2007 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 4/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA

JUMAT, 9 MARET 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 4/PUU-V/2007 PERIHAL Pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap UUD 1945

PEMOHON Dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H.

ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jumat, 9 Maret 2007 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M 2) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. 3) Soedarsono, S.H. Eddy Purwanto, S.H.

Anggota

Ketua Anggota

Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemohon : • • • • • • •

Dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. Dr. Pranowo, Sp. Pd. Prof. Dr. R.M. Patmo Santjojo. dr. Bambang Tutuko dr. Hamim dr. Rama Tjandra, SPOG H. Chanada Achsani, S.H.

Kuasa Hukum Pemohon : •

Sumali, S.H., M.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB 1.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam lanjutan sidang pendahuluan memeriksa Perkara Nomor 4/PUU-V/2007 tentang permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sebagaimana biasa tolong kepada Pemohon, siapa-siapa saja yang hadir pada sidang pagi ini? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H.

Bismillahirrahmaanirrahiim

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim. Pertama saya ingin memperkenalkan, pertama saya Sumali selaku Kuasa Hukum Perkara Nomor 4/PUU-V/2007, selanjutnya Majelis Hakim yang mulia berkenaan dengan sidang kali ini yang merupakan perbaikan dari permohonan kami jadi ada beberapa hal di dalam perbaikan kami itu tentang (…) 3.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Bukan, yang hadir saja dulu.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Yang hadir? Tentang Pemohon?

5.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM Ya, Anda saja yang hadir atau (...)

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Yang hadir kami Kuasa Hukum saya sendiri, Bapak Hakim.

7.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Yang lain itu siapa?

3

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Yang lain adalah Pemohon.

9.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Itu yang sudah dikatakan, dikenalkan terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir pada sidang pagi hari ini dan diantaranya itu adalah Saudara, Sumali S.H.,M.H. dan yang ada di sebelah kiri Bapak itu siapa? Ada di dalam ruang sidang ini, bukan yang ada di belakang situ.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama Pemohon pertama adalah Ibu dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. Kami mohon berdiri Ibu Anny?

11.

KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Oh, tidak usah-tidak usah ini bukan seminar ini. 12.

KUASA HUKUM : SUMALI, S.H.,M.H. Baik, yang kedua.

13.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ini Pemohon Prinsipal, begitu.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Baik, Prinsipal yang kedua adalah dr. Pranowo, Sp.Pd.

15.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ini sebagai Pemohon tambahan?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Sebagai Pemohon tambahan. Yang ketiga, Bapak Prof. Dr. R.M. Patmosantjoyo.

17.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ini Pemohon tambahan. Yang tadinya tidak ada?

4

18.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Sebagai Pemohon ketiga. Kemudian yang keempat Bapak dr. Bambang Tutuko, sebagai Pemohon tambahan keempat. Yang kelima, dr. Hamim sebagai Pemohon kelima, yang keenam dr. Rama Chandra, Sp.Og. Dan yang ketujuh Bapak Hanada Ahsani, S.H. Demikian Majelis Hakim yang mulia.

19.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Sidang kita sekarang ini adalah lanjutan sidang pendahuluan sebagaimana sudah kita acarakan adalah sidang mengenai mendengar perbaikan dari Pemohon, apa yang sudah Saudara lakukan dengan perbaikan ini? Selain dari penambahan daripada Pemohon Prinsipal?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Jadi perbaikan kami ada beberapa perubahan Majelis Hakim yang mulia, yaitu pertama tentang pasal-pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Yang kami ajukan judicial review itu adalah lima pasal, jadi itu yang pertama Pasal 37 ayat (2), kemudian yang kedua adalah Pasal 75 ayat (1), yang ketiga Pasal 76, dan yang keempat Pasal 79 huruf A, yang kelima Pasal 79 huruf C, jadi berkurang.

21.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Kerugiannya apa ini?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Ya, jadi Pemohon kami sekarang jumlahnya tujuh orang, yang Pemohon satu sampai enam berprofesi sebagai dokter ada dokter spesialis, kemudian yang ketujuh adalah warga negara biasa yang pernah menjadi pasien dan dirugikan dengan berlakunya UndangUndang Praktik Kedokteran ini.

23.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Mana kerugian di dalam perbaikan permohonan ini?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Ya kami uraikan Majelis Hakim, yang pertama tentang Pasal 37 ayat (2) tentang pembatasan tempat praktik kedokteran maksimal tiga

5

tempat. Jadi menurut Pemohon Pasal 37 ayat (2) ini pertama secara yuridis di dalam undang-undang tidak ada penjelasan kenapa harus tiga tempat praktik? 25.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Kerugian daripada Pemohon.....(suara tidak terekam karena tidak memencet mic) Mahkamah Konstitusi itu jelas, Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. “Nya” itu menunjukkan kepada Pemohon sebagai pengganti dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu, sehingga ada causal verband antara Pemohon dengan undang-undang itu ada kerugian, tetapi kalau dikatakan itu merugikan, apanya yang dirugikan? Yang ini perlu jelas, sehingga kalau memang betul dialami oleh ini, ini yang mau kita periksa.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Ya, jadi Pemohon satu sampai enam sebagai dokter dengan berlakunya Pasal 37 ayat (2) ini, itu secara konstitusional hak konstitusionalnya, yaitu terutama di Pasal 28C ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya (...)

