153. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Sebentar-sebentar, kenapa? 154. KUASA HUKUM PEMOHON : Keberatan, ini tidak dalam rangka menanyai terdakwa atau saksi, tapi dalam rangka memberikan keahliannya tentang ini, jadi kami keberatan terhadap pernyataan ahli. 155. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ya, jadi tolong Pak ahli, Anda ditanya oleh Pemerintah, tolong dijawab pertanyaan, jadi jangan menanggapi saksi lain begitu, nanti di seminar saja diskusi. 156. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Karena awalnya di situ. Karena kalau kemudian dalam satu posisi tidak melakukan suatu tindakan medis, tentunya tidak diperlukan yang dinamakan pemasangan papan nama. Justru aparat penegak hukum telah salah menggunakan hukum yang ada. Dengan kata lain, kalau melihat dari aturan yang ada di situ muncul adalah kesengajaannya, sengaja memang memang saya tidak mempunyai maksud, tidak mempunyai keinginan memasang papan nama, di situ tidak muncul kata kealpaannya. Bahkan kemudian apa yang Bapak lakukan sudah akan

62

kembali membuat pasang papan nama yang dengan sendirinya tidak menunjukkan memasukkan unsur kesengajaan. 157. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Tenang saja, nanti dicatat yang relevan saja nanti 158. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Ini suatu kondisi yang dinamakan dengan persoalan kesalahan dalam penegakan hukum yang ada. 159. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Pak Rudi, Pak Rudi menghadap ke sini saja, jangan menghadap ke sana. 160. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Baik, terima kasih. Bapak hakim yang terhormat, ada beberapa hal yang penting dilihat masalah apa yang ditanyakan oleh penanya tadi. Bicara rumusan dari pasal di sana menggunakan kata dengan sengaja, maka maknanya adalah suatu kesengajaan dari si pelaku untuk memang menghindari untuk tidak mau menggunakan papan nama, maksudnya jelas adalah suatu maksud yang jahat, karena akan bicara soal menghindari pajak. Yang kedua, memungkinkan untuk kemudian membuka perangkap buat seorang pasien, yang ketiga bisa jadi satu persoalan masalah menipu dari pasien tersebut. Jadi justru aturan-aturan yang ada adalah suatu keinginan bagaimana caranya memberikan perlindungan hukum, memberikan hak kepada seorang pasien, bahkan dari sisi yang lainnya memberikan suatu perlindungan hukum yang baik sekali buat seorang dokter-dokter yang kemudian berpraktik sesuai dengan aturan yang ada. Persoalan yang berikutnya, kalau kemudian kita bersama-sama membuka dari UndangUndang Praktik Kedokteran ini, saya ingin menyampaikan pendapat apakah harus dikatakan suatu hal yang tercela dan tidak merugikan apabila ada tindakan yang praktik tanpa dengan STR kemudian SIP, atau kemudian berpraktik padahal dia kemudian tidak mempunyai izin praktik, kemudian seolah-olah berpraktik dan sebagainya. Tampaknya benar pendapat dari Profesor Ana yang mengatakan justru dengan aturan yang ada itu memberikan suatu perlindungan yang sangat baik kepada dokter yang memang menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang ada. Aturan ini semata-mata diperkenakan, dikenakan kepada dokterdokter yang memang tidak mempunyai kewenangan untuk berpraktik sebagaimana yang disarankan oleh undang-undang yang ada. Maka

63

dengan kata lain papan praktik tersebut adalah suatu perlindungan hukum yang terbaik buat masyarakat untuk seorang dokter yang kemudian bersikap sebagaimana mestinya. Ini maka suatu sifat dari persoalan, kenapa harus memidana orang? Karena mau tidak mau bicara soal kami ingin melindungi masyarakat. Dengan pidana yang ada dimaksudkan kemudian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terima kasih. 161. PEMERINTAH : AGUS PURBADIANTO, S.H., (Ka. BIRO HUKUM, DEPKES) Mungkin untuk mempertegas saja, mungkin agak panjang. Jadikan saya mulai dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, lalu berhadapan dengan dokter yang tidak memasang papan praktik. Apakah benar kalau saya menyimpulkan bahwa sanksi administratif tidak cukup, karena tidak bisa, tidak ada unsur pemaksaan kepada dokter untuk menunjukkan identitas yang asli, apakah boleh saya menyimpulkan yang seperti itu? Terima kasih. 162. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Baik, satu hal yang pasti adalah sangat diperlukan sanksi pidana tersebut. Sekali lagi dalam satu upaya untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dan dokter-dokter yang berpraktik dengan benar dan baik, itu sebagai persoalan tujuannya. Terima kasih. 163. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Cukup? 164. PEMERINTAH : Masih ada lagi, ini untuk Pak Rudi, ini sebagai orang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 73 dan Pasal 77, 78 dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi. Kemudian menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi. Jadi ketentuan ini sebenarnya justru bukan ditujukan untuk dokter dan dokter gigi. Namun sebaliknya untuk melindungi dokter dan dokter gigi dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, itu tujuan darinya. Apakah

64

ketentuan tersebut tepat jika disebut sebagai mengkriminalisasi dokter dan dokter gigi? Begitu yang saya dengar tadi, silakan. 165. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Jelas mengkriminalisasi dokter yang gadungan atau dokter yang kemudian tidak berpraktik dengan baik dan benar, itu tujuannya adalah ke arah sana. Jadi pasal ini bukan untuk dokter tapi mengingatkan kepada orang yang bukan dokter untuk hal ini, terima kasih. 166. PEMERINTAH : Satu lagi, yaitu tentang sanksi pidana dalam kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 dalam KUHP yang dikualifikasikan sebagai kejahatan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, sedangkan Pasal 75 dan 76 dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang bersifat kesalahan administrasi diancam pidana lebih berat. Nah, apakah hal ini merupakan diskriminasi terhadap dokter atau dokter gigi? Apakah diskriminasi ini? Silakan. 167. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H Baik, terima kasih. Dalam konteks materi hukum itu bukan diskriminasi, tapi dalam satu konteks ada aturan yang umum dan kemudian muncul aturan yang khusus, ini bukan satu diskriminasi. Jadi KUHP dengan 359 dan 360-nya itu dalam satu posisi yang generalisnya, aturan umum. Sehingga kemudian sah-sah saja kemudian ada aturan khusus. Aturan khusus tersebut justru memang diperlukan dengan niat melihat masalah kekhususan dari tindakannya yang kemudian tidak tercakup dalam aturan yang umum itu. Terima kasih. 168. PEMERINTAH : Pak Rudi, alhamduillah saya dapat mengerti. Saya kembalikan ke Majelis, terima kasih banyak. 169. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, berarti sekarang sudah didengar semua ya. Tiga ahli atau dua tadi dari Pemohon dua, dari Ahli tiga, Saksi dari Pemohon dua, kemudian ada lima pihak terkait. Pihak terkait ini juga beda-beda juga pendapatnya, berarti semua pihak sudah didengar. Sekarang yang belum, boleh kita bikin cross pertanyaan kalau Pemohon 65

