Nomor: 012/PUU-I/2003 insyayjele
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PEMBUKTIAN PERKARA NO. 012/PUU-I/2003 PENGUJIAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SELASA, 24 MARET 2004
JAKARTA 2004
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PEMBUKTIAN PERKARA NO. 012/PUU-I/2003 PENGUJIAN UU No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD 1945 KETERANGAN 1. H a r i
: Selasa
2. Tanggal
: 24 Maret 2004
3. Waktu
: 09.30 – 11.51 WIB
4. Tempat
: Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat
5. Susunan Persidangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LLM. Dr. HARJONO, S.H., MCL. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH. MARUARAR SIAHAAN, S.H. SOEDARSONO, S.H.
( ( ( ( ( ( (
Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6. Pemohon
: Saeful Tavip. Dkk.
7. Panitera Pengganti
: Triyono Edy Budhiarto, S.H.
8. Acara
: Pembuktian
9. Transkriptor
: Dewi Hastuti
) ) ) ) ) ) )
JALANNYA SIDANG
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB
1.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Permohonan Pengujian undang-undang, dalam hal ini Perkara No. 012/PUU-I/2003 sehubungan dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X Saudara petugas, agar para Pemohon atau kuasanya dipanggil memasuki ruangan sidang. Saudara para Kuasa Pemohon sebagaimana lazimnya Saudara diminta memperkenalkan diri kepada Majelis, siapa-siapa saja yang hadir dalam persidangan ini dan dalam kualitas sebagai apa selaku para kuasa hukum atau selaku Pemohon materiil. Silakan.
2.
PEMOHON : ASTINAWATI Majelis hakim yang terhormat saya Astinawati, kuasa dari Pemohon. Kemudian Erna Ratna Ningsih, kuasa Pemohon dari LBH Jakarta, dan Surya Chandra kuasa dari Pemohon juga.
3.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara para kuasa hukum para Pemohon, apakah persidangan pada hari ini dikandung maksud untuk mengajukan ahli atau saksi?
4.
PEMOHON : ASTINAWATI Sebenarnya kami berencana menghadirkan ahli tetapi ahli yang kami hadirkan tidak bisa hadir karena dia menjadi dosen setiap hari Rabu. Jadi ada dua saksi yang kami hadirkan pada hari ini, tapi kami meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat bisa dilakukan persidangan pada hari Selasa untuk pemeriksaan ahli. Karena setiap hari Rabu, beliau itu mengajar.
5.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Ya. Jadi saudari kuasa hukum meminta hari apa ?
1 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
6.
PEMOHON : ASTINAWATI Selasa, jika Pak Hakim berkenan.
7.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selasa ya? Baik. Pada persidangan pada hari ini dikandung maksud untuk mengajukan 2 orang calon saksi?
8.
PEMOHON : ASTINAWATI Ya.
9.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah. Saksi pertama siapa Saudara kuasa hukum ?
10.
PEMOHON : ASTINAWATI Siti, Majelis Hakim.
11.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara petugas, supaya calon saksi dipanggil untuk memasuki ruang sidang.
12.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudari calon saksi, nama saudari?
13.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. Nama saya Siti Istikharah.
14.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Agama yang saudari anut ?
15.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Agama Islam.
16.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, seorang calon saksi diwajibkan mengucapkan sumpah. Guna memimpin sumpah ini kami persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya yang berhormat. Saudara petugas, silakan.
2 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
17.
HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Turut apa yang saya katakan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.
18.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.
19.
KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara dipersilakan duduk. Saudara, guna kesempatan pertama dipersilakan para kuasa hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna menggali kesaksian yang bersangkutan. Saudara para kuasa Pemohon, kami mengingatkan kepada para kuasa hukum pertama-tama, bahwa yang ditanyakan kepada saksi ialah sebatas apa yang dialami sendiri oleh saksi, apa yang didengar sendiri dan apa yang dilihat sendiri. Dan kemudian dari majelis meminta kiranya para kuasa hukum tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang stereotik yang bersifat pengulangan. Terima Kasih.
20.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saudara saksi, pekerjaan Saudara saksi sekarang sebagai apa?
21.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Saya sebagai pengangguran.
22.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Sejak kapan, Saudara saksi?
23.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sejak tanggal 14 Maret 2004.
24.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Sebelumnya bekerja dimana?
25.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Saya bekerja di PT. Ciquita.
26.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kenapa Saudara Saksi tidak bekerja lagi di sana? 3
Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
27.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Karena ada PHK massal.
28.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH PHK massal?
29.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya.
30.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Alasan saudari saksi sendiri di PHK apa?
31.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Alasan di PHK karena perusahaan ingin melakukan efisiensi, dari 502 karyawan menjadi 300 karyawan.
32.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Bisa Saudara ceritakan proses yang tadi Saudara sebutkan sebagai PHK massal?
33.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Prosesnya, kami dari serikat buruh mengajukan surat ke manajemen untuk melakukan negosiasi tentang kenaikan upah 2004.
34.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Negosiasi?
35.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Negosiasi upah, kenaikan upah.
36.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kapan itu ?
37.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Itu kami lakukan bulan Januari tahun 2004.
38.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Hasil dari negosiasi tersebut?
4 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
39.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sampai hampir akhir Januari tidak ada pertemuan dan tidak ada tanggapan dari pihak manajemen. Akhirnya kami membuat surat kembali bahwa supaya kita bisa bertemu untuk berunding tentang kenaikan upah.
40.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Setelah itu bagaimana Saudara saksi? Apakah ada pertemuan lanjutan dengan pihak pengusaha?
41.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. Waktu itu ada pertemuan dengan semua Kepala Bagian, Manajer dan semua Serikat Pekerja. Tetapi bukan bicara tentang kenaikan upah, melainkan membicarakan kondisi perusahaan yang lagi sulit.
42.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Jadi surat yang tadi Saudara ajukan untuk kenaikan upah itu tidak ada tanggapan atau tindak lanjutnya?
43.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ada tanggapan, hanya ada 3 orang dari sejumlah karyawan yang memang gajinya masih dibawah UMR, itu naik. Jadi sesuai dengan UMK Tangerang yaitu Rp 660.000,00. Jadi hanya 3 orang, selebihnya itu menunggu setelah selesai Pemilu.
44.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kembali lagi tadi kepada pertemuan yang tadi Saudara katakan bahwa pengusaha mengatakan bahwa kondisi perusahaan sedang pailit. Itu bagaimana pertemuan tersebut?
45.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Pertemuan tersebut itu banyak dibantah dari teman-teman kami (serikat buruh) bahwa sebenarnya tidak begitu karena kalau kondisi perusahaan itu sangat buruk, soal order itu kita masih bekerja seperti biasa bahkan masih banyak bagian-bagian yang harus lembur.
46.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Alasannya apa untuk tidak menaikan, tadi Saudara mengatakan bahwa meminta kenaikan upah Tahun 2004, kemudian alasan dari perusahaan itu sendiri apa?
47.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Alasannya kondisi perusahaan lagi sulit. Karena ada beberapa hal yang dia harus membayar hutang, misalkan hutang bahan baku, hutang 5
Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
pajak, hutang ke Pemerintah, yang jelas seperti itu. Dan itu harus diselesaikan, makanya kami diminta untuk tidak meminta naik upah dulu. 48.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Saudara bekerja di sana, Saudara melihat tidak bahwa memang perusahaan tersebut itu dalam keadaan pailit, maksudnya mungkin bisa dilihat dari order-order yang ada apakah mengalami penurunan atau tetap sama seperti yang dulu atau mengalami kenaikan?
49.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sepertinya biasa saja kami bekerja dan order juga biasa. Tidak ada penurunan, karena kalau dilihat ada penurunan artinya tidak ada jam lembur. Tetapi kenyataan jadi berbeda ketika bicara kondisi pailit justru teman-teman saya banyak yang harus pulang pagi, istilahnya kerja 12 jam seperti itu?
50.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Sebelumnya bekerja berapa jam?
51.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sebenarnya biasa, jam kerja normal tetapi soal lembur itu hampir tiap hari ada.
52.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Lembur tiap hari ada? Berarti sebenarnya ada peningkatan jam kerja ya?
53.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya.
54.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kemudian, setelah apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk apa, mereka mengatakan perusahaan dalam kondisi pailit. Kemudian apa tindakan terhadap yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap buruh?
55.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang dilakukan kemudian ingin mengadakan efisiensi, kemudian juga bahwa perusahaan ini akan dijual. Mari kita bersama-sama mencari orang yang mau membeli, dan itu ditawarkan kepada Serikat Pekerja. Silakan kalau memang Serikat Pekerja ada orang yang berminat untuk membeli perusahaan ini kita akan jual. Dengan catatan, waktu itu kalau sampai laku 10 milyar, 8 milyar adalah milik karyawan, haknya karyawan untuk membayar pesangon. 6
Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
56.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kemudian apakah dari pihak buruh juga menawarkan kepada perusahaan lain?
57.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. Kami dari Serikat Pekerja mencoba untuk mencari informasi, kirakira ada orang tidak yang mau membeli. Dan ketika kami mengajukan bahwa sudah ada yang mau membeli ternyata keputusannya jadi berbeda, bahwa sekarang yang dulunya pemilik perusahaan itu adalah direktur, Direktur Utama-nya adalah Bapak H.Mohammad Thaha, pada saat itu langsung bahwa ini dijual kepada Bapak Erik Wijaya dan keluarganya.
58.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Siapa Bapak Erik Wijaya?
59.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Bapak Erik Wijaya adalah salah satu Direksi yang ada di PT. Ciquita.
60.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Berarti memang, apa, hanya ganti orang saja tetapi tetap itu dia juga di Perusahaan PT. Ciquita itu saja ya?
61.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya.
62.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kemudian setelah berganti manajemen baru, apa yang dilakukan oleh manajemen baru untuk menanggapi yang tadi, tuntutan Saudara untuk kenaikan gaji?
63.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Tidak ada. Jadi tetap kita meminta supaya kenaikan gaji itu dibicarakan, tetapi tidak ada tanggapan bahwa kita tidak bicara kenaikan gaji. Kita bicara bagaimana melakukan perubahan di dalam perusahaan Ciquita ini. Akhirnya sampai keputusan terakhir bahwa hanya Perusahaan Ciquita akan menggunakan tenaga kerja sekitar 300 orang kemudian yang 200 diadakan efisiensi.
64.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kalau yang awalnya itu status pekerjanya bagaimana, Saudara Saksi? Pertama tadi Saudara katakan 502 pekerja awalnya statusnya apa? 7
Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
65.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Semua statusnya pekerja tetap semua.
66.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kemudian ada manajemen baru, dengan 500 ini ada perubahan tidak?
67.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Itu belum sempat karena baru beberapa saat. Kemudian tetap kita melakukan perundingan, tapi intinya dari pihak manajemen ingin bahwa kita hanya menggunakan tenaga kerja 300 orang. Jadi selebihnya harus di PHK. Dan kami dari Serikat Pekerja kembalikan lagi kepada anggotanya bahwa kita yang 200 orang efisiensi ini akan mendapatkan dua kali PMTK. Tetapi bagaimana nasib teman-teman saya yang 300 orang bekerja dan itu pun fasilitas-fasilitas yang lainnya sudah mulai dihilangkan, misalnya pengobatan sudah mulai dihilangkan. Kemudian dengar informasi bahwa kita akan menggunakan jam kerja panjang, 12 jam sehari. Jadi teman-teman saya menjadi, lebih baik kita kumpul dulu bagaimana bicara nanti, ternyata sepakat, dari 502 orang sepakat untuk tidak ikut bergabung dengan manajemen baru dengan kompensasi satu kali PMTK.
68.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Jadi dari 502 tersebut tidak ada satupun yang bekerja kembali?
69.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Tidak. Artinya dari 502 orang itu setuju untuk keluar semua dengan ada imbalan kompensasi satu kali PMTK.
70.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Kemudian selanjutnya bagaimana, bisa saja ceritakan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan waktu itu?
71.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Setelah kami sampaikan hasil dari teman-teman kepada pihak manajemen, akhirnya kita semua putus hubungan pada tanggal 4 Maret 2004. Dan di situ langsung dibuat pengumuman dari pengusaha bahwa siapa yang masih mau bekerja kembali diminta membuat surat lamaran baru dengan masa kerja 0, sistem kerja baru dengan gaji Rp 990.000,00 satu bulan dan tidak mendapatkan fasilitas apa-apa.
72.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Dari 502 orang tadi itu, berapa banyak yang kembali bekerja di perusahaan? 8
Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
73.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH 230 orang yang bekerja kembali.
74.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Apakah Saudara Saksi termasuk di dalamnya?
75.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Tidak, tetapi saya sering datang ke perusahaan karena saya juga ingin tahu informasi dari teman-teman sampai saat ini bagaimana. Jadi meskipun saya tidak datang, teman-teman selalu memberikan informasi kepada saya.
76.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Dari 230 orang tersebut yang kemudian ada beberapa orang yang 0 tahun. Bagaimana status dari 230 orang yang kemudian di rekrut kembali oleh pihak perusahaan?
77.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Statusnya menjadi karyawan kontrak dan itu tidak ada surat perjanjian secara tertulis dari pihak manajemen kepada pekerjanya, jadi hanya secara lisan.
78.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Tidak ada perjanjian tertulis?
79.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya.
80.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Gaji?
81.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Gaji ada yang Rp 880.000,00 sebulannya, kemudian ada yang Rp 990.000,00 dengan jam kerja 12 jam.
82.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Apakah ada tunjangan-tunjangan yang sebelumnya itu diberikan oleh pihak perusahaan?
9 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
83.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Tidak ada, bahkan untuk fasilitas makan pun tidak diberikan. Jadi Rp 990.000,00, Rp 880.000,00 itu menjadi penghasilan kotor.
84.
PEMOHON : ERNA RATNA NINGSIH Apakah itu cukup untuk menghidupi, dengan kondisi seperti itu cukup tidak untuk sehari-hari?
85.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sampai hari kemarin tanggal 23, ada 7 orang kawan saya mengatakan sampai saat ini masih ada 180 orang yang masih bertahan karena mereka ingin mengetahui seperti apa sebenarnya. Kalau menurut mereka, memang mereka tidak cukup karena mereka punya anak, biaya sekolah, buat bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari saja mereka tidak cukup, karena anak mereka sudah ada yang di SMP, SMA, rata-rata suami istri bekerja di situ.
