BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 1 Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketengakerjaan). Dalam UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berdasarkan waktu berlakunya dibedakan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja waktu tidak tertentu memberikan status pekerja sebagai pekerja tetap, sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu memberikan status pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak.2 Menurut peruntukannya, PKWT dalam Pasal 59 ayat (1) digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau pekerjaan yang sekali selesai, namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan sebaliknya yaitu pekerjaan yang sifatnya tetap, namun mengggunakan PKWT.3
1
Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lalu Husni, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60. 3 Gajimu, Ketentuan Seputar Kontrak Kerja, http://www.gajimu.com/main/pekerjaanyanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja diakses pada Tanggal 30 Maret 2016 pukul 18:09 2
1
2
Kasus perubahan PKWT menjadi PKWTT sudah terjadi semenjak berlakunya UU Ketenagakerjaan. ketentuan
mengenai
PKWT
dan
4
Dalam hal untuk memperjelas PKWTT,
setahun
setelah
UU
Ketenagakerjaan berlaku, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia
mengeluarkan
Keputusan
Nomor:
KEP.100.MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja tersebut telah diatur dalam UU, dan diperjelas dengan Keputusan Menteri, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5 Pelanggaran ketentuan mengenai PKWT juga terjadi pada PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT). Pada tahun 2013 sejumlah karyawan PT. JTT melakukan aksi menuntut manajemen perusahaan untuk menghapus status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.6 Rata-rata status dan masa kerja karyawan pada saat melakukan aksi penuntutan, yaitu berstatus PKWT dan telah memiliki masa kerja lebih dari lima tahun. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4) “Perjanjian kerja waktu tertentu yang
4
Portalhr, PKWT dan PKWTT, http://portalhr.com/konsultasi/hr-praktis/hrpraktis-hubungankaryawan/pkwt-dan-pkwtt/ diakses pada Tanggal 28 Maret 2016 pukul 18:09 5
Kompas, PKWT Sangat Merugikan Buruh http://nasional.kompas.com/read/2008/04/29/14545682/pkwt.sangat.merugikan.buruh diakses pada Tanggal 28 Maret 2016 pukul 18:50 6 Nina Atmasari, Karyawan Trans Jogja Kembali Tuntut Penghapusan Status Kontrak http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/13/karyawan-trans-jogja-kembali-tuntut-penghapusanstatus-kontrak-481709 diakses pada Tanggal 28 Maret 2016 pukul 18:30
3
didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan bertentangan dengan Pasal 59 ayat (6) “...pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.” Total dari maksimal masa kerja PKWT berdasarkan peraturan tersebut adalah 5 (lima) Tahun, sedangkan pekerja yang menuntut telah bekerja lebih dari 5 (lima) Tahun. Dalam perjalanannya, aksi penuntutan tersebut justru berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap 19 karyawan yang pernah menuntut pemenuhan hak tersebut.7 Setelah adanya pemutusan hubungan industrial oleh PT. JTT, tuntutan 19 karyawan PT. JTT tersebut kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, dan hasilnya putusan PHI PN Yogyakarta Nomor 10/G/2013/PHI memutuskan yang intinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atas penggugat tidak sah dan penggugat dipekerjakan kembali di PT. JTT dengan status pegawai tetap. Demikian pula dalam putusan MA RI Nomor 309 K/Pdt.Sus.PHI/2014 putusan tersebut menguatkan putusan PHI PN Yogyakarta, namun PT. JTT tidak mau melaksanakan putusan tersebut, “Kordum Komite Perjuangan Rakyat Yogyakarta, Restu Baskara mengatakan dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak menajemen tidak mau melaksanakan putusan kasasi
7
Ibid, bagian 2
4
secara sukarela. Surat somasi yang dilayangkan kuasa hukum dan aksi yang dilakukan teman-teman pekerja dan mahasiswa untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu tidak digubris," ujarnya, Selasa (28/4).”8 Berdasarkan informasi sementara, setelah kasus yang sebelumnya telah menimpa PT. JTT, pelanggaran pelaksanaan PKWT terjadi kembali pada PKWT periode 2015-2016. Berdasarkan informasi tersebut, Pramudi (pengemudi bus trans jogja) perjanjian kerjanya tetap menggunakan PKWT seperti sebelumnya, bukan PKWTT.
9
Seharusnya, pekerjaan
sebagai pengemudi bus (mengingat usaha utama PT. JTT adalah usaha jasa transportasi) tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang sekali selesai, atau yang sementara sifatnya atau pekerjaan yang bersifat musiman seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut seharusnya dikategorikan sebagai pekerjaan yang sifatnya tetap, seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan “Perjanjian waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”.
Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya bentuk
perjanjian Pramudi dengan PT. JTT adalah PKWTT, bukan PKWT.
8
Vim, PT. Jogja Tugu Trans Dianggap Tidak Patuhi Putusan Pengadilan http://jogja.tribunnews.com/2015/04/29/pt-jogja-tugu-trans-dianggap-tidak-patuhi-putusanpengadilan diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pada pukul 11:40 WIB 9 Wawancara dengan Pramudi PT. JTT di area parkir kantor PT. JTT pada Tanggal 18 Maret 2016
5
Berdasarkan
permasalahan
tersebut,
penulis
tertarik
untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Jogja Tugu Trans. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar berlakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Jogja Tugu Trans sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan PT. Jogja Tugu Trans menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam hubungan kerjanya?
