BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut (Mardiasmo; 2011) Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut (P. J. A. Adriani; 2011) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kesimpulan Pengertian pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang dengan tiding mendapatkan jasa timbal balik yang langsung.
6
2.1.2. Fungsi pajak Fungsi pajak menurut (Mardiasmo;2011) dapat di bagi menjadi 3, yaitu: 1) Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh: a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b. Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c. Tarif pajak untuk ekspor sebersar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
7
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo; 2011) di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Official Assessent System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarannya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif. c. Utang pajak tibul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 2) Self Assissment System Adalah suatu sistem pemungautan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan Melaporkan sendiri pajak yang terutang. 8
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenag kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 2.1.4. Pengertian PPN Pengertian PPN menurut (Mardiasmo; 2011) PPN adalah pajak yang dikenakan pada transaksi yang terjadi atas penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak di Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang dan jasa yang di perjualbelikan. Menurut peraturan pemerintah tariff umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% atas barang atau jasa. Pengertian PPN menurut (Untung Sukardji; 2012) PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut.
9
2.1.5. Pengertian Impor Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah hal penting dalam setiap transaksi impor yaitu terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (Issuing Bank). Selanjutnya penjual di luar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank di negaranya (Correspondent Bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of lading (BL), Invoice. Dokumen-dokumen tersebut oleh Correspondent Bank dikirim ke Issuing Bank yang ada di Indonesia untuk di tebus oleh importir. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya. Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat dipelabuhanpelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. Banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
10
Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibukasetiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan. Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (container yard) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (demorage). Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank corresponden di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. Dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut. Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importer mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dll). Untuk
mengambil
barangnya
maka
importir
diwajibkan
membuat
pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir. PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut 11
merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut. Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. Dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elekronik (electronic data interchange system = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC. 2.1.6. Syarat-syarat Pengiriman Barang Impor Khusus (PIBK) Melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) Barang Kiriman adalah barang impor, tidak termasuk surat menyurat, yang dikirim oleh pengirim tertentu di Luar Negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri yang beratnya tidak melebihi 100 (seratus) kg netto untuk setiap House Airway Bill. Barang yang melebihi berat 100 Kg akan di kenakan ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya akan di lakukan dengan dokumen Pengiriman Impor Barang biasa (PIB). Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), 12
sedangkan
atas kelebihannya
dipungut Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam rangka Impor (PDRI), namun jika data harga pembanding lebih
tinggi
dari
FOB
USD
50,-
maka
terhadap
barang
kiriman
sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian, dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan dikenakan Pajak Penjualan
Barang
Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah
ditentukan; Tarif Bea Masuk (BM) mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012: Tarif PPN Impor sebesar 10% Tarif PPh Pasal 22 Impor : - Memiliki API
-> 2,5%
- Tidak Memiliki API -> 7,5% - Tidak Memiliki NPWP -> 15% 13
Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak : - 40 batang sigaret; atau - 10 batang cerutu; atau - 40 gram hasil tembakau lainnya; dan - 350 ml minuman mengandung etil alkohol; - Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung. 2.1.7. Pengertian Perusahaan Jasa Titipan (PJT) Perusahaan Jasa Titipan (PJT) Adalah perusahaan yang memperoleh ijin usaha titipan dari instansi terkait (Asperindo dan Kementerian Perdagangan) serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean. . Impor barang melalui Perushaan Jasa Titipan (PJT) atau lebih di kenal sebagai Door to Door service company adalah salah satu cara yag relatif mudah dalam melakukan importasi barang. Perusahaan jasa Titipan yang melakukan kegiatan kepabeanan di KPPBC TMP Ngurah Rai antara lain: 1)
PT. Birotika Semesta (DHL Express) menerapkan ketentuan jika nilai barang kiriman di bawah FOB USD 5,000 (lima ribu dolar amerika), Pihak DHL akan langsung melakukan pembayaran BM dan PDRI a.n. 14
Penerima Barang tanpa konfirmasi sebelumnya ke Penerima barang. Jika lebih dari USD 5,000 atau ditetapkan nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi lebih tinggi dari USD 5,000, Pihak DHL akan melakukan konfirmasi kepada Penerima Barang. 2)
PT. TNT Skypak (TNT) menerapkan ketentuan jika nilai barang kiriman di bawah FOB USD 2,000 (dua ribu dolar amerika) atau nilai BM dan PDRI kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pihak TNT akan langsung melakukan pembayaran BM dan PDRI a.n. Penerima Barang tanpa konfirmasi sebelumnya ke Penerima barang. Jika lebih dari FOB USD 2,000 atau ditetapkan nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi lebih tinggi dari FOB USD 2,000, atau nilai BM dan PDRI lebih tinggi dari Rp. 1.000.000,- Pihak TNT akan melakukan konfirmasi kepada Penerima Barang.
15
