2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UUD 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 010/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UUD 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

SELASA, 30 MEI 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 010/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UUD 1945

PEMOHON A. H. WAKIL INDONESIA)

KAMAL,

S.H.

(DIREKTUR

EKSEKUTIF

MASYARAKAT

HUKUM

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) Selasa, 30 Mei Pukul 10.00 WIB TEMPAT Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. 2) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. 3) SOEDARSONO, S.H. Alfius Ngatrin, S.H.

Ketua Anggota Anggota

Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemohon : 1. Ahmad Wakil Kamal, S.H. (Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Indonesia) 2. M. Yusril. (Ketua Bidang Litigasi dan advokasi, Masyarakat Hukum Indonesia) 3. Guntoro. (Sekretaris Panasehat, M.H. I) 4. Milyad. M. Pilian. (Sekretaris Eksekutif, M.H.I) 5. Mustakfirin. (Bidang Komunikasi, M.H.I) 6. Sahrial Anas. (Staf Humas, M.H.I 7. Fuad. (Ketua Bidang Pelatihan dan pendidikan, M.H.I)

2

JALLANYA PERSIDANGAN SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H. Panel dalam perkara permohonan pengujian terhadap Undang-undang No. 010/PUU-IV/2006 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baiklah sebagaimana lazimnya kepada Pemohon atau para kuasa hukumnya diminta untuk memperkenalkan diri, mengemukakan identitasnya, silakan.

2.

PEMOHON : M. YUSRIL Terima kasih yang mulia. Saya Muhammad Yusril, saya Ketua Bidang Litigasi dan Advokasi pada Masyarakat Hukum Indonesia.

3.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Terima kasih yang mulia. Nama saya Ahmad Wakil Kamal, Direktur Eksekuif Masyarakat Hukum Indonesia.

4.

PEMOHON : GUNTORO Terima kasih yang mulia. Saya Guntoro, saya Sekretaris Penasihat Masyarakat Hukum Indonesia

5.

PEMOHON : MULYADI. M. PILIAN Terima kasih yang mulia. Saya Mulyadi M. Pilian, Sekretaris Eksekutif Indonesia

Masyarakat Hukum

3

6.

PEMOHON : MUSTAKFIRIN. Terima kasih yang mulia. Saya Mustakfirin, saya bidang komunikasi di Masyarakat Hukum Indonesia, terima kasih.

7.

PEMOHON : SAHRIAL ANAS Terima kasih yang mulia. Saya Sahrial Anas, saya staf humas.

8.

PEMOHON : FUAD Terima kasih yang mulia. Saya Fuad, Ketua Bidang Pelatihan dan Pendidikan.

9.

KETUA : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H. Para Pemohon yang hadir dalam agenda sidang Panel pada pagi hari ini titik beratnya pada 2 (dua) hal. Pertama Pemeriksaan Pendahuluan, yang kedua pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Saudara. Baiklah Saudara, kali ini Saudara diminta untuk menjelaskan secara singkat pokok-pokok permohonan saudara utamanya menyangkut 3 (tiga) hal. Soal kewenangan Mahkamah, legal standing (kedudukan hukum) Pemohon dan pokok-pokok permohonan Saudara, silakan.

10.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Terima kasih yang mulia. Bahwa Masyarakat Hukum Indonesia adalah suatu perkumpulan yang menjadi wadah berkumpulnya para aktivis kalangan akademisi dan praktisi hukum serta orang-orang yang komitmen terhadap penegakan supremasi hukum guna turut serta dalam pembangunan sistem hukum dan penegakan hukum Indonesia. Bahwa latar belakang diajukan permohonan hak uji materi atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Negara Republilk Indonesia adalah bahwa ketika Masyarakat Hukum Indonesia melihat efektifitas dan efisiensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya ternyata kami ragukan, terutama ketika kami mencoba melaporkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi terasa lesu darah dan tidak melakukan tindak lanjut karena awal berdirinya KPK ini masyarakat sangat berharap untuk

4

melakukan terobosan-terobosan baru, melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk melakukan pemberantaan korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang dikategorikan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Namun kenyataannya bahwa dalam perjalanannya lebih 2 (dua) tahun ini kami tidak melihat hal yang luar biasa ini mungkin garis bawah, tidak ada hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama ini. Bahkan KPK cenderung tebang pilih. KPK bahkan seakan-akan bukan lembaga hukum, bukan lembaga penegak hukum, tapi lebih cenderung menjadi lembaga politis. Apa yang dilakukan adalah langkah-langkah politis selama ini. Sebelum masuk pokok perkara, mungkin kami membicarakan mengenai legal standing atau kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Masyarakat Hukum Indonesia adalah merupakan wadah berkumpulnya para aktivis, kalangan akademisi dan praktisi hukum. Orangorang yang komitmen terhadap penegakan supremasi hukum guna turut serta melakukan upaya pembangunan sistem dan penegakkan hukum di Indonesia dan melakukan upaya advokasi serta melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang termarjinalkan. vide Pasal 8 akte perubahan anggaran dasar. Bahwa Masyarakat Hukum Indonesia didirikan berdasarkan akta pendirian perkumpulan Nomor 8 tanggal 20 April 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Martina Warmansah, S.H. Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 45 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Adi Setiawan Dwiputranto, S.H. MKN. Notaris pengganti dari Ny. Martina Warmansah, S.H. di Jakarta. Kemudian pembentukan dari Masyarakat Hukum Indonesia diantaranya bertujuan memperjuangkan dan mendorong pembaharuan sistem dan penegakan hukum, memberikan pembelaan terhadap masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum dalam performa terhadap hak asasi manusia, meningkatkan kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan meningkatkan kerjasama dalam mendorong pembaruan sistem hukum dan penegakan hukum secara demokratis. Demikian juga bertujuan melakukan upaya-upaya hukum berupa legal standing atau judicial review, hak uji materil terhadap keputusan maupun kebijakan pemerintah secara umum maupun lembaga-lembaga lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi atau yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian juga dalam anggaran dasarnya Pemohon telah mencantumkan perwujudan tujuan organisasi. Diantaranya melaksanakan kegiatan untuk terlibat dalam melakukan upaya hukum baik berupa legal standing maupun judicial review hak uji materil. Hal ini jelas disebutkan dalam akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar yang menyatakan perkumpulan ini dapat melaksanakan judicial review sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikut.

