MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NO. 014/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA
KAMIS, 24 AGUSTUS 2006
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 014/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945 PEMOHON H. Sudjono, S.H., Dkk. ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) Kamis, 24 Agustus 2006 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. 2) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. 3) SOEDARSONO, S.H. Cholidin Nasir, S.H.
K e t ua Anggota Anggota Panitera Pengganti
1
HADIR: Pemohon : 1. H. Sudjono, S.H. (Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPP IKADIN) 2. Drs. Artono, S.H., M.H. 3. Ronggur Hutagalung. S.H, .M.H. (Anggota dewan Kehormatan IKADIN)
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB
1.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Sidang Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X Seperti biasa kami mulai dengan mempersilakan kepada para Pemohon yang hadir untuk memperkenalkan diri, dipersilakan.
2.
PEMOHON : H. SUDJONO, S.H. Majelis Hakim yang sangat kami muliakan, pertama saya menyampaikan selamat kepada Bapak Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua dan Bapak Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. sebagai Wakil Ketua. Nama saya H. Sudjono, S.H., saya dari Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPP Ikadin, tinggal di Jakarta, Jalan Pintu Air V No. 40B, Jakarta 10710.
3.
PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H Selamat pagi Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Saya Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., advokat, anggota Dewan Penasihat Ikadin, anggota Dewan Kehormatan Ikadin, tinggal di Bandung, terima kasih.
4.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Jadi Bapak-bapak ini sebagai Pemohon atau kuasa dari Ikadin atau bagaimana?
5.
PEMOHON : H. SUDJONO, S.H. Kami bertiga yang satu mohon maaf karena belum sampai dari airport ke sini karena dari Malang langsung, adalah pribadi-pribadi, terima kasih.
3
6.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Baik, kita mulai dengan mempersilakan para Pemohon untuk secara high light tapi cukup padat dan jelas menjelaskan mengenai intiinti dari permohonannya, silakan.
7.
PEMOHON : H. SUDJONO, S.H. Terima kasih. Yang ingin kami kemukakan dan kami mohonkan putusan di sini adalah sehubungan dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Advokat, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Advokat.
8.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Sebentar, sebelum sampai kepada pokok perkara yang diajukan,kami persilakan juga supaya kami sedikit mendapat gambaran tentang kedudukan hukum atau legal standing dari para Pemohon, jadi tolong karena tadikan walaupun sudah disebutkan bahwa Bapak-bapak itu mewakili pribadi, tolong sedikit elaborit supaya kita bisa mendapat gambaran apakah para Pemohon ini mempunyai legal standing atau tidak. Karena tugas dari kami selaku Panel Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan ini untuk mengetahui 3 (tiga) hal. Pertama adalah mengenai legal standing, kemudian kewenangan hakim, dan yang ketiganya memang mengenai pokok perkara. Jadi kami persilakan dulu sebelum kepada pokok perkara. Jadi Bapak menyampaikan dulu mengenai legal standing dan kewenangan hakim untuk memeriksa perkara ini.
9.
PEMOHON : H. SUDJONO, S.H. Terima kasih Bapak Majelis Hakim. Saya selaku advokat yang sudah 21 tahun mengabdikan diri pada organisasi Ikatan Advokat Indonesia yang tadinya adalah Peradin yang sejak tahun 1985 ada Rakernas di Hotel Indonesia bisa mendapatkan wadah tunggal dari 17 organisasi. Dan kami aktif di Peradin pada waktu itu dan saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang DKI. Sejak tahun 1990 ada Munas kedua yang dilakukan di Ancol yang menimbulkan suatu persoalan baru mengenai kedudukan daripada para peserta. Ada yang menghendaki one man one vote, ada yang menghendaki perwakilan, mohon maaf yang Mulia Majelis Hakim, ini adalah teman saya namanya Artono, langsung dari Malang, dan mohon maaf juga karena keterlambatannya ini.