27.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. (rekaman tidak terdengar karena tidak memencet mic)

28.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Majelis hakim, bahwa dengan adanya Pasal 37 ayat (2) profesi dokter Pemohon ini, kewajibannya sebagai dokter sebagaimana tercantum dalam sumpah dokter itu menjadi tidak bisa diaktualisasikan dengan pembatasan Pasal 37 ayat (2) ini. Ya, itu prinsipnya begitu, kerugian secara riilnya.

29.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Saya pernah baca...(rekaman tidak terdengar karena tidak memencet mic). Karena dia dibatasi, dia tidak bisa lagi di periksa lagi, oleh karena dia ginekolog tersebut di rumah sakit tersebut, karena ginekolog tersebut sudah harus hanya di rumah sakit yang lain, sedangkan yang tempatnya itu jauh tidak mungkin, sehingga dia harus pindah kepada ginekologis yang lain. Jadi tidak saja merugikan si dokter, tetapi merugikan si pasien bukan? Ini yang kita mau lihat ini, kemarin sudah dijelaskan supaya diperbaiki. Kalaupun tidak, kalau permohonan ini kabur (obscuur) ini tidak bisa dibawa ke pengadilan, memeriksa di 6

Mahkamah ini, ini halaman berapa kira-kira itu di dalam permohonan Anda ini? 30.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Jadi yang tentang ini kami jelaskan di dalam halaman 4 tentang kedudukan hukum Pemohon legal standing-nya Pak. Atau perlu saya bacakan Pak?

31.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ya, pokok-pokoknya saja sudah mengerti kita.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Bahwa Pemohon satu sampai enam sebagai warga negara Indonesia yang beruntung menyandang profesi sebagai dokter secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan kewajibannya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam undang-undang a quo. Oleh karena menurut Pemohon undang-undang a quo secara langsung telah ikut menciptakan ketidakpastian hukum atau anomali hukum yang disebabkan oleh beberapa materi muatannya sungguh-sungguh cacat hukum dan bertentangan dengan secara diametral dengan sumpah dokter, tegasnya undang-undang a quo secara objektif empiris telah memasung hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas dan ketakutan di dalam menjalankan praktik kedokteran, bahwa bentuk kerugian konstitusional yang secara objektif empiris dialami oleh Pemohon satu sampai enam adalah tereduksinya atau terbatasnya ruang gerak profesi kedokteran Pemohon untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dibatasinya tempat praktik kedokteran minimal tiga tempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2). Bagi pemohon pembatasan tempat praktik kedokteran tersebut pada satu sisi menimbulkan beban moral akibat bertentangan dengan sumpah dokter yang menegaskan adanya nobles obliged atau responsibility of profession yang antara lain berbunyi, “saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat”. Tegasnya dengan adanya pembatasan tempat praktik yang disertai sanksi berupa ancaman berupa pidana tiga tahun penjara atau denda maksimal seratus juta rupiah tersebut, Pemohon tidak mungkin lagi melayani pasien di luar tiga tempat praktik yang diizinkan oleh dinas kesehatan setempat. Kendati pasien sangat berharap untuk mendapatkan layanan medis dari Pemohon dan akhirnya Pemohon dengan terpaksa harus

7

menolak pasien dengan alasan tidak memiliki izin praktik di rumah sakit yang dipilih atau dikehendaki pasien. Sementara di sisi lain (…) 33.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Yang lainnya apa?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Yang lain tentang kerugian Pemohon yang ketujuh, pasien Pak. Berkaitan dengan Pasal 37 ayat (2) ini, bahwa Pemohon ketujuh secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya layanan kesehatan yang relatif lebih mahal ketimbang sebelum berlakunya undang-undang a quo. Di samping itu Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh layanan kesehatan secara otonom berdasarkan pilihan dan kebutuhannya. Jelasnya akibat diberlakukannya Pasal 37 ayat (2) undang-undang a quo, yaitu tentang pembatasan praktik maksimal tiga tempat, Pemohon yang notabene adalah pasien rutin dari seorang ahli penyakit dalam yang mempunyai surat izin praktik di Rumah Sakit Syaiful Anwar, pada saat Pemohon mengalami krisis hipertensi, Pemohon menginginkan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat dr. Supraun dengan fasilitas paviliun Anggrek. Kemudian yang lain adalah tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal Pasal 76, Pasal 79 huruf A, dan Pasal 79 huruf C yang menurut Pemohon itu menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan karena pada prinsipnya ini juga bertentangan dengan sumpah dokter. Saya kira itu Majelis Hakim.

35.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Iya dan apa namanya itu pasal yang ada kaitannya dengan fakta dimohonkan. Sekarang bagaimana dengan Undang-Undang Dasar?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Bahwa dengan adanya pasal-pasal a quo, menurut Pemohon hakhak konstitusional yang dijamin di dalam Konstitusi, yaitu di dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28C ayat (1), “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ini menjadi apa tidak bisa diaktualisasikan.

8

37.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Yang mana itu? Banyak itu.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pak. Kemudian yang Pasal 28C ayat (2) yaitu bunyinya, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hakhaknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini juga menjadi tereduksi dengan atau bertentangan dengan Konstitusi pasal-pasal a quo. Kemudian Pasal 28D ayat (1) itu berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Yang terakhir, yang kelima bertentangan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat (2), “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, demikian Majelis.

39.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ada yang mau ditanyakan?