86.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Saudara saksi, bisa diceritakan sedikit tentang perusahaan tempat sauadara saksi bekerja itu produk perusahaannya apa?
87.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Produknya resleting.
88.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Apakah untuk pasar dalam negeri atau untuk ekspor?
89.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ekspor dan dalam negeri juga.
90.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Mereknya?
91.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Mereknya Chiq.
92.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Alamat perusahaan?
10 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
93.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Jalan Halim Perdana Kusuma No. 88 Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang, Banten.
94.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau alamat Saudara sendiri dekat-dekat situ juga?
95.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, awalnya saya di dekat-dekat tempat kerja bahkan saya sempat tinggal di asrama selama kurang lebih 2 tahun.
96.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Yang kedua, tadi Saudara menjelaskan kalau awal dari persoalan ini adalah tuntutan dari teman-teman Saudara para buruh akan kenaikan upah. Bisa Saudara jelaskan kenapa Anda dan teman-teman menuntut kenaikan upah kepada perusahaan?
97.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Karena setiap tahun kebutuhan ekonomi itu yang jelas semakin meningkat, semakin tinggi. Harga-harga semakin melambung, tetapi kalau dengan penghasilan yang seperti itu secara otomatis juga kita tidak cukup, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,karena kita sudah lama rata-rata teman-teman saya di sana bekerja sudah di atas 10 tahun sampai 20 tahun. Jadi mereka sudah tidak sepantasnya lagi harus mengikuti UMK gaji yang ditentukan untuk di bawah 1 tahun. Ini yang menjadi persoalan kami sebagai Serikat Pekerja memintakan kepada pihak manajemen supaya kawan-kawan saya juga menjadi diperhatikan nasibnya, misalnya seperti kebutuhan sehari-hari yang jelas itu.
98.
PEMOHON : SURYA TJANDRA Maksud Saudara yang sudah bekerja 10 atau 20 tahun itu gajinya adalah UMK?
99.
SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sebenarnya tidak, karena dari awalnya hanya 3 orang yang bisa naik, selebihnya tidak bisa, jadi harus menunggu sampai Pemilu. Sementara kebutuhan makan itu tidak bisa ditunda, tidak usah makan sampai nanti selesai Pemilu.
100. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kenapa harus tunggu sampai selesai Pemilu? 11 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
101. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, kata perusahaan kondisi politik yang tidak menentu, kemudian keamanan juga ini menjadi salah satu alasannya. 102. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau gaji Saudara sendiri terakhir di sana berapa? 103. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Saya terima gaji terakhir Rp 2.380.000,00. 104. PEMOHON : SURYA TJANDRA Itu sudah termasuk tunjangan, sudah termasuk uang makan dan sebagainya? 105. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 106. PEMOHON : SURYA TJANDRA Jadi total upahnya itu ya? 107. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 108. PEMOHON : SURYA TJANDRA Sudah berapa tahun Saudara bekerja di sana? 109. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Saya bekerja 14 tahun. 110. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau UMK itu maksudnya apa? 111. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Upah Minimum Kota atau Provinsi. 112. PEMOHON : SURYA TJANDRA Di Tangerang itu berapa Saudara Saksi?
12 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
113. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Di Tangerang itu Rp 660.000,00. 114. PEMOHON : SURYA TJANDRA Baik. Tadi juga Saudara menjelaskan kalau berawal dari tuntutan upah, lalu ada negosiasi tetapi yang muncul adalah perusahaan menjelaskan kalau kondisi sedang sulit dan sebagainya, tidak ada negosiasi dan terakhir ditawarkan untuk PHK? 115. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 116. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kenapa menurut pengetahuan Saudara Saksi, kawan-kawan Saudara itu memilih untuk di PHK saja dari pada terus kerja? 117. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Karena kami sudah mendengarkan informasi dari pihak manajemen yang baru artinya di sini Bapak Erik Wijaya, bahwa mereka akan melakukan sistem kerja kontrak. Jadi nanti semakin tidak jelas kawan-kawan saya, kalau kita tidak menerima itu jadi semua fasilitas itu akan hilang, kemudian status kita juga semakin tidak jelas. 118. PEMOHON : SURYA TJANDRA Yang mengatakan akan dipekerjakan kontrak itu siapa? 119. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Dari pemilik perusahaan Bapak Erik Wijaya. 120. PEMOHON : SURYA TJANDRA Pada waktu negosiasi? 121. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, karena akan lebih menguntungkan ketika menggunakan tenaga kerja kontrak. 122. PEMOHON : SURYA TJANDRA Lalu apa untungnya kalau mengundurkan diri?
13 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
123. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Teman-teman juga merasakan bahwa kita sudah bekerja 10 sampai 20 tahun rata-rata. Kemudian kalau kita langsung keluar begitu saja kita sudah ada upaya untuk mempertahankan supaya jangan terjadi tenaga kerja kontrak. Tetapi karena kondisi mendesak seperti itu, kawan-kawan saya akhirnya berpikiran bahwa kalau saya keluar sekarang saya dapat satu kali PMTK, tapi kalau saya nanti langsung dibuat kontrak itu saya tidak akan mendapatkan apa-apa, itu yang jelas. 124. PEMOHON : SURYA TJANDRA Jadi pilihan itu kalau saya katakan karena terpaksa betul apa tidak? 125. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, tidak ada pilihan lain. 126. PEMOHON : SURYA TJANDRA Setelah itu, sebagian teman-teman Saudara memilih bekerja lagi? 127. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 128. PEMOHON : SURYA TJANDRA Walaupun dengan kondisi yang tadi Saudara katakan menjadi kontrak,lalu juga upahnya turun, lalu ada sistem baru misalnya kerja 12 minimal seperti itu, lalu tidak ada perjanjian tertulis, itu betul begitu? 129. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, betul. 130. PEMOHON : SURYA TJANDRA Mengapa mereka memilih untuk bekerja lagi akhirnya dengan kondisi seperti itu? 131. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Mereka ingin mencoba sebenarnya, sementara jadi pengangguran itu bagaimana, jadi pengangguran itu tidak enak, kemudian tidak dapat penghasilan, sementara kebutuhan terus, ini mau tidak mau tawaran kerja kontrak itu akhirnya mereka terima. 132. PEMOHON : SURYA TJANDRA Itu apakah juga karena terpaksa oleh keadaan atau tidak bisa kerja ditempat lain atau bagaimana? 14 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
133. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang jelas dari segi usia saja sudah tidak mungkin bekerja di tempat lain, artinya untuk melamar sementara pelamar-pelamar muda itu masih banyak. Kemudian dari segi ekonomi yang jelas bagi suami istri yang bekerja dan sekarang ter PHK tidak mungkin mereka dua-duanya akan menganggur. Akhirnya dengan sangat terpaksa mereka menerima. 134. PEMOHON : SURYA TJANDRA Menurut pengetahuan Saudara saksi bagaimana, apakah mereka sekarang teman-teman Saudara yang bekerja lagi itu memilih bekerja lagi dengan kondisi yang baru itu keadaannya jadi lebih baik atau bagaimana keadaannya sekarang. Bisa Saudara jelaskan? 135. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Justru yang dikeluhkan anak-anak mereka itu jadi tidak terawat. Karena seharian penuh sampai malam bahkan, berangkat pagi pulang malam anaknya menjadi tidak terurus dan akhirnya banyak juga yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Rata-rata bagi sang istrinya yang bekerja disitu, suami istri yang bekerja disitu, istrinya mengundurkan diri untuk mengurus anaknya. 136. PEMOHON : SURYA TJANDRA Mereka juga sama upahnya Rp 900.000,00 sekali sekian-sekian itu? 137. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 138. PEMOHON : SURYA TJANDRA Saudara tahu, atau sudah pernah tahu tidak yang namanya undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? 139. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya , tahu. 140. PEMOHON : SURYA TJANDRA Apa yang Saudara ketahui tentang itu dalam kaitan dengan kasus Saudara? 141. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang saya tahu bahwa dengan kasus ketika kita memutuskan untuk tidak bergabung dengan kompensasi satu kali PMTK kita terima, itu kita tahu. Kemudian juga tentang tenaga kerja kontrak bahwa itu boleh, bahwa 15 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
di undang-undang 13 itu boleh melakukan pekerja kontrak meskipun dalam keadaannya pekerjaan itu tidak bisa dikontrakan karena pekerjaannya yang sifatnya itu menentu, tidak ada habisnya karena yang dikerjakan itu-itu juga. 142. PEMOHON : SURYA TJANDRA Lalu apa lagi yang Saudara ketahui tentang undang-undang nomor 13 Tahun 2003 itu? 143. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang jelas Undang-undang Nomor 13 itu sudah diundangkan dan sudah di sahkan dan di legalkan oleh Pemerintah yang sebenarnya itu membuat kami sebagai pekerja yang tadinya menjadi pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Artinya itu sah bagi Pemerintah karena itu sudah di legalkan tetapi itu menderita bagi kami sebagai pekerja karena kami menjadi tidak jelas nasibnya, ke depannya menjadi terkatung-katung, bukan untuk menanggulangi pengangguran melainkan ini hanya merupakan suatu rotasi saja. Saat ini saya yang menganggur, sementara teman-teman saya yang bekerja, suatu saat gantian, teman-teman saya yang menganggur saya yang bekerja, itulah yang kami tahu. 144. PEMOHON : SURYA TJANDRA Apakah perusahaan Saudara waktu itu PT Chiquita itu juga menyebut-nyebut soal undang-undang ini? 145. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, memang semua berdasarkan dari undang-undang. Ketika kita bicara tentang kenaikan upah pun mereka langsung di sini tidak ada, jadi tidak perlu itu naik upah. Kemudian tentang kompensasi PHK itu juga mereka langsung menggunakan. Menggunakan bahwa itu kalau kita tidak bergabung dengan pemilik baru mendapatkan satu kali PMTK, ya mereka langsung buka undang-undang yang ini sudah sah dan ini harus dilakukan. Kemudian di Chiquita tadi sudah memberlakukan itu akhirnya kami yang 502 orang itu menjadi terlantar, menjadi tidak jelas nasibnya. 200 orang bekerja sementara yang lainnya menjadi pengangguran, nanti yang bekerja 3 bulan keluar sementara yang lainnya masih ini menjadi semakin tidak jelas. 146. PEMOHON : SURYA TJANDRA Terima kasih. Cukup dari saya, Pak. 147. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya giliran para Hakim Konstitusi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Apa yang bakal ditanyakan oleh para Hakim 16 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Konstitusi belum mencerminkan sikap dari masing-masing Hakim Konstitusi, sifatnya adalah minta klarifikasi dan menggali lebih dalam dari apa yang Saudara kemukakan tadi. Saya mulai dari sebelah kiri saya, pertama-tama saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya yang berhormat, silakan. 148. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Saudara Saksi, tadi ada Saudara saksi mengatakan bahwa perusahaan tempat Anda bekerja itu pailit. Apakah Saudara mengerti apa pengertian pailit? 149. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Pengertian pailit itu kalau menurut saya, pailit itu tidak ada order, tidak bisa bekerja, tidak produksi itu yang saya tahu itu pailit. 150. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Yang kedua, coba ulang apa alasan saksi minta PHK? 151. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sebenarnya ini sudah menjadi keputusan bersama dari semua karyawan bahwa kita lebih baik memilih PHK dengan kompensasi satu kali PMTK, kemudian nanti kalau masih bekerja itu akan tidak mendapatkan satu kali PMTK, kemudian juga nasib kita akan menjadi tidak jelas karena kontraknya juga tidak jelas. 152. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi perusahaan itu menurut Saudara tadi adalah pailit. Yang menyatakan pailit itu penilaian Saudara atau ada pernyatan dari perusahaan itu? 153. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang menyatakan pailit itu adalah dari pengusaha sendiri. 154. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi perusahaan yang menyatakan pailit. 155. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 156. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Karena perusahaan itu pailit, apa menurut perusahaan itu yang akan mereka lakukan? 17 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
157. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Efisiensi. 158. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Efisiensi itu caranya bagaimana perusahaan mengatakan? 159. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sampai saat itu kita belum bicara tentang sistemnya seperti apa mau melakukan efisiensi, yang jelas hanya akan menggunakan tenaga kerja 300 orang. 160. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Karena perusahaan ini dalam keadaan pailit, perusahaan akan mengadakan efisiensi, salah satu untuk melakukan efisiensi itu adalah, supaya berhasil guna, maka jumlah tenaga kerja yang berjumlah 503 orang itu harus dijadikan 300 orang, jadi akan dipangkas 200 tenaga kerja, mendengar itu Saudara memilih di PHK, karena cara efisiensinya tadi ada dua macam pilihan hubungan kerja bagaimana tadi itu? Ada hubungan kerja kontrak dengan hubungan kerja? 161. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, dengan efisiensi yang 200 orang artinya masih ada 300 orang kawan-kawan saya yang harus tetap bekerja, dan menggunakan sistem kerja baru yaitu kerja kontrak. 162. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Yang 300 orang itu akan dilaksanakan dengan cara sistem kontrak, mendengar itu terpikirlah dibenak yang 200 orang ini, dari pada dengan sistem yang baru itu lebih baik kita berhenti atau PHK, dengan pertimbangan apa? 163. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Dengan pertimbangan, sebelum yang 200 orang itu kita ketemu semua yang 500 orang, kita ketemu bicara bagaimana kalau hanya 300 orang saja yang dipakai kembali dengan sistem kontrak. Tetapi yang 300 orang ini, tidak akan mendapatkan kompensasi apa-apa. Jadi masa kerja hilang, kemudian yang 200 orang temen-temen saya itu akan mendapatkan kompensasi satu kali PMTK. Dari pada nanti 300 orang yang tidak semakin jelas ke depannya mereka akhirnya sepakat untuk tidak bergabung dengan pemilik baru. Dengan kompensasi satu kali PMTK secara keseluruhan semua dari 502 orang itu.
