BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan 1. Pengertian Pajak Menurut Siti ( 2010 : 21 ) pengertian pajak adalah sebagai berikut : Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memlihara secara umum. Sementara itu, menurut Rohmat ( 1958 : 18 ), pengertian pajak adalah: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur : 1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasar undang – undang Pajak dipungut berdasar atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
5
3. Tanpa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas 2. Ketentuan Umum Perpajakan a.
Definisi – definisi dalam Ketentuan Umum
Sesuai dengan Undang – undang no.28 tahun 2007 Pasal 1 Ketentuan Umum Perpajakan , beberapa pengertian yang terkait dengan pajak adalah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak. 2. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya. 3. Masa pajak adalah jangka waktu yang lama sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan. 4. Tahun pajak adalah jangka waktu satu takwim atau tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
6
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan b.
Surat Pemberitahuan ( SPT ) Sesuai dengan pasal 1 butir 10 undang – undang republik Indonesia nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang Repubik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Selanjutnya di sebut KUP Tahun 2007): Surat Pemberitahuan ( SPT ) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhituangan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. c.
Pemeriksaan Pasal 1 butir 25 undang – undang KUP nomor 28 tahun 2007 memberikan batasa
pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
7
B. Pokok – Pokok Pajak Penghasilan Dan Penghasilan kena pajak 1. Pokok – Pokok Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan ( PPh ) adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subyek pajak ( perorangan, Badan, Bentuk Usaha Tetap ) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dalam undang – undang perpajakan, Penghasilan dibedakan atas penghasilan yang menjadi obyek pajak dan penghasilan bukan obyek pajak. Penghasilan yang merupakan obyek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat final da nada juga yang dikenakan PPh bersifat tidak final ( UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ) 2. Subyek Pajak Subyek pajak penghasilan adalah orang yang dituju oleh undang – undang untuk dikenakan pajak.Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut undang – undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 1. Subyek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia . 2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisa dari seseorang yang sudah meninggal dan belum di bagi tetapi menghasilkan pendapatan maka pendapatan itu dikenakan pajak. 3. Subyek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
8
4. Badan usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan kegiatan di Indonesia . Menurut undang – undang no.36 tahun 2008 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subyek pajak. Yang bukan termasuk subyek pajak adalah sebagai berikut : 1. Kantor Perwakilan Negara Asing 2. Pejabat – pejabat PerwakilanDiplomatik dan Konsultan atau Pejabat – Pejabat lain dari Negara Asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dangan syarat bukan warga Negara Indonesia dan Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan Organisasi tersebut tidak melakukan kegitan di Indonesia 4.
Pejabat Perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia
Perbedaan Subyek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri terletak pada pemenuhan kewajiban Perpajakannya. 3. Objek Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU. No 36 tahun 2008, yang pada Prinsipnya merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
9
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : a.
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b.
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c.
laba usaha;
d.
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1.
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2.
keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3.
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4.
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
10
5.
keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e.
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g.
dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h.
royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i.
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j.
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k.
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l.
keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n.
premi asuransi;
o.
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p.
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q.
penghasilan dari usaha berbasis syariah;
11
r.
imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s.
surplus Bank Indonesia. Sedangkan Penghasilan yang bukan merupakan Obyek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU no. 36 tahun 2008 :
a.
1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan; c.
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
12
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; f.
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; i.
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
13
j.
dihapus;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; l.
beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Selain itu, Terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan PPh final atau PPh pasal 4 ayat (2) yang penggenaanya diatur khusus dengan peraturan Pemerintah, antara lain :
14
a.
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b.
penghasilan berupa hadiah undian;
c.
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d.