40.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Terima Kasih Pak Ketua, Saudara Pemohon dan Kuasa Pemohon, sudah ada perbaikan daripada yang saya sarankan dulu yang disarankan oleh Panel pada pemeriksaan sebelumnya, walaupun kurang sempurna dalam pengertian begini, dulu kan kami menyarankan supaya pasal yang di ini, pasal yang dikutip yang Anda dalilkan sebagai bertentangan dengan UndangUndang Dasar itu dikutip, dari situ kemudian Anda membuat analisisnya, apa hak konstitusional dari Pemohon yang dilanggar? Baru kemudian analisisnya bagaimana, karena begini kerugian yang dimaksud oleh Pasal 51 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disebut kerugian konstitusional itu bukan kerugian materiil sesungguhnya, kerugian hak konstitusional.

9

Artinya karena ada ketentuan undang-undang itu menyebabkan hak konstitusional Anda dirugikan. Apa itu yang dimaksud hak konstitusional? Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan pembatasan yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di luar itu bukan termasuk kerugian dalam pengertian Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi itu sebenarnya maksud kami mengapa supaya tidak boleh bercampur aduk. Bahwa mungkin secara faktual ada kerugian begini tetapi, seperti dulu misalnya. Dulu pernah ada yang mengajukan permohonan ke sini karena pemekaran suatu wilayah, orang menjadi lebih jauh urus surat-surat dan sebagainya itu betul mungkin dia dirugikan dalam pengertian dia membayar lebih banyak dalam membayar, tetapi apakah ada hak konstitusional yang dilanggar? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dari yang disampaikan tadi maupun yang tertulis di sini dari halaman 5 khususnya dan seterusnya, saya melihat sudah cukup ini walaupun tidak seperti yang persis seperti yang kami inginkan supaya lebih mudah dibaca. Hanya saya ingin mempertanyakan satu saja ini untuk klarifikasi dalam pengertian, siapa tahu kalau ternyata itu kekeliruan dalam arti kekeliruan pemahaman itu bisa ditarik pada kesempatan ini, Pasal 75 kalau Pasal 75 argumentasinya tetap sama dengan pasal yang lain, artinya karena tidak bisa melayani sesuai dengan sumpah jabatan dan seterusnya itu, lalu kemudian ada ancaman ketakutan, tetapi coba kita baca Pasal 75 ini secara lengkap dari Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, khususnya di ayat (1) itu. “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan seterusnya”. Maksud saya di sini permohonan ini tidak menjelaskan apakah keberatan Anda itu terhadap ancaman pidananya ataukah dengan melakukan praktik kedokteran yang tanpa registrasi itu? Itukan yang tidak jelas dalam permohonan ini, saya menganggap kalau sepanjang menyangkut bahwa dokter yang melakukan praktik kedokteran itu harus mempunyai Surat Tanda Registrasi, itu tidak ada pertentangannya dengan Konstitusi, tetapi mungkin ancaman pidananya itu. Inilah yang tidak dielaborasi di dalam permohonan ini, iya bukan? Apa ada orang praktik? Saya kira Profesor Patmosantjoyo juga akan keberatan kalau orang lain praktik tanpa Surat Tanda Registrasi itu atau Pemohon yang lain pun yang Anda sudah mengucapkan sumpah Hippocrates bukan? Masak ada orang nanti ngaku-ngaku dokter padahal dukun beranak, misalnya melakukan praktik itu, tapi yang menjadi persoalan ancaman pidananya itu. Inilah yang perlu dielaborasi sebenarnya dalam permohonan sesungguhnya. Lalu pertanyaannya kemudian mengapa ancaman menjadi melanggar, mungkin ada teori hukum pidana misalnya apakah kalau pelanggaran yang sedemikian itu cocok, misalnya dengan pidana sekian? Maka ketidakcocokan itu lalu Anda kaitkan itu bahwa melanggar ketentuan

10

Undang-Undang Dasar, itu sebenarnya yang dulu kami (persoalkan), tetapi baiklah karena ini sudah masuk permohonan itu kalau tokh itu tetap dianggap yang menjadi masalah tentu nanti biarlah Pleno yang akan menilai itu, karena batas perbaikan sudah lewat masalahnya jadi sesuai dengan hukum acara kami tidak mungkin lagi memberikan waktu untuk perbaikan kembali, tetapi jika itu yang dimaksud paling tidak Panel memahami bahwa itulah dimaksud Pemohon dari permohonan ini. Kemudian tadi yang kalau dilihat dari permohonan sebelumnya yang berkurang pasal apa itu Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon? 41.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Pasal 29 Pak, tentang Surat Tanda Registrasi.

42.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Oh, itu yang tidak jadi di (...) 43.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Tidak jadi kami ajukan.

44.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Makanya saya tanyakan kalau itu tidak jadi soal sebenarnya, karena tidak ada (...)

45.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Ya, ya

46.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Sebab kalau Anda mendalilkan Pasal 75 itu dengan alasan yang kurang dielaborasi (...)

47.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Iya.

48.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Itu akibatnya berarti Anda harus mendalilkan Pasal 29 juga bukan?

11

49.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Betul.

50.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Itu sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi yang menjadi petitum dalam permohonan ini adalah Pasal 37 ayat (2), Pasal 75 ayat (1) dalam pengertian yang tadi itu ya, Pasal 76, Pasal 79 huruf a, Pasal 79 huruf c tentang Praktik Kedokteran, yaitu jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ya lima itu yang menjadi petitum dari permohonan ini. Dari saya cukup Bapak Ketua, terima kasih.

