2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 009/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (PASCA PERBAIKAN PERMOHONAN) DAN PEMBUKTIAN

JAKARTA RABU, 14 JUNI 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 009/PUU-IV/2006 PERIHAL

PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945 PEMOHON A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. dkk ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (PASCA PERBAIKAN PERMOHONAN) DAN PEMBUKTIAN Rabu, 14 Juni 2006 Pukul 10.00 WIB TEMPAT Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. 3) MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ida Ria Tambunan, S.H.

Ketua Anggota Anggota

Panitera Pengganti

1

HADIR PEMOHON : -

A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. A. Dhatu haryo Yudo, S.H. Mohammad Sofyan, S.H.

KUASA HUKUM PEMOHON : -

Arif Wahyu Purnomo, S.H. M.M AHLI DARI PEMOHON :

-

Haryadi Usman Jaka Sutapa, S.H., M.H. Drs. Bambang Sudarsono, S.H. Saksi Dari Pemohon :

-

Hani Octavianto, S.H. KRT. H. Pitoyo Rudiyanto, S.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sidang panel untuk perkara Nomor 009/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X Saudara Pemohon untuk mengawali persidangan ini, saya persilakan Saudara memperkenalkan tentang siapa-siapa yang hadir dalam persidangan ini, silakan.

2.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih. Majelis Hakim yang memberikan kepada kami selaku Pemohon memberikan kesempatan, untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir pada persidangan hari ini. Kami sendiri, A. Wahyu Purnama, S.H., M.H., sebagai Pemohon I, kemudian di samping kiri kami adalah A. Dhatu Haryo Yudho, S.H., adalah Pemohon III, kemudian Pemohon II diwakili oleh Kuasa hukumnya pada hari ini, tapi hanya pada hari ini saja, yaitu Saudara Arief Wahyu Purnomo, S.H., M.M. Kemudian Saudara Mohammad Sofyan, S.H., diwakili oleh Arief Wahyu Purnomo, S.H., M.M. Kemudian Saksi Ahli kami telah mendatangkan Saudara Drs. Bambang Sudarsono, S.H., kemudian yang kedua adalah Saudara Haryadi Usman Jaka Sutapa, S.H., M.H. Kemudian Saksi lain adalah Saudara Hani Octavianto, S.H. Kemudian yang terakhir adalah Saksi Saudara KRT. H. Pitoyo Rudiyatmo, S.H. Terima kasih.

3.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Tadi ada Pemohon yang diwakili, ada surat kuasanya?

4.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Ada Pak.

5.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Petugas, silakan ambil. Saudara Pemohon, jadi sidang hari ini adalah sidang lanjutan setelah pemeriksaan pendahuluan beberapa waktu yang lalu dan

3

Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga acara hari ini adalah untuk mengecek, kalau ada hal-hal yang signifikan dari perbaikan-perbaikan yang Saudara buat dan yang kedua, hari ini adalah untuk pembuktian. Pertama, nanti adalah mengesahkan alat-alat bukti tertulis yang sudah disampaikan. Kedua, untuk mendengarkan keterangan Ahli, jadi jangan pakai Saksi. Ahli dan Saksi yang Saudara ajukan. Sidang tentang pengujian Undang-undang tentang Advokat ini Mahkamah Konstitusi tidak memandang perlu, tidak perlu memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah karena undang-undang ini sudah undang-undang yang diuji untuk ketiga kalinya, jadi sudah cukup banyak keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini. Sehingga hari ini akan kita lakukan kegiatan atau acara pembuktian dan sesudah itu nanti baru akan Pleno untuk membacakan putusan. Saya akan beri kesempatan dulu, barangkali ada hal-hal yang penting yang signifikan dari perbaikan permohonan Saudara setelah sidang pemeriksaan pendahuluan yang lalu. Saya persilakan. 6.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih Majelis, Pada sidang pendahuluan yang lalu, kami telah diperiksa namun kami harus memperbaiki karena terus terang saja kami baru sekali beracara di Mahkamah Konstitusi, kemudian pada tanggal sebelum waktu yang ditentukan, kami sudah membuat perbaikan yang mungkin sekarang berada di depan Bapak itu, namun kami masih kurang puas dengan perbaikan yang kami buat tersebut karena kami baru dituntun dengan buku hukum acara pengujian undang-undang, atau buku yang dikarang oleh Bapak sendiri atau Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., setelah pada saat kami menyerahkan perbaikan tersebut. Setelah kami membaca kami merasa kurang puas dan kami memperbaiki kembali yang sekarang sudah saya bawa, namun belum saya tumpuk, jadi pada kesempatan ini pertama-tama perbaikan saya yang terakhir sebelum sidang dimulai akan saya serahkan kepada Bapak, jadi kami memperbaiki kembali. Karena di dalam perbaikan saya itu, legal standing-nya kelihatannya belum secara rinci atau nampak secara mudah begitu, tetapi dalam perbaikan saya yang terakhir yang sebelum saya bacakan ini.

7.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, jadi Anda sudah diberi kesempatan 14 (empat belas) hari untuk perbaikan, jadi kalau masih ada yang harus disempurnakan lagi harus hari ini juga.

4

8.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Ya.

9.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Pada persidangan hari ini juga, sudah siap ya?

10.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Sudah siap, Pak.

11.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan, karena baru diserahkan pada hari ini juga saya persilakan untuk menjelaskan inti perbaikannya saja, silakan Saudara.

12.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih Majelis, Di dalam perbaikan ini kami belum tahu saya khawatir kalau keliru, apakah Surakarta tanggal itu penyerahan akan diisi pada hari ini atau pada saat perbaikan dulu? Jadi tanggalnya di situ masih kosong hanya saya tulis 2006.

13.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi perbaikan, sebetulnya waktu perbaikan sudah tidak ada jadi hari ini jugalah. Kasih tanggalnya!

14.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Kalau begitu nanti saya mohon itu diisi dengan hari ini atau nanti saya yang mengisi. Surakarta, 14 Juni 2006 Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat,

15.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Tidak usah dibaca secara lengkap mulai dari tanggal, tetapi cukup inti dari permohonannya dan perbaikan-perbaikannya apa?

