2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP UUD 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 020/PUU-IV/2006 PERIHAL PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP UUD 1945

ACARA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, SAKSI, DAN AHLI DARI PEMOHON (III)

JAKARTA

SENIN, 13 NOVEMBER 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NO. 020/PUU-IV/2006 PERIHAL Pengujian UU Nomor 27 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945 PEMOHON Drs. Arukat Djaswadi ACARA Mendengar Keterangan Pemerintah, Saksi, dan Ahli dari Pemohon Senin, 13 November 2006 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Prof. Dr.H.M. LAICA MARZUKI, S.H. H.ACHMAD ROESTANDI, S.H. Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. MARUARAR SIAHAAN, S.H. Dr.HARJONO, S.H., M.C.L SOEDARSONO, S.H. Alfius Ngatrin, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

HADIR: Pemerintah: 1. Abdul Wahid Masru (Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan Dep. Hukum dan HAM) 2. Mualimin Abdi (Kabag Litigasi Dep. Hukum dan HAM) 3. Ahmad Djafri Pemohon: 1. Drs. Arukat Djaswadi (Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia) 2. KH. Ibrahim 3. K.H M. Yusuf Mansur 4. Mayjen TNI (Purn) H. Murwanto Suprapto 5. H. Abdul Mun’im, S.H. (guru di Banyuwangi) 6. Muhammad Said (Keluarga korban PKI tahun 1948, Madiun) Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2.

Sumali, S.H., M.H. Deddy Prihambudi, S.H.

Ahli dari Pemohon: 1. Prof. Dr. Mohammad Noor Syam (Ketua Lab. Pancasila, Univ. Negeri Malang) 2. Taufik Ismail (Budayawan) 3. Prof. Drs. M. Aminuddin Kasdi (sejarawan Univ. Negeri Surabaya) Saksi dari Pemohon: 1. H. Firoz fauzan 2. Zaini 3. Mastur Sihab Pihak Terkait: 1. Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. 2. Wahyu Sugiman, S.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-saudara, sidang Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemeriksaan perkara ini dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamu’alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan panggilan sidang kali ini adalah dalam rangka perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dengan ini berarti ada dua perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 ini. Yang satu itu sudah selesai pemeriksaannya dan ini diharapkan sekarang menjadi sidang yang terakhir dalam rangka pemeriksaan perkara ini. Nanti kita lihat perkembangan, kalau dianggap sudah cukup maka ini kita selesaikan, langsung nanti kami akan mengadakan permusyawaratan untuk mempersiapkan putusannya, tapi kita lihat dulu perkembangan persidangan hari ini. Sebelum kita mulai, saya persilakan lebih dahulu Saudara-saudara yang hadir untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dari Pemohon dulu, saya persilakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pertama, saya kuasa hukum dari Pemohon, nama saya Sumali, dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian sebelah saya (…) 3.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Saya Dedy Prihambudi, S.H.

4.

PEMOHON : H. MURWANTO SUPRAPTO Saya Mayjen TNI (Purn) Murwanto Suprapto, tenaga pengajar di Lemhannas dan relawan dalam bidang kajian politik, terima kasih.

3

5.

PEMOHON : Drs. ARUKAT DJASWADI Nama saya Drs. Arukat Djaswadi, Pemohon atas nama Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia, terima kasih.

6.

PEMOHON : YAYASAN KANOGORO KEDIRI Dari yayasan Kanigoro Kediri, terima kasih.

7.

PEMOHON : H. ABDUL MUN’IM, S.H. Saya Haji Abdul Mun’im, S.H. dari Banyuwangi, guru. Mantan Kepala SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, terima kasih.

8.

PEMOHON : M. SAID Saya Muhammad Said, keluarga korban PKI tahun 1948 di Madiun.

9.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Masih ada? Sudah semua? Baik selanjutnya saya persilakan sebelah kiri.

10.

PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEP. HUKUM & HAM)

PERATURAN

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pertama ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Hukum dan HAM, beliau harus menerima delegasi ahli dari Perancis yang sudah terjadual, karena itu saya mewakili beliau. Nama Abdul Wahid Masru, jabatan merangkap Pak, Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan Departemen Hukum dan HAM. Terima kasih. 11.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Yang dirangkap apa?

12.

PEMERINTAH : ABDUL WAHID (DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DEP. HUKUM & HAM)

PERATURAN

Yang dirangkap Deputi Mensesneg bidang perundang-undangan.

4

13.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Wah ini hebat sekali, lanjut, silakan.

14.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KA.BAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Assalamu’alaikum wr. wb.

Saya Mualimin Abdi, dari Direktorat Litigasi Perundang-undangan, di samping kiri saya Ahmad Djafri.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

15.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Sebelum diteruskan, kita dalam sidang kali ini akan mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Berapa orang yang diajukan ini? Sebelum memperkenalkan diri.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Untuk Saksi Ahli itu ada tiga orang, yaitu yang pertama Prof. Dr. M. Noor Syam, beliau adalah ahli tentang Pancasila, Ketua Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Kemudian yang kedua Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, beliau adalah sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya dan yang ketiga yang masih dalam perjalanan sebentar lagi akan datang adalah Bapak Taufik Ismail yang punya konsistensi tentang kajian terhadap komunisme. Kemudian Saksi ada tiga, yaitu yang pertama Bapak Firos, dan yang kedua adalah Pak Zaini, korban PKI di Banyuwangi, dan yang ketiga adalah Saudara Masyhur.

17.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Diperkenalkan sajalah sekalian, jadi yang nomor 1 tadi Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Syam, yang tengah. Nomor 2 Pak Aminuddin, sejarawan, yang ketiga budayawan Bapak Taufik Ismail, itu tiga Ahli ya? Kemudian untuk Saksi tiga orang juga, nomor 1 Bapak Firos Fauzan, yang kedua Bapak Zaini, yang ketiga Bapak Masyhur Sihab. Baik kalau begitu masing-masing tiga Ahli, tiga Saksi, semua beragama Islam untuk pengucapan sumpah apa nanti bersedia diambil sumpah atau berjanji? Itu bisa pilihan. Kepada tiga orang, Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Syam, Pak Taufik Ismail, Pak Aminuddin, apakah berjanji atau bersumpah? Sumpah saja ya! Baik saya persilakan petugas. Untuk memimpin pengucapan sumpah saya persilakan Bapak Laica, saya persilakan.

5

18.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H Kepada Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

19.

AHLI DARI PEMOHON : (Prof. Dr. M. NOOR SYAM, TAUFIK ISMAIL, Prof. Drs. AMINUDDIN)

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” 20.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Nanti saja saya kira ya! Baik, kita mulai dulu, nanti Saksi belakangan karena masih lama, masih panjang. Kita mulai dulu mendengar keterangan dari tiga orang Ahli dan kami persilakan seperti biasa kepada Pemerintah dulu atau kita dengar Ahli dulu supaya nanti Pemerintah juga mendengar bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahli, baru setelah itu nanti setelah itu saya akan persilakan Pemerintah untuk juga memberikan keterangan mengenai pengujian undang-undang ini. Berhubung ini pengujian sudah dua kali, Pemerintah juga dalam perkara yang lalu itu sudah memberikan keterangan. Jadi saya persilakan Saudara Pemohon mengajukan pertanyaan kepada terserah mana duluan dari tiga ahli ini yang sifatnya itu memancing supaya keluar keterangan. Tujuan keterangan keahlian itu adalah untuk meyakinkan kami sembilan hakim, sembilan-sembilannya belum punya pendapat dan nanti setelah mendapatkan keterangan dari Ahli ini, itu nanti isinya kami akan berikan penilaian dalam rapat permusyawaratan. Dan rapat permusyawaratan itu bersifat tertutup, di situlah nanti kita akan menentukan sikap. Ada dua perkara yang berkaitan dengan undang-undang yang sama. Jadi tugas Saudara Pemohon itu meyakinkan sembilan anggota Majelis Hakim Konstitusi ini dengan pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang mau diajukan, yang dari pertanyaan itu bisa keluar keterangan yang Anda perlukan. Saya persilakan.

6

21.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Terima kasih Ketua Majelis, Kepada Saksi Ahli Prof. Muhammad Noor Syam, pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di forum ini. Dan yang kedua yang ingin kami tanyakan karena Anda adalah Ahli yang kami hadirkan dalam majelis ini, kami mohon barangkali sedikit semacam curriculum vitae keahlian Anda dalam konteks persidangan ini, terima kasih.

22.

AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. MUHAMMAD NUR SYAM Terima kasih. Pemohon, Ketua, dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, para Saksi, Pemohon dan hadirin yang terhormat. Secara ringkas kami jelaskan bahwa saya adalah lulusan IKIP Malang S1 bidang filsafat pendidikan. Kemudian saya bertugas mengajarkan filsafat Negara Pancasila dari tahun 1963 sampai sekarang. Pada tahun 1985 saya mengikuti studi S3 ilmu hukum di Universitas Airlangga dengan mayor bidang filsafat hukum. Mayor saya di dalam tugas pendidikan di perguruan tinggi di samping filsafat pendidikan, filsafat pancasila, saya juga mengembangkan filsafat ilmu dan filsafat hukum, S2, S3, sampai sekarang. Sejak berdirinya Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, saya menjadi anggota, kemudian pada tahun 1970 sampai 1975 diperpanjang sampai 1980, sampai 1985 saya sekretaris merangkap wakil ketua. Kemudian ketika saya studi lanjut, saya minta izin tidak menjabat, kemudian tahun 1990 sampai sekarang saya adalah Sekretaris merangkap Wakil Ketua Laboratorium Pancasila. Kemudian pada tahun 1998, ketua meninggal dunia Prof. Dr. Subianto, saya diangkat menjadi ketua sampai sekarang. Bidang kajian laboratorim Pancasila adalah filsafat Pancasila dasar negara Republik Indonesia dalam berbagai aspek penjabarannya, itu tugas kami. Kemudian lembaga kami ini bekerja sama dengan berbagai lembaga negara baik departemental maupun non departemental, misalnya DPA, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, termasuk Lemhannas, Depdikbud, Depdagri, dan sebagainya baik tingkat pusat maupun daerah. Fokus tugas kelembagaan kami adalah bagaimana mengembangkan pembudayaan nilai dasar negara Pancasila berdasarkan UUD negara proklamasi. Baik bagi lembaga pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Terima kasih kepada Prof. Saksi Ahli.

7

Kami percaya bahwa Anda sebagai Ahli pasti mengikuti segala macam perkembangan hukum di Indonesia, dan Anda pasti tahu bahwa kita telah memiliki apa yang disebut dengan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebelum membahas undang-undang, barangkali dalam kajian Anda maupun kajian lembaga Anda di Laboratorium Pancasila, bisakah diterangkan dengan lebih, mungkin filosofis, tentang apa yang barangkali bisa kita pelajari tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi khususnya bab tentang kebenaran dan rekonsiliasi? Barangkali itu, terima kasih. 24.

AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. MUHAMMAD NUR SYAM Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Menurut kajian kami, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 ini ada beberapa hal yang patut dianggap sebagai suatu hal yang menyebabkan cacat hukum. Sehingga validitasnya kami ragukan. Pertama, di dalam menimbang, tidak disebut sama sekali dasar dan sumber hukum dari undang-undang ini. Seharusnya dasarnya adalah dasar negara Pancasila, demikian pula bersumber dari segala sumber hukum Pancasila kita. Kedua UUD negara yang berlaku, yaitu UUD proklamasi seutuhnya, terutama berkaitan dengan menimbang dan mengingat tujuan dari KKR ini. Apa tujuannya rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi tentu harus dilandasi oleh suatu kebenaran dulu, siapa yang benar, siapa yang salah, kemudian ibaratnya bermaafan. Kebenaran kami anggap valid dan terpercaya di dalam negara Republik Indonesia ini, minimal ada tiga kebenaran yang fundamental. Pertama, kebenaran dasar negara Pancasila seutuhnya dalam identitas dan integritas martabatnya sebagai bagian dari sistem filsafat timur yang berasaskan atheisme religius, bahkan monoteisme religius. Ini keunggulan sistem filsafat Pancasila yang syukur menjadi pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia tercinta. Kedua, kebenaran UUD Proklamasi seutuhnya dengan menegakkan sistem kedaulatan rakyat dan asas negara hukum dan ini adalah sesuatu yang melandasi ketatanegaraan kita. Dulu, sekarang, dan masa depan, seutuhnya. Tidak satu pasal pun dapat direduksi, apalagi disimpangi. Misalnya Pasal 29, yang dapat saja ditafsirkan sekularisme kah, apalagi atheisme, tetapi validitasnya harus diuji dengan kebenaran pertama tadi. Ketiga, kebenaran cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai tersurat dan tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seutuhnya juga, yang telah diakui dan dimufakati oleh MPR Republik Indonesia amandemen, tidak melakukan amandemen. Berarti itu utuh sejak Proklamasi sampai sekarang.

8

Kemudian, kebenaran-kebenaran yang berlaku sebagai jabaran dari tiga kebenaran yang fundamental itu, termasuk TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan dikembangkannya, disebarkannya paham marxisme, komunisme, atheisme. Kenapa? Logika hukumnya, semua warga negara, rakyat Indonesia, lembaga-lembaga negara secara imperatif konstitusional berkewajiban untuk setia mengamalkan, mengembangkan, menegakkan, membudayakan, bahkan juga mendidikkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini kepada generasi penerus dan itulah yang kita lakukan dalam dunia pendidikan, melalui pendidikan Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kebenaran-kebenaran yang dimaksud, tetapi kita tidak menemukan dalam undang-undang ini, maka kami meragukan validitas dari undang-undang ini, apalagi kalau mengingat tujuannya adalah untuk rekonsiliasi, merukunkan kembali halhal yang telah terjadi di masa lampau. Kerukunan itu dapat mungkin terjadi kalau tujuan dari undang-undang ini juga tegas, antara siapa dengan siapa? Kalau kerukunan itu antar komponen rakyat kita, warga negara yang sama-sama loyal kepada ideologi Negara. Itu saya kira konflik apapun dapat diselesaikan. Tetapi yang terjadi antara komponen yang diduga sekarang itu adalah komponen yang tidak menerima Pancasila seutuhnya, maka rekonsiliasi itu perlu dipertanyakan secara politik, secara ideologis, secara konstitusional. Misalnya setelah kita rekonsiliasi, adakah kepercayaan dan jaminan kita bahwa mereka itu betul-betul loyal untuk mengamalkan dan menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seutuhnya? Sebab kami juga menyaksikan dalam sejarah sosial politik ketatanegaraan kita, bagaimana komponen mereka itu kita anggap mengingkari bahkan menghianati. Sesungguhnya dalam teori negara Indonesia, khususnya dengan ideologi nasional Pancasila. Kewajiban warga negara itu sebagai warga negara dari negara Pancasila ialah mutlak imperatif, setia membela Pancasila. Kalau mereka itu tidak setia, mereka bukan warga negara yang baik. Berbeda dengan warga negara yang setia, membela, mengamalkan, membudayakan. Hal demikian ini menjadi ukuran dari kesetiaan warga negara, karena logika civic hukum, pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional setiap warga negara ialah kesetiaan dan kebanggaannya kepada dua hal, dasarnya negaranya atau ideologi negaranya dan UUD negaranya, ini berlaku universal. Misalnya saya beri contoh, di negara Uni Sovyet dulu, setiap warga negaranya, sadar atau tidak sadar, sukarela atau dipaksa, setia kepada ideologi komunisme. Kalau mereka tidak setia, mereka bisa mengambil jalan, minta suaka politik ke luar negeri dengan tuduhan mereka itu membelot, menghianati negaranya dan mereka umumnya ditampung di negara liberal. Kalau di Indonesia, memang sejak pemberontakanpemberontakan yang mereka lakukan, alhamdulillah, MPRS atas nama 9

kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat menetapkan bahwa mereka dilarang, sesungguhnya bukan hanya karena adanya pemberontakan dan kudeta, secara fundamentally intrinsically, mereka sesungguhnya tidak dapat sesuai dengan Pancasila, karena paham yang mereka anut, doktrin politik ideologi komunisme adalah marxisme, atheisme yang mempunyai elemen-elemen kolektivisme internasionalisme, etatisme, atheisme, bahkan totalitarianisme. Hal ini sama sekali secara kultural, apalagi secara konstitusional diametral, dengan tatanan budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Saya kira untuk pertama secara ringkas, demikian pandangan kami, mudah-mudahan dipertimbangkan Majelis.

Assalammu'alaikum, wr.wb.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Baik, Pak Noor Syam kami ingin masih menanyakan satu-dua lagi, yaitu tadi menurut Pak Noor Syam bahwa ada cacat hukum, bahwa undang-undang ini tidak mencantumkan satu ketetapan yang menurut Anda itu harus dijadikan masuk di dalam Undang-Undang KKR, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dan kemudian diperbaharui TAP MPR Nomor XXIII Tahun 2003 tentang Pelarangan Ajaran Komunisme. Satu, menurut Pak Noor Syam kami Pemohon ini sesungguhnya objektif atau realistiskah kalau Pemohon ini merasa ketakutan, cemas, kalau undang-undang ini diberlakukan, kemudian ini akan terjadi apa yang namanya dulu konflik di tingkat bawah antara itu? Itu satu. Kedua, kalau menurut Prof. Noor Syam, apakah patut undangundang ini dipertahankan atau perlu dicabut pasal-pasalnya atau sekalian undang-undang ini tidak diberlakukan sama sekali?

26.

AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. MUHAMMAD NOOR SYAM

Bismillahirrahmanirrahim.

