BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 1 sebagaimana yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap negara. Pendapatan yang dihasilkan dari perpajakan digunakan negara dan institusi untuk berbagai macam perbaikan infrastruktur suatu negara. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, transportasi umum dan pembangunan daerah terpencil. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah, sebagian besar penduduk Indonesia adalah berusia muda dan bekerja dengan penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah kependudukan di Indonesia yang telah bekerja pada bulan Agustus tahun 2011 sebesar 109.670.399 jiwa telah mengalami kenaikan pada bulan Agustus tahun 2012 sebesar 110.808.154 jiwa, akan tetapi jika dibandingkan pada bulan Agustus tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 110.804.041 jiwa (www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=28). Dalam pengertian pajak terdapat komponen wajib yang harus dilakukan oleh orang pribadi yaitu kontribusi wajib setiap warga Negara. Dalam UU KUP dijelaskan bahwa walaupun pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga 1
Negara, hal tersebut hanya berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, dimana syarat subjektif yang dimaksud adalah dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materiil yang harus terpenuhi. Sedangkan syarat objektif yang dimaksud adalah dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan cara Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada saat orang pribadi memiliki penghasilan selama satu tahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Setiap wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah memilki pekerjaan, maka dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yaitu tentang pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Setiap tahun wajib pajak yang sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan diwajibkan untuk menyetorkan pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan wajib melaporkan pajak tersebut paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ada 3 status yaitu Nihil, Kurang bayar, atau lebih bayar. Pajak dianggap nihil apabila pajak yang dipotong sesuai dengan pajak yang ditanggung. Pajak dianggap lebih bayar apabila pajak yang dipotong lebih besar daripada pajak yang di tanggung. Pajak dianggap kurang bayar apabila pajak yang dibayar lebih sedikit daripada pajak yang di tanggung, apabila terjadi kurang bayar
2
maka wajib pajak dapat membayar kurang bayar tersebut kepada Kantor Pos, tetapi mulai tahun 2012 Kantor Pelayanan Pajak mulai meluncurkan system yang bernama e-Billing. Sejak diluncurkannya sistem pembayaran pajak secara elekronik, Kantor Pelayanan Pajak tidak secara langsung mengharuskan wajib pajak kurang bayar menggunakan sistem tersebut. Sehingga wajib pajak masih merasa asing dengan sistem tersebut. Pada tahun 2016, wajib pajak kurang bayar sudah diwajibkan untuk melakukan pembayaran menggunakan e-Billing. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan e-Billing dan bergantungnya sistem tersebut terhadap koneksi internet yang harus selalu stabil, kendala tersebut sangat mmberikan dampak yang cukup berarti dalam penggunaan sistem e-Billing. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PREFERENSI WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK KURANG BAYAR MENGGUNAKAN E-BILLING DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan
rumusan
masalah
tersebut,
penulis
merumuskan
permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana preferensi wajib pajak dalam pembayaran pajak kurang bayar menggunakan e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta?”
3
1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Preferensi wajib pajak dalam pembayaran pajak kurang bayar menggunakan e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. 1.4 Manfaat Penulisan Manfaat dari penulisan ini adalah: 1 Bagi Penulis Selain sebagai prasyarat kelulusan, penulisan Tugas Akhir dapat memberikan ilmu dan gambaran tentang Preferensi wajib pajak dalam pembayaran pajak kurang bayar menggunakan e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. 2 Bagi Instansi Sebagai bahan pertimbangan serta acuan dalam pembayaran pajak kurang bayar orang pribadi menggunakan e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. 3 Bagi Masyarakat Sebagai preferensi dan bahan bacaan yang menambah wawasan masyarakat tentang pembayaran pajak kurang bayar menggunakan eBilling.
4
1.5 Kerangka Penulisan Kerangka penulisan adalah garis besar gambaran alur logika sebuah penulisan. Penulis melakukan penelitian yang berjudul Preferensi wajib pajak dalam pembayaran pajak kurang bayar menggunakan e-Billing.
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan
NIHIL
KURANG BAYAR
LEBIH BAYAR
Melakukan pembayaran menggunakan e-Billing
Kepuasan wajb pajak
kesimpulan
Gambar 1 Kerangka Penulisan 1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian terhadap masalah yang ada, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penulisan serta sistematika penulisan.
5
BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini berisi tentang uraian kondisi umum atau diskripsi topik penulisan yang menjelaskan secara rinci mengenai aktivitas umum dari topik penulisan, tinjauan pustaka atau kajian sebelumnya bagian ini berisi tentang rangkuman secara umum tentang tulisan ilmiah yang terkait dengan topik penulisan, metodologi menjelaskan secara rinci mengenai cara yang akan digunakan dalam menganalisis topik penulisan, sumber dan atau jenis data. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang analisis dari penelitian yang dilakukan. Di dalam analisis mencakup seluruh data yang diperoleh dalam penelitian. Pembahasan, dalam bagan ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis yang didapatkan. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir dalam bagian inti tugas akhir. Bagain ini merangkum pokok-pokok dalam penelitian, sedangkan saran bersifat tentatif yaitu dapat dimunculkan ketika peneliti dapat memberikan saran ataupun rekomendasi berdasarkan kesimpulan penelitian.
6
