BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
LandasanTeori
2.1.1
Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2012:1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan definisi pajak menurut Adriani mengemukakan, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian pajak yaitu iuran wajib yang pembayaran pajaknya harus berdasarkan
Undang-Undang serta
aturan pelaksanaannya, sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran
7
atas aturan perpajakanakan berakibat adanya sanksi, tidak ada kontraprestasi atau jasa timbale dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak, Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan), Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum. 2.1.2
Fungsi pajak Menurut Mardiasmo (2012:1) ada dua fungsi pajak, yaitu. 1)
Fungsi Anggaran (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2)
Fungsi mengatur (regulerend) Pajak
sebagai
alat
untuk
mengatur
atau
melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 2.1.3
Pengelompokkan pajak Menurut Mardiasmo (2012:1) pajak dapat dikelompokkan menjadi
beberapa kelompok, yaitu. 1) Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu. a)
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
8
b)
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2)
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu. a)
Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
b)
Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3)
Menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu. a)
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
b)
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : (a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
9
(b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 2.1.4
Sistem pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2012:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu. 1)
Official Assessment System Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang olehWajib pajak. Ciri-cirinya yaitu. (a)
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
(b)
Wajib Pajak bersifat pasif
(c)
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2)
Self Assessment System Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinyayaitu. (a)
Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
(b)
Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendir pajak yang terutang.
(c)
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
10
3)
With Holding System With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukanWajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang olehWajib Pajak . Ciri-cirinya yaitu Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus danWajib Pajak.
2.1.5
Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek
pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut UndangUndang Perpajakan Tahun 2008 Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik , atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT). 2.1.6
Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Badan
1) Subjek Pajak Penghasilan Badan Subjek pajak menurut Waluyo (2011:99) diartikan sebagai orangpribadi atau
11
badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajakberkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Subjek pajak badan adalah badan yang harus melaksanakan kewajiban Pajak Penghasian yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak badan tersebut dikenai pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, apabila tidak menerima penghasilan tidak akan dikenakan pajak penghasilan, apabila sudah mempunyai NPWP hanya mempunyai kewajiban perlaporan pajaknya saja. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh
penghasilan
merupakan
subjek
pajak.
Dalam
pengertian
perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Yang menjadi subjek pajak badan adalah : a) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : (1) pembentukannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
12
(3) penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan (4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. b) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa : (1) Tempat kedudukan manajemen (2) Cabang perusahaan (3) Kantor perwakilan (4) Gedung kantor (5) Pabrik (6) Bengkel (7) Gudang (8) Ruang untuk promosi dan penjualan (9) Pertambangan dan penggalian sumber alam (10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi (11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan (12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan (13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
13
(14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas (15) Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia, dan (16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 2) Objek Pajak Penghasilan Badan Objek Pajak penghasilan menurut Waluyo (2011:109) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan nilai ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang menjadi objek pajak penghasilan badan yaitu : a)
laba usaha;
b)
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: (1)
keuntungan karena pengalihan harta karena perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
14
(2)
keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
(3)
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan
pengambilalihan
usaha,
atau
organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; (4)
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagaman dan badan pendididkan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
(5)
keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau
permodalan
dalam
perusahaan
pertambangan. c)
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
d)
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
15
e)
deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha operasi;
f)
royalti; atau imbalan atas penggunaan hak;
g)
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
h)
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
i)
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
j)
keuntungan selisih kurs mata uang asing;
k)
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
l)
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
m)
penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
n)
imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
2.1.7
o)
surplus Bank Indonesia.
p)
hadiah dari undian dan penghargaan
Penghasilan yang dikenai PPh Final Penghasilan di bawah iniyang dikenai pajak bersifat final : 1) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2) penghasilan berupa hadiah undian;
16
3) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan; 5) penghasilan terntentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah. 2.1.8
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus
dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun
pajak
yang
dilaporkan
dalam
SPT
tahunan
pajak
penghasilan
(Waluyo,2011:305). 2.1.9
Unsur-unsur Pajak Penghasilan Pasal 25 1) Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, kemudian
17
dibagi menjadi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 2) Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini. (a) Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayarkan/disetorkan selambatlambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya. (b) Wajib
Pajak
diwajibkan
untuk
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga. 3) Penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu Yang dimaksud dengan perhitungan PPh Pasal 25 dalm hal-hal tertentu adalah perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal. (a) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian. (b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. (c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. (d) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (e) Wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pmberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan, dan (f) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
18
2.1.10 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut. 1) Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap adalah sebesar 28% yang berakhir pada tahun 2012. 2) Pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25% dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00-. 3) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan bentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak. Namun pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00- dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.
19
2.1.11 Koreksi Fiskal Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 1) Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi ini dilakukan atas Laba Rugi Komersial yang menghasilkan Laba Fiskal lebih besar daripada Laba Komersial. Akibat dari adanya koreksi ini adalah laba yang dhitung secara fiskal akan menjadi lebih besar daripada laba yang dihitung secara komersial. 2) Koreksi Fiskal Negatif Koreksi Fiskal Negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi ini dilakukan atas Laba Rugi Komersial yang menghasilkan Laba Fiskal lebih kecil daripada Laba Komersial. 2.1.12 Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan Tidak dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto 1) Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu. a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
20
b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A. c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya tealh disahkan Menteri Keuangan. d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam
perusahaan
atau
yang
dimiliki
untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e) Kerugian selisih kurs mata uang asing. f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. l) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
21
2) Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu. a) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. b) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi. c) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. d) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. e) Biaya Pajak Penghasilan. f) Sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan serta saksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. 2.1.13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan ini dikenakan 1% dari peredaran bruto.
22
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pasal 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00- dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.
23