mau mengajukan pertanyaan kepada ahli yang diajukan oleh Pemerintah atau sebaliknya Pemerintah juga boleh tanya kepada ahli yang diajukan oleh Pemohon yang tadi pagi sudah memberi keterangan. Ini mohon maaf ruangan kita masih kecil, belum pindah ke sebelah, kalau di gedung sebelah sudah lengkap. Saya persilakan dulu Pemohon mau mengajukan pertanyaan kepada ahli yang diajukan Pemerintah, silakan. 170. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Terima kasih, pertama kami ingin mengajukan kepada Prof. Syamsu sebagai ahli dari pihak Pemerintah. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan, ini berkaitan karena beberapa hari yang lalu saya nonton film Nagabonar yang menceritakan tentang nasionalisme begitu kalau tidak salah. Ini berkaitan dengan Profesor Syamsu bahwa ada statement, saya setuju bahwa dokter adalah profesi luhur, tapi kemudian ketika bicara tentang tiga tempat praktik kemudian di daerah-daerah tertentu di Indonesia memang kesulitan dokter kemudian merujuk kepada Pasal 30 yang itu jelas-jelas menginginkan impor dokter ketika di Indonesia kekurangan dokter. Apakah solusi semacam ini memang apa tidak justru menimbulkan masalah ketergantungan nantinya dan bukan menyelesaikan masalah? Apakah tidak sebaiknya sesungguhnya persoalan tempat praktik itu yang kemudian diancam oleh pidana itu ancaman pidananya justru harus dicabut? Bahkan kalau perlu justru persoalan-persoalan bagaimana cara mendesain pendidikan dokter yang murah kemudian dan banyak? Saya kira itu pilihan yang cerdas saya kira. Kemudian yang kedua kepada Profesor Ana, tentang persoalan izin. Saya agak tidak sependapat dengan pengaturan dokter ini dikaitkan dengan persoalan izin. Menurut sepengetahuan saya, izin itu, itu akan diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang “pada prinsipnya dilarang”. Misalnya dalam KUHPidana. Judi pada prinsipnya dilarang, tapi boleh kalau ada izin. Prostitusi pada prinsipnya dilarang, tapi kalau dia izin boleh. Apakah itu konsep yang diberikan kepada dokter, ini profesi mulia, itu menjadi profesi yang tadi ada saksi yang mengatakan, ini common enemy apakah itu yang diinginkan oleh undang-undang ini? Oleh karena itu kemudian penuh kriminal-kriminal, saya ingin pendapat itu. Kemudian yang terakhir pada Pak Rudi. Ketika ditanya papan nama itu memberikan concern, tapi kemudian ada ya itu kalau dokternya lakilaki, kalau perempuan? Apakah itu tidak cukup dengan KUHPidana bahwa itu persoalan penipuan? Saya kira itu, apakah orang tidak pasang papan plang nama kemudian tidak ada korelasi dengan kerugian pasien tidak ada itu, itu kemudian harus pidana? Apa sekejam itu saya pikir itu, sementara itu dari kami.

66

171. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ada lagi, jadi sekalian saja, ada lagi pertanyaan, tolong dicatat dulu Pak ya, Ibu dicatat saja dulu ya, silakan. 172. AHLI PEMERINTAH : Prof. Dr. SYASUHIDAJAT, Sp.B Terima kasih, saya hanya ingin menanyakan beberapa saja yaitu lebih pada pengalaman hari-hari, jadi saya bukan ahli dalam soal hukum. Pertama kali yaitu mengenai orang tidak memasang papan praktik dan yang dimaksudkan dengan praktik itu adalah semua pekerjaan baik di Pemerintah maupun di luar. Kalau di dalam rumah sakit Pemerintah tempat saya kerja, yaitu notabene lebih dari tiga tidak ada nama saya ditulis, tidak ada plang-nya, itu siapa yang harus menanggung? Apakah saya dihukum? Apa yang dihukum adalah rumah sakitnya? Yang kedua, yaitu saya sebetulnya sangat mendukung pernyataan dari Ketua IDI dimana pembatasan tiga tempat praktik itu, itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang pembatasan itu perlu, tetapi pembatasan itu bisa juga tidak perlu. Saya beritahu, seseorang yang sudah punya nama biar tempatnya cuma satu, praktiknya bisa sampai tengah malam. Belum paginya bekerja untuk Pemerintah, bagaimana kalau ada orang yang meragukan kualitas pelayanannya? Orang itu akan sudah pasti kualitas pelayanannya kalau menurut ketua Persi bisa diragukan, tetapi dia tokh masih diminta terus oleh banyak orang, jadi bagaimana ini? Jadi kualitas pertolongan itu tidak selalu berkaitan dengan jumlah tempat praktik, juga tidak selalu berkaitan dengan banyaknya pasien yang ditangani, itu semua bergantung kepada, salah satu adalah pasien sendiri. Seseorang kalau ingin ke dokter itu harus meyakini, dirinya yakin bahwa dokter yang diinginkan itu dianggap paling cocok, baik dari ilmunya maupun hubungan relasinya sebagai manusia maupun barangkali ada sudutsudut lain. Jadi dia selalu memilih, kita tidak bisa mengatakan you jangan ke dokter situ, itu dokter itu sudah kebanyakan pasiennya, tidak bisa. Jadi seperti potong rambut. Jadi pasien itu memilih kepada dokternya dan itu tidak bisa dokternya menolak, jadi kita tidak bisa mengatakan kepada pasien “sudah ya, saya ini sudah lelah, jangan kamu cari dokter lain“. Di situ—ini yang saya selalu rasakan di dalam hati itu bagaimana perasaan seorang dokter menolak orang yang seharusnya kita bisa tolong. Kalau dikatakan ya, itu penugasan ah, masa orang ditugaskan terus untuk sosial kapan dia bisa hidup, terutama—contohnya saya sendiri minta maaf karena kebetulan macam saya ini barang langka, jadi saya harus operasi minimal 8 jam, habis waktu saya dan kalau diminta terus oleh peminat saya, terutama yang punya kuasa, saya tidak bisa lari. Kalau ada perwira tinggi angkatan bersenjata minta, saya harus pergi, ada pejabat minta saya harus pergi. Masa saya jadi penugasan terus, padahal kita tahu—tadi dikatakan Prof Syamsu

67

memberi contoh di negeri Belanda, di negeri Belanda itu semua gaji cukup, saya pun kerja di sana. Saya kalau boleh minta setengah jatah saja itu sudah cukup. Tapi kita di Indonesia, kita semua tahu pegawai negeri itu berapa gajinya? Dan saya yakin tidak ada dokter yang mau, beban banyak dokter yang tidak mau mencuri dari tempat kerjanya. Dia masih bisa mencari penghasilan tambahan yang halal yaitu dengan praktik. Jadi praktik itu haknya sebetulnya. Jadi kalau kita mau membatasi berapa jumlahnya itu tidak bisa, karena tidak relevan, jadi lebih bagus itu dikontrol oleh badan yang mengontrol disiplin dan etika kedokteran. Jadi jangan dimasukkan sebagai undang-undang yang nanti—karena apa badan yang mengatur etika itu bisa melihat orang ini and indisipliner atau melanggar etika. Kalau—sebagai contoh begini saja kalau dia bekerja misalnya kurang dari tiga, tetapi pasiennya mati terus umpamanya, apa dia harus sanksikan, harus dipanggil lalu harus dilakukan hers calling dididik baru atau dinilai atau tidak itu mati itu ekstrim. Kalau nakal terus, nakal dalam soal etika dan macam-macam misalnya dalam soal tarif, dimana atau tidak mau menolong orang miskin. Itukan kontrolnya—meskipun dia tidak di bawah tiga tetapi kinerjanya itu jelek sekali. Jadi jangan hubungkan kinerja dari dokter dengan jumlah tiga, itu pendapat saya. Jadi saya hanya memohon supaya semua mengerti situasi dan yang paling bagus apa yang dikatakan oleh Ketua IDI dimana semua harus dipertimbangkan tiap tempat berlainan, saya beritahu sepuluh provinsi di Indonesia tidak mempunyai ahli bedah syaraf dan rakyat yang tinggal di sepuluh provinsi itu berhak mendapat pertolongan bedah syaraf yang kadang-kadang tidak menyebabkan cacat malah banyak menimbulkan yang bagus dan masih produktif, tapi karena ketidaktahuannya tidak tertolong. Jadi untuk mengatasi ini tidak mengundang orang asing karena orang asing yang sekarang melamar tidak ada mau tinggal katakan saja di saum laki atau Maumere atau di Tebelo tidak ada yang mau, mereka berebut mencari tempat yang panas ini yaitu yang dihitung kota-kota besar. Jadi itu bukan solusi, kalau mau lakukan solusi yaitu kita mengatur sendiri kemampuan kita dan untuk kesejahteraan rakyat, tentu peran dari pemerintah untuk mengadakan fasilitas penolong kesehatan itu berperan dan pengawasan dari badan-badan yang untuk mengawasi etika maupun disiplin dokter itu harus berperan, terima kasih ini pendapat saya. 173. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Jadi kalau dokter bertanya panjang pertanyaannya, jadi antara pernyataan dan pertanyaan tolong dijawab saja nanti, dianggap pertanyaan itu. Jadi Saudara-Saudara sekalian bagaimanapun Mahkamah ini akan membuat putusan berdasarkan hukum dengan bertitik tolak dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang paling tinggi, tapi tentu untuk solusi masalah ini tidak hanya soal hukum, tidak soal menang kalah saja di dalam berperkara ini. Jadi semua masalah-masalah