5

Pasal 10 ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar “melakukan langkahlangkah hukum berupa pengajuan judicial review (hak uji materil) atas undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kehadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” inilah gambaran singkat dari Masyarakat Hukum Indonesia. Kemudian apa kaitannya Masyarakat Hukum Indonesia dengan terbitnya atau lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK? Bahwa menurut kami Pemohon, bahwa Undang-undang KPK telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat Negara hukum, keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahwa oleh karena adanya pertentangan Undang-undang KPK dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan keadilan menurut ketentuan dalam UU telah mengakibatkan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan menjadi kacau sehingga menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu disebabkan tidak adanya kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara yang pada akhirnya memunculkan ketidak pastian terhadap hak-hak konstitusional Pemohon, sehingga sangat merugikan bagi kepentingan Pemohon. Bahwa adanya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan dari negara yang dijalankan oleh pemerintahan. Apabila tidak ada kepastian dan jaminan konstitusional kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan negara, maka sangat besar pengaruhnya terhadap Pemohon. Hal mana sangat sulit menghadapi pemerintahan yang berkuasa secara absolut dan menimbulkan kerugian akan keterlibatan Pemohon dalam pemerintahan. Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan ”setiap orang berhak untuk memajukan dirinya

dalam memperjuangkan masyarakat, bangsa dan

haknya secara kolektif untuk membangun negara.” Bahwa Masyarakat Hukum Indonesia

adalah perkumpulan yang bertujuan secara kolektif untuk memperjuangkan hak-haknya yaitu untuk menegakkan hukum, menegakkan sistem hukum dan lain sebagainya sebagaimana kami jelaskan di muka. Bahwa ternyata lahirnya Undang-undang KPK meskipun bertujuan mulia untuk memberantas korupsi, akan tetapi secara yuridis telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat negara hukum dan keadilan sebagai dianut oleh UndangUndang Dasar 1945. mengakibatkan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan menjadi kacau sehingga lebih memerlukan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Oleh karena pengajuan ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusionalnya dalam sistem pembangunan system hukum dan penegakan hukum Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

6

menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa anggota-anggota Pemohon adalah warga negara yang taat membayar pajak. Oleh karenanya hak-hak atau kepentingan konstitusional Pemohon jelas-jelas dirugikan. Hal mana pajak yang dipungut oleh negara dibelanjakan atau dihambur-hamburkan untuk suatu lembaga yang bernama KPK yang terbukti tidak efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan korupsi serta lembaga itu nyata-nyata inkonstitusional dalam sistem ketatanegaraan kita. Bahwa Undang-undang KPK lahir dengan tidak mencerminkan hak-hak konstitusional Pemohon dimana masalah pertanggungjawaban ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya pengakuan sebagai kekuasaan pemerintahan yang absolut yang baru yang tak terbatas mempengaruhi Pemohon sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang peduli terhadap bangsa ini. Bahwa oleh karena itu dalam hal mewakili Perkumpulan Masyarakat Indonesia yang telah peduli dan memiliki kebudayaan atas persoalan-persoalan pengabaian prinsip-prinsip konstitusional di atas, jelas-jelas mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas maka jelaslah Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan atas Undang-undang KPK karena mengandung muatan dan paradigma yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. B. Landasan Hukum Permohonan Hak Uji Materil Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa selanjutnya pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. Dari landasan UUD 1945 dan Pasal 24C ayat (1) perubahan UUD 1945 ini jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 karena Masyarakat Hukum Indonesia menilai bahwa UU KPK ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian alasan-alasan hukum yang diajukan permohonan hak uji materil atas UU KPK adalah sebagai berikut :

