BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian pajak menurut Djadiningrat merumuskan pengertian pajak sebagai

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Djadiningrat merumuskan pengertian pajak sebagai berikut, pajak ialah : “suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tapi tidak ada jasa timbal-balik dari Negara secara langsung, untuk memajukan kesejahteraan umum, juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak, yaitu keadaan, kejadian, dan perbuatan. “ Sedangkan menurut. Andriani Guru besar Hukum Pajak Universitas Ansterdam yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) mengatakan bahwa : “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dngan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.” Dari pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas mengenai pengertian pajak itu adalah : a. Merupakan iuran wajib rakyat kepada negara b. Dapat dipaksakan karena berdasarkan Undang-undang c. Tidak mendapatkan jasa timbalbalik secara langsung d. Digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah baik pengeluaran umum, pengeluaran rutin, dan pembiayaan pembangunan dalam hal menjalankan pembangunan

Universitas Sumatera Utara

e. Berdasarkan adanya suatu keadaan tertentu pada seseorang (membuat ia memiliki kewajiban membayar pajak).

1. Fungsi Pajak Secara umum fungsi pajak adalah untuk mengisi kas Negara dalam rangka menjalankan pemerintahan atau salah satu sumber penerimaan Negara yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi lain yang secara garis besar dapat dibagi dua (Mardiasmo, 2002, Revisi), yaitu: a. Fungsi Budgetair atau penerimaan (Revenue yielder), yaitu pemungutan pajak berdasarkan dengan tujuan untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh Negara, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas Negara (APBN) dan digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran Negara. b. Fungsi Reguler atau mengatur (Economic tool), yaitu pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini pajak digunakan sebagai sarana untuk manunjang pelaksanaan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi, sosial atau menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan.

2. Prinsip Pengenaan Pajak Menurut Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang berjudul “ Wealth or Nations” mengajarkan tentang 4 (empat) prinsip, yang oleh Santoso Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” disebut “the Four Maxims terdiri dari empat prinsip, yaitu: a. b. c. d.

Asas Keadilan (Equity) atau kesamaan Asas Kepastian Hukum (Certainty) Asas Ketepatan waktu pemungutan (Convenience Of Pay Ment) Asas Pemungutan Pajak yang Sehemat Mungkin (Efficiency)


3. Pengelompokan Pajak dan Tarif Pajak Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu: a. Menurut golongannya 1) Pajak langsung Adalah pajak yang beban pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan (PPH) 2) Pajak tidak langsung Adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) b. Menurut sifatnya 1) Pajak Subjektif Adalah

merupakan

pajak

yang

dalam

pemungutannya

memperhatikan keadadan pribadi subjek pajak atau wajib pajaknya saja. Contoh: Pajak penghasilan (PPH) 2) Pajak Objektif Adalah merupakan pajak yang dalam pemungutannya hanya memperhatikan objek pajaknya saja atau wajib pajaknya Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


c. Menurut lembaga Pemungutannya 1) Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2) Pajak Daerah Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor Secara garis besar, perpajakan mengenal 4 (empat) tarif, yaitu: a. Tarif Progresif Adalah tarif yang semakin tinggi dasar pengenaannya semakin tinggi pula persentasenya, sehinnga menghasilkan jumlah beban yang jauh lebih tinggi. b. Tarif Degresif Adalah merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu semakin tinggi dasar pengenaanya, semakin rendah persentase tarifnya . c. Tarif Proporsional Disebut juga tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif pajak yang semakin tinggi dasar pengenaannya, semakin tinggi pula beban pajak yang terutang.


d. Tarif Tetap Adalah tarif yang dalam jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1984 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang. Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk Rawa-rawa, tambak perairan) serta wilayah Republik Indonesi sudah termasuk Zona Ekonomi Eklusif (ZEE), hal ini berkaitan erat dengan tambang minyak lepas pantai. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1. Bangunan tempat tinggal atau rumah 2. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, seperti: a. Hotel b. Pabrikan


c. Emplasemen 3. Kolam renang dan taman mewah 4. Tempat olahraga 5. Jalan Tol 6. Galangan kapal dan dermaga 7. Pagar Mewah 8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 9. Fasilitas lain yang memberi manfaat.