51.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ini sudah kita sahkan dulu bukti Saudara Pemohon. Ini P-1, Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. KETUK PALU 1X Tapi saya mau tanya yang kedua, yang kuasa yang lain dari Pemohon yang lain ada ya?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Di perbaikan permohonan kami lampirkan.

53.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Coba kita lihat, P-2 ini Kartu Penduduk daripada ibu dokter, P-3 KETUK PALU 1X

Undang-Undang Dasar 1945 P-2 dan P-3 ya! KETUK PALU 1X P-4, Undang-Undang Praktik Kedokteran

12

KETUK PALU 1X

P-5, mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan KETUK PALU 1X

P-6, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 550/Men.Kes/Per/X/81 tentang Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan dan Izin Praktik Bagi Dokter Umum KETUK PALU 1X

P-7, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 561/Men.Kes/Per/X/81 tentang Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan dan Praktik Bagi Dokter Spesialis

KETUK PALU 1X

P-8, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional KETUK PALU 1X

P-9 Dampak Implementasi Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, oh ini karangan. KETUK PALU 1X

13

Saya tanya dulu, ini tadi undang-undang dan segala macam itu diperolehnya dari mana? 54.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Kami mohon maaf, sementara itu dari buku Pak.

55.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Dari buku?

56.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Dari internet.

57.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ya, semestinya disampaikan kalau ada dari yang resmilah

58.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Ya

59.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Jadi kalau Peraturan Kesehatan dikeluarkan dari mana? Itu kadang-kadang buku itu salah cetak, nanti ada yang hal merugikan Anda. Kalau yang “dampak ini...” karangan ini Soetedjo ini diambil dari mana? Diambil dari majalah atau dari mana? Hasil seminar? P-10, adalah daftar rumah sakit Jatim KETUK PALU 1X P-11, Ahli Urologi di Jatim

KETUK PALU 1X

P-12, Ahli Bedah Plastik di Jatim KETUK PALU 1X

14

P-13, Ahli Bedah Syaraf di Jatim KETUK PALU 1X

P-14 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, P-15, ini pengertian malpraktik medik, ini apa maksudnya? Dijadikan apa? Apa kaitannya itu dengan permohonan? 60.

PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp, An., S.H. Jadi maksud kami bahwa praktik tanpa STR atau SIP itu bukan dalam pengertian malpraktik.

61.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM.

Oh. 62.

PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp, An., S.H. Malpraktik itu menimbulkan kerugian.

63.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Dalam kaitan mendukung dalil permohonan ya?

64.

PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp, An., S.H. Ya

65.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Pengertian malpraktik itu tidak ada kaitannya dengan izin? Ya itu memang, hanya lima belas?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Lima belas tambahan tentang kopi dukungan dari pengurus IDI wilayah Jawa Barat.

67.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Mana?

15

68.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Yang baru di (...)

69.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Sudah diberikan?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Sudah Pak di permohonan yang baru, di perbaikan.

71.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Permohonan baru? Oke.

72.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Permohonan bukti P-1 sampai 19 foto kopi kesehatan, lantas P16, tadi baru 15 ya? Kopi dukungan dari pengurus IDI Wilayah Jawa Barat KETUK PALU 1X Apa gunanya ini?

73.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Ya solidaritas seprofesi dokter untuk mendukung para Pemohon.

74.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Ini politis kalau begini, tidak ada kaitannya (dengan perkara ini), nanti minta dukungan dari mana lagi. P-17, ya bolehlah nanti ini tergantung kita akan menilai. P-17, kopi dukungan Pengurus IDI wilayah DKI Jakarta. KETUK PALU 1X

18. Kopi Per-Menkes Nomor 1419/2005 tentang penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi. KETUK PALU 1X 16

Jika, nanti Pemohon menginginkan ada saksi, saksi itu adalah saksi faktual yang mengalami kerugian dengan adanya undang-undang ini, yang juga ada kaitannya dengan dokternya nanti yang praktik dan juga Ahli. Jadi kita bedakan antara saksi dengan ahli. Di pengadilan biasa memang ada saksi dan saksi ahli, itu cuma istilah. Tapi apa yang harus diberikannya itu,keterangan yagn diberikannya itu adalah keahlian dari masalah yagn ada kaitannya dengan permohonan. Ini nanti, hanya dua ini ya, dokter Sofwan Dahlan, SPFK dan Prof. Indrayanto Senoadji, S.H. sedang dalam komfirmasi. Jadi nanti sampaikan dengan curriculum vitae-nya. Kalau ada Saksi faktual, siapa itu nanti, disampaikan juga. Sebab tadi ada keterangan di dalam argumen Saudara tadi ada yang kalau saya baca itu dalam ginekolog, tapi tadi mengenai yang sakit jantung dalam militer itu memang fakta itu bisa kita dengar. Barangkali ada yang lain Pak? 75.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Bapak Ketua. Coba disimak ya Saudara kuasa hukum dan juga para prinsipal. Tadi sudah disahkan oleh Bapak Ketua Panel mengenai surat-surat bukti yang dilampirkan. Saya ingin klarifikasi, kalau saya lihat kapasitas dari pada masing-masing Pemohon ini adalah perorangan, betul perorangan warga negara Indonesia ya? Tidak mewakili organisasi ya? Kalau dihubungkan dengan surat P.16, ini kok ada mandat, ini bagaimana?