18 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
164. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Yang 200 orang tadi, ya? 165. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Semua, akhirnya 502 orang semuanya mengundurkan diri. 166. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Di adakan PHK nya itu adalah secara massal? Di dalam melaksanakan PHK secara massal itu, apakah hak-hak dari pada pekerja ini tadi dipenuhi sesuai ketentuan Undang-undang? 167. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, kita sepakat waktu itu untuk menerima kompensasi 1 kali PMTK, mereka penuhi tanggal 4 kita dibayar semua. 168. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi, 500 orang itu setuju semua untuk berhenti sesuai dengan ketentuan menerima yang hasil pesangon yang tadi ya? Apanya yang menurut Saudara saksi ketentuan Nomor 13 ini ada yang dilanggar atau tidak? 169. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang dilanggarnya tidak ada Pak, karena semua sudah legal, tetapi menjadi persoalan ketika teman-teman saya ini menjadi pekerja kontrak. 170. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Oh, jadi bukannya Saudara yang menjadi persoalan Saudara itu, tetapi orang lain yang menjadi pekerja kontrak seolah-olah menjadi persoalan Saudara ya? 171. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Karena saya tidak bekerja kembali. 172. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi Saudara tidak ada persoalan sebetulnya, hanya mempersoalkan dan menanyakan kenapa orang itu kok terima, jadi tidak ada persoalan sebetulnya yang langsung ada pengaruh akibat tindakan orang itu terhadap Saudara, hanya menanyakan ya? 173. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Pengaruhnya itu tadi Pak, semakin tidak jelas penghasilan kehidupan teman-teman saya semakin tidak jelas. 19 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
174. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi bukan persoalan Saudara, tetapi persoalan teman-teman Saudara itu saya bilang tadi. 175. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Prof.Mukhtie Fadjar yang terhormat. 176. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Saudara saksi, Saudara saksi tadi sudah bekerja 14 tahun? Dulu waktu kerja pertama usia berapa? 177. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kurang lebih 16 tahun. 178. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Apakah saksi menjadi Serikat Pekerja? 179. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 180. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Tadi dikemukakan oleh saksi, bahwa perusahaan itu dijual, alasan dijualnya itu karena apa itu? 181. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Karena dari pihak pemilik lama itu sudah disampaikan bahwa itu pailit tidak sanggup untuk menaikkan upah kepada karyawan, kita harus membayar pajak, kita harus membayar hutang-hutang untuk bahan baku seperti itu. 182. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Menurut sepengetahuan saksi, apakah perusahaan itu memang betul-betul pailit atau bagaimana? Sepengetahuan saksi. 183. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kalau menurut saya sebetulnya tidak pailit ya Pak. Karena kalau menurut saya pengertian pailit itu tidak ada order, kemudian tidak produksi itu yang saya tahu.
20 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
184. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Apakah itu karena Serikat Pekerja minta kenaikan upah? 185. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Alasan awalnya memang dari situ, ketika kami dari serikat pekerja mengajukan surat ke pihak manajemen untuk membicarakan tentang kenaikan upah 2004, jadi berawal dari situ semuanya. 186. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Nah sekarang soal PHK, apakah PHK yang dialami oleh saksi dan teman-temannya itu atas permintaan sendiri atau apa yang Anda katakan tadi sebagai upaya efisiensi atau bagaimana? 187. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Itu ditawarkan, sempat ditawarkan dari pihak manajemen, akhirnya kami semua mengambil keputusan bahwa kita harus terima itu dengan terpaksa, karena kami sebenarnya kami masih ingin bekerja. 188. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi sebenarnya masih ingin bekerja, tapi terpaksa menerima. Apakah alasan efisiensi itu sepengetahuan saksi sebagai aktivis Serikat Pekerja karena memang betul-betul untuk efisiensi atau sebetulnya sebagai dalih untuk memperbaiki atau merubah sistem hubungan kerja dari yang tadinya pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, bagimana kira-kira sepengetahuan saksi. 189. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sepengetahuan saya Pak, itu menjadi acuan bahwa ini ada aturan untuk bisa memperlakukan tenaga kerja kontrak kenapa tidak begitu. Karena yang dipegang itu selalu Undang-undang No.13, ini sudah sah sudah bisa dipakai begitu. Kenapa kita lewatkan ini, kita juga tidak salah kalau melakukan ini. Tapi itu tadi, secara legal memang itu sudah sah dan boleh, dan akhirnya kami yang menjadi menderita. 190. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi yang menawarkan tadi PHK atau perubahan hubungan kerja itu pemilik baru ya? Apakah suami saksi juga bekerja di perusahaan itu? 191. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kebetulan saya belum berkeluarga Pak.
21 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
192. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Dari 502 orang pekerja itu berapa orang yang sampai sekarang masih bekerja dengan mengikuti model atau sistem kontrak itu? 193. SAKSI : SITI ISTIKHARAH 180 orang. 194. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Semua pekerja lama atau pekerja baru? 195. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Semua pekerja lama ditawarkan untuk membuat lamaran baru, kemudian ada 230 yang bekerja dan sampai kemarin tanggal 23 itu masih ada 180 kawan-kawan saya yang bekerja di sana. 196. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Terakhir ya, saya mengulang satu pertanyaan pokok, apakah tawaran dari manajemen baru atau pemilik baru itu lebih karena efisiensi atau betul-betul karena ingin menyesuaikan Undang-undang No.13 untuk menerapkan sistem kontrak? 197. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kalau pengertian saya itu memang sengaja, memang akan memberlakukan Undang-undang No.13 dengan sistem kontraknya, kalau efisiensi tidak mungkin meskipun dia terima kerja baru lagi, artinya mereka langsung pekerja tetap, tidak ada perjanjian kerja kontrak secara lisan seperti itu. 198. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya kami persilakan Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H, yang terhormat. 199. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Saudara saksi, Siti Istikharoh, Saudara tadi mengatakan bahwa Saudara adalah pengurus dari organisasi atau Serikat Pekerja, sebagai apa? 200. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Saya sebagai Ketua Pak, di Organisasi Serikat Pekerja di PT. Chiquita.
22 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
201. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Saudara sebagai saksi, sebelumnya saya beritahukan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi ini tidak bertindak seperti P4 atau persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tidak. Tapi justru di sini adalah mengadili dan memeriksa, dan memutus apakah ketentuan-ketentuan dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Jelasnya apakah hak konstitusional dari pada pekerja itu dirugikan, jelasnya lagi apakah ada hakhak asasi yang terlanggar di situ. Tadi Saudara mengatakan dengan jelas, tegas bahwa Saudara sudah mempelajari jauh sebelumnya dan sudah mengerti mengenai isi dari pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 ini tentang Ketenagakerjaan ya? Dan ternyata Saudara sebagai Ketua Serikat Pekerja. Sebelum itu yang saya akan tanyakan adalah pada waktu Saudara ber 502 itu itu siapa yang memimpin? Rembukan, rundingan untuk memutuskan lebih baik PHK dari pada di teruskan bekerja? 202. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Waktu itu di pimpin oleh Serikat pekerja, termasuk saya. 203. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Pertanyaannya, apakah ada Lawyer, Advokat, atau pengacara yang mendampingi mereka itu pada waktu itu? 204. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Tidak ada. 205. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Saudara mengatakan bahwa sebelumnya, Saudara bekerja di PT. Chiquita itu sebagai buruh tetap atau karyawan tetap. Dari perundingan itu Saudara memutuskan untuk lebih baik di PHK dengan 1 kali PMTK, Saudara masih ingat apa itu PMTK? 206. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Peraturan Menteri Tenaga Kerja, mengenai pesangon. 207. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Saya ke peraturannya. Saya bacakan Pasal 156 dari Undang-undang No.13 Tahun 2003, ayat (1) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang sah harusnya di terima; ayat (2) perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut, untuk Saudara yang 14 tahun bekerja, itu menurut 23 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Pasal 156 ini Saudara berhak, masa kerja 8 tahun atau lebih itu mendapat 9 bulan upah. Waktu itu Saudara digaji Rp 2.300.000,00. Kalau Saudara mendalami, mestinya apalagi tadi saya tanya, kenapa tidak ada yang mendampingi seorang pengacara atau bagaimana. Nampaknya, dari kesaksian Anda itu, emosi. Terus terang saya sedih, mestinya 9 bulan upah, itu masih di tambah dengan perhitungan uang penghargaan, itu Pasal 3 nya. Ini yang saya ingin tanyakan, benarkah Saudara itu mengerti betul mengenai peraturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Mengenai upah, Pasal 88 itu di sana dijelaskan setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, cantumkan di sana. Saudara itu jadi karyawan tetap, gajinya yang begitu lumayan lalu enak saja minta PHK, apa Anda itu tidak menyesal? Sekarang Saudara jadi saksi, saya hanya tanya bukan pendapat, apa yang Anda alami sendiri di situ? Karena perusahaan menurut undangundang ini tidak begitu mudah mem PHK, apalagi bagi karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap yang sekian belas tahun bekerja. Jadi, tenyata apakah Saudara betul-betul sudah tahu pada waktu memutuskan itu, ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru ini? 208. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Saya tahu, Pak. Dan itu tidak mutlak keputusan saya, tapi itu kita berunding dengan 502 orang kawan-kawan saya untuk menerima itu. Jadi itu bukan mutlak keputusan saya, saya hanya menyampaikan hasil perundingan dari kawankawan. 209. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Yang jadi saksi sekarang Anda, Saudara juga sependapat begitu waktu itu. Artinya pendapat Anda memutuskan yang seperti itu Anda setuju ya? 210. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, saya setuju. Karena di depan itu sudah kelihatan, sudah jelas bahwa kita akan menjadi pegawai kontrak. 211. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Sebentar, itu jangan diulang-ulang karena tadi sudah diperingatkan oleh Bapak Ketua Sidang. Pertanyaan berikutnya, saya hanya ingin tahu, bangsa saya, bangsa kita itu benar-benar mengerti atau hanya karena emosi? Sebelumnya itu, apa ada atau pernah dilakukan sosialisasi terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan terutama di perusahaan waktu itu Saudara bekerja?
24 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
212. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sudah, cuma tidak sampai mendetail, kita hanya diberitahu bahwa Undang-undang No. 13 ini sudah di sahkan dan sudah mulai berlaku. Tetapi kemudian teman-teman pengurus juga semua mendapat kopinya. Sistem sosialisasi seperti itu karena kami juga banyak waktu untuk bekerja. 213. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Dari Depnaker maksud saya. 214. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Dari Depnaker belum ada sama sekali bahkan sampai sekarang belum ada. 215. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Pertanyaan terakhir, apakah keputusan Saudara dengan semua kawan-kawan Saudara yang 502 orang itu adakah merasa terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu? 216. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Tidak. 217. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Ini saya hubungkan dengan pertanyaan Prof. Mukthie tadi. Hakim ingin melihat ini karena maunya buruh sendiri atau karena ulah dari pada perusahaan mengalihkan hubungan kerja tetap menjadi kontrak, ini masalah. 218. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi I Dewa Palguna, SH. Silakan. 219. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Terima kasih. Saudara saksi, apa masih kuat? 220. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Masih. 221. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Baik, sebagai pengurus Serikat Pekerja tentu Saudara saksi mengetahui betul keberadaan dari undang-undang yang sekarang sedang diperkarakan atau dimohonkan untuk diuji secara materiil di Mahkamah ini. 25 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Saya ingin tahu kesaksian Saudara atau pengetahuan Saudara tentang undang-undang ini, Bagaimana menurut pemahaman Saudara tentang undang-undang ini? Dari pengalaman Anda bekerja di perusahaan yang kemudian mem PHK Saudara, bagaimana? 222. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kalau menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya bahwa Undang-undang No. 13 ini memang secara legalitas itu sudah sah dan itu memang harus diberlakukan. Tetapi bagi kami sebagai pekerja, itu merasa dirugikan. 223. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Ada bagian tertentu yang bisa Saudara… 224. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, betul. Di situ tentang kompensasi atau pesangon yang 9 bulan upah untuk masa kerja 7 – 8 tahun ke atas. Sementara kalau pekerjanya itu pekerja kontrak, bagaimana mau mendapatkan yang 9 bulan. Itu yang menjadi persoalan yang sangat berat. Sementara 3 bulan kontrak selesai, tidak mungkin mereka akan mendapatkan pesangon. Jadi itu hanya sebuah iming-iming saja. 225. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Bolehkah kami menarik kesimpulan dari pendapat Saudara bahwa apakah dengan demikian, menurut pengalaman Saudara selama bekerja di perusahaan itu sampai 14 tahun masa kerja Saudara, apakah peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih menguntungkan Saudara? Ataukah peraturan Undang-undang No. 13 ini yang lebih menguntungkan Saudara? 226. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kalau menurut saya, lebih bagus aturan yang lama. Di situ dijelaskan tentang pekerja kontrak itu jelas, pekerjaannya yang tidak menentu itu jelas, jadi jenis pekerjaannya itu diatur jelas seperti itu. Kalau sekarang ini, berhubung sudah dilegalkan, pekerjaan pabrik produksi itu rutinitas. Jadi hari-harinya seperti itu produksinya, tidak ada habisnya. Itu yang menjadi persoalan. Karena lebih baik aturan yang lama karena di situ tidak ada yang jenis pekerjaan kontrak seperti yang sekarang di Undang-undang No. 13. Karena semua setelah masa percobaan 3 bulan, mereka langsung menjadi pegawai tetap. Tetapi kalau di Undang-undang No. 13, dia bisa melakukan sistem kerja kontrak untuk siapa pun. 227. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Dari yang Saudara ketahui sebagai pengurus Serikat Pekerja, mana yang menurut pengetahuan Saudara saksi yang lebih menjamin, katakanlah standar minimum pekerja, undang-undang ini apakah undang-undang yang berlaku sebelumnya? 26 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
228. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Yang sebelumnya, lebih menjamin. 229. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Bisa Saudara memberikan beberapa contoh misalnya, sebagai perbandingan antara undang-undang yang ini dengan undang-undang yang lainnya. Supaya kami lebih bisa mengetahui pengetahuan Saudara. 230. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Kalau aturan yang lama menurut pengetahuan saya, itu kita bisa melakukan ketika ada persoalan perburuhan kita bisa bicarakan di tingkat three partied kemudian sampai ke P-4D dan P-4P. Kemudian, untuk yang Undang-undang No. 13 ini, kita tidak bisa diwakilkan oleh Serikat Pekerjanya. Kita harus membeli pengacara, dan kita dapat uangnya dari mana? Ini yang menjadi persoalan kami juga. Karena bagaimana saya harus membayar pengacar, sementara untuk hidup seharihari saja saya sudah sulit. Jadi, kalau aturan yang dulu kita bisa didampingi oleh Serikat Pekerjanya. Tetapi kalau Undang-undang No. 13, kita harus mambayar pengacara. Pengacara itu tidak mungkin mutlak mau sukarela. Jadi bayangan di benak saya, pengacara itu harus dibayar. 231. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Baik. Tadi dari baik ketika Saudara menjawab pertanyaan penasihat hukum maupun menjawab pertanyaan beberapa Hakim Konstitusi yang menanyakan hal ini kepada Saudara, saya menangkap ada kesan bahwa Saudara dalam mengambil keputusan bersama 502 orang yang kemudian lebih memilih untuk tidak bergabung dengan perusahaan yang lama tetapi dengan pemilik atau manajemen yang baru, itu dikarekan Anda mengatakan bahwa kalau boleh saya rumuskan dengan kata-kata saya sendiri; kalau saya bekerja di sana, saya tidak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya bisa saya dapatkan jikalau saya mengundurkan diri. Apakah betul seperti itu? 232. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya. 233. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Artinya Saudara, apakah pilihan itu menurut pengetahuan Saudara karena pemilik yang baru mengatakan demikian ataukah karena menurut pengetahuan Saudara undang-undang memang tidak memungkinkan untuk Saudara memperoleh hak-hak itu?
