1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah Lembaga perbankan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian di setiap negara. Salah satu kegiatan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.1 beberapa tugas dari bank adalah memberikan jasa-jasa keuangan bagi masyarakat, termasuk simpanan, pinjaman atau pembiayaan suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan isi pasal tersebut maka salah satu tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan, fungsi lain lembaga perbankan adalah pinjaman atau pemberian kredit yang telah banyak membantu masyarakat dalam pemenuhan dana untuk kelanjutan usahanya.
1
Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Utama, hlm. 59
Pustaka
2
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam.2 Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan landasan hukum bagi Bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah. Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, perbankan nasional Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau dual banking sistem, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara. Penerapan dual banking sistem harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem sehingga Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menetapkan kebijakan harus tetap dalam kerangka kedua Undang-undang tersebut dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan bank
2
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia(Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000), hal.86
3
konvensional. Perbedaan keduanya adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan sistem bunga yang diyakini umat Islam sebagai diharamkan memiliki sifat inflatoir dan cenderung diskriminatif. 3 Anwar
Nasution
sebagaimana
dikutip
oleh
Neny
Sri
Imaniati,
mengemukakan beberapa pengaruh dengan adanya bunga Bank adalah sebagai berikut
4
bahwa tingkat suku bunga yang mahal dewasa ini telah menimbulkan
kesulitan bagi dunia usaha, neraca pembayaran luar negeri maupun bagi penggalian moneter dan kurs devisa, bahkan menurutnya tingkat suku bunga yang semakin mahal sejak tahun 1990 telah meningkatkan biaya operasi sehingga menimbulkan high cost bagi ekonomi Indonesia. Bank Syariah telah terbukti
sangat
resisten (tahan)
terhadap
krisis moneter
sebagaimana
diungkapkan Soebardjo Joyo Sumantoro yang menyatakan bahwa5 Upaya restrukturisasi perbankan yang berlangsung sejak bulan Juli tahun 1998 hingga Desember 2001 adalah upaya mengatasi dampak krisis dan peningkatan ketahanan sistem perbankan masa depan. Indonesia memiliki 40% saja perbankan yang beroperasi secara syariat tidak akan terkena krisis. Bank Syariah memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang. Tujuan pengembangan sistem perbankan Syariah adalah terutama untuk memenuhi 6
3
Muhaimin, Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangannya di Indonesia, Tesis UNDIP, 2001, hal.8. Neni Sri Imaniati, Sistem dan prospek perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia, Tesis Undip 1997. hal 4 5 Soebardjo Joyo Sumantoro, Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesiadalam majalah saksi No. 20, tahun II tanggal 13 Juni 2000, hal 9-21. 4
4
1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. 2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (mutual investor relationship). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (debitor to creditor relationship). 3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan
komparatif
berupa
peniadaan
pembebanan
bunga
yang
berkesinambungan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (unproductive speculation), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. Produk-produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan dengan akad Mudharabah. Akad Mudharabah
adalah akad antara
pemilik modal dengan pengelola modal dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Didalam pembiayaan
6
Cecep K.Halim, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram, 21 September 2000, hal.3
5
Mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib). Pada prinsipnya akad Mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Akad Mudharabah berbeda dengan akad pembiayaan yang ada pada perbankan pada umumnya (perbankan konvensional). Perbankan konvensional pada umumya menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu dan pengembalian modal yang telah digunakan mudharib dalam jangka waktu tertentu namun Akad Mudharabah
tidak menentukan suku bunga tertentu pada mudharib yang
menggunakan
pembiayaan
Mudharabah
melainkan
mewajibkan
mudharib
memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib. Pembiayaan Mudharabah
pada dasarnya diperuntukan untuk jenis usaha tertentu atau bisnis
tertentu. Dengan demikian akad Mudharabah ini memiliki keuntungan tersendiri bagi mudharib karena ketiadaan bunga yang harus dibayarkan kepada bank melainkan hanya ada sistem bagi hasil usaha dari keuntungan yang didapat mudharib. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan
6
dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam bidang fiqih muamalat. Namun DPS juga bisa beranggotakan di luar ahli fiqih tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqih muamalat.7 Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan bagi perbankan dalam menjalankan usahanya agar selalu berpedoman dalam prinsip syariah. DPS dalam strukrur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap Bank Syariah. Posisi yang demikian ditujukan agar DPS lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua Direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengaplikasian produk perbankan syariah. Oleh sebab itu, penetapan DPS dilakukan melalui RUPS setelah nama-nama anggota DPS tersebut mendapat pengesahan dari DSN. Namun, prakteknya keberadaan dan peranan DPS di dalam institusi syariah sangat penting untuk memberikan kepercayaan dan daya tarik 7
Analisa atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip syariah di Lembaga Keuangan syariah (di Indonesia),
, diakses tanggal 20 September 2014
7
masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk di Bank Syariah khususnya terhadap produk bank dengan akad Mudharabah. Atas latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Dengan Mudharabah Pada Bank Syariah. (Studi pada Bankaltim Syariah cabang Samarinda) B. Perumusan Masalah Berpijak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut agar lebih terarah pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis membatasi pada permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut : 1. Bagaimana fungsi dan peranan DPS dalam pengawasan terhadap pembiayaan dengan Mudharabah di Bankaltim Syariah? 2. Apakah pembiayaan dengan Mudharabah yang disalurkan oleh Bankaltim telah memenuhi prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan? 3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan peran DPS terhadap pembiayaan dengan Mudharabah pada Bankaltim Syariah? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif Tujuan Objektif dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui fungsi dan peranan DPS dalam pengawasan terhadap pembiayaan dengan Mudharabah di Bank Kaltim Syariah.