4
Saya lanjutkan, dalam perjuangan kami sebelum tahun 1985 di bawah pimpinan senior-senior kami yang semuanya sudah almarhum, kami merasakan sesuatu yang tidak tepat pada keadaan sekarang ini. Kami berjuang lebih dari 21 tahun melalui organisasi Ikadin, akhirnya kami sebagai Ketua Umum DPP Ikadin masa 1999-2003 dalam Munas di Semarang saya tidak terpilih dan yang terpilih adalah mantan Sekjen saya yang sekarang menjadi Ketua Umum. Di dalam masa 3 tahun kami berjuang memberi corak pada advokat, bagaimana sebagai advokat yang tepat dan benar, tidak main sogok, tidak tipu sini-sana, dan setelah kami mundur/lengser dari kepemimpinan Ikadin, kami non aktif hanya terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPP Ikadin dan kami sudah memutus beberapa perkara antara lain memberi sanksi kepada Dr. Mulya Lubis, karena kami Tim Dewan Kehormatan menilai bahwa itu adalah tidak benar, dan ada beberapa lain lagi. Setelah keadaan sampai tahun sekarang ini atau tahun 2005 kami dapat telepon banyak dari cabangcabang yang isinya keluhan dari anggota. Mereka merasa tidak mendapatkan perhatian dari pusat. Jadi saling rebutan anggota antar organisasi dengan organisasi lainnya. Di bawah saya dulu tahun 1999, saya bentuk KKI, saya sebagai ketua pada waktu itu. Komite Kerja Advokat Indonesia. “Komite Kerja.” Setelah itu berkembang, banyak halhal yang berkembang belum bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga saya lengser pada tahun 1999 diteruskanlah oleh pengganti saya, yang sejak itu sampai tahun 2005, kami tidak aktif, hanya aktif dalam bidang pengawasan kepada advokat. Walaupun kami tidak begitu gembira dengan keadaan begitu, karena contohnya ada advokat yang jelas-jelas terlibat di dalam suatu yang istilah terkenalnya itu adalah mafia peradilan tidak diambil suatu tindakan oleh suatu organisasi yang ada. Kami berdiam diri, bukan kami tidak perduli, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya komplain pengaduan dari cabang-cabang dan temanteman yunior, sehingga kami berempat yang hadir di sini ini bertukar fikiran apa yang harus kita lakukan. Kita kajilah, akhirnya mendapatkan bahwa undang-undanglah yang menyebabkan begini, Undang-undang Advokat sendiri, yang pada waktu itu kami dengan gencar ikut menginginkan ada suatu UU Advokat yang baik, tapi kenyataannya tidak seperti yang kami harapkan. Terbukti dan proses sejarah itu betul-betul tidak memuaskan. Karena itu sampailah kami pada kesimpulan mengajukan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu sikap yang positif tidak memihak, apakah benar yang kami ajukan, apakah tidak. Soal itu kami serahkan secara penuh kepercayaan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 10.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Dilanjutkan dengan materinya sekarang yang diminta, silakan.
5
11.
PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, S.H., M.H Bapak Ketua dan anggota Majelis. Saya ingin menyampaikan mengenai legal standing dari pada posisi kita, pagi hari ini ada di ruangan Mahkamah Konstitusi ini. Kami melihat bahwa pada Pasal 51 ayat perorangan maupun sebagai perorangan upaya mempunyai kewenangan, tadi sudah diuraikan sepintas kilas sejarah. Kami berorganisasi di dalam apa yang dinamakan oleh Ikadin. Pada kesempatan ini saya ingin memfokuskan posisi saya sebagai perorangan yang kebetulan saya berprofesi advokat. Di dalam mempelajari undang-undang yang ada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, di satu sisi memberi sedikit kesejukan batin kepada para advokat Ikadin Indonesia, namun kami melihat bahwa dilain pihak terdapat halhal yang sangat prinsipil yang menurut hemat kami hal itu bertentangan dengan konstitusi yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Antara lain adalah kami melihat pada Pasal 28 dan sebagainya, setelah kita cermati maka kami mempunyai pendapat bahwa pasal-pasal itu bertentangan dengan hak daripada asasi manusia itu sendiri, asas demokrasi dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu, tadi sudah diutarakan oleh Bapak Sudjono, kita mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya dapat dilakukan pengujian apakah dalam hal ini benar pendapat yang kami sampaikan. Andaikata ini mengandung kebenaran, mohon kiranya untuk dapat ditinjau ulang, itu tambahan dari kami.
