BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak Pengertian Pajak
sesuai
dengan Undang-Undang
Ketentuan Umum
Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yaitu:
1) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara 3) Tidak mendapat imbalan langsung 4) Berdasarkan Undang-Undang
Menurut beberapa para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda seperti menurut, S.H. (Mardiasmo, 2009: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas dengantidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut R.R.A. Seligman Pajak itu merupakan suatu pungutan yang bersifat paksaan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan-keuntungan khusus sebagai imbalannya. 8
2.1.2 Fungsi Pajak Pajak memiliki empat fungsi yaitu :
1) Fungsi Budgetair
Fungsi Budgetair disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara.Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2) Fungsi Regular Fungsi Regular disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi.Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.
3) Fungsi Alokasi
Fungsi Alokasi disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan.Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
9
4) Fungsi Distribusi
Fungsi Distribusi disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan.Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang.
Pemakaian pajak untuk biaya
pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.
2.1.3 Pengelompokan Pajak
1) Pajak menurut sifatnya:
a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan. b) Pajak tak langsung adalah
pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
2) Pajak menurut sifatnya: a) Pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh. b) Pajak obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
10
3) Pajak menurut pemungutannya : a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai. b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia,
yaitu
Official
AssessmentSystem, Self Assessment System dan With holding Tax System.
1) Official Assessment System Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi
11
cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. 2) Self Assessment System Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN. c) With Holding System Yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.
2.1.5 Tarif Pajak Ada 4 macam tarif pajak menurut (Mardiasmo 2009:9) yaitu : 1)
Tarif sebanding/ proposional Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
12
Contohnya : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 2)
Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap . Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000.000,00
3)
Tarif Progresif Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan) maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000
15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000
25%
Diatas Rp 500.000.000
30%
Sumber: Peraturan Direktorat Jendral Pajak : PER-36/PJ/2008
13
Tarif pajak diatas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. 4)
Tarif Degresif Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
2.1.6 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 1) Subjek Pajak Penghasilan
PPh merupakan termasuk pajak subjektif yakni pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Subjek Pajak terdiri dari:
a) Orang Pribadi
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
b) Warisan yang belum terbagi
Sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
14
c) Badan
Badan yang sebagai objek pajak meliputi badan usaha atau non usaha.badan sebagai subjek tidak semata – mata yang bergerak dalam usaha mencari keuntungan namun juga bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang.
d) Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha Tetap (BUT) adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa :
(1) Tempat kedudukan manajemen; (2) Cabang perusahaan (3) Kantor perwakilan (4) Gedung kantor (5) Pabrik (6) Bengkel
15
(7) Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; (8) Periklanan, pertanian, perternakan,perkebunan atau kehutanan; (9) Proyek kontruksi, instalansi atau proyek perakitan; (10) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan; (11) Orang atau agen yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; (12) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi atau menanggung risiko di Indonesia. 2) Objek Pajak dari Penghasilan
Objek PPh adalah penghasilan, menurut undang–undang PPh penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
16
Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak sesuai pasal 4 ayat (1) UU PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh adalah sebagai berikut ;
a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termauk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang PPh b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c) Laba usaha d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telh dibebankan sebagai biaya f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan utang g) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa dari hasil usaha koperasi h) Royalti i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k) Keuntungan karena pembebasan utang l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing m) Selisih lebih karena penilaian kembali aset n) Premi asuransi
17
o) Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya. q) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPh, Penghasilan yang merupakan objek PPh final termasuk dalam pasal 4 ayat (2) yaitu; a) Bunga deposito dan tabungan – tabungan lainnya. b) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. c) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. d) Penghasilan tetentu lainnya, seperti usaha migas dan lain sebagainya. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang–undang PPh, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah : a) Bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan b) Warisan c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal tunai
18
d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diproleh dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa f) Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan h) Bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya
tidak
terbagi
atas
saham–saham,
persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi i) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana j) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: (1) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan menteri keuangan dan, (2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa.
19
2.1.7 Pengertian SPT Tahunan
SPT Tahunan merupakam SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan yaitu, SPT Tahunan PPh Wajib pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir yaitu:
a) SPT TahunanPPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 60.000.000 setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.
20
2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 25
Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak dalam Tahun berjalan.
1) Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25 Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan : a) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Setelah Pajak Penghasilan terutang dikurangi lalu dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak maka di peroleh lah Angsuran PPh Pasal 25.
21