76.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Jadi begini Majelis Hakim yang Mulia. Jadi kami setelah sidang yang pertama ini, kemudian diundang oleh IDI Jawa Barat dan IDI DKI untuk memaparkan review tentang pasal-pasal Undang-Undang Kedokteran. Kemudian karena keterbatasan waktu dan geografis agak jauh untuk ini, kami tidak bisa menampung pada prinsipnya rekan sejawat profesi dokter ini ingin jadi Pemohon. Tapi karena persoalan di satu sisi tugas untuk menjalankan profesi kedokteran di satu sisi untuk sidang, kemudian tidak bisa, kemudian sekedar memberikan dukungan moral.

77.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Bukan itu yang saya tanyakan. Coba ya kalau dibaca ya P.16 itu, “Kami pengurus IDI Wilayah Jawa Barat. Berdasarkan kesepakatan dan masukan dari pengurus IDI cabang memberi mandat dan dukungan,” kalau dukungan oke-okay saja, tapi mandat ini apa maksudnya? Apakah bertindak juga mewakili apa bagaimana? Karena saya hubungkan saya baca di mass media cetak bahwa IDI pengurus pusat akan mengajukan permohonan serupa, itu ingin klarifikasi saya. ini kok IDI Jawa Barat 17

sudah memberi mandat dan dukungan, mandat ini yang saya tanyakan kepada dr. Anny (Pemohon). Ini apa mewakili atau bagaimana ini jelasnya, kalau yang lain dukungan-dukungan oke-lah. Tapi mandat ini maksudnya apa? 78.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Mungkin prinsipal kami Ibu Anny bisa menjelaskan.

79.

PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, SP.AN., S.H. Jadi waktu itu saya menerima berkas dari IDI Jawa Barat seperti itu. Jadi saya tidak mengerti maksudnya karena surat itu dari IDI Jawa Barat. Jadi IDI Jawa Barat mendapat dari IDI cabang, kemudian itu diberikan kepada saya.

80.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Ok-lah nanti dalam berikutnya saja kalau memang—begini, ini kalau memang nanti ternyata karena saya tanyakan kepada Panitera belum masuk itu ya dari IDI. Andai kata masuk nanti akan dimusyawarahkan, apakah sidangnya dibersamakan dalam hari yang sama atau digabung itu nanti bukan wewenang kami. Panel ini hanya kejelasan saja dari pada permohonan. Kemudian untuk supaya tidak confuse supaya jelas karena ini kejelasan, Anda dalam daftar bukti itu mencantumkan 19 itu Saksi/Ahli. Tadi sudah dijelaskan Bapak Ketua, kalau di sini itu ada saksi dan ahli sudah jelaskan. Tapi di sini kan tidak ada 19 malah foto kopi dari pada identitas KTP, yang benar yang mana ini?

81.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Yang benar saksi/ahli Pak, Majelis Hakim.

82.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Yang mana? Itu nanti seperti biasa dan sesuai dengan PMK itu harus dengan surat tersendiri, siapa, keahliannya apa, mungkin barangkali kalau bisa saya tangkap sementara ini mungkin membedakan antara ancaman hukuman dalam hal izin praktik dengan ancaman hukuman dalam hal mal praktik-kan itu toh maksudnya. Kan ada juga ancaman mal praktik itu pidana, itu kan perlu adanya barangkali Dr. Indrianto ini kan memang spesialis pidana ya? Itu nanti lebih jelas. Jadi maksudnya ahli yang didatangkan itu harus relevansinya dengan permohonan itu ada. Tapi saya rasa ini hanya nomor urut saja supaya dibetulkan supaya tidak salah.

18

Terima kasih. 83.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Saya mau tanya lagi, ini soal kuasa ini. Tadi kan saya sudah baca, kuasa pertama itu dari Ibu Anny, ini ada lagi P1 lagi dari beberapa ini. Ini yang mana yang berlaku ini merupakan perbaikan atau ada dua macam kuasa.

84.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Perbaikan saja, Majelis Hakim.

85.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Tidak berlaku yang P.1 kemarin itu ya. Kalau di dalam ini P.1 juga tapi sudah termasuk beberapa prinsipal. Ibu dr. Pranawa, Bapak Prof. Supadmo, Bapak dr. Bambang Tutuko, dr. Rama Tjandra, dr. Hamim dan Anada Achsani. Kalau kemarin itu baru Ibu Anny saja. Jadi ini tidak berlaku, yang pertama ya? Yang dibuat oleh Ibu Anny 17 Januari 2007. Kalau ini dibuat tanggal 28 Februari 2007. Saya mau tanya, ini bukan usil ya. Ini di buat di Malang, apa memang Bapak Pranawa, Pak Padmo, Bapak Bambang. Tutuko, Hamim Ramasandra ini Danand ini juga di Malang?

86.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H.

(suara tidak terekam karena tidak memencet mic) 87.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Jadi mereka memberikan kuasanya itu, sepanjang pengetahuan saya apa lagi Pak Padmo saya tahu di Jakarta. Anda harus hati-hati, bisa tidak laku surat kuasa ini. Apalagi ahli-ahli itu, di sini ahli juga, tapi ahli hukum di sini. Malang, benar apa, kalau Ibu Anny memang di Malang saya tahu. Barangkali dari prinsipal ada yang mau ditambahkan.

