MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NO. 009/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA
RABU, 17 MEI 2006
1
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 009/PUU-IV/2006 PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945 PEMOHON A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. dkk ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) Rabu, 17 Mei Pukul 10.00 WIB TEMPAT Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. 3) MARUARAR SIAHAAN ,S.H. Ida Ria Tambunan, S.H.
Ketua Anggota Anggota
Panitera Pengganti
2
HADIR: Pemohon : 1. A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. 2. A. Dhatu Haryo Yudo, S.H.
3
JALANNYA PERSIDANGAN SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1. KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 009/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X
Assalamu’alaikum wr.wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Saudara Pemohon. Sidang pertama untuk perkara permohonan Saudara pada hari ini dilakukan dalam Sidang Panel dengan agenda untuk pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya adalah untuk mengecek kelengkapan permohonan, kejelasan permohonan, dan apabila dipandang perlu dipakai untuk pemberian nasihat kepada Pemohon. Untuk selanjutnya sebelum kita memasuki acara yang lain, saya persilakan lebih dahulu Pemohon untuk memperkenalkan diri tentang siapa-siapa yang hadir dalam persidangan pada hari ini, silakan. 2. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih kepada Hakim Majelis yang memimpin persidangan persiapan pada hari ini. Kami salah satu Pemohon, yang hadir pada hari ini dalam sidang persiapan, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya persidangan pada hari ini. Kami salah satu Pemohon atau Pemohon I, nama A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Fajar Indah Permata V Blok AD II No. 14 atau di Jalan Samanhudi 196 Surakarta, ada dua alamat karena kedua-duanya adalah kantor. Hadir selaku een persoon selaku Pemohon I, kemudian kami perkenalkan juga ada Pemohon III yang hadir di sini, yaitu A. Datu Haryo Yudho, S.H., pekerjaan mahasiswa pasca sarjana dan staf pada kantor kami, yaitu A. Wahyu Purwana, S.H. M.H. and associated. Kemudian Pemohon II dan Pemohon IV belum hadir karena ini masih Sidang Persiapan, namun demikian, Pemohon II dan Pemohon IV sudah menyerahkan surat kuasa.
4
Apakah perlu surat kuasa tersebut persidangan persiapan ini kami ajukan?
sebagai
wakil
dalam
3. KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Jadi yang hadir Pemohon I dan Pemohon III, ini Pemohon II dan Pemohon IV juga tetap sebagai Pemohon? 4. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ya. 5. KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Akan hadir atau selanjutnya hanya memberi kuasa kepada Saudara? 6. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Nampaknya mereka sangat antusias untuk hadir, karena bagi mereka sangat perlu sekali. Jadi pada saat pemeriksaan nanti mereka akan hadir. 7. KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Jadi kalau pada hari ini misalnya memberikan surat kuasa pada Saudara, bisa diserahkan kepada petugas. 8. PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih. 9. KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Silakan, petugas! Selanjutnya, Saudara Pemohon sesuai dengan apa yang tadi telah saya sampaikan untuk mendapatkan kejelasan tentang permohonannya. Saudara saya persilakan untuk menjelaskan kepada Majelis, pokok-pokok permohonan yang Saudara ajukan, silakan. 10.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih Majelis, kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu terhadap permohonan yang kami ajukan.