5

16.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih. Jadi di sini sudah kami tulis semuanya mulai dari identitas kami, sampai warga negara Indonesia sudah kami tulis, kemudian permohonan ini bertindak dan untuk atas nama sudah kami tulis juga, sebagai Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon III, dan IV. Kemudian bersama ini hendak mengajukan permohonan masih tetap seperti yang dulu, peraturan peralihan Pasal 23 ayat (1) atau bagian dari Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian di sini kedudukan dan kepentingan Pemohon atau legal standing-nya sudah kami tulis, bahwa kami sebagai perorangan atau warga negara sesuai yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1). Kemudian sudah kami tulis juga pada point 4 itu, Pemohon I dalam pekerjaannya sudah saya tulis di situ, kemudian saya kaitkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua, yang semuanya mulai dari Pasal 22A, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, kemudian Pasal 28I ayat (1), lalu Pasal 28H ayat (2), kemudian Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Semua sudah kami uraikan dengan jelas, kemudian bagian dua adalah alasan-alasan uji materil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang, dalam hal ini saya kaitkan dengan bukti kami atau Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 18 tentang Advokat yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami uraikan dari bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Kedua kali kami mengupas materi muatan Pasal 32 itu, yang juga bertentangan, kami uraikan lagi. Kemudian alasan-alasan kerugian hak konstitusionalnya, kami sebagai para Pemohon berdasarkan fakta-fakta. Kemudian mohon kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya, menyatakan isi Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang persamaan, kedudukan, kewenangan profesi advokat dengan konsultan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian menyatakan, ketentuan isi Pasal 32 ayat (1) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ini “tentang”-nya dihapus satu, Pak. “Tentang”-nya double ini, tentang persamaan kedudukan, kewenangan profesi advokat dengan konsultan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi advokat ataupun orangorang karena pengetahuannya, kecakapan, dan pengalamannya mampu melakukan suatu pekerjaan di bidang hukum secara praktik di luar pengadilan untuk melakukan atau memberikan konsultasi hukum kepada orang yang membutuhkan atau menjadikan orang yang dimaksud

6

sebagai konsultan hukum, subsider apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. 17.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Baik. Sudah jelas, jadi tidak terlalu banyak punya perubahan, jadi inti yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Advokat, intinya itu, kan? Untuk mendukung permohonan Saudara, Saudara telah mengajukan pertama-tama adalah alat-alat bukti yang tertulis, yang pada hari ini akan kami sahkan terutama perolehannya. Jadi ini alat buktinya tidak ada tambahan bukan? Menurut data yang ada pada kami ada 19 (sembilan belas) alat bukti tertulis, apakah betul?

18.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih. Jadi ada bukti tambahan pada saat penyerahan, untuk bukti yang pertama itu ada dua, yang termasuk di dalam bukti tambahan yaitu Undang-undang Advokat sama undang-undang yang satunya, jadi (…)

19.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, sudah termasuk itu?

20.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Ya. Mohon yang digunakan adalah satu, lainnya dibuang.

21.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Dahulu satu sampai lima belas, kemudian ada tambahan tertanggal 30 Mei itu ada 4 (empat) alat bukti ya?

22.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Ya tetapi alat buktinya double Pak, yang 14 dan 15.

23.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Alat bukti yang empat belas dan lima belas, ya?

7

Kemudian Saudara juga mengajukan Ahli dan Saksi yang pada saatnya akan kita dengar keterangannya, maka kami akan sahkan dulu alat-alat bukti ini, jadi kode bukti; P.1, tanda pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia atas nama Pemohon I, ini benar ya? 24.


25.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1 X Bukti P.2, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. KETUK PALU 1 X Kartu Tanda Penduduk fotokopi atas nama Pemohon II untuk membuktikan. Ini P.3, Pemohon II.

26.


27.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1 X

Kemudian, Bukti Kode P.4, Kartu Tanda Penduduk, ini Pemohon III. Jadi Pemohon III itu ada KTP, Pemohon II untuk kode P.3. 28.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Empat Pemohon.

29.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Semua tiga, tokh? Jadi Pemohon satu punya dua, tanda pengenal advokat dan KTP, kemudian Pemohon II (kode bukti) P.3, foto copy KTP. Pemohon III juga kode (bukti) P.4 foto copy KTP. Kemudian (kode bukti) P.5 foto copi KTP Pemohon IV, ya? 8

KETUK PALU 1 X

Kemudian (kode bukti) P.6 ijazah S1, copy ijazah S1 dari UNS. KETUK PALU 1 X 30.


31.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. (Kode bukti) P.7, Ijazah program pasca sarjana Magister Hukum dari IBLAM, ya?

32.


33.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1X (Kode bukti) P.8, Petikan Putusan Menteri Kehakiman untuk P.8, tentang pengangkatan sebagai penasihat hukum atas nama Pemohon I, ya?

34.


35.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1 X Bukti P.9, ijazah S1 atas nama Pemohon II, dari UNIBA.

9

36.


37.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1 X Bukti P.10, sertifikat pendidikan khusus profesi Advokat atas Pemohon II.

38.


39.


Bukti P.11, ijazah S1 dari Pemohon IV dari UNIBA. 40.


41.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

KETUK PALU 1 X Bukti P.12, sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atas nama Pemohon IV. 42.


43.


10

Bukti P.13, copy ijazah S1 Pemohon III, oleh STIH-IBLAM. 44.


45.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1 X Bukti P.14, itu tadinya adalah copy dari aturan peralihan UU Advokat, sekarang diganti dengan buku yang lengkap, ya?

46.


47.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Undang-undang Advokat, ya? KETUK PALU 1 X Kemudian, bukti P.15 itu tadinya copy sebagian dari UUD 1945 sudah diganti dengan copy yang lebih lengkap, ya?

48.


49.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1 X Kemudian itu menggantikan jadi itu bukti P.14 dan P.15. Kemudian ada bukti tambahannya, surat panggilan dari Polres Soekoharjo, ya?

50.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Betul.

11

51.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Kode ini jadi P.16, ya?

52.


53.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1X Kemudian surat keterangan dari Kelurahan Sonda’an, pekerjaan Pemohon II sebagai konsultan hukum.

54.


55.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. KETUK PALU 1X

Nah, dengan demikian untuk bukti-bukti tertulis sudah kami sahkan, karena itu bukti-bukti copy dari berbagai dokumen yang resmi yang berupa ijazah, KTP dan sebagainya tentunya sudah diperoleh sebagaimana mestinya ya? 56.


57.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Kita tidak menguji apakah asli atau tidak. Nah, untuk selanjutnya selain alat bukti tertulis, Saudara mengajukan dua orang Ahli. Saudara yang diajukan adalah Saudara Hariyadi Usman Djoko Sutopo. Djoko Sutopo apa Djaka Sutapa?

58.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Djaka Sutapa

12

59.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Orang Solo ya? Ahli, ini agamanya Islam, ya? Selamat datang. Kemudian yang kedua, yang Ahli juga adalah Saudara Drs. Bambang Sudarsono, S.H. Agamanya Kristen betul, ya?

60.


61.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Kemudian sebagai Saksi, Saudara Hani Octavianto, S.H. Agama Katolik, betul?

62.


63.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Kemudian sebagai Saksi juga adalah Saudara KRT. H. Pitoyo Rudiyanto, S.H., Saksi. Islam ya?

64.