27 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
234. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Dua-duanya Pak. Jadi, dari manajemen sudah mengatakan bahwa kita akan menggunakan sistem kerja kontrak. Kemudian kalau undang-undang, jelas. 235. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Yang menurut Saudara menjadi menyelenggarakan sistem kerja kontrak, yang menurut pengetahuan Saudara itu adalah sah, begitu? 236. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Ya, karena sudah legal dan ditandatangani, artinya sudah bisa diberlakukan. 237. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Oh demikian ya? Baik, terima kasih. 238. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah Saudara Saksi, keterangan Saudara di depan Majelis ini dinyatakan sudah selesai. Majelis menyatakan terima kasih atas kesedian Saudara memberikan kesaksian. Saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang dan bisa mengambil tempat di belakang. 239. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Sebelumnya saya terima kasih, tetapi saya akan memberikan catatan atau surat permohonan saya kepada Bapak Hakim. 240. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Permohonan apa itu Saudara saksi? 241. SAKSI : SITI ISTIKHARAH Mungkin bisa saya bacakan atau mungkin nanti langsung Bapak yang bacakan. 242. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Di serahkan kepada Kuasa Hukum. 243. PEMOHON : SURYA TJANDRA Pak Hakim Ketua, kami mohon supaya Saudara Saksi bisa membacakan hanya satu halaman kurang sedikit.
28 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
244. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Apakah itu ada relevannya dengan kesaksian 245. PEMOHON : SURYA TJANDRA Pak Hakim Ketua kami mohon supaya Saudara Saksi bisa membacakan ada kesempatan membacakan, cuma satu halaman sedikit Pak. 246. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Apakah itu ada relevannya dengan kesaksian. Sebab kesaksian di depan sidang itu dia hadir sebagai Saksi di sini. Statusnya adalah Saksi. Sekedar menerangkan apa yang di pandang, apa yang ia alami didengar sendiri dam ia itulah. Jadi kiranya Saudara saksi menyerahkan cukup kiranya kepada Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum menyerahkan kepada Majelis. 247. PEMOHON : SURYA TJANDRA Terima kasih. Tapi saya kira amat relevan, karena lebih semacam kesaksian secara personal dari Saudara saksi dan lebih ungkapan perasaan seperti itu, Pak. 248. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Begini Saudara Kuasa Hukum, Majelis sama sekali tidak berkehendak mengurangi hak saksi menurut hukum, hanya saja kalau sifatnya orasi dan sebagainya maaf kami tidak bisa mengizinkan. 249. PEMOHON : SURYA TJANDRA Bukan orasi, tapi lebih semacam pernyataan pribadi dan dia ingin supaya di dengarkan oleh Majelis dan teman-teman yang lainnya. Cuma satu seperapat halaman tidak akan lama kurang dari lima menit, Pak saya kira, dan saya kira juga ada tambahan sedikit saja dari dia. 250. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Majelis tetap berpendapat itu untuk tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan hukum acara. 251. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau begitu apakah… 252. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Dengan catatan bahwa Majelis sama sekali tidak berkehendak untuk mengurangi hak seorang Saksi. 29 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
253. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau begitu kami mohon kepada Majelis supaya menanyakan apakah ada keterangan lain yang ingin ditambahkan oleh Saksi dan saya kira itu sah dalam hukum acara dan di situ dia akan membacakan surat itu Pak. 254. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Kesaksian itu diberikan atas pertanyaan. 255. PEMOHON : SURYA TJANDRA Tapi dalam hukum acara kita ada memungkinkan dan praktiknya kalau saksi juga berhak untuk menceritakan apapun yang ingin dia tambahkan, terkait dengan keteranganya dan saya kira itu fair Pak. 256. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Begini, kesaksian itu sama sekali tidak berkurang apabila itu diberikan kepada Kuasa Hukum. Dan Kuasa Hukum akan menyerahkan kepada kami dan itu menjadi pertimbangan kami. Saya kira tidak perlu dipersoalkan lagi. Tidak lazim selama kami beracara di sini untuk mendengar suatu pernyataan, suatu sikap, karena ini di luar dari pada konteks kesaksian menurut hukum. 257. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kita belum tahu, Pak, karena belum dengar keterangan apakah itu relavan atau tidak, jadi biarkan Majelis yang menilai kemudian. Tapi saya mohon sekali lagi tidak ada ruginya, Pak, kita tunda 2 menit cuma untuk mendengarkan suara ini karena besok-besok tidak akan ada kesempatan lagi buat teman-teman ini untuk membacakan itu. 258. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Begini Saudara Kuasa Hukum. Ini yang bakal dibacakan untuk Majelis, biarkanlah Majelis dan serahkan kepada Majelis dan kami akan menjadikan bahan pertimbangan. Saya kira itu saja. 259. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau begitu kami mohon supaya dicatat Pak hakim bahwa Saudara Saksi dan Para Pemohon dan kuasanya sudah memohon tapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan formalitas seperti itu Pak. Terima kasih. 260. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Bukan ditolak tapi untuk efisiensi. Coba diserahkan saja. Tapi saya kira, saya menganjurkan Saudara Saksi untuk menyeranya kepada kami. 30 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Jadi saya minta supaya hadirin menghormati Majelis. Dan dengan ini saya nyatakan supaya dicatat dalam berita acara, supaya keterangan tertulis dari Saudara Siti Istikharah ini menjadi bagian dari berkas perkara dan menjadi bahan pertimbangan. Baiklah, Saudari Saksi Istikharoh Saudara sudah bisa meninggalkan ruangan dan kita bakal mendengar lagi Saksi yang kedua. 261. PEMOHON : ASTINAWATI Majelis Hakim kami mohon izin sekiranya ada Pemohon yang masih duduk di kursi pengunjung bisa diperbolehkan masuk. 262. 262. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Silakan. Ini kan masih Calon Saksi ya? Belum dipanggil ya nanti. Tidak usah keluar di situ saja. Kita persilakan kepada Pemohon Materil untuk tampil. Sudah lengkap? Saudari Calon Saksi dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari Calon Saksi, nama Saudari? 263. SAKSI : LULUK SETYOWATI Nama saya Luluk Setyowati. 264. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Agama yang Saudari anut? 265. SAKSI : LULUK SETYOWATI
Insya Allah Islam. 266. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Saudari memberikan kesaksian selaku Saksi, Saudari terlebih dahulu mengangkat sumpah. Untuk itu kami persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya SH untuk memimpin acara penyumpahan ini. Terima kasih. 267. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Saudara Saksi turut yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. 268. SAKSI : LULUK SETYOWATI Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. 31 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
269. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah kesempatan pertama diserahkan kepada Para Kuasa Hukum untuk mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan adalah karena yang bersangkutan adalah Saksi sebatas apa yang dialami sendiri dan dilihat sendiri. Dan kiranya dihindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat stereotik atau pengulangan. Silakan Saudari. 270. PEMOHON : ASTINAWATI Terima kasih Pak Hakim. Saudara Saksi bisa diceritakan kepada persidangan hari ini pekerjaan Saudara Saksi apa? 271. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pekerjaan saya sebelum di PHK adalah seorang operator. 272. PEMOHON : ASTINAWATI Operator di perusahaan di mana? Lokasi di mana? 273. SAKSI : LULUK SETYOWATI Di produksi, bagian produksi di CV Lengtate, lokasinya ada di Tangerang, Sewan. 274. PEMOHON : ASTINAWATI Produksi PT itu apa Saudara Saksi? 275. SAKSI : LULUK SETYOWATI CV kita memproduksi tentang penyamakan kulit, yaitu kulit domba dan kulit kambing. 276. PEMOHON : ASTINAWATI Saudara Saksi sudah berapa lama bekerja di CV tersebut? 277. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya bekerja di CV tersebut lebih kurang 5 tahun. 278. PEMOHON : ASTINAWATI Apakah ikut menjadi pengurus atau berorganisasi di perusahaan tersebut?
32 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
279. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya sebagai Ketua di Serikat Buruh yang umurnya baru 1 tahun. 280. PEMOHON : ASTINAWATI Dan sekarang sedang mengalami proses Saudara Saksi sebutkan?
PHK seperti yang tadi
281. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, sedang mengalami proses PHK. 282. PEMOHON : ASTINAWATI Mungkin bisa menceritakan awal mula terjadinnya PHK tersebut. Apa sebabnya? 283. SAKSI : LULUK SETYOWATI Begini, saya minta maaf kalau keterangan saya panjang sebab ini adalah suatu rancangan. Sebab dirancang sudah lama. Saya akan cerita dari 1 tahun yang lalu. Saya minta Pak Hakim ya kalau kurang sederhana kalau saya menceritakanya. Jadi begini, dari setahun 2 tahun yang lalu telah ada indikasi untuk membuat seluruh karyawan itu menjadi kontrak begitu. 1 tahun yang lalu lebih lagi pekerjaan di tekan sebanyak mungkin, orang dikeluarkan dengan PHK yang sangat kecil malahan orang hamil dikeluarkan hanya dianggap dia kurang efisien dalam kerja, 1 tahun yang lalu. Kemudian kita demo, setelah demo kita kembali masuk lagi dengan pemikiran kita masuk kerja lagi. Itulah awal adanya serikat, lalu kita meminta beberapa ke perusahaan seperti uang makan, uang transport yang memang kita tidak belum diberikan dan perusahaan memberi penawaran, yaitu kalau kamu meminta tiga kami akan memberi satu. Besoknya kamu minta lagi kami memberi, bagaimana kalau kita langsung membuat PKB. Kami tahu itu adalah permainan tapi Insya Allah kita ikuti dulu, jadi kita membuat PKB. 3 bulan proses PKB dan selama tiga bulan itu walaupun PKB belum ditandatangani, perusahaan telah melakukan apa yang ada di dalam PKB yaitu uang makan telah diberikan, uang transport juga begitu. Beberapa peraturan yang teruang di PKB walaupun belum ditandatangani tetapi sudah diberikan, sudah dilakukan. 3 bulan kemudian PKB sudah selesai tinggal penandatanganan. Di masa pembuatan PKB telah menjadi kesepakatan bahwa ada 60 orang untuk kontrak hendak dijadikan orang tetap, sebab mereka sudah tiga tahun dikontrak-kontrak terus seperti itu. Perusahaan menolak adanya penandatanganan isi PKB malahan surat kuasa yang diberikan kepada beberapa Manajer yang mereka percayakan untuk membuat PKB itu dicabut. Dalam undang-undang hal itu tidak bisa, sebab pencabutan surat kuasa hanya bisa diberikan pada saat proses bukan pada saat proses. Bukan setelah selesainya semuanya selesai. 33 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Dia cabut, dalam pemikirannya bahwa kalau surat kuasa telah dicabut maka semua isi dari pada PKB, semua perjanjian yang berkenaan dengan PKB maka batal, maka saat itu juga dia mem-PHK 60 orang tersebut pada saat gajian. Jadi teman-teman 10 atau 5 menit sebelum bel diberikan 2 amplop satu amplop adalah amplop gajian, satu amplop lagi adalah amplop PHK. Saat itulah teman-teman marah dan mereka di PHK tanpa di beri pesangon sama sekali. Jadi yang membuat PHK tadi adalah PHK kami pertama, adanya PKB yang dicabut surat kuasanya, adanya 60 orang yang di PHK. Yang kedua, kami para pengurus diletakan dalam satu lokasi, yang lokasi ini adalah maksudnya lokasi produksi, kita memproduksi 2 kulit yang seperti saya bilang tadi yaitu domba dan kambing. Kalau untuk kulit yang dibuat, untuk tas, sepatu itu nilainya tinggi dibanding yang dibuat sarung tangan. Dan ada rencana memang sarung tangan mau dihapus. Dan kami disatukan dalam lokasi kerja tersebut. Terus yang lain adanya pencabutan uang makan dan uang transport. Hal yang lain juga adanya peraturan yang lebih diperberat. Misalnya kalau kita telat 5 menit itu dianggap sebagai, kita diberi surat peringatan 1,2,3. Beberapa kesalahan kecil diperbesar dengan suatu, dengan tindakan surat peringatan. Hal yang lain juga adanya gejolak diantara teman-teman. Hal lain juga pada saat itu Ramadhan, kalau Ramadhan sudah mendekati hari raya, biasanya pekerjaan sudah mau menipis, tapi kita makin mengambil banyak kulit-kulit untuk dikerjakan dan karyawan-karyawan baru makin diperbanyak. Kami berpikir ada sesuatu di sini. Hal yang lain juga untuk PKB kita masukan ke persidangan itu Pak, untuk minta tanda tangan. Akhirnya kami banyak tuntutan dari temanteman untuk demo. Dari ketidaknyamanan tersebut, akhirnya kita terjadilah demo, demo kita minta 4 hal tentang PPH. Jadi selama ini untuk THR kalau diatas Rp 1.000.000,00 maka ada untuk PPH, kalau kita baru dikasih Rp 600.000,00 juga sudah dipotong dengan PPH, belum lagi gajian setiap bulannya cuma Rp 628.000,00 ribu di potong dengan PPH. Kami meminta supaya PPH itu dihapuskan, hal yang lain tentang THR yang sesuai dengan undang-undang itu permintaan kami, itu bukan suatu permintaan yang besar. Dua hari setelah kami demo perusahaan lock out kita, selama seminggu perusahaan sama sekali tidak mau diajak bicara, walaupun sekedar menanyakan apa sikap perusahaan? Dia tidak mau. Maaf keterangan saya sudah berlebihan atau sudah cukup? 284. PEMOHON : ASTINAWATI Silakan lanjutkan saja, cuma mungkin sebelum itu kami akan menanyakan beberapa hal, pertama masalah demo, apakah demo itu sudah didahului apa yang dilakukan Serikat Pekerja? Apakah meminta izin atau demo yang dilakukan pada saat itu juga? 285. SAKSI : LULUK SETYOWATI Tentang demo InsyaAllah, kita melakukannya sesuai dengan prosedur yaitu seminggu sebelumnya sudah kita layangkan demo ke perusahaan, ke kepolisian dan juga serikat.