88.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H.,M.H. Saya kira Prof. Padmo ingin menambahkan.

89.

PEMOHON : Prof. Dr. R.M. PADMO SANTJOJO Terima kasih Majelis Hakim yang sangat saya muliakan.

19

Saya ini sebetulnya memang tinggal di Jakarta, tetapi karena kebetulan yang melakukan permohonan yudicial review itu adalah Saudara kolega saya dari Malang, dan saya merasakan bahwa yudicial review itu betul-betul saya perlukan, karena saya merasa dirugikan dan saya sudah mengadu kepada Departemen Kesehatan juga mengadu kepada IDI, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapannya. Baru sepeti yang dibaca oleh Majelis Hakim, kemarin di KOMPAS itu baru mereka mau. Ini saya lakukan, karena sebelum saya menyetujui menjadi Pemohon juga. Saya sudah di telepon juga oleh pimpinan IDI untuk tidak melakukan yudicial review karena mereka tidak setuju. Padahal saya itu merasa kerugiannya. Kalau diizinkan bolehkah saya menyatakan kerugian itu? Jadi oleh karena itulah saya ikut mengajukan, ada banyak poin, ada banyak butir-butir yang betul-betul merugikan diri saya. Pertama, yang kedua, juga bangsa Indonesia terutama dalam pelayanan bedah saraf oleh karena—ini hanya keterangan saja untuk diketahui, bahwa pelayanan ilmu bedah saraf itu tidak bisa di delegir kepada disiplin lebih rendah, beda dengan kebidanan atau lain-lain. Tiap dokter umum itu diajarkan, untuk bedah saraf itu tidak. Sedangkan bangsa kita itu semua menginginkan pelayanan bedah saraf yang rata dan itu tidak ada kenyataannya di Indonesia. Oleh karena itu kami harus merangkap—sebagai contoh saya pribadi itu sebagai Kepala Bagian Bedah saraf harus kerja RSTM, sebagai konsultan dan membangun dari permulaan Rumah Sakit Angkatan Darat khususnya pelayanan bedah saraf, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Polisi. Kemudian masih diminta oleh kalau pejabat memerlukan pelayanan bedah saraf, tentu saja mereka memilih yang dikenal, itu hak asasi. Jadi saya terpaksa mengabdi. Kemudian untuk tim kepresidenan saya masih harus mengabdi. Jadi sudah berapa itu, saya tidak ada tempo lagi buat cari makan. Jadi itu saya mengabdi itupun sudah melewati batas—kalau saya menolak itu melanggar sumpah saya sebagai dokter. Yang kedua, kami sudah mencetak banyak sekali ahli bedah saraf, tetapi pemerintah belum siap mengadakan pelayanan bedah saraf, sehingga 10 provinsi tidak mempunyai ahli bedah saraf, dan kalau ada di satu provinsi itu hanya di satu kota seperti Palembang satu, Sumatera Barat satu, Sumatera Utara saja, Sibolga atau sekitarnya tidak terlayani. Bagaimana kalau ada undang-undang ini, maka ini memberi kesempatan para ahli bedah saraf yang memang hakekatnya tidak bagus untuk berlindung di dalam undang-undang ini tidak melayani bangsanya, melanggar sumpahnya. Jadi inilah yang saya rasa berat sekali, itu sebabnya saya berani menjadi Pemohon dengan konsekuensi apa pun juga. Terima kasih.

20

90.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Kalau memang nanti ada bukti Pak Padmo laporkan minta ini—ini dan malah ada dari IDI jangan, umpamanya itu tertulis nanti itu dijadikan bukti.

91.

PEMOHON : H. CHANADA ACHSANI, S.H.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Yang terhormat Bapak Hakim. Kami selaku pasien waktu itu yang kami alami sendiri, bahwa pada suatu malam itu setelah sholat Isya kami terserang hipertensi. Kemudian dulu orang tua saya ada dokter ahli ginjal 92.

HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H. Sebentar Pak, semua yang terjadi dipersidangan ini kan direkam Pak. Tolong Bapak siapa namanya, kalau Pak Padmo tadi kan sudah disebut.

93.

PEMOHON : H. CHANADA ACHSANI, S.H. Ya terima kasih Pak Nama kami H. Chanada Achsani, S.H. Kami Pemohon nomor 7 Pak. Kenapa kami mengajukan sebagai Pemohon? Itu yang kami alami sendiri Pak. Suatu malam setelah sholat Isya kami terserang hipertensi langsung muntah-muntah. Kemudian dokter di Malang itu yang ahli ginjal ditensi, ternyata dua ratus bawahnya seratus, harus masuk rumah sakit. Kemudian kami minta pengantar dari beliau, karena kami Purn TNI Pak, mohon maaf terakhir kami Kolonel dari Mahkamah Militer Tinggi III Jawa Timur terakhir, kami mohon ke RST Supraun (Rumah Sakit Tentara) di Malang. Beliau menolak ”tidak bisa Pak, saya ngasih pengantar ke sana, saya tidak punya izin praktik nanti saya dihukum.” Saya kaget Pak, ”lho kenapa kok dihukum saya begitukan” artinya kasih saja ke Rumah Sakit Umum Saeful Anwar Ya, karena waktu kami muntah-muntah ya, ikut saja ternyata kami di sana, sebab kalau saya di Rumah Sakit Tentara dengan pangkat kolonel saya mendapatkan di paviliun anggrek yang khusus itu. Ternyata karena rumah sakit umum tidak ada tempat, kami di rumah sakit di “Mawar,” di sana saya masuk jam sembilan malam. Kemudian malam itu dokternya datang kasih obat, paginya datang, jam tiga siang itu sudah pulang, sudah normal pulang. Ternyata kena 1,5 juta hanya dari jam sembilan malam sampai jam tiga siang itu 1,5 juta, keluarga kami kaget Pak. Sehingga kami waktu itu tanya besarannya, berapa uangmu? 750 ribu, jadi kalau 750 ribu hutang Pak, ternyata dapat potongan 200 ribu dari kartu Askes kami, jadi 1,3

