A. Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “ Kontribusi wajib pajak kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.9/2007 Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan. Jadi dari pengertian diatas maka dalam hal ini fiskus ata aparat pajak harus dapat meningkatkan penerimaan pajak diantaranya melalui ekstensifikasi wajib pajak yang belum terdaftar. Namun kenyataannya dalam pelaksanaannya di lapangan dengan menyaring para wajib pajak agar dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sangat sulit dilakukan karena masih kurangnya
kesadaran tersendiri dari wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal para wajib pajak mengetahui akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan perkembangan Negara. Oleh sebab itu bagaimana kinerja dan usaha keras dan kerja keras yang dilakukan selama ini oleh fiskus dalam memburu wajib pajak yang belum terdaftar segera mempunyai kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya pajak bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah nerusaha mengevaluasi tentang pelaksanaan ekstensifikasi ini melalui peraturan terbarunya dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 60/PJ.G/2009 sebagai petunjuk dan penegasan pelaksanaan ekstensifikasi yang berisi tentang : 1. Pengertian Ekstensifikasi 2. Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak 3. Unit organisasi yang melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak 4. Petugas pelaksanaan yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak 5. Data yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak 6. Pencari data 7. Persiapan pelaksanaan kegiatan 8. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak 9. Pengawas C. Dasar hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Dasar hukum dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah :
1. PER-175/PJ.2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan, 2. PER-16/PJ./2007 tentang pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham / Pemilik dan Pegawai melalui pemberi kerja, dan 3. PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Para pekerja pada khususnya mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, karena itu para pekerja tersebut haruslah mempunyai NPWP.NPWP merupakan suatu saran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri, atau identitas wajib pajak.Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.Karena itu NPWP merupakan pintu gerbang antara aparat pajak dengan wajib pajak. Dengan
pelaksanaan
ekstensifikasi
wajib
pajak
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.Peningkatan dari penerimaan pajak tersebut tentu dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa ini. D. Tujuan Pelaksanaan Ekstensifikasi Adapun Pelaksanaan dari kegiatan ekstensifikasi ini bertujuan untuk memperluas serta meningkatkan jumlah wajib pajak khususnya yang berada di wilayah kerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan sekaligus dapat membantu meringankan beban Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari pembagian hasil penerimaan setoran pajak penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25) yang dikenakan atas gaji dan penghasilan lainnya. Berdasarkan Data Statistik Wajib Pajak yang terdaftar untuk periode tahun 2011 – 2014 dalam kurun waktu empat tahun, senantiasa mengalami kenaikan. Adapun jumlah kenaikan Wajib Pajak yang dapat kita bandingkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel I : Data Statistik Pertambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam Periode Tahun 2011 - 2014 Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
132.860
148.498
162.091
177.697
Jumlah
621146
Adapun jumlah data statistik Wajib Pajak diatas terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan data – data yang telah ada akan digunakan dalam menjaring para wajib pajak, diharapkan dengan pelaksanaan Ekstensifikasi dapat diketahui seberapa
besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
E. Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak meliputi : 1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan wajib pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh Orang Pribadi yang bersama karyawan perusahaan orang pribadi yang bertempat tinggal lainnya di wilayah atau di lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 2. Pemberian NPWP di lokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi saha di sentra perdagangan atau perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, Mall, Plaza, kawasan industri, atau sentra ekonomi lainnya. 3. Persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dapat dilakukan dengan tujuan yang diharapkan, dengan ketentuan sebgai berikut :
4. KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data yang dimiliki. 5. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. 6. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak 7. Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi ditujukan untk menambah jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak. F. Jenis – jenis Sanksi Administrasi : Bagi setiap wajib pajak, jika tidak mematuhi peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Perundang – undangan, maka akan diberikan sanksi terhadap wajib pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Adapun sanksi hukum yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dapat berupa : Sanksi Pidana (Pasal 39 ayat (1)) Setiap orang dengan sengaja : a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. G. Proses Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Sesuai dengan tujuan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak. Maka dalam hal ini pelaksanaan kegiatan ekstensifikais yang dilakukan oleh Fiskus adalah sebagai berikut : a. Fiskus