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e.
penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
4. Penghasilan Kena Pajak Dalam menentukan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan terutang, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya yang menurut ketentuan undang – undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan penghasilan bruto. Menurut Waluyo dan Wirawan, biaya – biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dibagi 2 golongan, yaitu: 1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan
15
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun,. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian pengeluran – pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat pula dibedakan menjadi : 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan lain untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebananya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas – batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.Oleh karena itu, Pengeluaran yang melampui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. C. Perubahan Undang – Undang Pajak Tahun 2000 Dengan Tahun 2008 Reformasi perubahan undang – undang tahun 2008 cukup signifikan , mulai dari perubahan tentang Bunga obligasi yang di hapus, kontroversi Surplus Bank Indonesia, masuknya Dividen Wajib pajak orang pribadi dalam PPh Final ,
16
Penghasilan kena pajak yang meningkat 20% , Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi sampai Tarif Pajak Wajib Badan. Informasi lebih jelas Perubahan Kebijakan Perubahan Undang – undang pajak tahun 2008 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Bunga Obligasi yang diterima reksadana Pajak Tahun 2000
Pajak Tahun 2008
Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga obligasi Ketentuan Pada item ini telah dicabut yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak
pendirian
pemberian
ijin
perusahaan usaha
atau
dikecualikan
sebagai objek PPh
Tabel 2.2 Surplus Bank Indonesia Pajak Tahun 2000 Surplus
Bank
Pajak Tahun 2008 Indonesia
Ditafsirkan Penegasan
sebagai bukan objek pajak
bahwa
Surplus
Indonesia merupakan objek pajak
17
Bank
Tabel 2.3 Deviden yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Tahun 2000
Pajak Tahun 2008
Divided Yang Diterima WP OP tidak Dividen
Yang
Diterima
WP
OP
termasuk dalam Objek PPh Pasal 4 ayat Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) final (2)
setinggi-tingginya sebesar 10%.
Tabel 2.4 Penghasilan Tidak kena Pajak PTKP
Pajak Tahun 2000
Pajak Tahun2008
Diri Sendiri
Rp. 13,2 Juta
Rp. 15,84 Juta
Tambahan WP kawin
Rp. 1,2 Juta
Rp. 1,32 Juta
Tambahan Istri Bekerja
Rp. 13,2 juta
Rp. 15,84 Juta
Tambahan Tanggungan
Rp. 1,2 Juta
Rp. 1,32 Juta
( maksimal 3 orang )
Table 2.5 Norma penghitungan Penghasilan Netto Pajak Tahun 2000 WP
orang
pribadi
Pajak Tahun 2008 yang
memiliki Batas peredaran usaha untuk dapat
peredaran usaha kurang dari Rp 600 menggunakan jutadapat
menggunakan
norma
penghitungan
norma penghasilan neto bagi WP orang pribadi
penghitungan penghasilan neto
dinaikkan menjadi Rp. 4,8 milyar
18
Tabel 2.6 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan
Tahun 2000
Lapisan Penghasilan
Tahun 2008
s.d. Rp 25juta
5%
Rp25 juta s.d. Rp 50 juta 10%
s.d. Rp 50 juta
5%
Rp50 juta s.d. Rp 100 15%
Di atas Rp50 juta s.d. Rp 15%
juta
250 juta
Rp100 juta s.d.Rp200 25%
Rp250 juta s.d.Rp 500 25%
juta
juta
Di atas Rp200 juta
35%
Di atas Rp500 juta
30%
Tabel 2.7 Tarif Wajib Badan Tahun 2000
tarif
Tahun 2008
s.d Rp 50.000.000
10%
-
Tarif tunggal 30%
15%
-
Diturunkan menjadi 28% pada
Rp
50 juta s.d.
Di atas Rp
Rp 100 juta
100 juta
tahun 2009, dan menjadi 25%
30%
pada tahun 2010. -
Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.
19
Tabel 2.8 Tarif Pemotongan atau Pemungutan Jenis Potongan atau Pemungutan
Tarif Non-NPWP dibandingkan dengan tarif NPWP
Pasal 21
20 % Lebih Tinggi
Pasal 22
100 % Lebih Tinggi
Pasal 23
100 % Lebih Tinggi
Perubahan pada Undang – Undang no 36 Tahun 2008 Membawa Dampak yang nyata bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi, dampak tersebut antara lain : 1. Untuk Wajib Pajak Badan, adanya penurunan tarif pada tahun 2008, terlihat peluang bahwa badan atau perusahaan lebih menyukai untuk melakukan transaksi jual – beli daripada menahan saham yang telah diedarkannya. 2. Untuk WP Pribadi, tarif pada tahun 2008 mengalami kenaikan sehingga mengambil cara yang cukup efektif untuk menanam saham yang telah dimiliki dari pada melakukan transaksi Jual Beli D. Teori Saham 1. Pengertian saham Suatu perusahaan dapat menjual hak kempemilikannya dalam bentuk saham ( stock ). Saham adalah surat berharga yang menunjukan bagian kepemilikan atas perusahaan.
