MATRIK TURUNAN UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN UU
38 TAHUN 2004
Pasal
Keterangan
Turunan UU
6 (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7 (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat PP No. 34 Tahun 2006 (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana PP No. 34 Tahun 2006 dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah
8 (6)
9 (7) 10 (4) 11 (5) 15 (4)
16 (5)
22 28 30 (1) f
30 (2)
35 41 43 (4) 44 (4) 45 (7) 46 (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah
PP No. 34 Tahun 2006
PP No. 34 Tahun 2006 PP No. 34 Tahun 2006 PP No. 34 Tahun 2006 PP No. 34 Tahun 2006
Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat PP (1), wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, PP Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, PP Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam peraturan pemerintah. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; PP penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan PP secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal PP 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal PP 39, dan Pasal 40 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur PP dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada PP ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah
No. 34 Tahun 2006 No. 34 Tahun 2006 No. 34 Tahun 2006 No. 34 Tahun 2006 No. 34 Tahun 2006 No. 34 Tahun 2006 No. 34 Tahun 2006 No. 15 Tahun 2005 No. 15 Tahun 2005 No. 15 Tahun 2005
PP No. 15 Tahun 2005
UU
Pasal
47 (4) 48 (5) 49 (2) 50 (9) 51 (4)
52 (4) 53 (6)
57 (2)
62 (2)
Keterangan
Turunan UU
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan pengusahaan jalan tol dan perjanjian pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengawasan umum oleh Pemerintah dan pengawasan pengusahaan oleh BPJT diatur dalam peraturan pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah
PP No. 15 Tahun 2005 PP No. 15 Tahun 2005 PP No. 15 Tahun 2005 PP No. 15 Tahun 2005 PP No. 15 Tahun 2005
PP No. 15 Tahun 2005 PP No. 15 Tahun 2005
PP No. 15 Tahun 2005
PP No. 34 Tahun 2006
MATRIK TURUNAN UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN (lanjutan-1) UU 38 TAHUN 2004
PASAL
6 (4)
PP
Pasal
34 Tahun 2006 121 (2)
Keterangan
Turunan PP
Penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri
7 (4) 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Konsep PM PU tahun 2009 Ttg 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Persyaratan Teknis Jalan dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri
10 (4)
32 (6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
11 (5)
35 (5)
Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjutKonsep PM PU tahun 2009 Ttg oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Persyaratan Teknis Jalan Peraturan Menteri Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Konsep PM PU tahun 2009 Ttg dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Persyaratan Teknis Jalan
8 (6)
9 (7)
36 (5)
39 (5) 40 (3)
48
Konsep PM PU tahun 2009 Ttg Persyaratan Teknis Jalan
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, Konsep PM PU tahun 2009 Ttg penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, Persyaratan Teknis Jalan sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.
56 (1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Menteri
28
82 (6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengkajian, penelitian, dan pengembangan d bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
30 (2)
102 (8)
104
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilik jalan diatur dalam Peraturan Menteri
106
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan jalan diatur dalam Peraturan Menteri
15 (4) 16 (5) 22
UU
PASAL
35
PP
Pasal 85 (3)
87 (3)
101 (3)
41
111
113
Keterangan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Ketentuan lebih lanjut mengenai beban rencana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendengar pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) ditetapkan berdasarkan: a. Peraturan Menteri untuk jalan nasional; b. Peraturan Gubernur untuk jalan provinsi; dan c. Peraturan Gubernur atas usul bupati/walikota, untuk
62 (2)
120 (2)
Turunan PP
jalan kabupaten/kota dan desa. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, dan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri
MATRIK TURUNAN UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN (lanjutan-2) UU
Pasal
38 Tahun 2004 43 (4)
PP
Pasal
15 Tahun 2005 5 (8)
6 (2)
7 (5)
Keterangan
Turunan PP
Ketentuan persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Ketentuan mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai PM PU No. 392/PRT/M/2005 Ttg tempat istirahat dan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tol dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
44 (4)
8
Ketentuan lebih lanjut mengenai PM PU No. 392/PRT/M/2005 Ttg standar pelayanan minimal Standar Pelayanan Minimal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tol ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
45 (7)
75 (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPJT ditetapkan oleh Menteri.
84
Ketentuan lebih lanjut mengenai PM PU No. 295/PRT/M/2005 Ttg susunan organisasi, fungsi dan tugas Badan Pengatur Jalan Tol serta tata kerja Sekretariat BPJT ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
46 (3) 47 (4)
12 (4)
Turunan PM
PM PU No. 295/PRT/M/2005 Ttg Badan Pengatur Jalan Tol
KM PU No. 369/KPTS/M/2005 Ttg Rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional ditetapkan oleh Menteri.
Keputusan Kepala BPJT No. 05/KPTS/BPJT/2007 Ttg Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol Keputusan Kepala BPJT No. 05/KPTS/BPJT/2007 Ttg Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol PM PU No. 11/PRT/M/2006 Ttg Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Dirjen Binamarga, BPJT dan BUJT PM PU No. 10/PRT/M/2006 Ttg Tata cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol PM PU No. 11/PRT/M/2006 Ttg Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Dirjen Binamarga, BPJT dan BUJT
48 (5)
68 (3)
Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif tol.
49 (2)
15 (3)
Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Menteri
17 (3)
Ketentuan lebih lanjut tentang PM PU No. 01/PRT/M/2007 Ttg pemberdayaan di bidang jalan tol Juknis Litbang dan Pemberdayaan ditetapkan dengan peraturan Menteri. di Bidang Jalan Tol
18 (3)
Ketentuan lebih lanjut tentang PM PU No. 01/PRT/M/2007 Ttg penelitian dan pengembangan jalan tol Juknis Litbang dan Pemberdayaan ditetapkan dengan peraturan Menteri. di Bidang Jalan Tol
53 (3)
Ketentuan lebih lanjut tentang bagian jalan penghubung yang harus dipelihara oleh Badan Usaha diatur dengan peraturan Menteri
54 (3)
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara PM PU No. 02/PRT/M/2007 Ttg pemeliharaan jalan tol sebagaimana Juknis Pemeliharaan Jalan Tol dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dan Jalan Penghubung peraturan Menteri
51 (4)
61 (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai PM PU No. 27/PRT/M/2006 Ttg evaluasi penawaran sebagaimana Pedoman Pengadaan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pengusahaan Jalan Tol peraturan Menteri
52 (4) 53 (6) 57 (2)
70 (2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
50 (9)
KEPRES No. 36 Tahun 2003 Ttg Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Jalan Tol
PM PU No. 02/PRT/M/2007 Ttg Juknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
PM PU No. 02/PRT/M/2007 Ttg Juknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