7

1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Saya tidak akan menjelaskan alasan-alasan akademis, langsung saja pada pokok persoalan bahwa berdaarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 1 dinyatakan ”negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 2, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Bahwa UU KPK telah memberikan kewenangan yang tak terbatas kepada KPK yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Bahwa dalam Pasal 3 UU KPK menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Frasa independen dan bebas dari pengaruh manapun jelas-jelas telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Hal mana UUD 1945 tidak mengandung kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan demikian kekuasaan absolut yang dimiliki KPK telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian yang lebih naïf lagi adalah mengenai Pasal 8 ”KPK juga berwenang mengambil alih penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atau yang dikenal dengan super body yang sedang dilaksanakan kepolisian atau kejaksaan, betapa kekuasaan yang absolut yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengacaukan ketatanegaraan negara Republik Indonesia, bukankah Kepolisian Republik Indonesia dengan tegas telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan KPK hanya diatur dalam undang-undang. Bagaimana KPK atau KPK bisa mengambil alih atau melakukan supervisi ataukan melakukan monitoring terhadap kinerja dari kepolisian yang jelas-jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana sesungguhnya letak dalam sistem ketatanegaraan KPK ini apakah lembaga negarakah? Apakah lembaga non struktural setingkat menteri kah? Ataukah lembaga pemerintah non departemen? Ini tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan ini. Kalau ini lembaga non departemen, yang sejajar dengan Kepolisian kekuasaannya, kenapa KPK dapat mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian hal ini juga menunjukkan bahwa KPK seolah-olah satu tingkat di atas kepolisian, bukankah KPK hanya diatur dalam Undang-undang sedangkan kepolisian termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun diatur secara pokok-pokoknya saja.

8

Demikian juga Kejaksaaan, Kejaksaaan dalam menangani perkara juga dapat diambil alih oleh KPK, betapa ini juga Kejaksaan yang lahir sejak awal kemerdekaan kemudian ada lembaga baru, kemudian bisa mengacak-acak kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaaan dengan demikian jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang KPK tersebut dalam Frasa KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, jelas lembaga ini tidak jelas dan multi tafsir, publik bisa dimaknai cukup dia datang 3 orang sampai 4 orang saja atau cukup dengan bertanggung jawab kepada sanak saudara teman, atasan atau bawahan bahwa kata “publik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan makna banyak orang, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R. Susilo dijelaskan bahwa kata umum cukup dihadapan 3 orang sampai 4 orang saja, dengan demikian makna publik dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang KPK memberikan tafsiran bahwa KPK cukup memberikan pertanggungjawaban kepada siapa saja dengan orang terbatas pun bertanggungjawabnya telah dianggap sah. Bahwa Pasal 20 ayat (2) pertanggungjawaban publik tersebut dimaknai dengan pelaksanaan wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan, penerbit menerbitkan laporan tahunan dan membuka aset, akhirnya tidak jelas menjelaskan siapa yang harus membuat wajib audit tersebut, dan kepada publik mana? Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dan dimana alamat publik tersebut. Inilah kira-kira yang mungkin berkaitan dengan Pasal 20 kemudian,

Kedua, bertentangan dengan prinsip dengan negara hukum pada Pasal 1 ayat

(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum recht staat bukan negara yang berdasarkan kekuasaan macht staat, prinsip ini telah berlangsung sejak tahun 1945 dimana pertama kali Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dan diberlakukan, Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut “Negara Indonesia adalah negara hukum” bahwa landasan dan spirit negara hukum dalam arti materi itu setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan ialah kegunaannya doelmatigheid dan landasan hukumnya rechtmatigheid, oleh sebab itu adalah suatu kewajiban bagi penyelenggara negara untuk senantiasa tunduk kepada kedua asas tersebut dalam menentukan sebuah keputusan maupun kebijakan. Kemudian kami lanjutkan, Pasal 3 di samping telah dijelaskan tadi di depan bahwa Pasal 3 Undang-undang KPK bertentangan dengan kedaulatan rakyat dengan alasan yang sama juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara

9

hukum sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 contoh betapa kekuasaan KPK sangat absolut adalah bahwa tidak ada aturan jelas ketika KPK mau melakukan penyelidikan maupun penyelidikan terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, terhadap pimpinan lembaga tinggi negara maka kewenangan yang ada sekarang sangat tidak terbatas, sebagai contoh lebih mudah adalah bahwa berdasarkan pemberitaan Kompas 28 Oktober 2005 bahwa KPK telah melakukan penggeledahan dan pengacak-acakan yang dilakukan di ruangan Ketua Mahkamah Agung, tanpa prosedur yang jelas yang dilakukan oleh KPK ini menunjukkan betapa KPK yang hanya ditetapkan dengan undang-undang kemudian bisa mengacak-acak lembaga negara tinggi, pimpinan lembaga tinggi negara karena memang aturannya tidak jelas. Ini jelas-jelas harus Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang jelas terhadap KPK dan meletakkan dan mendudukkan lembaga-lembaga baik lembaga tinggi negara yang sudah ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya maupun lembaga-lembaga yang muncul di bentuk oleh undang-undang harus di dudukkan dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) sudah dijelaskan sebagaimana di depan bahwa kata “publik” tidak jelas sehingga bias maksud bagaimana pertanggungjawaban kata tidak bertentangan dengan asas-asas kepastian hukum publik yang mana, pertanggungjawaban dilakukan oleh KPK ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian selanjutnya berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas maka Pasal 2, Pasal 3 kemudian Pasal 2, dalam undang-undang KPK ini seolah-olah Pasal 2 ini adalah KPK ini adalah lembaga baru yang begitu berdasarkan atau dikaitkan dengan pasal-pasal yang lain betapa lembaga KPK ini mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, bahkan bertanggungjawab kepada publik, publik yang mana tidak jelas, bahkan independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, jelas ini bertentangan dengan sebagaimana nanti akan dijelaskan bertentang dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang menganut prinsip check and balances, kemudian yang selanjutnya bahwa konsideran menimbang huruf B, undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan asas doelmatigheid kemanfaatan karena terbukti kinerja KPK yang sudah dua tahun lebih tidak lebih baik, artinya tidak lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan kinerja Kepolisian maupun Kejaksaan bahkan hanya membuang-buang anggaran negara saja, KPK selama ini hanya mampu menangkap koruptor kelas teri, tidak berani menangkap koruptor kelas kakap, demikian juga bertentangan dengan asas rechtmatigheid landasan hukum karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat negara hukum dan asas pemisahan kekuasaan separation of power serta prinsip keseimbangan