21

juta. Saya pikir itu sebulan pensiun kami 1, 4 juta, ini Pak yang kami rasakan, terima kasih, assalamu alaikum. 94.

PEMOHON :dr. PRANOWO, SP. PD. Majelis Hakim, saya Pramowo dari Surabaya. Saya hanya ingin mohon petunjuk karena tadi Bapak menanyakan tentang posisi kami sebagai perseorangan atau mewakili institusi. Karena diantara kami di sini beberapa justru ketua-ketua suatu organisasi profesi. Apa menurut Bapak Hakim lebih baik kalau kita berdiri di sini sebagai individu yang dirugikan secara konstitusi sebagai wakil dari suatu organisasi, sudah mohon petunjuk.

95.

KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Jawabnya adalah sesuai dengan kuasa ini, maka ini perorangan kan, jadikan kalau dilihat kuasa yang diberikan ini adalah perorangan, semua menandatangani adalah pemberi kuasa Dokter Anny, Dokter Pranowo, Prof. Dr. Padmo, Dokter Bambang, Dokter Hamim, Dokter Rama Chandra, H. Chanada Achsani. Semuanya bertindak untuk atas nama pribadi tidak ada embel-embel dan memang yang rugi itu memang perorangan, yang hak asasi itu kan mengatur perorangan tidak mengatur institusinya.

96.

PEMOHON : dr. BAMBANG TUTUKO Terima kasih. Bapak Hakim yang saya hormati, saya Bambang Tutuko sebetulnya saya ingin maju selain sebagai pribadi juga sebagai institusi. Saya mewakili Dokter Spesialis Anestisologi. Saya sendiri pengurus ITSAY dan saya mendapat mandat dari organisasi saya untuk menjadi Pemohon. Tapi sebagai pribadi saya juga merasa dirugikan karena dengan adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran ini saya menjadi takut untuk melakukan suatu tindakan emergency sesuai dengan Pasal 75 dan Pasal 76, karena tindakan emergency tidak saya lakukan, keahlian saya sebagai Dokter Annestisologi, selain di kamar bedah sebagai ansisi juga di ruang gawat darurat di intensive care unit, kalau boleh kami nyatakan adalah yang ahli di bidang kegawatan, gawat darurat. Kami menjadi takut untuk melakukan profesi kami karena kalau kami lakukan di luar tiga tempat tadi, tiga izin tadi sesuai Pasal 75 dan Pasal 76, kami dianggap melakukan suatu tindakan pelanggaran pidana demikian. Dan hal itu juga bertentangan dengan martabat dan sumpah dokter kami, seharusnya kan kami tidak terbatas dengan tempat untuk melakukan suatu tindakan emergency, tetapi kami dibatasi, terima kasih.

22

97.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Itu sudah ada di dalam permohonan, tapi begini kalau kaitannya dengan supaya jelas dalam permohonan ini lebih baik Bapak bertindak seperti yang disebut kuasa saja nanti daripada itu menjadi persoalan hukum, karena nanti kalau dikuasanya Bapak di sini di dalam sidang mengatakan dapat mandat, tapi kuasanya sebagai perorangan nanti dianggap batal nanti. Lebih baik Bapak bertindak atas perorangan saja saya sarankan saja supaya tidak ini ya, sesuai dengan yang di kuasa ya. Sebab nanti kalau itu rumit lagi Bapak harus ada ini—macam-macam begitu, walaupun tentu saja bahwa suara Bapak juga bukan berarti kalau Pemohon-nya satu bukan berarti hanya satu yang dirugikan, kan bukan berarti itu. Tentu nanti di dalam pemeriksaan persidangan itu akan ketahuan, akan dapat diketahui. Tapi yang ingin saya sampai juga kepada Bapak-Bapak khususnya Pemohon, sekiranya ada hal-hal faktual yang dialami sehubungan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini seperti apa yang diterangkan oleh Profesor Padmo, saya hampir keliru lagi menyebut Profesor Padmo Wahyono, terus Profesor Padmo Santjoyo itu dijadikan bukti saja disusulkan di dalam bukti dalam permohonan ini, sehingga nanti ketika persidangan Pleno hal itu akan lebih mudah, memudahkan untuk menjelaskan, untuk memeriksanya pada sembilan Hakim Konstitusi nanti akan memeriksa permohonan ini. Jadi kalau ada pengalaman faktual yang seperti itu terutama kalau yang tertulis, mungkin kalau yang lain nanti dalam bentuk kesaksian misalnya itu diajukan saja sebagai uji tambahan ya Saudara kuasa pemohon. Nanti juga untuk Ahli khususnya itu—tolong juga karena ini banyak sekali juga permohonan yang kami alami kadangkadang dia mengajukan Ahli yang tidak ada sangkut pautnya dengan permohonan. Nah, kalau yang Ahlinya ini tolong dijelaskan curiculum vitae-nya itu keahliannya apa dan nanti tentu di dalam persidangan Saudara yang menjelaskan mengapa Ahli ini Saudara perlukan untuk hadir di persidangan karena nanti akan ditanya oleh Pleno. Kami di Panel harus memberi arahan seperti itu, supaya nanti Saudara tidak sia-sia nanti, sudah menghubungi Ahlinya. Ahlinya sudah bersedia misalnya ternyata kami memandang itu tidak ada relevansinya, kan kasihan. Nah, supaya begitu jadi tolong sejak awal sudah dipikirkan. Tadi dokter ini, ada yang angkat tangan ada yang belum jelas?.