5
Permohonan yang akan kami ajukan sesuai dengan daftar register yang sudah dicatat, yaitu nomor 9 dan seterusnya. Apakah perlu saya bacakan satu persatu atau saya ringkas? 11.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Sangat pendek, jadi bisa saja Saudara bacakan, bahkan kalau perlu ditambahi. Silakan. 12.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Sesuai dengan permohonan yang kami ajukan, maka kami ajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat – 10110 Jakarta. Kami para Pemohon, mengajukan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sebagai alasan yang menjadi dasar kami mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: 1. Bahwa rumusan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Bahwa rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung suatu arti yang sama kedudukan antara advokat dan konsultan hukum, karena kalimatnya berbunyi advokat penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum. 3. Bahwa rumusan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung kesamaan antara status kedudukan serta fungsi dari profesi advokat dengan profesi konsultan hukum. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, dalam Pasal 1 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan konsultan hukum. Sehingga Pasal 32 ayat (1) tidak terkolerasi dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. 4. Bahwa pengertian konsultan hukum adalah tidak sama dengan pengertian advokat. Karena menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian konsultan adalah orang-orang yang ahli yang pekerjaannya memberikan petunjuk dengan masalah hukum. Kemudian pengertian advokat adalah profesi seseorang yang memberikan jasa dalam bidang
6
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang. 5. Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyamakan arti kedudukan antara advokat, pengacara praktik, penasihat hukum, konsultan hukum telah merugikan orang-orang yang karena ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang luas di bidang hukum serta mengetahui seluk beluk hukum atau dari kalangan akademi, namun karena mereka terhalang bukan sebagai advokat atau penasihat hukum atau pengacara praktik dan konsultan hukum, tidak bisa memberi penyuluhan atau sekedar konsultasi hukum atau pekerjaan nirlaba dalam bidang penyuluhan. 6. Bahwa dengan menyamakan kedudukan antara advokat dan konsultan hukum maka seorang pakar hukum pun dirasa tidak bisa dianggap atau dikatakan sebagai konsultan hukum, karena mereka tidak pernah diangkat sebagai advokat. Sehingga tidak bisa memberikan jasa hukum atau konsultasi hukum atau seluruh apa yang diterangkan oleh seseorang yang perfect dalam bidang hukum, selanjutnya berubah menjadi palsu karena hanya tidak terdaftar sebagai advokat. 7. Bahwa menurut pengertian yang berkembang dewasa ini tidak pernah ada legitimasi perundang-undangan terhadap suatu proses pengangkatan seorang konsultan hukum yang dilakukan oleh organisasi konsultan hukum, yang didirikan untuk tujuan itu dan menurut para Pemohon hal ini sangat berbeda fakta historis dengan advokat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atau Kehakiman ataupun pengacara praktik yang diangkat oleh Pengadilan Tinggi. Sehingga kedudukan konsultan hukum tidak dapat disamakan dengan advokat maupun pengacara praktik. 8. Bahwa dengan lahirnya undang-undang yang menyamakan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum selanjutnya mengurangi hak dari Pemohon I dan para Pemohon yang karena Pemohon I yang berkedudukan sebagai advokat tidak bisa memberi pekerjaan konsultan hukum bagi para asistennya yang telah lama bekerja di kantor yang saya pimpin. Padahal yang bersangkutan telah mampu untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang konsultan hukum atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat nirlaba atau pekerjaan non litigasi. 9. Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang yang karena pengetahuan serta kemampuannya di bidang hukum dapat melakukan pekerjaan sebagai konsultan hukum. Namun dengan lahirnya undang-undang dimaksud tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai konsultan hukum karena persamaan kedudukan.
7
10. Bahwa dengan implikasi Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 ini, para Pemohon menjadi tidak tenang dalam melakukan pekerjaan, karena sewaktu-waktu dapat dilaporkan telah melakukan tindakan pidana dengan memberikan keterangan palsu atau surat palsu karena mencantumkan pekerjaan berupa konsultan hukum yang tidak punya atau yang belum punya izin advokat. 11. Bahwa sewaktu-waktu Pemohon I bisa dianggap melakukan suatu tindak pidana karena mencantumkan pekerjaan Pemohon II, Pemohon III, atau Pemohon IV sebagai konsultan hukum karena yang bersangkutan sejak lama telah ikut mengabdikan diri di kantor advokat yang sebelumnya dimulai dengan karir dalam Lembaga Bantuan Hukum, di mana pekerjaan tersebut secara nyata dilakukan secara non litigasi sebagai asisten advokat. 12. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat menjadi dasar ataupun berakibat ancaman pidana memalsukan suratsurat sesuai Pasal 263, 264, dan sebagaimana dalam KUHP. Karena Pemohon II, III, IV, yang merupakan asisten Pemohon I mewakili Pemohon I atau atas nama kantor advokat atau atas nama dirinya sendiri untuk suatu keperluan pemberian penjelasan tentang hukum yang disebut konsultasi atas nama Pemohon I, atau atas nama kantor advokat, atau atas nama pribadi sebagai konsultan hukum menjadi masalah, yang selanjutnya dianggap melanggar KUHP. 13. Bahwa dengan lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 selanjutnya telah merugikan para Pemohon, di mana Pemohon I yang berkedudukan sebagai seorang advokat tidak dapat diwakili oleh asistennya yang belum diangkat menjadi seorang advokat dalam memberikan konsultasi hukum kepada kliennya atau menerima klien Pemohon I dan selanjutnya merupakan kerugian bagi Pemohon lainnya, meskipun yang bersangkutan telah bekerja di kantor Pemohon I. Namun yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya atau pekerjaannya, meskipun hanya memberikan konsultasi hukum karena dirinya belum diangkat menjadi advokat. 14.
