DASAR HUKUM * UUD 1945, pasal 28 D ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja • Pasal 88 s.d pasal 98 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; • PP No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah PENGERTIAN • Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepeda pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (pasal 1 butir 30 UU No.13 Tahun 2003).
Dari defenisi tersebut, terdapat 4 hal yang perlu mendapat perhatian : 1. Bentuk upah 2. Penetapan Upah 3. Pembayaran Upah 4. Tunjangan 1. Bentuk Upah : a. Upah diberikan dalam bentuk uang; b. Bila diberikan dalam bentuk hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomi bagi pekerja tidak boleh melebihi 25 % dari nilai upah; c. Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, dibayar berdasarkan kurs pada hari dan tempat pembayaran.
2. Penetapan Upah a. Pemerintah, melalui penetapan upah minimum berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marjinal); b. Kesepakatan, diatur dalam PK, PP, atau PKB. Tidak boleh lebih rendah dari upah yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Pembayaran Upah : a. Harian; b. Mingguan; c. Bulanan. 3. Komponen Upah : a. Upah pokok; b. Tunjangan tetap; c. Tunjangan tidak tetap.
a. Upah pokok : Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan; b. Tunjangan tetap : Pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran dan/atau pencapaian prestasi tertentu; c. Tunjangan tidak tetap : Pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung diberikan kepada pekerja dan keluarganya, berkaitan dengan pekerjaan yang ditugaskan atau dikerjakan secara tidak tetap, tidak dipengaruhi oleh kehadiran dan/atau prestasi kerja tertentu.
Pendapatan non upah : - Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura yang diberikan perusahaan karena ha-hal khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja; -
Bonus, Pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja mencapai hasil kerja lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas;
-
THR, dll.
AZAS PENGUPAHAN 1. Non Diskriminasi
Upah dan tunjangan lainnya yang diterima pekerja pria sama besarnya dengan upah dan tunjangan lainnya yang yang diterima pekerja wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (pekerjaanpekerjaan yang dilakukan dengan uraian jabatan (job description) yang sama pada suatu perusahaan). 2. Upah tidak dibayar bila pekerja tidak melakukan pekerjaan (No work, no pay).
POKOK-POKOK PENGATURAN : • Pasal 88 : (1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; “Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. (1) Untuk mewujudkan penghidupan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh (2) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak istirahat, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
UPAH MINIMUM • Pasal 89 : (1) Upah minimum dapat terdiri atas : a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kab./kota; b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kab./kota. • Pasal 90 : (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum; (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan.
• Pasal 91 : (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Pasal 92 : (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi; (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas; (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
• Pasal 93 : (1) upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila : a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak melakukan pekerjaan; b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut : a. untuk 4 bulan pertama, dibayar 100 % dari upah; b. untuk 4 bulan ke 2, dibayar 75 % dari upah; c. Untuk 4 bulan ke 3, dibayar 50 % dari upah; d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha. (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut : a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 hari; b. Pekerja/buruh menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari;
c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari; d. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari; e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 hari; f. Suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 hari; g. Anggota keluarga dalam 1 rumah meninggal dunia, dobayar untuk selama 1 hari. (5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Pasal 94 : Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. • Pasal 95 : (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda; (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh; (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah; (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. •
Pasal 96 : Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak.
KETENTUAN PIDANA : • Pasal 185 : Barang siapa melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta; • Pasal 186 : Barang siapa melanggar ketentuan pasal 93 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 400 juta. • Pasal 189 : Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
PERATURAN PEMERINTAH No.8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH • Dasar berlakunya : BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 191 : Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. BAB II BENTUK UPAH • Pasal 12 : (1) Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang; (2) Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain, kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25 % dari nilai upah yang seharusnya diterima
• Pasal 13 : (1) Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari Negara Republik Indonesia; (2) Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran. • Pasal 14 : Setiap ketentuan yang menetapkan sebagian atau seluruh upah harus dipergunkan secara tertentu, ataupun harus dibelikan barang, tidak diperbolehkan dan karenanya adalah batal menurut hukum, kecuali penggunaan itu timbul dari suatu perundang-undangan.
BAB III CARA PEMBAYARAN UPAH • Pasal 16 : Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat buruh biasanya bekerja, atau dikantor perusahaan. • Pasal 17 : jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali buat perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. • Pasal 19 : (1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % untuk tiap hari keterlambatan; (2) Sesudah hari ke-8 tambahan itu menjadi 1 % untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50 % dari upah yang seharusnya dibayarkan; (3) Apabila sudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula untuk membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.
BAB IV DENDA DAN POTONGAN UPAH • Pasal 20 : (1) Denda atas pelanggaran sesuatu hal hanya dapat dilakukan bila hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau PP; (2) Besarnya denda untuk suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan dan dinyatakan dalam mata uang RI; (3) Apabila untuk suatu perbuatan sudah dikenakan denda, pengusaha dilarang untuk memungut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan (4) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum. • Pasal 21 : (1) Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, baik langsung maupun tidak langsung, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan dennda tersebut; (2) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum
• Pasal 22 : (1) Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ke-3 hanya dapat dilakukan bilamana ada surat kuasa dari buruh; (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah semua kewajiban pembayaran oleh buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dan yang menyelenggarakan jaminan sosial yg ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditarik kembali pada suatu saat; (4) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum • Pasal 23 : (1) Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya, baik milik pengusaha maupun milik pihak ke-3 oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian; (2) Ganti rugi demikian harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau PP dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50 % upah.
BAB V PERHITUNGAN DENGAN UPAH • Pasal 24 : (1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah : a. denda, potongan, dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 21, 22, dan 23; b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada buruh dengan perjanjian tertulis; c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah dibayarkan dan cicilan hutang buruh kepada pengusaha dengan ketentuan harus ada bukti tertulis; (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima; (3) Setiap syarat yang memberikan wewenang kepada pengusaha untuk mengadakan perhitungan lebih besar daripada yang dibolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah batal menurut hukum; (4) Pada waktu PHK seluruh hutang piutang buruh dapat diperhitungkan dengan upahnya.
• Pasal 25 : Bila uang yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar upah disita oleh juru sita, maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah upah yang harus dibayarkan. • Pasal 26 : (1) Bila upah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang, maka angsuran tiap bulan daripada hutang itu tidak boleh melebihi 20 % dari sebulan; (2) Ketentuan ayat (1) berlaku juga apabila penggadaian atau jaminan itu diadakan untuk kepentingan pihak ke-3. • Pasal 27 : Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku. • Pasal 28 : Bila buruh jatuh pailit, maka upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan, kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi dari 25 %.
• Pasal 29 : (1) Bila upah untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang hanya dapat diperoleh dari buku-buku pengusaha, maka buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak untuk meminta keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pengusaha; (2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil, maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak meminta bantuan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya; (3) Segala sesuatu yang diketahui atas keterangan-keterangan serta buktibukti oleh buruh atau kuasa yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dirahasiakan, kecuali bila keterangan tersebut dimintakan oleh badan yang diserahi urusan penyelesaian perselisihan perburuhan.