65.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi di Mahkamah Konstitusi kita tidak mengenal istilah Saksi/Ahli, tapi Ahli saja. Ahli itu nanti akan didengar keterangannya sesuai dengan keahliannya. Jadi, ini Saudara-saudara calon Ahli atau Ahli ini, Saudarasaudara yang akan diajukan sebagai Ahli ini, keahliannya di bidang apa ini?

66.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Di bidang hukum.

67.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Hukum ya? Kemudian Saudara nanti ada Saksi, Saksi ini adalah didengar keterangannya atas dasar fakta-fakta yang dia ketahui, dia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Jadi bukan memberikan pendapat, yang memberikan pendapat adalah Ahli. Nah, untuk keperluan 13

persidangan, Saudara Ahli dan Saksi akan disumpah terlebih dahulu. Ini ada dua orang yang beragama Islam, nanti yang beragama Islam dulu, Saudara Hariyadi Usman Djaka Sutapa, S.H., M.H. Pak Roestandi, dipersilakan. Yang Islam, yang satu Ahli satu Saksi, yang Kristen nanti. Ahli dulu tidak apa-apa. 68.

HAKIM : H. ACHAMD ROESTANDI, S.H. Persilakan Ahli untuk mengikuti apa yang akan saya sampaikan, “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

69.

AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI USMAN JAKA SUTAPA, S.H., M.H

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 70.

HAKIM : H. ACHAMD ROESTANDI, S.H. Silakan. Untuk Saksi yang beragama Islam silakan, silakan mengikuti apa yang saya sampaikan, “Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

71.

SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H.

“Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.” 72.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sekaligus akan diambil sumpah adalah Ahli yang beragama Kristen, Saudara Drs. Bambang Sudarsono, S.H. Silakan Bapak Maruarar.

73.

HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Ikuti Saudara Ahli, Saudara berjanji saja, saya kira, ikuti saja. “Saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

14

74.

AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO

“Saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.” 75.

HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Saksi?

76.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Saksi yang beragama Katolik?

77.

HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Ikuti Pak, ya? “Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.”

78.

AHLI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANUS, S.H.

“Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.” 79.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon untuk memberikan pertanyaan atau menanyakan kepada Saksi dan Ahli yang Saudara ajukan apa-apa yang diajukan, Ahli dulu ya? Silakan.

80.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih. Kami langsung menanyakan, yang akan kami tanyakan adalah Saudara Ahli yang bernama Bapak Drs. Bambang Sudarsono, S.H., Saudara Ahli, kami akan menanyakan kepada Saudara perihal kedudukan atau sejarah konsultan hukum, apakah ada perbedaan dengan advokat?

81.

AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO Langsung saya jawab ya? Terima kasih Saudara Pemohon, konsultan hukum dengan advokat itu berbeda kalau kita melihat konteks sejarahnya. Jadi sebelum terbitnya Undang-undang Advokat, Undang-undang Nomor 18 Tahun

15

2003, bahwa mereka yang telah dinyatakan diangkat, dilantik sebagai pengacara praktik itu bukanlah konsultan hukum. Kemudian setelah terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, mereka yang dinyatakan sebagai konsultan, pengacara praktik, advokat, pengacara hukum, dan konsultan hukum, itu kemudian secara otomatis menjadi advokat. Namun demikian kalau kita melihat konteks sejarahnya bahwa sesungguhnya konsultan hukum dan advokat itu berbeda secara signifikan. Untuk menjadi advokat dia harus memenuhi syarat-syarat kompetensi, sebagaimana dapat kita lihat dan dapat kita baca di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, sementara itu bagi mereka yang menjadi konsultan hukum, saya rasa tidak perlu adanya suatu syarat-syarat kompetensi yang lebih rinci sebagaimana dapat kita baca di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Dalam suatu kondisi sosiologis di dalam masyarakat, bahwa mereka yang sebagai lulusan alumni fakultas hukum atau sarjana hukum, praktis mereka bisa menjalani profesi, menjalani pekerjaan sebagai konsultan hukum. Namun bilamana mereka tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kompetensi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, mereka bukanlah advokat. Jadi ada perbedaan yang sangat tajam antara konsultan hukum dengan advokat. Terima kasih. 82.

KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sebelum dilanjutkan, ini dua orang Ahli yang diajukan ini, kalau memang keahliannya sama sekaligus saja pertanyaannya, jadi langsung bisa dijawab. Kecuali punya keahlian yang beda atau ada hal yang (...)

83.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih. Mohon dijelaskan kepada Ahli yang kedua, Saudara Hariyadi Usman Djaka Sutapa, S.H., M.H. Kami persilakan.

84.

AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI USMAN JAKA SUTAPA, S.H., M.H Terima kasih Saudara Pemohon. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa pengertian advokat dan konsultan hukum adalah berbeda sama sekali. Kalau konsultan hukum adalah orang yang memberikan nasihat yang kerja, yang melaksanakan tugas non litigasi, sedangkan kalau advokat bisa juga berfungsi sebagai konsultan hukum, jadi bisa mewakili

16

persidangan di depan majelis hakim, juga bisa memberikan nasihatnasihat seperti yang dilaksanakan oleh konsultan hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Sedangkan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-undang Advokat, Pasal 32, yang dimaksud konsultan hukum di sini adalah spesifikasi khusus konsultan hukum pasar modal. Jadi sangat berbeda sekali antara konsultan hukum pasar modal yang diakui keberadaannya dan organisasinya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 secara otomatis masuk menjadi advokat. Sedangkan konsultan hukum, selain dengan konsultan hukum pasar modal. Jadi konsultan hukum sangat berbeda dengan advokat, kalau advokat pasti konsultan hukum. Terima kasih. 85.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Saudara Ahli, Saudara tadi mengatakan demikian. Apakah Saudara mengetahui, apa arti konsultan hukum menurut kamus atau menurut pengetahuan Saudara yang bisa Saudara terangkan di sini? Terima kasih.

86.

AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI USMAN JAKA SUTAPA, S.H., M.H Konsultan hukum menurut kamus hukum karangan Dr. Andi Hamzah, S.H., Penerbit Galia Indonesia, halaman 33 menyatakan bahwa, konsultan ialah atau yang diminta nasihat hukum yang berasal dari bahasa Latin consultasio, yaitu nasihat hukum yang diberikan oleh orang lain daripada advokat atau broker. Jadi konsultan hukum adalah bukan seorang advokat dan bukan seorang broker. Terima kasih.

87.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Atas buku itu mohon ditunjukkan kepada Majelis Hakim, bisa Majelis hakim melihat?

88.

KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Tidak perlu.

89.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih, rekan kami akan menanyakan juga kepada Ahli.

17

90.

PEMOHON : A. DHATU HARYO YUDO, S.H. Terima kasih. Sesuai dengan keterangan kedua Ahli tadi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara advokat dengan konsultan hukum. Jadi pertanyaan saya kepada kedua Ahli, apakah Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang intinya adalah menyamakan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum patut diuji materil pada Mahkamah Konstitusi?