34 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
286. PEMOHON : ASTINAWATI Kemudian Saudara saksi menyebutkan ada 60 orang yang dikontrak, mungkin Saudara saksi bisa menjelaskan sebetulnya berapa orang dikontrak di perusahaan tersebut dan berapa yang tetap, dan apakah saksi tetap atau kontrak statusnya ? 287. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya status tetap, persentasi karyawan sebelum demo adalah 70% kontrak yang sisanya adalah tetap dan sekarang hampir 90% kontrak, 10% tetap. 288. PEMOHON : ASTINAWATI Kemudian, tadi ada yang kontrak dan ada yang tetap, apakah ada perbedaan pekerjaan dalam arti apakah yang kontrak mengerjakan pekerjaan yang berbeda dengan yang tidak di kontrak yang tetap misalnya yang di kontrak hanya mengerjakan yang sedikit atau tidak ada perbedaan mungkin Saudara saksi bisa menjelaskan ? 289. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pekerjaan kami sama. 290. PEMOHON : ASTINAWATI Tidak ada perbedaan pekerjaan ya? 291. SAKSI : LULUK SETYOWATI Tidak ada. 292. PEMOHON : ASTINAWATI Kemudian kembali ke masalah lock out, mungkin Saksi bisa menjelaskan lebih lanjut, lock out oleh perusahaan itu seperti apa bentuknya dan apakah juga ada pemberitahuan seperti demo yang dilakukan oleh Serikat Pekerja ? 293. SAKSI : LULUK SETYOWATI
Lock out dilakukan dua hari saat kita demo, lock out yang dilakukan oleh perusahaan adalah lock out manusia, padahal itu tidak benar seharusnya itu lock out produksi. 294. PEMOHON : ASTINAWATI Bisa dijelaskan lock out manusia maksudnya bagaimana?
35 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
295. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sebenarnya lock out manusia tidak ada, yang ada adalah mem PHK manusia, tapi dia melakukan lock out manusia, sesuatu yang tidak bisa sebenarnya. 296. PEMOHON : ASTINAWATI Jadi kongkrit di lapangan karena lock out apa yang terjadi pada pekerja? Apa masih bekerja atau tidak, perusahaan ditutup? 297. SAKSI : LULUK SETYOWATI Perusahaan kami InsyaAllah perusahaan yang sehat, saat kami demo 2 hari kemudian dia lock out, kami berusaha untuk masuk tapi dia menolak dengan keras malahan gerbang atau pintu ditutup. Beberapa teman kontrak di suruh tidur di pabrik yang kerja, uang untuk makan ditanggung oleh perusahaan. Kami sama sekali tidak bisa masuk ke perusahaan, jangankan untuk masuk dan kerja kami sebagai pengurus untuk berbicara juga susah. 298. PEMOHON : ASTINAWATI Kemudian apa tindakan Serikat Pekerja untuk menanggapi lock out dari perusahaan dan prosesnya sudah sampai sejauh mana saat ini? 299. SAKSI : LULUK SETYOWATI Dalam menanggapinya pertama, kami minta penjelasan pada perusahaan, paling tidak dengan cara damai tapi perusahaan tidak mau tahu, akhirnya kami meminta bantuan pada serikat yaitu SPN keperangkatnya untuk menjembatani kami. Mungkin dengan orang luar bisa perusahaan terbuka, nyatanya tidak bisa, kemudian Disnaker juga sudah turun tapi malah tidak dihiraukan, terus akhirnya kami kepersidangan sekarang sudah sampai kami di P-4P. 300. PEMOHON : LUCKY ROSSHINTA Saudara saksi mungkin bisa di jelaskan lebih lanjut yang Saudara dimaksudkan tadi dengan lock out, apakah ada pernyataan lock out dari pihak perusahaan atau itu menurut Saudara saksi? 301. SAKSI : LULUK SETYOWATI
Lock out diberikan oleh perusahaan dengan cara sebuah kertas dan kalau ingin buktinya InsyaAllah kami juga ada. 302. PEMOHON : LUCKY ROSSHINTA Jadi ada pengumuman tertulis diatas kertas menyatakan perusahaan tutup?
36 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
303. SAKSI : LULUK SETYOWATI Bukan, perusahaan menyatakan me lock out kami dan di belakangnya ada nama-nama kami 182 orang itu, dan dia menyatakan 1 divisi ditutup begitu. 304. PEMOHON : LUCKY ROSSHINTA Jadi ada pernyataan tegas bahwa 1 divisi dalam perusahaan ditutup dan divisi itu adalah Saudara saksi dan pengurus serikat yang lain. 305. SAKSI : LULUK SETYOWATI Iya, dan perlu saya tambahkan mungkin, dilapangan yang di divisi tersebut ada 3 orang masih kerja, dia itu orang-orang yang memang ahli, jadi walaupun tampa kami beberapa mesin masih bisa diperbaiki. Dua minggu kemudian, perusahaan membuka lowongan sehingga warga banyak di samping yang masuk ke divisi tersebut dan lowongan itu bukan cuma siang atau pun pagi bahkan malam hari perusahaan membuka lowongan tersebut. 306. PEMOHON : LUCKY ROSSHINTA Apa status para pekerja yang divisinya di tutup, apakah kontrak atau tetap? 307. SAKSI : LULUK SETYOWATI Untuk yang divisi tersebut kebanyakan memang yang orang tetap, sebab seperti yang saya bilang ada suatu rotasi besar-besaran, jadi beberapa orang yang vocal, beberapa pengurus dan beberapa orang yang memang sudah lama di simpan di divisi tersebut, sementara yang kontrak di divisi yang lain. Itu dalam sehari ada mutasi itu ada 4 orang, 3 orang. Sehingga saat masuk ke personalia kita tanya saja? Bapak saya mau di pindahkan kemana? karena itu tidak tahu surat isinya apa. Terima kasih. 308. PEMOHON : SURYA TJANDRA Terima kasih Bapak Majelis, ini ceritanya memang panjang Saudara saksi, tapi tenang saja ceritanya pelan-pelan, saya kira Majelis punya waktu cukup untuk itu, tidak usah terburu-buru yang penting kita bisa dengarnya dengan jelas. Tadi Saudara menceritakan kalau diusut-usut ceritanya yang panjang ini setahun yang lalu itu berangkat dari persoalan kondisi kerja yang buruk di perusahaan Saudara? 309. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya.
37 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
310. PEMOHON : SURYA TJANDRA Antara lain misalnya dikatakan perempuan hamil di PHK, apa lagi yang Saudara rasakan dan teman-teman Saudara rasakan di perusahaan Saudara CV. Lengtate Tangerang. Itu apa lagi kondisi kerja yang buruk seperti apa yang Saudara alami pada saat itu? 311. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pada saat itu, jadi dia itu tidak melihat tentang kerja orang tapi melihat orang. Di saat saya tidak suka orang bagaimana saya mengeluarkan? Kalau dikeluarkan itu artinya mem PHK itu uang, sehingga kami diletakan ditempat-tempat yang tidak kami sukai, misalnya saat ini dia di packing, nanti di pindah ke suatu mesin yang panas, baru berapa lama sebulan di pindah lagi ke bagian kebersihan, setelah itu karena tidak masuk sehari atau ada kepentingan apa di keluarkan. Hal-hal yang sangat mudah seperti itu diberikan pada anak kontrak yang seharusnya sudah menjadi orang tetap. Jadi, kita kalau anak kontrak begini, kontrak, kontrak. Kalau ini lebih sehari atau 2 hari sudah jadi orang tetap tapi kalau kami tidak, kontrak, kontrak, sudah sebulanjadi buruh lepas, selama 3 tahun begitu terus. Dan beberapa hal yang buruk juga tentang kesehatan, kita itu penyamakan kulit, debunya itu banyak banget dan itu tipis-tipis sekali kecilkecil, malahan teman saya meninggal, ada suatu debu masuk ke lubang otak itu ada penyumbatan dan ada juga temen yang lain mengundurkan diri. Alat kesehatan yang diberikan oleh perusahaan cuma masker dari kain, terlalu tipis sehingga ada debu yang masuk ke pernafasan kita, sama juga bohong dan itu kalau pun kita minta, tidak kita minta saat ini seminggu kemudian dikasih. Kemudian kita di beri sapu tangan, dan sapu tangan sama saja tidak bisa menahan debu. 312. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kondisi kerja yang dianggap buruk oleh Saudara dan teman-teman Saudara itu mendorong, tadi di ceritakan demonstrasi atau pemogokan kerja, yang dituntut itu apa pada waktu pemogokan itu oleh Saudara dan teman-teman Saudara? Itu belum ada serikat waktu itu ya? 313. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kalau kita bicara satu tahun yang lalu, itu artinya memang belum ada serikat yang dia minta adalah uang makan, uang transport, dan biaya kesehatan. Sebab selama ini sesakit apapun kita digantinya cuma Rp 15.000,00. Saya bilang uang sebesar itu untuk urut juga kurang. 314. PEMOHON : SURYA TJANDRA Di salah satu tuntutan pemogokan adalah uang kesehatan?
38 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
315. SAKSI : LULUK SETYOWATI Iya, uang kesehatan. 316. PEMOHON : SURYA TJANDRA Jadi tidak mau Rp 15.000,00 entah di lebihkan? 317. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, paling tidak ada suatu sistem yang membuat kalau kita sakit di bayarnya sekian sesuai dengan sakitnya. 318. PEMOHON : SURYA TJANDRA Apakah buruh di sana itu tidak d isertakan di Program Jamsostek atau Askes? 319. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ada, Jamsostek tentang kematian, itu akan kita ambil setelah 5 tahun atau mungkin kalau ada kematian. 320. PEMOHON : SURYA TJANDRA Tidak ada surat kesehatan? 321. SAKSI : LULUK SETYOWATI Tentang kesehatan dan tentang kecelakaan disaat itu tidak ada, setelah kita demo Alhamdullilah perusahaan memberi. 322. PEMOHON : SURYA TJANDRA Lalu pengalaman itu membuat teman-teman membuat Serikat Pekerja? 323. SAKSI : LULUK SETYOWATI Iya, jadi pada saat itu semua 100% mengundurkan diri dan minta PHK. Dan perusahaan memang sudah siap mem-PHK semua. Tapi saya berjuang di situ pengusaha ingin menghapus semua karyawan mau dijadikan sebagai karyawan kontrak, teman-teman kami sudah tidak tahan akan keadaan pekerjaan maupun cara kerja pengusaha, dan semuanya ingin di PHK. Saya yakinkan ke semua teman-teman bahwa kalau kita mengundurkan diri itu artinya pengecut, kalau kita kerja lagi dan menderita, yang menderita cuma kita, tapi kalau kita di PHK yang menderita anak dan istri. Biarlah kita yang menderita tapi mereka masih terselamatkan. Kita akan berjuang di dalam, saya yakinkan mereka seperti itu, dan itu memang sangat sulit karena saya berjuang sendiri, Alhamdullilah mereka bisa masuk kerja lagi itulah awal dimana ada serikat. 39 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
324. PEMOHON : SURYA TJANDRA Waktu kejadian habis pemogokan itu ya? 325. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya. Karena saya mengatakan berjuang di dalam, mereka oke 100% masuk kerja lagi dan membuat serikat. 326. PEMOHON : SURYA TJANDRA Baik. Tadi Saudara juga mengatakan kalau buruh atau pekerja di sana itu ada yang kontrak dan ada yang tetap. Berapa jumlah yang kontrak dan berapa yang tetapnya? 327. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kalau jumlah benar-benar saya minta maaf, tapi kalau dalam prosentase memang kalau seperti saya bilang tadi yang tetap itu 30-40% yang lainnya adalah kontrak. 328. PEMOHON : SURYA TJANDRA Dan yang jadi pengurus serikat pekerja setelah dibentuk itu yang tetap atau yang kontrak juga ikut? 329. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pada awalnya semuanya itu tetap cuma satu yang kontrak, tapi berapa ke depannya memang ada penekanan-penekanan di yang kontrak tersebut, akhirnya dia keluar dari kepengurusan sehingga sebulan setelah kita pembentukan serikat, semuanya jadi orang tetap dan jadi pengurus. 330. PEMOHON : SURYA TJANDRA Itu kapan waktunya? 331. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, bulan Februari 2003. 332. PEMOHON : SURYA TJANDRA Bulan Februari 2003 Serikat Pekerja terbentuk, ada satu orang kontrak yang tadinya ikut, tapi karena ditekan jad keluar dan tidak jadi pengurus lagi dan sisanya yang tetap. Setelah itu, tadi Saudara katakan ada tawaran pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB)?