68

itu mudah-mudahan itu jadi bahan pemerintah untuk membuat pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut, biasa saja itu yang namanya perubahan dari keadaan zaman dulu ke zaman sekarang di semua bidang itu ada kejadian seperti ini, misalnya dibidang kehakiman sekarangkan baru ada Komisi Yudisial, baru juga Konsil Kedokteran ini kurang lebih mirip-mirip itulah kira-kirakan? Kadang-kadang perubahan itu ketika merumuskan kebijakan baru itu kadang-kadang berlebihan atau bisa juga kadang-kadang itu bukan karena berlebihan tapi karena orang belum siap juga mengikuti perubahan itu “kagok”, jadi di masamasa perubahan, masa transisi selalu biasanya ada masalah-masalah dan harusnya diantisipasi, bagaimana yang mengatasinya, mungkin ada escape clause tertentu, mungkin ada aturan-aturan transisional tertentu. Itu misalnya begitu, jadi hal-hal seperti ini mungkin ada pengecualianpengecualian tertentu, itu silakan dijadikan bahan untuk evaluasi walaupun putusan Mahkamah Konstitusi nanti apa? Tapi berperkara di Mahkamah Konstitusi ini diharapkan jadi bahan untuk solusi, jadi tidak selesai hanya menang dan kalah. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini putusnya hanya tiga macam, mengabulkan, menolak, atau tidak menerima begitu. Cuma tiga macam saja, jadi apapun putusannya nanti masalah ini kalau bisa diselesaikan , semuanya dokter kan begitu. Jadi saya rasa demikian dan saya persilakan sekarang Bapak Ahli bertiga ya, silakan untuk urutan siapa duluan menjawab, silakan. 174. AHLI PEMERINTAH : Prof. Dr. SYASUHIDAJAT, Sp.B Terima kasih, izinkan saya menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Pertanyaan kepada saya adalah tentang Pasal 30. Tentu rasanya menempatkan Pasal 30 di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini disengaja, tidak mungkin satu kekeliruan. Jadi seharusnya terserah kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk deployment atau untuk menjamin bahwa keterjangkauan pelayanan Kesehatan itu memang wajar dicapai oleh masyarakat terpencil, setengah terpencil, sangat terpencil dan sebagainya itu, itu adalah tugas dari Pemerintah. Jadi tidak heran kalau pada suatu saat Pemerintah menetapkan, memberlakukan Pasal 30, apa yang terjadi di negara lain misalnya? Saya sebut saja di Malaysia, saya tulis di sini, kekurangan dokter diisi oleh dokter Indonesia, walaupun kerjanya memang di tempat yang terpencil. Di Australia yang mulanya ingin mempertahankan slogan yang terkenal to keep Australia white. Sekarang Australia mempersilakan dokter-dokter Asia untuk melamar menjadi dokter di Australia, walau di tempatkan di haut back yang dulu ada flying doctor, sekarang tidak ada lagi. Gajinya tidak cukup, saya kira kalau dia kerja di Indonesia dia bisa dapat gaji lebih banyak kerja tiga tempat daripada kerja di satu tempat di air struck atau dimana di Australia Tengah itu. itu sekarang diisi oleh dokter-dokter dari Asia, jadi tidak mustahil Indonesia juga akan menempuh kebijakan

69

itu. Tapi profesi itu sudah ada di undang-undang kita dan bisa saja berubah, saya sadar adanya konsil kedokteran di Indonesia, sesuatu hal yang baru, itu akan mengalami nasib yang sama seperti konsil-konsil di negara lain. Oleh karena benturan-benturan tadi yang saya sebut benturan norma dan nilai yang sudah terbiasa dilakukan oleh dokter termasuk saya tentunya yang kita alami bersama ini, kejadian ini terdapat di semua negara yang membentuk konsil dan dapat berlangsung sampai belasan tahun. Di Inggris sendiri bentrokan norma dan nilai ini karena adanya konsil, pada masa awalnya itu lamanya sampai 30 tahun dan sampai sekarangpun masih ada gejolak-gejolak kecil yang selalu mempertanyakan kenapa konsil kenapa begitu, undangundangnya kenapa begitu. Ini yang menyebabkan tadi pada suatu saat kalau masyarakat kita makin kritis, para dokter juga makin pintar dan terampil, ilmu dan teknologi kedokteran terus maju, semuanya ini perlu pengawalan (penjagaan) dikawal secara baik agar mutu tetap terjaga. Jadi terutama perubahan norma dan nilai di masa mendatang mungkin saja akan memaksa terjadinya perubahan revisi amandemen atau apa saja dari undang-undang ini, itu terjadi dimana-mana itu. Jadi rasanya ini satu perkembangan wajar dari suatu undang-undang yang seperti ini, mengatur para dokter dimana saja mengalami kesulitan, barangkali itu jawaban saya Bapak, terima kasih. 175.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, silakan

176. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H. Terima kasih Majelis Hakim yang Mulia. Saya coba menjawab tentang perizinan, saya tetap bertahan pada pendapat saya. STR yang diterbitkan oleh konsil kedokteran itu lembaga yang dipercaya pemerintah memiliki kompetensi untuk menilai keahlian dokter atau dokter gigi yang merupakan syarat untuk terbitnya suatu SIP yang diterbitkan oleh dinas kesehatan sebagai wakil Pemerintah setempat. Dalam hal ini Pemerintah melaksanakan tugas pengaturan atau regeling karena menurut Den Hamp lingkup hukum administrasi negara itu di samping mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat juga memberikan perlindungan hukum, di sinilah kaitan HAM dan HAN. Tidak mungkin suatu SIP itu terbit tanpa STR, justru saya melihat di sini pemuliaan dari profesi dokter, pemerintah tidak akan memberikan SIP tanpa rekomendasi dari organisasi keahlian masing-masing. Kemudian yang kedua, mengenai pembatasan tempat praktik, Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Dinas kesehatan tentu sudah mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan Kesehatan, coba kita lihat Permenkes RI

