BADAN LAYANAN UMUM
Dasar Hukum 1. UU no. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 3. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Menteri Keuangan.
Pasal 68 UU no. 1 Tahun 2004 (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan
Pasal 69 UU no. 1 Tahun 2004 (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain (6) Pendapatan sbagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005 1.
2.
Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa Mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2005 BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005 (1)
BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk bertujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk bersangkutan. (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansis induk. (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2005 (1) Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. (2) Persyaratan Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan : a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum. b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2005 (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila : a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2005 (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut : a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyaraka; b. Pola tata kelola; c. Rencana strategis bisnis; d. Laporan keuangan pokok; e. Standar pelayanan minimum; f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Pasal 9 PP No. 23 Tahun 2005 (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. (5) Tarif layanan dimaksud harus mempertimbangkan : a. Kontinuitas dan pengembangan layanan; b. Daya beli masyarakat; c. Asas keadilan dan ketatutan; dan d. Kompetisi yang sehat.
Pasal 14 PP No. 23 Tahun 2005 (1) (2)
(3) (4) (5) (6)
Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.
Pasal 20 PP No. 23 Tahun 2005 (1) Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. (2) Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota.
Pasal 32 PP No. 23 Tahun 2005 (1) Pejabat BLU terdiri atas : a. Pemimpin; b. Pejabat Keuangan; dan Pejabat Teknis
Pasal 9 PP No. 74 Tahun 2012 (1) (2)
(3)
(9)
BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek : a. Kontinuitas dan pengembangan layanan; b. Daya beli masyarakat; c. Asas keadilan dan kepatutan; dan d. Kompetisi yang sehat Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.
Pasal 33 PP No. 74 Tahun 2012 (1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. (2) Pejabat pengelola BLU dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. (3) Pejabat perbendaharaan pada BLU pada kementerian negara/lembaga yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
Pasal 3 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Persyaratan administratif dapat terpenuhi apabila Satker yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen sebagai berikut : a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat; b. Pola tata kelola; c. Rencana strategis bisnis; d. Laporan keuangan pokok; e. Standar pelayanan minimal; dan] f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Pasal 4 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Persyaratan kesanggupan dibuat oleh Pimpinan Satker. Pasal 5 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Pola tata kelola merupakan peraturan internal satker yang menetapkan : a. Organisasi dan tata laksana; b. Akuntabilitas; c. transparansi
Pasal 6 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Rencana Strategis bisnis mencakup: a. Visi; b. Misi; c. Program strategiss; d. Pengukuran capaian kinerja.
Pasal 7 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 (1) Laporan Keuangan Pokok terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan Pokok berupa Laporan Keuangan Tahun Terakhir. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Pasal 8 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 (1) Standar Pelayanan Minimal merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.
Pasal 9 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 (1) Laporan Audit terakhir merupakan Laporan Auditor tahun terakhir sebelum satker yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK BLU. (2) Membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Pasal 11 Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 (1) Menetri/Pimpinan Lembaga mengusulkan Satker yang dinilai telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan.
TERIMA KASIH