12.
PEMOHON : H. SUDJONO, S.H. Mengenai legal standing itu sudah diatur dalam Pasal 51. Apakah kami ini yang berdiri dihadapan dan duduk pada saat sekarang ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 51 atau tidak? Terima kasih.
13.
PEMOHON : Drs. ANTONO, S.H. M.H. Tadi sudah diungkapkan oleh rekan saya terdahulu bahwa kamikami ini adalah advokat yang sudah berpraktik minimal 25 tahun. Bahwa kami ini adalah semula anggota organisasi profesi Peradin yang oleh pemerintah dipaksakan menjadi wadah tunggal, itulah terjadi pada tahun 1985. Kami mengalami itu, yang tidak dialami oleh generasi berikutnya. Sehingga mereka berpengharapan kepada kami sebagai orang-orang tuanya, apakah sudah saatnya kita wadah tunggal. Ketika wadah tunggal dibentuk oleh pemerintah republik ini dengan nama Ikadin, kemudian pemerintah sendiri tidak berpijak kepada keputusannya, maka pada Munas selanjutnya yang ada di Horison, pemerintah sendiri waktu itu,
6
bahkan Bapak Ismail Saleh sebagai Menteri Kehakiman membentuk organisasi yang lain itu namanya AAI. Kemudian Ismail Saleh juga menggagasi terbentuknya IPHI, sehingga dalam mata pandangan pemerintah pun sebetulnya wadah tunggal itu tidak tepat. Nah, kami yang sudah dituakan dalam profesi advokat ini yang sudah berpuluh tahun mempunyai pengetahuan dan pengalaman mempunyai now know how tentang perjuangan organisasi advokat ini memberanikan diri datang kehadapan Majelis Hakim untuk memperjuangkan advokat, memperjuangkan kepentingan dari profesi advokat kemudian hari, karena kami melihat wadah tunggal itu tidak sesuai dengan pertumbuhan perkembangan bahkan dengan Undangundang Dasar 1945 Pak. Itulah kira-kira posisi legal standing kami yang sesuai dengan Pasal 51 dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi memberanikan diri sebagai orang-orang tua dari pada advokat-advokat muda yang belum berpengalaman, belum berpengetahuan, belum mempunyai pandangan tentang perjuangan advokat dari sejak dulu sampai saat ini. Demikian Majelis Hakim yang terhormat. 14.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Terima kasih, masih ada yang disampaikan sudah selesai dulu untuk sementara. Baik, jadi pemeriksaan ini adalah pertama untuk memberikan apa nasihat, nasihat ini kan bisa di pakai bisa tidak tapi ya barangkali nanti dipertimbangkan kalau bisa di terima nanti bisa ada perbaikan, tapi sebenarnya barangkali Bapak sebagai advokat-advokat yang saya tahu walaupun Bapak mungkin tidak tahu saya tapi nama Bapak-Bapak Ronggur, Pak Djono dll, sudah saya dengar dari dulu ya memang sebagai advokat-advokat kawakan ini ya? Tapi namun demikian ya ini merupakan tugas kami untuk sesuai dengan undang-undang untuk memberikan nasihat pada Bapak-Bapak selaku pemohon, silakan nanti dari Pak Palguna silakan.
15.
HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H Terima kasih Pak Ketua. Saudara-saudara Pemohon Bapak-bapak para advokat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluaan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluan jadi berdasarkan Pasal 39 undangundang Mahkamah Konstitusi kami diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan nasihat kepada pemohon mengenai perbaikan dari permohonan ini tentu tujuannya adalah ketika nanti sekiranya setelah kami laporkan kepada pleno sembilan Hakim Konstitusi perkara ini atau permohonan ini dipandang cukup beralasan untuk diteruskan, diperiksa
7
maka hal-hal yang elementer sudah menjadi jelas buat Mahkamah itu tugas kami sebagai panel yaitu tiga hal. Pertama yaitu apakah kami berwenang memeriksa perkara ini ataukah permohonan ini merupakan kewenangan atau kompetensi kami atau tidak. Kemudian yang kedua apakah Pemohon mempunyai legitimated persona standing yudisio itulah istilah hukumnya barangkali ya? Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian yang ketiga materi permohonannya sendiri, nah sepanjang menyangkut ketiga hal itu nanti inilah yang bagian akan kami nasehatkan sesuai dengan Pasal 39. Nah, oleh karena itu saya langsung saja akan memasuki permohonan. Pertama yang hendak saya sampaikan adalah barangkali mengenai hal permohonan ini. Ini kalau dibaca di sini akan tampak bahwa seolah-olah yang dimohon hanya satu pasal begitu ya, padahal kalau kita lihat diperhitungan permohonan lebih dari satu pasal jadi bukan hanya Pasal 28 ayat (1) dari Undang-undang Advokat yang dimohonkan pengujian jadi halnya itu kami mohon nanti diperbaiki ditambahkanlah itu secara lengkap atau mungkin secara umum saja di situ pengujiaan Undang-undang No 18 Tahun 2003 itu boleh demikian sehingga nanti rinciannya nanti di dalam isi permohonan saja atau mau di ulis lengkap kalau misalnya hanya beberapa pasal kalau dilihat disini bisa saja ditulis lengkap demikian. Itu yang pertama Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kedudukan hukum saya ingin menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 dari Undangundang Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah disinggung juga bahwa yang dapat menjadi pihak atau yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara atau permohonan pengujian undang-undang adalah ada empat pihak, yang pertama perorangan warga negara Indonesia di dalamnya termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama barangkali Bapak-bapak ini termasuk yang itu. Nah, tapi mohon dijelaskan nanti dalam permohonan. Kemudian yang kedua kalau dilihat dari ketentuan Pasal 51 itu adalah Bapak-bapak harus menjelaskan hak konstitusional atau apa yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini untuk bisa jadi pemohon. Jadi satu kualifikasinya dulu, dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia atau orang yang mempunyai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama ada hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar kita kan begitu, itulah yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang Bapak mohonkan pengujian ini. Nah, itu mohon dijelaskan di dalam permohonan itu mesti jelas. Nah, kemudian sesuai dengan pendirian Mahkamah hingga saat ini yang sudah dituangkan dalam beberapa putusan itu kerugian konstitusional ada lima syaratnya. Yang pertama Bapak harus menyatakan dulu atau para Pemohon harus menyatakan dulu bahwa pemohon memang memiliki hak konstitusional, itu apa itu hak konstitusional menurut Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu adalah
8
