1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Bank membantu pemerintah dalam menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan kegiatan bank tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” Fungsi
bank
menurut
Undang-Undang
Perbankan
adalah
menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang disalurkan oleh bank ini harus mengenai bidang-bidang yang produktif agar terwujud pada pencapaian peningkatan pembangunan nasional. Bank mewakili bidang Perbankan Indonesia bermaksud menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal itusesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan. Bank memberikan berbagai penawaran untuk masyarakat, salah satunya yaitu kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat. Pada Undang-
2
Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam praktek perbankan, untuk lebih mengamankan dana yang disalurkan kreditur kepada debitur diperlukan tambahan pengamanan. Tambahan pengamanan yang dilakukan bank yaitu dengan jaminan khusus. Jaminan khusus yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Jaminan itu berfungsi untuk mengurangi risiko yang akantimbul dalam menyalurkan kredit. Alasan penggunaan tanah sebagai jaminan sendiri, dikarenakan tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi. Macam-macam jaminan terdiri dari gadai, hipotek, jaminan fidusia, dan hak tanggungan. Salah satu jaminan berupa tanah yang digunakan di Indonesia adalah hak tanggungan. Hak tanggungan memiliki berbagai keunggulan dimata masyarakat.Pengertian Hak Tanggungan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi: “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” Keberadaan hak tanggungan ditentukan melalui pemenuhan prosedur
pembebanannya.
Prosedur
pembebanan
hak
tanggungan
3
dilakukan melalui 2 (dua) tahap kegiatan yaitu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPAT pada Kantor Pertanahan. Jika dua tahapan kegiatan tersebut telah dilalui maka telah lahir hak tanggungan. Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan oleh Bank diawali dengan penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur (bank) dengan debitur yang kemudian dituangkan dalam Akta Pemberi Hak Tanggungan (APHT). Setelah melaksanakan tahapan tersebut, bank harus mendaftarkan hak tanggungan ke Kantor Pertanahan yang berwenang. Hak Tanggungan perlu didaftarkan untuk memberikan jaminan kedudukan preferen bagi kreditur. Kedudukan preferen bagi bank sebagai kreditur sangat penting dikarenakan dapat menjadi perlindungan hukum jika terdapat pihak ketiga dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah tidak tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangat berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal dari masyarakat yang disimpan pada bank itu. Risiko tersebut berpengaruh akan kepercayaan masyarakat kepada bank dan keamanan dana masyarakat. Bank harus menggunakan asas-asas pengkreditan yang sehat dalam melaksanakan kredit. Salah satu faktor yang harus dilakukan pihak bank untuk mengurangi risiko yaitu dengan
4
menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan kredit yang dilakukan bank tidak selamanya berjalan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dilewati bank dalam melakukan perjanjian kredit. Salah satu faktor yaitu disebabkan oleh kredit bermasalah ataupun kredit macet. Hambatan yang sering dialami bank yaitu adanya gugatan dari pihak ketiga atas kepemilikan objek jaminan debitur. Gugatan pihak ketiga bisa terjadi ketika proses awal kredit maupun akhir kredit. Pelaksanaan kredit yang dilaksanakan Bank BRI Yogyakarta jugamemiliki beberapa hambatan. Hambatan dapat muncul ketika awal pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Ketika hak tanggungan sedang dalam proses pendaftaran tiba-tiba terdapat gugatan pihak ketiga atas kepemilikan objek hak tanggungan. Gugatan pihak ketiga tidak hanya terjadi diawal pemberian kredit saja. Gugatan pihak ketiga atas kepemilikan objek hak tanggungan yang dijaminkan debitur juga banyak terjadi ketika pelaksanaan eksekusi lelang. Banyaknya gugatan pihak ketiga pada saat proses eksekusi lelang dikarenakan faktor debitur yang memang secara sengaja supaya dapatmenunda proses lelang objek hak tanggungan. Selain itu juga karena faktor pihak ketiga merupakan pemilik asli dari objek hak tanggungan dan baru mengetahui objek hak tanggungannya dijadikan jaminan pada saat proses pelaksanaan lelang.