40 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
333. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya. Itu dari manager sendiri, malahan dia bilang begini, saya dipanggil diletakan di suatu tempat tertutup hanya dia dan saya lalu di bilang ‘tolong jangan bilang ini dari saya’. 334. PEMOHON : SURYA TJANDRA Bisa Saudara jelaskan apa maksudnya itu? 335. SAKSI : LULUK SETYOWATI Jadi begini, dia meminta seolah-olah serikat yang berjuang itu adanya PKB. Walaupun itu ide dari dia. 336. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau dari serikat sendiri, melihatnya bagaimana waktu itu? 337. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kami melihatnya itu tidak mungkin. Kita minta uang makan, uang transport cuma beberapa hal saja susah apalagi PKB. PKB itu satu buku menyatakan suatu perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan karyawan isinya itu bukan sekedar uang makan, uang transport, tapi semua. Cara kerja, kapan kita masuk kerja, kapan kita pulang kerja, istirahat bagaimana, kalau si A itu melakukan pelanggaran apa yang dilakukan, kalau si B ini cuti, semua aturan ada. Apakah dia mau diatur dengan cara seperti itu. Saya juga ada rasa kecurigaan di situ, tapi kalau saya menolak itu artinya saya menolak sesuatu mainan yang saya sudah tau. 338. PEMOHON : SURYA TJANDRA Itu perundingan terus berlangsung setelah itu? 339. SAKSI : LULUK SETYOWATI Perundingan pertemuan pertama berlangsung lengkap, mereka berempat. Pertemuan kedua hanya dua orang. Pertemuan ketiga dan selanjutnya hanya dua orang saja. 340. PEMOHON : SURYA TJANDRA Hasilnya apa? 341. SAKSI : LULUK SETYOWATI Hasilnya bagaimana maksudnya?
41 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
342. PEMOHON : SURYA TJANDRA Apakah tercapai PKB itu terjadi atau bagaimana? 343. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, tiga bulan kemudian memang PKB itu jadi. Sebelumnya saya akan ceritakan dulu beberapa hal. Jadi kita selama PKB itu memang kita juga suka demo. Saya berpikir kalau kita demo terbuka artinya membuka aib sendiri. Cukuplah, ini masalah rumah tangga kita, cukup kita saja yang tahu. Akhirnya demo yang kami lakukan di masa-masa PKB itu. Sebab, yang diberikan kepercayaan 4 orang, yang datangnya 2, 2. Ini mainan atau apa, akhirnya kami hanya memberikan tempelan-tempelan saja, hanya menempel-nempel saja begitu, menyatakan perasaan kami. 344. PEMOHON : SURYA TJANDRA Maksudnya untuk apa tempelan-tempelan itu? 345. SAKSI : LULUK SETYOWATI Untuk menegur supaya mereka berundingnya yang benar. Itu sampai tiga kali kami lakukan seperti itu. 346. PEMOHON : SURYA TJANDRA Setelah itu memang terjadi perjanjian kerja bersama tercapai dihasilkan, setelah itu apa? 347. SAKSI : LULUK SETYOWATI Maksudnya peristiwa setelah itu atau apanya? 348. PEMOHON : SURYA TJANDRA Apakah teman-teman dari Serikat Pekerja itu merasa suka dengan PKB itu atau sebetulnya tidak suka atau bagaimana? 349. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sebenarnya PKB itu adalah harga yang sudah sangat rendah. Kami menginginkan semua pekerja di situ adalah tetap, dia bilang tidak bisa dan kami berpikir kalau kami semua minta tetap bisa jadi tetap saat itu pula PHK saat itu pula. Dan dia menawarkan bagaimana kalau untuk karyawan kontrak 30% dan kita setuju dari pada tidak sama sekali. Dan kita runtut nama-namanya, si A, si B itu juga dari apa, dan kita cari yang punya keahlian, yang sudah lama, yang kerjanya bagus. Dan 60 orang itu yang kita ambil yang dari pilihan antara perwakilan pengusaha dengan kita, kemudian kita tulis nama-namanya untuk nanti kita buat jadi orang tetap.
42 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
350. PEMOHON : SURYA TJANDRA Dari kontrak di usulkan menjadi tetap? 351. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya. Dan yang mengusulkan mereka sendiri juga. 352. PEMOHON : SURYA TJANDRA Lalu perusahaan setuju? 353. SAKSI : LULUK SETYOWATI Setuju, malahan itu orang-orangnya juga dia yang pilih dan kita bilang karena memang bagus, ya iya saja. 354. PEMOHON : SURYA TJANDRA Setelah itu apa yang terjadi? 355. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang terjadi adalah setelah PKB itu sudah selesai dan tinggal tanda tangan, dia mencabut surat kuasa dan 60 orang tersebut di PHK. 356. PEMOHON : SURYA TJANDRA Maksudnya langsung di PHK oleh perusahaan pada saat setelah dia tetap, PKB selesai langsung di PHK begitu? 357. SAKSI : LULUK SETYOWATI Tidak. PKB sudah selesai, kami tanya kapan kami tanda tangan? Dan dia bilang nanti karena ibu lagi di Singapura. Seminggu kemudian nanti dulu, nanti dulu sampai sebulan. Kita tanya lagi surat kuasa dicabut, beberapa lama kemudian uang makan dan uang transport dicabut dan saat gajian yang 60 orang tadi itu diberi 2 amplop, yang satu berisi uang gajian dan yang satu uang PHK. 358. PEMOHON : SURYA TJANDRA Enam puluh orang yang sudah dari dikontrak ke tetap itu di PHK? Lalu apa yang dilakukan oleh Saudara dan Serikat Pekerja pada waktu itu? 359. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang kami lakukan adalah saat itu saya sedang berganti pakaian dan teman saya berempat datang dan mereka bilang bagaimana ini? Saya bilang nanti dulu, setelah saya selesai berganti pakaian ada lagi yang mengadu kepada saya tentang PHK tersebut. Kemudian saya lihat di depan banyak karyawan yang ramai dengan mata merah dan penuh emosi. Dan mereka 43 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
bilang kalau mereka ingin ke kantor. Pada waktu itu suasana sudah sangat sulit untuk dikendalikan, kalau saya menahan mereka bahaya. Jadi mereka saya beri kebebasan, saya tahu mereka akan merusak tapi saya berpikir kalau pun mereka merusak saya di antara mereka dan saya bisa menahan. Tapi kalau mereka marah dan saya menahan, mereka akan merusak dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehari kemudian kita mengadakan dialog dengan personalia dan kami juga didampingi oleh DPC (Dewan Perwakilan Cabang) itu maksudnya dari SPN (Serikat Pekerja Nasional). Di situ kita ingin tahu sebenarnya perusahaan itu bagaimana mem-PHK orang, kalau PHK itu ada uang PHK nya, ini bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nyatanya, perusahaan bicaranya memutar seolah-olah dia tidak tahu permasalahannya sehingga kita ke Disnaker. 360. PEMOHON : SURYA TJANDRA Waktu itu sudah demo lagi atau dalam situasi bagaimana? 361. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saat itu tidak ada demo. Setelah peristiwa tersebut, baru yang namanya rotasi karyawan maksudnya perpindahan besar-besaran tadi dan beberapa karyawan yang baru pada masuk dan berbagai gejolak yang ada sehingga kami jadi demo. 362. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kapan itu demonya? 363. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kita melakukan aksi tersebut seminggu setelah Lebaran, jadi bulan Desember 2003 tanggal 18. 364. PEMOHON : SURYA TJANDRA Setelah demo itu lalu apa yang terjadi? 365. SAKSI : LULUK SETYOWATI Setelah demo tersebut, yang terjadi adalah saat ini. Dalam pengertian kami digantung-gantung saja. Jadi setiap pertemuan, perusahaan selalu menanyakan apa mau kami dan saat kita tanya perusahaan itu inginnya apa, jadi tidak pernah ketemu, tercapai suatu kata yang mendekati. Setiap pertemuan begitu terus sampai di P.4 kemarin juga seperti itu, akhirnya kami dikembalikan lagi untuk merujukan apa permasalahan kami. 366. PEMOHON : SURYA TJANDRA Itu ke P-4 itu untuk kasus PHK atau perselisihan perburuhan yang sebelumnya atau bagaimana? 44 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
367. SAKSI : LULUK SETYOWATI Itu untuk kasus PHK kami yang 180 orang. 368. PEMOHON : SURYA TJANDRA Jadi setelah demo ada PHK? 369. SAKSI : LULUK SETYOWATI Setelah kita demo 2 hari, kita di lock out yaitu di PHK. 370. PEMOHON : SURYA TJANDRA
Lock out keseluruhan perusahaan atau cuma bagian tertentu dalam
perusahaan?
371. SAKSI : LULUK SETYOWATI Jadi begini, mungkin ini pemahaman yang beda. Lock out adalah penutupan suatu divisi kerja. Tapi dalam pemahaman dia lock out itu adalah bagaimana cara untuk mem-PHK orang. Karena itu sampai saat ini juga dia berpikiran bahwa kami mengundurkan diri, dia tidak mem-PHK. Tapi pada saat Disnaker menyuruh kami untuk kerja lagi, ternyata dia malah merendahkan lembaga tersebut dengan menyatakan bahwa Disnaker itu terlalu cepat mengambil keputusan, kurang jernih dalam memahami suatu permasalahan. 372. PEMOHON : SURYA TJANDRA Jadi hanya satu divisi yang di lock out itu ya? 373. SAKSI : LULUK SETYOWATI Memang satu divisi yang di lock out, yaitu divisi sarung tangan. 374. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau Anda sendiri di divisi mana? 375. SAKSI : LULUK SETYOWATI Tadinya di sweaper yaitu tentang memproduksi bahan-bahan untuk sepatu, tas dan macam-macam. Kemudian di pindahkan ke glove. 376. PEMOHON : SURYA TJANDRA Jadi pada waktu di lock out itu, divisi glove itu, Saudara masih bekerja di divisi itu?
45 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
377. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, saya masih di divisi itu, sarung tangan itu. 378. PEMOHON : SURYA TJANDRA Bagaimana dengan pengurus SP yang lain? 379. SAKSI : LULUK SETYOWATI Begitu juga. Saat ini ada 2 pengurus di pindah, lusa ada 2 pengurus di pindah, lusanya lagi ada lagi yang di pindah. Bahkan bukan cuma pengurus, beberapa orang lama juga di pindah. Seperti gelombang dia memindahkan kami. 380. PEMOHON : SURYA TJANDRA Itu sejak kejadian kapan itu, dia melakukan pemindahan-pemindahan itu? 381. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pemindahan tersebut dilakukan bulan Ramadhan. 382. PEMOHON : SURYA TJANDRA Setelah yang pertemuan ribut-ribut pertama itu ya? 383. SAKSI : LULUK SETYOWATI Maksudnya pertemuan yang mana? 384. PEMOHON : SURYA TJANDRA Yang setelah Desember kemarin. 385. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara kuasa hukum, dengan tidak mengurangi penghargaan dan hak Saudara kuasa hukum dan saksi, kami ingin beritahu bahwa persidangan kita pada hari ini akan berakhir pada jam 12.00 WIB. Dan pihak Hakim Konstitusi juga akan mengajukan pertanyaan. Jadi kalau bisa agak terarah pertanyaannya terutama kesaksian dari pada saksi ini bagaimana kaitannya dengan keberlakuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan permohonan Saudara. 386. PEMOHON : SURYA TJANDRA Baik, saya teruskan. Jadi memang perusahaan itu sudah memindahkan banyak pengurus Serikat Pekerja ke bagian glove, kemudian glove nya di lock out dan 46 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
otomatis jadi tidak bekerja lagi, dan itu yang dianggap pengunduran diri oleh perusahaan. 387. SAKSI : LULUK SETYOWATI
Lock out hanya 2 minggu, setelah itu banyak dan berjalan lagi. 388. PEMOHON : SURYA TJANDRA Maksudnya direkrut orang baru untuk di divisi glove? Itu yang tadi Saudara sebutkan orang-orang sekitar itu ya? Maksudnya apakah orangorang sekitar perusahaan dan bagaimana cara rekruitingnya perusahaan setelah itu? 389. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya. Sekitar perusahaan, jadi warga setempat dan mereka diambilnya seperti apa, di sini Polisi juga jadi penyalur mereka, orang-orang di dalam yang bekerja juga jadi penyalur. Dan beberapa staf ke desa juga ada yang jadi penyalur kerja. 390. PEMOHON : SURYA TJANDRA Sementara 180 orang itu tetap di PHK? 391. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kami sedang demo saat itu, di depan pabrik. 392. PEMOHON : SURYA TJANDRA 182 orang itu apakah yang tetap atau yang kontrak?. 393. SAKSI : LULUK SETYOWATI Itu semuanya campur, tetapi lebih banyak yang tetap, dan sebagian yang tetap itu adalah pengurus. 394. PEMOHON : SURYA TJANDRA Baik, yang terakhir Saudara pernah mendengar Undang-undang No.13 Tahun 2003, apa yang Saudara ketahui tentang undang-undang itu? 395. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dalam kaitan kasus yang saya alami adanya suatu aturan dari pekerja kontrak yang kurang jelas, terlalu umum, kurang terperinci sehingga membuat pengusaha itu mengambil celah-celahnya. Disitulah namanya penindasan, makanan dan kezoliman itu mereka lakukan dan mereka mengatakan itu sudah wajarwajar saja karena di undang-undang ada. 47 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
396. PEMOHON : SURYA TJANDRA Siapa yang mengatakan begitu? 397. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya. 398. PEMOHON : SURYA TJANDRA Maksudnya apakah wajar-wajar saja? 399. SAKSI : LULUK SETYOWATI Jadi begini, pada saat kita memperjuangkan teman kontrak, dalam Undang-undang No. 13 dikatakan bahwa kontrak itu adalah sekian bulan, lebih dari itu maka dia jadi orang tetap begitu. Permainan yang dilakukan oleh pengusaha adalah 3 bulan kontrak, 1 bulan buruh lepas terus kontrak lagi-kontrak lagi, terus sampai 3 tahun. Itu artinya apa? Sebenarnya mereka jadi orang tetap, tapi dibuatnya seperti jadi orang kontrak sehingga hak-hak seperti orang kontrak saja bukan orang tetap. 400. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kalau yang di rekrut baru untuk divisi glove itu bagaimana status kerjanya? 401. SAKSI : LULUK SETYOWATI Dia kontrak selama 3 bulan. Setelah itu diperpanjang seperti itu. Dikontrak-dikontrak dilepas-dilepas dikontrak, buruh lepas. Masalahnya kalau dikontrak-dikontrak terus dia akan kena undang-undang bahwa dia itu harus jadi orang tetap, karena itu permainan. 402. PEMOHON : SURYA TJANDRA Apakah ada yang pernah mempersoalkan itu kepada Saudara dari rekrutan yang baru itu? 403. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang membuat kita demo 1 tahun yang lalu adalah seperti itu. Semua teman-teman mengeluh kepada saya, waktu itu yang membuat mogok kerja bukan saya pemicunya, jadi mereka bersatu untuk mogok kerja setahun yang lalu dan kalau sekarang mogok lagi, itu salah satunya pemicunya tersebut.