1. Azas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Azas Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu: c. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. Azas tersebut tercermin dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 sebagaimana hasil dari reformasi

perpajakan.

Undang-undang

tersebut

merupakan

penyederhanaan dari berbagai macam jenis pamungutan pajak propperti yang pernah ada di Indonesia. d. Adanya kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.


e. Adil, dalam arti kedialan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. f. Gotong royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak bumi dan bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tahun, Saat, dan Tempat terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun pajak dalam Bumi dan Bangunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin atau tahun kalender (masehi) yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Desember. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Contoh : A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996. Kewajiban PBB Tahun 1996 masih menjadi tanggung jawab A. sejak Tahun pajak 1997 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. Pajak yang terjadi setelah tanggal tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Sedangakan untuk tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan, Wajib Pajak yang telah menerima surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan


Pajak (SKP) dan surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat pada waktunya pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Yang menjadi subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban melunasi pajak bumi dan bangunan, mereka ini adalah: 1) Yang mempunyai hak atas bumi atau tanah 2) Yang memperoleh mafaat atas bumi atau tanah 3) Yang memiliki atau menguaasai atas bangunan 4) Yang memperoleh manfaat atas bangunan. Yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi atau perseorangan. Yang dimaksud dengan badan adalah badan usaha dengan nama atau dalam bentuk apapun, termasuk yang berbentuk: 1) Perseroan Terbatas 2) Perseroan Komanditer 3) Perseroan lainnya 4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun 5) Persekutuan 6) Perkumpulan lainnya


7) Firma 8) Kongsi 9) Koperasi 10) Yayasan, atau Organisasi yang sejenis 11) Lembaga 12) Dana Pensiun 13) Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak sebagaimana disebutkan diatas, yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud diatas sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menentukan subjek pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. b. Objek Pajak bumi dan Bangunan Yang diamksud dengan objek pajak adalah suatu barang atau benda yang menjadi objek pengenaan pajak. Yang menjadi objek pajak adalah: 1) Bumi, atau yang sehari-hari disebut “tanah” 2) Dan / atau bangunan yang terletak di atas tanah tersebut. Mengingat tanah dan bangunan beranekaragam dan tidak mungkin disamakan nilainya maka Undang-undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur Klaifikasi objek pajak. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah


pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 mengenal adanya pembebasan atau pengecualian objektif. Artinya, ada beberapa tanah dan / atau bangunan dibebaskan dari pengenanan Pajak Bumi dan bangunan dengan alasan-alasan tertentu. Objek pajak yang dibahas tersebut adalah: 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan, seperti: 

Dibidang ibadah, contoh; mesjid, gereja, wihara



Dibidamg sosial, contoh; panti asuhan



Dibidang kesehatan, contoh; rumah sakit



Dibidang pendidikan, contoh; madrasah, sekolah, pesantren



Dibidang kebudayaan nasional, contoh; museum, candi

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. 3) Digunakan untuk Perwakilan Diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuana timbalbalik. 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman naasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.


5) Digunakan

oleh

Perwakilan

Organisasi

Internasional

yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, antara lain: 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)



Badan-badan Internasional dari PBB



Kerjasama Teknik bilateral



Colombo Plan



Kerjasama Kebudayaan.

4. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1994 menerapkan tarif Proposional tunggal terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai jual objek pajak.Tarif ini berlaku untuk semua jenis objek pajak. Hal ini menunjukan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan di Indonesia cukup rendah. Besarnya pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara:

PBB = Tarif x NJKP = 0.5 % x ( persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP) Berdasarkam Perturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1997 besarnya persentase NJKP ( Nilai Jual Kena Pajak) adalah: a. Sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk: 1) Objek pajak perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah)


2) Objek pajak perkebunan, yang luas lahannya sama atau lebih besar dari 25 Ha ( dua puluh lima hektar yang dimiliki, dikuasai atau dikelolah oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, maupun berdasarkan kerja sama operasional antara pemerintah dan swasta 3) Objek pajak perhutanan, tetapi tidak termasuk daerah blok tebang dalam

rangka

penyelenggaraan

kegiatan

pemegangan

hak

penguasaan hutan, pemengang hak penguasaan hasil hutan, pemengang hak pemungutan hasil

hutan dan pemengang izin

pemanfaatan kayu. b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk objek pajak lainnya, seperti: 1) Untuk objek pajak pertambangan 2) Untuk

objek

pajaknya

apabila

NJOP

kurang

dari

Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan secara bervariasi untuk masing-masing kabupaten/kota mulai dari Rp. 8.000.000,- sampai batas maksimalnya sebesar Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat disatukan dengan objek pajak lainnya.