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu : 1.
Tujuan Subjektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum guna melengkapi persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
6
2.
Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian ketentuan dalam PKWT PT. JTT dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b. Untuk menggetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan PT. JTT menggunakan PKWT dengan para pekerjanya.
D.
Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain: 1.
Bagi Penulis Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi penulis yaitu mengembangkan pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum terlebih khusus terkait pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
2.
Bagi Ilmu Pengetahuan Manfaat diadakannya penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah referensi di bidang ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan
sumbangan
pikiran
yang
bermanfaat
dalam
perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya bagi penyusunan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
3.
Bagi Masyarakat Manfaat diadakannya penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan informasi dan pandangan kepada masyarakat yang merupakan pekerja terutama yang statusnya adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu untuk memberikan informasi dan pandangan kepada masyarakat mengenai apa saja yang seharusnya menjadi hak-haknya sebagai pekerja.
E.
Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang di dalamnya terdapat variabel yang serupa dengan variabel yang diangkat dalam penelitian ini, beberapa tulisan tersebut antara lain: 1.
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pekerja KOMPA UNY dengan KOPMA UNY. Tulisan ini disusun oleh Afifah Ratna Ningrum dengan Nomor Induk Mahasiswa 08/267432/HK/17827 pada Tahun 2012. Penulisan hukum ini mengambil permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertenntu di KOPMA UNY. Hasil dari penulisan hukum tersebut menjelaskan bahwa perlindunagn hukum bagi pekerja/buruh kontrak
8
di KOPMA UNY belum diberikan secara optimal oleh pihak KOPMA UNY. 2.
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Matahari Departement Store Depok Jawa Barat. Tulisan ini disusun oleh Sintya Swasri dengan Nomor Induk Mahasiswa 09/282508/HK/18141. Tulisan ini membahas mengenai alasan PT. Matahari Departement Store Depok menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Dan membahas bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, serta mengenai bagaimana PT. Matahari Departement Store menyelesaikan permasalahan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dengan pekerjanya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa PT. Matahari
Departement
Store
Depok
mengikat
karyawannya
menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu ialah karena karyawan golongan 1 adalah front liner yang selalu berinteraksi dengan customer (pembeli). Oleh karena itu, karyawan golongan 1 harus enerjik dan penampilannya harus selalu terjaga. Good looking adalah salah satu syarat utama karyawan golongan 1. Kemudian mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Matahari Departement Store ialah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yaitu tidak masuk kerja pada jam kerja (mangkir kerja) dan melakukan sesuatu yang dilarang dilakukan, yaitu pencurian. Mengenai wanprestasi yang
9
dilakukan oleh perusahaan penulis menjelaskan bahwa penulis tidak menemukan. Kemudian dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, perusahaan melakukan: untuk karyawan yang mangkir kerja selama kurang dari lima hari berturut-turut diberikan sanksi pemotongan gaji, dan untuk yang mangkir kerja selama 5 hari atau lebih akan diberhentikan dari pekerjaan. Lalu untuk wanprestasi karena pencurian, kasusnya akan diproses di kepolisian dan gaji karyawan tetap dibayarkan sampai dengan hari pencurian dilakukan. 3.
Pelaksananaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Sukses Abadi Karya Inti. Tulisan ini disusun oleh Januar Dwi Irawan dengan Nomor Induk Mahasiswa 09/281986/HK/18065. Tulisan ini membahas mengenai Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Sukses Abadi Karya Inti terhadap para Pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan PT. Sukses Abadi Karya Inti, pengusaha
telah
memberikan
perlindungan
hukum
terhadap
pekerjanya, akan tetapi masih terdapat beberapa penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4.
Pelaksanaan Sistem Pengupahan Bagi Pekerja yang Menggunakan Dana APBD Melalui PT. Jogja Tugu Trans (Trans Jogja), Yogyakarta.
10
Tulisan ini disusun oleh Muhammad Taufik Herry Isnawan dengan Nomor Mahasiswa 10/296535/HK/18309. Tulisan ini membahas mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan system pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) serta membahas implikasi bagi pekerja terhadap system pengupahan yang tidak sinkron. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. JTT menjadi terhambat dikarenakan tidak sinkronnya sistem pengupahan yang terjadi antara upah yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. JTT. Upah yang diatur dalam kerjasama Pemda DIY dengan PT. JTT menggunakan sistem perkilometer, sedangakan dalam Perjanjian Kerja antara PT. JTT dengan pekerjannya menggunakan sistem tetap (flat).
Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, yaitu untuk penelitian nomor 1 sampai dengan nomor 3 perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada PT. Jogja Tugu Trans. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut adalah lokasi yang menyediakan data terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan untuk penelitian nomor 4 perbedaanya terletak pada kajian hukum yang dilakukan. Kajian hukum yang dilakukan pada penelitian nomor 4 yaitu mengenai hambatan-
11
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. Jogja Tugu Trans serta membahas implikasi bagi pekerja terhadap sistem pengupahan yang tidak sinkron, sedangkan kajian pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Jogja Tugu Trans dan faktor-faktor yang menyebabkan PT. Jogja Tugu Trans menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu dalam hubungan kerjanya.