Di dalam rancangan Undang-undang yang kemudian menjadi Undang-undang No 18 Tahun 2003 pada ketentuan peralihan tidak menyebutkan adanya kedudukan yang sama antara advokat, penasehat hukum, pengacara praktek dengan konsultan hukum. Karena rancangan dimaksud sama sekali tidak menyebutkan kedudukan mengenai konsultan hukum dimana rancangan dimaksud berbunyi: Advokat penasehat hukum, advokat/penasehat hukum atau pengacara praktek. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku telah diangkat untuk menjalankan profesinya. Dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai yang telah di tentukan dalam 8
15.
16.
17.
18.
19.
Undang-undang ini sebagai seorang advokat/penasehat hukum (Advokat dan Contempt of Court karangan Luhut M.P. Pangaribuan SH, LLM. Penerbit Djambatan halaman 306.) Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 18 tahun 2003. Telah merugikan para Pemohon yang sekarang berkedudukan sebagai advokat. Dan asisten atau staf yang secara konstitusional atau dengan kata lain telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni berupa hak asasi didalam hukum dan pekerjaan sebagai warga negara yang bekerja di bidang hukum secara praktek telah dirugikan atas dicantumkannya pasal 32 ayat (1) yang menyamakan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum sehingga Pemohon satu tidak bisa memberikan pekerjaan atau tidak bisa mewakilkan kepada staf untuk melakukan pekerjaannya padahal staf dimaksud kebanyakan sudah ikut pendidikan profesi advokat yang kemudian mengikuti ujian advokat yang selanjutnya bertujuan supaya staf di maksud supaya mahir dan cakap melakukan pekerjaannya. Sehingga apabila yang bersangkutan telah mempunyai ijin maka yang bersangkutan telah mahir dan tidak canggung melakukan pekerjaannya. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 telah merugikan Pemohon satu, dua atau para Pemohon yang sekarang berkedudukan sebagai asisten atau staf, secara konstitusional atau dengan kata lain telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan dimana Pemohon satu dan dua atau para Pemohon tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena terhalang status mereka yang belum menjadi seorang advokat. Sehingga tidak boleh memberikan cacah hukum berupa konsultasi hukum. Bahwa dengan telah di cabutnya Pasal 31 Undang-undang no 18 Tahun 2003 maka ketentuan bagi orang orang yang bertindak seolah olah advokat tidak bisa dipidana karena pasal di maksud telah dicabut sehingga ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah selayaknya dicabut karena secara mutatis, mutandis ikut tercabut di dalam proses judicial review terhadap Pasal 31 Undangundang No 18 Tahun 2003 tersebut. Bahwa banyak ahli hukum, praktisi hukum,dosen fakultas hukum, para pensiunan yang berprofesi hukum atau para sukarelawan penatar hukum yang bukan advokat menjadi terhalang dengan lahirnya Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 18 Tahun 2003 bertentangan dengan isi rumusan pasal 28 c ( 1,2) dan Pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 i ayat 2, perubahan Undang-undang kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 c ayat (1) setiap orang berhak 9
20.
21.
22.
23.