20
Sedangkan menurut Husnan (2001:303), Saham atau sekuritas dapat diartikan sebagai berikut : Sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukan hak permodalan ( yaitu pihak yang memilki surat tersebut) untuk memperolah bagian dari prospek dan kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan permodalan menjadi haknya Dalam transaksi di bursa efek saham atau sering disebut share menrupan instrument yang paling dominan diperdagangkan. 2. Nilai Saham Nilai saham dalah harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang dilator-belakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan. Untuk itu investor memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan harga saham tersebut dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli saham Menurut Ang ( 1997:56 ) nilai dari suatu saham berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga jenis , yaitu : 1. Nilai Nominal (Par Value) 2. Harga Dasar (Base Price) 3. Nilai Pasar (Market Price) Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham, yang berfungsi untuk tujuan akuntansi. Ketentuan nilai nominal saham sesuai dengan UUPT No. 1/1995 harus dalam mata uang rupiah, jika tanpa nilai nominal ini merupakan odal per lembar saham yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi pada kreditor yang tidak dapat diambil pemegang saham (Keiso dan Weygant:87)
21
Harga dasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar (Jogiyanto:88). Harga pasar merupakan harga yang paling mudah diketahui.Harga pasari ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa.Jika pasar bursa sudah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupnya (Closing price).Jadi harga pasar inilah yang menyatakan naik atau turunnya suatu saham. 3. Jenis Saham Berdasarkan atas cara peralihan, saham dibedakan menjadi 2, ( Rusdin:69) yaitu: 3. Saham atas unjuk (Bearer Stock),adalah saham yangtidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah untuk dari satu investor ke investor lainnya 4. Saham atas nama (Registered Stock) adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Apabila terjadi kehilangan, pemegang saham tersebut dengan mudah mendapat penggantinya Tabel 2.9 Perbedaan bearer Stock dengan Registered Stock Saham atas unjuk (Bearer Stock ) Prosedur
perdagangan
mudah
Saham atas nama (Registered Stock ) dan Prosedur perdagangan perlu waktu,
cepat
karena
perlu
pemindahan
nama
kepemilikan (Registrasi) Tidak perlu daftar pemilik saham
Harus ada pihak yang mencatat nama
22
atau daftar pemilik saham Sulit diketahui dan mudah dipantau
Nama pemilik saham mudah diketahui dan mudah dipantau
Sulit diganti jika terjadi kehilangan
Kalau hilang mudah diganti
Lebih mudah dipalsukan
Lebih sulit untuk dipalsukan
Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham, maka saham dibedakan menjadi “ 1. Saham Biasa Saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga menrupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Beberapa karakteristik saham biasa antara lain hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi, Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham, Pembagian Dividen, hak tanggung jawab yang terbatas dan hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Saham biasa dibedakan menjadi 6 jenis yaitu: a. Blue Chip Stock , saham yang mempunyai kualitas atau rangking investasi yang tinggi dan biasanya saham perusahaan besar dan memiliki reputasi yang baik, mampu menghasilkan pendapatan yann tinggi dan konsisten dalam membayar Deviden.
23
b. Income stock, saham dari suatu emiten, dimana emiten yang bersangkutan dapat membayar deviden lebih tinggi dari rata –rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya c. Growth Stock, saham dari emiten merupakan pemimpin dalam industrinya dan beberapa tahun terakhir berturut – turut mampu mendapatkan hasil di atas rata – rata d. Cyclical Stock, Saham yang mempunyai sifat mengikuti pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum. Selamaekonomi makro mengalami ekspansi, emiten saham ini akan mampu mendapatkan penghasilan yang tinggi, juga dengan kondisi yang sebaliknya. Seperti saham yang bergerak dibidang industry dasar dan kimia, property, baja, dan otomotif. e. Definsive Stock, Saham yang tidak terlalu terpengaruholeh kondisi ekonomi makro, maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi harga saham ini tetap tinggi. Hal ini disebabkan karena emiten mampu mendapatkan pnmenghasilkan pendapatan yang tinggi meskipun dimasa resesi. Emiten saham ini biasanya bergerak dalam industry yang produksinya benar – benar dibutuhkan masyarakat, seperti saham perusahaan gas (PGAS) dan Telkom f. Speculatif Stock, saham yang emitennya tidak dapat secara konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun. Tetapi emiten ini mampu menghasilakn yang baik di masa-mas yang akan datang. Seperti saham pertambangan , dimana pendapatan saham pertambangan baru dapat terlihat pada masa yang akan datang.