70

Nomor 1419 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (3). Ketentuan ini tidak melanggar hak dari dokter maupun dokter gigi dan atau masyarakat, karena bagi para dokter dan dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dengan jam kerja 7 sampai 8 jam dalam lima hari kerja/seminggu. Kemudian melakukan praktik pribadi 4, 5 jam atau paruh minggu sudah cukup melelahkan, dikhawatirkan akan terjadi human error akibat kelelahan yang berkepanjangan, kalau hal tersebut tentu akan terjadi tentu akan merugikan dokter dan masyarakat sendiri. Jangan sampai dokter jatuh sakit padahal niatnya menyembuhkan orang. Saya malas ke dokter, karena kesempatan saya malam hari ke dokter karena yang saya temui dokter dengan wajah yang cemberut sudah kelelahan, padahal saya membayar tarif lebih mahal daripada pasien yang pagi hari. Karena kalau pagi hari saya datang ke RSCM tentu saya mengantri lebih lama walaupun lebih murah saya bayar. Jadi secara matematis memang terjadi hal-hal seperti itu yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah. Sebenarnya bagi saya, lebih tepat kalau dipermasalahkan adalah apakah dalam memperoleh SIP atau STR itu ditemukan berbagai kendala, misalnya faktor like and dislike, suap menyuap, prosedur yang berbelit-belit. Kalau hal-hal ini mau bahas bersama dikemukakan kepada Pemerintah dan organisasi terkait mungkin akan membawa perbaikan bagi wajah kedokteran Indonesia. Satu hal yang patut kita catat bahwa Undang-Undang Praktik Kedokteran ini dari segi politik hukum kesehatan adalah undang-undang bersifat responsive, karena sepuluh tahun terakhir ini begitu banyak deraan terhadap dunia kedokteran dan masyarakat. Itulah yang patut kita sambut, dengan segala kelemahan-kelemahan dari undang-undang ini, terima kasih. 177. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, terakhir silakan. 178. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H. Terima kasih, Kalau kita coba perbandingkan antara Pasal 378 dengan Pasal 79. Amit-amit kalau dikenakan dengan 378, karena jelas pidana itu tinggi sekali 5 tahun, kemudian kalau kita lihat dalam Undang-Undang Kedokteran hanya kurungan 1 tahun atau denda 50 juta rupiah, malah kemudian dokter mengatakan dikenakan dengan (Pasal) 378. Tentu itu satu hal yang tentu lebih memberikan suatu kebaikan buat dokternya dan dalam situasi di dalam undang-undang ini, jadi spesialisnya justru menguntungkan pada seorang dokter penghargaan kepada profesi dokter dan kepercayaan kepada dokter sehingga kemudian jangan sampai dikenakan sanksi pidana sedemikian beratnya. Jadi kalau

71

dikenakan kepada Pasal 378 mungkin tidak sajalah, kasihan benar-benar dokternya, terima kasih. 179. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, saya rasa jawaban sudah diberikan ya bisa puas bisa tidak tetapi sudah dijawab. Kalau masih ada pertanyaan kepada ahli Pemohon, saya persilakan, tapi kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa, ah silakan. 180. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Satu saja. 181. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Silakan. 182. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Majelis. Saya ingin tanya seandainya saya sakit beberapa menit yang dibutuhkan oleh seorang dokter untuk memeriksa saya? Oleh karena apa saya tanya ini apakah 5 menit, 10 menit, dan atau 15 menit untuk menghitung waktu ini. kenapa saya tanya ini oleh karena ada saya dengar cerita seorang muridnya itu bangga luar biasa untuk menceritkan kepada gurunya tentang jumlah pasiennya, tetapi gurunya ini marah luar biasa. Baru ketemu dengan gurunya bagaimana baik-baik sehat? Dia jawab sehat. Berapa pasienmu sekarang? Perhari dia praktik? Dia jawab 50 Prof. langsung Prof-nya marah, kamu praktik ahli atau praktik dokter umum, karena dia pikir apa yang disentuh di dalam waktu 4 jam 50 orang, berapa orang yang harus disentuh sebenarnya. Hanya itu saja barangkali siapa yang mau menjawabnya, terima kasih. 183. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Silakan, kepada siapa pertanyaan itu?, oh silakan. 184. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Kepada Prof. Sofwan Dahlan, barangkali begini pandangan hukum bagaimana sebenarnya double license-ya STR yang sebelumnya namanya SP yang sebelumnya namanya SIP yang dipasangkan dengan

72

SIP itu kan sudah sejak dulu, hanya saja kenapa sekarang baru ribut, ini yang saya agak bingung juga, apakah karena pada waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada yang protes ataukah ada sesuatu yang lain, dari pandangan hokum sebenarnya sejak saya praktik dulu—sekarang saya tidak praktik, tapi waktu saya praktik dulu ya ada SIP ada dan tidak ada masalah apa-apa, tetapi sekarang setelah itu menjadi satu produk hukum dan ada Mahkamah Konstitusi kemudian seperti ada peluang untuk digugat, terima kasih. 185. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, silakan-silakan. 186. AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu mengenai double license sepanjang yang saya pahami, yang saya alami juga jadi kalau saya waktu itu saya lulus fakultas kedokteran kemudian saya lapor ke Depkes sebagaimana tadi sudah saya tayangkan, bahwa saya akan mendapatkan SID, itulah license karena dia memberikan kewenangan dengan SID itu, ia boleh bekerja dimanapun, di puskesmas, di rumah sakit tanpa dia haruskan mengurus SIP. SIP hanya diperlukan kalau dia membuka praktik partikelir perorangan di rumahnya sendiri, dan konsepnya adalah filosofinya adalah SID itu personal privilege to license itu yang memberikan kewenangan, sedangkan SIP itu adalah izin sarana. Kita bisa lihat ada Undang-Undang Kesehatan yang tadi pasalnya saya lupa, sudah saya tayangkan bahwa praktik kedokteran adalah rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi dan sebagainya. Jadi itu yang saya alami sekarang, saya memang harus kaget karena melihat bahwa kawan-kawan yang sudah punya STL saya pahami STR itu adalah license karena STR itu memberikan kewenangan. Tetapi ketika dia harus ke bekerja di rumah sakit harus minta SIP di rumah sakit tersebut. Jadi itu permasalahnnya, jadi pertanyaannya adalah what is SIP, SIP itu license personal privilege apa SIP itu izin sarana? Itu pertanyaannya, itu memang saya pertanyakan itu. Kemudian masalah pertanyaan dari Pak Farid, berapa konteks time tergantung dari spesialis apa, penyakit apa? Kalau spesialisnya itu spesialis penyakit kulit barangkali dari jauh saja sudah bisa didiagnosis, buat resep barangkali 2 menit bisa itu, jadi tergantung saya kira. Oleh karena itu saya tadi mengatakan oke, pembatasan is oke, prinsip bisa diterima karena dokter sebagai manusia memiliki keterbatasan waktu ya, keterbatasan fisik, keterbatasan mental sehingga itu bisa kalau dia lelah bisa memicu human error, penelitian-penelitian dokter anestis itu banyak human error karena kelelahan. 73

Jadi tergantung, tetapi kalau dokter kulit kelelahan ya karena pasiennya 50 orang saya kira. Jadi itu tergantung bagi saya, diagnosispun sebetulnya bisa ditegakkan pada kontak pertama, jadi itu sebetulnya itu tergantung. Oleh karena itu pembatasan is oke, pada prinsipnya diterima tetapi teknisnya saya kemukakan tadi ada variablevariable, jadi misalnya kalau seseorang dokter dia fungsinya hanya sebagai consultan only ya, itu kenaapa tidak bisa di seluruh Indonesia, dulu Prof. Patmo itu seluruh Indonesia, tetapi beliau sebagai consultant only beda dengan consultant with management ya di consultant dan juga merawat pasiennya dan terus menerus secara continue ini lain. Masih banyak lagi kemudian juga spesialis yang sangat langka begitu. Saya baru-baru ini ditangisi oleh seorang dokter bedah begitu, bagaimana Pak saya dipaksa oleh rumah sakit saya, saya harus melakukan operasi lha anestisinya tidak ada, tidak ada yang mau bekerja di rumah sakit kami padahal itu di kota yang lumayan besar di dekat Semarang, saya tidak sebutkan. Tidak ada ahli anastesi bagaimana, ini saya kira permasalahan ini yang sekali lagi saya janganlah 3 tempat itu dirumuskan di dalam undang-undang, apalagi tidak ada ekskulusinya, pengecualiannya boleh saja ditulis di 3 dalam undang-undang ini dengan pengecualiannya is oke, tapi mbok ditulis prinsipnya saja yang teknisnya akan diatur di dalam peraturan pelaksanaan itu akan lebih bagus. Saya sendiri sudah mengusulkan sebenarnya okelah, undang-undang ini saya bilang undang-undang kedokteran itu banyak cacatnya, tapi jangan kecewa karena sosiologi hukum mengatakan bahwa Maxim mengatakan bahwa tidak ada satupun UU yang tidak cacat sejak dilahirkan. Kalau kita mengharapkan UU itu yang sempurna barangkali kita tidak pernah memiliki UU di bidang apapun termasuk UUPK. Tapi kesalahan itu jangan terlalu berat memang dan saya melihat UUPK itu ada bagian-bagian yang sangat bagus ada juga bagian-bagian yang sangat jelek. Ini menurut saya yang menurut saya harus diamputasi menurut saya begitu Pak, terima kasih. 187. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Masih ada? 188. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES). Saya coba mengucapkan terima kasih, bahwa prinsipnya setuju,