10

kekuasaan check and balances system sesuai dengan sistem Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu konsideran huruf B, undang-undang KPK tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena konsideran huruf B, Undang-undang KPK tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dengan sendirinya Pasal 4 Undang-undang KPK harus juga dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pembentukan KPK yang bertujuan berdayaguna dan hasil guna terhadap terhadap tindak pidana Korupsi terbukti tidak terbukti sebagaimana dijelaskan di atas dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pula. Bahwa demikian juga konsideran menimbang huruf C Undang-undang KPK hal ini jelas-jelas bertentangan dengan doktrin hukum ketatanegaraan yang berlaku secara universal menegaskan bahwa berdasarkan hirarki peraturan perundangundangan tidak diperkenankan membuat suatu undang-undang yang diperintahkan perbuatannya oleh undang-undang yang sederajat, sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku universal pembuatan suatu undang-undang harus di dasarkan pada undang-undang yang lebih tinggi. Demikian Undang-undang KPK jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, kemudian konsideran menimbang huruf C, undang-undang KPK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan sendirinya kedudukan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang KPK telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang KPK harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa demikian juga Pasal 1 ayat (3) ini sudah dijelaskan di atas bahwa KPK mempunyai fungsi berwenang melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, koordinasi, supervisi kalimat koordinasi, supervisi dan monitoring ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Bukanlah KPK hanya dibentuk dengan undang-undang sedangkan Kepolisian walaupun tidak diatur secara terperinci hanya pokok-pokoknya tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demikian juga jajaran Menteri juga diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanyaan hukumnya adalah, apakah lembaga yang hanya dijelaskan yang hanya dibentuk dalam undang-undang kemudian bisa melakukan koordinasi, supervisi, monitoring bahkan dalam fungsi koordinasi ini KPK juga berwenang untuk mengambil alih melakukan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga yang sederajat diatas dari Kepolisian maupun

11

kejaksaan jelas ini harus didudukkan dalam sistem ketatanegaraan kita Mahkamah Konstitusi harus memberikan ketegasan, “binatang apakah, atau mahluk apakah KPK ini dalam sistem ketatanegaraan kita?, Kemudian jenis kelamin KPK ini apa?”. Apakah KPK ini berfungsi melakukan fungsi sebagai lembaga legislatif kah?, melakukan fungsi eksekutif kah?, atau melakukan fungsi sebagai yudikatif kah?, ini sampai sekarang tidak jelas. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang tadi harus dibacakan Pasal 18 bagaimana mungkin lembaga Kepolisian yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vide Pasal 30 ayat (4 dan 5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat didikte bahkan dirampas kewenangannya oleh lembaga baru yang bernama KPK yang hanya diatur dengan undang-undang, dengan demikian bahwa undang-undang,

tiga, bertentangan dengan asas kekuasaan dengan prinsip keseimbangan, prinsip keseimbangan keuangan prinsip check and balances system yang

diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini sesungguhnya hampir pengulangan dari argumentasi di atas bahwa pada prinsipnya pokok-pokoknya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa keberadaan KPK sampai saat ini tidak efektif dan efisien. Dengan begitu telah tidak terpenuhi asas-asas doelmatigheid atau tujuan atau kemanfaatan dari dibentuknya Undang-undang KPK ini, yang kedua adalah bahwa Undang-undang KPK ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana telah kami uraikan tadi kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum juga bertentangan dengan asas-asas pemisahan kekuasaan, asas-asas serta keseimbangan check and balances system sesuai dengan ketentuan 45, asas-asas pemisahan kekuasaan ini tidak jelas posisi, lembaga, yang namanya mahluk KPK itu berada di bawah kekuasaan ekskutif kah? Atau legislatif kah? atau yudikatif kah? Ini jelas-jelas karena dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tegas dalam perubahannya ada lembaga-lembaga negara yang sudah diberikan kekuasaan masing-masing sebagaimana ada terdapat dalam delapan organ negara yang berbunyi “kedudukan sederajat” yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya dan juga ada lembaga yang bernama Kepolisian maupun Tentara Nasional maupun Bank Indonesia yang juga telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan KPK adalah lembaga yang hanya berdasarkan undang-undang.