91.

AHLI DARI PEMOHON : DRS. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Ya patut, patut sekali dan perlu.

92.

PEMOHON : A. DHATU HARYO YUDO, S.H. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan dicantumkannya persamaan kedudukan advokat dengan konsultan hukum menurut Saudara Ahli, apakah bertentangan dengan Pasal 28A, 28C ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) pada UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

93.

AHLI DARI PEMOHON : DRS. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Bertentangan. Jadi begini, bahwa mereka yang memposisikan diri sebagai konsultan hukum padahal mereka itu belum dilantik sebagai advokat, praktis tidak akan bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan nirlaba yang berupa konsultasi hukum. Dimana kegiatan-kegiatan nirlaba yang berupa konsultasi hukum ini merupakan suatu perbuatan yang selaras dengan pasal-pasal; Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D kemudian sampai juga Pasal 28I UUD 1945. Karena upaya untuk melakukan konsultasi hukum itu adalah merupakan suatu yang dilindungi oleh UUD 1945 juga merupakan suatu hak asasi manusia untuk melakukan kegiatan, untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk memberikan informasi kepada khalayak masyarakat. Terima kasih.

94.

PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Bahwa kedudukan konsultan hukum yang disamakan dengan kedudukan dan fungsi advokat adalah sangat bertentangan dengan Pasal 28 yang sudah diamandemen. Karena dengan adanya Undang-undang Advokat dan seorang konsultan hukum yang dianggap sama dengan adanya undang-undang tersebut, maka seorang konsultan hukum tidak

18

dapat memberikan nasihat ataupun semacam petunjuk-petunjuk mengenai hukum yang diminta oleh masyarakat lingkungannya. Karena seorang konsultan hukum pasti sudah lulus dari perguruan tinggi ilmu hukum atau fakultas hukum, sehingga memperoleh gelar sarjana hukum, sehingga oleh lingkungannya mereka dianggap tahu oleh hukum, sehingga sering dijadikan orang ataupun yang mampu memberikan jalan keluar pemecahan masalah hukum yang terjadi di lingkungannya. Ini sesuai dengan Pasal 28, bahwa setiap orang yang memperoleh atau berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi yang telah dikuasainya berhak meningkatkan kualitas demi kesejahteraan hidupnya serta hak asasinya di dalam membangun negara khususnya di bidang hukum. Terima kasih. 95.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Kami akan mempertegas lagi Pak, jadi mohon izin kami akan melanjutkan pertanyaan daripada rekan kami, karena kami akan menanyakan secara spesifik bahwa kepada kedua Ahli tadi bahwa Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan advokat/penasihat hukum/pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undangundang ini berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yang artinya bahwa konsultan hukum kedudukannya sama dengan advokat. Pertanyaan saya, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen kedua yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Apakah persamaan kedudukan advokat dan konsultan hukum ini bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen kedua tersebut?

96.

AHLI DARI PEMOHON : DRS. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Kami jawab, jadi bertentangan. Jadi hak seseorang untuk hidup, hak seseorang untuk mempertahankan kehidupannya itu menjadi hak asasi setiap orang. Dengan adanya Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, ini berarti akan membatasi mereka yang lulusan fakultas hukum namun belum jadi advokat untuk melakukan aktivitasnya untuk melakukan kegiatannya di bidang penasihatan hukum maupun petunjukpetunjuk hukum kepada masyarakat. Ini akan sangat merugikan hak-hak daripada mereka yang alumni fakultas hukum, namun belum menjadi advokat. Terima kasih.

19

97.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Kepada Bapak Hariyadi?

98.

AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI USMAN JAKA SUTAPA, S.H., M.H Terima kasih. Bahwa sesuai apa yang telah saya sampaikan di depan, bahwa setiap warga negara adalah diakui sama kedudukannya di depan hukum serta berhak mengembangkan ilmu sesuai seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Tetapi dengan adanya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang alumnus perguruan tinggi hukum atau fakultas hukum yang mempunyai gelar sarjana hukum yang oleh lingkungannya dianggap tahu dan mampu untuk memecahkan khususnya masalah hukum yang terjadi di lingkungannya. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka mereka sudah tidak bisa melaksanakan apa yang mereka miliki dan diakui oleh masyarakat yaitu memberikan nasihat-nasihat hukum. Terima kasih.

99.

PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Kepada Saudara Ahli, dengan demikian Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan pasal tersebut?

100. AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI USMAN JAKA SUTAPA, S.H., M.H Sangat bertentangan. 101. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Terima kasih. Kemudian yang saya tanyakan lagi bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Kami korelasikan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua, ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Apakah persamaan kedudukan konsultan hukum dengan advokat itu menjadi bertentangan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tersebut?

20

102. AHLI DARI PEMOHON : A. DHATU HARYO YUDO, S.H. Kami jawab, bertentangan. Jadi Pasal 28C secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi dengan adanya Undang-undang Advokat tersebut, khususnya di dalam Pasal 32 ayat (1) berarti setiap orang itu menjadi tidak lagi mampu bisa mengembangkan diri khususnya mereka yang alumni fakultas hukum untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Misalnya memberikan konsultasi hukum, selama dia bukan advokat. Jadi ini akan sangat membatasi hak-hak dari alumni fakultas hukum untuk mengembangkan diri, untuk mendapatkan pendidikan, untuk memperoleh ilmu dan manfaat, serta untuk memperoleh segala manfaat daripada seni dan budaya itu sendiri. Sebab ilmu yang dia peroleh di fakultas hukum setelah dia lulus dari fakultas hukum, maka dia tidak bisa mengaplikasikannya ke masyarakat karena dia terbatas, karena dia bukan advokat, hanya sekedar sebagai konsultan hukum. Apabila dipersamakan dengan advokat, maka dia akan mendapatkan keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan di bidang hukum. Terima kasih. 103. AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI USMAN JAKA SUTAPA, S.H., M.H Terima kasih. Kami hanya menambah, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, khususnya Pasal 32 ayat (1) tentang yang dianggap atau dinyatakan konsultan hukum sama dengan advokat adalah bertolak belakang dengan Pasal 28C ayat (1), dikarenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 akan membatasi gerak dan langkah daripada para alumnus sarjana hukum, alumnus fakultas hukum yang bergelar sarjana hukum untuk mengembangkan ilmunya dan mempraktikkan ilmu tersebut di lingkungan masyarakatnya, akan bertolak belakang dengan hak asasi manusia sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Terima kasih. 104. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sebelum dilanjutkan, rasanya pertanyaan dan jawaban tadi hampir sama, sekitar itu-itu saja, mungkin cukup ya?