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia dan ayat 2 menyebutkan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Bahwa selanjutnya Pasal 28 dengan ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian ayat 3 menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa Pasal 28 i ayat (2) menyebutkan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum yakni mengenai tidak diberlakukannya Pasal 31 tentang ketentuan pidana dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang No 18 Tahun 2003 mencakup arti pemberian jaminan hukum dimana seseorang yang notabene bukanlah seorang advokat namun aktif dalam menjalankan konsultasi dan pendampingan hukum tidak dapat dipidana menurut Undang-undang tersebut. Namun sampai saat ini jaminan hukum tersebut tidak mempunyai arti karena bagi pihak-pihak terkait yang menjalankan kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum bisa saja di jerat tindak pidana memalsukan surat-surat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang no 18 Tahun 2003. Hal ini secara khusus bisa menerpa setiap para ahli hukum atau pelaku hukum atau para Pemohon yang terus dikejar ancaman pidana ketika menjalakan kegiatan profesi. Bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini akan pelayanan hukum sudah mencapai pada tingkat yang relatif sangat tinggi, baik secara kualitas dan kuantitas. Namun tidak sebanding dengan jumlah advokat dan tidak meratanya persebaran domisili advokat. Dibanding dengan luas wilayah bahkan kebutuhan pelayanan hukum ini sudah mencapai tingkatan masyarakat dari yang mampu secara finansial sampai pada masyarakat yang miskin dan dalam prakteknya pada kantor hukum Pemohon kebutuhan pelayanan hukum dari seluruh tingkatan masyarakat tersebut mencoba untuk di akomodir seluruhnya, karena permasalahan nurani dan kepribadian, kepada mereka yang tertindas. Melihat kebutuhan pelayanan hukum yang sedemikian tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah advokat tersebut, maka diangkat konsultan hukum yang dapat memberikan keterangan kegiatan konsultasi dan pendampingan hukum dengan peran terbatas. Padahal hal yang
10
bersifat non litigasi atau dengan kata lain dibutuhkan Ahli hukum profesional yang melengkapi dan mendukung keberadaan advokat. 24. Bahwa dasar permohonan para Pemohon untuk mengajukan uji materil atas Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2003 terhadap Undang-undang Tahun 1945 yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas adalah berdasarkan Pasal 28 c ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 28 d ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 i ayat (2) perubahan kedua Undang Undang Dasar RI Tahun 1945. berdasarkan uraian diatas para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 c Undang Undang Dasar 45 juncto Pasal 50 Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang MK berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutus sebagai berikut. Primer mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya menyatakan isi Pasal 32 ayat (1) Undangundang No.18 Tahun 2003 tentang persamaan kedudukan kewenangan profesi advokat dengan konsultan hukum bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 menyatakan ketentuan isi pasal 32 ayat (1) Undang-undang no.18 Tahun 2003 tentang persamaan kedudukan, kewenangan profesi advokat dengan konsultan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi advokat ataupun orang-orang yang karena pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya mampu melakukan sesuatu pekerjaan dibidang hukum secara praktek diluar pengadilan untuk melakukan atau memberikan konsultasi hukum kepada orang yang membutuhkan atau menjadikan orang dimaksud sebagai konsultan hukum. Subsider mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pemeriksaan Judicial Review yang diajukan oleh para Pemohon dan selanjutnya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Hormat kami para Pemohon A.Wahyu Purwana S.H, M.H,. A Dhatu Haryo Yudo S.H., M. Widi datuk Wijaksono S.H., Muhammad Sofyan S.H. Terima kasih 13.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Baik. Jadi saudara Wahyu Purwana itu Advokat ya ? 14.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ya. 15.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Jadi sebagai Sarjana Hukum dan Advokat tentunya saudara sudah sangat paham bagaimana cara membaca Undang-undang.