nah itulah yang saya katakan tadi soal waktu itu akan diatur dijadikan

koridor oleh pemerintah, pemerintah membuat itu untuk kebaikan kita semua dokter dan pasien, dalam koridor perjalanan ini ada yang salah sedikit marilah kita perbaiki tidak menyatakan bahwa karena tidak ada pemerintah buat aturan itu untuk mencelakakan masyarakat dan ini semua, saya kira demikian jadi prinsipnya saya terima kasih sekali bahwa

74

demikian faktanya demikian. Soal waktu tadi kalau kulit hanya lima menit saya kira tidak puas dia, pergi ke Singapura untuk berobat kalau hanya lima menit, jadi perlu juga 15 menit saya kira satu jam cukup empat pasien, dua jam delapan pasien dan empat jam 36 pasien dan sampai 50 pasien, apalagi kalau dia dokter kandungan, bagaimana itu tusuktusuknya dok? Kalau 50 pasien dalam empat jam saya kira cukup Pak Ketua, terima kasih. 189. AHLI DARI PEMOHON : SOFWAT DAHLAN, dr, SpF Boleh saya tambahkan. Jadi begini dahulu kita mengira bahwa dokter-dokter zaman dahulu, zaman baheula dokter-dokter yang luhur, padahal tidak? dokter zaman dahulu itu brengsek, lebih brengsek dari dokter sekarang ini, ya . Karena apa? Mereka banyak melakukan aborsi, anestesi, etanasa dengan meracun pasiennya sendiri itu pada zaman Hiprocrates, karena itu pengikut Hipocrates, Pitagoras, pengikut Pitagoras itu merasa muak, oleh karena itulah mereka menyatakan sumpahnya. Sebab sumpah yang paling betul itu bukan sumpah hipokrates, sebetulnya hanya mengisis saja yang betul adalah manifesto phitagorent. Hipokrates hanya mengisi istilah proviso itu berasal profesional, frofesi itu berasal dari frovisio yang artinya bersumpah berjanji, karena itulah Pitagoras itu bersumpah berjanji kepada publik untuk mendapatkan public trust, terhadap masyarakat dan memerlukan perbaikan tertentu dari dokter itu, jadi sebetulnya dengan sumpah dengan kode etik itu sebenarnya diharapkan para dokter itu bisa bekerja sesuai dengan koridor-koridornya. Tetapi kita tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada profesi, kepada etika. Jadi masalahnya adalah sekarang hukum harus ikut intervensi, tapi masalahnya adalah dimana meletakkan batasan dimana profesi medik itu bisa dikontrol oleh hukum, saya kira itu, terima kasih. 190. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, Saudara-saudara sekalian ini sidang yang bermutu ini. Jadi semua keahlian, semua pandangan, semua perspektif sudah kita dengar dan juga pihak yang terkait ada 5 semuanya sudah kita dengar, dan kami menganggap ini sudah cukup ini. Mungkin masih ada satu dan dua dari hakim Panel yang menangani perkara ini saya ingin beri kesempatan dua saja satu kanan dan satu kiri, sebelum nyatakan pemeriksaaan ini selesai. Silakan Pak Hakim Soedarsono, Silakan. 191. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Pak Ketua, kami ingin menanyakan langsung saja ada kepada saksi dan ada juga kepada Pemohon atau kuasanya, satu

75

dan lain hal untuk menambah keyakinan kami nanti dalam menilai daripada sidang ini. Yaitu kepada Pemohon sesudah kami pelajari terhadap surat-surat bukti itu kok kami belum menemukan STR dan SIP, karena ada kaitannya dengan hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sebagainya, itu saya kira ada perlunya juga dilampirkan. Saya kira anda sebagai advokat sudah tahu syarat-syaratnya cukup dengan fotokopi sesuai dengan aslinya dan diberi materai dan nanti kalau kiranya ini sidang terakhir, tidak ada sidang lagi saya kira bisa ditempuh dengan dilampirkannya pada kesimpulan dan juga jangan lupa kami sangat memerlukan keterangan-keterangan tertulis dari para ahli, demikian juga dari pemerintah kiranya kami perlu peraturan pelaksanaan itu, kami belum ada di sini dan juga keterangan-keterangan ahli yang secara tertulis, sehingga kami bisa lebih mendalami begitu. Kemudian kepada saksi itu Pak dokter Novel sama Pak dokter Paul kepada dokter Paul kami belum paham betul istilah menganggu tadi, karena di dalam UUD tidak ada itu, hanya ancaman ketakutan yang ada. mengganggu itu apa maksudnya itu dokter Paul. Kemudian dokter Novel trauma ini apa maksudnya trauma terhadap tindakan polisi atau trauma dengan ancaman, apa namanya yang ada di Udang-Undang Kedokteran ini, hanya itu terima kasih Pak. 192. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Yang kedua ini dicatat dulu ya?, silakan Pak Hakim Natabaya. 193. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. Ini kepada Pemerintah ya, yang menjadi persoalan di dalam persidangan undang-undang a quo ini adalah dua persoalan; satu persoalan mengenai tiga tempat, kedua persoalan ancaman pidana cuma dua ini saja. Jadi yang sekarang menjadi pertanyaan saya bahwa tadi telah dikatakan, bahwa surat izin registrasi itu harus ada dan surat izin praktik itu juga harus ada. Sekarang yang saya tanyakan ini perumusan dari Pemerintah ini, jadi yang dilarang ini dikatakan Pasal 75 itu adalah, ”dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki tanda registrasi”, ini yang dilarang bukan? Jadi bukan masalahnya itu dia ada atau tidak sudah mengajukan tapi ini sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi. Jadi orang ini artinya tidak mempunyai secara formil kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran, ini dengan sengaja. Kedua mengenai masalah pidananya ini, ancaman pidananya khususnya mengenai Pasal 79 adalah ini juga masalah dengan sengaja tapi ini menjadi persoalan saya lihat di dalam permohonan ini adalah ancaman pidana kurungan. Jadi ancaman pidananya, apakah walaupun orang itu dengan sengaja tidak memasang papan nama, apakah