21

105. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih. Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, atas kesempatan kami diberikan untuk memberikan suatu tambahan atau mempertegas apa yang telah disampaikan oleh dua orang ahli hukum tadi di forum di depan Majelis Hakim yang terhormat. Yang terhormat, Ahli hukum keduanya. Saya minta ketegasan Saudara-saudara semua mengenai materi yang telah disampaikan itu semua tadi, apakah Ahli Hukum keduanya itu sudah membaca permohonan dari Pemohon, saya tanya dulu, sudah paham? 106. AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI JAKA SUTAPA, S.H., M.H. Sudah. 107. KUASA HUKUM PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Sudah, baik terima kasih. Kalau sudah paham isi semua permohonan dari Pemohon, termasuk dengan alasan-alasan semuanya itu, apakah permohonan itu betul bertentangan bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya di Pasal 32 ayat (1) itu bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan, yang dicantumkan dalam di dalam gagatan tersebut, dalam permohonan itu. Itu sudah betul atau tidak? 108. AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI JAKA SUTAPA, S.H., M.H. Sudah betul. 109. KUASA HUKUM PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Sudah betul, terima kasih. 110. HAKIM: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Tadi sudah sama ya. 111. KUASA HUKUM PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Lalu, yang kedua, sebelum lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, itu konsultan hukum sama advokat itu dibedakan,

22

konsultan hukum dan advokat itu dibedakan. Menurut pandangan Ahli Hukum, Saudara sebagai Ahli Hukum, sangat rancu sekali apa tidak kalau konsultan hukum itu dijadikan satu fungsinya dengan advokat? sedangkan Saudara tadi mengatakan fungsi konsultan hukum dengan advokat itu jelas berbeda. Kerancuan itu menurut Saudara apakah tepat kerancuan ini supaya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 di drop atau dibatalkan saja, benar tidak seperti itu? 112. AHLI DARI PEMOHON : HARIYADI JAKA SUTAPA, S.H., M.H. Betul dan alasan sudah saya uraikan di depan, terima kasih. 113. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU PURWANA, S.H., M.M Baik, Anda sudah mempertegas persoalan ini, jadi majelis hakim sudah jelas persoalannya, memudahkan untuk mengambil suatu keputusan lebih lanjut, terima kasih. 114. HAKIM: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sekaligus Saudara Pemohon ditanyakan ke saksi yang Saudara ajukan. 115. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Terima kasih Majelis Hakim, kami selaku Pemohon I juga akan menanyakan kepada saksi. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Saudara Ahli Oktavianto, S.H., pertanyaan saya adalah, Saudara sudah mempunyai ijin advokat? 116. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Ya sudah. 117. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Sudah, kemudian Saudara pernah melakukan persidangan secara litigasi? 118. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Betul.

23

119. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Betul, Saudara pada saat waktu ikut berpraktek pertama kali, itu benar Saudara ikut saya di kantor A. Wahyu Purnama, S.H., M.H. di kantor tersebut? 120. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Ya betul. 121. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Jadi Saudara tahu persis kantor saya ya? Apakah Saudara mengetahui bahwa di samping orang yang sudah mempunyai ijin advokat seperti Saudara, saya mohon untuk diperlihatkan ijin Saudara dibawa? 122. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Saya bawa. 123. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Coba diperlihatkan kepada Hakim izin yang merah itu. 124. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Kami perlihatkan Majelis Hakim ijin kami selaku advokat yang pernah berasosiasi dengan Saudara Pemohon, jadi kami pernah berassociate dengan Saudara Pemohon ini sejak tahun 2002 sampai 2004. 125. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Terima kasih Saudara Saksi. Saudara Saksi, pada saat Saudara ikut melakukan tindakantindakan litigasi di pengadilan bersama-sama dengan saya di pengadilan, apakah di kantor saya masih ada orang-orang yang membantu saya, tetapi belum mempunyai ijin? 126. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Betul, jadi dalam kantor Law Office Wahyu Purwana dan Associate-nya, memang di sana ada bagian-bagian yang di dalamnya

termasuk saya, itu untuk menangani masalah-masalah yang litigasi, di samping juga pekerjaan-pekerjaan memberikan konsultasi secara hukum kepada calon klien atau klien yang meminta jasa bantuan hukum kepada

24

kantor Wahyu Purwana. Kemudian di sana juga ada, di samping yang berijin, itu juga ada staf-staf hukum yang belum mempunyai ijin, tetapi bertugas juga memberikan penerangan secara non litigasi, kemudian penyelesaian-penyelesaian permasalahan mungkin yang bisa diselesaikan tidak melalui persidangan, ada beberapa staf di sana yang memang semuanya memberikan konsultasi hukum kepada klien dan semuanya memang latar belakangnya adalah seorang sarjana hukum. 127. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Minta tolong untuk disebutkan kira-kira siapa saja yang mereka sudah sarjana hukum, kemudian mereka bertugas melakukan jasa, 128. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Saudara Pemohon, jadi mohon coba pertanyaannya yang relevan dengan pokok permohonannya. 129. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Terima kasih Pak. Jadi kami di sini akan menerangkan kepada Majelis Hakim, memberikan gambaran bahwa di kantor kami itu ada beberapa orang yang mereka sudah sarjana hukum tetapi belum mempunyai ijin. Jadi tidak ada artinya kami ajukan judicial review di sini, kalau di tempat kami semuanya sudah punya ijin, jadi banyak yang punya ijin, tetapi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan non litigasi atau pekerjaan-pekerjaan konsultasi hukum, konsultasi kepada seluruh klien kami apabila kami berada di luar kota atau kami tidak bisa menjalankan tugas itu. jadi mereka tanya kepada kami, ke kantor kami melalui handphone, kemudian dia akan datang ke kantor kami, kemudian diterangkan sama asisten dan staf kami di sana. Jadi kami hanya akan memperjelas supaya bahwa di kantor kami ada staf atau asisten yang mereka belum mempunyai ijin, tapi sudah sarjana hukum. Bisa saya lanjutkan? 130. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi adanya staf-staf itu kan sudah ada di lampiran bukti-bukti tertulis ya. 131. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Ya, terima kasih.