11
16.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ya. 17.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Di Undang-undang itu kan mulai dari bagian pembukaan sampai nanti penutup pada batang tubuh mulai dari Bab I biasanya mengenai ketentuan umum sampai nanti ketentuan penutup ya, lalu ada ketentuan peralihan. Nah oleh karena itu membaca Undang-undang tentunya kan tidak sepotong-potong termasuk yang saudara lampirkan sebagai alat bukti. 18.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H ya 19.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Itu hanya anda sertakan Bab 7 ketentuan peralihan, itu baru sepotong dari Undang-undang. Nah oleh karena itu nanti dan sesuai dengan peraturan di Mahkamah Konstitusi, PMK tentang pengujian Undang-undang Pasal 19 ayat (2) latar bukti berubah peraturan perundang-undangan itu tentunya harus cukup lengkap dan itu diperoleh ya, dari institusi resmi yang menerbitkannya. Yang ada Undangundangnya itukan cantelannya itu kan pada lembaran negaranya. Kadang-kadang dibeli di toko buku di tepi jalan dan itu sering tidak lengkap untuk, itu salah. Menurut saudara ketentuan peralihan ini berupa pengertian dalam Undang-undang itu dan peraturan perundang-undangan pada umumnya pengertian-pengertian itu dicantumkan di Pasal 1 yaitu mengenai pengertian-pengertian, jadinya pengertian-pengertian dan definisi. Jadi Pasal 32 ketentuan peralihan mengenai Undang-undang Advokat ini sebetulnya bukan memberikan pengertian. Setiap aturan peralihan, aturan transito itu sebetulnya fungsinya adalah transisional, mengokohkan apa yang waktu itu hidup , waktu itu ada, eksis. Nah itu dikokohkan. Dan transisional itu selalu sementara, ayat (1) TUN karena waktu itu kalau bahkan diberbagai peraturan diperundang-undangan kadang-kadang disebut penasehat hukum. di Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga begitu yang lama itu, belum advokat ya, jadi ada istilah advokat, penasehat hukum, pengacara praktek dan konsultan hukum. Jadi dulu namanya tidak ada, tidak ada keseragaman. Nah agar Undangundang tidak secara teoritik kan itu kan tidak boleh meniadakan hak-hak yang pernah diperoleh seseorang sebelumnya dalam Undang-undang itu [sic!], gitu ya. Jadi kalau dulunya sudah advokat, penasehat hukum, pengacara praktek hukum, nah ini dikokohkan dulu Undang-undang ini. Tapi itu untuk sementara, selanjutnya di ayat (2) kalau itu masih proses 12
dulu itu musti punya itu ya, saya pernah juga jadi konsultan hukum dan biasanya diberikan oleh Pengadilan Tinggi. Nah sesudah itu baru ayat (2) di Pasal 32 itu ya. Nah kalau masih proses, belum punya giri apa-apa, kalau orang solo bilangnya punya giri yang punya bukti, ya selembar secarik apa, perizinan atau apa. Nah kalau belum itu masih proses baru ikutkan Undang-undang ini. Jadi seluruh bunyi diketentuan peralihan itu disebutnya sifatnya transisional. Dibatasi oleh waktu tertentu ya. Nah ini berbeda dengan ketentuan umum tadi, yang anda sebut kutip Pasal 1 pengerjaan Advokat ya. 20.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ya. 21.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Oleh karena itu nanti saudara lengkapi ini, tidak bisa alat bukti Undang-undang kok bagian buntutnya saja ini. Tentu saja kosong, seperti ini kan. Lengkap Undang-undang bahwa itu memang Undangundang Advokat. Ini kan potongan dari Undang-undang apa ini ? tidak jelas kan begitu. 22.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Jadi kami lengkapi secara utuh, mulai dari Pasal (1) sampai yang terakhir. 23.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Ya. Jadi selain dilengkapi ya dipahami secara utuh juga nantinya kan begitu ya. 24.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ya. Kami boleh mohon bertanya Majelis ? 25.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Nanti dulu . 26.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Ya.