C. Dasar Pengenaan Pajak. 1. Dasar Hukumnya a. Pasal 3 ayat 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang “Pajak Bumi dan Bangunan”, yang dimaksud dengan Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi sejara wajar, apabila tidak terjadi transaksi jual beli, maka NJOP dapat ditentukan sebagai berikut:  Melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang jenis  Menghitung nilai perolehan baru objek tersebut  Menghitung nilai objek pengganti b. Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994Yang berbunyi “ Dasar Pengenanan Pajak bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Onjek Pajak (NJOP)”. c. Kep. Menkeu No. 523/KMK.04/1998 tanggal 8 Desember 1998 tentang “Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan”. d. Kep. Direktur Jendral Pajak KEP.533/PJ.6/2000 tanggal 20 Desember

2000

tentang

“Petunjuk

pendataan, dan penilaian objek

pelaksanan

dan subjek

pendaftaran,

PBB dalam rangka

pembentukan dan pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP)”.


e. Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1999 tentang”Pengenaan Pajak Bumi dan bangunan”. f. Pasal 3 ayat 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang “PBB adalah pajak objektif sehingga objeknya melekat pada objek pajak bukan subjek pajak”. g. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang “Penentapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan PBB”.

2. Klasifikasi Objek Pajak dan Bangunan Untuk mempermudah cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, hasil penilaian baik untuk bumi/tanah maupun bangunan selanjutnya dilakukan klasifikasi dan digolongkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-m2, selain itu klasifikasi juga dilakukan mengingat tanah dan bangunan yang beranekaragam jenis dan bentuknya sehingga tidak mungkin untuk disamakan nilainya. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur klasifikasi NJOP baik untuk bumi maupun untuk bangunan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Menkeu No. 523/KMK.04/1998 tentang “klasifikasi dan Besarnya nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB”. Klasifikasi terhadap bumi dan bangunan terdiri atas (50) lima puluh klas yang terbagi atas dua kelompok, yaitu A dan B. Sedangkan untuk bangunan terdapat (20) Dua puluh klas yang juga terbagi atas dua kelompok, yaitu A dan B.


Adapun Klasifikasi, Penggolongan dan ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi dan Bangunan dapat dilihat dalam table berikut : Tabel 2.1 Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai jual Bumi Kelompok A Klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Penggolongan, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Nilai Permukaan Bumi (Tanah) 3.000.000 s/d 3.200.000 2.850.000 s/d 3.000.000 2.708.000 s/d 2.850.000 2.573.000 s/d 2.708.000 2.444.000 s/d 2.573.000 2.261.000 s/d 2.444.000 2.091.000 s/d 2.261.000 1.934.000 s/d 2.091.000 1.789.000 s/d 1.934.000 1.655.000 s/d 1.789.000 1.490.000 s/d 1.655.000 1.341.000 s/d 1.490.000 1.207.000 s/d 1.341.000 1.086.000 s/d 1.207.000 977.000 s/d 1.086.000 855.000 s/d 977.000 748.000 s/d 855.000 655.000 s/d 748.000 573.000 s/d 655.000 501.000 s/d 573.000 426.000 s/d 501.000 362.000 s/d 426.000 308.000 s/d 362.000 262.000 s/d 308.000 223.000 s/d 262.000 178.000 s/d 223.000 142.000 s/d 178.000 114.000 s/d 142.000 91.000 s/d 114.000 73.000 s/d 91.000 55.000 s/d 73.000 41.000 s/d 55.000 31.000 s/d 41.000 23.000 s/d 31.000 17.000 s/d 23.000 12.000 s/d 17.000 8.400 s/d 12.000 5.900 s/d 8.400 4.100 s/d 5.900 2.900 s/d 4.100 2.000 s/d 2.900