12

Dan undang-undang pun atas perintah dibentuknya berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ini jelas-jelas jadi tidak jelas. Kemudian, evaluasi kami selama dua tahun lebih apakah kinerja atau efektivitas dan efisiensi fungsi dan tugas dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan harapan dari undang-undang saya nyatakan dengan tegas “tidak” sampai saat ini tidak ada hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh KPK, bahkan lembaga Kepolisian maupun Kejaksaan sudah sangat lebih jauh walaupun bukan berarti kami menyatakan bahwa kepolisian dan Kejaksaan sudah efektif dan efisien tetapi kalau pengamatan kami baik secara kualitas maupun kuantitas para koruptor yang ditangkap oleh Kepolisian maupun Kejaksaan jauh lebih berkualitas, kualitas dan kuantitas jauh lebih tinggi dari KPK selama ini, bahkan KPK, coba bayangkan ada beberapa direktur utama dari BUMN yang ditangkap oleh Kepolisian, ada dari Mandiri terlepas apakah itu terbukti atau tidak di pengadilan, ada PLN Dirut PLN, lalu ada PT, kemudian ada Dirut PT. Timah Kaltim Pupuk Kaltim, ada tiga setidaknya dan banyak lembaga lain dan bahkan Kepolisian juga bisa menangkap perwiraperwira tingginya ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dari lembaga Kepolisian kita. Yang perlu dilakukan adalah bukan membentuk lembaga baru tetapi adalah bagaimana merestrukturisasi dan membuat dan meningkatkan SDM yang ada dalam Kepolisian maupun di Kejaksaaan, atau mengganti kepemimpinan yang kurang cakap, kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya, kenapa kalau di Detasemen 88 anti terror mampu melaksanakan melakukan tugas dan untuk memberantas terorisme bukankah kejahatan terorisme juga adalah kejahatan yang luar biasa. Setidak-tidaknya Kepolisian dengan Detasemen 88 sudah mampu juga melakukan pemberantasan terorisme. Kenapa harus membentuk KPK? Bukankah tidak sebaiknya dibentuk kita memberdayakan kepolisian, umpamanya membentuk Detasemen anti korupsi dengan dibiayai luar biasa. Saya kira untuk sementara mungkin perlu, untuk selanjutnya pokokpokok yang kami sampaikan, kira-kira itu pokok-pokoknya. Terima kasih.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

11.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah Pemohon, sebelum saya persilakan kepada anggota Panelis yang lain, ada beberapa hal yang saya minta kejelasan dari Saudara. Pertama-tama hal Masyarakat Hukum Indonesia disingkat MHI itu, tadi dinyatakan dasarnya adalah akte pendirian dan kemudian akta perubahan anggaran dasar. Pertanyaan saya, dan pertanyaan ini belum mencerminkan

13

keputusan ya? Apakah MHI itu juga sudah didaftarkan? selain memiliki anggaran dasar, tambahan anggaran dasar, apakah sudah didaftarkan kepada.. (..) 12.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Yang mulia, menurut sampai saat ini belum menjadi badan hukum, hanya semacam perkumpulan sampai kalau anggaran pendirian sudah didaftarkan sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi bagi kami ini dinilai bahwa ini adalah kelompok kepentingan yang sama adalah bahwa kami telah menyatakan dalam anggaran dasar itu. Jadi ini bukan badan hukum, tapi kelompok kepentingan yang sama atau perorangan yang di indentifikasikan sebagai kelompok kepentingan yang sama.

13.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Kemudian Saudara Pemohon ada hal yang menarik bagi saya, Saudara memandang bahwa hal bertanggung jawab kepada publik itu, itu tidak sama dengan bertanggung jawab kepada kedaulatan rakyat, bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. Dapatkah Saudara menjelaskan kepada Panel ?

14.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Begini yang mulia, karena kalimat publik itu sangat multitafsir, sangat bias. Publik yang mana? Seharusnya dalam sistem ketatanegaraan ketika membuat lembaga baru harus jelas pertanggungjawabannya apakah itu kalau lembaga KPK itu adalah sesuai dengan fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan, itu adalah fungsi eksekutif. Dengan demikian bagi kami seharusnya secara kelembagaan, karena ini lembaga eksekutif melakukan lembaga apa? fungsi-fungsi eksekutif seharusnya bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan tertinggi yaitu eksekutif, karena kemudian pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif yakni Presiden, jelas bertanggung jawab kepada rakyat melalui Pemilu, tapi kalau kemudian KPK ini tidak jelas publik yang mana, karena sistem pertanggung jawaban tidak jelas. Kedaulatan rakyat disini adalah melalui Pemilu. Jelas seperti Presiden dia bertanggung jawab kepada seluruh rakyat lewat mekanisme Pemilu, namun seharusnya bagi kami kalaupun harus lembaga ini ada tetap dibawah kekuasaan eksekutif yang dipilih melalui mekanisme demokrasi, mekanisme kedaulatan rakyat lewat Pemilu. Sebagaimana kami jelaskan bahwa publik bias, sangat bias. Bisa dua orang, bisa tiga orang, bisa sanak famili dari pimpinan dari KPK itu sendiri. Jadi kami mohon kepada Majelis Mahkamah untuk menjelaskan posisi sesungguhnya ini apakah ini menjalankan eksekutifkah? Atau lembaga baru yang langsung dibawah Tuhan?

14

Kira-kira itu. 15.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Saudara Pemohon, dalam sistem ketatanegaraan kita. Tatkala MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara, maka lembaga-lembaga negara konstitusional lainnya itu ya diwajibkan membuat annual report, artinya mempertanggung jawabkan annual report kepada publik.