melakukan
identifikasi
terhadap
data
yang
diperoleh
dan
menyesuaikannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP)
b. Fiskus membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki. c. Fiskus membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepda Wajib Pajak yang terdaftar
dalam
daftar
nominatif
dengan
menggunakan
Formulir
Pemberitahuan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (untuk wajib pajak di wilayah permukiman) dan formulir Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi (untuk wajib pajak di sentar perdagangan atau pertokoan, perkantoran, mall, atau plaza, kawasan industry atau sentra ekonomi lainnya). Pemberitahuan tersebut dikirim oleh fiskus dengan melaporkan : 1. Formulir surat jawaban wajib pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak telah memiliki NPWP dan atau surat pengukuhan PKP. 2. Formulir surat jawaban wajib pajak yang menyatakan wajib pajak tidak wajib mendaftarakan diri untuk memiliki NPWP dan atau melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3. Formulir pernyataan wajib pajak mengenai besarnya peredaran usaha.. 4. Formulir surat setoran pajak (SSP). 5. Formulir SPT Masa PPN. 6. Formulir pendaftaran wajib pajak. d. Atas pemberitahuan yang dikirim kepada wajib pajak terhadap beberapa kemungkinan :
1. Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan atau PKP. 2. Wajib
pajak
tidak
menanggapi
pemberitahuan,
walaupun
pemberitahuan telah diterima. 3. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. 4. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP. 5. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya atau 6. Wajib pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos. e. Dari hasil tanggapan pemberitahuan oleh fiskus akan dilakukan: 1. Terhadap wajib pajak yang menanggapi pemberitahuan dan bersedia untuk mendaftarkan diri akan dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Terhadap wajib pajak yang tidak menanggapi pemberitahuan walaupun pemberitahuan telah diterima maka oleh seksi pengolahan data dan informasi dari wajib pajak tersebut diusulkan untuk
diteruskan ke seksi Tata Usaha Perpajakan agar dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. 3. Terhadap wajib pajak yang menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib pajak yang tidak menanggapi pemberitahuan yang disebabkan
pemberitahuan
kembali dari kantor pos akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). 4. Terhadap wajib pajak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib pajak yang menyatakan bahwa sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya, maka fiskus: a. Dalam hal ini wajib pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan Master File Lokal (MFL), dilakukan kegiatan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam daftar nominatif membubuhkan catatan bahwa wajib pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan. b. Dalam hal ini wajib pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL akan dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.
c. Dalam hal wajib pajak ternyata belum terdaftar, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.
Bab IV ANALISIS DAN EVALUASI A. Teknis Pelaksanaan Ekstensifikasi Dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi guna menjaring data para wajib pajak yang tidak mau mendaftarkan dirinya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana untuk administrasi dan tanda pengenal diri untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajaknnya, memiliki beberapa tahapan-tahapan atau proses yang meliputi : 1. Perekrutan data 2. Penghimbauan 3. Pengukuhan secara jabatan 4. Pendistribusian Data Kepada Setiap Seksi 1.
Perekrutan Data Data merupakan komponen pajak dalam melaksanakan kegiatan pendataan
terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya untuk dicatat sebagai wajib pajak.Serta dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang dalm hal ini diwakilkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta dalam mewujudkan pelaksanaan dari sistem perpajakan yaitu self assessment system.Yang mana dalam hal ini mewajibkan kepada setiap masyarakat yang nyata-nyata mampu melaksanakan kewajiban perpajakan untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat ia tinggal atau berdomisili.
