BAB II LANDASAN TEORI
2.1.Perpajakan 2.2.1. Pengertian Pajak Menurut Undang Undang Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2007, Pajak didefinisikan sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pengertian pajak menurut Prof. Dr P.J.A Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (2011:3). “Pajak adalah iuran masyaratkat kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
menyelenggarakan pemerintahan.”
12 http://digilib.mercubuana.ac.id/
umum
dalam
13
2.1.2. Ciri – Ciri Pajak Menurut Siti Resmi (2014:10) menjelaskan ada 4 ciri-ciri pajak yaitu: 1.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UndangUndang serta aturan pelaksanaannya.
2.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi.
3.
Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4.
Pajak
diperuntuhkan
bagi
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang apabila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 2.1.3.
Fungsi Pajak Menurut Siti Resmi (2009:3) menjelaskan terdapat dua fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Busgetair) Adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. 2.
Fungsi Pengatur (Regularend) Adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta
mencapai
tujuan-tujuan
keuangan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
tertentu
diluar
bidang
14
2.1.4.
Sistem Pemungutan Pajak Sistem Pemungutan pajak untuk orang pribadi dibagi menjadi 2 yaitu: 1.
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentkan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciriciri sistem pemungutan pajak ini adalah : a) Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak b) Wajib pajak bersifat pasif c) Utang pajak timbul setelahpetugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2.
Withholding system adalah sistem pemungutan pajak ini dengan memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.
2.2.SPT ( Surat Pemberitahuan ) 2.2.1. Pengertian SPT Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang perpajakan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
15
2.2.2. Fungsi SPT Yosep Poernomo (2015:34) menjelaskan terdapat fungsi SPT yaitu : 1.
Fungsi SPT bagi Pajak penghasilan Sebagai
sarana
mempertanggung
Wajib
jawabkan
Pajak
untuk
perhitungan
melaporkan
jumlah
pajak
dan yang
sebenarnya terutang. 2.
Bagi pemotong/pemungut pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 2.2.3.
Bentuk & Jenis SPT Bentuk SPT ada 2 macam yaitu : a.
Formulir bentuk kertas (hardcopy) : Yaitu SPT dalam bentuk kertas untuk induk dan lampiran
b.
e-SPT : Data SPT (berupa soft copy) hasil pengunaan aplikasi e-SPT, Namun Wajib Pajak harus memberikan SPT berupa hard copy biasanya hanya diminta induknya saja.
Jenis SPT Terdapat 2 macam yaitu : a. Surat Pemberitahuan (SPT) masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pepajakannya dalam kurun waktu suatu masa b. Surat
Pemberitahuan
(SPT)
tahunan
adalah
surat
pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk
http://digilib.mercubuana.ac.id/
16
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dalam suatu tahun pajak. 2.2.4.
Penyampaian SPT Diatur dalam Per-36/PJ./2012 yang berlaku mulai 5 desember
2012 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara : a. Langsung b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Paajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar. d. Melalui e-filling dengan mengakses website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi 2.2.5. Jenis-Jenis Formulir SPT Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, yaitu : 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Digunakan
bagi
orang
pribadi
yang
sumber
penghasilannya antara lain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang dan lain-lain yang pekerjaanya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan uaha lainnya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
17
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S Digunakan
bagi
orang
pribadi
yang
sumber
penghasilannya diperoleh dari satu pemberi kerja atau lebih dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usahan dan pekerja bebas. Contohnya Karyawan, PNS, TNI, POLRI yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar dan lain sebagainnya. 3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS Digunakan
bagi
penghasilannya
orang
dari
satu
pribadi
yang
sumber
pemberi
kerja
(sebagai
karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp. 60.000.000 dalam 1 tahun.
2.2.6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT yang tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda ( Denda pasal 7 KUP ) : 1. Rp. 100.000 Untuk SPT Masa PPh 2. Rp. 500.000 Untuk Masa PPN 3. Rp. 100.000 Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 4. Rp. 1.000.000 Untuk SPT Tahunan PPh Badan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
18
2.3.Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) 2.3.1. Pengertian PPh Orang Pribadi Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya atau diperoleh dalam kurun waktu tahun pajak tersebut. 2.3.2. Subjek Pajak Perhasilan Orang Pribadi Menurut Amin Subiyakto (2015:1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang disetujui oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak (Pasal 1 UU PPh). Subjek pajak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: a. Subjek pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Orang Pribadi Orang Pribadi dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b. Subjek Pajak Orang Luar Negeri Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tapi mempunyai penghasilan dari Indonesia.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
19
2.3.3. Objek Pajak Perhasilan Orang Pribadi Objek Pajak PPh Orang Pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonnesia atau ari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh tambahan ekonomis untuk objek pajak di kelompokan menjadi 4 macam yaitu : 1.