16.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Ya.

17.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Apakah Saudara sudah mengetahui itu?

18.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Tapi harus ada mekanisme yang mulia, harus ada mekanisme yang jelas. Karena bagi kami bertanggung jawab kepada public dalam undangundang ini tidak dijelaskan secara gamblang. Bertanggung jawab pada publik seperti apa?

19.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Ya. Kemudian Saudara, yang ingin saya tanyakan hak konstitusional dari Pemohon yang mana dirugikan dengan berlakunya Undang-undang No.30 Thun 2002 ini ? apa yang saudara telah derita, apakah Saudara Pemohon diproses oleh KPK?

20.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengantar bahwa kami juga telah melaporkan beberapa kasus diantaranya kasus Sudi gate, namun oleh karena lantas tidak, sedangkan Sudi gate ini sudah menurut kami penilaian kami sudah terang benderang, tapi sampai sekarang tidak ditindak lanjuti, bahkan ketika menanyakan ke KPK tidak jelas tindak lanjutnya. Diantaranya yaitu kemudian sesungguhnya lepas dari laporan kami ke KPK yang tidak ditanggapi adalah bahwa kami sebagai warga negara sebagaimana Pasal 28D “ setiap orang berhak, mohon maaf yang mulia,

15

21.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Ya, Saudara punya penjelasan sudah. Terakhir dari saya, apakah Saudara berkali-kali mengemukakan nomenklatur doelmatigheid bagaimana saudara memahami doelmatigheid itu?

22.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMAL, S.H. Pemahaman kami adalah bahwa setiap pembentukan hukum harus memenuhi kedua asas tersebut, kemudian rechtmatigheid adalah bahwa sebuah aturan perundang-undangan harus berlandaskan kepada aturanaturan yang ada. Kemudian doelmatigheid adalah bahwa setiap pembentukan undang-undang harus bertujuan, ada aspek kegunaan dan kemanfaatan dari dibentuknya dari Peraturan Perundang-undangan tersebut yang mulia.

23.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H.

doelmatigheid itu kebijaksanaan berhadapan dengan rechtmatigheid

dalam perbaikan, Saudara perhatikan baik-baik ya? Baiklah kepada Hakim Konstitusi I Dewa Palguna, Silakan Pak. 24.

HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Terima kasih Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya sebelum sampai kepada materi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dari UU MK. Panel diwajibkan untuk memberi nasihat kepada Saudara terlepas dari Saudara mau terima atau tidak, maka saya menggunakan kesempatan ini untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang itu untuk menasihati dan sekaligus mengklarifikasi kepada Saudara. Nah kalau pertanyaan tadi dimana posisinya KPK itu saya kira MK bukan tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan soal itu, yaitu mungkin lebih tepat di, kalau mau penjelasan itu barangkali melalui mekanisme legislative review barangkali nanti itu ya? Walaupun tentu saja dalam pertimbangan hukum, tentu kalau misalnya Mahkamah membuat keputusan tentu ada bisa menjawab mengenai soal itu. Tetapi itu bukan dibagian amar, tidak tetap juga persoalan ini menjadi, persoalan mungkin bagi Saudara begitu ya? Tapi begini yang dianggap penting Saudara, tadi ada pertanyaan, ini kan Saudara mengatasnamakan perkumpulan ya? Tadi ketika ditanyakan Saudara lalu mengubah pendirian bahwa Saudara mengatasnamakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama begitu ya? Ini kaitannya nanti ke bagian kedudukan hukum Saudara untuk diterima atau tidak legal standing itu ya? Jadi mohon

16

a. b. c. d.

pengertian legal standing dalam berperkara di MK itu tentu berbeda dengan pengertian organization standing, walaupun ada kemiripan dalam pengertian organization standing untuk misalnya undang-undang di lingkungan dan sebagainya. Legal standing itu maksudnya posisi hukum Saudara ketika Saudara mengajukan ini sebagai permohonan itu maksudnya di dalam ini. Oleh karena itu kalau Saudara memahami Pasal 51 ayat (1) dari UU MK itu. Yaitu siapa yang di situ berhak menjadi Pemohon. Itu kan dijelaskan disana. Nah itu sebenarnya dasar permohonan Saudara itu harusnya mengacu kesana. “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Bisa perorangan Warga Negara Indonesia. Kesatuan masyarakat adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan wujud Negara kesatuan dan seterusnya. Badan hukum publik atau privat. Lembaga negara. Artinya Saudara harus menjelaskan kwalifikasi Saudara salah satu diantara ini, sebab hanya ini yang bisa diterima untuk memiliki standing mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang. Nah, artinya kalau Saudara menyatakan diri misalnya tadi, sebagai badan hukum, kalau Saudara tanya jenis kelamin KPK tidak jelas, jenis kelamin Saudara kan harus jelas juga di sini kan? mana ini, badan hukum atau bukan? Nah kalau badan hukum tentu ada persyaratan. Undang-undang mengenai badan hukum misalnya, tidak cukup misalnya hanya dengan akta notaris kan? Umpamanya begitu. Nah itu yang pertama. Jadi kualifikasi Saudara harus jelas dulu, apakah sebagai perorangan WNI atau seperti yang dinyatakan Saudara tadi, sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Itu boleh masuk di kelompok a itu. Sebab kalau Saudara membaca di penjelasan Pasal 51 itu begitu bunyinya. Yang dimaksud perorangan WNI itu termasuk juga adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Kalau misalnya demikian, jadi tegaskan dalam permohonan Anda bahwa anda adalah kelompok orang WNI yang memiliki kepentingan yang sama.Nah lalu masuk ke soal yang kedua, dalam kualifikasi Saudara sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama itu, apa hak konstitusional Saudara yang dirugikan dengan berlakunya ini. Nah ini sistematika dari permohonan ya? Mestinya begitu Saudara menyusun. Pertanyaan saya kemudian adalah apakah Saudara tahu bahwa terhadap Undang-undang KPK ini sudah pernah diajukan pengujian dua kali ya, ini ada Putusan Mahkamah No.006 Tahun 2003 dan No.009 Tahun 2004 itu Saudara mohon dicek dulu, sebab ada pasal-pasal yang bersamaan yang Saudara minta. Misalnya Pasal 12 ayat (1) a dan i Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) a itu sudah pernah diputus oleh MK dan permohonan dinyatakan ditolak. Nah, dalam keadaan demikian maka di sini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK yaitu, bahwa terhadap ketentuan undang-undang atau bagian undangundang yang sudah diuji tidak boleh dimohonkan pengujian kembali. Itu