Adapun data yang dimaksud dengan Data adalah “ keterangan dalam segala bentuk baik yang tertuang dalam tulisan, media elektronik, media massa, maupun media rekaman guna untuk memperoleh penjelasan atau informasi yang dibutuhkan”. Dalam pelaksanaan ekstensifikasi data yang dibutuhkan haruslah data yang lengkap dan akurat. Dalam pengumpulan data sebagai bahan dasar dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, data-data yang dibutuhkan sebagian besar diperoleh dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta melalui kontak kerja sama atau kesepakatan bersama. Adapun data yang dihasilkan dapat berupa berbagai surat perizinan dan sebagainya data – data tersebut meliputi data yang berasal dari : a. Data dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Data dari keterangan Pajak Bumi dan atau Bangunan merupakan data yang sangat potensial dalam pelaksanaan Ekstensifikasi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan perekrutan data dilakukan Langkah – langkah kerja sama anatara KPP dan KPPBB sebagai berikut : 1. Melakukan pengidentifikasian data PBB tersebut melalui master file KPP untuk mengetahui apakah pemilik objek PBB tersebut sudah memiliki NPWP atau belum. 2. Apabila dalam kegiatan tersebut ditemukan bahwa pemilik objek PBB tersebut berdomisili di wilayah KPP lain atau telah terjadi perubahan status kepemilikan, agar segera data dengan menggunakan alat keterangan
dan dikirimkan ke KPP dan KPPBB yang bersangkutan lewat Kantor atasannya dengan permintaan untuk segera ditindak lanjuti. 3. Dalam hal objek PBB seperti wilayah tempat tinggal, bangunan pertokoan, pasar, perkantoran, kondominium, real estate kemungkinan telah terdaftar atas nama pemilik atau pengembang (developer) bangunan yang telah memiliki NPWP bukan penghuni atau pemanfaat objek tersebut, maka pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dilakukan terhadap pembeli, penyewa atau penghuni objek tersebut. 4. Dan terhadap objek PBB seperti wilayah pertokoan, Mall, perkantoran, Kondominium, Real Estate, diusahakan untuk mengetahui keadaan pemiliknya serta pemanfaatan bangunan tersebut guna memudahkan pelaksanaan ekstensifikasi. Langkah – langkah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan: 1. Menyiapkan data yang diperlukan oleh KPP untuk pelaksanaan Ekstensifikasi. 2. Menyerahkan copy peta blok dan hasil rekaman Tanah dan Bangunan yang diminta oleh KPP. 3. Melakukan perbaikan data PBB berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPP 4. Berdasarkan permintaan dari KPP baik secara sendiri atau bersama – sama melakukan pendataan terhadap kelompok bangunan seperti pertokoan
mall, ataupun perkantoran untuk mengetahui pemiliknya dan keadaan objek pajaknya. b. Data dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) data yang diperoleh dapat berupa Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh BPN. c. Data dari Pemda (Pemerintah Daerah) data yang diperoleh berupa data mengenai pemberian IMB (Izin Memberikan Bangnan) terhadap wajib pajak sehingga diketahui status serta keadaan wajib pajak tersebut untuk kemudian dilakukan Ekstensifikasi. d. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) data yang diperoleh dapat berupa keterangan – keterangan yang diperoleh berupa hasil Sensus Ekonomi terhadap perusahaan – perusahaan, pertokoan, dan sebagainya. e. Data dari Notaris. Adapun data – data yang diperoleh utuk mengetahui status dan keadaan wajib pajak berupa data mengenai pengesahan terhadap Akta Pendirian, dan Pengesahan Badan Hukum. f. Data dari Bank. Data yang diperoleh merupakan keterangan – keterangan mengenai wajib pajak. Dimana setiap wajib pajak yang ingin mengajukan Permohonan Kredit Bank yang jumlahnya sebesar Rp.50.000.000 ke atas berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-136/PJ.23/1995 kepada Direktur Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Kredit Kelayakan Usaha (KLU), wajib melampirkan foto copy kartu NPWP dan Laporan Keuangan. Sehingga dapat diketahui apakah WP tersebut telah terdaftar atau belum untuk selanjutnya dilakukan tindak Ekstensifikasi.
g. Data dari PT. Telkom. Data yang diperoleh berupa daftar pelanggan Telepon yang ber NPWP atau belum. Dimana pelaksanaan kegiatan ini didasarkan kepada kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran nomor SE/11/PJ.23/2007 dengan PT Telkom perihal persyaratan kepemilikan NPWP bagi setiap pelanggan telepon. h. Data dari PLN. Dimana berdasarkan kesepakatan kerja sementara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT. PLN mengenai persyaratan NPWP kepda setiap pelanggan bar listrik yang meliputi pelanggan rumah golongan menengah keatas, jenis usaha, industri dan hotel. Seluruh data – data yang diperoleh diatas nantinya akan diolah dan dikelompokkan untuk mengetahui keterangan tentang wajib pajak guna selanjutnya dilaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.
2.
Penghimbauan wajib pajak Penghimbauan terhadap wajib pajak merupakan salah satu kegiatan yang
dilakukan guna menyadarkan para wajib pajak untuk segera mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana ia tinggal atau berdomisili. Pelaksanaan penghimbauan dilakukan setelah data – data mengenai status wajib pajak telah diperoleh lengkap kemudian kepadanya akan diberikan Surat Pemberitahuan untuk segera mendaftarkan dirinya ke KPP tempat berdomisili yang dikirim melalui Kantor Pos. Adapun batas jangka waktu kewajiban melaporkan diri setelah diterbitkannya Surat Himbauan untuk segera mendaftarkan diri , dilakukan dalam jangka waktu 7
hari kerja dengan ketentuan “apabila dengan ketentuan yaitu 7 hari setelah diterbitkannya Surat Himbauan tersebut kepada wajib pajak tetap tidak mau juga melaporkan atau mendaftarkan diri ke KPP tempat dimana dia tinggal atau berdomisili, maka akan dikukuhkan secara jabatan dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan juga berdasarkan ketentuan didalam pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 tahun 207 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. 3.