24
2. Saham Preferen (Preferen Stock) Saham preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa.seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi ( bond ). Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak , yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik ditengah – tengah antara bond dan saham biasa. Karakteristik Saham Preferen: a. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap b. Hak klaim lebih dahulu disbanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi c. Dapat dikonversikan menjadi saham biasa Keunggulan Saham Preferen : a. Pendapatan yang tinggi dan dapat diprediksi b. Memiliki keamanan c. Biaya per unit rendah Kerugian Saham Preferen : a. Rentan terhadap inflasi dan suku bunga yang tinggi b. Sangat kurang berpotensi untuk peralihan modal Jenis Saham Preferen: a. Commulative Prefered stock, saham ini memberikan kepada pemiliknya atas pembagian deviden yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu deviden yang dibayarkan tidak mencukupi
25
atau tidak dibayar sama sekali, hal ini diperhitungkan pada tahun – tahun berikutnya. b. Non Commulative Prefered
Stock, Saham ini mendapat prioritas dalam
pembagian deviden sampai pada suatu persentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif, seperti saham preferen di atas c. Participating Prefered Stock, Saham ini disamping memperoleh deviden tetap yang telah ditentukan, juga memperoleh ekstra deviden apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan deviden jenis saham ini lebih kecil dari jenis saham preferen lainnya.
4. Harga Saham dan Pembentukannya Harga saham adalah harga yang dibentuk dari interaksi para penjua dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap profit perusahaan. Untuk itu investor memerukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan harga saham tersebut dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham ( lorei et.al dalam sutrisno et.al ,2000:143 ) Harga saham di bursa sangat ditentuka oleh kekuatan pasar, yang berarti kekuatan permintaan dan penawaran. Karena permintaan dan penawaran atas saham berfluktuasi setiap harinya maka harga saham pun akan mengikuti pola flukstuasi tersebut. Pada kondisi dimana permaintaan saham lebih banyak, harga saham akan cederung meningkat, sedangkan pada kondisi dimana penawaran saham lebih banyak. Harga saham akan cenderung menurun. Faktor – factor yang menentukan harga saham di pasar ( Suad Husnan, 1993:87 ) adalah:
26
1. Taksiran akan penghasilan yang diterima 2. Besarnya tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor, yang mana dipengaruhi oleh keuntungan bebas resiko yang ditanggung oleh investor. Harga saham mencerminkan prestasi emiten, Pegerakan saham searah dengan kinerja emiten. Apabila kinerja emiten baik, maka harga saham cenderung akan naik. Harga saham dan pergerakannya merupakan factor yang penting dalam investasi pasar modal.Harga saham juga mencerminkan nilai suatu perusahaan.Semakin tinggi harga saham, maka perusahaan tersebut dinilai semakin tinggi pula.Begitu pula sebaliknya. Melalui penilaian saham inilah para investor akan bis memutuskan untuk menentukan strategi investasi melalui keputusan untuk membeli, menjual atau mempertahankan sahamnya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya.Harga saham yang terlalu rendah seringkali di artikan bahwa kinerja perusahaan tersebut kurang baik.Namun bila harganya terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan investor membeli saham sehingga saham menjadi kurang likuid dan membuat harga saham sulit untuk meningkat lagi. Untuk itulah banyak perusahaan melakukan split terhadap sahamnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli investor dan harga saham tersebut.