17

hukum acaranya. Nah itu karena ada di permohonan kalau saya lihat dibagian Petitum Saudara itu ada dari pasal-pasal ini juga ikut diminta untuk diputus oleh Mahkamah. Jadi tentu kami tidak boleh memutus yang sudah pernah ditolak dulu. Jadi itu tolong itu diperhatikan ya? Itu mengenai sistematika Saudara mohon diperhatikan atau diperbaiki, tentu kalau Saudara menerima itu, karena namanya, tapi wajib kami menasihatkan itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ini langsung kepada permohonan Saudara, mungkin dari istilah dulu ya yang teknis ya, istilahnya kan bukan permohonan hak uji begitu ya, tapi permohonan pengujian. Saudara memiliki hak untuk mengajukan itu ya? Jadi permohonan pengujian undang-undang, itu kita digunakan istilah yang bagus saja, permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24C saja begitu ya, jadi legalnya begitu. Kemudian saya mau masuk ke cara Saudara mengemukakan permohonan ini, kalau dilihat ini sebenarnya Saudara boleh saja kalau dilihat dari Petitumnya. Itu sama saja dengan artinya Saudara meminta membatalkan seluruh undang-undang tentang korupsi ini, kalau kita lihat begitu. Substansinya itu sebenarnya begitu. Nah tentu kalau substansinya demikian, kerangka berpikirnya juga mesti diperbaiki artinya keseluruhan undang-undang itu yang musti saudara challenge begitu kan? Dan itu berbenturan lagi dengan Pasal 60 tadi, nah kalau untuk keseluruhan itu yang Saudara minta tentu tidak mungkin lagi kami ini kan, Karena ada beberapa bagian yang tidak boleh lagi diajukan pengujian. Kemudian cara Saudara mengemukakan ini juga, supaya untuk menghindari pengulangan, seperti tadi kan banyak pengulangan-pengulangan itu ya? Mungkin mulai di halaman 6 itu ya ? coba Saudara buat secara sistematis lagi begitu ya? Misalnya ini sudah lumayan bagus, tapi misalnya Saudara yang mau challenge itu ketentuan berapa? Pasal 3 umpamanya? Di sini disimpulkan dulu misalnya, Pasal 3 Undang-undang KPK bertentangan dengan ini, ini, ini. Dibawahnya argumentasi Saudara. Lalu pasal berikutnya, Pasal 4 Undang-undang KPK bertentangan dengan ini, ini, ini. Dibawahnya argumentasi Anda. Pasal 5 dan seterusnya begitu. Sehingga nanti Saudara ketika sampai dibagian akhir mudah untuk melihatnya dan kami pun langsung paham, oh kenapa Saudara mendalilkan begitu, kenapa Saudara ini. Nah persoalan nanti apa putusan kita tentu itu personlan belakangan, tetapi secara sistematika supaya orang mudah memahami permohonan Saudara saya kira itu layak untuk dipertimbangkan ya, misalnya Pasal 3-nya. mengapa Saudara katakan bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Pasal berikutnya, itu kan banyak sekali pasal yang Saudara minta ini, ada cukup banyak melebihi korban gempa bumi ini, kalau saya lihat ini, makanya saya katakan agak seluruhnya jadi Saudara minta itu ya. Jadi misalnya pasal begitu, pasal apa misalnya bertentangan dengan ini, alasannya begini. Pasal ini bertentangan dengan ini, alasannya begini. Saya kira itu akan mudah untuk dipahami kalau

18

Saudara cara menyajikannya seperti itu dan Saudara-pun tidak kebingungan di tengah jalan nanti ketika menjelaskan, karena tidak perlu mengulang lagi ke depan? Karena cukup kalau misalnya ada argumentasi yang bersamaan cukup Saudara menjelaskan seperti sudah dijelaskan pada angka sekian misalnya begitu, kan gampang lalu orang merujuk kesana begitu ya. Demikian Pak Ketua, saya kira nasihat dari saya. Terima kasih. 25.