13
27.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Nanti dulu, ini beberapa nanti giliran Saudara. Jadi itu mengenai sebagian dari alat bukti yang Saudara lampirkan oleh karena itu nanti dilengkapi kemudian, Saudara tentu membaca Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan siapa-siapa yang menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang. Jadi entry point-nya, kalau mengajukan pengujian undang-undang harus ditegaskan dulu kualifikasi Pemohonnya. Di Pasal 51 ayat (1) dikatakan “yang dapat mengajukan Permohonan adalah perorangan warga negara Indonesia,” Anda sudah semuanya warga negara Indonesia termasuk lebih jelasnya kelompok orang, kemudian ada kesatuan masyarakat hukum adat, dan seterusnya, badan hukum publik perdata lembaga negara, ini kualifikasi Anda di sana. Tetapi itu saja tidak cukup karena Pemohon ini harus menegaskan dulu apa hak-hak konstitusional yang dimilikinya. Dan menurut anggapan Pemohon kalau itu ada hak konstitusional itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Apa kerugian hak konstitusional itu harus didalilkan. Mungkin seseorang atau kelompok orang atau badan hukum mungkin rugi dan mungkin tidak ada kaitannya dengan Konstitusi, tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional. Oleh karena itu, perlunya didalilkan ditegaskan lebih dahulu. Nah baru kemudian memasuki pokok permohonannya sebelumnya tentu kewenangan, itu berkaitan dengan posisi Mahkamah, tapi bagi Pemohon sebetulnya terutama pada legal standing, kedudukan hukumnya dan kejelasan permohonan yang dimohonkan. Apa betul ini perlu Anda perlu renungkan betul karena itu Ketentuan Peralihan jadi sebuah undang-undang yang sebetulnya, kalau bagi para mereka yang pada waktu itu berstatus Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, Konsultan Hukum menguntungkan ini. Karena semuanya lalu pukul rata lalu diakui sebagai advokat menurut undangundang ini, padahal tadinya tidak pernah berstatus advokat. Tapi oleh undang-undang ini justru diberikan status advokat. Tetapi kalau belum, berikutnya baru dengan catatan sudah berstatus sebagai Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, Konsultan Hukum baru selanjutnya kalau mau melakukan praktik-praktik seperti advokad itu ya memenuhi undang-undang ini, ini ketentuan di ayat duanya. Anda juga telah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian Undang-undang advokad yaitu Pasal 31 yang justru itu telah kalau itu Anda singgung itu justru itu telah meniadakan kekhawatiran–kekhawatiran yang Anda bayangkan itu. Dengan dikabulkannya Pasal 31 kekhawatiran itu tidak ada, cuma sekarang ini sudah banyak pendidikan advokat dan kalau saya lihat alat buktinya para staf Anda yang 3 orang itu yang belum berstatus advokat semuanya kan sudah lulus, sudah lulus ya? 28.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H 14
Ada yang sudah lulus, ada yang belum mengikuti. Mohon bisa kami jelaskan bahwa kami punya kantor home base-nya di Solo.
29.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Justru Undang-undang advokat itu salah satu tujuan undangundang menertibkan, itu tuntutan para advokat itu sendiri termasuk organisasi Anda menertibkan supaya tertib yang muncul di pengadilan itu betul-betul mereka yang profesional. Itu intinya, jadi itu yang perlu dipahami jadi Pasal 32 itu sebetulnya kalau sudah terjadi ya sudah selesai, itu namanya transito. Sekali, jadi kalau dulu kalau saya misalnya sebagai konsultan hukum setelah itu lalu berhak menyandang advokat. Tetapi untuk selanjutnya Peraturan Perundang-undangan seperti itu, ada Peraturan Peralihan yang memberikan yang intinya sebetulnya tidak merugikan bagi mereka yang pernah memperoleh hak-hak tertentu yang diperoleh secara sah, atau disebut sebagai kelanjutan kelangkaan hukum, tetapi untuk selanjutnya sesuai dengan tujuan diadakannya undang-undang yang menerbitkan itu. Ini yang perlu Saudara renungkan, apakah sudah tepat, mengajukan permohonan pengujian sebuah Aturan Peralihan. Ini buka-buka kembali seluruh literatur apa sih, fungsi kedudukan, fungsi Ketentuan Peralihan dalam undang-undang. Itu dari saya dan selanjutnya mungkin Bapak Hakim Pak Roestandi, silakan. 