Sebagai warga negara yang sejak awal bangga dengan negara proklamasi dan kami mendidikkannya bagi generasi penerus, maka amanat itu bukan saja amanat konstitusional dan ideologis, tapi kami anggap amanat moral bangsa, karena moral Indonesia sesungguhnya secara kenegaraan pernah dulu kita mengajarkan dalam buku PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Sehingga moral dan budaya politik Indonesia sesungguhnya adalah moral dan budaya politik Pancasila, karena itu juga ada predikat Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dimaksud, kami ingin sebenarnya undang-undang ini maksimal adalah dibatalkan demi hukum dan demi filsafat negara Pancasila seutuhnya dibatalkan, mengapa? Kalau misalnya Majelis lalu merevisi, menambahkan kata Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum UUD 1945, kami

10

menganggap kalau begitu hanya pajangan, tidak fundamentally intrinsically. Sebab hakikat dari pada tujuan KKR itu juga harus jelas. Pertama, yang akan rekonsiliasi itu siapa? Kalau borongan, total, ada kasus ini, kasus itu, dia tidak bisa, harus di-clearkan dulu. Sebab ada di antara golongan-golongan itu yang apriori secara ideologis tidak dapat direkonsiliasi sebelum mereka bersumpah, menyatakan kesetiaan tunggal kepada dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Selama itu tidak terjadi, salaman itu hanya formalitas dan ini berbahaya ke depan. Bahaya ke depan itu patut diantisipasi bahwa mereka akan mengulangi, bahwa mereka memang melakukan perjuangan untuk merebut supremasi, ideologi mereka. Dengan kata lain juga, supremasi politik di Indonesia dan ini menjadi bencana di masa depan. Wajarlah umat beragama was-was, apalagi memperhatikan sejarah dunia, sejarah mereka, bagaimana di berbagai belahan bumi ini melakukan coup, mengambil alih kekuasaan negara demi ideologi mereka. Dan kalau mereka berkuasa, mereka menindas, karena tadi etatisme dan totalitarianisme, atheisme. Mereka tidak saja merampas kekuasaan politik, tapi merampas keimanan kita, ketuhanan kita, na’udzubillah. Ini sangat berbahaya, wajarlah masyarakat yang membela Pancasila, khususnya umat beragama risau, was-was. Karena itu saya juga bersyukur ada kelompok yang memperjuangkan sebagai kelompok Pemohon ini. Sebagai pakar, saya kira saya pribadi bertanggung jawab, social cultural scientific kepada masyarakat, tapi lebih-lebih kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dimana alinea Pembukaan itu yang ketiga, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, ini negara. Kalau kita sebagai penanggung jawab, elemen-elemen kelembagaan ini tidak menyelamatkan amanat itu, maka bukan saja di dunia ini kita tidak bertanggung jawab, barangkali di hadapan Allah kita juga dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu saya memohon sebagai pakar, totally-absolutely undang-undang ini dibatalkan demi kebenaran, kebenaran Pancasila, kebenaran UUD Proklamasi, yang di dalamnya kita hidup dan untuk masa depan kita merasa aman sejahtera. Di luar itu negara yang begini plural, kita akan konflik. Amandemen saja sudah menimbulkan berbagai konflik, karena tafsir yang masih kontroversial. Kedua, saya beranggapan UUD 1945 dengan berbagai pasal, khususnya Pasal 28, yang diamandemen itu cukup lengkap untuk menjamin rekonsiliasi antar warga negara yang loyal pada Pancasila dan UUD 1945. Di luar itu tetap TAP MPRS Nomor XXV berlaku dan menurut paham saya TAP MPRS Nomor XXV tidak akan pernah dapat dicabut, karena MPR sekarang bukan MPR lembaga tertinggi, MPR sekarang hanya lembaga tinggi. Ibarat ini dia tidak menjangkau. Jadi TAP MPRS itu tetap sebagai MPR lembaga tertinggi. MPR yang sekarang dengan hormat saya nyatakan menurut hukum tata negara amandemen, mereka

11

hanya lembaga tinggi, sehingga kewenangan untuk mencabut itu tidak pernah ada lagi, kecuali kita kembali pra amandemen. Ini pandangan kami, terima kasih. 27.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Terakhir Pak, kalau menurut Pak Noor Syam setuju bahwa undang-undang ini tidak hanya pasal-pasal kami ajukan, yang hendak dicabut, tapi bahkan seluruhnya. Lalu pertanyaannya, kalau untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, kalau Undang-undang KKR ini harus dicabut, kira-kira ada tidak mekanisme yang lain Pak untuk menyelesaikan ini?

28.

AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. MUHAMMAD NOOR SYAM Saya kira, baik yang di dalam UUD sendiri maupun undangundang tentang pengadilan HAM dan sebagainya, kalau perlu menciptakan lagi, tetapi yang sesuai dengan ketentuan negara, di luar mereka yang tidak setia pada dasar negara, tidak ada rekonsiliasi. Sebab rekonsiliasi itu bukan antara warga negara, antara kelompok dengan kelompok, tetapi mereka dengan negara kita, dengan negara Pancasila, mereka dengan ideologi X, kita dengan ideologi negara Pancasila, kapan itu bisa bersatu? Tidak mungkin, kecuali mereka dengan mutlak jujur, melupakan, mengikis, brainstorming untuk menghapuskan keyakinan ideologinya, menggantinya dengan ideologi Pancasila, baru saya kira mereka satu dengan kita. Kalau tidak yaitu hipokrasi politik dan itu biasa buat mereka, tujuan menghalalkan cara dan moral yang demikian tidak dapat dipercaya, selanjutnya selamanya, tidak mungkin kita rekonsiliasi, kecuali kita mau ditipu, itu menurut pandangan kami. Terima kasih.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Terima kasih kepada Prof Noor Syam sebagai Saksi-Ahli pertama. Kami ingin berpindah kepada Pak Taufik Ismail, sama seperti yang kami tanyakan kepada Profesor Noor Syam barangkali kami Pemohon dan kuasanya mungkin diberikan beberapa masukan berkenaan dengan keahlian atau kosentrasi apa yang selama ini Anda geluti Pak Taufik Ismail, silakan.

30.

AHLI DARI PEMOHON : TAUFIK ISMAIL Terima kasih para anggota Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Saya telah menulis dua buah buku, yaitu yang pertama adalah ”Prahara Budaya” 450 halaman. Sebuah dokumentasi dari sebuah kilas

12

balik dari ofensif Lekra PKI dan kawan-kawannya, terbit sepuluh tahun yang lalu. Di dalamnya ini ciri utama dari buku ini merupakan sebuah dokumentasi yang dapat dikatakan lengkap, yang merupakan guntingan surat-surat kabar, majalah-majalah, prosiding, rapat-rapat, polemikpolemik sekitar antara seniman-seniman Lekra dengan seniman-seniman yang berhadapan, yang berseberangan dengannya dan kemudian di ulasan mengenai ini sedikit, yang lebih banyak itu adalah dokumendokumen tersebut yang berbicara dengan sangat gamblang di sini. Di sini ada satu hal yang tidak dapat dikemukakan yaitu rasa bahasa, yaitu bagaimana cara mereka mencerca, cara mereka yang secara personal itu merendahkan, yang secara personal memaki-maki, dan bahasa Indonesia pada waktu itu mengalami titik nadir yang luar biasa rendah dengan carut marut budi pekerti tersebut. Ini sampai sekarang tidak ada buku yang membantahnya. Kemudian yang kedua, melihat betapa banyaknya buku-buku tentang marxisme, leninisme yang beredar dengan barokah dari reformasi ini, tapi ini jelas-jelas melawan terhadap Tap MPRS Nomor XXV itu cuma melawan aparat pemerintah tidak bergerak sama sekali melawan itu. Saya merasa berkewajiban untuk meng-counter itu. Apalagi karena buku-buku itu, buku-buku itu lebih dari separuhnya itu mengenai masalah-masalah marxisme-leninisme pada tahun 50-an dan 60-an yang sudah kunonya kemana-mana, tidak laku lagi. Di jaket yang menghargai akal sehat dan sejarah masa lalu yang begitu kelam dari ideologi ini, itu mereka tertawa membaca ini. Itu sekarang mempengaruhi anak-anak muda kita, ini kemudian menjadikan mereka sampai sekarang ini yel yel mereka di dalam pertemuan-pertemuan mereka itu, “revolusi, revolusi!”. Kenapa orang-orang eks PKI dipercaya bisa memimpin revolusi. Di dalam revolusi 1945 mereka tidak mempunyai peran yang signifikan dan kemudian tiga kali mereka berontak, yang mereka sebut sebagai revolusi itu gagal semua sejak tahun 1926 sampai dengan tahun 1948, sampai dengan tahun 1965. Untuk itu kemudian saya merasa berkewajiban untuk memberikan sebuah sorotan tentang sejarah komunisme yang secara internasional dan kemudian saya tulislah buku ini “Catastrofi Mendunia” yang merupakan sebuah studi yang tentu saja sangat tidak lengkap, akan tetapi memberikan gambaran. Apabila kalau kita melihat sejarah itu dari sebuah elevasi yang agak sedikit tidak terlalu tinggi, tapi yang lumayan saja dan melihat perjalanan sejarah, maka apa yang terjadi di Indonesia ini sejak zaman reformasi sampai sekarang ini merupakan pengulangan sejarah saja. Taktik-taktik mereka itu telah digariskan dalam sebuah strategi yang di dalam tiga dokumen. Pertama-tama, manifesto komunis yang ditulis oleh Marx dan Engels yang menyatakan di sana, ultimate goal itu adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan”. Kemudian yang kedua adalah Zagladin, Zagladin dengan dua belas orang ideolog-ideolog di Moskow itu menulis sebuah buku yang judulnya, “Strategic and Tactics of Communist Movement” ini yang menjadi buku pegangan bagi mereka, 13

sayang sekali tadi saya agak terlalu tergesa-gesa berangkat saya tidak membawa buku itu, buku itu ada pada saya. Dua buku itu nanti akan saya serahkan kepada Prof Jimly untuk dibaca bersama-sama. Kembali kepada Zagladin. Zagladin di sana menyatakan mengenai butir-butir, ada enam butir di sana. Itu petunjuk-petunjuk eksplisit dengan kata-kata yang jelas, yaitu the ultimate goal itu adalah perebutan kekuasaan dengan kekerasan apabila di suatu tempat partai komunis itu sedang mendapat musibah, sedang tengkurap masuk bawah tanah itu tetap menjadi objektif yang mereka harus capai pada suatu waktu, karena apa? Karena selalu ditanamkan kepada kader-kader mereka bahwa kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Dan ini diktum diturunkan kepada anak-anak usia 17 tahun sampai 20, 21, 22, 23 sampai 30 tahun mengenai ini. Dan ini dipecahkan oleh mereka, ditulis oleh mereka. Kemudian kembali apa yang disebutkan Prof Noor Syam tadi, yaitu bahwasanya ideologi ini mengenai masalah rekonsiliasi ini saya akan berbicara sampai ke sana. Ketiga, jadi ada dua dokumen yang secara tertulis ada dan itu belum pernah dibatalkan oleh mereka walaupun partai-partai komunis di seluruh dunia kecuali di Kuba, Vietnam, RRC, dan Korea. Di tempat-tempat ini mereka, malah sebenarnya sudah tidak bisa disebut sebagai partai komunis mereka itu, karena mereka itu sudah istilah tahun 50-an 60-an mereka itu telah khianat. Mereka itu sudah tidak memegang marxisme dan leninisme dengan sebenarnya, tapi itu masalah lagi. Jadi, kembali kepada Zagladin. Dokumen yang ketiga adalah keputusan-keputusan kongres-kongres, keputusan konferensi-konferensi mereka. Saya kutipkan di sini konferensi pada tahun 1976, bahwa mereka mengatakan di dalam konferensi pada tahun 1976 itu yaitu bahwasanya, saya minta maaf. Tahun 1976 yang berkaitan di dalam Konferensi Partai Komunis sedunia dikatakan begini, “laksanakan perebutan kekuasaan dengan segala cara yang mungkin, kalau terhalang oleh prinsip diktator proletariat buang prinsip itu dan injak dengan kaki. Kalau kelompok nasionalis keberatan berdamai dengan mereka, katakan bahwa kalian nasionalis juga ganti kulit kalian, ganti warna kalian dan tunggangi gelombang untuk sampai pada—empat kali –kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan, Kamerad! Persetan dengan prinsip”. Tiga, jadi dengan tiga dokumen ini menyebabkan kita dengan rasa pasti mengetahui bahwa memang ultimate goal mereka merebut kekuasaan dengan kekerasan, tapi sementara itu segala macam taktik harus secara lentur dilaksanakan. Kemudian dapat kita baca juga dari sejarah mereka ini ialah bahwasanya di dalam perebutan kekuasaan mereka itu bertukar pengalaman satu sama lain. Selama 74 tahun ideologi ini diberi oleh Tuhan untuk kesempatan untuk berkembang di dunia, dalam 69 tahun mereka kudeta di 75 negara, 75 negara. Negara, negara bagian, pulau, dan kota dan mendapat perlawanan sengit. Di dalam Catastrofi 14

Mendunia itu ada daftar tersebut di dalam paper saya ini, ini dimulai di

Ukraina, Lithuania, Helsinki tahun 1918 sampai pada Srilanka tahun 1986-1987, 69 kali mereka. Tiga di Indonesia, yaitu satu di tahun 1926, kedua di tahun 1948 dan ketiga di tahun 1965. Apa poin saya menyebutkan ini? Poin saya adalah ini semuanya ini saling bertukar pengalaman, saling bertukar pengalaman bagaimana cara merebut kekuasaan di suatu tempat. Di Indonesia, PKI gagal tahun 1926 karena revolusi mereka tetapkan pada tahun 1926 itu diputuskan di Konferensi Prambanan kemudian dikirim meminta persetujuan Tan Malaka yang ada pada waktu itu di Manila, Tan Malaka menolak, tidak bisa dilakukan begitu, kita akan gagal, kita akan kalah. Tapi yang kelompok Prambanan ini menang mereka utus ke Moskow dua orang saya lupa namanya dan Stalin mengatakan setuju terus laksanakan revolusi itu, betul dalam waktu seminggu, Silungkang, Jawa Tengah, dan Garut gagal. Dan akibatnya ribuan orang-orang ditahan oleh Belanda dan kemudian petani-petani itu yang ditipu oleh mereka dan mereka tidak tahan terhadap blasting yang tinggi itu, itu kemudian mereka menderita. Itu petani-petani itu tidak ada sangkut pautnya dengan marxisme-leninisme mereka itu petani-petani Islam. Kedua, ketika tahun 1926 gagal, Muso melarikan diri ke Moskow dua puluh tahun dia di sana kemudian dikirim lagi oleh Stalin untuk melakukan pemberontakan Madiun tahun 1948, sudah lebih siap beberapa hari sebelum tanggal 18 September itu sudah disediakan lubang yang besar untuk kemudian pada hari itu dirazia orang-orang di sekolah-sekolah pesantren itu dibawa langsung, disembelih pada waktu itu. Muso ketika datang, dia menyelundup masuk melalui Bukittinggi sebagai sekretaris dari perwakilan kita di salah satu negara timur pada waktu itu dan langsung bertemu dengan kawannya indekost di AMS Surabaya yang menjadi Presiden. Muso dengan Bung Karno satu indekost di rumah HOS Cokroaminoto pada waktu itu. Kemudian kata Soekarno, “aarghh, bantu dong revolusi kita!” Apa katanya? Dia menjawab dalam bahasa belanda, “Saya datang ke sini untuk menertibkan, saya datang ke sini untuk mengadakan perubahan tidak untuk membantu revolusimu”. S.K. Trimurti dalam otobiografinya mengatakan tentang Muso. Muso ini tampangnya tampang preman, grusak grusuk dan kemudian ia menganggap orang rendah semuanya. Kemudian dia proklamirkan Republik Sovyet di Madiun kemudian berlangsunglah pembantaian pada waktu itu, itupun alhamdulillah gagal. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tentu saja PKI tidak mau lagi mengalami kegagalan seperti ini, mereka membuat skenario. Skenario itu seperti ketoprak yang sekarang ini sebenarnya tidak berlaku lagi. Itu menyebutkan bahwasanya ini masalah internal angkatan darat, betul skenario itu dibuat sedemikian rupa sehingga mereka cuci tangan. Dewan revolusi yang akan disambung dengan dewan revolusi tapi itupun

15

juga gagal. Ini akan dapat kita baca kalau kita melihat sejarah yang mereka lakukan. Kemudian masuklah sekarang ini setelah gagal total itu cuci tangan, mereka cuci tangan dan kemudian sekarang masuk kepada rekonsiliasi ini. Para anggota Majelis yang saya hormati. Perkataan rekonsiliasi adalah mulia. Keinginan untuk berdamai adalah bagus. Akan tetapi dengan siapa kita akan mengadakan ini? Dengan suatu kelompok manusia yang punya ideologi yang seperti saya sebutkan tadi itu bahwasanya mereka itu tengkurap, mereka itu menelungkup dan masuk ke ke bawah tanah dan tetap objektifnya merebut kekuasaan secara kekerasan dan berdarah. Ini untuk taktik yang ada sekarang ini mereka kata rekonsiliasi ini mereka tunggangi. Kemudian marilah kita melihat sejarah kembali. Adakah dalam sejarah partai komunis di dunia terjadi suatu rekonsiliasi antara partai itu dengan yang pemerintah ada dan itu tidak jauh-jauh. Hanya di seberang Selat Malaka, di sebuah negara yang namanya Malaya sekarang Malaysia di sana antara partai komunisme dengan pemerintah itu bukan saja rekonsiliasi, di sana perdamaian total. Rekonsiliasi menurut saya, saya minta maaf. Menurut saya rekonsiliasi yang sekarang ini dengan cara-cara sekarang ini, ini adalah audit rasa dendam. Auditing rasa dendam yang dengan buah kolom. Kolom kiri debet, kolom kanan kredit. Dihitung-hitung dosa masa lalu itu kemudian direntang kemudian dilihat saldonya berapa? Kemudian mari kita bermaaf-maafan tapi di belakang itu ada buntutnya, buntutnya apa? Konpensasi kalau dengan cara seperti ini dengan kegigihan mereka itu Insya Allah sepuluh meter dari yaumil kiamah tidak akan selesai yang akan menyelesaikan adalah perdamaian total. Total jadi apa yang sudah menjadi masa yang lalu tidak dihitunghitung lagi, tidak di sebut-sebut lagi, tidak kemudian keluarga-keluarga itu dikumpulkan lagi seperti… bagaimana caranya? Ada tiga buah buku yang bisa dipakai Chen Peng, My Side of History. Chen Peng adalah sekretarisnya dari partai komunis Malaya dan kemudian satu ditulis Ratana Jaya itu adalah seorang kolonel di angkatan darat Thailand yang membuat apa itu proceeding itu notulen dari perundingan perdamaian di Malaysia itu yang dua kali alot sekali, luar biasa alotnya tapi akhirnya terjadi perdamaian total. Di dalam perdamaian total itu partai komunis Malaya setuju mereka tidak lagi mencerca pemerintah. Pemerintah Malaysia juga tidak akan menyebut masa yang lalu, 40 tahun itu mereka memberontak, 40 tahun dari tahun 1949 sampai 1989 korban rata-rata itu 200 orang setiap tahun, korban dari kedua belah pihak. Mereka mula-mula ada di kota-kota besar di Malaysia, di Malaya hanya kemudian menjadi Malaysia, tapi kemudian mereka mundur sampai ke perbatasan Thailand di hutan-hutan antara Malaysia dengan Thailand masih tetap berontak terus. Chen Peng sekretaris jendralnya yang waktu dia memimpin dia masih umur belum 20 tahunan kemudian dia pindah ke Beijing tapi tetap