6. Indeks Harga Saham a. Pengertian Indeks Harga Saham Menurut Sawidji (2002:45) Definisi Indeks Hargaadalah : Indeks harga saham adalah ukuran yang didasarkan pada perhitungan statistic untuk mengetahui perubahan – perubahan harga saham setiap saat
27
terhadap tahun dasar.Sedangkan indeks harga saham gabungan (IHSG) adalah angka yang menunjukkan situasi pasar efek secara umum. Indeks harga saham merupakan ringkasan dari dampak simultan kompleks dari berbagai macam factor yang berpengaruh terhadap fenomena – fenomena ekonomi Sekarang ini indeks harga saham menjadi barometer kesehatan pasar modal yang dapat menggambarkan kondisi bursa efek yang terjadi, jika indeks harga saham naik maka dapat dikatakan bahwa keadaan pasar modal sangat baik, bursa efek sedang maju, dan situasi pasar yang seperti ini menujukan kondisi perekonomian, social dan politik yang sehat. b. Fungsi Indeks harga saham Dipasar modal indeks diharapkan memiliki lima fungsi, yaitu : 1. Sebagai indicator trend pasar 2. Sebagai indicator tingkat keuntungan 3. Sebagai tolak ukur kinerja suatu portofolio 4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi positif 5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivative c. Jenis – jenis Indeks Harga Saham 1. Indeks LQ45 Yaitu indeks yang terjadi atas 45 saham pilihan yang mengacu pada dua variable, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar.Setiap enam bulan, terdapat saham – saham baru yang masuk kedalam LQ45 tersebut. 2. Indeks Individual
28
Menggunakan indeks harga masing – masing saham terhadap harga dasarnya atau indeks masing – masing saham yang tercata di BEI. 3. Indeks Harga Saham Sektoral Menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing – masing sector di BEI, indeks sektoral terbagi atas Sembilan sector, yaitu pertanian, pertambangan, industry dasar, aneka industri, konsumsi, property, infrastruktur, keuangan , jasa dan manufaktur 4. Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan semua saham yang tercatat sebagai kompnen perhitungan indeks 5. Indeks Syariah atau JII ( Jakarta Islamic Indeks ) Merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham, yang mengakomodasi syariah investasi dalam islam atau indeks yang berdasarkan syariah islam. Saham – saham yang masuk indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti : a. Usaha perjudian dan penerimaan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang b. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi konvensional c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang – barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 6. Indeks papan utama dan papan pengembangan
29
Yaitu indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI.
5. Efisiensi Pasar Modal Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar Efisien (Jogiyanto:370) Secara umum, efisiensi pasar adalah hubungan antara harga – harga sekuritas dengan informasi (Beaver,1989). Bentuk efisiensi pasar ditentukan oleh informasi yang tersedia. Informasi yang tercermin dalam harga saham akan menetukan bentuk pasar efisien yang dapat dicapai. Menurut Fama ( 1970:66 ) dalam buku Jogiyanto ( 2003:115) terdapat tiga bentuk efisiensi pasar : 1. Efisiensi Pasar bentuk lemah ( Weak Form ) Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga – harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu.Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi.Jika pasar efisien dalam bentuk lemah, maka nilai – nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang.Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keutungan yang tidak normal. 2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat ( Semistrong form )
30
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga – harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang sipublikasikan.termasuk informasi yang berada di laporan – laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi tersebut dapat berupa pengumuman laba, pengumuman deviden, pengumuman pergantian pimpinan perusahaan, pengumuman merger dan akuisisi., peraturan pemerintah yang berdampak pada perusahaan emiten, pengumuman – pengumuman pendanaan, pengumuman joint Venture, dan lain sebagainya. Jika pasar dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada invaestor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keutungan dalam jangka waktu yang lama. 3. Efisiensi pasar bentuk kuat ( Strong Form ) Pasar efisien dalam bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang sifatnya privat. Jika pasar efisien bentuk kuat, maka ridak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tdak normal ( abnormal return ) karena mempunyai informasi Privat.
E. Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek 1. Dasar Hukum Peraturan pemerintah no 41 tahun 1994 Tanggal 23 Desember 1994 dan KMK Nomor 282/kmk,04/1997 tanggal 20 juni 1997 yang mengatur masalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Menurut Waluyo ( 2009:268) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi saham dibursa efek dipungut pajak
31
penghasilan yang bersifat final. Oleh karena itu, apabila wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainya yang perhitungan pajak penghasilan yang terutang dalam pengisia Surat Pembeitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Demikian pula, pajak penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Tarif Pajak Menurut Waluyo ( 2009:221-223), tariff pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan saham di bursa efek adalah : a. Besarnya pajak penghasilan atas penghailan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham dibursa efek adalah 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, baik untuk saham biasa, maupun saham pendiri b. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri, terhadap pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0.5% dari nilai jual saham. Nilai jual saham yang dimaksud dalah sebagai berikut : 1. Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di bursa efek sebelum tanggal 1 januari nilai jual saham tersebut ditetapkan sebesar harga saham pada saat penutupan bursa di akhir tahun ( 30 desember ) 2. Apabila saham perusahaan diperdagangkan dibursa efek pada atau setelah 1 januari niali jual saham tersebut ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.
32
Bagi wajib pajak pemilik saham pendiri yang tidak memilih untuk dikenakan tariff final 10% berdasarkan ketentuan ini, atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 undang – undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak tersebut harus melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jendral Pajak dan Penyelenggara bursa efek.
3. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Menurut Waluyo (2009:270-271) Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 0.1% dan sebesar 0.5% sebagai tambahan PPh yang terutang adalah sebagai berikut : a. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan terutang sebesar 0.1% untuk setiap transaksi penjualan saham dilakukan oleh penyelenggara bursa efek adalah sebagai berikut : 1. Pemotongan pajak penghasilan oleh penyelenggara bursa efek dilakukan melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham 2. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor pajak penghasilan tersebut ke bank persepso atau PT. POS Indonesia selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham 3. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan pemotongan, penyetoran pajak penghasilan tersebut kepada kepala kantor pelayanan pajak
33
setempat selambat – lambatnya tanggal 25 bulan yang sama dengan bulan penyetoran b. Tata cara penyetoran dan pelaporan tambahan PPh yang terutang atas saham pendiri (sebesar 0.1%) dilakukan sebagai berikut : 1. Emiten atas nama masing – masing pemilik saham pendiri weajib menyetor tambahan pajak penghasilan yang etrutang sebesar 0.5% kepada bank persepsi atau PT. Pos Indonesia a. Sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya tanggal 25 november, apabila saham telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal 29 Mei. b. Sebelum penjualan saham pendiri, selambat – lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan dibursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 2. Emiten wajib menyampaikan laporan mengenai penyetoran tambahan pajak penghasilan terutang tersebut kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Laporan yang dimaksud sekurang – kurangnya berisikan : a. Nama dan NPWP pemilik saham sendiri b. Nilai saham c. Pajak penghasilan Terutang d. Tanggal Penyetoran Pajak Laporan penyetoran ini dilampiri dengan Surat Setoran Pajak ( SSP) Lembar Ketiga
34
3. Emiten wajib melaporkan kepada penyelenggara bursa efek seluruh saham pendiri telah dibayarkan tambahan pajak penghasilan sebesar 0.5% sehingga untuk selanjutnya transaksi penjualan saham pendiri hanya dikenakan Pajak Penghasilan 0.1%
F. Penelitian Terdahulu 1. Siti Rochmah Ika ( 2005 ) terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode sebelum dan sesudah Berlakunya undang – undang perpajakan 2000. Hasil peneltian adanya perbedaan yang signifikan pada tahun sebelum dan sesudah implementasi undang – undang perpajakan tahun 2000 2. Alim ( 1994 ) menunjukan bahwa implementasi Undang – Undang Perpajakan tahun 1994 mempunyai pengaruh negative
terhadap Volume Perdagangan
disekitar hari ex-deviden yang mana setelah implementasi undang – undang Perpajakan tahun 1994 penurunan volume perdagangan lebih besar di bandingkan sebelum implementasi. Pola Short Term trading sebelum implementasi Undang – undang Perpajakan tahun 1994 menunjukan pola untuk menghindari pajak atas deviden dengan cara menjual saham – saham yang dimiliki. Indikasinya adalah kenaikan volume perdagangan dibarengi dengan penurunan harga saham yang signifikan. Ini berarti tekanan menjual lebih tinggi dari pada tekanan membeli.
35