30.HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. Saudara Pemohon, terima kasih Pak ketua. Tidak banyak, hampir sama mungkin dalam perbedaan kalimatnya saja. Jadi saya menghargai kalau dalam bentuk ini bagus sekali apa yang Anda kemukakan, tetapi supaya antara isi dengan penampilan ini ya, kita menyampaikan nasihat. Pertama saya hanya mengulangi apa yang telah disampaikan Pak Ketua. Pertama bahwa sistematika dari permohonan ini barangkali lebih tajam, pertama Anda harus menentukan atau memberikan dalil bahwa Anda itu mempunyai legal standing. Karena kalau tidak membuktikan itu ya nanti sia-sia tidak akan diterima (NO) Yang kedua, apakah yang Anda kemukakan ini adalah kewenangan Mahkamah, dalam pengujian ini. Yang ketiga, duduk perkara tadi telah dikemukakan oleh Pak Mukthie bahwa pertama-tama itu hak konstitusional yang mengalir dari Undang-Undang Dasar 1945 itu apa hak Saudara. Jadi diterangkan dielaborasi begitu, bahwa saya mempunyai hak, dan hak ini ternyata 15
dilanggar dengan adanya Pasal 32 dari undang-undang ini. Baru kemudian sampai kesimpulan bahwa ini memang bertentangan dengan hak saya begitu. Jadi sistematikanya lebih sederhana, kalau saya baca ini memang panjang lebar tetapi kadang-kadang belat-belit begitu, jadi tidak runtut begitu. Kemudian saya juga anjurkan kalau dibaca di sini Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Ini berlaku sebelum undang-undang ini telah menjadi Advokat, Pengacara Praktik Atau Konsultan Hukum ini sekarang sejak saat ini mereka yang sudah punya itu ini dianggap sebagai advokat ini menguntungkan. Adapun bagi yang belum, sudah ada kesempatan sekarang ini banyak sekali kesempatan. Oleh karena itu kita nasihatkan apakah Anda akan tetap melanjutkan ini dengan tadi perbaikan-perbaikan itu atau barangkali bisa direnungkan kembali apakah tidak lebih baik ya Anda mencabut kembali gugatan ini. Itu terserah kepada Anda kami hanya memberikan nasihat, karena kalau dibaca itu memang Pasal 32 itu justru menguntungkan bagi mereka dan untuk selanjutnya itu melindungi advokat agar supaya tidak ada orang yang mengaku-ngaku advokat lalu mengatakan dirinya sebagai advokat. Ini hanya nasihat saja silakan diterima atau tidak, itu saja barangkali. Terima kasih. 31.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Ya sebagai contoh menguntungkan itu saya kira Saudara Wahyu termasuk yang diuntungkan. Kalau baca di alat bukti anda diangkat sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan petikan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Jadi dulu memang ada. Ada orang-orang yang dulu statusnya seperti ini, karena memang dulu di peraturan perundanganundangan itu belum ada keseragaman mengenai advokat. Jadi Saudara diangkat tahun 1969 sebagai Penasihat Hukum, justru karena ini lalu anda otomatis sudah menjadi advokat dengan adanya undang-undang itu. Itu salah satu bukti bahwa ini sepertinya menguntungkan bagi Anda, jadi menguntungkan ini, kalau tidak ada ini ya mengikuti ujian advokat lagi, mestinya seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin dari Saudara ada silakan. 32.PEMOHON : A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H Terima kasih Majelis. Begini kami memang sudah diangkat menjadi advokat. Namun demikian perlu saya berikan satu gambaran, bahwa kantor kami sudah di akses sama klien kami banyak, jadi kami mempunyai kantor-kantor cabang baik mulai dari Batam, Balikpapan, Samarinda, Mataram kami, 16