16

memimpin gerilya tersebut. Kemudian diadakan dua perundingan dengan jarak enam tahun yang sangat alot tapi pada perundingan yang kedua tercapai perdamaian total. Saya ketika membaca proceeding itu ada tiga hukum: 1. Pengakuan Cheng Peng, My Side of History 2. Proceeding yang yang ditulis oleh Ratana Jaya seorang Kolonel angkatan darat itu. 3. Ada sebuah seminar di Australia dan kemudian Cheng Peng membuka jalannya perundingan dan saya merasa terharu. Kenapa saya terharu? Ini ternyata bangsa besar tapi untuk menyelesaikan ini memang agak lebih ruwet ini, di sini memang betul. Tapi kenapa kok tidak, di dalam itu kemudian pemerintah mengatakan tidak akan menginterogasi lagi eks PKI itu, Partai Komunisme Malaya itu dan Partai Komunisme Malaya juga mengatakan mereka tidak akan lagi menyebut masa yang lalu, sudahlah kita masuk ke dalam ini, kita melihat masa depan. Memang dalam perundingan yang paling alot dua itu mereka masih menginginkan partai komunis Malaya dilegalkan kembali itu ditolak kemudian bagaimana kalau dibuat partai baru dengan itu yang sama itu juga tetap ditolak. Hal ini sudah kuno tidak bisa lagi membangun negara Malaysia harus yang seperti ini. Akhirnya apa? Mereka terima Cheng Peng menerima ditandatangani itu dan kemudian terjadi perdamaian, dan saya tahun yang lalu mengecek dengan kawankawan di sana apakah ada ikhtiar-ikhtiar dari orang-orang partai komunisan? “Tidak ada lagi Pak Taufik, tidak ada lagi, memang mau apa lagi.” Bapak-bapak Majelis yang terhormat, jadi saya menyokong apa yang dikatakan Pak dosen tadi kalau tadi ditinjau dari segi filsafat pancasila dan kemudian kalau saya tinjau dari masalah historis dan komparasi dengan negara tetangga kita ini, yang setahu saya tidak pernah disebut-sebut. Tapi di dalam Catastrophe Mendunia empat halaman berikut dengan foto Cheng Peng itu sendiri karena saya merasa terharu. Ini perdamaian yang kita perlukan total itu bukannya audit dari butir-butir dendam yang kemudian dibikin debet kredit kemudian saldonya berapa dan kemudian dikalkulasi dan kalau kemudian diberi kompensasi. Saya minta maaf kalau cara saya ini agak sedikit menggebu-gebu. Butir yang berikutnya yang terakhir adalah apakah betul mereka melakukan ini? Tadi saya sudah membuktikan dengan tiga dokumen tadi itu dan kemudian kembali pada filosofi dasar dari idiologi ini. Petunjuk yang sangat jelas di dalam sehari-hari partai ini bergerak itu The end justify the means. Tujuan menghalalkan cara. Apa itu tujuan menghalalkan cara kalau menurut dokumen yang paling baru yaitu sembilan petunjuk mengenai partai komunis di RRC. Nah itu disebutkan di sana bahwasanya sembilan itu yaitu cara kejahatan menipu, menghasut, penjahat masyarakat, memata-matai, merampok, berkelahi,

17

memusnahkan, dan mengontrol. Ini ditulis oleh para pelarian dari daratan Tiongkok, kalau di dalam partai komunis yang sejak tahun 1917 sampai belakangan ini, itu butir-butirnya adalah pertama berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, berkata kasar, mencaci maki, menyiksa, memperkosa, merusak, membunuh dan membantai. Di dalam hal ini maka yang masuk di dalam sejarah yang tidak dapat yaitu pembantaian 120 juta manusia di dalam waktu 74 tahun di seluruh dunia. 120 juta itu berarti 1,6 juta setiap tahun dan PKI itu adalah Stalinist mereka tidak pernah meng-condemned. Apa yang dilakukan oleh stalin hanya ada satu partai komunis sedunia itu yang berani melawan Stalin yaitu Josep Broz Tito di Yugoslavia. Indonesia adalah Stalinist berarti mereka itu setuju dengan apa yang dilakukan pada waktu itu dan kemudian dicontoh di Indonesia, nah dicontoh di Indonesia pertama kali tahun 1926 mereka gagal tahun 1948 mereka juga gagal tahun 1956 itu apesnya berbalik ke tahun 1965. Mereka melakukan itu karena apa? Jumawa PKI pada tahun 1965 itu sangat jumawa mereka merasa sudah besar 20 juta dan partai yang paling kaya di Indonesia itu kepeleset jatuh dan kemudian kemudian berbalik. Menjawab pertanyaan tadi itu kita tidak ragu-ragu lagi bahwa mereka itu walaupun keadaan tengkurap itu akan bangkit lagi dan itu nampak. Salah satu diantaranya, mudah-mudahan ini dapat bisa kita elakkan dengan apa yang di sebutkan di sampaikan Pak Prof. Nur Syam tadi itu mohon Majelis mempertimbangkannya. Saya minta maaf apa yang saya sampaikan ini barangkali agak melompat-lompat akan tetapi menyoroti masalah ini dari sebuah elevasi yang berbeda dan pendekatan saya pendekatan historis. Terima kasih. 31.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Sebelum diteruskan itu rupanya petugas membawa gelas minuman itu, saya rasa maksudnya untuk Pak Taufik Ismail, mungkin karena suaranya parau tadi. Dia tidak sadar karena ini biasa baca puisi, biasanya memang di sini tidak disediakan minum karena bersidang di sini gratis, tidak ada biaya jadi tidak ada minum juga. Cuma karena suaranya parau rupanya saya anjurkan jangan diikuti suara parau itu, nanti petugas harus menyediakan minum semua nanti. Baik diteruskan masih ada lagi? Silakan.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Terima kasih Ketua Majelis. Pak Taufik Ismail tampaknya mungkin “anda harus bertanggung jawab” bahwa orang-orang eks PKI dengan berkah reformasi seperti kata Anda tadi. Pertama, mereka memroduksi buku-buku lama dan yang

18

kedua Anda juga tersurat menyatakan bahwa sangat mungkin mereka pada zaman reformasi ini menggunakan alat reformasi untuk mengaudit dendam-dendam mereka. Barangkali bisakah dijelaskan kepada kami karena kami datang ke sini untuk itu. Kami datang ke sini karena kami melihat bahwa ada indikasi semacam itu. Nah, mungkin poin yang barang kami tanyakan, atau yang kami peroleh dari Anda adalah prototype, model-model dari kebangkitan komunis saat mereka mungkin telah dibubarkan tapi underground, dan barangkali sekarang bisa saja menunggangi Undang-Undang KKR atau dalam bentuk apapun. Yang ingin kami tanyakan adalah prototype, model dan sistem apa sehingga mereka bisa muncul semacam tadi itu? Terima kasih Pak. 33.

AHLI DARI PEMOHON : TAUFIK ISMAIL Terima kasih. Kalau kita lihat apa yang terjadi di tempat-tempat lain maka Indonesia tampaknya ini akan menjadi contoh nomor satu untuk kembalinya partai ini di dunia. Saya mengamati ini dengan rasa khawtir luar biasa, apa sebabnya? Karena saya aksi sejarah, karena saya mengalami di-blasah, dihabisi karir saya dan kemudian bukan karir saya saja, tapi kawan-kawan yang di manifest kebudayaan pada waktu itu. Kemudian kalau kita memperhatikan bagaimana bangkitnya sebuah idiologi semacam ini maka ada empat syarat untuk bisa bangkit ideologi ini kembali di suatu negara. Apa itu? Pertama-tama hukum tidak tegak, kukuh, keadilan tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hukum barangkali ditegakkan akan tetapi tidak tegak lurus menghujam ke dalam bumi dengan kukuh tetapi doyong, bahkan barangkali pada saat-saat tertentu seperti runtuh. Kedua apabila di negara itu korupsi dan salah guna jabatan meluas dan merajalela, hak orang lain tidak dihormati, tipu menipu, prosedur-prosedur yang diikuti dengan tafsiran-tafsiran masing-masing. Jadi nomor dua korupsi dan salah guna jabatan meluas dan merajalela. Kemudian yang ketiga, dan untuk yang ketiga ini orang-orang komunis di seluruh dunia dan mereka itu dilatih untuk melaksanakannya, di Indonesia tidak perlu lagi dilatih karena keadaan yang chaos, kacau, anarkis, massa yang tidak lagi diketahui apa latar belakang ideologi dan macamnya. Massa yang gampang dihasut, massa yang mudah merusak kemudian membakar dan lebih dari itu dengan mudah mencabut nyawa, cukup satu teriakan saja, situasi yang chaos yang anarki ini yang kita lihat dimana-mana hampir setiap malam ada tayangannya. Yang keempat, jarak antara orang sangat kaya dengan orang sangat miskin seperti jurang yang sangat kaya tidak ada rasa kagok, tidak ada rasa untuk memperagakan kekayaannya itu, apakah di jalan raya atau di rumah-rumah atau dalam gaya hidup. Kemudian yang sangat miskin yang antara di atas dan di bawah itu jaraknya sampai 40 sampai 50 kali pendapatan mereka setiap bulan. Empat syarat ini bagi palu arit merebut kekuasaan dan

19

Astagfirlullahaladzim, keempat-empat syarat ini sudah dipenuhi di

Indonesia hari ini. Jadi mereka itu sekarang dengan senang untuk merebut kekuasaan nanti pada suatu waktu nanti, teriakan-teriakan mereka, yel-yel mereka itu 2009. Jadi melihat ini maka saya merasa, terima kasih diundang ke sini untuk berhadapan dengan Majelis yang sangat terhormat dan punya kekuasaan tolong diperhatikan ini, tolong ini di perhatikan Indonesia sudah memenuhi keempat syarat ini dengan tidak usah terlalu capek mereka melakukan itu. Terutama poin yang ketiga, yaitu situasi chaos anarki itu yang secara visual nampak seorang anak muda kemudian dia naik motor di gang dengan ngebut kemudian cukup satu orang saja di ujung gang itu teriak jambret, maling motor, dia akan di hambat di ujung jalan itu dia disepak dia jatuh terguling cukup satu orang lagi itu berteriak bakar kemudian ambil bensin dibakar. Dan itu bukan adegan di kota Jakarta, adegan ini juga terjadi di kotakota kecil di Indonesia dengan banyak lagi contoh-contoh yang lain chaos. Kita sudah sampai kepada anarkis kita harus mengatasinya cepatcepat bapak-bapak ini terhormat tolong undang-undang ini diperbaiki atau bagaimana caranya sebagaimana yang dikatakan kawan-kawan ini, karena masa depan Indonesia ini vis a vis. Ideology ini yang sudah jelas mereka tidak akan mundur dari padanya, mereka tengkurap betul, mereka kemudian masuk dalam tanah tapi tetap kekalahan yang mereka alami dalam beberapa tahun ini bagi mereka ini adalah kemenangan yang tertunda, dan ini berhasil ditanamkan pada PKI-PKI tua itu yang sudah gaya-gaya yang sudah sepuh-sepuh itu mengajarkannya kepada anak-anak muda ini dan anak muda ini yang tertipu oleh ideologi yang sudah gagal untuk seluruh aspek kehidupan mereka itu gagal, tetapi di Indonesia ada alasannya yaitu apa? Dendam ini, dendam. Jadi inilah butir pikiran saya, terima kasih. 34.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H. Terima kasih Pak Taufik Ismail, Profesor Aminuddin Kasdi Saksi Ahli yang ketiga Pak Taufik telah mengantarkan dengan cukup lugas dan luar biasa tentang audit dendam dengan berbagai macam cara, komunis akan bangkit segala macam dan tampaknya itu akan mengantarkan kami untuk mempertanyakan hal yang sama, mungkin pendalaman lebih lanjut dan itu kepada Anda, mengingat Profesor Aminuddin Kasdi adalah pegiat di dalam masyarakat sejarawan Indonesia dan Anda juga telah menghasilkan karya ilmiah, kaum merah menjarah tentang kegiatan aksi sepihak PKI. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah kalau kita berhenti untuk membawa sejarah tahun 1965-1966 barangkali akan banyak waktu dan akan banyak buku referensi yang akan kita pakai tapi barangkali yang ingin kami ketahui Anda sebagai masyarakat sejarawan Indonesia bagaimana historian semacam Anda melihat tren komunis, khususnya pengalaman-

20

pengalaman Partai Komunis Indonesia khusus setelah mereka gagal mengudeta negara pada tahun 1965, terima kasih. 35.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. Drs. M. AMINUDDIN Terima kasih,

Assalamu’alaikum wr. wb.

Kepada Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan pada hadirin yang saya hormati perkenankanlah kami memberikan beberapa keterangan dari pertanyaan Saudara pengacara. Jadi berdasarkan pengalaman sejarah nampaknya bagi kebangkitan komunis itu akan memiliki pola yang tidak terlalu jauh berbeda jadi apabila tahun 1948 mereka gagal, kemudian mereka juga berusaha menghilangkan jejak dengan membawa satu fitnah, yaitu bahwa peristiwa Madiun itu disebabkan oleh karena provokasi Hatta dan sudah barang tentu ini sangat tidak benar, bahkan Hatta pun sampai-sampai hati karena melaksanakan persetujuan Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifudin pada waktu menjabat perdana menteri, kemudian Hatta itu juga dicap atau dikatakan sebagai anjing Amerika penjual bangsa dan negara. Ini PKI padahal setelah peristiwa Madiun dapat ditumpas pada akhir bulan Oktober, kemudian tidak lebih dari tiga bulan pecah perang agresi yang kedua. Semua tahanan PKI yang belum sempat diadili dibebaskan dan lainnya juga kemudian melarikan diri dan setelah pengakuan kedaulatan mereka mengajukan permohonan kepada Hatta, yaitu PKI rehabilitasi di bawah pimpinan Yusuf dan Hatta meskipun pada waktu beliau menjabat perdana menteri tahun 1948 pernah diberontak tapi tidak sakit hati dan berdasarkan putusan pemerintah pada tahun 1950 Hatta sebagai perdana menteri RIS merehabilitasi PKI. Tapi pada tahun 1953 Hatta sudah disumpah serapai oleh CC PKI dalam hal ini adalah D.N. Aidit bahwasanya peristiwa Madiun diprovokasi oleh Hatta dan inipun kemudian juga dipakai lagi untuk menghilangkan jejak pada tahun 1965. Saya sendiri pada tahun 1960 sekolah di Kediri dan saya mengikuti secara cermat berbagai peristiwa berkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia mulai dari peristiwa aksi sepihak di Jengkol yaitu di perkebunan baru di daerah Pare kemudian juga aksi-aksi penyiksaan kepada Hamka terhadap tenggelamnya kapal Van Der Wijk yang menurut saya waktu itu adalah satu character assassination yang tidak pada tempatnya dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual, baik itu Lekra maupun PKI pada sastrawan Hamka. Kemudian juga setelah itu kami sekolah di Malang dan bertepatan dengan kami di Malang itu juga terjadi sejumlah peristiwa yang kami harus berpikir kritis, jadi misalnya peristiwa HMI. Jadi tuntutan membubarkan HMI di Jember tahun 1963 yang dikumandangkan oleh CGMI dan Utrek kemudian juga peristiwa Kanigoro 13 Januari 1965 bertepatan pada waktu itu adalah bulan puasa dan juga peristiwa aksi-aksi sepihak yang merajalela tahun 1963 sampai

21

tahun 1965. Waktu itu kami agak berpikir kritis karena barangkali kami salah seorang anak desa yang sekolah di Malang, saya tanyakan kepada Bapak saya yang kejawen jadi yang abangan itu, “Bapak, ini di desa Ganggang Malang itu ada sawah yang padinya itu dicabuti oleh orangorang PKI?”, padahal itu bahasa Jawanya wis mateklisi begitu. Oleh Bapak saya karena nama saya kecil itu Kasdi yang kemudian dipanggil, “Di, titenono wae!” ini bahasa Jawa ini. Padi itu adalah menurut orang Jawa adalah mbok Sri, Dewi Sri yang memberi makan orang Jawa. Kalau mbok Sri itu dianiaya, dicabuti maka orang-orang itu nanti nyawanya itu dicabuti seperti itu dan tidak kurang dari satwal kemudian terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Kemudian juga saya sendiri pernah menyipati jadi bagaimana orang-orang komunis itu melakukan satu pelecehan kepada orang orang Islam. Jadi diantaranya ialah menayangkan ketoprak atau ludruk, kalau di daerah saya adalah karena kejawen itu ketoprak, yaitu Matine Gusti Allah, bahkan di Kanigoro itu Malaikat Jibril Mantu dan juga Pak Taufiq Ismail yang orang Jakarta juga pernah menyampaikan masalah itu, padahal saya waktu itu tidak pernah bertemu dengan Pak Taufiq Ismail. Oleh karena itulah maka di dalam hal ini berbagai tulisan, jadi berbagai tulisan dan karya yang mencoba untuk menghilangkan jejak itu, tulisan-tulisan itu tidak pernah mengungkit-ungkit atau mencantumkan bagaimana perilaku PKI di dalam bidang sosial budaya dan politik pada waktu tahun 1965. Jadi apakah itu oleh Profesor Weithein, apakah itu Koen Hetsavel [sic!], apakah itu Benedict Anderson, Ruth Maxschein itu tidak pernah melihat ke belakang yang dia lihat adalah bahwa pada tanggal 30 September sampai dengan 01 Okober pada waktu itu terjadi satu perebutan kekuasaan yang dilakukan internal Angkatan Darat khususnya dari rumpun Diponegoro, ini yang mereka lihat oleh karena itulah kemudian ini membius anak-anak muda. Kami sudah mencoba menulis buku yaitu G 30 S/PKI tahun 1965 bedah sesar Dewan Revolusi Indonesia ini disebarkan oleh Gus Salahudin Wahid sebanyak dua ribu dan disebarkan secara gratis pada generasi muda khususnya di lingkungan NU. Mengapa demikian? Nampaknya seperti halnya pada tahun tahun tiga belas atau belasan yang waktu itu PKI nyusupnya untuk hidup itu lewat SI Merah tokohnya adalah Tan Malaka, Alimin, Semaun, dan Tarsono adalah pemimpin SI cabang Semarang. Sekarang ini justru yang menjadi pembela, yang menjadi dengan alasan pemberdayaan adalah salah satu kelompok intelektual dari organisasi agama dan ini terus terang saja saya khawatir kalau nanti juga polanya itu sama apalagi kemudian dijalin dengan yang namanya JIL (Jaringan Islam Liberal) bahwasanya dengan dalih hak asasi manusia dan demokratisasi maka PKI punya hak hidup yang sama dengan yang lain. Ini dukungan religius, terus terang saja saya kuatir ini Hakim yang mulia, jadi lebih dari itu kemudian juga di samping juga menghilangkan jejak-jejak sejarah sehingga mereka membuat kurikulum pun mencoba untuk membuat bibit-bibit perpecahan, yaitu dengan mengajarkan pada

