BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011). Pajak

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.“ Menurut Waluyo (2007), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.” Sedangkan pajak menurut UU Perpajakan No 16 Tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 2.2 Pengertian Subjek Pajak Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak (Waluyo, 2007). Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah :

6 Penerapan Tax Planning..., Agus Suharianto, Fak. ekonomi UMP, 2014

•

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; •

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan

yang berhak; •

Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; •

Bentuk Usaha Tetap (BUT) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

2.3 Pengertian Objek Pajak Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang (Waluyo, 2007).


Adapun yang termasuk dalam objek pajak diantara lain : 1.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini;

2.

Hadiah dari indian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3.

Laba usaha;

4.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : •

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

•

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

•

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

•

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada


keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannyadiatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan •

Keunttungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,

atau

permodalan

dalam

perusahaan

pertambangan. 5.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6.

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7.

Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;


11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 14. Premi asuransi 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikebakan pajak; 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 18. Imbalan bunga sebagaimana simaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. Surplus Bank Indonesia Undang-undang PPh no.36 Tahun 2008 memuat tentang penghasilan non objek, yaitu : 1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;


b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,

atau

penguasaan

antara

pihak-pihak

yang

bersangkutan; 2. Warisan; 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah; 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan


b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : a. Merupakan menjalankan

perusahaan kegiatan

kecil, dalam

menengah,

atau

yang

sektor-sektor

usaha

yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.


11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan,

yang

telah

terdaftar

pada

instansi

yang

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan

prasarana

kegiatan

pendidikan

dan

penelitian

dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peratutan Menteri Keuangan. 2.4 Pengertian penghasilan menurut perpajakan Undang-undang PPh no.36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.


2.5 Pengertian biaya menurut perpajakan Biaya adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. (Waluyo, 2007) Menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008, biaya adalah besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan besarnya penghasilan bruto dikurangi : 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;


6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya

perjanjian

tertulis

mengenai

penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah


12. Sumbanganfasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah : •

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

•

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

•

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratsyaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

•

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan


premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; •

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

•

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

•

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

•

Pajak Penghasilan;

•

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;


•

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

•

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

•

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

2.6 Penghasilan sebagai objek PPh yang bersifat final 2.6.1

PP No. 71 Tahun 2008 Pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.6.2

PP No.16 Tahun 2009 PPh atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.

2.6.3

PP No. 131 Tahun 2000 PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.

2.6.4

PP No. 132 Tahun 2000 PPh atas hadiah undian.

2.6.5

PP No. 51 Tahun 2008 PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi


2.6.6

PP No. 14 Tahun 1997 PPh atas transaksi saha di bursa efek

2.6.7

PP No. 5 Tahun 2002 PPh atas persewaan tanah atau bangunan

2.7 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas investasi pendanaan dan operasi. Menurut Lombantoruan (1997) “Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan perinciannya.” Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak (Suandy, 2003) Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan yang bertujuan menyediakan data dan informasi dalam perhitungan besarnya pajak terutang (PPh, PPN, PPn BM). Dalam undang-undang perpajakan tidak ada aturan secara khusus tentang laporan keuangan, hanya memberikan batasan-batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibatnya, pengakuan laba rugi akuntansi dan laba


rugi fiskal terdapat perbedaan, semua ini disebabkan adanya perbedaan peraturan pengakuan penghasilan dan biaya pada masing-masing laporan keuangan. 2.8 Pajak Penghasilan Badan Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (Pohan, 2013). Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung terlebih dahulu berapa penghasilan yang menjadi obyek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaranpengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan tersebut. Selisih atas keduanya adalah laba kena pajak yang akan menjadi obyek pengenaan pajak penghasilan. Namun terdapat perbedaan antara perhitungan pajak versi PSAK dengan pehitungan versi fiskal, karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan maupun biaya yang diakui dan tujuan penggunaannya. Setiap wajib pajak dituntut untuk mengetahui dan memahami sebab terjadinya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak. Agar wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan baik, dalam koridor yang tidak menyalahi peraturan perpajakan. 2.9 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) 2.9.1

Tax Planning Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang

pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013).


Menurut (Mohammad Zain. 2007) perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajakpajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. 2.9.2

Manfaat Tax Planning

Manfaat dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) yang cermat ada beberapa, antara lain (Pohan, 2013) :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai bagian unsur biaya yang dapat diminimalkan 2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 2.9.3

Tujuan Tax Planning

Adapun menurut (Pohan, 2013) tujuan dari perencaaan pajak (tax planning) adalah 1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 2. Memaksimalkan laba setelah pajak.


3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus. 4. Memenuhi kewajiban perpajakanya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam melakukan penerapan tax planning yang baik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal (reasonable), didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Adapun waktu pelaksanaan dilaksanakan tax planning yaitu sejak perusahaan berdiri sampai berakhirnya usia perusahaan.