25

132. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi sekarang apa kesaksian apa yang diharapkan untuk Pemohon. 133. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Terima kasih, Saudara Saksi ya, apakah Saudara pernah melihat asisten saya atau saya sendiri dipanggil oleh polisi, karena saya memberikan status pekerjaan itu adalah konsultan hukum? 134. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Benar pernah melihat. 135. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Di Kepolisian mana itu? 136. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Di Kepolisian Resort Sukoharjo. 137. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Polres Sukoharjo. Apakah pekerjaan yang saya berikan kepada staf saya tersebut, juga, kebetulan anak saya itu mereka juga belum mempunyai ijin advokat, tetapi mereka sudah ikut ujian advokat dan lulus? 138. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Benar. 139. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Apakah itu Pemohon II, Saudara Wididato Wicaksono. 140. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OKTAVIANTO, S.H. Betul. 141. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Kepada, langsung kami kepada Saksi yang lain, kepada Saudara Rudiyanto, S.H., akan saya tanyakan, Saudara sebagai staf saya di

26

kantor, di Solo, kemudian apakah Saudara sudah mempunyai ijin advokat? 142. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Belum. 143. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Belum ya, jadi apakah Saudara sudah sarjana hukum? 144. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Sudah sarjana hukum. 145. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Kira-kira Saudara bisa menerangkan tidak pekerjaan Saudara? 146. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Di dalam kantor kami? Ya pekerjaan saya menerima klien dan memberikan keterangan-keterangan atau konsultan-konsultan kepada klien baru yang belum Bapak tangani. Terima kasih. 147. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Begitu ya, saya akan melanjutkan, pada Saudara Saksi, apakah Anda tahu tentang Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat? 148. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Ya tahu. 149. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Yang saya tanyakan, apakah Saudara sebagai asisten atau staf di kantor advokat A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. and Associate merasa khawatir dengan adanya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap kedudukan Saudara sekarang? 150. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H.

27

Karena satu di antara kawan sudah terbentur dengan tuntutan dari Polresta Sukoharjo itu, jadi saya merasa khawatir sekali, tidak menutup kemungkinan andaikata saya nanti akan melayani klien baru akan mendapatkan dampak seperti teman saya tersebut. Terima kasih. 151. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Saya lanjutkan Saudara Pitoyo, dengan kondisi yang demikian, Saudara tadi ada kekhawatiran bahwa pekerjaan Saudara akan terhambat, apakah kekhawatiran Saudara juga kemungkinan bisa menimpa Saudara begitu yang dimaksud? 152. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul. 153. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Betul ya, jadi Saudara tidak bisa melakukan aktivitasnya? 154. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul. 155. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Di dalam tidak melakukan aktivitasnya, apakah Saudara akan terganggu dengan pekerjaan tersebut? 156. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Otomatis saya kemungkinan ya bisa kehilangan pekerjaan tersebut. 157. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.S Kehilangan pekerjaan ya, terima kasih. 158. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU PURWANA, S.H., M.M Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saudara Saksi, khusus untuk Saksi yang kedua, Saudara tadi menerangkan sudah sebagai sarjana hukum. Di dalam ijazah Saudara, apakah benar Saudara melihat ada suatu tulisan sebagai seorang sarjana hukum yang lulus dari negara, yang sudah dinyatakan sebagai sarjana

28

hukum, Saudara bisa melakukan konsultasi hukum dalam ijazah Saudara, coba tolong jelaskan? 159. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul, waktu saya menerima, waktu saya diwisuda dan menerima ijazah sarjana hukum itu dengan bangga saya baca, bahwa yang bersangkutan, yaitu nama saya sudah lulus S1 sarjana hukum berhak untuk memberikan konsultasi hukum. Jadi setelah itu saya dengan bangganya membuat kartu nama, nama saya dengan gelar sarjana hukum dan profesi saya sebagai konsultan hukum. Terima kasih. 160. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU PURWANA, S.H., M.M Terima kasih dengan jawaban dari Saksi, lalu pertanyaan saya yang kedua, dengan fakta hukum seperti lalu dihubungkan dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya di Pasal 32 ayat (1), itu menimbulkan kerancuan dan dapat menimbulkan kerugian Saudara, juga dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam permohonan itu, tolong jelaskan. 161. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Terima kasih. Jadi, 162. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sebentar ya, tadi Saksi ini untuk meluruskan, karena ini sidang didengar banyak orang, jadi ijazah sarjana hukum tidak pernah menyebutkan seseorang itu berhak menjadi konsultan hukum, itu tidak ada, termasuk ijazah yang Saudara lampirkan ya, termasuk saya punya ijazah, semuanya kan punya sarjana hukum. Jadi Saudara Saksi, saya ingatkan, Anda sudah di sumpah. 163. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU PURWANA, S.H., M.M Terima kasih, maaf saya lupa, mungkin di PKPA itu Pak, ijazahnya mungkin ijazah PKPA. 164. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Pertanyaan Saudara Kuasa Pemohon yang benar ini, tidak ada ijazah sarjana hukum itu memuat seperti itu ya.

29

165. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU PURWANA, S.H., M.M Justru karena itu saya tanyakan yang sebenarnya, apakah ada di dalam suatu ijazah atau pun keterangan dari perguruan tinggi setelah Saudara lulus sarjana hukum, itu diberi hak untuk memberikan keterangan hukum, penjelasan hukum kepada masyarakat dalam rangka implementasi ilmu hukumnya itu kepada masyarakat. Itu yang saya minta untuk penjelasannya, dengan ijazah sarjana hukum Saudara itu, lalu Saudara apakah terbentur tidak bisa memberikan konsultasi hukum dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003, khususnya Pasal 32 ayat (1), terbentur dengan itu apa tidak? Dan merugikan Saudara apa tidak? Kalau merugikan itu, bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam permohonan ini apa tidak? Tolong Saudara jelaskan. 166. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Terima kasih, terus terang saya terbentur dengan sudah adanya Undang-undang Advokat No. 18 tersebut. 167. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi saya ingatkan lagi Saudara Saksi, sudah disumpah, jadi apa yang betul ambil, Anda pernah di panggil atau tidak dengan, 168. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Belum. 169. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Belum ya, jadi belum mengalami, jadi jangan pendapat, ini Saudara Pemohon cara menanyakan juga yang benar ini.

170. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Baik saya luruskan, Saudara pernah, tadi menerangkan sudah pernah ikut associate di kantor Advokat Bapak Antonius Wahyu Purnomo, S.H., MH. Itu betul? 171. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul.

30

172. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Di situ ada advokat ataupun ada stafnya yang sarjana hukum? 173. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul. 174. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ada yang dulu sarjana hukum, tapi dia berurusan dengan pihak kepolisian? 175. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul. 176. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Karena memberikan keterangan hukum dengan masyarakat. 177. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Dalam surat keterangan profesinya sebagai konsultan. 178. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Padahal Saudara menyaksikan itu, padahal dia itu sudah sarjana hukum? 179. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Sudah. 180. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Itu tolong dijelaskan yang bisa merugikan itu dan Saudara mengalami dan melihat sendiri kejadian itu, terima kasih. 181. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Jadi teman saya yang stafnya Pak Wahyu yang kebetulan juga putranya, itu memberikan konsultan hukum kepada klien dengan membawa lampiran surat keterangan profesinya sebagai konsultan hukum yang berakibat jatuh, yaitu asistennya Bapak Wahyu, terus dipanggil oleh kepolisian Polres Sukohardjo untuk

31

mempertanggungjawabkan profesinya sebagai konsultan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-undang Advokat. Terima kasih. 182. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ini Saudara Saksi, Anda sudah melihat sendiri surat panggilan Pak Polisi itu? 183. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Siap, sudah Pak. 184. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Pasal apa yang dipakai untuk itu? 185. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Pasalnya dari kepolisian, Pak. 186. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Apa itu, terutama dari Undang-undang Advokat apa yang dijadikan dasar untuk pemanggilan? 187. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Saya tidak membaca jelas, tapi di situ ada dipanggil untuk diminta keterangannya. 188. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih, Pak. Jadi akan saya (...) 189. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, ini begini, jadi sana bukan Anda. 190. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih Majelis hakim, Kami akan meluruskan supaya lebih jelas.