48 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
404. PEMOHON : SURYA TJANDRA Terakhir, kalau Saudara sendiri di PHK apakah dikasih pesangon atau bagaimana? 405. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kalau saya di PHK, jadi kita sedang proses, artinya dia harus memberikan kita pesangon. Dia bisa saja bilang tidak mau, tetapi Negara ini punya Undang-undang. 406. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya tiba giliran pertanyaan yang bakal diajukan oleh para Hakim Konstitusi, pertanyaan yang bakal diajukan itu belum mencerminkan sikap dan pendapat para Hakim. Dan kiranya Saudara menjawab pertanyaan para Hakim yang terhormat itu sepanjang yang Saudara alami, lihat sendiri dan dengar sendiri. Tidak boleh kesimpulan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya, SH. Silakan. 407. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Saudara saksi, tadi berbicara mengenai PKB, itu PKB itu apa? 408. SAKSI : LULUK SETYOWATI PKB adalah Perjanjian Kerja Bersama. 409. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Yang buat perjanjian PKB itu siapa ? 410. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang membuat PKB adalah antara serikat kerja, maksudnya adalah Karyawan dengan pengusaha, di sini karyawan diwakilkan oleh serikat kerja, sementara pengusaha diwakilkan oleh Manajer. 411. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Ada berapa serikat kerja di Perusahaan tempat Saudara saksi bekerja? 412. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ada satu serikat kerja yaitu SPN. 413. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Di dalam mengadakan perundingan menentukan mengenai isi dari pada Perjanjian Kerja Bersama itu, itu mendapatkan hasil tidak? 49 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
414. SAKSI : LULUK SETYOWATI Maaf, mendapatkan apa? 415. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Di tuangkan tidak hasil dari pada perjanjian antara Serikat Pekerja di mana Saudara saksi merupakan pengurus dengan Manajernya? 416. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya, ada dan telah diketik rapi dan juga ada notulennya. 417. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Setelah dituangkan itu, apakah Saudara saksi, perjanjian itu dicatatkan di Menteri tenaga Kerja? 418. SAKSI : LULUK SETYOWATI Belum, PKB hanya dicatatkan jika sudah selesai semua dan sudah tanda tangan. 419. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi belum ditandatangani, lalu kenapa belum ditandatangani?, 420. SAKSI : LULUK SETYOWATI Dia selalu menolak untuk menandatangani sehingga pada akhirnya dia mencabut surat kuasa dan untuk PKB tidak berlaku. 421. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Dia mencabut surat kuasa, surat kuasa kepada siapa? 422. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pengusaha kalau untuk berunding langsung dengan kita tidak punya waktu, sehingga dia memberi kuasa kepada 3 orang Manajer dan 1 orang personalia. 423. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi ada pihak perusahaan, dengan pihak Serikat Pekerja melakukan perundingan yang akan menentukan isi dari pada perjanjian PKB itu. Tadi katanya sudah ditentukan tetapi tidak ditandatangani, tidak ditandatangani kenapa? Karena dicabut surat kuasa, siapa membuat surat kuasa itu kepada siapa?
50 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
424. SAKSI : LULUK SETYOWATI Pemilik perusahaan tersebut kepada keempat Manajer tersebut. Ya itu di cabut. 425. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Lantas, sesudah dicabut dibuat perundingan lagi? 426. SAKSI : LULUK SETYOWATI Tidak. Setelah dicabut, dia juga mencabut beberapa, jadi begini Pak, saat pertengahan PKB, ada isi PKB yang telah dilakukan seperti uang makan, uang transport telah diberikan walaupun belum ditandatangani. Lalu beberapa aturan di PKB juga telah dilakukan, misalnya kalau si A terlambat dikasih SP, kalau si B tidur dapat teguran atau skorsing begitu. 427. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Lantas yang menjadi persoalan apa? 428. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang menjadi persoalan adalah setelah itu dicabut, semua uang makan, uang transport juga dicabut, dan 60 orang yang telah dijadikan kesepakatan kita untuk jadi orang tetap, dari kontrak ke tetap di PHK, begitu. 429. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Tunggu dulu. Jadi ini isi dari PKB itu adalah syarat-syarat bekerja, hak dan kewajiban dari pada Serikat Pekerja itu. Itu isinya itu. 430. SAKSI : LULUK SETYOWATI Isinya adalah hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. 431. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Itu sudah ditentukan atau belum? 432. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sudah Pak, tapi belum ditandatangani. 433. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Walaupun belum ditandatangani tapi ada beberapa isinya itu sudah dilaksanakan. Jadi, yang menjadi persoalan di mananya itu? 51 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
434. SAKSI : LULUK SETYOWATI Itu kan karena dicabut Pak. 435. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Di cabut itu karena apa? 436. SAKSI : LULUK SETYOWATI Jadi begini, pada awalnya pengusaha memang tidak punya niat untuk memberlakukan itu. 437. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Tunggu dulu. Kalau tidak ada PKB, di perusahaan itu ada peraturan perusahaan namanya apabila tidak ada PKB. Setelah ada PKB yang dibuat antara Serikat Pekerja dengan perusahaan dan itu di daftarkan di Kantor Tenaga Kerja, itu akan merupakan aturan main antara pekerja terhadap karyawan dengan perusahaan tersebut. Dan ini tidak ada, karena dicabut tadi. Yang menjadi pertanyaan begini kenapa itu dicabut oleh yang kuasa itu tadi yang sudah sama-sama setuju tadi, kenapa? 438. SAKSI : LULUK SETYOWATI Jadi begini, penjelasan yang saya terima… 439. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Bukan, Anda katanya pengurus tadi dan ikut berunding. 440. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kalau langsung saya tanyakan dia mengatakan, karena pengusaha ingin mencabut, tidak ada alasan dan akhirnya dicabut. 441. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Artinya di dalam perusahaan itu tidak ada PKB. Pertanyaan kedua adalah mengenai masalah lock out. Kenapa diadakan lock out oleh perusahaan? 442. SAKSI : LULUK SETYOWATI Dia memakai alasan mau menutup satu divisi. 443. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Kenapa mau ditutup itu?
52 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
444. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sebab lock out itu terjadi setelah kita demo, alasannya untuk menutup divisi. Sebenarnya dari dua, tiga tahun yang lalu sudah ada isuisu, saya minta maaf kalau ini ada kata-kata isu, akan ditutup karena memang kurang menguntungkan dari segi penjualan. 445. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Kenapa demo? 446. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kami demo sebab adanya suatu permasalahan yang saling menumpuk. Pertama 60 orang yang di PHK. Kedua, PKB yang dicabut. Ketiga situasi kerja yang kurang nyaman. Keempat tentang kesehatan seperti itulah. Dan juga tentang PPH. 447. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Apakah Saksi tahu bahwa sebetulnya senjata ampuh dari pada karyawan atau pekerja itu mogok, kenapa jadi demo? 448. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sebelum terjadi demo tersebut, kami sebenarnya sudah demo tapi tidak secara terbuka tapi dengan cara kita temple-tempel kertas di dalam pabrik, tujuannya biarlah kami yang tahu, Disnaker tidak perlu tahu. Sehingga kemudian tidak kuat lagi sudah sebagai keinginan kebanyakan teman-teman, akhirnya kami demo secara terbuka tersebut. 449. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Kenapa tidak mogok. Sebab mogok itu senjata dari pada tenaga pekerja apabila si Pengusaha tidak memenuhi ketentuan -ketentuan normatif dari pada undang-undang yang berlaku untuk para pekerja, kenapa tidak mogok? 450. SAKSI : LULUK SETYOWATI Demo di sini dalam arti memang mogok kerja. Kalau sebelumnya kami mengadakan mogok kerja, tetapi di depan mesin. Pada saat yang ke depannya kami mogok kerja terpaksa dengan cara langsung begitu, sebab segala cara telah kami lakukan, malahan kami sempat dilaporkan ke Kepolisian segala hanya karena seperti itu. 451. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Jadi mogok sudah dilakukan dan berupa apa mogoknya?
53 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
452. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sudah. Mogok kerja kami berupa perundingan jadi begini ya, jadi saya susah juga menceritakannya sebab kami mogok itu adalah mogok damai. 453. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Kalau mogok itu tidak kerja, itu yang mogok. Di dalam apapun juga namanya mogok itu tidak bekerja, artinya perusahaan itu tidak melakukan produksi. Lawan dari mogok, senjata dari perusahaan adalah lock out. Artinya apabila karyawan melakukan tindakan di luar yang dilakukan secara normatif yang diatur oleh undang-undang, maka perusahaan bisa melarang mereka masuk, itu yang namanya lock out itu. Jadi ada keseimbangan. Kok jadi ketawa? 454. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya minta maaf Pak, kalau saya tidak sopan. Kalau menyuruh orang supaya maksudnya lock out itu adalah menutup suatu perusahaan begitu Pak ya, itu namanya PHK Pak. 455. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Bukan melarang orang masuk ke perusahaan itu, saya bacakan ya. “Lock out itu penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja, buruh sebagai atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Jadi itu diadakan perundingan gagal. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan atau lock out sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normative dari pekerja buruh dan atau serikat pekerja/ serikat buruh. Tindakan penutupan perusahaan lock out harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Anda karyawan itu punya senjata namanya mogok, jadi dalam rangka yang normatif bukan demo. Tapi yang saya mau tanya, apakah yang kalian risaukan itu bahwa perusahaan itu tidak melaksanakan Undangundang nomor 13 atau justru melaksanakan? 456. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang saya risaukan adalah keadaan kami yang serba ditekan. 457. HAKIM : Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M. Kalau begitu keadaan Anda yang selalu ditekan. Cukup. 458. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Bapak Roestandi yang terhormat.
54 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
459. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Saudara Saksi, tadi saya mendengar bahwa Serikat Pekerja itu didirikan pada bulan Februari 2003. Alasannya tadi adalah untuk lebih mempersatukan keinginan dari seluruh buruh di sana, karena ada hal-hal yang kurang berkenan, demikian. Coba tolong dijelaskan. 460. SAKSI : LULUK SETYOWATI Jadi begini, untuk saya pribadi itu serikat kami lakukan dalam pemikiran bagini, sebenarnya antara perusahaan dan karyawan saling membutuhkan. Kalau terjadi perselisihan itu karena kurang komunikasi. Jadi biarlah kami jadi jembatan dimana mereka itu berkomunikasi. Itu saja tujuannya. 461. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi tujuannya karena ada perlakuan-perlakuan terhadap buruh yang kurang bagus. Jadi berarti bahwa perlakukan tersebut telah terjadi sebelum bulan April 2003, begitu? 462. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya. 463. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi berarti pada saat itu, Undang-undang Perburuhan lama yang berlaku, karena Undang-undang Perburuhan baru, baru berlaku pada bulan Maret 2003. Jadi sudah ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik dari perusahaan itu kan? Jadi Anda sendiri sudah tahu bahwa menurut peraturan yang sebelumnya itu buruh sebenarnya tidak boleh diperlakukan demikian? Jadi itu semata-mata bukan karena undang-undangnya yang kurang baik mengatur tapi ini manajer-manajer dan pengusaha-pengusaha itu kurang memperhatikan buruh, begitu? 464. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ya. 465. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Karena personalnya atau orang-orangnya begitu ya. Kalau seandainya barangkali orang-orangnya bagus tentu kesehatan, dan lain-lain itu bakal diberikan karena menurut undang-undang sendiri harusnya demikian. Bagaimana? 466. SAKSI : LULUK SETYOWATI Setelah Bapak bertanya begini, apakah Bapak mau menutup pertanyaan? 55 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
467. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Tidak. 468. SAKSI : LULUK SETYOWATI Terima kasih, saya bilang ya. 469. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi tadi saya ingin tanya Anda sudah menjawab bahwa itu bukan karena undang-undang, tetapi karena manajer dan orang-orang tidak mau melaksanakan undang-undang tersebut. 470. SAKSI : LULUK SETYOWATI Memang semua tergantung orangnya, Al-Quran itu bagus, kalau orangnya brengsek ya brengsek. Masalahnya begini, jika undangundangnya bagus orangnya brengsek kan kami bisa berjuang. Bapak itu tidak sesuai dengan undang-undang, tapi ini masalahnya undang-undang itu seperti itu, jadi pada saat kami teriak tidak ‘sesuai undang-undang’ yang mana sama ga sesuai. Itulah yang membuat kami lemas. Memperjuangkan yang mana undang-undangnya saja iya. 471. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Seperti tadi Anda bicara soal kesehatan, tentang jaminan sosial, tentang pesangon dan lain-lain. Sebenarnya itu dalam undang-undang sudah diatur demikian sehingga melindungi buruh, coba Anda baca. 472. SAKSI : LULUK SETYOWATI Kalimatnya melindungi tapi dalam isinya tidak. 473. HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Terimakasih, itulah yang ingin saya tanyakan. 474. SAKSI : LULUK SETYOWATI Terimakasih. 475. KETUA : Prof. Dr. H. M LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Mukthie Fadjar, S.H., saya persilakan. 476. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Saudara Saksi, tadi atas pertanyaan Kuasa Hukum, Saudari mengatakan tahu isi Undang-undang No. 13 Tahun 2003, ya? 56 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
477. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya InsyaAllah tahu tetapi sebagian tidak semuanya. 478. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Apakah Saksi juga tahu apa yang dipersoalkan oleh para Pemohon tentang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 itu? 479. SAKSI : LULUK SETYOWATI
InsyaAllah saya tahu, isinya adalah untuk menilik kembali apakah
pantas, apakah layak Undang-undang No. 13 itu sebagai suatu undangundang. Apakah Undang-undang No. 13 itu tidak berselisihan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah nafasnya memang adalah untuk kesejahteraan rakyat ataukah untuk kesejahteraan “maaf yang berduit” ataukah karena apa, saya minta maaf kalau saya bilang banyak takut ada yang tersinggung. 480. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Apakah menurut pemahaman Saksi dan pengalamannya Undangundang No. 13 itu bagi para pekerja dan pengalaman Anda sebagai pekerja bagaimana? 481. SAKSI : LULUK SETYOWATI Itu tadi, suatu tekanan, suatu kedholiman yang disahkan, itu yang kami rasakan. 482. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Misalnya apa, undang-undang itu diangap dholim itu apanya yang dholim itu? 483. SAKSI : LULUK SETYOWATI Misalnya kontrak. Kontrak di undang-undang dikatakan bahwa masa kontrak adalah sekian bulan,terus di undang-undang juga dikatakan beberapa hal tentang uang lepas. Di situ perusahaan mengambil celah-celah dimana dia bekerja, dimana dia mendapatkan karyawan dengan harga yang sangat murah, tenaga yang bagus, kesetiaan, kerja yang lama sehingga dibuatnya kontrak 3 bulan, 1 bulan buruh lepas kontrak lagi, kontrak lagi begitu seterusnya sampai 3 tahun. 484. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sekarang status Saksi di tempat bekerja itu buruh kontrak atau buruh tetap?