Nilai Jual (Rp/M2) 3.100.000 2.925.000 2.779.000 2.640.000 2.508.000 2.352.000 2.176.000 2.013.000 1.862.000 1.722.000 1.573.000 1.416.000 1.274.000 1.147.000 1.032.000 916.000 802.000 702.000 614.000 537.000 464.000 394.000 335.000 285.000 243.000 200.000 160.000 128.000 103.000 82.000 64.000 48.000 36.000 27.000 20.000 14.000 10.000 7.150 5.000 3.500 2.450


42 43 44 45 46 47 48 49 50

> > > > > > > > >

1.400 1.050 760 550 410 310 240 170 170

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

2.000 1.400 1.050 760 550 410 310 240

1.700 1.200 910 660 480 350 270 200 140

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KP. PBB Pratama Medan Belawan

Table diatas menjelaskan Klasifikasi, Penggolongan Nilai jual terhadap permukaan bumi atau tanah Kelompok A yang terdiri dari 50 ( lima puluh ) kelas.

Tabel 2.2 Klasifikasi, Penggologan dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok B Klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Penggolongan, Nilai Permukaan Bumi (Tanah) 67.390.000 s/d 67.700.000 65.120.000 s/d 67.390.000 62.890.000 s/d 65.120.000 60.700.000 s/d 62.890.000 58.550.000 s/d 60.700.000 56.440.000 s/d 58.550.000 54.370.000 s/d 56.440.000 52.340.000 s/d 54.370.000 50.350.000 s/d 52.340.000 48.400.000 s/d 50.350.000 46.490.000 s/d 48.400.000 44.620.000 s/d 46.490.000 42.790.000 s/d 44.620.000 41.000.000 s/d 42.790.000 39.250.000 s/d 41.000.000 37.540.000 s/d 39.250.000 35.870.000 s/d 37.540.000 34.240.000 s/d 35.540.000 32.650.000 s/d 35.870.000 31.100.000 s/d 34.240.000 29.590.000 s/d 32.650.000 28.120.000 s/d 31.100.000 26.690.000 s/d 29.590.000 25.300.000 s/d 28.120.000 23.950.000 s/d 26.690.000 22.640.000 s/d 25.300.000

Nilai Jual (Rp/M2) 68.545.000 66.255.000 64.000.000 61.795.000 59.625.000 57.495.000 55.405.000 53.355.000 51.345.000 49.375.000 47.445.000 45.555.000 43.705.000 41.895.000 40.125.000 38.395.000 36.705.000 35.055.000 33.445.000 31.875.000 30.345.000 28.855.000 25.995.000 24.625.000 23.295.000 22.005.000


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

21.370.000 20.140.000 18.950.000 17.800.000 16.690.000 15.620.000 14.590.000 13.600.000 12.650.000 11.740.000 10.870.000 10.040.000 9.050.000 8.500.000 7.790.000 7.120.000 6.490.000 5.900.000 5.350.000 4.840.000 4.370.000 3.940.000 3.550.000 3.200.000

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

23.950.000 22.640.000 21.370.000 20.140.000 18.950.000 17.800.000 16.690.000 15.620.000 14.590.000 13.600.000 12.650.000 11.740.000 10.870.000 10.040.000 9.250.000 8.500.000 7.790.000 7.120.000 63.490.000 5.350.000 4.840.000 4.370.000 3.940.000 3.550.000

20.755.000 19.545.000 18.375.000 17.245.000 16.155.000 15.105.000 14.095.000 13.125.000 12.195.000 11.305.000 10.455.000 9.645.000 8.875.000 8.875.000 8.145.000 7.455.000 6.805.000 6.195.000 5.625.000 5.095.000 4.605.000 4.155.000 3.745.000 3.375.000


Tabel diatas menjelaskan Klasifikasi, Penggolongan Nilai jual terhadap permukaan bumi atau tanah Kelompok B yang terdiri dari 50 ( lima puluh ) kelas. Tabel 2.3 Klasifikasi, Penggologan dan Ketentuan Nilai Bangunan Kelompok A Klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penggolongan, Nilai jual Bangunan (Rp/M2) > 1.034.000 s/d 1.366.000 > 902.000 s/d 1.034.000 > 744.000 s/d 902.000 > 656.000 s/d 744.000 > 534.000 s/d 656.000 > 476.000 s/d 534.000 > 382.000 s/d 476.000 > 348.000 s/d 382.000 > 272.000 s/d 348.000 > 256.000 s/d 272.000 > 194.000 s/d 264.000 > 188.000 s/d 194.000 > 136.000 s/d 188.000 > 128.000 s/d 136.000