76

tindakan yang dengan sengaja orang yang tidak memasang papan nama itu patut diancam pidana? Sebab di sini ada ”atau denda”. Jadi ada atau nanti terserah, di sini ada ancaman kurungan pidana sebab denda itu juga ancaman pidana juga bukan? Jadi ancaman pidana itu mulai dari mati, penjara, kurungan, dan denda. Sekarang apa pertimbangan dari pembentuk undang-undang sehingga dengan sengaja, dalam kaitan dengan papan nama ini, harus dikenakan ancaman pidana kurungan tidak cukup dengan pidana denda, yang barangkali ini harus ditinggikan atau direndahkan, itu masalah lain, tapi apa pertimbangannya pembentuk undang-undang itu yang demikian itu? Ini kira-kira permasalahannya itu. 194. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Oke, jadi mungkin nanti bisa ada yang dijawab oleh Pemerintah bisa juga ada yang di jawab oleh Ahli, Prof Syamsu yang ikut terlibat aktif waktu perancangan undang-undang ini mungkin Pak Dirjennya belum barangkali, tapi sebelum itu saya persilahkan Pemohon dulu untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan. 195. PEMOHON : dr BAMBANG TUTUKO Terima kasih atas pertanyaannya, saya kira kalau mengganggu ketenangan kita saja sekarang tidak tenang Pak, begini di Surabaya beberapa contoh ini mungkin juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah jadi sebetulnya siapa yang bertanggung jawab terhadap mengawasi atau membina praktik kedokteran Polisi, Depkes, Konsil, organisasi profesi, lembaga konsumen sebetulnya siapa? Tapi yang terjadi di lapangan polisi dia mencari terus, inikan mengganggu Pak, jelas ini sudah mengganggu. Mungkin juga mengaku polisi atau satpam saya tidak tahu. Terus kemudian yang lain Pak, sampai saat ini data di Surabaya Jawa Timur khususnya Surabaya itu yang mempunyai SIP hanya 41% dari 1.600 dokter di Surabaya khusus. Lalu kemudian pada waktu di wawancara wartawan, yaitu kepala dinasnya mengatakan bahwa, salah satu SIP-nya itu masih berlaku, tapi saya tidak yakin itu. Sebetulnya dalam konteks ini Pak, nanti ini siapa yang mengawasi ini? Sekali lagi saya tanya, siapa yang mengawasi? Siapa yang melakukan sweaping, polisi kah atau kepala dinas dengan aparatnya? Karena ini dalam undang-undang terbuka peluang dalam pidana, maka polisi akan mengancam kita terus, jadi itu tidak tenang Pak, terima kasih. 196. PEMOHON : Prof. Dr. R.M. PADMO SANTJOJO Terima kasih, saya ingin melaporkan kepada yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi ini, bahwa kami di dalam mengurus STR dan Surat Izin Praktik tidak sehalus seperti yang diduga yang seperti

77

tertulis di dalam tata caranya. Kenyataan sekarang mengurus STR masih belum lancar, dua minggu yang lalu pada pertemuan dengan konsil. Ketua konsil kedokteran, Profesor Moeloek mengatakan kepada saya bahwa masih ada yang data di dalam komputernya hilang dan kena virus, antaranya STR saya. Saya itu belum menerima meskipun saya sudah meminta jauh sebelum habisnya masa itu. Baru karena saya tegur, besoknya saya ditelpon rupanya dibuat secara instan karena saya yang minta. Kalau yang meminta kolega di Surabaya yang tadi dikatakan izinnya belum ada, STR-nya belum ada, semua itu mohon bisa dimaklumi dan saya akan taat saya akan menyerahkan STR saya dan izinnya belum ada karena belum selesai diurusnya mohon dapat dimengerti, terima kasih. 197. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, cukup ya? Baik, terakhir-terakhir. 198. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. RUDY SATRIO, S.H., M.H. Masalah trauma tadi yang ditanyakan kepada saya, begini dengan adanya undang-undang yang menyebutkan masalah pidana ini undangundang itulah yang dipergunakan oleh polisi untuk mendatangi saya dengan ancaman pidana yang ada di situ. Hal itu yang menyebabkan tadi saya bilang trauma pada saya, yang padahal di dalam undangundang itu, kepada pihak Pemerintah mungkin saya akan beri masukan, di undang-undang itu ditulis, “barangsiapa dengan sengaja tidak memasang plang nama”. Sekarang yang saya mau tanyakan bagaimana definisi sengaja atau tidak sengaja itu? Sedangkan pada saat itu plang nama saya ada di bawah, hanya belum dinaikkan karena masih basah, apakah itu disebut saya dengan sengaja? Itu satu, tapi tetap polisi berpegang pada itu tetap saya di-BAP. Mungkin ini masukan juga kepada Pemerintah tadi kepada Prof Anam, bahwa mari bersama-sama kita menutup celah-celah korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya yang mungkin hal ini merupakan celah menurut saya, untuk tadi dalam artian oknum polisi tadi untuk memeras dan sebagainya. Itukan celah, maksud saya bagaimana kita tutup celah itu agar jangan terjadi lagi, terima kasih. 199. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, ini ada yang belum dijawab selesai dulu ini, nanti saya kasih kesempatan terakhir silakan.

78

200. PIHAK TERKAIT : dr. MARIUS (KETUA YPKKI) Terima kasih, Ketua Majelis yang pertama yang diminta adalah peraturan pelaksanaan kami akan kirimkan, tapi perlu saya sampaikan ke Bapak Ketua Majelis dan para anggota Majelis, saya akan berikan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang merupakan asbabun nuzul, artinya mulai dari dasarnya bagaimana membuatnya dan ini semua, bagaimana semua rapat-rapat ada di sini Pak. Jadi Bapak bisa lihat nanti, risalah semua di DPR kemudian sepuluh tahun, saya sudah ikut sepuluh tahun yang lalu ini, saya ketua di wilayah sana, memang ini ikut serta juga di sini ramai-ramai dulu susun, tapi nanti bagaimana jalannya saya akan serahkan nanti, itu yang pertama. Yang kedua tentang papan praktik itu sebenarnya tujuannya melindungi dokter baik atau dokter yang patuh terhadap dokter yang tidak patuh, dokter nakal atau yang bukan dokter, itu papan praktik, itu yang pertama, yang saya ingat itu waktu itu dan ruhnya itu melindungi masyarakat dari kejahatan informasi dimana di situ kita akan cantumkan dan merupakan suatu janji publik, bahwa ini adalah pengabdian saya dari papan praktik itu orang sudah tahu, bahwa Dokter Farid Husein ahli bedah digestik, itu sudah tahu, “oh, Farid urusan perut-perut. Kemudian untuk ruhnya terhadap dokter itu adalah disiplin, bagaimana kita disiplinkan. Kemudian berupaya seluruh korps dokter itu bangga dengan dia punya keahlian. Sekolah lama begitu tidak berusaha mencantumkan itu, kami mendorong untuk memperlihatkan bahwa inilah dia punya profesi, bahwa dia jual kopi susu manis, betul jual kopi susu manis, sengaja dia tidak tutup karena mungkin jual kopi saja, kopi pahit saja begitu jadi itu ruhnya Pak, nanti akan saya serahkan. Terima kasih Bapak. 201. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, silahkan Pak, ada tambahan? Sudah cukup? Oh, ada? 202. PEMERINTAH : Dr. FARID HOESEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Natabaya. Kalau soal kriminalisasi maka kenapa kemudian tindakan kemudian jadi dikriminalisasi, kalau saya mengambil dari pendapatnya Pak Sudarto itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disukai, dibenci, yaitu perbuatan yang mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban, mendatangkan kerugian, atau dapat mendatangkan kerugian. Jadi kalau kemudian tidak pasang papan nama, itukan ada suatu potensi untuk kemudian dapat menimbulkan suatu kerugian buat masyarakat, tapi sekali lagi bicara soal ini untuk dokter-dokter tidak berpraktik dengan baik dan benar saja. terima kasih.