5
Adanya gugatan pihak ketiga terhadap objek jaminan hak tanggungan debitur dalam proses lelang mengakibatkan masalah dan menyulitkan pihak bank. Pihak bank akan kesulitan dalam proses pengembalian piutang debitur.Proses gugatan pihak ketiga membuat proses pengembalian piutang debitur melalui pelaksanaan lelang akan diberhentikan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Pasal 27 poin (c) yaitu :“Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau isteri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan lelang.”Peraturan yang ada menjelaskan bahwa lelang akan batal/diberhentikan ketika terdapat gugatan pihak ketiga terhadap objek jaminan hak tanggungan debitur. Penjabaran diatas memperlihatkan bahwa dalam proses pemberian kredit bank sampai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pihak bank mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang dialami Bank adalah gugatan pihak ketiga atas kepemilikan objek jaminnan hak tanggungan debitur dalam proses lelang.Pihak ketiga merupakan pihak yang merasa memiliki hak akan obyek hak tanggungandalam perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Pihak ketiga tidak sedikityang mempermasalahkan objek hak tanggungan hingga mengirimkan gugatan atas objek jaminan yang digunakan debiturke pengadilan. Oleh karena itu dengan adanya berbagai hambatan tersebut diperlukan pembahasan secara mendalam mengenai
6
Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam hal tejadi gugatan pihak ketiga terhadap objek jaminan yang dibebani hak tanggunan pada perjanjian kredit di Bank BRI Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadi gugatan pihak ketiga terhadap objek jaminan yang dibebani hak tanggungan di Kantor Wilayah BRI Yogyakarta? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur dalam mendapatkan hak-haknya terhadap pelunasan hutang debitur?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini meliputi : 1. Tujuan Subyektif : Memenuhi prasyarat dalam penulisan hukum Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. 2. Tujuan Objektif : a) Mengetahui dan menganalisisbentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadi gugatan pihak ketiga terhadap objek
7
jaminan yang dibebani hak tanggungan di Kantor Wilayah BRI Yogyakarta. b) Mengetahuidan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur dalam mendapatkan hak-haknya terhadap pelunasan hutang debitur.
D. Keaslian Penelitian Sejauh pengetahuan dari penulis terdapat beberapa Penulisan Hukum di Fakultas Hukum yang mengangkat topik yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu: 1. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Kredit Macet yang Timbul dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Cabang Balikpapan A. Yani”. Penulisan hukum tersebut ditulis olehJulia Shinta Uli Pangaribuan, dengan menitikberatkanpada hal sebagai berikut: a. Perlindungan Hukum bagi kreditur atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada dasarnya terkandung dalam perjanjian kredit. Perjanjian tersebut harus termuat dari syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang bersifat umum serta surat pengakuan hutang yang bersifat lebih spesifik. Hal tersebut menjadi dasar perlindungan bagi kreditur yang paling kuat apabila dituangkan dalam klausula perjanjian;
8
b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Tbk. Cabang Balikpapan A. Yani adalah dengan menerapkan analisis 5C bagi setiap calon debitur yang mengajukan permohonan diadakannya Kredit Kepemilikan Rumah. Selain itu BRI melakukan upayaupaya yang bersifat persuasif untuk pertama kalinya, Account Officer akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dan kredit macet dengan menghubungi debitur melalui telepon maupun mengunjungi ke tempat tinggal nasabah. Kemudian pihak bank mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dan apabila debitur tetap tidak melaksanakan pembayaran hutang maka upaya yang dilakukan terakhir adalah eksekusi agunan. 2. “Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Tanah Obyek Jaminan Pada PT. Bank Panin Tbk dan PT. Bank Fama Internasional dalam Masa Pendaftaran Hak Tanggungan”. Penulisan hukum
tersebut
ditulis
oleh
Budi
Wibowo
Halimdengan
menitikberatkan hal sebagai berikut: a. Hak Preferensi Kreditur Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan belum muncul dalam masa pendaftaran Hak Tanggungan. Hak Preferensi dan kedudukan Bank, baru muncul pada saat dibukukannya