Nilai Jual (Rp/M2) 1.200.000 968.000 823.000 700.000 595.000 505.000 429.000 365.000 310.000 264.000 225.000 191.000 162.000 132.000


15 16 17 18 19 20

> > > > > >

104.000 92.000 74.000 68.000 52.000 52.000

s/d s/d s/d s/d s/d s/d

128.000 104.000 92.000 74.000 68.000

116.000 98.000 83.000 72.000 60.000 50.000


Tabel diatas menjelaskan Klasifikasi, Penggolongan Nilai jual terhadap bangunan Kelompok A yang terdiri dari 20 ( dua puluh ) kelas.

Tabel 2.4 Klasifikasi, Penggologan dan Ketentuan Nilai Bangunan Kelompok B Klas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Penggolongan, Nilai jual Bangunan (Rp/M2) > 14.700.000 s/d 15.800.000 > 13.600.000 s/d 14.700.000 > 12.550.000 s/d 13.600.000 > 11.550.000 s/d 12.550.000 > 10.600.000 s/d 11.550.000 > 9.700.000 s/d 10.600.000 > 8.850.000 s/d 9.700.000 > 8.050.000 s/d 8.850.000 > 7.300.000 s/d 8.050.000 > 6.600.000 s/d 7.300.000 > 5.850.000 s/d 6.600.000 > 5.150.000 s/d 5.850.000 > 4.500.000 s/d 5.150.000 > 3.900.000 s/d 4.500.000 > 3.350.000 s/d 3.900.000 > 2.850.000 s/d 3.350.000 > 2.400.000 s/d 2.850.000 > 2.000.000 s/d 2.400.000 > 1.666.000 s/d 2.000.000 > 1.366.000 s/d 1.666.000

Nilai Jual (Rp/M2) 15.250.000 14.150.000 13.075.000 12.050.000 11.075.000 10.150.000 9.275.000 8.450.000 7..675.000 6.950.000 6.225.000 5.500.000 4.825.000 4.200.000 3.625.000 3.100.000 2.625.000 2.200.000 1.833.000 1.516.000


Tabel diatas menjelaskan Klasifikasi, Penggolongan Nilai jual terhadap bangunan Kelompok B yang terdiri dari 20 ( dua puluh ) kelas.


3. Penentuan Besarnya NJOP Dasar pengenaan pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tiga tahun. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi sejara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditetapkan melaui perbandinagn harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru nilai jual objek pajak pengganti. Penentuan besarnya nilai jual objek pajak dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) Pendekatan data pasar dapat dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lainnya yang jenis yang sudah diketahui harga pasarnya dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapan pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar. Pendekatan data pasar terutama diterapkan untuk menentukan NJOP bumi dan untuk objek tertentu dapat pula dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. b. Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan yang dilakukan dengan cara menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru dari objek bersangkutan (reproduction cost new) dikurangi dengan penyusutan. Perkiraan biaya dihitung dari setiap komponen utama bangunan, material, dan fasilitas lainnya. Pada saat ini,


pendekatan biaya dipergunakan untuk menentukan NJOP bangunan dengan menggunakan program komputer. c. Pendekatan Pendapatan ( Income Approach) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa atau penjualan dalam satu tahun dari suatu objek dikurangi dengan biaya operasi selanjutnya dikapitalisasi dengan suatu tingkat bunga tertentu. Pendekatan ini pada umumnya digunakan khusus untuk objek komersil yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti : hotel, apartemen, perkantoran, pelabuhan udara dan laut, tempat rekreasi, dan sebagainya. Dalam Penentuan NJOP, pendekatan ini dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan ini. Mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sedangkan dilain pihak jumlah tenaga penilai yang tersedia sangat terbatas, maka pelaksanan dilakukan dengan 2 (dua ) cara, yaitu: a. Penilaian massal Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi ratarata (NIR) yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT), sedangkan untuk NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan (DBKB). Perhitungan penilaian missal dilakukan dengan menggunakan program computer kontruksi umum (Computer Assisted Valuation / CAV).