79

203. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik ya Saudara-saudara sudah dijawab ini, saya nanti akan memberikan kesempatan terakhir termasuk juga Saudara lima pihak terkait untuk menutup sidang kita ini, tapi setidak-tidaknya sidang semua sudah bicara dan nanti semua bahan-bahan yang terkumpul ini saya persilakan juga ditambah dengan keterangan tertulis. Jadi saya mohon semua pihak terkait kalau masih ada yang perlu disampaikan secara tertulis, tolong sampaikan ke Kepaniteraan demikian juga kepada para ahli kalau masih ada yang masih dianggap perlu untuk disampaikan secara tertulis, dalam waktu satu minggu ini kami persilakan untuk disampaikan; Pak Samsul, Ibu Ana, Bapak Rudi dan juga ahli dari pihak Pemohon silakan ditambahkan, bisa melalui Pemerintah saya rasa untuk ahli yang diajukan Pemerintah. Untuk ahli yang diajukan oleh Pemohon bisa dikoordinasikan dengan Pemohon sekaligus itu lampiran dari kesimpulan dan kepada Pemerintah juga kami persilakan menyusun kesimpulan akhir secara tertulis walaupun nanti sebentar bisa disampaikan kesimpulan secara sementara, secara lisan. Kemudian yang kedua, perlu dibedakan karena perkara yang kita periksa di sini ini adalah perkara pengujian konstitusionalitas norma, norma yang tercantum dalam undang-undang. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak menilai penerapan norma, kalau ada yang terkait dengan penerapan norma itu bukan urusannya Mahkamah Konstitusi, itu urusannya pengadilan biasa. Jadi fokus kami nanti hanya soal normanya. Jadi kita tidak mengadili DPR, tidak mengadili Pemerintah, kita hanya mengadili undang-undang. Kalau undang-undang itu salah bertentangan dengan Konstitusi kita batalkan, jadi normanya itu. Semuanya yang tadi disampaikan ada menyangkut keluh kesah, menyangkut kasus-kasus, silakan dijadikan bahan bagi Pemerintah yang sebagai pelaksana dari undang-undang ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan, banyak yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan bernegara berpemerintahan kita ini. Tapi syukurlah ada sidang ini, Anda sebagai para dokter bisa ketemu langsung sederajat dengan Ibu Menteri dan Pak Dirjen, barangkali dulu susah ketemunya sekarang bisa ketemu, masing-masing silakan mengadakan perbaikan untuk diri sendiri sesuai dengan lingkup tugasnya. Baik terakhir diri saya ingin mempersilakan Pemohon, Pemerintah, dan pihak terkait masing-kasing untuk menyampaikan catatan terakhir mulai dengan pihak terkait dulu, yang nomor satu IDI, silakan. 204. PIHAK TERKAIT : drg. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Terima kasih Ketua Mejelis Hakim Konstitusi. Karena dari pagi mengikuti sidang ini ada beberapa hal yang kemudian sebagai Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan

80

menyerap aspirasi anggota kami yang tadi ini salah satu kasus Pak Paul dan Dokter Novel. Jadi pertanyaan hakim tadi apakah definisi mengganggu, kalau kita berbicara norma, ancaman atau ketakutan? Kami ingin mempertegas bahwa potensi adanya pemidanaan terhadap masalah administratif sangat mengancam, sangat membuat ketakutan dokter-dokter di Indonesia, itu normanya Pak kami sampaikan. Kemudian yang kedua kami juga ingin menyampaikan bahwa, saya setuju pendapat hakim dari sebelah (...) 205. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Belum, belum punya pendapat! Bertanya itu! 206. PIHAK TERKAIT : drg. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Ada kesimpulannya, bahwa sebetulnya ada dua yang kita bahas hari ini, pembatasan tempat praktik tiga tempat dan sangsi pidana, sangsi pidana itu jelas bahwa ini menimbulkan ketakutan, ancaman terhadap kegiatan luhur yang memang kegiatan itu bisa dikerjakan yang tidak perlu dipidana sebetulnya. Kemudian soal pembatasan, jelas pembatasan tempat praktik yang secara tegas menyebutkan tiga tempat, itu tidak berdasar sama sekali. Saya setuju tadi Pak Dirjen akan menyampaikan risalah, silakan dibaca risalahnya Pak dan saya sudah baca. Bahwa di situ disebutkan pimpinan sidang menyebut—okelah, selalu tiga tempat kita kok bisa ada di luar? Kemudian soal ketiga tempat kita tentukan DPP, itu yang tertuang di situ. Saya mohon sekali Majelis Hakim membaca secara rinci risalah hasil pembahasan antara DPR dengan Pemerintah, sehingga normanya sebetulnya pembatasn itu kami setuju dan itu penting saya kira, baik dari aspek pasien maupun penderita, tetapi menentukan jumlah, itu sangat tidak tepat, karena kalau kita bicara seperti tadi akan panjang kontrak reat pasien berapa. Oke, 15 menit kita setuju empat pasien perjam, kemudian 8 jam kerja, 32 pasien. Oke, kita setuju misalnya seperti itu, tetapi kalau dia praktik di lima tempat dan satu tempat hanya satu pasien, ini akan menjadi perdebatan panjang. Jadi kalau kita bicara tentang jumlah serahkan jumlah itu, karena ini menyangkut deployment pemerataan ke dinas kesehatan setempat. Itu dua hal prinsip yang kami sampaikan. Kemudian sebagai tambahan referensi, nanti kami akan usulkan beberapa medical act di berbagai negara termasuk sampai Pak Syamsu. Untuk Belanda sudah berubah total, sebab mungkin ingat sekarang kita punya individual professional health act. Yang menggantikan pengadilan disiplin dan medical tahun 1865 dan 1928. Jadi Belanda-pun sebetulnya berubah sekali peraturannya. Dan ingin kami sampaikan dari seluruh medical act di berbagai negara tidak ada satupun yang mengatur tentang sangsi pidana untuk dokter. Kemudian memang konstruksi undang-undang ini memang agak berbeda terus terang, awalnya kita

81

bersama-sama menginginkan adanya suatu lembaga yang kita kenal Konsil Kedokteran, apapun namanya. Istilah konsil kalau boleh kami katakan istilah yang muncul di mazhab common well, kalau kita buka negara lain, istilahnya akan berbeda medical board di Filipina, board juga di Amerika. Kalau kita lihat Belanda tidak ada sama sekali medical board, tidak sama sekali konsil, yang ada hanya departemen kesehatan, yang memberikan kepercayaan kepda Royal Dutch Medical Association untuk mensertifikasi anggotanya. Jadi istilahnya istilah konsil yang kontruksi yang kita buat. Nah, konsil sebetulnya sangat sederhana. Pertama, konsil itu memiliki tugas meregitrasi dokter. Dokter yang habis masa registrasi berhenti menjadi dokter, setiap lima tahun kitya bersepakat bahwa dokter mesti diuji ulang, ini prinsip. Apakah kemudian dokter yang tidak punya STR itu kemudian dipidana? Kalau dia tidak punya berarti tidak berarti tidak akan berpraktik dengan otomatis, itu tugas pertama konsil. Tugas kedua konsil, melekat, tergantung konstruksi kita yang kita sepakati sekarang, ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Bahwa dokter yang sudah kompeten, dokter yang sudah terregistrasi, kemudian dia berbuat tidak betul apapun istilahnya mau conduct behavior, etika, itu dokter akan diberikan sangsi disiplin, itulah kira-kira esensi dari Undang-Undang Kedokteran di berbagai negara. Kemudian yang muncul belakangan muncul satu bab yang memang terpisah sebetulnya yang hari ini kita bahas. Bab itu tentang penyelenggaraan praktik kedokteran yang konsil sama sekali tidak terlibat lagi. Konsil hanya mempersiapkan input dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran itu baik, kompeten, diregistrasi. Kemudian yang kedua, kalau tidak baik didisiplinkan. Nah, masuk lagi kepada fase-fase administratif semata. Apakah fase adminstrasi ini mulailah di situ SIP tidak ada papan nama, tidak ada rekan medis dan seterusnya, itu dipidana. Itulah kira-kira yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam hal-hal lain. Kita fokus terhadap norma tentang kebebasan untuk berpraktik dan yang kedua, tentang ancaman ketakutan yang sekarang ke anggota kami. Terima kasih. 207. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Tolong ditambah ya, ya tertulisnya ya? 208. PIHAK TERKAIT : drg. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Ya.