Hak
Tanggungan
dalam
buku
tanah
Hak
Tanggungan di Kantor Pertanahan, yakni tertanggal hari ketujuh setelah berkas diterima lengkap;
9
b. Kedudukan kreditur dalam komparisi Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Pemegang Hak Tanggungan, sedangkan debitur dan/atau penjamin sebagai Pemberi Hak Tanggungan pada saat penandatanganan APHT karena hak tanggungan lahir karena perjanjian. Perjanjian APHT dilakukan setelah ada kesepakatan mengenai objek, jumlah utang yang dijamin, dan janji hak tanggunngan. Perjanjian pemberian hak tanggungan akan mengikat para pihak walaupun hak tanggungan belum lahir, tetapi jika APHT belum memenuhi pendaftaran maka belum bisa mengikat pihak ketiga. c. Perjanjian kredit tidak memuat klausula yang mengatur apabila terjadi blokir/sita/gugatan pihak ketiga terhadap barang jaminan yang menyebabkan hak tanggungan tidak dapat didaftar, proteksi apa yang didapat oleh kreditur. Apabila tidak terjadi kondisi yang demikian, maka kreditur bank menjadi kreditur preferenpada saat dibukukannya hak tanggungan pada kantor pertanahan. Sebaliknya apabila terjadi blokir/sita/gugatan pihak ketiga terhadap barang jaminan, maka kedudukan kreditur
Bank
adalah kreditur
konkruenatau menurut pertimbangan utang sehingga pemenuhan utang adalah dari jaminan kebendaan umum menurut Pasal 1167 KUHPerdata. d. Pengaturan jangka waktu pendaftaran Hak Tanggungan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan
10
APHT. Tidaklah jelas untuk kepentingan debitur, kreditur maupun kepentingan pendaftaran tanah saja. Peraturan mengenai jangka waktu tersebut tidak mencerminkan keseimbangan dalam hal perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. 3. “Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dalam hal Debitur Konsumtif Meninggal Dunia (Studi Kasus Consumer Loans Business Center (CLBC) PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK. Kota Yogyakarta)”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Satria Febri Kusumo yang menitikberatkan hal sebagai berikut: a. Prosedur pengajuan klaim kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap asuransi kredit jiwa debitur konsumtif dalam hal debitur meninggal dunia ialah dengan cara mengkonfirmasi Asuransi Jiwa bahwa debitur telah meninggal dunia. b. Pada Bank Mandiri mewajibkan debitur untuk melunasi biaya asuransi sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sesuai dengan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit di Bank Mandiri. Sehingga apabila debitur meninggal dunia, kewajiban pelunasan kredit beralih kepada Asuransi Jiwa. Namun apabila terjadi keadaan dimana pembayaran klaim telah dilakukan oleh Asuransi Jiwa tidak mencukupi untuk menutup seluruh hutang kredit, maka
11
kewajiban pelunasan hutang kredit beralih kepada debitur. Dikarenakan dalam hal ini debitur meninggal dunia, maka kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris yang melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang menggunakan harta warisan debitur. Penulisan-penulisan hukum tersebut berbeda dengan penulisan hukum yang akan dilakukan. Hal tersebut karena peneliti sebelumnya hanya membahas khusus perlindungan kreditur akibat adanya kredit macet ataupun perlindungan kreditur akibat gugatan pihak ketiga pada masa pendaftaran hak tanggungan saja.Akan tetapi, disini penulis akan membahas pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadi gugatan pihak ketiga terhadap objek jaminan yang dibebani hak tanggungan serta upaya-upaya bank dalam memenuhi hak atas pelunasan kredit dari debitur di Bank BRI Yogyakarta.
E. Manfaat Penelitian Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, serta PT Bank Rakyat Indonesia
12
(Persero) Tbk. dan para sarjana hukum dalam perkembangan dunia bisnis khususnya dalam perkembangan Perbankan di Indonesia.
2. Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya masalah perjanjian kredit menggunakan jaminan hak tanggungan dan hambatan pelaksanaan lelang hak tanggungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak Bank BRI Yogyakarta untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit menggunakan jaminan hak tanggungan kepada masyarakat agar tidak terjadi gugatan pihak ketiga terkait kepemilikan objek yang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kredit menggunakan jaminan hak tanggungan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