hanya dikatakan hak-hak yang di atur dalam Undang-undang Dasar 1945 jadi demikian. Jadi Bapak jelaskan dulu bahwa Bapak memiliki hak konstitusional, kemudian yang kedua hak konstitusional itu di anggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian sifat kerugian itu bersifat spesifik, jadi misalnya tentu tidak seluruh hak Bapak yang dirugikan ya mungkin hak apa? Misalnya dalam hal ini kalau hak berserikat dan berkumpul umpamanya kalau dalam hal ini itu, disebutkan secara spesifik. Kerugian itu bisa bersifat aktual tapi juga bisa bersifat potensial artinya menurut penawaran yang wajar dia dapat dipastikan akan terjadi kalau ini terus berlaku begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan kausal, kausal verban antara kerugian Bapak baik yang aktual maupun yang potensial tadi itu dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini, jadi ada hubungan kausal itu. Dan syarat yang terakhir tentu yang Bapak harus menjelaskan bahwa kalau permohonan dikabulkan maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terjadi dalam hal potensial tentu saja tidak akan terjadi kalau permohonan ini dikabulkan. Saya kira itu yang mesti di jelaskan dalam materi permohonan dan kemudian barangkali yang kedua yang hendak saya sampaikan juga adalah sebagai nasihat ini adalah mungkin sistematikalah akan lebih bagus kiranya apabila permohonan ini agar lebih mudah dibaca, mungkin kalau misalnya bapak minta Pasal 28 ayat (1) umpamanya disini dari Undang-undang advokat ini Bapak anggap bertentangan dengan konstitusi, dibawahnya mungkin langsung dijelaskan pertentangannya dengan pasal mana dan bagaimana uraiannya itu akan tampak kemudian selanjutnya pasal ini, Bapak Pemohon dalilkan itu sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar alasannya begini begini itu akan lebih mudah buat d pahami nanti oleh pleno Hakim Konstitusi. Hal yang terakhir yang hendak saya sampaikan sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi ini juga yang menyatakan bahwa menurut Pasal 60 terhadap materi ayat pasal atau bagian dari undang-undang yang sudah pernah dimohonkan pengujian itu tidak dapat lagi di mohonkan pengujian, nah kalau saya pelajari permohonan bapak-bapak ini Pasal 32 ayat (2) itu adalah termasuk yang sudah terkena ketentuan itu yaitu yang sudah pernah dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan No 019 /PUU-I/2003 dan permonannya dinyatakan ditolak. Oleh karena itu tentu di sini berlaku ketentuan Pasal 60 dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan oleh karena itu kami menasihatkan karena sudah jelas itu tidak bisa lagi dimohonkan ini tentu untuk di tarik dari materi permohonan demikian. Bapak-bapak para Pemohon kalau kami menasihati agak detail mohon itu tidak ditanggapi secara keliru tetapi itu memang diwajibkan sebab Pasal 39 mengatakan kami wajib untuk memberikan nasihat itu untuk memperbaiki melengkapi dan atau memperbaiki permohonan.
9
Nah, ini yang dimaksud permohonan itu menurut Pasal 31 termasuk di
dalamnya adalah mengenai materi yaitu hal-hal yang diminta untuk diputus, jadi kalau kami memberikan agak detail itu memang tujuannya adalah semata-mata untuk memperjelas materi permohonan ini. Demikian Bapak-bapak para Pemohon nasihat yang kami sampaikan tentu sebagai kewajiban kami sudah menunaikan kewajiban itu tinggal sekarang kewajiban kepada Bapak Pemohon yaitu bahwa sekiranya Pemohon berketetapan hati untuk tetap melanjutkan permohonan ini maka di berikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan tentu terhitung sejak hari ini, sejak tanggal nasihat ini di berikan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dari saya cukup sekian dulu Bapak Ketua, terima kasih. 16.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Terima kasih Pak Hakim Palguna. Dari Hakim Soedarsono
17.
HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Bapak Ketua. Sebelumnya saya mau tanya ini kan senior-senior semua ini Pak Djono ini mungkin sudah lupa sama saya, ya syukur kalau sudah lupa saya dulukan pengajar di Busdik Ikadin
18.
PEMOHON : SUDJONO, S.H. Saya masih ingat
19.
HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Oh, masih syukurlah maklum kita ini usia bertambah ya? Saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak yang terhormat ini sudah pernahkah Bapak-bapak salah satu atau bertiga beracara di MK?
20.
PEMOHON : SUDJONO, S.H. Belum
21.
HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Belum semua ya? Begini jadi mengenai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini, ya sudah sebelumnya ini sudah ada tiga perkara yang diajukan yaitu, Anda tulis saja No 019/PUU-I/2003 itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah No 006/PUU-II/2004 kemudian
10
yang ketiga No 009/PUU-IV/2006. Nah, ini yang sudah diputus dan sekarang adalah perkara yang Anda ajukan yang sekarang diperiksa dalam sidang panel ini yaitu 014 /PUU-IV/2006. Tadi sudah banyak diberi nasihat tapi pemeriksaan sidang panel ini hanya memeriksa ya? Tidak memutus, artinya hasil dari pemeriksaan sidang panel ini nanti akan dilaporkan kepada pleno, baru nanti bagaimana langkah selanjutnya. Nah, karena kita ini berusaha untuk melayani pencari keadilan sebaik-baiknya ya, silakan saja Bapak atau para Pemohon ini minta kepada Panitera ini apa namanya salinan, atau mungkin sudah ada di internet atau web site itu tergantung kalau di kabulkan ya ada di berita negara ya itu nanti bisa di cek tapi silakan tanya kalau ada di Panitera ya? Kami tidak hafal tapi mana yang sudah masuk mana belum tapi kami usahakan semua putusan itu bisa di akses dan itu adalah perintah undang-undang. Nah, sekarang di sini ada terdapat pasal yang dulu pernah dimohonkan untuk diuji, ya, tadi sudah yang terhormat Hakim Palguna sudah menyebutkan. Dari keterangan yang di peroleh dari Kepaniteraan ini memang Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) ini memang belum pernah dimintakan untuk diuji. Berdasarkan Pasal 60 Undangundang Mahkamah Konstitusi pasal-pasal atau ayat-ayat yang sudah pernah diputus itu tidak bisa di ajukan kembali itu Pasal 60. Dari sana anda sekalian bisa melihat bagaimana sebetulnya permohonan itu harus disusun, kembali karena tugas Panel ini adalah memeriksa kelengkapan dalam hal ini kelengkapan di sini ini yang tadi sudah ditanya mengenai kapasitas anda ini perorangan atau mewakili organisasi atau apa yang tadi disebut tadi, tadi jelas Anda menyebutkan sebagai perorangan. Ini sepintas saya renungkan, karena kami mengikuti dulu ada yang tidak puas begitu, undang-undang ini disahkan di berita saya baca begitu, tapi bagaimana tidak puasnya tidak jelas. Kembali tadi sudah di nasihatkan jadi cara menyusunnya itu demikian mengenai kewenangan mahkamah karena undang-undang ini undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, jadi itu salah satu kewenangan Mahkamah ini menguji undangundang terhadap Undang Undang Dasar, itu kewenangannya. Terus kemudian itu tadi legal standing itu apakah anda mempunyai kapasitas salah satu daripada yang disebut Pasal 51 itu, tapi jelas tadi mengatakan perorangan. Dalam penjelasannya termasuk juga kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, karena kalau nanti mengatasnamakan badan hukum, atau sejenisnya itu nanti harus lain legal standingnya lain. Kemudian apakah benar ini bahwa Anda sekalian hanya mengajukan uji meteril betul begitu? Artinya pengujian di Mahkamah ini ada dua, silakan Anda mempelajari sepaham mungkin undang-undang Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-undang advokat itu tadi. Pengujian disini itu bisa formil bisa meteril, kalau formil mengenai pembentukannya itu yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar, tetapi sekilas yang saya lihat di permohonan ini adalah pengujian materil, yaitu terhadap muatan ayat atau pasal atau bagian daripada
11