82

209. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Apa ini sekaligus juga dengan konsil kedokteran. 210. PIHAK TERKAIT : drg. EMMYR. F. MOEIS, MARS (KETUA PDGI) Lain. 211. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Silakan yang kedua konsil kedokteran, tetapi tolong sedikit saja karena mau pukul 16.00 kita tutup ? oke ya ? 212. PIHAK TERKAIT : dr. HARDI YUSA, SP.OG, MARS (KETUA KKI) Sedikit saja, jadi barangkali saya hanya ingin sedikit mengkoreksi tadi, jadi dokter kalau yang tidak berpraktik sebetulnya tidak usah meminta untuk mendapatkan surat tanda registrasi, itu saja. Jadi, kalau memang praktik memang harus mempunyai surat tanda registrasi, hampir di seluruh dunia—kalau tidak praktik memang tidak usah ya kesatu. Yang kedua, sedikit ingin mempermasalahkan Bapak bahwa kami setelah sidang ini ingin menyampaikan produk-produk KKI yang selama ini telah kami kerjakan sesuai dengan amanat undang-undang kepada Panitera. Terima kasih. 213. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Oke, silakan yang ketiga Persatuan Dokter Gigi ? 214. PIHAK TERKAIT : Dr. FACHMI IDRIS, M. Kes (KETUA UMUM PB. IDI) Pak Ketua Majelis Hakim. Pengalaman hari ini sangat berarti bagi kami dan bagi kita semua semoga—saya hanya bisa berdoa saja, semoga apa yang menjadi lubang-lubang, menjadi treat ping bagi terjadinya Undang-Undang Praktik Kedokteran dapat di konklusikan dan mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat dan merugikan organisasi profesi. Nah, ini tentunya kembali kepada keputusan yang bijak dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih.

83

215. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Oke, Nanti tolong ditambah juga tertulis ya? Rumah sakit silakan? 216. PIHAK TERKAIT : Dr. ADIB YAHYA, MARS (KETUA UMUM PERSI) Kami hanya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang menjadi kesimpulan kami tetap seperti yang disampaikan tadi pagi hanya sedikit tambahan bahwa apa yang disampaikan Prof Syamsu betul sekali bahwa beliau tidak bisa menolak pasien, karena bagaimanapun sudah cukup terkenal pasien dari mana-mana pasti akan mencari prof. Justru itu yang akan kita bantu karena salah satu tujuan utama undang-undang ini melindungi dokter. Jadi ingin kami sampaikan dari konteks rumah sakit, kami ingin menyampaikan bahwa ini yang terjadi di Amerika, bahwa mereka tidak menyardari bahwa tiap tahun 90 ribu orang meninggal, karena human error yang disampaikan Pak Sofwat tadi. Nah, human error ini ternyata bukan kesalahan orang perorang tetapi sistem, nah, sistem ini akan kita coba atur sehingga usulan kami tadi bahwa kita mendukung tiga tempat praktik dengan pengecualian geografis, ahli dan kekurangan rumah sakit tetapi pengecualian. Nah, tiga ini dengan asumsi tadi bahwa satu mungkin tempat penugasan, dua part timer, yang ketiga, untuk praktik sendiri di rumah, itu usul kami. Yang kedua, tentu kami untuk sangsi pidana, kami hanya menerima sangsi pidana denda. Untuk kurungan sepertinya itu akan menjadi bumerang bagi pasien, karena kami akan melaksanakan defense maxim. Sekian, Terima kasih Pak. 217. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik. Terakhir Yayasan Pemberdayaan Konsumen. 218. PIHAK TERKAIT : dr. MARIUS (KETUA YPKKI) Terima kasih. Majelis Hakim yang saya hormati, saya sedikit mungkin kasus saya ada, saya pernah, waktu itu begitu saya sakit flu hebat di suatu daerah. Saya diantar supir ke dokter yang cukup ramai tanpa plang, ternyata saya salah masuk, ternyata masuk ke dokter kebidanan. Saya belum punya alat reproduksi, jadi penting sekali di sini adanya plank dokter, kalau tidak ada plang arinya tidak ada informasi yang benar, jelas dan jujur. Ini melanggar dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Lalu juga saya sangat heran, kenapa Undang-Undang Praktik Kedokteran itu yang buat juga sebetulnya banyak sekali dokternya. Saya pernah waktu dulu, pernah diajak waktu

84

rancangan undang-undang ini, tetapi setelah belakangan tetapi tidak pernah diajaknya memanggilnya konsumen, jadi yang buat kebanyakan adalah dokter. Baik di pemerintahan, di provinsi maupun di DPR. Mengapa setelah terjadi ini kok mereka kok pada protes? Yang ketiga, saya minta dengan adanya STR dan SIP itu adalah salah satu penjabaran perlindungan konsumen, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dimana konsumen berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Kalau tidak ada itu jaminan apa yang diberikan oleh seorang dokter atau bukan atau tukang tambal ban atau dokter. Kalau tukang tambal ban tidak perlu STR atau SIP. Kita juga harus lihat di Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang sudah aktif bulan April tahun 2000 disebutkan, “konsumen juga boleh mendapatkan ganti rugi,” di sana disebut dijelaskan bisa 5 tahun penjara pidana maupun denda maksimal 2 milyar. Sekian, terima kasih. 219. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, Saudara-saudara. Ya, dokter harus juga mendengar konsumen, konsumen perlu di dengar juga. Nah, terakhir ini saya persilakan Saudara Pemohon dan Pemerintah untuk membuat kesimpulan tertulis saja. Jadi tidak usah lisan ya? begitu ya, sudah cukup ya? Atau mau disampaikan. Boleh silakan, kalau begitu Pemohon juga sedikit. Silakan. 220. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Jadi selama mengikuti persidangan sampai keempat ini, kesimpulan kami adalah tetap kepada apa yang kami tuangkan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Praktik Kedokteran ini, bahwa Pasal 37 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan huruf c sesungguhnya telah melanggar hal-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menyatakan materi muatan Pasal 37 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan huruf c, UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan terakhir menyatakan materi muatan pada Pasal 37 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan huruf c, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mempunyai hukum mengikat, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

85

Terima kasih. 221. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, terima kasih. Silakan terakhir. 222. PEMERINTAH : dr. FARIED HOSSEIN (DIRJEN PELAYANAN MEDIK, DEPKES) Terima kasih Majelis yang terhormat. Yang pertama bahwa Pemerintah itu cukup responsif bahwa apa yang dikatakan oleh profesi dunia pendidikan, kerumahsakitan nanti kita akan memfasilitasikan itu yang pertama. Yang kedua, adalah apa yang ditanyakan atau ada yang digambarkan oleh rumah sakit dan sebagainya itu ada di peraturan pelaksanaan mentri untuk Undang-Undang Praktik Kedokteran dan juga kami akan serahkan kepada Majelis yang terhormat. Nah, kesimpulan yang pertama adalah pertama, mohon keadilan seadil-adilnya agar norma tidak lebih dari tiga tempat praktik dipertahankan demi perlindungan publik, perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan pemberdayaan organisasi. Yang kedua, demikian pula dengan norma pidana dalam undang-undang ini sesungguhnya tidak jelas bertentangan dengan asas-asas hukum administrasi dan pidana dan tidak jelas, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. 223. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, Saudara-Saudara sekalian ya? Terakhir silakan tambahan keterangan tertulis kami tunggu dalam satu minggu. Dan yang kedua, tambahan bukti-bukti dari Pemohon yang tadi sudah disebut, tambahan bukti-bukti juga dari Pemerintah termasuk semua peraturan perundang-undangan yang sudah terbit dalam rangka pelaksanaan ketiga ketentuan ini ya ditambahkan. Dan terakhir dalam waktu juga satu minggu atau dua minggu, kami persilakan menyampaikan kesimpulan tertulis. Nanti kita sidang lagi untuk pembacaan putusan yang waktunya akan ditentukan kemudian.

86

Dengan demikian sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pemeriksaan perkara ini saya nyatakan ditutup KETUK PALU 3 X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB

87