22

siswa, pada kurikulum 2004 yaitu adanya versi baru tentang G 30 S/PKI. “Lho yang profesor rambutnya botak aja itu tidak bisa memakai kesimpulan, apalagi SMA!”. Hal yang sekarang ini bertepatan dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi dan contextual teaching and learning dimana pembelajaran itu seyogianya diambil dari sumbersumber yang original, yang otentik. Oleh karena itu kalau misalnya yang ditanya sebagai narasumber mengenai masalah G 30 S/PKI di kampus itu tidak mengerti, betapa kita bayangkan bagaimana kebenarannya pertanda kepada siswa mengenai masalah versi dari orang yang memberikan sumber sejarah itu. Oleh karena itu kami bersama dengan teman-teman pada tahun 2004 mencermatinya di Hotel Simpang kemudian kami pada tahun 2005 pada bulan Juli itu bersama-sama dengan sejumlah tokoh pelaku sejarah dan saksi sejarah menemui Bapak menteri Diknas untuk mempertanyakan masalah hilangnya peristiwa Madiun yang raib begitu saja padahal semuanya itu tahu, kemudian juga hilangnya istilah PKI pada generasi PKI dan dihilangkannya kata-kata tragedi nasional yang semula adalah tragedi nasional G 30 S/PKI tahun 1965 kemudian berubah menjadi G 30 S tahun 1965 dan tragedi nasional, ada apa ini? Itu yang kita persoalkan. Mengapa demikian? Karena siapapun tahu bahwa tahun 1948 itu PKI melakukan satu kudeta dan pelaku sejarahnya masih ada kemudian juga situs tempat bersejarah juga masih banyak dan betapa biadabnya mereka itu di desa Soco itu ditanam di dalam satu sumur tidak kurang dari 134 jenazah dan kereta api yang dipakai untuk bawa korban itu juga masih ada termasuk ayahanda Kharis Suhud itu ada di sana, belum lagi yang ada di Guranggareng dan belum lagi hilangnya tujuh kiai di Tagelan Madiun pada tanggal 17 September. Ini dicoba untuk dihilangkan, oleh karena itu kemudian kita ingatkan pada Menteri Diknas lewat Pak Kiai Yusuf Hasyim bahwasanya kalau seandainya tidak ada masalah-masalah, ada disintegrasi nasional, ada ancaman komunis maka saya tidak peduli yang mengucapkan adalah Mendiknas. Pak Mendiknas tidak berani bertanggung jawab kemudian segera menghubungi Pak Menkokesra waktu itu dan pada waktu berikutnya kita diundang kepada Pak Menkokesra dan selanjutnya kurikulum 2004 di-pending kemudian diadakan satu publik. Pada waktu uji publik ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menafikan atau meragukan keterlibatan PKI dan bahwasanya G 30 S/PKI tidak lebih dari rekayasa Soeharto. Hakim yang mulia yang saya hormati, dalam masalah ini saya dalam satu hal memang harus membela Soeharto tapi dalam hal ini berbeda, mengapa demikian? Tidak serta merta bahwa setelah meletus G 30 S/PKI itu tiba-tiba nangkring di belakang. Jadi ada satu dokumentasi yang bagus yang ditulis oleh Pak Nugroho Notosusanto belum ada orde baru, yaitu Empat puluh Hari G 30 S. Jadi kalau orang Jawa itu patang puluhe. Jadi kalau itu terjadi 30 September maka buku itu ditulis bertepatan tanggal 10 November tahun 1965. Di dalam buku itu belum ada intil-intil G 30 S/PKI. Apa intil-intil? 23

Ya, pokoknya embel-embel G 30 S, pasti bersih G 30 S bahkan sampai dengan Desember kalau kita melihat berbagai mass media yang terbit karena waktu itu Kompas sudah boleh terbit, Sinar Harapan juga sudah boleh terbit maka di sana juga belum ada G 30 S dan PKI itu baru masuk pada bulan Februari tahun 1966. Mengapa demikian? Karena pada bulan November tahun 1965 di rumah tahanan Salemba itu akan diadakan upacara pelepasan bagi orang-orang yang ditangkap di pasar burung Jatinegara dua minggu sebelum itu, karena apa? Karena diduga mereka terlibat dalam G 30 S. Dari tokoh yang akan dilepaskan itu ternyata mereka itu lupa yang tadinya menuliskan nama sawalan kemudian menuliskan nama aslinya, yaitu Nyono. Nyono adalah salah seorang anggota CC PKI dan sekaligus juga seorang Ketua Umum CDB atau Dewan Pimpinan wilayah PKI Jakarta. Waktu itu karena tahanan itu akan dilepas, maka dihadiri atau diperiksa oleh petugas oditurat militer, yaitu Ali Said dengan Dormawel Ahmad pada waktu Nyono itu menuliskan nama aslinya kemudian diserahkan kepada petugas, mak gedebeg. Jadi apa dipegang ini yang dicari dan kemudian disampaikan pada Ali Said dan kemudian ditangkap dan diinterogasi. Tetapi waktu itu pimpinan pemerintah belum yakin karena itu masih keterangan pribadi. Untuk itulah kemudian pada bulan Desember tahun 1965 itu mendesak pada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Penpres, yaitu tentang pembentukan Mahmilub. Dengan Penpres Nomor 370 diminta Mahmilub untuk mengadili mereka-mereka yang terlibat di dalam G 30 S itu. Baru pada akhir Januari, Mahkamah Militer itu bersidang dan ternyata dari keterangan Untung, Yono dan sebagainya, maka yang dibelakang itu adalah PKI dan oleh karena itu sejak itu kemudian di belakangnya ada embel-embelnya, G 30 S/PKI. Oleh karena itu sangat tidak benar bagaimana cara mereka untuk memprovokasi dan menjatuhkan, menjadikan orang-orang kambing hitam. Jadi misalnya bahwasanya orde baru itu adanya sejak mulai tahun 1965 dan ini berarti memojokkan Soeharto. Saya kira ini sebagai suatu ilustrasi. Terima kasih. 36.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Saya kira ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Aminuddin. Saya kira pada pointer-nya, yaitu menurut Prof. Aminuddin, kirakira dengan berlakunya, adanya Undang-undang KKR ini, ini menurut Profesor perlu tidak dipertahankan? Lebih banyak maslahat-nya atau mudhorat-nya? Apalagi di dalam undang-undang ini tidak mencantumkan secara tegas, semua pelanggaran HAM berat itu boleh rekonsiliasi, tidak ada pengecualian khusus bagi PKI itu tidak dicantumkan, dilarang di sini. Menurut Profesor bagaimana?

24

37.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. M. AMINUDDIN Terima kasih. Sebelumnya perlu saya sampaikan pada satu kesempatan kami pernah diskusi dalam satu forum dengan Bapak Ketua Majelis Konstitusi, yaitu Bapak Prof. Jimly Asshiddiqie dan di sana saya tanyakan, mulai kapan Undang-undang KKR itu retroaktifnya, mulai diberlakukan kapan? Tidak ada jawaban dan di dalam undang-undang itu juga tidak ada jawaban, tidak ada ketegasan. Apa mulai tahun 1945? Apa mulai tahun 1950? Apa mulai tahun 1965? Jadi tidak jelas. Kemudian yang kedua, sepanjang pengetahuan kami, para kelompok-kelompok yang terlibat persengketaan dengan pemerintah, itu tidak ada yang menuntut kompensasi. Apakah itu PRRI, apakah itu DI/TII, kalah mereka ya kalah, ngakoni salah dan kemudian dalam bahasanya “bertobat”. Tapi ternyata setelah jaman reformasi, mantan eks Tapol dan Napol dan keturunannya melalui lebih kurang empat belas LSM, itu menuntut adanya rehabilitasi dan kompensasi. Hal ini nampak, yang pertama pada tahun yang lalu mereka melakukan suatu class action di pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian juga setelah itu menuntut kepada lima orang Presiden. Dalam hal ini kebetulan ketua majelis hakimnya itu adalah tetangga saya dan juga jamaah di masjid, kemudian juga bulan-bulan Agustus itu dari berbagai mass media, kemudian juga dari berbagai opini publik, tampaknya ini akan dikabulkan. Tetapi pada waktu kami bertemu majelis hakim, kemudian kita bicara-bicara, “Pak ini bagaimana prospek dari tuntuan class action rehabilitasi dan kompensasi?”. “Oh ya Pak Amin, ini kita dasarnya kemanusiaan, mereka sudah tua-tua datang dari seluruh Indonesia, mau apa lagi?”. “Apa Bapak sudah memperhitungkan resikonya?”. “Mengapa Pak Amin?”. “Begini Pak, kalau mereka itu direhabilitasi dan diberi kompensasi, maka logikanya mereka adalah benar, yang menumpas adalah salah. Kalau mereka benar, mereka berhak mendapatkan kompensasi dan mereka mendapatkan rehabilitasi, maka TAP MPRS itu juga salah dan keputusan Mahmilub itu juga salah, itu harus dicabut dan Bapak nanti harus mengadili mereka yang menumpas PKI tahun 1965, apa Bapak siap begitu?”. Itu satu hal yang tidak mereka duga. Oleh karena itu kami berpendapat, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan, yaitu misalnya pada Pasal 1 ayat (1) tentang Kebenaran. Tentang kebenaran itu dinyatakan sebagai berikut: “Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu”. Persoalannya adalah yang dimaksud dengan kebenaran ini kebenaran yang menyebabkan mereka itu menjadi korban atau menderita? Atau kebenaran cara mereka mengungkapkan? Itu harus ditegaskan. Sebab kalau kebenarannya peristiwa G 30 S itu adalah masalah keilmuwan dan itu dapat

25

diperdebatkan. Tetapi kalau kebenaran mengenai masalah mereka ditumpas, itu adalah sangat subjektif, dari mana mereka melihatnya? Oleh karena itu kalau ini tidak ada ketegasan, ini maka ibaratnya adalah pendulum yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, yang bisa memukul siapa saja. Kalau ini kebenaran sejarah, ada prinsip-prinsip kebenaran sejarah. Kalau mereka mengakui bahwa tahun 1965 itu mereka benar, maka kebenaran itu juga tidak hanya berasal dari pihak mereka sendiri, tetapi juga harus dari pihak mereka yang pernah berseberangan. Misalnya Nasution, misalnya Harry Tjan Silalahi, misalnya Marsilam Simanjuntak, misalnya Salim Said, tetapi karya-karya mereka tidak pernah memakai referensi ini, jadi hanya sepihak dan ini di dalam sejarah disebut dengan personal bias, berat sebelah, pribadi, ini tidak adil. Jadi kalau kita melihat infotainment, orang yang bercerai, mereka biasanya dalam Cek Ricek itu, baik itu yang laki-laki, yang perempuan itu secara adil ditanya, ini hanya sepihak saja, apa itu adil? Itu persoalannya. Oleh karena itu masalah kebenaran yang menjadi pijakan dari undang-undang itu juga perlu dipertegaskan, kalau tidak tegas lebih baik nanti akan menimbulkan suatu masalah, suatu konflik, cabut saja, saya setuju dengan Prof. Noor Syam, itu merupakan benih malapetaka. Karena itu sekali lagi sangat-sangat kontroversial dan anak-anak kita dengan adanya masalah ini juga nanti akan diracuni. Kemudian yang kedua mengenai masalah korban, siapa yang jadi korban? Kita harus tahu kontekstual, peristiwa itu terjadi, mengapa? Kalau kita ingat tahun 1965, waktu itu adalah situasi revolusioner, bahkan untuk merevolusi diangkat pemimpin besar revolusi, siapa yang tidak tahu, semuanya tahu. Dan ini juga digembar-gemborkan oleh mereka. Saya punya satu buku yang diterbitkan oleh CC PKI, yaitu ABC Revolusi Indonesia oleh CC PKI yang diterbitkan tahun 1997. Revolusi Indonesia itu melalui tiga tahapan, yang pertama adalah revolusi nasionalis, yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajah. Tapi masyarakat Indonesia secara ekonomi, sosial, dan politik masih setengah jajahan, karena apa? Karena faktor-faktor ekonomi masih dipegang oleh kaum kapitalis, baik itu dalam negeri maupun luar negeri dan sosial masih dibahas oleh kaum feodal. Oleh karena itu perlu ada revolusi sosial dan revolusi sosial itu kebetulan dilaksanakan land reform, UUPH tahun 1960-1965. Ini merupakan suatu test case. Oleh karena itu dengan land reform ini mereka mencoba untuk melangsing revolusi sosial, yaitu revolusi agraria dan mencoba test case kekuatan di arus bawah. Ternyata mereka gasakan di arus bawah itu kalah dan itu terakhir pada bulan Mei di Mantingan yang sekarang menjadi wakaf tanah Pondok Gontor. Mengapa demikian, karena memang saya melakukan penelitian masalah itu. Dan begitu aksi sepihak mereka gagal, kemudian melancarkan tuntutan yang pada bulan Januari sudah dilancarkan, yaitu pemerintahan angkatan 1945, yang dipersenjatai

26

buruh dan tani, yang paling siap adalah SOKSI dan BTI, tapi ditentang oleh pimpinan angkatan darat. Jadi dalam hal ini, dalam revolusi kita tahu yang membaca mass media dengan cermat, yaitu pada tanggal 29 September, Anwar Sanusi, seorang anggota CC PKI, pernah menyampaikan bahwa hari ini Ibu Pertiwi sedang hamil tua dan akan melahirkan bayi revolusi dan katakanlah Nasakom begitu. Tapi apakah menunggu peradi-peradinya untuk mengusir setan. Bagi orang yang tidak cermat, maka siapa setan itu tanda tanya. Tapi bagi yang mengikuti perkembangan politik organisasi 1960-1965, maka setan itu adalah di dalam aksi sepihak CC PKI membuat satu monster yaitu tujuh setan desa, termasuk Kabir (Kapitalis Birokrat), yaitu tentara yang menduduki jabatan-jabatan di direksi perkebunan, kemudian juga guru ngaji, kemudian juga tuan tanah jahat di desa. Di kota menghadapi tiga setan kota, siapa yang dihadapi? Kalau musuh PKI adalah Angkatan Darat, ya sudah barang tentu adalah Angkatan Darat, khususnya Nasution dengan Yani. Itu pada tanggal 29 September, di Jambi oleh seorang anggota CC PKI, Anwar Sanusi. Tanggal 29 September juga, Aidit di Senayan dengan pongah CGMI, kalau tidak bisa bubarkan HMI, sarungan saja!”, bayangkan itu, nantang begitu ya! Siapa sih umat Islam yang tidak pegal, tidak geram. Jadi kalau ada kesempatan pasti mengamuk. Dijawab oleh PII, sebelum membubarkan HMI, langkahi dulu mayat PII. Ini situasi jor-joran pada waktu itu dalam situasi revolusioner. Oleh karena itu pada waktu tess itu terjadi, maka orang-orang yang di Jakarta, bahkan sudah mendapat bocoran lebih dulu seperti Harry Tjan Silalahi, itu mendapatkan bocoran dari teman CGMI, bahwa tidak terlalu lama akan ada suatu perubahan besar-besaran, yaitu satu revolusi. Pak Basofi Sudirman, yaitu ayahnya Pak Letnan Jenderal Sudirman, itu kakaknya juga seorang PKI. Di dalam buku ini Pak Basofi pada tanggal 17 April tahun 2004 membuat pengakuan di Surabaya, bahwa pakde-nya itu kira-kira sepuluh hari sebelum G 30 S minta penurunan pada adiknya, yaitu Pak Letjen Sudirman, karena PKI akan melakukan satu pemberontakan. Dan kakak dari Pak Letjen Sudirman itu kemudian disembunyikan oleh Pak Sudirman di Jakarta, sehingga selamat. Ini sekali lagi. Oleh karena itu siapa yang menjadi korban? Analisis dari Iwan Gardono Sujatmiko, kalau dalam revolusi, maka ada dua kekuatan yang berhadapan, maka yang menang itu juga mesti akan membabat yang kalah dan sebaliknya yang kalah pasti akan dibabat. Seandainya PKI menang, na’udzubillah min dzalik. Di desa-desa itu sudah banyak lubanglubang kolektif, sumur-sumur kolektif. Kalau kita membayangkan sumur yang ada di daerah, maka sumur-sumur itu adalah tidak mustahil. Pada waktu saya menyusun tesis S2 yang kemudian terbit menjadi Kaum Merah Menjarah, saya berhasil menemui aktivis PKI golongan B yang selamat, bahwa mereka memang mengakui karena di desanya itu di Kali Widas, tidak membuat lobang karena nanti musuh-musuhnya yang kalah, yang akan di-anu itu adalah tinggal uncalne ke kali saja, di Kali 27

Widas di Muara Berantas dengan Widas itu, tapi mereka sudah menyiapkan sejumlah arit dan sebagainya yang sewaktu-waktu siap dan itu tidak di satu tempat. Permasalahannya adalah karena umat Islam sudah dicekam oleh kegeraman, maka tinggal pemantik saja, begitu tess, pada tanggal 7 Oktober, dimana Kesatuan Aksi Pancasila yang dipimpin oleh Supangat di Jakarta, mensinyalir bahwa yang di belakang G 30 S/PKI, maka berita ini tersebar, yang terjadi adalah pembakaran-pembakaran di daerah. Waktu itu saya baru pulang sekolah di Malang dan karena saya juga sebagai Sekretaris Anak Cabang Pemuda Ansor, kemudian supaya tidak terjadi anarkis, itu dikumpulkan untuk bagaimana caranya itu supaya itu tidak anarkis, kemudian jadi teridentifikasi siapa yang PKI sungguh-sungguh, siapa yang tidak dan saya termasuk membela seorang pemimpin ranting PKI, anaknya Masyumi, penggiane maen [sic!], tapi dia jujur dan pada waktu ini terjadi pengambilan itu, di tengah malam pukul 01.00 WIB saya didatangi oleh Ansor dari tempat lain, saya dikalungi clurit, pokoknya kalau ada gantinya adalah saya siap, saya hanya mengatakan yang benar. Dalam situasi begini bagaimana kita? Ini sekali lagi. Oleh karena itu kalau itu dikatakan sebagai korban, nanti dulu, karena apa? Karena ada dua pihak yang berselisih, apalagi PKI menggunakan jargon kawan dan lawan. Kawan Aidit, kawan Nyoto, Natsir musuh bebuyutan, Ahmad Dahlan lawan, Chairul Saleh juga lawan. Jadi ada pertentangan yang diametra. Kemudian pelaku, jadi kalau dikatakan, itu dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat, maka pertanyaan kami pada Majelis yang mulia, apakah dapat satu event, satu fakta yang pada tahun 1965 itu merupakan masalah politik, kemudian sekarang diubah menjadi masalah hukum? Siapa pun tidak perlu tahu bahwa itu adalah masalah politik. Kemudian yang kedua, yang tahun 1962 itu adalah masalah kolektif, masalah bersama, masalah organisasi. Saya sendiri juga tidak bisa mengambil begitu saja, tidak bisa mengatakan begitu saja, tapi ada koordinasi dari Ansor anak cabang, dari Kepolisian, dari Uterpa, bahkan dengan cabang, bahkan dengan wilayah, bahkan dengan kemudian bahasa nasional yang di dalamnya adalah Pak Yusuf Hasyim. Pada waktu bertemu Pak Yusuf Hasyim, ”Pak tidak mustahil dengan adanya Undangundang KKR, maka anak-anak buah termasuk saya nanti akan menjadi pesakitan”. Simulasinya adalah Kick Andy pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 kemarin. Untung itu ada Salahuddin Wahid datang, kalau tidak itu celaka itu Pak, opini celaka. Siapa yang bisa memberikan gambaran secara jernih, secara tepat pada tahun 1965? Oleh karena itu permohonan kami jadi atas dasar apa yang saya sampaikan tadi, maka hendaklah ditinjau kembali undang-undang ini. Kemudian pertanyaan saya berikutnya lagi. Jadi, kalau tadi dari masalah politik diubah menjadi masalah hukum, kemudian dari masalah politik diubah manjadi masalah individual, dan kemudian yang bersangkutan dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, kalau saya

28

tidak mau Pak. Karena waktu itu saya tidak bergerak sendiri dan bukan atas kemauan saya sendiri. Kalau ini terjadi, kan. akan tidak mustahil akan terjadi suatu konflik horisontal dan itu akan, mengurai luka lama, luka lama.. bagi saya, rekonsiliasi sudah pernah berjalan dan masyarakat tidak mengotak – atik siapa yang tidak tahu Ketua DPRD Jawa Timur tahun 1980 akhir. Itu adalah anaknya PKI. Masyarakat tidak pernah mengutik – utik, ada tokoh nasional anaknya titik-titik Maruto. Siapa yang, tidak ada . Di Padang Pariaman ada seorang Letkol yang ternyata juga PKI. Tetapi kalau sekarang ini kemudian jadi formal, maka sudah barang tentu sekali lagi apakah yang bersangkutan yang karena menjalankan tugas, yang karena terpanggil oleh panggilan suci apalagi pada waktu itu ada fatwa ulama itu harus menanggung sendiri. Jadi, satu permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Di Jawa Timur, umbruan Pak itu Pak, termasuk saya Pak. Terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb .

38.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI , S.H., M.H. Saya kira cukup, terima kasih profesor Aminuddin. Pak Noor Syam, Pak Taufik, terima kasih.

39.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-saudara, sudah menyampaikan keterangan, yang belum ini saksi ya? Sekarang sudah setengah dua belas nanti kita istirahat dulu. Setelah masuk nanti baru saksi nanti kita dengar keterangannya, tapi sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan oleh anggota Majelis, kanan barangkali ada yang mau ditanya, kiri ada..Jadi tiga orang, mulai kanan dulu Pak Maruarar, silakan.

40.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN S.H. Terimakasih Pak Ketua. Saya pertama pada Pak Taufik, kalau dengar Pak Taufik bicara ini masih makin segar lagi ingatan kita tahun 1965. Saya kira saya termasuk aktivis juga dan berhadapan tiap hari dengan begitu di asrama kita. Saya mengerti betul apa yang Pak Taufik cerita tentang Lekra, karena banyak juga tokoh-tokoh Lekra di sekitar asrama kita di Fakultas Sastra. Tetapi yang menarik bagi saya, Pak Taufik tadi berbicara dengan perdamaian total antara kaum komunis dengan pemerintahan di Malaysia. Tetapi di satu sisi Pak Taufik mengungkapkan satu stereotip daripada komunis itu dimana-mana sama, tetapi bapak mengagumi perdamaian total di Malaysia itu dan bahkan mengagumi Cheng Peng tadi. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya di satu sisi ada lagi Bapak tadi statement-nya saya kurang tahu apa saya salah menangkap dan mungkin juga benar

29

bahwa di antara yang korban-korban yang niat atau dalam tanda kutip saja korban banyak juga petani-petani yang tidak terlibat sama sekali dengan kelompok PKI pada waktu itu atau Marxis, tetapi mereka adalah petani-petani muslim. Saya kira banyak tempat itu terjadi juga. Oleh karena itu di dalam mencoba mewujudkan apa yang dikatakan sebagai suatu ganjalan di dalam masyarakat kita tentang konflik ini yang bersifat ideologis, apakah Bapak tidak melihat adanya suatu kebutuhan dan juga suatu kemauan, karena saya melihat dari sudut peradilan yang tadi dikatakan Pak Kasdi itu tentang tokoh-tokoh daripada mereka ini membawakan aspek politik menjadi aspek kriminal, saya lihat sudah diadili dan bahkan tokoh-tokoh yang paling inti sudah diadili dan dihukum. Apakah di dalam masalah-masalah korban yang sebenarnya banyak yang tidak merupakan mereka-mereka yang terlibat juga sebagai suatu korban atau korban, adakah kebutuhan untuk mengadakan suatu katakanlah bukan rekonsialisasi karena mungkin ada yang alergi perdamaian begitu sehingga masyarakat Indonesia betul-betul utuh kembali. Saya melihat di dalam pertarungan antara idiologi komunis dengan yang idiologi non komunis di dunia dikalahkannya PKI bukanlah dengan metode-metode misalnya dengan kekerasan seperti sekarang yang kita lihat bersama. Runtuhnya tembok Berlin saya pikir bukan dengan cara yang kita bayangkan itu bahwa kita melakukan kekerasan itu tetapi dengan metode-metode lain dari sudut ekonomi dan dari sudut lain. Bisakah Bapak bisa memberikan suatu argumen urgensi daripada perdamaian itu ada juga di Indonesia dan kalau Bapak tidak setuju dengan metode KKR kira-kira metode apa yang akan kita pakai. Terima kasih Pak barangkali Pak Kasdi juga berlaku untuk yang lain Pak Nursamsu. Terima kasih Pak ketua. 41.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, kita teruskan dulu yang kedua Pak Laica Marzuki silakan, nanti di-rompol tiga, nanti langsung dijawab bergilir saja. Silakan.

42.

HAKIM KONSTIUSI : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H. Para Ahli yang berhormat. Kehadiran ketiga ahli ini sangatlah berkesan sama saya utamanya karena salah satu diantaranya hadir salah satu Taufik Ismail penyair pujaan saya. Saya ingat salah satu puisi Anda berjudul almamater. ”Di depan gerbang tua pada hari ini kutatap temboktembok yang kusam dan berlumut.” Bung Taufik, ketika saya mahasiswa seperti halnya dengan Anda kita tidak halnya berdebat mengenai komedi Jas Panjang karya Anton Chekov. tidak hanya berdebat mengenai drama Pantigon karya Spokeless Tidak hanya berdebat mengenai drama Malam Jahanam karya Motinggo 30

Busye, tapi juga kami berlarut-larut berdebat hukum dan utamanya perdebatan-perdebatan politik. Apa yang para Ahli kemukakan ini termasuk yang pernah saya perdebatkan ketika saya masih mahasiswa di kampus saya di Universitas Hasanudin. Saya ingin mengungkapkan statement dan pendapat Anda dan kecaman Anda. Bagi saya hakikat lembaga rekonsialiasi adalah suatu proses pengampunan terhadap suatu kelompok yang dahulunya berlawanan dengan pihak penguasa yang meluangkan yang memberikan pengampunan guna mencapai perdamaian dan persatuan bangsa. Tolong digarisbawahi itu, guna mencapai perdamaian dan persatuan bangsa. Para Ahli yang berhormat, proses rekonsialiasi pada hakekatnya bagi saya lebih merupakan proses politik yang dikemas secara normatif hukum. Tatkala dia mengikat itu harus dikemas secara hukum. Nah, pertanyaan saya utamanya pada prof yang ditengah prof Noor Syam. Kalau proses rekonsialiasi menyaratkan misalnya dua kutub sesama pendukung ideologis Pancasila, apakah lagi gunanya hakekat rekonsiliasi? Tolong dijawab, mengapa saya katakan proses rekonsiliasi pada hakekatnya proses politik, karena di masa lalu kedua pihak yang terlibat rekonsiliasi itu adalah perdebatan politik secara ideologis dan kekuasaan. Sebagai mana Anda maklum dimana-mana terdapat dua syarat dari rekonsiliasi yaitu pertama, pengungkapan kebenaran dari satu pihak yang bakal dikenakan rekonsiliasi. Yang kedua pengakuan-pengakuan perbuatan mereka di masa lalu, ini dua hal. Misalnya di Jerman Barat, rekonsialiasi juga diberikan kepada Kaum Nazi, dan juga diberikan kepada yang tadi berada di balik tembok komunis. Di Afrika Selatan, rekonsialiasi diberikan kepada kelompok penguasa pendukung apartheid. Perubahan paradigma sebagaimana para Ahli maklum, kenyataan bahwa perubahan paradigma politik itu, itulah yang mendorong adanya rekonsialiasi. Perubahan paradigma politik yang merubah ideologi marxis misalnya ideologi marxisme klasik menjadi seperti Cina menjadi paradigma sosialisme dalam kaitan karakteristik Cina. Bung Taufik Ismail tentu mengetahui sejak Lin Swie Ping berkuasa, dia katakan begini tidak perlu seekor kucing itu berwarna putih, berwarna hitam, berwarna merah tapi yang perlu bagaimana sang kucing dapat dan mampu menangkap tikus. Bukan lagi filosofi yang prinsipil dan itu yang berlaku di Cina sekarang. Terakhir, Bung Taufik Ismail saya sudah membaca buku Anda mengenai berjudul ”Prahara Budaya” dan saya membacanya saya mengkajinya dengan mata yang berkaca-kaca. Pertanyaan yang sentral kepada Saudara, apakah dosa-dosa Lekra komunis yang terdapat di dalamnya itu sudah merupakan dosa-dosa yang tak berampun. Apakah kaum komunis di negeri ini sudah tertutup bagi upaya rekonsialiasi, mengingat kaum komunis di negeri ini adalah bangsa setanah air kita juga. Terima kasih.

31

43.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Terakhir, Pak Mukhtie Fadjar.

44.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Terima kasih. Pada para Ahli Profesor Noor Syam, Pak Taufik Ismail, dan profesor Aminuddin dan Anda juga sebetulnya Pemohon. Persoalan pokok yang disidangkan ini adalah persoalan konstitusionalitas dari Undang-Undang KKR. Jadi, forum ini bukan forum mengadili ideologi juga bukan forum mengadili sejarah,. Nah oleh karena itu saya mengharapkan yang harus ditunjukkan adalah apakah UndangUndang KKR sebagai satu instrumen hukum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu ini. konstitusional atau tidak? Karena pelanggaran HAM berat ini tentu saja bukan terpaku pada persoalanpersoalan peristiwa tahun 1965, tapi juga peristiwa-peristiwa lain seperti peristiwa Tanjung Priok dan sebagainya. Oleh karena itu yang harus ditunjukkan kepada Majelis adalah konstitusional tidaknya undang-undang ini sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau pelanggaran-pelanggaran hak masa lalu. Tadi ada poin yang menarik dari Pak Taufik Ismail yang menyinggung tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan adanya kompensasi, rehabilitasi, restitusi, yang beliau kemukakan sebagai sebuah audit dendam atau suatu audit dendam, ini barangkali yang saya mengharapkan untuk di elaborasi sehingga penyelesaian masa lalu tidak menimbulkan luka baru tuntutan tuntutan baru, tapi penyelesaian secara total untuk menatap dari depan yang lebih sehat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian terima kasih.

45.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, saya persilakan ini dijawab nanti kita istirahat, istirahat, nanti kita masuk lagi. Silakan mulai dari mana dulu, apa urutan tua tapi sudah sama tua ini.. Pak Noor Syam dulu, silakan.

46.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. MOHAMMAD NOOR SYAM Bapak Majelis sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Untuk mengklarifikasi pertanyaan atau masalah yang pertama dari bapak., saya lupa nama Bapak. Bagaimana dengan tujuan daripada rekonsialiasi supaya kita rukun dan bersatu kembali? Itu memang tujuan yang luhur dan kami sangat berharap bahwa kita bisa rukun supaya tidak ada dendam dan tidak ada bencana dimasa depan. Tetapi dapatkah saya dan kelompok kami umat beragama mempercayai mereka yang yakin dengan

32

ideologi atheisme. Kalau dikatakan begini, mereka katakan, apakah dosa-dosa mereka tidak berampun? Saya tetap mengukurnya dengan ideologi Pancasila sila pertama, yang saya jabarkan lagi dalam agama saya, Islam. Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik, apalagi ini atheis, ini saja saya jawab. Kalau mereka itu atheis, fitnah menjadi budaya, kekejian menjadi tingkah laku, tidak ada kebenaran, tidak ada moral, tidak ada Tuhan. Saya tidak dapat hidup bersama mereka, kecuali saya dalam keraguan dan ketakutan selamanya. Oleh karena itulah saya minta tadi, undangundang tadi dibatalkan demi moral, amanah dalam pembukaan “Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa”. Kalau kita mau menerima berkah itu, Bismillah. Boleh mereka perorangan datang kepada negara atau wakil dari negara misalnya pengadilan. Bersumpah, “saya bersumpah setia kepada negara Pancasila”, sekaligus itu perwujudan taubatnya kepada Allah. Itu saya bisa terima dan mereka silahkan menjalankan ibadah agamanya masing-masing, yang Muslim yang Kristen. Tapi jangan munafik, tadi saya menyebutnya hipokrit. Kalau begitu kita satu kamar atau satu tempat tidur dengan ular berbisa. Ketika kita tidur, kita berbahaya, na’udzubillah, ini pandangan saya. Kedua, bagaimana dengan pertanyaan Bapak Mukti, ini masalah konstitusional. Kita mengerti, di awal uraian deklarifikasi saya, saya beranggapan, bahwa undang-undang ini cacat hukum, karena sama sekali tidak menyebut secara tertulis, berdasarkan filsafat negara Pancasila, sebagai fungsinya sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itulah, jabarannya kebenaran yang mau ditegakkan, oleh komisi ini, kebenaran yang berlandaskan paradigma apa? Apakah paradigma sejarah semata-mata? Sejarah saja di Indonesia sekarang ada tujuh versi, menurut mereka. Dari tujuh versi itu kita harus menguji mana yang valid terpercaya, tetap kita kembali kepada Pancasila. Kalau dia berjiwa Pancasila, tujuh itu kita pilih mana yang paling benar, sebab di tujuh itu subyektif peneliti. Apakah dari Antony Deck, apakah dari Feick, Victor Feick, dan lain-lain. Kembalilah kepada kebenaran fundamental yang diamanatkan the founding fathers, karena kita ini pewaris, penerus, bhayangkari negara itu. Kita menikmati negara itu, tapi kita bertanggung jawab kepada negara itu, dan untuk menggaris bawahi tanggung jawab ini, saya mohon Majelis juga memahami pendirian kami. Negara ini 85% minimum, ada yang menyebut 90 persen umat Islam. Mayoritas umat Islam, tapi umat Islam seyogyanya tidak hanya menuntut hak sebagai mayoritas, namun juga menyadari tanggung jawab sebagai mayoritas. majority rules minority right, kita sebagai mayoritas berhak untuk memimpin tapi juga besar tanggung jawab kita, tanggung jawab moral melaksanakan Pancasila ada pada kami umat Islam. Selamatkan pancasila itu sampai generasi hari kiamat. Kenapa umat Islam membela Pancasila, bagi saya pribadi, itu akidah saya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya berdoa kepada Allah, khusnul

33

khotimah. Jadi saya membaca Pancasila itu bukan ideologis, bukan

politis. Tapi tunggal, dengan iman saya sebagai muslim. Demikian uraian saya, mudah-mudahan kita dapat memahami sebab kalau atheisme itu berkembang di bawah tanah atau terbuka, minimum itu adalah syirik, maksimum itu adalah proses pemurtadan dan penghianatan ini akan terkutuk dan negara ini akan jauh dari rahmat Allah, karena kita sendiri mengingkari “atas berkah rahmat Allah itu”. Saya khawatir kita akan mengalami bencana besar. Misalnya, yang saya bayangkan, na’udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau negara selama ini, polisi dan tentara tidak dapat menindak mereka yang melanggar Tap MPRS Nomor 25 itu, karena itu melanggar HAM sekarang, tetapi kalau itu digerayangi terus di desa-desa, di kampungkampung. Lalu rakyat melawan, yang terjadi adalah anarkisme. Haruskah mereka berurai air mata dan banjir darah kembali. Saya kira kitalah yang berusaha menetapkan preventif, menangkal itu terjadi, dan itu ada pada keputusan hari ini atau selanjutnya dari Majelis Yang Mulia. Terima kasih

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wa barakatuh.

47.

AHLI DARI PEMOHON : Prof. Drs. M. AMINUDDIN Terima kasih. Jadi yang pertama dari Hakim Yang Mulia, jadi satu pertanyaan politik bagaimana mereka yang tidak terlibat tapi menjadi korban. Persoalannya ialah di dalam partai PKI itu ada gerakan legal dan illegal. Yang menjadi masalah kita juga belum tahu apakah yang bersangkutan itu secara illegal. Tetapi pada tahun 1966/1967 pernah ada satu keputusan pemerintah untuk membuatkan satu klasifikasi untuk mereka yaitu golongan A, golongan B dan golongan C, semua tindakan hukum yang dilakukan atas dasar klasifikasi ini. Kemudian berikutnya lagi, kalau dikatakan bahwasaya undangundang KKR ini adalah satu keputusan politik dari proses politik, maka ini konstitusional atau tidak? Saya berpendapat, bahwa dalam politik itu tidak ada yang abadi, yang sekarang berseteru boleh jadi nanti akan berangkulan, dan yang sekarang berangkulan boleh jadi nanti akan berseteru, sehingga kalau sekarang diputuskan, nanti pada sewaktuwaktu akan ada peristiwa lagi. Apakah akan berkali-kali? Memang saya melihat ada perbedaan, rekonsiliasi antara Afrika Selatan dengan di Indonesia. Di Afrika Selatan, persoalannya adalah persoalan yang bersifat homogen, satu masalah, yaitu apartheid. Tapi di sini adalah multi masalah, multi problem. Jadi bisa dilihat dari segi politik, bisa dilihat dari segi sosiologi, bisa dilihat dari segi kebudayaan, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam politik dikatakan tidak ada kawan abadi, tapi yang ada adalah kepentingan abadi, dan seperti yang dikemukakan oleh Taufik Ismail, komunis dimana pun dan kapan pun, kalau dia lagi

34

tiarap, dia akan merangkul pada siapapun yang memberi payung dan bantuan. Oleh karena itu, karena yang menjadi titik tolak ini adalah pengungkapan kebenaran, maka kebenaran itu perlu dipertegas dulu kebenaran yang mana, apakah kebenaran yang merasa menjadi korban, kemudian mereka mengaku semuanya sendiri tanpa diverifikasi oleh pihak lain, atau kebenaran yang peristiwa itu menjadi pangkal tolak. Jadi misalnya PRRI berwatak jelas, kemudian DI/TII jelas, tapi yang 30 S PKI kemudian menjadi tidak jelas, dan sekarang dipungkiri. Nah ini terjadi pembalikan fakta sejarah. Ini yang kita tidak mau, dan dampak ini juga akan membawa perpecahan, karena dengan dilegalkannya, adanya versi-versi itu sudah barang tentu dalam batasbatas tertentu memang itu bisa dipisahkan, bisa diberikan tetapi harus dicari dengan fakta. Tapi kalau tidak itu juga akan menjadi penyesatan. Oleh karena itulah sehubungan dengan berbagai hal, nampaknya menurut pendapat kami, mafsadatnya, atau faktor yang merusak itu akan merusak daripada maslahatnya, kebaikannya. Sehingga dengan demikian kami berpendapat, bahwa seyogyanya secara keseluruhan ini dibatalkan, dan nanti kami juga akan menyerahkan beberapa tulisan dan hasil silaturahmi nasional yang mempertemukan dari pelaku sejarah enam puluh lima di Pondok Tebuireng pada tanggal 15 September yang lalu sebagai bahan perlengkapan pada Majelis, saya kira jawaban kami demikian. Terima kasih. 48.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Yang terakhir..