Penghasilan dari pekerjaan
2.
Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas
3.
Penghasilan dari modal ( Investasi )
4.
Penghasilan Lain-Lain a. Hadiah dari undian b. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. c. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala d. Keuntungan karena pembebasan hutang e. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing f.
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
g. Penghasilan berbasis syariah h. Imbalan Bunga i.
Surplus Bank Indonesia
http://digilib.mercubuana.ac.id/
20
2.3.4.
Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Contoh-contoh penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan adalah : 1.
a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan social termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan
2.
Warisan
3.
Harta termasuk setoran tunai
4.
Dividen yang diterima dari Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
5.
Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan baik dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
6.
Bunga obligasi yang diterima yang diterima perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
21
2.4.Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Informasi yang di dapat dari www.pajak.go.id besarnya PTKP tertanggal 1 januari 2015. Aturan baru PTKP ini terbit dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 1.
Rp. 36.000.000 atau Rp. 3.000.000/bulan untuk sriri wajib pajak Oraang Pribadi
2.
Rp. 3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak kawin
3.
Rp. 36.000.000/ tahun tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan suami
4.
Rp. 3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga serta anak tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang.
Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan. Uraian
Status
PTKP
TK/0
Rp. 36.000.000
+ Tanggungan 1
TK/1
Rp. 39.000.000
+ Tanggungan 2
TK/2
Rp. 42.000.000
+ Tanggungan 3
TK/3
Rp. 45.000.000
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan Uraian
Status
http://digilib.mercubuana.ac.id/
PTKP
22
+ WP Kawin
K/0
Rp. 39.000.000
+ Tanggungan 1
K/1
Rp. 42.000.000
+ Tanggungan 2
K/2
Rp. 45.000.000
+ Tanggungan 3
K/3
Rp. 48.000.000
Wajib Pajak Kawin, Istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami. Uraian
Status
PTKP
+ WP Kawin
K/I/0
Rp. 75.000.000
+ Tanggungan 1
K/I/1
Rp. 78.000.000
+ Tanggungan 2
K/I/2
Rp. 81.000.000
+ Tanggungan 3
K/I/3
Rp. 84.000.000
2.5.Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi No
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
1
Sampai dengan Rp. 50.000.000
5%
2
Diatas Rp. 50.000.000 – s.d Rp 250.000.000
15%
3
Diatas Rp. 250.000.000 – s.d Rp 500.000.000
25%
4
Diatas Rp. 500.000.000
30%
http://digilib.mercubuana.ac.id/
23
Contoh Soal Terkait Dengan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tn. Abdulrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Jaya Selalu sejak tahun 2014. Pada tahun 2016, setiap bulan PT. Jaya Selalu membayar gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000 , Tunjangan transport Rp 200.000 dan tunjangan makan sebesar Rp 200.000. PT. Jaya Selalu mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai berikut : Premi Asuransi kecelakaan kerja
0,24% dari gaji pokok
Premi Asuransi Kematian
0, 3% dari gaji pokok
Iuran JHT
3, 7% dari gaji pokok
Iuran Pensiun
Rp. 100.000
Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Abdulrahman adalah Iuran JHT
2% dari gaji pokok
Iuran Pensiun
Rp. 50.000
Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan yang di terima oleh Tn. Abdulrahman setiap bulannya.
Cara Perhitungannya sebagai berikut : Gaji
Rp. 4.000.000
Tunjangan Transport
Rp.
400.000
Tunjangan Makan
Rp.
400.000
Premi JKK
Rp.
9.600
http://digilib.mercubuana.ac.id/
24
Premi JKM
Rp.
12.000
Penghasilan Bruto
Rp. 4.821.600
(-) Pengurang Biaya Jabatan ( 5% X Rp. 4.821.600 ) Rp. 241.080 Iuran JHT
Rp. 80.000
Iuran Pensiun
Rp. 50.000
Jumlah Pengurang
Rp.
371.080
Penghasilan Neto Sebulan
Rp. 4.450.520
Penghasilan Neto Setahun (Rp. 4.450.520X 12 bulan )
Rp 53.406.240
PTKP (TK/-)
Rp 24.300.000
PKP
Rp 29.106.240
Pembulatan
Rp 29.106.000
Perhitungan : 5% X Rp. 29.106.000= Rp. 1.455.300 PPh Pasal 21 Terutang Setahun
Rp. 1.455.300
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan
Rp.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
121.275