2.9.4 Strategi Perencanaan Pajak a.

Tax Avoidance Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tekhnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelamahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Misalnya perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

b. Tax Saving Tax Saving adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada


pajak pertambahan nilainya, atau upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah (Pohan, 2013:23). Misalnya pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan tersebut dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. c. Penundaan Pembayaran Pajak Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan. Misalnya menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak. d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib pajak seringkali kuran mendapatkan informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Misalnya pembelian solar dari Pertamina dengan pembelinya bergerak di bidang pabrikan yang dibebankan sebagai biaya dapat diubah menjadi PPh badan. e. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghidari Lebih Bayar 1. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun yang bersangkutan

akan

terjadi

kelebihan

pembayaran

pajak.

Dengan

melampirkan proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan, proyeksi


neraca pada akhir tahun yang bersangkutan, proyeksi besarnya PPh badan yang terutang, yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila besarnya angsuran tidak dikurangi dan bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan. 2. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Permohonan harus melampirkan proyeksi impor setian bulan dalam tahun yang bersangkutan, proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan, proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22 dan proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan. f. Menghidari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan. 2.9.5

Taxability Deductibility Taxability Deductibility adalah merupakan prinsip dasar yang lazim

diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan atau konversi tersebut. Apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar, lebih


kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jika kondisi keuangan baik dan perusahaan menghasilkan laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah mengkaji mana yang lebih menguntungkan antara memberi kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk uang atau dalam bentuk natura (benefit in kind). 2.10

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

2.10.1 Pengertian Bank Umum Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Contohnya adalah masyarakat menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank, yang kemudian oleh bank, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat diwajibkan mengembalikan dana tersebut dengan cara kredit beserta bunga yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pada bank yang berprinsip syariah

pengembalian dana tersebut

disertai bagi hasil sesuai akad dan hukum syariahnya. 2.9.2 Pengertian BPR “ Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” (Kasmir,2000).


Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan uasahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jassa dalam lalu lintas pembayaran. Pendirian pada BPR dengan modal awal yang relatih lebih kecil dibandingkan dengan modal awal Bank umum. Dalam BPR kegiatan yang dilakukan atau transaksi yang ada lebih sempit dan lebih dibatasi oleh berbagai persyaratan dibandingkan dengan bank umum. Tujuan dari BPR adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah, pedagang kecil, pengusaha kecil, pengrajin/industri rumah tangga dan peternakan. 2.11

Kerangka Pemikiran Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan komersial digunakan untuk

mengetahui gambaran posisi keuangan, pendapatan dan biaya perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan baik dalam menginvestasikan pendapatan maupun langkah-langkah yang akan diambil perusahaan untuk meningkatkan peforma kinerja perusahaan. Bagi pihak eksternal yaitu para investor, laporan keuangan komersial sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam setiap menginvestasikan dananya, apakah dengan menginvestasikan dananya akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk umum maka setiap perusahaan dalam pembuatannya harus sesuai dengan standar yang berlaku. Dan


standar yang berlaku di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan komersial harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam dunia perbankan penyusunan laporan keuangan komersialnya pun harus sesuai dengan SAK yang berlaku, tidak ada perbedaan antara laporan keuangan pada perusahaan maupun pada perbankan khususnya BPR. Adapun jenis-jenis laporan keuangan bank yang terdapat pada BPR adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal digunakan atau ditujukan untuk petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang bagi wajib pajak pada suatu periode tertentu. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal pun berbeda dengan laporan keuangan komersial,

laporan

keuangan

fiskal

aturan-aturan

yang

dipakai

dalam

penyusunannya menggunakan aturan yang terdapat pada undang-undang perpajakan sehingga laba yang diperoleh pun berbeda. Hal ini disebabkan adanya pendapatan atau pun biaya tertentu boleh diakui secara akuntansi namun tidak boleh diakui secara pepajakan dan sebaliknya. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, pengeluaran yang berasal dari pajak harus ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.


Perencanaan pajak (tax planning) merupakan suatu tahap awal dari manajemen pajak, dimana fungsinya adalah untuk mengefisiensikan pajak yang terutang dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di undangundang perpajakan. Dengan cara mengubah biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto menjadi biaya yang dapat dikurangkan, sehingga laba yang didapat perusahaan menjadi lebih kecil dan hal ini menyebabkan pajak terutang pun semakin kecil. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut :

PT. BPR Artha Mitra Gombong

Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Fiskal

Penerapan Tax Planning

PPh Terutang Badan Sebelum Tax Planning

Laporan Keuangan Fiskal Setelah Tax Planning

PPh Terutang Badan Setelah Tax Planning

Penghematan PPh Terutang Badan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011). Pajak

Recommend Documents