49.

AHLI DARI PEMOHON :TAUFIK ISMAIL Yang pertama, tadi Pak Siahaan ya. Tentang, saya menyebut dengan perdamaian yang sifatnya total di Malaysia, tapi saya juga mengungkapkan mengenai bagaimana ideologi ini, tentu saja. Karena apa yang saya tulis di dalam Katastrofi Mendunia itu untuk mengingatkan kita kembali semua, terutama yang jadi sasaran kita itu anak-anak muda yang di kursus-kaderi oleh PKI-PKI yang sudah tua itu, tapi secara sesat. Jadi ini tujuannya, tapi dalam pengembaraan penulisan saya, kemudian saya menemukan satu fakta sejarah yang sangat menarik, yang terjadi di seberang Selat Malaka kita itu, dan itu tidak terjadi di negeri-negeri lain. Di negeri-negeri dimana komunisme itu, merebut kekuasaan dan sebagainya itu, itu fenomena ini sangat bagus untuk kita pelajari, dan sepanjang pengetahuan saya, yang terbatas, dari media massa dan jurnal-jurnal itu, Chen Peng, perdamaian yang dilakukan di Malaysia, itu tidak disigi, tidak diteropong dengan baik, banyak betul kita mengambil dari Afrika Selatan, ada barangkali

35

signifikansinya jauh yang lebih signifikan adalah di lautan seberang tersebut. Karena itu, perdamaian total yang dilakukan di Malaya tersebut, di dalam dua kali perundingan yang sangat alot, tetapi kemudian berhasil dengan baik dan kemudian perdamaian itu sifatnya total, bagus sekali untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang sangat penting adalah kemauan baik dari kedua belah pihak, kemauan baik dari kedua belah pihak, karena kepemimpinan nasional yang kuat untuk itu saya juga tidak melihatnya di Malaysia. Waktu itu Tengku Abdur Rahman, kemudian di lanjutkan oleh Mahathir. Jadi dua perundingan itu, pada kedua-duanya. Tapi Mahathir punya kepemimpinan, pada waktu Tengku Abdurrahman tidak sekuat Mahathir. Kalau kita pelajari, jadi Ratana Saya itu seorang Kolonel Angkatan Darat Thailand yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan kedua kubu ini, itu menerbitkan sebuah buku, dan itu yang menariknya apa, itu merupakan proceeding, jadi itu merupakan laporan rapat dari sidang ke sidang, menarik betul itu. Kedua, auto biografi dari Chen Peng sendiri, yaitu yang judulnya My Side Of History. kemudian yang ketiga, ada sebuah Seminar di Australia dimana pusat studi itu mengundang Chen Peng untuk bercerita, dan dia bercerita mengenai riwayat hidup mereka artinya dia dan sebagainya, tapi juga yang penting adalah jalan perundingan itu. Kemudian apa di dalam perundingan yang menarik sekali? yaitu sikap yang sangat alot dan itu penuh dengan dendam pada awal-awal itu, itu nampak di dalam proceeding-proceeding itu penuh dengan, dan kemudian juga pemerintah dalam hal ini yang menjadi wakil pemerintah itu, yaitu kepala inteljen di Malaysia, itu yang pertama dan juga yang kedua. Itu bergerak dari satu kutub yang semacam itu dan semacam yang lain, pada perundingan yang kedua, tapi memang ada faktor eksternal yang saya sebut di sini kalau tidak lengkap, apa faktor eksternalnya, Partai Komunis Malaya itu mendapat dukungan yang sangat kuat dari Beijing, dari Peking. Baik di dalam ideologinya, tapi tentu saja dalam masalah keuangan, dan kemudian mereka mendirikan sebuah studio radio yang kemudian mempengaruhi rakyat Malaysia, dan kemudian mereka, empat puluh tahun terus bergerilya dan kemudian setiap tahun itu korban jatuh rata-rata dua ratus orang. Pemerintah Peking, pada perundingan yang kedua itu menarik dukungannya, kepada Chen Peng mengatakan empun semanten rumiyin, sudah sampai di sini saja. Tidak ada lagi dukungan untuk kalian, kenapa? karena mereka membuka diri, jadi mereka tidak lagi menjalankan Marxisme Lenimisme seperti itu tapi menganut kapitalisme, Karena itu dengan jalan kapitalisme ini bantuan-bantuan terhadap partai-partai yang menjalankan subversi di negara-negaranya masing-masing itu dicabut. Tapi saya payah mencari di sana mengenai Indonesia disebut atau tidak, kebetulan Cheng Peng tidak menyebutnya. Tapi kemudian ini

36

dicabut dan kemudian akhirnya dalam perundingan yang kedua itu mereka sudah lihat bahwa ini sudah tidak ada harapan lagi kita, ya sudah akhirnya mereka give in dan kemudian tidak lagi mau partainya itu dimunculkan kembali juga tidak buat partai baru dengan nama lain, tetapi marxisme/leninisme itu juga tidak. Jadi keikhlasan yang ada itu, itu ada sebabnya. Sebab yang utama itu adalah bahwa RRC tidak lagi mendukung mereka, akhirnya itu berjalan dengan baik. Tapi yang bagus itu ada suatu persetujuan dari kedua belah pihak untuk tidak saling mencerca, untuk saling tidak menyebut-nyebut masa-masa yang lalu, itu menurut saya itu indah, ini indah. Saya akan mengatakan, “Malaysia itu bangsa yang besar dalam hal ini”. Mampukah kita menjadi bangsa yang besar itu dengan mendapat anugerah dari Tuhan? Itu keikhlasan tersebut dan ideologi ini sudah tidak pun boten pajeng ten pundit-pundi dimanapun ini sudah tidak laku lagi dimana-mana, akuilah itu dan Partai Komunis Malaya mengakui itu. Eks PKI di sini saya kira tidak mengakui itu, saya kira mereka tidak mengakui itu. Bagaimana sikap kita? Ini bangsa kita juga. Saya berbelah bagi dalam hal ini, tapi saya harus menyampaikan ini. Bahwa keinginan saya kalau saya pribadi kita berdamai secara total, apa maknanya berdama total? Ini yang namanya audit dendam dempet kritik dua kolom kiri-kanan karena yang dihitunghitung ini kemudian dibicarakan, sudah tidak lagi, sudah total kita berdamai. Bisa tidak, harus ada kepemimpinan nasional yang garisnya demikian. Harus ada pemimpin-pemimpin masyarakat yang diperdorong dalam keikhlasan untuk berbuat semacam itu, ini menjadi persoalan baru dan itu bukan soal saya. Tentang masalah konstitusional atau tidak ini, ini masalah Tuantuan, Tuan-tuan yang jauh lebih tahu. Saya menyampaikan di sini, saya terima kasih saya diundang sebagai Saksi/Ahli menyampaikan suara nurani ini. Dengan getaran nurani yang semacam ini saya rasa banyak, sudah kesal menghadapi yang semacam ini. Kenapa kita tidak berdamai dengan keikhlasan tersebut. Ya Allah, kepada Tuhan tolong keikhlasan ini, tapi kalau tidak ya dihitung-hitung itu dempet kredit dendam itu, kemudian di belakangnya itu kompensasi, rehabilitasi, okay? Ya tentu saja, rehabilitasi tentu, kompensasi ya tidaklah, ini negara miskin sekarang ini. Kembali kepada Pak Siahaan, visi saya tentang perdamaian itulah semacam itu. Dan kemudian yang Bapak dari Unhas, terima kasih, tadi rupanya Bapak mengutip apa yang saya tulis sajak almamater itu, terima kasih, jadi masih berkesan pada Bapak ya? Kalimat terakhir dari Bapak, apakah dosa itu tidak berampun? Kalau sakit hati saya, sakit hati mereka termasuk keturunannya itu mau dihitung-hitung juga dan sebagainya saya akan mengatakan kalau saya pribadi itu saya sudah lepaskan semuanya dan saya dapat menerima ini. Tapi kalau Bapak menyebut dosa, kalau menyebut dosa itu ada hubungannya bukan antar manusia, antara dia dengan Yang Maha Pencipta. Kalau dia Maha Pencipta, kemudian kalau orang yang betulbetul berideologi dan kemudian menyebut marxisme/leninisme itu

37

dengan semua ucapan-ucapan, semua dalil-dalil yang disebutkan oleh marxisme/leninisme itu termasuk kedalamnya tujan menghalalkan cara termasuk ke dalamnya itu sikap yang menindas terhadap agama, dimana sudah dicontohkan dengan sangat luar biasa di Rusia itu 90 persen gereja-gereja itu habis ditutup dan dihancurkan, kalau mesjid itu 99,01 persen mesjid itu demikian, angka-angka itu ada di dalam Catastrofi Mendunia ini. Dan kemudian ucapan-ucapan, dalil-dalil dari Marx dan Lenin itu yang sudah kalau memang mereka berideologi semacam itu, itu urusannya mereka dengan Tuhan, apakah dosa mereka itu dapat diampuni oleh Tuhan atau tidak itu bukan tempat untuk yang saya embah. Dosa tersebut apabila harus diselesaikan itu harus diselesaikan dari pihak yang bersangkutan itu dengan, karena di dalam masalah agama ini berjelas-jelas betul Marx dan Lenin mengatakan begini, izinkan saya mengutipnya, “agama adalah madat bagi masyarakat” ini kita sudah tahu semua. Agama harus kita hancurkan, karena agama mengisi rakyat memperoleh kebahagiaan yang sejati”. Kemudian Marx berkata, “eksistensi Tuhan tidak masuk akal, Tuhan adalah konsep yang menjijikkan, pendek kata aku menaruh dendam kepada semua Tuhan”. Kemudian Lenin mengatakan, “agama adalah semacam minuman keras bagi jiwa, agama itu bentuk penindasan spiritual, matilah agama dan hiduplah atheisme”. Kemudian atheisme adalah bagian alamiah dan tidak terpisahkan dari marxisme dari teori dan praktik sosialisme ilmiah. Propaganda kita memang meliputi propaganda atheisme. Kemudian penyebaran pandangan anti tuhan adalah tugas utama kita, kita harus memperlakukan agama dengan bengis, kita harus memerangi agama, inilah ABC Materialisme dan juga ABC Marxisme. Lenin menyamakan Tuhan dengan penyakit, begini tulisnya, “setiap ide tentang Tuhan adalah semacam infeksi berbau busuk”. Lenin ini memuja-muja listrik. Pada tahun 1918 listrik masuk ke seluruh pedesaan di Rusia itu sukses besar mereka itu, sehingga desa yang begitu gelap jika malam menjadi terang menderang, kemudian mereka mengatakan begini dalam sebuah tulisannya, “listrik akan menggantikan Tuhan, biarlah para petani itu menyembah listrik, karena nanti mereka akan merasa bahwa listrik memiliki kekuasaan lebih besar daripada kekuasaan surga, bahwa kekuasaan pemerintahan pusat lebih berwibawa ketimbang kekuasaan surga”. Kemudian yang dipropagandakan oleh mereka itu sejak tahun 50-an sampai sekarang ini abad XXI ini, yaitu mereka itu tidak anti agama, mereka begini-begitu, yang selalu disebut-sebut ada kiai-kiai yang anggota Konstituante mewakili PKI dan yang selalu disebut-sebut itu adalah kiai Misbah dari Solo, Datuk Batuah dari Koto Laweh dan Haji Adnan dari Tegal. Itu pemimpin-pemimpin agama yang selalu disebut-sebut. Kepada ketiga orang ini tutup ucapan-ucapan Lenin dan Marx yang tadi itu, karena saya akan merasa sangat yakin kalau mereka membaca itu, mereka akan sangat marah dan keluar dari PKI akan menentang PKI. Apa yang menarik? Yang menarik mereka itu adalah program ini petani

38

tidak bertanah, kemudian buruh yang dimiskinkan, ini islami betul ini membela kaum mustad’afin membela mereka yang dimiskinkan, karena PKI ini baik, ya sudah dirangkul. Tapi kepada mereka literatur yang saya kutip tadi itu tidak ditunjukkan. Adakah perbandingannya? Ada saya menemukan itu, ini di bagian Selatan dari Rusia yaitu Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya itu pada ulama-ulama itu juga ditutup ini, sehingga mereka itu mendirikan di sana partai komunis Islam, pada waktu itu ditutup, di Indonesia pada hal yang sama. Dalam hal yang sama itu terjadi juga, inilah untuk membantah bahwa mereka itu tidak anti agama, ini harus dibantah dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada Bapak tadi, mengenai dosa yang tidak berampun itu. Dengan ideologi yang semacam ini kalau mereka betul-betul mengikuti ideologi ini secara sepenuhnya masalah dosanya itu Allah yang lebih tahu yang dapat mengampuni atau tidak. Tapi kalau mereka memang karena ditipu, Insya Allah itu diampuni, Kiai Misbah, Haji Adnan, dan Datuk Batuah saya kira akan diampuni oleh Tuhan. Kalau memang mereka itu program kaum mustad’afin ini yang mereka sangat terkagum-kagum, yang partai islam tidak pernah menyebutkannya secara eksplisit nomor satu, di PKI memang nomor satu, petani miskin yang tidak bertanah, buruh yang upahnya itu dimiskinkan. Jadi mengenai masalah dosa demikian. Kalau dari pihak saya, itu saya kira banyak. Kalau kita mau, ya Allah, Indonesia ini bersatu, ada perbedaan ideologi tapi tidak bunuhmembunuh, tidak dendam mendendam, dewasa. Itu yang saya rindukan dan banyak orang akan merindukan terhadap itu. Tapi mereka yang hard core dan kemudian yang memang dasarnya itu dendam ini hal-hal yang begini mereka akan tidak perhatikan, tidak apa-apa kita mohonkan saja kepada Tuhan supaya membuka hati mereka itu untuk betul-betul melakukan perdamaian yang total. Ketiga, harap forum konstitusionalitas ini, konstitusionalitas atau tidak saya bukan ahlinya dalam hal ini pandangan saya dalam masalah ini kalaupun saya bicara itu akan kelihatan sekali amatiran, saya menyerahkan kepada pakar-pakarnya, pakar-pakarnya adalah Anda-anda ini dan kemudian juga kawan-kawan yang lain. Istilah dari Bapak itu yang mengharukan saya adalah jangan ada luka-luka baru. Bagaimana ini supaya jangan ada luka-luka baru, saya tidak tahu, bagaimana caranya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, saya dengan Pramoedya ini musuh bebuyutan, kami disakiti olehnya, selama ini buku dibakar, kemudian dilarang dan sebagainya, itu tidak pernah diakui tapi sementara itu karya-karya besarnya muncul dan saya sangat suka mencari-cari sejak saya SMP, tapi ketika saya menjadi mahasiswa dan kemudian berhadapan, kemudian pada suatu waktu ini dipertemukan di dalam waktu ketika ada seorang sahabat saya yang maunya mencabut Tap MPRS, mau menghidupkan kembali PKI kembali dia menjadi presiden, namanya Abdurrahman Wahid, pada waktu zaman itu akhirnya mahasiswa Fakultas Sastra itu mengundang kami, diadu dari kelompok manifes kebudayaan yaitu Asrul Sani dan saya dan kemudian Pramoedya dan seorang penyair orang Bali namanya tiba-tiba saya lupa,

39

dipertemukan sudah ada publikasi kemudian pada hari itu persis Asrul Sani sakit dan kemudian digantikan oleh Imam Prasodjo, Putu Oke Sukanta, jadi Pramoedya dengan Putu Oke Sukanta. Putu Oke Sukanta juga berhalangan kemudian diganti oleh Martin Alaida, seorang pengarang ceritera pendek wartawan Tempo yang dulu sangat simpatik pada Lekra, kemudian saya sudah siap betul menghadapi Pramoedya, saya baca semua literatur marxisme dan leninisme dan sebagainya dan kemudian kami bertemu. Sudah Mas Pram itu orangnya sudah kurus, kemudian tuli sebelah, harus ada seorang pembisik yang menyatakan itu dan kemudian dia lebih dahulu, jadi judul pertemuan itu namanya Marxisme/Leninisme dipandang dari segi kebudayaan. Dia bicara dengan istilah-istilah, dengan rujukan-rujukan, dengan literatur tahun 50-an yang sudah kunonya kemana-mana, dia bicara tentang tujuh setan desa, tentang kapitalis birokrat, tentang sama rata-sama rasa, saya jatuh iba, ini orang betul-betul dieksploitir oleh PKI habis-habisan menunggangi nama besarnya kemudian sampai dibuang ke Pulau Buru dan memang Pramoedya ini harus ditindas supaya dia keluar karya-karya besar. Pada waktu revolusi dia ditahan di Pulau Seribu, ditindas oleh Belanda keluar karya-karyanya yang besar, perburuan dan sebagainya itu. Kemudian datang pada waktu dia menindas kami itu tidak ada karyakaryanya, karena dia asyik, asyik dia memfitnah Buya Hamka, Takdir Alisyahbana, Asrul Sani dan sebagainya, tidak ada, tapi lalu dia di buang ke Pulau Buru, kami katakan, “Jangan, Pramudya itu jangan dibuang ke Pulau Buru, dibiarkan saja disini, cukupi nafkahnya, dia kan oke lah, dibuang ke Pulau Buru”. Sampai di sana, betul, kemudian keluar karyakaryanya yang besar di sana, kami dipertemukan. Kemudian marxisme, leninisme dalam perspektif kebudayaan, tidak ada hal yang baru sama sekali, tidak hal yang baru sama sekali, dengan istilah-istilah tujuh setan desa, setan kota, kapitalis birokrat, sama rata, sama rasa. Kemudian saya bicara, “tidak ada gunanya apa yang saya baca sebanyak itu, tidak ada gunanya”. Pendek cerita, kemudian saya katakan, “Mas Pram, ini begini, selama ini dendam itu berkecamuk di antara kita, siapa yang menjadi penyebab utamanya?” Ada dua orang. Dua orang itu mengulurkan rantai dendam dari kubur mereka, satu dari London, dari kuburnya Marx. Marx mengulurkan rantai dendam. Kemudian dari Moskow, dari mausoleum-nya Lenin yang terbaring itu, itu mengulurkan rantai dendam dan rantai dendam itu sampai, dan itu membelit badan kita, membelit badan kita, dan kita bertarung di antara kita untuk dendam itu. Kita, apa yang harus kita lakukan sebagai sastrawan. Kita gunting, kita potong rantai dendam itu, kita berdamai secara total. Apa kata Pramudya pada waktu itu? Dia menyalami saya, Allahu Akbar, aduh saya senang sekali dan saya katakan bahwa kalau dendam itu tidak lagi menghitung-hitung yang lalu itu, total, erat jabatan itu, tidak masuk di pers. Saya ingin sekali jabatan tangan itu masuk di pers, tidak ada. Ada sedikit berita, kan tidak menarik perdamaian seperti itu. Ternyata pers kita tidak menganggap ini suatu berita yang tidak menarik. Saya

40

sampaikan di sini, terutama Pak, untuk menjawab, yaitu terjawablah mudah-mudahan luka-luka baru. Tidak ada lagi luka baru dan ini kebersihan hati bangsa, ini yang saya rindukan. Tentang masalah konstitusional dan sebagainya itu, itu Anda semuanya lebih ahli dari saya. Tapi inilah suara dan saya kira saya akan mewakili sejumlah orang yang tidak tampak wajahnya pada saat ini, yang merindukan hal yang sama. Terima kasih, wassalammu'alaikum, wr.wb. 50.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik, Saudara-saudara sekalian, sudah pukul 12.30 WIB, kita istirahat dulu, nanti pukul 14.00 WIB masuk lagi. Tadi saya lupa, belum memperkenalkan diri, ada pihak terkait ya. Ini adalah pemohon dari Perkara 006/PUU-IV/2006. Silakan memperkenal diri sendiri.