b. Penilaian Individual Penilaian individual diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaian adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut. Dalam penilaian individual, pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP dan lampiran SPOP (LSPOP) serta lembar kerja objek khusus (LKOK) untuk data tambahan atau informasi tambahan. Besarnya nilai jual objek pajak juga ditentukan atas klasifikasi terhadap objek pajak yang terdiri dari atas bidang perkebunan, perhutanan, pertambangan, perkotaan dan pedesaan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Klasifiakasi dan besarnya NJOP Bumi dan Bangunan a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan klasifikasi bumi dan bangunan Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

Letak



Peruntukan



Pemanfaatan



Kondisi lingkungan dan lain-lainnya.


Sedangkan

dalam

menentukan

klasifikasi

untuk

bangunan

harus

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

Bahan yang di gunakan



Rekayasa



Letak



Kondisi lingkungan dan lain-lainnya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya NJOP untuk bumi dan

bangunan

Faktor-faktor yang

mempengaruhi penentuan besarnya NJOP untuk

bumi/tanah adalah sebagai berikut: 

Lokasi/Letak



Aksesibilitas, jarak kejalan raya



Penggunaan tanah



Evaluasi, tinggi rendah dari permukaan jalan



Bentuk Tanah



Luas tanah



Jenis hak atas tanah



Lingkungan sekitar



Lebar depan, terutama untuk objek komersil.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya NJOP untuk bangunan adalah: 

Komponen bangunan



Jenis kontruksi



Fasilitas bangunan




Jenis penggunaan bangunan (DPB)



Letak/lingkungan sekitar

5. Perhitungan besarnya PBB terhutang Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi

Rp. 3.000.000,00

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Rp. 8.000.000,00 Kena Pajak Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut :


a. Desa A.

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp 8.000.000,00 - Nilai Jual Objek Pajak

= Rp 5.000.000,00

Bangunan Nilai jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak : - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00 - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 5.000.000,00 (+)

Bangunan - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 13.000.000,00

sebagai dasar pengenaan pajak - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Rp 8.000.000,00 (-) Kena Pajak - Nilai Jual Objek Pajak untuk Rp 5.000.000,00 Penghitungan Pajak

b. Desa B.


= Rp 3.000.000,00

Bangunan Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :


- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00 - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 3.000.000,00 (+)


Rp 8.000.000,00

sebagai dasar pengenaan pajak - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Rp

0,00 (-)

Kena Pajak - Nilai Jual Objek Pajak untuk Rp 8.000,000,00 Penghitungan Pajak

Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut : a. Objek I.

- Nilai

Jual

Objek

Pajak= Rp 4.000.000,00

Bumi - Nilai Jual Objek Pajak

= Rp 2.000.000,00

Bangunan


Nilai jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak : - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 4.000.000,00

Bumi - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 2.000.000,00 (+)


Rp 6.000.000,00

sebagai dasar pengenaan pajak - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 8.000.000,00

Tidak Kena Pajak Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Objek II.


= Rp 1.000.000,00

Bangunan Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak : - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00 - Nilai Jual Objek Pajak

Rp 1.000.000,00 (+)

Bangunan


- Nilai Jual Objek Pajak

Rp 5.000.000,00

sebagai dasar pengenaan pajak - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Rp

0,00 (-)

Kena Pajak - Nilai Jual Objek Pajak untuk Rp 5.000.000,00 Penghitungan Pajak

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya.

D. Sektor pengenaan Pajak Untuk mempermudah pelaksanannya, administrasi PBB mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perhutanan dan pertambangan. 1. Sektor pedesaan, adalah objek PBB dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti: sawah, ladang, empang tradisional, dan lainlainnya. 2. Sektor Perkotaan, adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah pekotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real estate, komplek pertokoan, industri, perdagangan, dan jasa.


3. Sektor Perkebunan, adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta 4. Sektor Kehutanan, adalah objek PBB dibidang usaha ynag menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti: kayu tebang, rotan, dammar, dan lainlainnya. 5. Sektor Pertambangan, adalah tambang seperti: emas, batubara, minyak dan gas bumi dan lain-lain.

E. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang a. Pengertian. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam I (satu) tahun pajak. b. Hak Wajib Pajak 1) Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 2) Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB 3) Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan 4) Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)


PBB dari Bank/Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/ Desa yang ditunjuk resmi. c. Kewajiban Wajib Pajak 1) Mengisi surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan lengkap, benar dan jelas dan menyampaikan ke KP. Pratama, KPPBB, KP2KP atau KP4 setempat 2) Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali

kepada

Lurah/Kepala

Desa/Dinas

Pendapatan

Daerah/Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan untuk diteruskan ke atau Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT 3) Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan. d. Cara Mendapatkan SPPT 1) Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa/di tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk 2) Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa 3) Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas faksimili melalui layanan informasi bebas pulsa (0800-1-722-722) 2. Tata Cara Pembayaran PBB Pembayaran dapat dilakukan melalui: a. Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau b. Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi


c. ATM dan Kounter Teller bank dki untuk OP yang berda di wilayah Propinsi DKI Jakarta d. ATM dan Kounter Teller Bank Jatim untuk OP yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur e. ATM dan Kounter Teller BPD Bali untuk OP yang berada di wilayah propinsi bali f. ATM BCA, ATM BII, ATM Bank Nusantara Parahyangan, ATM Mandiri, Bank Bukopin dan Bank Bumi Putera di mana saja untuk objek pajak seluruh Indonesia.

F. Surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan 1. Pengertian Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ynag memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak. 2. Dasar Penerbitan SKP SKP diterbitkan apabila : a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) : 1) Tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani

oleh WP.

3) Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.


b. Berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP. 3. Jumlah Pajak Terutang dalam SKP a. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan oleh SPOP tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP atau pengembalian SPOP lewat dari 30 hari setelah diterima WP, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak terutang. 4. Cara Penyampaian SKP SKP disampaikan kepada WP melalui: a. Kantor pelayanan pajak Pratama, Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan b. Kantor Pos dan Giro c. Pemerintah Daerah 5. Batas Waktu Pelunasan SKP SKP harus dilunasi dalam jangka waktu I (satu) bulan sejak SKP diterima oleh WP.


6. Lain-lain Atas SKP dapat diajukan Keberatan/Pengurangan.

G. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan 1. Pengertian STP PBB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak mau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi. 2. Dasar Penerbitan STP a. Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT/surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat. b. WP melunasi Pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi. 3. Cara Penyampaian STP STP disampaikan kepada WP melalui : a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) b. Kantor Pos dan Giro c. Pemerintah Daerah (Dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan).


4. Batas Waktu Pelunasan STP STP harus dilunasi selambat-lambatnya I (satu) bulan sejak tanggal STP diterima WP. 5. Sanksi administrasi Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. 6. Lain-lain a. Atas STP tidak dapat diajukan keberatan atau pengurangan. b. WP dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas STP jika ternyata WP telah melunasi kewajiban pajaknya. c. Pajak yang terutang dalam STP apabila tidak dilunasi setelah jangka waktu yang telah ditentukan dapat ditagih dengan surat paksa.

H. Keberatan atas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 1. Alasan Pengajuan Keberatan a. Dalam hal WP merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai : i.

Luas Objek Pajak bumi dan atau bangunan

ii.

Klasifikasi Objek Pajak bumi dan atau bangunan

iii.

Penetapan/Pengenaan

b. Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Fiskus, antara lain: 1) Penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak


2) Objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB 3) Penerapan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP, Standart Investasi Tanaman (SIT), Run Of Mine (ROM), Free On Board (FOD), Free On Rail (FOR) 4) Penentuan saat pajak terutang 5) Tanggal jatuh tempo. 2. Persyaratan Pengajuan Keberatan a. Syarat Formal : 1) Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP oleh Wajib Pajak 2) Dalam hal keadaan terpaksa (force mayeur) wajib pajak harus dapat memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi b. Syarat materil : 1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 2) Diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT/SKP 3) Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa 4) Diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah/Kepala Desa untuk setiap SPPT/SKP per tahun pajak 5) Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan Wajib Pajak.