57 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
485. SAKSI : LULUK SETYOWATI Status saya buruh tetap. 486. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sampai sekarang masih? 487. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sampai sekarang masih dan sekarang sedang proses untuk PHK. 488. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Artinya Anda bukan kontrak ya? 489. SAKSI : LULUK SETYOWATI Bukan. 490. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Di perusahaan itu ada yang buruh kontrak tidak? 491. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saat ini 90% kontrak, 10% tetap. 492. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Lebih enak mana buruh tetap atau kontrak, Anda kan buruh tetap ya? 493. SAKSI : LULUK SETYOWATI Paling enak Jadi pengusaha. 494. HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Itu bukan jawaban atas pertanyaan. 495. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya minta maaf , mungkin saya emosi. 496. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi I Dewa Palguna, SH. 497. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Saudara. 58 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Bolehkah, tadi saya ikuti pertanyaan dari penasihat hukum, dari Bapak-bapak Hakim Konstitusi yang lain. 498. SAKSI : LULUK SETYOWATI Silakan, Pak. 499. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Saya akan bertanya, Saudara tidak perlu memerintah-memerintah saya. Kami ingin mengetahui keadaan yang sesungguhnya, saya minta Saudara Saksi sopan. 500. SAKSI : LULUK SETYOWATI Maaf saya minta waktu sebentar untuk menenangkan diri Pak. 501. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Baik, saya batalkan pertanyaan saya. 502. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H., silakan. Saudara saksi, dalam menjawab pertanyaan hakim itu agar Saudara tenang. 503. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Saudara Saksi, apakah Saudara sadar bahwa Mahkamah ini ingin menegakkan keadilan bukan dengan cara emosi, tapi bagaimana menimbang-nimbang keadilan itu. Jadi apa yang Saudara katakan tadi tidak ada di Undang-undang No.13 itu, mengenai kerja waktu tertentu, tidak ada istilah kontrak di situ, itu hanya istilah umum saja. Dan tidak ada seperti yang diatur seperti Saudara tadi. Perlu saya beritahukan, sebelum ini saya 4 tahun jadi Hakim Perburuhan ini. Kalau yang Saudara ceritakan itu tadi pasti akan saya tolak itu, saya kalahkan perusahaan itu karena yang benar adalah pekerja, bahkan dilindungi di sini kalau Saudara baca dan ini tidak ada perubahan dengan undang-undang yang lama, sudah saya teliti berulang-ulang kali tidak ada. Syarat-syaratnya pun ketat, di negara ini ada hakim, ada pengadilan, tapi di sini bukan pengadilan PTUN, supaya dibedakan. Sekarang saya masih ingin mendengarkan dari Anda supaya betulbetul nanti Mahkamah Konstitusi ini bisa memutus yang adil, saya ingin tanya sekali lagi, apa yang dirasakan oleh buruh istilahnya di sini atau karyawan terhadap undang-undang yang baru ini No. 13 Tahun 2003 ini, yang merugikan buruh itu yang mana, kalau Saudara saksi berdasarkan pengalaman atau apa yang di derita yang dirugikan, kalau bisa menceritakan ya syukur kalau tidak yang tidak apa-apa, karena saksi sudah disumpah. Mengerti pertanyaannya, ya silakan pelan-pelan. 59 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
Apa yang merugikan itu pasal mana, ketentuan apa dari undangundang yang baru ini? 504. SAKSI : LULUK SETYOWATI Yang merugikan kami adalah, kalau pasal saya minta maaf, Pak tidak pernah menghafalkannya, meneliti yang benar-benar juga kurang, cuma saya merasa undang-undang tersebut melegalkan apa yang dilakukan oleh pengusaha. 505. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Sebentar, tidak mengerti saya. Melegalkan apa yang dilakukan oleh pengusaha, padahal di sini batasan pengusaha itu berat, diatur sedemikian rupa supaya tidak merugikan pekerja. Coba tolong yang mana itu? 506. SAKSI : LULUK SETYOWATI Misalnya begini, tentang kontrak. Saya banyak bicara kontrak, seseorang itu hanya boleh kontrak 2 kali, 2 hari setelah itu atau lebih dari itu dianggapnya sebagai buruh tetap. 507. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Sampai di sini buruh itu dirugikan apa tidak? 508. SAKSI : LULUK SETYOWATI
InsyaAllah tidak.
Di pasal yang lain dikatakan tentang buruh lepas. 509. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Sebentar, supaya tidak menimbulkan suatu pengertian yang lain di sini itu hanya ada hanya buruh atau karyawan dalam waktu tertentu yang biasa disebut kontrak, itu pun terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu, di sini limitatif ditentukan, dan juga ada buruh atau karyawan ya sebutannya memang begitu di undang-undang yang melaksanakan pekerjaannya tidak dalam waktu tertentu yang biasa disebut buruh tetap. Jangan terus buruh lepas dan sebagainya nanti pengertiannya lain lagi. Silakan. 510. SAKSI : LULUK SETYOWATI Maksud saya tadi dalam perusahaan itu dibuatnya kontrak 2 kali setelah itu dibuat lepas, Pak. Setelah itu kontrak lagi 2 kali dan lepas lagi, begitu. 511. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Jadi memang diatur di sini ya. Maksudnya untuk melindungi dari pada buruh/karyawan supaya tidak diperlakukan terus-terus sebagai 60 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
karyawan kontrak. Kalau sampai itu lebih dari 7 hari tidak diperpanjang dan sebagainya otomatis demi hukum di sini disebutnya menjadi karyawan tetap. Karena tadi sudah ditanya bahwa enak mana ya enak yang tetap, dan untuk menjadi itu tidak mudah. Sekarang saya tanya perusahaan dimana Saudara pernah bekerja itu dilaksanakan dalam waktu tertentu atau untuk waktu yang lama? 512. SAKSI : LULUK SETYOWATI Untuk waktu tertentu yaitu 3 bulan. 513. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Bukan. Perusahaannya itu tadi apa penyamakan? 514. SAKSI : LULUK SETYOWATI Penyamakan itu untuk tanpa terbatas, Pak. Bukan untuk tertentu. 515. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Itu nanti akan diputus, saya dulu juga pernah mutus begitu, sering, ini masalah lama, tapi kalau pekerja itu atau karyawan itu memang benar, ya harus dibenarkan itu adil namanya. Ini kan belum diputuskan. Jadi itu nanti diteliti. Yang ingin saya tanyakan di sini, Saudara bisa menunjukan pasal ini, Pak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kami pikirkan, pertimbangkan benarkah, tapi kalau perlakuan dari majikan itu nanti mungkin bisa kriminil, itu urusannya Polisi, bisa juga melanggar suatu perjanjian kerja, itu urusannya Hakim Perdata. Maka itu saya tanya sekali lagi untuk bisa lebih meyakinkan saya, di dalam organisasi Serikat Pekerja itu ada apa tidak bagian yang memperjuangkan secara hukum atau katakanlah itu yang memberi bantuan hukum di dalam organisasi Saudara tadi yang katanya ada DPC apa itu, ada tidak? Mengerti tidak maksud saya? 516. SAKSI : LULUK SETYOWATI Sebelum saya bicara… 517. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Yang Saudara tahu saja, tidak usah dipikir. Yang Saudara tahu ada tidak seorang ahli hukum atau yang mengerti hukum yang ada di organisasi itu yang tugasnya membela kepentingan pekerja atau karyawan terutama di bidang hukum itu ada tidak? 518. SAKSI : LULUK SETYOWATI Selama ini kami memang dibela oleh mereka agar sesuai dengan hukum yang berlaku. 61 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
519. HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Ada ya? Ya sudah, terima kasih. 520. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Sebetulnya saya ingin menyatakan bahwa kesaksian Saudari Saksi ini sudah selesai, nanti sesudah itu baru Anda ajukan. Saudari saksi, keterangan kesaksian saudari sudah dianggap selesai dan Majelis menyatakan terima kasih. Penampilan Saudara baik dan mengesankan. 521. SAKSI : LULUK SETYOWATI Saya berterima kasih dan mohon maaf atas perlakuan saya yang kurang sopan. 522. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Tidak, Majelis tidak menganggap Anda tidak sopan. Saudari sudah bisa diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. 523. PEMOHON : SURYA TJANDRA Saya masih ada pertanyan Pak Hakim untuk saksi. 524. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara sebagai ahli hukum, kuasa hukum sama seperti kami. Tadi kami sudah menyatakan berakhir kesaksian Saudari ini, seyogyanya tadi sebelum saya tutup 525. PEMOHON : SURYA TJANDRA Tadi teman saya sudah angkat tangan meminta itu tapi Bapak Hakim tidak mempersilakan, Bapak langsung menutup saja. Saya mohon 2 pertanyaan saja Pak, pertanyaan kecil untuk mengklarifikasi persoalan saja, karena ada pertanyaan-pertanyaan dari Majelis tadi yang barangkali bagi saya kurang tepat. 526. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Apa yang di pandang tidak tepat itu Saudara ajukan kepada Majelis, ini sudah selesai. Saya harap Saudara Kuasa Hukum tidak usahlah menghargai kami tapi hargailah atribut di mana kami bernaung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di negeri ini. Hanya itu yang kami minta. Kami sudah nyatakan selesai tadi. Coba Saudara kemukakan kepada kami, apa itu? 527. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kami ingin bertanya kepada Saksi, apakah ada yang ingin dia sampaikan lagi. Itu saja, Pak. 62 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
528. SAKSI : LULUK SETYOWATI Ada tapi saya tidak mau mengucapkannya, cukuplah dengan kertas, saya takut kena emosi lagi. 529. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Silakan, saya sudah terlanjur memberikan kebijakan, walaupun sebetulnya tidak bisa, silakan. 530. SAKSI : LULUK SETYOWATI Hanya hanya mendoakan kepada Bapak-bapak Hakim untuk mampu memikul amanah yang terbaik bagi bangsa ini. Masalahnya Undang-undang No. 13 itu sangat luar biasa, apa lagi untuk 10-20 tahun yang akan datang. 531. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Persidangan pada hari ini perkara Nomor 0012/PUU-I/2003. 532. PEMOHON : ASTINAWATI Maaf, Majelis Hakim. Kata Bapak Hakim Ketua Majelis, saya akan diberi waktu sesudah Saksi dipersilakan keluar. 533. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Oh ya, kami sudah persilakan. Lalu menyangkut apa lagi? 534. PEMOHON : ASTINAWATI Menyangkut hukum acara Pak. Agak kebingungan diantara kami dan saya pikir baik untuk disampaikan untuk persidangan berikutnya, karena saya pikir ini persidangan yang baru mungkin berbeda dengan di pengadilan biasa. Ada dua hal, mungkin pertama, sepengetahuan saya saksi hanyalah yang pertama hanya menyampaikan apa yang diketahui sehingga bila ada kesalahan-kesalahan istilah, saya pikir itu tidaklah menjadi tanggung jawab Saksi dengan pengetahuan yang terbatas, tapi kemudian jadi tanggung jawab kami Pemohon/termohon dan juga Majelis Hakim untuk menggali istilah yang salah itu apa maksudnya. Yang kedua, mungkin saya ingin menanyakan apakah ada kewajiban dari Saksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bersifat ulangan dari Majelis Hakim yang terhormat. Saya sebetulnya tadi ada pertanyaan seperti itu, apakah kami juga kemudian berhak untuk meminta keberatan kepada Majelis Hakim apabila kami menganggap ada pertanyaanpertanyaan yang terulang.
63 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
535. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Begini Saudara Kuasa Hukum, saya sebagai Ketua Majelis Sidang Pleno ini tidak melihat adanya suatu pertanyaan stereotik. Pertanyaan dari Majelis sebagai yang saya katakan tadi adalah bermaksud untuk menggali apa yang menjadi kesaksian. Saya kira biasa-biasa ajalah, tidak usah tegang mendebat-debat Majelis, artinya marilah kita jadikan berjalan lancar sebagaimana adanya. Kemudian kami kembali sebelum kami tutup, apakah masih dikandung maksud untuk mengajukan bukti tambahan? 536. PEMOHON : SURYA TJANDRA Kami mohon supaya pernyataan rekan saya tadi dicatat oleh Panitera, kalau kami merasa ada pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim yang justru bias dan sinoatif dan kami mohon untuk dicatat supaya jadi bahan pertimbangan. Karena kami terasa terlihat sekali bagaimana Majelis tadi cenderung menyalahkan Saksi, bukan menggali fakta, itu argumen yang kami ajukan dan saya nanti akan tunjukan nanti dalam kesimpulan. Selain itu ada bukti tambahan, ada 4. Yang dua kliping koran, itu terkait dengan keterangan Saksi Ahli yang akan kami ajukan mendatang dan 1 buku yang diminta oleh Hakim Pak Palguna waktu itu kami sertakan juga mudah-mudahan Pak Palguna bisa membacanya. Yang terakhir laporan investigasi dari sebuah perkumpulan serikat buruh di Banten soal dampak buruk dari Undang-undang nomor 13 ini. 537. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Sudah ada itu? Terakhir, kalau boleh kami mengetahui calon ahli yang akan diajukan siapa? 538. PEMOHON : SURYA TJANDRA Dr. Andang Binawan, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triakara Jakarta, Jurusan Filsafat Hukum dan HAM. Dan Ibu Maria Farida dari Universitas Indonesia Ahli Hukum dan Perundang-undangan. 540. KETUA : Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H. Dengan ini perkara permohonan pengujian Undang-undang No. 012/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dinyatakan selesai pada hari ini dan bakal dilanjutkan pada persidangan yang ditentukan kemudian. KETUK PALU 3 X
SIDANG DITUTUP PKL : 11.51 WIB
64 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945
65 Perkara No. 012/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945