undang-undang. Cuma yang perlu anda itu anda senior semua artinya mengikutilah perjalanan organisasi, profesi advokat ini. Ini kan perubahan politik dulu minta asas tunggal, sekarang ada asas tunggal minta kembali lagi dianggap itu apa itu dianggap bertentangan dengan kemerdekaan berserikat, amandemen kedua itu, atau perubahan kedua itu. Dan undang-undang ini di sahkan itu justru sesudah amandemen yaitu tanggal 5 April 2003, sedangkan amandemen itu 18 Agustus 2000 begitu. Jadi ini bagus sekali terutama juga mau kemana sih sebetulnya advokat Indonesia ini. Jadi kalau ada referensi dari negara lain ini barangkali akan lebih bagus, untuk melengkapi fundamental petendi daripada posita permohonan Anda itu, ini terus terang saja saya tertarik sekali secara pribadi, supaya tidak “usreg” lagi begitu karena sudah lama sekali dan sekarang politik sudah berubah, ternyata asas tunggal itu apakah benar? Ini menjadi masalah ini karena anda minta ini benarkah asas tunggal itu bertentangan dengan kebebasan berserikat? Tolong uraikan andakan orang pintar semua, seperti tadi yang diharapkan oleh yang berhormat Hakim Palguna itu supaya runtut begitu, Anda mengatakan, Anda mengutip ini juga saya tolong yang teliti begitu, seperti Anda ini mengutip pada butir 12 ini, ini di cek begitu benarkah begitu, terus ini juga sebagai contoh pada butir 7 itu, Pasal 1 ini satu, dua ini pasal atau urutan nomor, kalau urutan nomor okelah, tetapi kalau ayat ini saya kira yang berbunyi organisasi Advokat itu ada organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini, kalau kita cek Pasal 1 dari Undang-undang Advokat kan tidak berbunyi begitu, itu adalah ayat (4) atau butir ke-empat, bukan butir kedua, itu di halaman berapa ini malah tidak ada halamannya ini permohonan anda ini, di butir 7 itu. Jadi tolong disimak, karena nanti kalau sudah perbaikan nanti hanya akan dijelaskan oleh yang terhormat pak Ketua, perbaikan ini hanya sekali dan waktunya 14 (empat belas) hari paling lama sesudah itu tidak ada lagi perbaikan lagi. jadi tolong diteliti, jadi kalau Anda mendalilkan pasal ini adalah melanggar hak asasi Anda atau melanggar konstitusi, hak konstitusional Anda atau merugikan hak konstitusional Anda itu dibandingkan dengan pasal berapa yang menjamin hak konstitusional anda di Undang Undang Dasar itu, contoh umpama ini kenapa kok Anda menyebut Pasal 28J ayat (2) dari Undang Undang Dasar Negara, apa di situ ada pembatasan hak sebetulnya, itu pembatasan hak asasi sebetulnya di situ, coba tolong direnungkan begitu. Apakah tepat jadi tidak cukup Anda hanya pasal ini bertentangan dengan pasal ini dari Undang Undang Dasar tidak, tetapi uraiannya. Bagaimana alur argumentasinya seperti apa? Jadi begitu, sehingga nanti pemeriksaan itu karena ini pengujian undang-undang di sini sifatnya kan omnes, nanti putusannya itu nanti kalau permohonan Anda itu tidak lengkap, tidak jelas seperti itu yang diperintahkan Pasal 51 itu nanti repot dan kedodoran nanti, karena apa, nanti dari pihak pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah juga diminta untuk
12
keterangannya. Atau mungkin justru dari ada mungkin justru malah dari ada mungkin pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan yang sama dengan Anda mungkin dari organisasi lain gembruduk (berduyunduyun) juga ingin menjadi Pihak Terkait begitu di sini. Memang kalau kita lihat di negara-negara lain mengenai bar atau mengenai advokat itu sudah mapan betul. Kalau kita kesana kira-kira kita bisa statis bisa menjamin segala hak asasi karena Undang Undang Dasar negara kita itu perubahannya luar biasa terutama mengenai hak asasi. Kalau perlu nanti juga kami juga tidak mendahului mengenai bukti-bukti, saksi-saksi itu perlu juga untuk kemper untuk anu dengan negara-negara lain, banyak di sini didatangkan ahli-ahli dari negara lain dan sering begitu, untuk apa yaitu untuk perbandingan supaya kita itu bisa maju,. jadi saya kira oleh karena anda ini senior saya kira tidak terlalu sulit untuk menangkap apa yang kami maksudkan begitu, mudahmudahan jelas nanti soal-soal mengenai apa yang dibutuhkan berhubungan dengan perkara yang sudah diputus atau secara administrasi yudisial nanti silakan ke Kepaniteraan, saya kira begitu. Terima kasih. 