3. Keputusan Keberatan Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan, penagihan pajak. Keputusan keberatan atas SPPT/SKP berupa: a. Menolak, Apabila permohonan keberatan wajib pajak memenuhi persyaratan formal atau formal dan material, dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh wajib pajak tidak tepat atau tidak benar. b. Menerima seluruh atau sebagian, Menerima seluruhnya, Apabila alasan wajib pajak sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, atau atas perintah Undang-undang. Menerima sebagian, Apabila sebagian alasan Wajib Pajak sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. c. Tidak dapat diterima, Apabila permohonan keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep59/PJ.6/2000. d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.


4. Lain-Lain a. Keberatan terhadap SPPT dan atau SKP dengan ketetapapan sampai dengan Rp. 100.000,- dapat diajukan secara perseorangan ataupun kolektif melalui Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan. b. Keberatan terhadap SPPT dan atau SKP dengan ketetapan di atas Rp. 100.000,- harus diajukan oleh WP secara perseorangan. c. KP PBB setelah menerima Surat Keberatan dari WP memberikan tanda terima. d. Tanda terima dari KP PBB/ tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat/ sejenisnya merupakakan tanda bukti bagi kepentingan WP.

I. Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 1. Pendaftaran Objek dan Subjek PBB Pendaftaran objek

PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara

mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB atau Pelayanan Pajak Pratama yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri buktibukti pendukung seperti : -

Sket/ denah objek pajak

-

Fotokopi KTP dan NPWP

-

Fotokopi sertifikat tanah

-

Fotokopi akta jual beli


-

Atau bukti pendukung lainnya.

Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan PBB atau tempat tempat lain yang di tunjuk atau melalui teknologi internet dengan mencetak langsung dari : www.pajak.go.id. 2. Pendataan Objek dan Subjek PBB Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurangkurangnya untuk satu wilayah asministrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara: a. Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian SPOP Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil. b. Identifikasi Objek Pajak Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap. c. Verifikasi Objek Pajak Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.


d. Pengukuran Bidang Objek Pajak Dapat dilakukan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/ peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP. Barang siapa karena kealpaannya : a. Tidak

mengembalikan/menyampaikan

SPOP

kepada

Direktorat

Jendral Pajak; b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. Barang siapa dengan sengaja : a. Tidak

mengembalikan/menyampaikan

SPOP

kepada

Direktorat

Jendral Pajak; b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; e. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;


Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.

J. Pembagian Persentase Penerimaan PBB Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Negara, dalam hal ini pajak umum, yaitu suatu jenis pajak yang dikelolah oleh Direktorat Jendral Pajak, dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun demikian, 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan Pemerintah Daerah, dengan perincian: 1. 10% (Sepuluh persen) dari 90% (Sembilan pulu persen) disisihkan upah pungut; 2. 20% (Dua puluh persen) dari 81% (Delapan puluh satu persen) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Tingkat I; 3. 80% (Delapan puluh persen) dari 81% (Delapn puluh satu persen) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan demikian meskipun PBB merupakan Pajak Negara yang mengelola Direktorat Jendral Pajak, namun dari seluruh hasil penerimaan PBB disediakan sebagai penerimaan: 1. Pemerintah Pusat sebesar 10% ( Sepuluh persen) 2. Upah pungut sebesar 10% (Sepuluh persen)dari 90% (Sembilan puluh persen) yang menghasilkan bagian sebesar 9% (Sembilan Persen)


3. Penerimaan Pemerintah Daerah tingkat I sebesar 20% (Dua puluh persen) dari 81% (Delapan puluh satu persen), yang menghasilkan bagian sebesar 16,2% (Enam belas koma dua persen) 4. Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 80% (Delapan puluh persen) dari 90% (Sembilan puluh persen), yang menghasilkan bagian sebesar 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen). Secara singkat ditulis sebagai berikut: Total =

100%

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 10%

9%

Pemerintah Pusat Biaya Pemeliharaan (Pendataan)

__________ 81%

Terbagi 2 : - 20% dari 81% = 16,2% - 8% dari 81% = 64,8%

Mulai tahun 1994, upah pungut 9% (Sembilan persen) tersebut tidak lagi dibagikan kepada pemungut, melainkan ditambah menjadi penerimaan pemerintah Daerah.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian pajak menurut Djadiningrat merumuskan pengertian pajak sebagai

Recommend Documents