Pengukuhan Secara Jabatan
Pelaksanaan Pengukuhan wajib pajak secara jabatan dilaksanakan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini diwakilkan kepda Kantor Pelayanan Pajak ternyata mampu atau telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP. Dan dalam tempo yang telah ditentukan berdasarkan Surat Himbauan yang telah diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu satu minggu atau 7 hari kerja wajib pajak tidak juga mendaftarkan diri ke KPP tempat dimana dia berdomisiliatau bertempat tinggal. Adapun tata cara pelaksanaan dari pengukuhan wajib pajak secara jabatan meliputi tahapan – tahapan sebagai berikut: a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak menerima data wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan secara jabatan dari petugas pelaksana kegiatan Ekstensifikasi maupun Kantor Penyuluhan Pajak.
b. Selanjutnya data – data tersebut diteliti dan disesuaikan dengan data yang ada untuk mengetahui apakah wajib pajak telah terdaftar sebelumnya atau tidak. Jika dalam hal wajib pajak telah terdaftar sebelumnya, maka kepadanya akan diberikan NPWP yang sama dengan yang dimiliki sebelumnya. c. Setelah itu petugas mengisi formulir permohonan pendaftaran dan selanjutnya menandatangani. 4. Pendistribusian Data Kepada Setiap Seksi Pendistribusian Data dimaksud adalah proses penyampaian data dari satu seksi ke seksi lain, dan kemudian akan diperiksa atau disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Dalam hal ini, pendistribusian data dimaksudkan kepada setiap data yang telah terkumpul dari setiap seksi, dan menciptakan suatu data baru yang lebih lengkap, yang lebih signifikan terhadap pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak tersebut. B.Perkembangan jumlah Wajib Pajak
Jenis WP
2010
Tahun 2011
2007
2008
2009
Badan Orang Pribadi
3,787
4,272
4,970
25,730
45,498
83,535 106,034 126,056 140,741 153,534
167,983
Total
29,517 49,770 88,505 111,796 132,860 148,498 162,091
177,697
5,762
6,804
2012 7,757
2013 8,557
Dapat dilihat dari tabel diatas terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. C. Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak
2014 9,514
Adapun hambatan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh KPP pratama, diantaranya : 1. Data tidak lengkap : Kesulitan yang dihadapi pada pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak terkait dengan data yang diperoleh adalah kurang akuratnya data yang diperoleh dari pemda setempat (kecamatan atau kelurahan) mengenai data kependudukan, misalnya alamat yang kurang jelas atau tidak lengkap atau adanya mutasi penduduk yang tidak segera diperbarui datanya sehingga menyulitkan petugas untuk menyampaikan surat himbauan. Data yang diperoleh melalui laporan bulanan PPAT, seringkali juga tidak menyebutkan nama dan alamat pelaku – pelaku transaksi tanah dan atau bangunan yang dilaporkan PPAT tersebut. 2. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidak pahaman masyarakat mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan itulah yang menjadikan kesadaran masyarakat mengenai mengenai pajak masih sangat rendah. Selain itu juga kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak sering kali menjadi pemikiran masyarakat. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak juga ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan. Meski KPP telah berupaya dalam memberika kemudahan dan fasilitas dalam menyampaikan SPT.
3. Kurangnya kerjasama pihak ketiga : Untuk bisa menjaring semua wajib pajak potensial tidak bisa hanya mengandalkan data yang berasal dari intern DJP, KPP juga harus mencari data yang berasal dari luar DJP, oleh karena itu kerjasama dengan instansi lain baik swasta maupun pemerintah harus dilanjutkan. Pada dasarnya KPP pratama lubuk pakam sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa data-data yang dibutukan KPP.
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan keterangan – keterangan dari uraian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Masih banyaknya warga yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak mau mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. 2. Masih kurangnya kesadaran dari berbagai pihak akan arti penting pajak dalam mengisi
pembangunan
yang
ditnjukkan
dengan
ketidakmauan
serta
ketidakpedulian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 3. Kurangnya keintensifan industri pajak untuk melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengerti tentang apa itu pajak. 4. Banyaknya pihak – pihak yang sengaja menghindarkan diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. B. SARAN Adapun Saran yang dapat dikemukakan dari kesimpulan diatas adalah : 1. Perlu adanya kesigapan serta keintensifan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak untuk menjaring setiap wajib pajak yang sengaja menghindar dari kewajiban perpajakannya.
2. Perlu adanya perbaikan serta peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana selama ini mutu pelayanan yang dirasakan oleh setiap wajib pajak terlalu jauh dari apa yang diharapkan, sehingga membuat mereka engga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu instansi swasta maupun pemerintah dalam hal mengumpulkan data dan informasi mengenai wajib pajak dalam melaksanakan ekstensifikasi 4. Perlu meningkatkan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut masalah perpajakan agar mereka tahu apa itu pajak, fungsi pajak, dampak serta kegunaannya bagi pembangunan dalam Negara. 5. Perlu adanya penegakan hukum yang jelas, sehingga tidak ada lagi yang melanggar setiap peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan.