saya yang sudah punya ijin menjadi advokat dibantu sama para sarjana hukum yang belum menjadi advokat. Mereka berada di daerah, mereka selalu berkonsultasi, berkonsolidasi dengan kami. Mereka kami membuka supaya mereka bisa menjadi advokat profesional di kemudian hari. Pada saat saya mengangkat mereka para sarjana hukum, itu menjadi penasihat hukum di daerah yang tidak mempunyai izin advokat itu menjadi satu masalah yang sangat dilematis. Pada saat dia memberikan atau melayani klien kami memberikan jasa konsultasi, itu dianggap oleh pihak yang berwenang dalam hal ini penyidik mereka tidak berhak, karena yang berhak adalah yang sudah mempunyai izin advokat saja. Jadi hanya saya saja padahal saya sudah terlanjur mengangkat banyak orang. Jadi ada 26 kantor cabang kami yang ada di daerah mereka menghendaki saya punya cabang di sana. Misalnya saya punya cabang di Balikpapan, kemudian ada orang asing banyak menggunakan kantor kami sebagai konsultan hukumnya, otomatis kami tidak bisa melakukan pemberian nasihat secara direct, karena kami harus melakukan aktivitas litigasi di berbagai pengadilan. Pada saat dia membutuhkan asisten kami itu memberikan konsultasi itu sama penyidik mereka sudah menganggap bahwa orang-orang kami tidak legal dalam memberikan jasa-jasa penyuluhan atau konsultasi hukum. itu hanya memberikan satu penanganan secara direct. Pada saat dia akan melakukan aktivitas hukum. Pada saat itu, karena yang berada itu di daerah-daerah, terpaksa atau sangat terpaksa mereka yang mendampingi atau memberikan penyuluhan hukum. Namun demikian, pada saat dia memberikan penyuluhan hukum secara non litigasi, penyidik sudah menganggap bahwa yang memberikan itu akhirnya menjadi seluruh keterangannya atau surat tugas saya menjadi palsu. Dengan keterangan palsu inilah yang sangat dikhawatirkan, Pak. Akhirnya para yang membantu kami atau asisten kami menjadi ketakutan karena polisi secara tidak profesional menerapkaan Pasal 32 ayat (1) sebagai dasar pertama, dalam melakukan bahwa keterangan yang diberikan yang tidak punya izin advokat adalah palsu. Ya, terima kasih, Pak. 33.KETUA : Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Jadi sudah cukup jelas, apa yang Anda kemukakan. Jadi penegak hukum atau aparat penegak hukum mungkin keliru dalam menegakkan pasal undang-undang bisa saja terjadi. Tapi mungkin bukan salah undang-undangnya, mungkin salah penerapannya. Tapi itu terserah Saudara, jadi tugas kami memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwa yang Saudara persoalkan itu adalah aturan peralihan, jadi bukan pengertian. Klarifikasi, jadi apa yang pernah dulu ada, jadi dikokohkan saja. Jadi seluruh bunyi isi aturan peralihan begitu. Hal yang perlu Anda renungkan, Anda punya waktu 14 (empat belas) hari. Apakah tepat
17
menguji aturan peralihan yang sebetulnya bersifat, ya namanya aturan peralihan, sementara saja. Setelah peralihan selesai, ya sudah selesai. Jadi itu nasihat kami, ini Saudara dari kelengkapannya yang sudah menyertakan berupa alat bukti tertulis, tapi belum akan kami sahkan di sidang pertama ini karena tadi sudah ada saran saya, jangan menyertakan sebuah undang-undang yang satu atau dua pasal potongannya saja. Sebuah undang-undang itu suatu sistem. Undangundang Advokat juga menggambarkan suatu sistem bagaimana keadvokatan di Indonesia. Demikian juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga satu sistem. Jadi tidak bisa dipahami sepotong-potong. Untuk itu, setelah dilengkapi, jadi termasuk tadi, permohonan ini perlu disistematikkan. Jadi mulai dari persoalan kewenangan Mahkamah dan terutama itu legal standing dari Saudara berupa hak-hak dan kerugian dari hak-hak konstitusional akibat berlakunya undang-undang. Anda punya waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaikinya, tapi 14 (empat belas) hari itu maximum. Jadi bisa Anda pakai maximum atau kurang dari itu terserah. Jadi untuk memperbaiki, melengkapi sesuai dengan fungsi Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian kalau tidak ada hal-hal lagi yang perlu disampaikan, maka Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 009/PUU-IV/2006 ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3 X
SIDANG DITUTUP PUKUL 10. 46 WIB
18