22.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, SH Terima kasih Pak Hakim Soedarsono. Jadi Bapak-bapak para Pemohon ini memang kewajiban kami untuk menyampaikan nasihat dan nasihat semacam ini jadi bukan kepada Bapak saja, di sini pernah datang sebagai kuasa Bapak Adnan Buyung Nasution, O.C. Kaligis, Juan Felix Tampubolon, Albert Sagala, Todung Mulya Lubis, Endroyono, semuanya kami berikan penjelasan seperti itu, jadi karena ini Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kalau di dalam olympiade cabang baru dari olah raga misalnya silat, jadi samasama jadi Bapak-bapak pemain karate yang ulung, tetapi untuk silat harus menyesuaikan diri begitu, jadi jangan kecil hati ini memang karateka-karateka itu perlu juga mempelajari silat, karena ini cabang baru di Republik Indonesia. Oleh karena itu tadi nasihat-nasihat itu barangkali sudah jelas kalau ada yang tidak jelas silakan, kami sampaikan dan Bapak bisa menyampaikan perbaikan, kalau mau diteruskan dalam 14 hari kerja, ada barang kali yang ingin disampaikan? Silakan.
23.
PEMOHON : H. SUDJONO, SH., Majelis Hakim yang sangat kami hormati. Kami bertiga baru sekali ini beracara di Mahkamah Konstitusi menjadi petunjuk, nasihat dari Bapak Majelis Hakim betul-betul sangat kami hormati dan kami terima dengan lapang dada, mudah-mudahan dalam perbaikan yang waktunya 14 hari Insya Allah kami akan bisa 13
memenuhi persyaratan undang-undang, hanya itu saja yang perlu saya sampaikan sekali lagi terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim. Terima kasih. 24.
PEMOHON : RONGGUR HUTAGALUNG, SH.,MH. Seandainya dalam 14 hari ini Pak, kami masih memerlukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan perbaikan gugatan ini, bagaimana caranya Pak?
25.
KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, SH. Jadi nanti Bapak bisa langsung kepada Panitera dan barangkali untuk sekedar melihat contoh-contoh yang sudah ada kami sediakan juga silakan Bapak minta putusan terutama yang berkaitan langsung dengan ini, atau permohonan jadi bagaimana permohonan biasanya bagaimana, lalu dalam putusan ada beberapa misalnya yang untuk legal standing syaratnya ini, ini dan itu bisa diminta dan tidak usah pakai biaya Pak di sini, silakan kepada Panitera barangkali cukup, jadi sekali lagi tadi bukan hari kerja tetapi 14 hari itu hari termasuk hari Minggu, Sabtu dan hari libur dan lain-lain. Seandainya Bapak lebih cepat itu lebih bagus, kalau ada yang kurang-kurang nanti dan belum jelas tanya ke Panitera, kalau ada putusan atau yang ingin Bapak ketahui di samping ada juga di internet juga bisa minta di sini secara langsung. Barangkali untuk selanjutnya sekaligus saja kami akan sahkan bukti-bukti yang alat bukti yang dan Bapak-bapak telah menyampaikan alat-alat bukti yang dalam sidang selanjutnya setelah perbaikan kita akan sahkan kalau misalnya nanti ada tambahan dan lain-lain silakan dimajukan. Barangkali sudah cukup Pak, maka setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini telah dianggap cukup untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian dan akan diberitahukan kepada Pemohon. Demikian dengan ini sidang kami tutup.
KETUK PALU 3 X.
SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB.
14