32

191. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Ya, dia yang menjawab dulu Pak, dia yang ditanya hakim. Bapak jangan dulu. Matikan mic-nya? 192. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Saya akan ke sana, Pak. 193. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Pak Hakim yang nanya sekarang. 194. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih, Pak. 195. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, ini Saudara Saksi tahu tidak pasal berapa Undang-undang Advokat yang dipakai dasar Pak Polisi Resor Sukohardjo ini? 196. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Pasal 32 ayat (1). 197. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Anda berarti belum pernah baca berarti ya? 198. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Belum. 199. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi saya baca ini, jadi dasar yang dipakai ini adalah Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, ini kebetulan Pak Polisi Sukohardjo ini sudah kirim surat juga ke Mahkamah Konstitusi dan sudah dijawab dan sudah dihapuskan Pasal 31 itu sudah dibatalkan, jadi tidak ada kaitannya Pasal 32 itu. 200. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih Majelis Hakim,

33

Jadi pada saat kami disidik, dasar penyidikannya adalah sebetulnya keterangan dari PERDADI Pak, PERDADI pada saat itu dalam perkara yang lain itu mereka menginginkan menanyakan tentang Pasal 31. Kemudian oleh PERDADI diterangkan kalau ini dasarnya bahwa surat keterangan yang saya pakai bukti di situ ada tulisan konsultan hukum adalah surat Pemerintah Kota Surakarta ini Pak, itu di situ pekerjaan adalah konsultan hukum. Dari tulisan pekerjaan konsultan hukum ini oleh polisi, PERDADI mengatakan bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) itu karena yang dianggap konsultan hukum itu harus sudah mempunyai izin advokat. Jadi di sana faktanya uraian Pasal 32 ayat (1), kemudian pada saat terakhir kami diperiksa, bahwa kami memberhentikan karena ada Pasal 55 yang ada di Undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu harus berhenti dulu pada saat Pasal 32 ayat (1) itu sedang diuji materil. Sebetulnya, di sini polisi sudah main akal-akalan, Pak. 201. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Begini, jadi Saudara sekarang itu kesaksian jadi dengarkan saja

dari Saksi.

202. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Jadi yang jelas Saudara melihat bahwa surat keterangan itu, pekerjaan Widi Datuk Wicaksono itu di situ disebutkan konsultan hukum? 203. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul. 204. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Betul ya? Saudara melihat ya? Suratnya ini, ya! Bukti ini, ya! Dengan tulisan pekerjaan konsultan hukum, berakibat Saudara Widi Datuk Wicaksono sekarang diperiksa di kantor Polres Sukohardjo. 205. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Polres Sukohardjo, betul. 206. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Betul ya? Jadi kedudukan Widi Datuk Wicaksono di dalam kantor saya, apakah sama dengan Saudara?

34

207. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Sama. 208. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Sama, sebagai staf? 209. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Sebagai staf kantor advokat. 210. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Jadi Saudara kuatir karena kedudukannya Saudara sama? 211. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Sama. 212. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Kemudian kedudukan Widi Datu Wicaksono di dalam kantor saya dan Datuk Haryo Yudho, S.H. juga apakah sama kedudukannya dengan Widi Datuk? 213. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Sama. 214. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Sama, jadi semuanya staf advokat yang semuanya sudah mempunyai gelar sarjana hukum? 215. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Betul. 216. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih. 217. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

35

Saya persilakan sekarang kalau Bapak Hakim Roestandi. 218. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Saya mau bertanya kepada Saksi, apakah Anda pernah belajar mengenai legal drafting, rancangan undang-undang? 219. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Pernah, Pak. 220.

HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Pernah, pernah juga membaca secara luas?

221. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Pernah. 222. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Coba, saya ingin mengetahui pengetahuan atau pendapat Anda tentang, apakah Pasal 32 itu termasuk atau di bawah judul apa? 223. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Aturan peralihan. 224. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Apakah fungsi aturan peralihan itu menurut teori yang Anda pernah peroleh? 225. AHLI DARI PEMOHON : Ds. BAMBANG SUDARSONO. Aturan peralihan adalah satu bagian daripada undang-undang yang berfungsi untuk memberikan satu jembatan agar sebelum aturan yang baru itu timbul begitu, jadi merupakan satu tahapan manakala aturan yang baru belum timbul begitu, terima kasih. 226. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Kalau kita baca di dalam Pasal 32 itu aturan peralihan, apakah Saudara menyimpulkan bahwasanya dari Pasal 32 ayat (1) itu advokat disamakan dengan pengacara praktik?

36

227. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Ya, secara eksplisit di sini memang tidak, namun demikian bisa. 228. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Coba dibaca dulu, tidak usah pakai eksplisit atau implisit, coba di baca saja buktinya! 229. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Terima kasih, Pasal 32 ayat (1), “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah (…) 230. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. “Telah”-nya, coba dikeraskan “telah”-nya. 231. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Yang “telah diangkat pada saat undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. 232. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Dari situ apakah ada kesan Saudara atau persepsi Saudara bahwa advokat untuk kemudian yang akan datang disamakan dengan penasihat hukum, pengacara praktik, konsultan, untuk yang akan datang? 233. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Ya, untuk yang akan datang tidak, Pak. 234. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Ya, itu jadi justru tidak menyamakan? Sekali saja, een malig, itu karena peraturan peralihan itu tujuannya een malig untuk tadi seperti Saudara itu jembatan, untuk selanjutnya baca ayat (2). 235. AHLI DARI PEMOHON : Drs. BAMBANG SUDARSONO, S.H. Pasal 32 ayat (2), “pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat undang-undang ini mulai berlaku masih dalam proses

37

penyelesaian, diberlakukan undang-undang ini”.

ketentuan

sebagaimana

diatur

dalam

236. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi itu berarti tidak menyamakan sama sekali, justru membedakan untuk selanjutnya itu antara konsultan hukum, pengacara praktik, penasihat hukum, dengan advokat. Justru membedakan, cukup. 237. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Saudara Hani ini ya? Oh, yang di samping kanan Pak Hani siapa namanya? 238. SAKSI DARI PEMOHON : HANI OCTAVIANTO, S.H. Saya Hani Octavianto. 239. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Yang satu lagi? 240. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Saya Pitoyo Rudiyanto. 241. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. TNI?