51.

PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M. Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia, Nama saya Taufik Basari, Kuasa Pemohon dari Perkara 006/PUUIV/2006 untuk undang-undang yang sama, Undang-undang No. 27 Tahun 2004.

52.

PIHAK TERKAIT: WAHYU SUGIMAN, S.H. Terima kasih Yang Mulia, Nama saya Wahyu Sugiman, Kuasa Hukum Pemohon 006/PUUIV/2006 atas nama Asmara Nababan dan kawan-kawan. Terima kasih.

53.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Ya, sengaja kami panggil untuk mendengar sendiri ada perkara kedua, sayang Saudara-saudara terlambat mengajukan permohonan, sehingga tidak dengar sendiri waktu perkara yang mereka ajukan diperiksa di sini. Kemudian di samping itu ada pemerintah yang masih juga perlu kita dengar, hanya nanti sore pukul 14.00 wib nanti kita harapkan dapat memberikan keterangan, di samping keterangan formal menyangkut pembentukan undang-undang ini, juga informasi terakhir nanti juga perlu kita dengar. Misalnya undang-undang ini kan berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004. Menurut ketentuan undang-undang ini Pasal 45 ayat (3), 6 bulan setelah diundangkan, KKR harus sudah terbentuk. Artinya 6 April 2005, mestinya KKR sudah terbentuk, sampai sekarang ini belum terbentuk, padahal calon anggotanya sudah dipilih oleh DPR. Ini juga perlu informasi yang perlu kita dengar dari pemerintah nanti, tapi nanti

41

pukul 14.00 WIB. Di samping itu tentu saksi ada tiga orang akan diambil nanti, tapi sekali lagi mohon siap-siap nanti pukul 14.00 WIB. Sedangkan Bapak-bapak para Ahli, disini kita tidak sebut saksi/ahli, Ahli saja, jadi Ahli dan Saksi. Saksi didengar keterangan menurut kesaksian, ahli didengar menurut pengetahuannya. Bapak-bapak bertiga ini, karena ini belum selesai sidangnya, kami anjurkan tetap ada di sini. Boleh jadi nanti kalau misalnya masih juga diperlukan kita tanya lagi, tapi untuk sementara ini atas nama Mahkamah, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak-bapak Ahli bertiga ini, yang sudah menyampaikan keterangan menurut keahliannya yang sangat penting bagi kami untuk menilai perkara ini. Sementara itu kita skors. 54.

PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M. Mohon izin Ketua Majelis, Kami kebetulan siang ini ada sidang, jadi mungkin saya mohon izin untuk tidak hadir, meskipun kami akan mencoba ada rekan kami yang hadir, tapi kalau pun tidak berarti kami mohon maaf tidak bisa hadir untuk yang siang.

55.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Iya oke, tidak apa-apa, jadi nanti, karena memang fokus pemeriksaan kepada Pemohon, kepada Ahli, kepada Saksi. Hanya untuk transparansi, pemohon perkara nomor satu ini kita minta hadir juga, siapa tahu diperlukan keterangannya, nanti kita lihat perkembangan selanjutanya. Sekiranya ada sidang lagi sekali lagi dan Saudara diharapkan hadir, ya kami harapkan supaya bisa datang. Baik kita skors sampai pukul 14.00 wib.

Assalammu'alaikum, Wr.Wb.

KETUK 3X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.30 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB

42

56.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik Saudara-saudara skorsing sidang saya cabut KETUK 3X

Assalammu'alaikum, Wr.Wb.

Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan sidang yang tadi pagi kita skors sudah mendengar keterangan Ahli dan sekarang giliran keterangan saksi 57.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Ketua Majelis, mohon maaf kami mohon waktu sebentar karena ada prinsipal yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Majelis.

58.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh iya, dan saya persilakan petugas? juga tadi Ahli beberapa akan menyampaikan buku, saya persilakan juga, oh sudah masuk, syukur-

syukur bukunya 12 eksemplar. 59.

PEMOHON : Drs. ARUKAT DJASWADI Mohon maaf, Bapak Ketua Majelis Hakim. Kami Pemohon ini kebetulan sebagian besar Pegawai Negeri dan sore hari nanti kami sudah harus kembali ke Surabaya. Mungkin saja kami tidak bisa mengikuti sampai akhir jam, sehingga kami manfaatkan kesempatan ini untuk menyerahkan buku-buku dan daftar kekejaman korban PKI di Madiun. Karena itu kami ingin menyampaikan langsung kepada Bapak Ketua Majelis Hakim, Mohon diperkenankan.

60.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Tidak apa-apa, di situ saja

61.

PEMOHON : Drs. ARUKAT DJASWADI Terima kasih Ketua Majelis.

43

62.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, kalau menurut aturannya tidak boleh. Maka itulah ada Panitera petugas duduknya persis di depan. Maksudnya itu supaya tidak langsung berhubungan. Baiklah Bapak-bapak/Saudara-saudara sekalian sidang kita teruskan dan mudah-mudahan tidak lama. Karena keterangan Saksi biasanya tidak ada ilustrasi panjang-panjang, karena hanya menyampaikan fakta-fakta, tapi tetap tergantung kepada Pemohon kesaksian macam apa yang perlu disampaikan oleh ketiga orang Saksi ini. Pukul berapa tadi mau pergi? Oh, pukul 16.00 WIB masih bisa. Kalau dari sini ke airport itu tergantung naik apa? Bisa setengah jam bisa, bisa juga tiga jam. Baik kita mulai dan untuk itu saya persilakan tiga-tiga Saksi ini beragama Islam, akan diambil sumpah saya persilakan petugas, saya persilakan Pak Natabaya memimpin pengucapan sumpah, silakan berdiri. 63.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M Turuti lafal yang saya ucapkan ya!

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. 64.

SAKSI : SELURUHNYA

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. 65.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Baik saya persilakan sekarang Saudara Pemohon untuk mengajukan pertanyan yang mana dulu itu saya persilakan diatur sendiri, silakan.

66.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDY, S.H. Terima kasih Ketua Majelis. Mungkin kepada Saksi yang pertama Saudara Sihab, Masrul Sihab yang barangkali perlu kami dengar. Dari usia nampaknya lebih muda dari kami semua yang hadir di sini, tapi Anda adalah Saksi yang kami datangkan untuk sidang kali ini. Apa yang akan Anda fokuskan berkenaan dengan permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi? Kami silakan dan mungkin sebelumnya jati diri yang lengkap.

44

67.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Tapi Pemohon tahu siapa ini? Jadi nanti silakan, tapi jangan seperti orang bertanya. Sudah ada persiapannya? Supaya terarah, silakan.

68.

SAKSI DARI PEMOHON : MASRUL SIHAB

Assalamu’alaikum wr.wb.

Bapak-bapak Majelis Hakim yang mulia, semua penyimak sidang yang budiman, alhahu akbar kabirra walhamdulillahikasyira

wasubhanallahi bukrotaw wa’asila. La ilaha illalah walana’budu illa iyya mukhlisina lahud diin, walau kharihal musyrikun, walau kharihal munafiqun, wallau kharihal PKI, amma ba’du.

Perkenankan nama saya Muhammad Masrul Sihab, umur 30 tahun berasal dari kota Wonosobo, Jawa Tengah memimpin sebuah pondok pesantren kanak-kanak yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada santri-santrinya walaupun dalam kondisi krisis yang teramat sangat Indonesia ini. Bapak-bapak Majelis Hakim yang dimuliakan oleh Allah SWT, Jawa Tengah adalah kota dimana jumlah anggota PKI-nya banyak, insya Allah itu benar. Setidak-tidaknya saya bisa mendapatkan informasi dari Kesbanglimas untuk di Wonosobo eks Tapol/Napol Pulau Buru sekitar 5400 sekian. Dari lima ribu yang aktif saya pantau sekitar tiga puluh orang dan itu super aktif. Salah satu dari mereka menjadi salah satu anggota komp intern sekarang. Kemudian Boyolali 19.000, kemudian Solo dan Klaten sekitar 20.000. Bapak-bapak Majelis Hakim yang terhormat, ada orang bertanya apakah Undang-Undang KKR itu ada korelasinya dengan kemungkinan bangkitnya neo komunis atau tidak? Kalau saya yakin ada, karena pada tanggal 16 November 2000 di Wonosobo terjadi penggalian makam yang dikira itu adalah makam korban PKI. Pada awalnya masyarakat Wonosobo tidak tahu, dua hari setelah itu berjalan masyarakat Wonosobo tahu dan lebih tercengang lagi bupati memainkan izin sepihak tanpa koordinasi dengan Muspida dan tokoh-tokoh setempat. Di Wonosobo ketika penggalian itu terjadi salah satu tokoh pemuda rakyat pada waktu itu mengatakan bahwa penggalian harus terjadi, karena ini adalah tiket serta rekonsiliasi yang nanti akan digembar gemborkan Gus Dur itu adalah alat, waktu itu saya mendengar. Selanjutnya lebih terkejut lagi satu tahun kemudian kita bisa mendapatkan penggalian mayat-mayat yang dikira itu adalah PKI, ternyata sekarang gencar digunakan oleh Karmel Budiharjo sebagai alat politik komp intern. Kasetnya insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim terhormat, satu itu. Yang nomor dua, masyarakat di daerah sangat resah terutama masyarakat pesantren kiai-kiai yang sekarang alhamdulillah semakin 45

sadar dan lima ratus yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sampai mengajukan kepada Mabes Polri tentang tingkah lakunya Gus Dur yang sampai sekarang tidak berkomunikasi aktif sebagaimana masa yang lalu, karena diresahkan satu statement Gus Dur dengan salah satu orang tokoh putra proklamator yang waktu itu dipanggil oleh PKJ pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 30, sepulang dari sana ternyata malah sang tokoh mengatakan, “hendaknya masyarakat Indonesia jangan apriori terhadap komunisme” dan gilanya lagi sang tokoh ini menyampaikan menyitir hadits Rasullullah yang berbunyi, “uthlubul ilman walaw bissin”. Komunis itu adalah atheis tidak mungkin Rasullullah itu menyuruh kita kaitannya dengan hadits tadi untuk mempelajari komunis untuk dipraktikkan tidak mungkin. Hemat kami hadits yang berbunyi uthlubul ilman walaw bissin, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina itu kaitannya dengan teknologi dan lain sebagainya. Untuk ideologi Rasulullah ini adalah sumbernya. Jadi ini amat fatal menggunakan hadits Rasulullah sebagai alat politik. Yang nomor tiga, beredarnya kaos-kaos yang bergambar palu arit celana yang dijual oleh Chaidir, anak SMP Jakarta kemudian beberapa poster bendera dan lain sebagainya. Tiga persoalan ini Bapak majelis hakim yang terhormat, saya mematahkan ketika ada orang yang mengatakan soal PKI tidak akan bangkit lagi. Dan saya nanti insya Allah siap untuk memberikan buktibukti yang lain, pada saat-saat yang lain mungkin saya sampaikan kepada Pemohon dan saya siap untuk mempertanggungjawabkannya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum wr. wb. 69.

KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Nah masih, apa mau masih diteruskan, hanya saya ingin mengingatkan, jadi Saksi adalah yang diperlukan kesaksian. Jadi faktafakta, jadi bukan pendapat-pendapat, tapi fakta-fakta yang dialami sendiri, yang didengar sendiri ya bukan? Atau yang dilihat sendiri. Nah, jadi karena itu Pemohon tolong mengarahkan, kesaksian apa yang diperlukan dalam rangka mendukung permohonan, argumen-argumen permohonan. Silakan.

70.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Baik Saudara Saksi, jadi ingin kami ketahui, apakah benar Saudara ini, keresahan Saudara terhadap fakta kebangkitan PKI itu terutama yang menyangkut diri Saudara di pondok pesantren di Wonosobo itu ada tidak secara realistis? Kami ingin tahu bukti dari Anda.

46

71.

SAKSI DARI PEMOHON : MASRUL SIHAB Yang meresahkan kami dan kami menggunakan kata kami karena kami mewakili jamaah santri-santri dan lain sebagainya berawal dari terjadinya penggalian itu. Dan penggalian di situ dan menggali semua orang-orang yang YPKP, orang-orang yang jadi pindahan dari YPKP dan ketika terjadi penggalian di situ didatangi dua belas kota kabupaten dan kotamadya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semua eks Tapol/Napol Pulau Buru. Dan mereka di sini terang-terangan mengatakan bahwa penggalian ini adalah tiket. Harus ada rekonsiliasi yang nanti akan dinakhodai oleh Gus Dur. Itu waktu itu tahun 2000, tanggal 16 November 2000. Penggalian tersebut memohon izin kepada bupati, bupati tidak memberitahukan kepada Muspida yang lain, baru H-1 Bupati ini mengajak mereka untuk rapat dan Muspida di situ kaget dan ulama-ulama yang terlibat di situ kaget, kenapa memberikan izin sepihak tanpa pemberitahuan, tanpa koordinasi dan lain sebagainya. Belakangan diketahui, ternyata bupati ini Drs. Trimawan Nugrohati mantan bupati ini adalah memliki bapak yang hilang sampai sekarang, belum pulang di Pulau Buru. Kakaknya Siswati masuk golongan C sebagai Pemuda Rakyat di Koramil Selomerto, keluarganya, bu’le-nya dan lain sebagainya itu termasuk anggota Gerwani dan lain sebagainya. Yang sering mengatakan, saya waktu itu tidak tahu bahwa Undang-undang KKR ini akan ada, tapi kata-kata yang nmengatakan bahwa penggalian ini harus terjadi, karena ini adalah tiket kemudian rekonsiliasi itu menjadi alat. Terima kasih. Cukup saya kira.

72.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Terima kasih. Kami lanjutkan pada Saksi yang kedua Bapak Zaini, ini yang menjadi korban peristiwa PKI di Banyuwangi ya Pak? Kami ingin mendengar peristiwa yang menimpa Bapak, kemudian Bapak sendiri ini karena menjadi pelaku sejarah, jadi korban peristiwa PKI tahun 1965. Itu dengan adanya Undang-undang KKR ini menurut Bapak bagaimana? Terima kasih.

73.

SAKSI DARI PEMOHON : ZAINI

Assalamu’alaikum wr. wb.

Kepada Bapak Majelis Hakim dan hadirin yang berada di sini secara singkat kami katakan nama saya Zaini Ahmad. Tempat saya di Pandan desanya Kembiritan, kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi dan saya inilah satu-satunya orang yang dicederai oleh PKI, dibacok oleh PKI. Salah satunya kalau Bapak ingin bukti kalau saya merem, ini yang 47

satu merem yang satu tidak, karena itu saya pakai kacamata terus. Hal yang kedua bisa dilihat kuping saya yang kiri dengan yang kanan ini tidak sama karena akibat kebiadaban daripada mereka, di sini dibacok, maaf di sini kuping dulu begini Pak, sehingga akhirnya kenapa ditutup lagi akhirnya dijarum. Tapi karena jaruman pada saat itu hanya bentuknya kebijakan Puskesmas jadi mungkin tidak secanggih sedemikian rupa sehingga akhirnya di sini mentol besar setengah kilo, jadi akibat kebiadaban itu saya merasakan ciri seumur hidup, bahkan ramai-ramainya era reformasi saya operasi di Dr. Sutomo, Surabaya. Karena inilah Saudara-saudara sekalian yang saya alami dengan penuh keprihatinan dan kesengsaraan dan penuh juga penderitaan ini sehubungan dengan adanya undang-undang ini nanti kalau itu terjadi saya hanya khawatir kalau peristiwa tiga puluh empat tahun yang lalu itu terjadi, terulang kembali alangkah sengsaranya bagi anak-anak cucu kita nantinya. Saya kira (...) 74.

KUASA HUKUM PEMOHON : DEDDY PRIHAMBUDI, S.H. Pak Zaini, yang dibutuhkan oleh kita semua di sini adalah itu peristiwanya bagaimana terjadi, kalau sampai panjenengan seperti itu? Tanggal terutama barangkali mungkin (...)

75.