98.

PEMOHON : dr. BAMBANG TUTUKO Baik. Sehubungan dengan Bapak sampaikan tadi, hal yang faktual tadi harus berkaitan dengan praktik pribadi saya ataukah boleh hal yang berkaitan dengan profesi saya.

23

99.

HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Pokoknya yang ada relevansinya dengan permohonan ini, yang mendukung dalil-dalil permohonan ini yang kaitannya dengan—kan Bapak merasa dirugikan sehingga mengajukan permohonan ini kan, bahwa Anda dirugikan itu, itu kan mungkin kalau ada hal-hal di dalam praktik yang Bapak alami misalnya yang bisa menguatkan permohonan ini. Jadi bukan ini bukan teori, tapi praktik Bapak mengalami itu, kalau ada bukti yang seperti itu silakan diajukan, terima kasih.

100. PEMOHON : dr. BAMBANG TUTUKO Terima kasih. 101. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,LLM. Saya jelaskan ya, jadi seandainya permohonan ini dikabulkan, maka yang lain juga menikmati juga. Kalau permohonan ini tidak dikabulkan yang lain juga terkena juga, jadi ini bukan masalah institusinya. Jadi hal-hal yang tadi pengalaman tadi yang menjadi bukti tertulis, kalau memang tadi Bapak Padmo sudah menyampaikan kepada Departemen Kesehatan bahwa mengajukan hal-hal itu dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan diberlakukannya undangundang ini kan akan timbul permasalahan seperti apa yang diceritakan oleh Bapak Padmo tadi, bahwa begini secara pribadi sebagai Ahli di dalam bedah saraf akan terjadi begini kalau umpamanya undang-undang ini. Nah, jadi masalahnya ini akan dilihat, ini kan masalah norma jadi bukan masalah keahlian di dalam kedokterannya kan? Ini kan masalah normanya. Apakah norma yang begini ini benar, tepat di dalam pengaturan, di dalam praktik kedokteran. Nah, bahwasanya ada pembatasan itu pasti, cuma apakah pembatasan ini benar atau tidak, ini yang mau dilihat—sebab kalau tidak ada pembatasan juga tidak benar kan, tidak ada orang yang bisa umpamanya itu dia mau periksa seluruh Indonesia, tentu ada. Tapi apakah ancaman ini yang demikian ini benar apa tidak? Ancaman yang pidana ini, apakah ancamannya hanya ini, ini kan masalah norma. Nah, pengaturan norma ini yang akan dilihat bagaimana sebetulnya praktik dunia kedokteran baik yang di tempat lain, kalau ada, bagaimana Peraturan Kedokteran—begini yang pengaturannya ini di Belanda barangkali di Amerika barangkali di tempat lain kan. Jadi ini bukan masalah mal praktiknya, mal praktik itu berlainan sistem Amerika lain, sistem Belanda lain. Tapi pernormaan pengaturan ini, oleh karena itu yang Ahli—Nah, itu memusatkan orang itu memang Ahli di dalam pengaturan norma ini, jadi tidak ada kaitannya dengan dia Ahli mengenai penyakit atau segala macam tidak ada. Jadi umpama

24

contoh, tadi ada Bapak Senoadji, nah, itu mengenai pidananya, tapi saya tahu bahwa di UI itu saya punya kawan itu dia dokter dan dia doktor dalam hukum ini, barangkali Bapak Padmo tahu, saya lupa namanya, di UI itu ada dia dokter dari sarjana hukum dan dia jadi doktor dalam ilmu hukum ini. Barangkali dia itu mempunyai pengetahuan mengenai itu, nah, orang yang itu bisa bikin terangkat masalah ini. Jadi carilah orang yang memang mengetahui mengenai hukum kedokteran itu, pengaturan undang-undang itu. Masalah-masalah ini yang kami akan—barangkali sidang pada hari ini sudah saya anggap cukup dan perbaikan sudah dilakukan dan bukti-bukti sudah disahkan, maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Permohonan mengenai, masalah sidang berikutnya ini akan kami sampaikan ke sidang rapat Pleno sembilan hakim dan akan diberitahukan kepada Pemohon sidang berikutnya nanti, apakah pemeriksaan ataukah bagaimana, tapi akan kami rapatkan dan kami sampaikan hasil dari pada ini. Demikianlah maka Perkara Nomor 4/PUU-V/2007, dengan ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3 X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB

25