8
b. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pembiayaan terhadap Mudharabah yang disalurkan oleh Bank Kaltim Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan. c. Untuk mengetahui upaya untuk mengoptimalkan peran DPS terhadap pembiayaan dengan Mudharabah pada Bank Kaltim Syariah. 2. Tujuan Subjektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk penulisan hukum ini sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. D. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian yang dilakukan penulis belum pernah diteliti dan ditulis oleh Penulis sebelumnya, dan apabila telah terdapat dan/atau diteliti penulisan tentang Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Dengan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi pada Bankaltim Syariah cabang Samarinda) agar dapat diketahui penelitian dan penulisan hukum yang membahas permasalahan tentang Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan dengan Mudharabah cukuplah banyak tetapi mempunyai rumusan masalah dan lokasi penelitian yang sangat berbeda yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian, diantaranya adalah:
9
1. Penelitian yang dilakukan oleh Friska Fitriyani Hamid tahun 2013 NIM 09/280743/HK/18004 dengan judul “Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Di PT.Bank BRI Syariah” Perumusan masalah yang diambil yaitu pertama, Bagaimana struktur pengawasan internal di PT.Bank BRI Syariah? Kedua,Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di PT. Bank BRI Syariah? Ketiga, Adakah koordinasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah? Penulisan hukum ini meneliti pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di PT.Bank BRI Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ pengawas dalam institusi perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting terutama dalam pengawasan yang menyangkut pembiayaan dengan Mudharabah
terhadap prinsip
syariah. 2. Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Restuti
tahun
2011
NIM
07/263070/PHK/4744 mahasiswa Fakultas Hukum UGM angkatan 2009, bagian Kenotariatan
dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah
terhadap Pembiayaan Berbasis Syariah pada Bank Syariah Mandiri” (Studi
Kasus
pada
Bank
Syariah
Mandiri
cabang
pembantu
Payakumbuh), perumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai
10
berikut pertama, Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri? Kedua, Apakah pembiayaan yang disalurkan tersebut telah memenuhi prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan? Ketiga, Apakah peran Dewan Pengawas Syariah tersebut telah optimal? Penulisan hukum ini meneliti sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian yang penulis ajukan yaitu pada objeknya adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap pembiayaan dengan Mudharabah telah memenuhi prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan serta upaya Dewan Pengawas Syariah dalam menerapkan prinsip syariah terhadap akad Mudharabah dalam praktik perbankan syariah. Jadi sampai saat ini penulisan hukum yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Dengan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Kaltim Syariah cabang Samarinda) tidak ditemukan. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini dianggap asli dan layak untuk ditulis.
11
E. KEGUNAAN PENELITIAN 1. Bagi Penulis Melalui penulisan hukum ini, maka penulis dapat memahami lebih dalam mengenai Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Dengan Mudharabah Pada Bankaltim Syariah 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya. Terutama masyarakat khususnya para nasabah bank syariah akan memahami fungsi dan peran pengawasan di bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Dengan Mudharabah Pada Bankaltim Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintah guna mengetahui pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut pembiayaan dengan mudharabah agar masyarakat dapat tertarik dan percaya untuk menggunakan jasa dan produk yang ada di syariah karena dalam hal ini sudah terdapat fungsi pengawasan agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan. Selain itu masyarakat juga akan memahami operasional bank syariah sehingga masyarakat menjadi sadar akan hak-hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi di Bank Syariah.