SAKSI DARI PEMOHON : ZAINI Peristiwanya itu begini Pak, saya statusnya pada saat itu masih di pesantren di Sumber Brasan. Pada hari Minggu itu saya pulang tujuannya untuk ambil sangu, tepat di tempat saya tokoh tempat saya itu namanya Pak Haji Muslim sudah almarhum, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dia ngomong sama saya, “Ni saya baru perdamaian pertemuan di desa, yang pada saat pertemuan itu dihadiri oleh tokohtokoh partai utamanya, partai PKI. Di dalam isi pertemuan itu, isinya mendamaikan di antara satu sama lain yang tidak terpengaruh oleh kejadiaan yang ada di Jakarta dalam arti desa Kembiritan dan Pandan itu dijaga bersama sama. Tapi setelah itu malamnya Malam Seninnya kalau istilah sekarang dikatakan minggu pukul 11.00 malam dengan keadaan yang mendadak terjadilah penyerbuan itu. Ceritanya bagaimana? Ceritanya setelah saya berbicara dengan Pak H. Muslih karena Pak H. Muslih itu guru saya. Gesah-gesah pukul 11.00 tepat di sebelah utara Pandan, Pandan itu ada Pandan tengah ada pandan selatan karena dilewati oleh bulak-bulak sedikit itu Pak. Ada kata-kata siap, siap, siap sehingga dengan mendadak kami kaget, setelah kaget tiba-tiba dari utara arah utara itu ada senter baterei itu banyak. Pak haji dan saya bingung siapa? Setelah ditanya siapa? “Kawan sendiri dari Genteng” tapi dia bicara semacam itu tapi samurai yang sudah main ini semua. Sehingga terjadilah Pak Haji Muslih (alm) ini separuh nuwun sewu, separuh tangannya ini. Sehingga pukul 11.00 Pak 48

Haji lari itu menuju desa Kembiritan itu pukul 11.00 berangkat sampai Kembiritan itu pukul 05.00 pagi karena apa? Karena banyaknya keluar darah sehingga lima meter berhenti, lima meter berhenti, lima meter berhenti sehingga sampai di kimiritan itu pukul 05.00 pagi, sehingga akhirnya ada kontak kepada polisi pada saat itu, ini versinya Pak haji. Versi saya karena tiba-tiba di sini nih terasa panas setelah saya ini kok bau amis ini berarti berbahaya, saya pun juga melarikan diri. Jadi sama-sama melarikan diri Pak H. Muslih juga menyelamatkan diri saya menyelamatkan diri mereka-mereka pun melarikan diri. Tepat pukul 03.00 malam kawan-kawan saya tahu bahwa di sini itu ada ngomong sama kawannya “ning kene mau lho enek wong ndhlusup, iki sopo?” tapi saya tahu pendengaran saya masih sempurna bahwa itu kawan saya “Eh, aku ini Zaini” sehingga dengan spontanitas saya dikerumuni, saya diambil. Sehingga akhirnya pagi saya terus dibawa ke Rumah Sakit Genteng yang istilahnya pada saat dulu belum rumah sakit masih Puskesmas, jadi peralatannya tidak begitu canggih yang sekarang ini. Inilah para Bapak Majelis Hakim kejadian-kejadian yang saya alami pada saat itu, sehingga sampai sekarang ini pun penderitaan itu sebetulnya luwih nelangsa, iku luwih nemen, dan luwih prihatin. Kalaupun toh itu nanti bangkit kembali saya khawatir nanti kalau kejadian-kejadian itu terulang kembali. Oleh sebab itu apa yang saya sampaikan kejadian ini dengan keadaan yang sama sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya tidak ada ikatan ini dan itu. Tolong ini menjadikan beban bahan pertimbangan bagi Bapak-bapak Majelis hakim yang terhormat. Sekian. 76.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Sedikit, itu terjadinya pada tahun berapa Pak?

77.

SAKSI DARI PEMOHON : ZAINI Peristiwanya tanggal 17 oktober 1965. Iya, Pukul 23.00 malam.

78.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H

Iya, cukup terima kasih. Baik yang terakhir Pak Firoz Fauzan

pegiat di Gerakan Nasional IV. Kami ingin mendengar kesaksian Pak Firoz mungkin tidak dalam waktu, dalam waktu yang relatif singkat ya, Pak? Tentang apa benar sementara sekarang ini ada tanda-tanda kebangkitan PKI kembali dan kemudian ingin memanfaakan Undangundang KKR ini Pak? Terima kasih Pak.

49

79.

SAKSI DARI PEMOHON : H. FIROZ FAUZAN Terima kasih.

Asalammualaikum Wr. Wb.

Bapak Ketua Majelis yang kami hormati anggota Majelis yang Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Bapak yang akan berikan keterangan dari Pemerintah dari DPR dan Bapak sekalian. Kami berbahagia diberi kesempatan ini di samping tadi disampaikan saya dari gerakan patriot sebagai saksi baik secara pribadi, maupun saya di Tim Pengkajian Pelanggaran HAM oleh PKI yang kami ada tujuh tim kami laporkan pada majelis ini dari tujuh tim ini semua menemukan baik peristiwa 1948, peristiwa 1965, 1967, 1968 semua itu dilakukan PKI. Saya salah satu ketua tim yang ke Blitar sama ke Banyuwangi kemudian tim-tim yang lain ada Pak Safrudin Bahar dengan timnya, Pak Amidan dengan timnya sebagai ketua seluruhnya Pak Amidan, kemudian Pak Syamsuddin dengan timnya, dan kami sudah temukan itu semua, namun demikian yang sudah jelas ini kelihatannya dibuat tidak jelas. Di sini saya sendiri merasakan sesuatu yang saya alami sendiri Pak. Jadi kaitannya yang pertama dengan rekonsiliasi. Alhamdullilah setelah golongan wajib lapor yang jumlahnya hampir satu juta itu sudah keluar, C 1,2,3 juga sudah keluar sekitar 500 ribu itu semua sudah keluar sebelum tahun 1972, kemudiaan yang golongan B 1,B2 itu sekitar 33, 34 ribuan. Di Pulau Buru sekitar 10 ribu itu juga sudah keluar, berikutnya yang golongan semua yang sudah keluar, sampai yang dihukum mati keluar. Mendagri setelah menerima dari Kopkamtib dengan R 75, kemudian ada instruksi dari Mendagri tahun 1981 Nomor 32, bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap yang sudah keluar semua. Alhamdullilah masyarakat diajak di dalam instruksi Mendagri di dalam pembinaan kita boleh dikata disuruh merangkul, disuruh menggendong, disuruh segala macam, dan saya sendiri mempunyai tetangga yang kami lihat sendiri sudah berjalan dengan baik. Di dalam pembinaan dan Bapak-bapak mungkin samasama menyaksikan selama tahun 1980-an, kita tidak menemukan satu surat kabarpun yang mengatakan bahwa baik golongan A, golongan B, golongan C yang sudah kembali ke tempat asalnya dapat gangguan dari masyarakat sekitarnya. Jadi ini suatu bukti bahwa rekonsiliasi secara kultural sudah berjalan dengan baik. Dan tetangga saya itu juga sholatnya baik segala macamnya, keluarganya jual nasi, saya rajin beli dan saya lahap makannya, kami tidak khawatir tidak ada persoalan. Sebetulnya bangsa Indonesia adalah bangsa pemaaf, bangsa Indonesia sekaligus kadang-kadang dibilang bangsa pelupa. Yang jadi masalah adalah di dalam pengawasan apalagi ini bukunya Pak? Buku Mendagri maupun juknisnya ini ada Lemhanas Pak ya? Juknisnya Nomor 750 di sini persoalannya adalah hasil psikotes dari yang golongan B1, B2 yang jumlahnya 34 ribuan itu. Delapan puluh persen itu hardcore hanya 10-20 persen yang softcore, yang lunak. Nah, 50

ini terbukti dua hari yang lalu Pak, jadi saya akan melaporkan yang saya alami sendiri. Di himpunan mahasiswa jurusan sejarah kalau dulu namanya IKIP sekarang universitas negeri malang itu di Sasana Budaya penuh putra-putri kita dari jurusan sejarah dihadirkan di sana, Putmuinah yang dari Blitar karena kami mendengar itu allhamdulillah hadir juga. Pak Ibrahim, saya juga hadir, karena kasihan sama generasi muda sebetulnya ini sudah tidak relevan lagi dibilang, karena tadi sama Beliau juga dijelaskan ketepatan saya juga ikut tim sama-sama Pak Aminudin Kasdi, sembilan orang, satu diantaranya saya dengan Pak Yusuf Hasim, sehingga apa yang kami saksikan sendiri dari Diknas ke Kesra akhirnya diundang semua Binpoklam diundang terus dicabut dan dicabut. Bukan sekedar dicabut omongan Mendiknas minta kepada kejaksaan untuk mengusut dan sekarang sedang diproses yang mengubah-ubah sejarah. Sehingga apa yang dikatakan Putminah tidak ada kaitannya dengan Pasal 60 huruf G yang boleh pilih-pilih, tapi dia ngomong soal sejarah yang sebetulnya ini aparat di daerah harus tahu semua. Bahwa mengobrak-abrik itu sudah tidak relevan lagi, demikian ya Pak, sudah tidak relevan lagi. Jadi ini yang terjadi terhadap pemutar balikan sejarah. Kemudian dibilang mereka yang katanya yang mungkin tidak terlibat akhirnya merasa selama beberapa presiden ini dia merasa dimarginalkan, didiskreditkan, dan macam-macam. Nah, itu menuntut kepada keempat presiden mantan, dan satu presiden. Di pengadilan Jakarta pusat, saya sendiri yang mengikuti terus di sana saya saksikan sendiri kalau tidak salah, tiap dua minggu sekali selama 4-5 kali tahun 2005 itu ditolak. Ini pun ditolak, yang kurikulum pun ditolak. Sehingga bagaimana kita punya sinergi dengan semua apa yang sudah berjalan ini, bahwa tidak benar kalau mereka itu dulu tidak terlibat. Kami akan memberi tahu hitunghitungannya Pak. Hitung-hitunganya dari golongan C 1,2,3 tadi yang mualaf itu, dari mereka semua itu sebetulnya…kemudian yang ingin kami sampaikan… 80.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H Tadi Pak Firoz menyebutkan di Universitas Negeri Malang ada kegiatan untuk mempelajari sejarah, yang dimaksud Bu Putmuinah itu siapa?

81.

SAKSI DARI PEMOHON : H. FIROZ FAUZAN Ya, alhamdulillah. Bu Putmuinah ini Ketua Gerwani Blitar. Mohon maaf Pak karena saking semangatnya ngomong yang satu ini. Jadi Bu Putmuinah ini ketua Gerwani Blitar, dia sampaikan kepada para mahasiswa dengan versi dia dimana dia tidak bersalah, kemudian banyak kegiatan sosialnya mulai dari Taman Kanak-Kanak Melati, dan sebagainya. Dia ungkap semua dan alhamdulilah saya benarkan 51

sebagian omongan Putmuinah di depan anak-anak, betul Bu Putmuinah memang dia tidak terlibat G 30 S PKI, saya sampaikan demikian karena yang terlibat G 30 S PKI itu hanya kaitannya dengan Cakrabirawa dan lain-lain, yang datang ke Jakarta jumlahnya tidak sampai dua, tiga, atau empat ribu. Ini yang sudah diproses melalui tim hakim sebagai narapidana, tapi selama ini kita terkontaminasi dengan narapidana G 30 S/PKI yang cuma dua, tiga ribu diproses tim hakim Mahmilub, Mahkamah Militer Subversi, dan pengadilan lainnya. Tapi yang melalui tim khusus macam Undang-undang KKR sekarang ini yang berlaku seperti KKR dulu namanya tim khusus itu melakukan tindakan administrasi, tindakan politik, dan tindakan disiplin. Itu semua melalui proses Pak dan saya sampaikan Putmuinah tidak terlibat di dalam G 30 S/PKI, tapi dia terlibat di dalam substansi peristiwa 1965, bukan pengambilalihan pimpinan angkatan darat atau menculik Jendral. Tapi dekrit yang dibacakan nomor satu pembentukan dewan revolusi itu substansinya. Pengambilalihan kekuasaan pemerintah negara itu substansinya. Dia sudah mempersiapkan dewan revolusi sejak awal September, melalui baik Aidit sendiri kepada orang biro. 82.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Jadi ingin meluruskan, jadi Pak Firoz kita minta untuk memfokuskan, membuktikan bahwa memang ada indikasi gerakan neo PKI, mungkin dalam waktu satu dua menitlah.

83.

SAKSI DARI PEMOHON : H. FIROZ FAUZAN

Ya, terima kasih tadi cuma kami tambah sedikit. Sehingga kepada

para mahasiswa kami sampaikan, bahwa keterlibatannya kepada, sudah membuat daftar orang-orang kontra revolusi menyiapkan lubang-lubang, kalau direkap seluruh Indonesia rencananya 20 juta. Kaitannya dengan kebangkitan-kebangkitan PKI sudah cukup jelas Pak. Saya rasa kita semua merasakan dari proses ancaman mendasar dan ancaman total, tapi karena kita dialihkan konsentrasi kepada ancaman internasional terorisme dan ancaman nasional separatisme kita diberi tugas yang banyak di sini. Sehingga kekhawatiran yang seharusnya muncul terhadap ancaman mendasar, kalau dulu Pancasila diperas-peras jadi eka sila tapi baru-baru ini sidang MPR pun diminta untuk bersidang tiap tahun ternyata amandemen satu, dua, tiga, empat jelas TAP MPR XXV mau dicabut. 84.

KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H. Saya kira cukup itu begitu cukup, terima kasih dan terima kasih Pak Feroz.

52

85.

SAKSI DARI PEMOHOON : H. FIROZ FAUZAN

Alhamdulillah nanti saya menyerahkan buku dewan revolusi yang saya tulis mungkin ini bisa melengkapi apa yang saya sampaikan pak, karena kalau ke depan kita masih ngomong G 30 S/PKI itu kena skenarionya dia, tetapi kalau kita mengangkat dewan revolusi PKI Ranting cabang di daerah-daerah yang membunuh rakyat tidak berdosa enam puluh dua pemuda Ansor Banyuwangi sampai di Solo dua puluh dua. Itu bulan Oktober semua itu di Klaten, Boyolali itu tidak hanya dewan revolusi tidak hanya Pak Katamso dan Pak Giyono, ya maaf karena waktu sempit jadi saya terburu-buru. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 86.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Petugas silakan ambil. Baik, Saudara-saudara jadi memang di Mahkamah Konstitusi ini yang diadili ini adalah undang-undang, jadi bukan mengadili peristiwa konkret seperti di pengadilan biasa. Jadi bukan mengadili orang, yaitu mengadili undang-undang dan ini bisa saja undang-undang yang lama yang bukan dibuat oleh Presiden yang sedang menjabat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menjabat, jadi kita betul-betul obyektif mengadili norma hukum yang tertuang dalam undang-undang kalau undangundang itu bersalah, bersalah karena dia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka undangundang itu yang kita hukum. Cara menghukumnya yaitu kita batalkan jadi kita tidak menghukum Pemerintah yang membuatnya tidak menghukum Dewan Perwakilan Rakyat yang mendiskusikannya, jadi agak beda karena itu keterangan Ahli, keterangan Saksi itu yang terkait dengan undangundang. Kita mengatakan pasal sekian bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu bukti itu menurut teori dari para ahli menurut fakta-fakta dari para saksi, terbukti bahwa ini bertentangan dengan maksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau memang bertentangan kita batalkan. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa ini tidak bertentangan ya tidak bisa kita batalkan. Jadi cara kita berpikir di Mahkamah Konstitusi ini beda sama sekali dengan pengadilan-pengadilan biasa, yang mengadili orang per orang sampai ke Mahkamah Agung. Lalu setelah kita mendengar kami anggap ini sudah cukup jadi dari pihak Pemohon sudah pembuktiannya, keterangan dari Pemerintah barangkali bisa disampaikan dalam sidang ini kalaupun tidak tertulis ya lisan, Dewan Perwakilan Rakyat kirim surat karena dalam sidang terdahulu sudah datang untuk perkara yang ini, kami anggap pendapatnya dan keterangannya sama

53

dengan yang lalu, tetapi sekarang untuk Pemerintah barangkali masih ada yang dapat disampaikan saya persilakan. 87.

PEMERINTAH : ABDUL WAHID UNDANGAN, DEP. HUKUM DAN HAM)

(DIRJEN

PERUNDANG-

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak-bapak sekalian, tidak ada Ibu-ibu ya? Bapak-bapak sekalian pemerintah secara tertulis dengan lengkap telah mempersiapkan 12 eksemplar untuk disampaikan langsung. Kalau diperkenankan pemerintah akan secara singkat sekali akan menyampaikan opening statement dalam perkara ini. Terima kasih. Ada singkat saja tadi diingatkan bahwa fokus dari persidangan ini adalah mempersoalkan tentang konstitusionalitas dari undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada dua hal yang menjadi fokus di dalam persidangan ini adalah mengenai legal standing, bagi para Pemohon berdasarkan ketentuanketentuan yang ada termasuk juga yurisprudensi yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi pemerintah mohon dengan hormat, memohon kepada Majelis Hakim yang berhormat untuk mempertimbangkan secara mendalam apakah para Pemohon sudah tepat untuk mendapatkan dirinya sebagai pihak yang menganggap hak dan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Pemerintah berpendapat bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon baik yang berprofesi sebagai ketua sebuah yayasan, paguyuban, pondok pesantren maupun guru, menurut kami nyata-nyata tidak terganggu atau tanpa dikurangi sedikit pun sehingga tetap dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Karena itu kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian ini seperti kami kemukakan di muka tidak memenuhi persyaratan yang dikemukakan yang tercantum di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal yang kedua adalah terhadap ketentuan – ketentuan yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, yang menurut kami itu termasuk pada bagian-bagian sesungguhnya memuat pengertian atau definisi yang kelak nantinya dipakai di dalam segala keseluruhan batang tubuh undang-undang, pada dirinya definisi tidak mengandung norma, dia hanya mempunyai makna apabila pihak terkait dengan substansi yang bersangkutan. Oleh karena itu seperti halnya tujuan yang sudah disepakati oleh banyak ahli dan para pembentuk undang-undang bahwa pemberian pengertian-pengertian di dalam undang-undang itu dimaksudkan untuk memberikan satu penafsiran yang tetap oleh para pembentuk undang-undang mengenai arti dari suatu istilah digunakan

54

dalam keseluruhan undang-undang tersebut. Oleh karena itu lebih pada memberikan suatu kepastian pengertian yang dipakai. Oleh karena itu dari dua hal yang dikemukakan di atas, kemudian jika ketentuan di atas dianggap tidak sesuai dengan implementasi di lapangan maka hal tersebut bukanlah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi tetapi lebih kepada ranah pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan atau legislative review. Berdasarkan hal-hal di atas pemerintah memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan para Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima namun demikian apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

88.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa’alaikum salam. Baik kalau ada yang bisa ditambahkan pertanyaan saya tadi kapan itu kira-kira tidak terkait dalam perkara ini tetapi itu penting informasinya itu, bagaimana?. 89.

PEMERINTAH UNDANGAN)

:

ABDUL

WAHID

(DIRJEN

PERUNDANG-

Saya kira dari undang-undangnya, sudah jelas ada tenggang waktu yang harus dipatuhi tapi dapat saya informasikan bahwa sampai saat ini calon-calon anggota KKR belum disampaikan kepada kita. Terima kasih. 90.

KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. Dari Dewan Perwakilan Rakyat belum sampai ya? oh sudah sampai ke Presiden akan tetapi oh belum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Baiklah Saudara-saudara sekalian kami anggap sudah cukup perkara ini dan sidang berikutnya akan dilakukan sesuai dengan waktu yang akan kami tentukan ataukah sudah ditentukan tanggalnya? Kira-kira minggu depan begitu kita harus rapat dulu dan karena ada dua perkara ada kemungkinan bisa satu sidang, dua putusan atau mungkin juga di dua sidang yang berbeda. Karena memang perkara ini dua perkara dan yang satu lebih dulu. Jadi kami akan mengadakan rapat permusyawaratan mengenai ini dan untuk itu di sidang berikutnya kami persilakan Saudara Pemohon hadir untuk mendengarkan langsung pembacaan putusan, demikian juga Pemerintah keterangannya kami ucapkan terima kasih sudah disampaikan secara tertulis. Sekali lagi kepada para Ahli saya ucapkan terima kasih atas keterangan yang disampaikan Bapak-bapak dari jauh ini begitu juga Saksi terima kasih

55

banyak dan yang terakhir untuk ini saya nyatakan sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB.

56