KETUA : Prof. Dr.H.M LAICA MARZUKI, S.H. Kemudian saya persilakan kepada Hakim Konstitusi Pak Soedarsono S.H.

26.

Silakan Pak.

HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih Pak Ketua. Saudara Pemohon, jadi untuk klarifikasi saja, tadi dengan tegas Saudara dengan tegas menyatakan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, jadi masuk yang A itu Pasal 51 begitu kan? Oke, berarti kapasitas ok. Nah sekarang tinggal kerugian, kerugian di sini kerugian konstitusional, kerugian hak atau kewenangan konstitusional. Renungkan dan camkan dan pahami. Kalau tadi Saudara memberi alasan. Apa kerugian Saudara ditanya oleh yang terhormat Bapak Hakim. Saya mudah melaporkan mengenai Sutet tidak ada follow up dsb, itu kerugian konstitusional atau bukan? Renungkan, ini yang pengujian undang-undang terhadap UndangUndang Dasar itu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional, yaitu hak atau kewenangan yang ada di Undang-Undang Dasar, katakanlah Pasal 28 macam macam itu hak-hak asasi macam-macam, itu apa yang dirugikan, kalau kerugian yang Saudara sebutkan itu kan, itu kan karena aparatnya tidak tanggap, karena perbuatan aparat jadinya, jadi coba dipertajam, karena apa nanti capek-capek, semangatnya hebat tapi nanti malah kedodoran. Ini entry point ini kalau Anda tidak bisa membuktikan kebenaran atau anda mempunyai legal standing tidak bisa masuk ke pokok permohonan, paham kan? Jadi harus betul-betul dipahami, baca baik-baik undang-undang-nya syukur kalau, mudah saja, apalagi ini ditolak itu langsung masuk ke website dan berita negara mudah dicari di sini kita ingin membentuk suatu sistem administrasi peradilan yang modern yang harus bisa di askes oleh setiap masyarakat ya, tidak sulit apa yang tadi nasihatkan oleh Bapak Hakim itu untuk di dapat mengertikan? Ya terimak kasih Pak.

19

27.

KETUA : Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H. Jadi harap dicatat itu Saudara, kemudian dipersilakan ada tambahan dari Hakim Konstitusi Palguna, silakan Pak.

28.

HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua. Saya ada sedikit lagi Saudara, di bagian Petitum pada angka 7 di halaman 25 itu Saudara minta menyatakan Pasal 38, 39 dan seterusnya tidak mempunyai hukum yang mengikat atau dengan perbaikan atau penambahan bunyi Pasal 39 tentang ini dan seterusnya, menyatakan bahwa KPK dapat mengangkat pegawai, penyidik, penyelidik, penyidik. Ini sebaiknya dihapuskan saja ya karena begini, Saudara Pemohon, kami itu tidak boleh mempunyai tidak memiliki kewenangan sebagai legislator jadi kami boleh menambahkan kalimat atau apa di dalam putusan, kalau pun misalnya permohonan Saudara dikabulkan umpamanya, umpamanya ya? Itu tetap kami tidak boleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 64 kemungkinannya hanya ada empat. Dalam hal MK berpendapat atau Mahkamah Konstitusi berpendapat atau permohonan tidak mememuhi syarat maka permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau permohonan itu tidak beralasan maka permohonan ditolak kalau permohonan beralasan maka permohonan dikabulkan. Nah kalau dikabulkan itu kami hanya boleh menyatakan dua hal: 1. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 2. Menyatakan tidak lagi ketentuan itu memiliki ketentuan mengikat. Tidak boleh menambahkan apa apa lagi. Nah itu jadi oleh karena itu yang angka 7 sebaiknya tidak perlu ada atau saran saya kalau Saudara menganggap ini penting sarankan saja kepada DPR, sebagai materi dari legislatif review bahkan keseluruhan argumentasi Saudara kalau mau ajukan sebagai legislatif review sebenarnya lebih ke situ, kalau saya mendengar uraian Saudara itu mungkin lebih cocok untuk materi legislatif review sebenarnya kalau memang itu serius untuk ditindaklanjuti oleh Masyarakat Hukum Indonesia, apa MHI ya kalau itu bukan kalau judiscial review kami di MK mempunyai kewenangan yang dibatasi oleh hukum acara dst, tidak mungkin melakukan tindakan yang melebihi ketentuan yang sudah mengikat kami sebagai ketentuan hukum acara itu, sebagai hukum formil di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Ketua.

20

29.

KETUA : Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H. Kemudian pertanyaan kami sebelum kami tutup sidang panel ini, apakah tatkala Saudara mendaftarkan permohonan Saudara itu, Saudara mengajukan juga bukti-bukti tertulis, bukti bukti surat?

30.

PEMOHON : AHMAD WAKIL KAMIL, S.H. Sudah yang mulia.

31.

KETUA : Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H. Ya, mana kami mau lihat, oh tidak usah dulu. Baik sudah ada ya? Ya terima kasih. Ya Saudara sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2003 Saudara diberi kesempatan paling lambat 14 hari untuk mengajukan perbaikan. Tapi secepat mungkin baik juga. Tidak usah menunggu 14 hari ya? Lebih cepat lebih baik Saudara ya. Baiklah dengan ini sidang Panel dalam perkara No 010/PUU-IV/2006 dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

21