BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak sangat aktif melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak seperti program pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UndangUndang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP NPWP adalah nomor identitas Wajib Pajak. Kewajiban memiliki NPWP hanya dikaitkan dengan penghasilan dalam satu tahun, apapun jenis penghasilannya. Apabila penghasilan seseorang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam satu tahun maka berdasarkan ketentuan perpajakan ia wajib untuk ber-NPWP. Sebaliknya, jika penghasilannya di bawah PTKP, maka ia tidak wajib ber-NPWP. Namun pada kenyataannya, 1
selama ini banyak pegawai tidak ber-NPWP walaupun penghasilannya melebihi PTKP. Meskipun demikian, berbeda ceritanya di tahun 2010, dengan berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2008, orang yang tidak ber-NPWP harus dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif nominal. Jadi, ketiadaan NPWP akan menyebabkan beban pajak yang dikenakan lebih tinggi. Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah. Dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak secara proaktif mendorong masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP secara mudah melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak 2010 telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tanggal 3 Juli 2014. Secara umum, bentuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2010 ini hampir sama dengan bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2014. Formulir ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2014. Dengan demikian, formulir ini akan dipergunakan tahun 2015 pada saat Wajib Pajak akan melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014. Pemahaman tentang prosedur perhitungan pajak penghasilan, prosedur penyetoran, dan prosedur 2
pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting karena akan mempermudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi pula peningkatan pendapatan negara di sektor pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahannya ialah sebagai berikut. 1) Bagaimana Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan atas Pegawai Tetap yang menerima penghasilan setiap bulan pada PT Z.
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut. 1) Untuk Mengetahui Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan atas Pegawai Tetap yang menerima penghasilan setiap bulan Pada PT Z.
1.3
Kegunaan Penelitian 1)
Kegunaan Praktis Penelitian in dapat memberikan tambahan informasi yang dimana bisa digunakan oleh pimpinan, staf dan karyawan, agar memperhatikan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan atas Pegawai Tetap yang menerima penghasilan setiap bulan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3
2)
Kegunaan Teoritis Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan untuk memperhatikan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan atas Pegawai Tetap yang menerima penghasilan setiap bulan
1.4
Sistematika Penulisan Untuk lebih jelasnya dan terarahnya penyusunan penulisan ini, maka disajikan pokok pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yang masingmasing mengandung pembahsan dengan rincian sebagai berikut. Bab I
Pendahuluan Menguraikan
tentang
latar
belakang
masalah
permasalahan,
tujuan,
dan
kegunaan
penelitian
pokok serta
sistematika Penelitian. Bab II
Kajian Pustaka Dalam Bab ini diuraikan mengenai pengertian menurut para ahli tentang pengertian Pajak, Fungsi pajak,Tarif pajak dan Seputaran tentang Pph Pasal 21.
Bab III
Sistematika Penulisan Menguraikan Tentang lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 4
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.
Bab V
Simpulan dan Saran Merupakan bab penutup yakni menyimpulkan mengenai babbab yang telah diuraikan sebelumnya dengan disertai saransaran.
5