Oh Pitoyo, tadi saya lihat siap begitu, apakah Saudara anggota Mantan?

242. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Saya dulu resimen mahasiswa dan mantan Kamra, Pak. 243. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Jadi Saudara membuat di kartu nama Saudara, Saudara konsultan. Siapa yang mengangkat Saudara konsultan? Saudara sendiri? 244. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Karena di PKPA dikatakan saya boleh untuk menjadi konsultan hukum.

38

245. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Boleh memberi konsultasi, tapi tidak selalu profesi menjadi konsultan kan? 246. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Iya. 247. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Apa kepala desa pernah juga memberi nasihat hukum? 248. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Kepala desa tidak. 249. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Pernah. Banyak dia memberi nasihat hukum, bahwa ini akte lahir misalnya diberi tahu ini harus dibuat kalau sudah lahir, itu termasuk juga nasihat hukum, bukan? Apa Saudara dalam memberikan nasihat hukum pernah ngaku bahwa Saudara advokat? 250. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Tidak. 251. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Tidak kan? 252. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Hanya saya mengatakan bahwa saya seorang sarjana hukum. 253. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Ya, sarjana hukum gelar akademisnya kan? Tapi Saudara tidak pernah dipersoalkan. Jadi kalau Saudara kerja dengan Pak Wahyu ini, apa Saudara selalu kalau disuruh, misalnya untuk menghadapi seseorang dituliskan dalam surat keterangannya, konsultan? 254. SAKSI DARI PEMOHON : KRT. H. PITOYO RUDIYANTO, S.H. Ya, Pak.

39

255. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Dituliskan? Ya saya kira itu menjadi masalah kerancuannya di situ, tidak semua orang yang memberikan konsultasi harus langsung profesinya konsultan itu menimbulkan masalah, tetapi bahwa staf itu sudah pas, tidak ada yang memasalahkan, karena Pasal 31 sudah dihapuskan. Saudara tidak mendapat kesulitan. Tapi semua pun orang bisa menafsir undang-undang, tetapi kalau sudah ada penafsiran Mahkamah Konstitusi tentu itu yang berlaku. Masalahnya sekarang, Saudara sebagai lawyer tentu harus bisa membela diri, tidak selalu menjadi masalah Konstitusi. Saya kira itu tambahan saya, Pak. 256. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, Saudara Pemohon ya! Ahli dan Saksi sudah didengar, alat-alat bukti tertulis sudah disahkan, jadi Saudara sekarang saya persilakan, masih ada yang ingin ditambahkan? Atau ingin membuat kesimpulan dari permohonan ini, secara lisan saja kalau sudah siap, secara lisan, nanti tertulisnya bisa menyusul, silakan. 257. PEMOHON : ARIF WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih, Pak. Jadi kami baru mencari satu bukti yang bisa kami pakai, mungkin sebagai gambaran bahwa sebetulnya saya sendiri juga sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, karena saya memberikan pekerjaan konsultan hukum kepada anak saya. Jadi di situ di dalam surat panggilan jelas tertulis bahwa pekerjaan yang belum. Jadi di sini ada tulisan, pekerjaan yang saya bacakan; “menghadap kepada Bripka tanggal 20, untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana “menulis surat” atas nama Marcelinus Widi Datuk Wicaksono, pekerjaan pokok yang belum sah sebagai konsultan hukum dan atau memakai surat palsu”. Akibatnya begitu, jadi surat yang saya tulis konsultan hukum itu menjadi surat palsu. Jadi di sini ada tulisan bahwa sebagai konsultan hukum, padahal konsultan hukum itu jelas diatur di dalam Undang-undang Advokat Pasal 32 ayat (1), kalau Bapak akan melihat bisa dikorelasikan dengan tadi. 258. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Begini Saudara Pemohon. Pasal 32 ayat (1) itu bukan pasal mengenai pengertian. Jadi tadi dalam ilmu perundang-undangan, dalam legislatif drafting itu semua pengertian itu ada di ketentuan umum. Pasal 32 ayat (1) itu adalah aturan peralihan yang melanjutkan, biasanya

40

berisi pengakuan transisional maka disebut hukum transitor di sisi itu dalam ilmu hukum itu. peralihan yang lama lama, yang apa seperti tadi di alat bukti Anda dulunya itu kan penasihat hukum, di dalam Undangundang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga Penasihat Hukum dulu, setelah Undang-undang Advokat semuanya menjadi advokat. Oleh karena itu semua yang dulunya satu advokat apakah itu Penasihat Hukum, Pengacara Praktik atau konsultan hukum yang lalu yang sudah yang sudah itu dikukuhkan oleh undang-undang itu diakui sebagai advokat menurut undang-undang ini. Jadi itu pemutihan sebetulnya itu pemutihan bukan pengertian, tapi Anda itu bisa di jadikan sebagai tersangka itu dari alat bukti tulis tambahan, kalau memang disinikan belum ada alat bukti kalau mau diajukan untuk alat bukti silakan itu ditambahkan untuk pertimbangan kami di dalam mengambil putusan ya, silakan 259. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Aslinya ya Pak? 260. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.H.

Oh aslinya, nanti di copy dulu, jadi tambahan tambahan alat bukti

tertulis bisa masukan ke Kepaniteraan

261. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Ya, terima kasih. 262. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.H. Cukup? 263. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Cukup Pak. 264. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.H. Ya, cukup ya? Jadi kesimpulan nanti, kalau Anda diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan tapi mungkin belum mempersiapkan jadi saya beri kesempatan membuat kesimpulan tertulis dalam waktu satu minggu nanti diserahkan ke Kepaniteraan. Untuk sidang yang akan datang akan sidang yang ditentukan kemudian tapi dalam bentuk Sidang Pleno untuk putusan.

41

265. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Pak?

Mohon Pak, kalau bisa ditunda dua minggu bagaimana begitu

266. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.H. Ya silakan ini kehendak Pemohon, Pemohon kalau mau putusannya cepat ya cepat dimasukkan, tapi kalau mau lambat lambat 267. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. tidak, karena kami minggu depan ada acara kemudian kami akan masih menumpuk bukti ini supaya jadi sidang yang akan datang dua minggu 268. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.H.

Oh, sidangnya tidak seminggu lagi kesempatan seminggu itu

mengajukan bukti sidangnya kami akan tentukan kemudian 269. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. Ya, terima kasih 270. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.H.

Baik dengan demikian proses persidangan untuk perkara No. 009/PUU-IV/2006 pada hari ini saya nyatakan cukup dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

42

2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945

Recommend Documents