1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan suatu negara sangat berpengaruh dari penerimaan negara tersebut. Dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai, dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi perusahaan dan kemudian menyajikan strategi. Tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan
2
dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang–undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang–undangan perpajakan. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha–usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha–usaha atau strategi–strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha dan strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning). Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah meminimalkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data–data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
3
seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah
selanjutnya
adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan
(tax
implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasikan kewajiban pajak. Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi : -
Perseroan terbatas
-
Perseroan komanditer
-
Koperasi
-
Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
-
Dana pensiun
-
Kongsi
-
Perkumpulan
-
Yayasan
-
Lembaga
-
Persekutuan
-
Perseroan atau perkumpulan lainnya
4
PT. Cahaya Berkah Abadi merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa pengiriman barang domestik, memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai laba yang maksimal secara terus menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan pembayaran pajak terhutang. Dengan melaksanakan tax planning, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimal dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul ‘‘ Analisis Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan, Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Terhutang Pada PT. Cahaya Berkah Abadi Di Surabaya’’
5
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi rumusan masalah sehubungan dengan judul
di atas adalah
sebagai berikut : 1. Bagaimana perusahan menerapkan tax planning sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? 2. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap penghasilan badan, sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang akan dibayar? Sehubungan dengan perumusan masalah penulisan skripsi ini, analisa hanya difokuskan pada laporan keuangan PT. Cahaya Berkah Abadi di Surabaya tahun 2011 yaitu laporan laba rugi. Undang–undang yang dipergunakan adalah undang–undang no. 36 tahun 2008 Pasal 31E Ayat (1) tentang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya. 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut: 1.
untuk mengetahui dengan jelas penerapan tax planning di PT. Cahaya Berkah Abadi berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap penghasilan badan, sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang akan dibayar oleh PT. Cahaya Berkah Abadi.
6
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1.4.1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis disebut sebagai manfaat akademis. Yakni manfaat yang dapat membantu penulis untuk memahami suatu konsep atau teori dalam suatu displin ilmu. Manfaat teoritis dapat meliputi: 1. Bagi Penulis Merupakan aplikasi teori–teori yang telah diperoleh di dalam bangku perkuliahan dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan Tax Planning terhadap pajak penghasilan badan sebagai upaya meminimalkan beban pajak terhutang pada perusahaan untuk diterapkan ke dalam dunia usaha yang sebenarnya. 2. Bagi pihak lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang tax planning terhadap pajak penghasilan badan sebagai upaya meminimalkan beban pajak terhutang.
7
. 1.4.2. Manfaat Praktis Manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis. Secara praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya. Manfaat praktis dapat meliputi: 1. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dasar pertimbangan dalam menerapkan tax planning untuk mengefisiensikan pajak penghasilan badan terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi–sanksi perpajakan, melalui pemahaman
undang–undang
perpajakan
dan
peraturan
perpajakan lainnya yang up to date. 2. Bagi Perguruan Tinggi Sebagai penambah khasanah perbendaharaan kepustakaan
8
BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1.Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau kekayaan alam yang ada dalam suatu negara (natural resources). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Judisseno (1997: 5) adalah sebagai berikut : Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturanperaturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.
Pengertian pajak menurut Smeets yang kemudian di kutip oleh Suandy (2005: 10) menyatakan bahwa: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Sedangkan definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2006: 1) menyatakan bahwa:
9
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1.
Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah. 6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak lansung 2.1.1.1.Fungsi Pajak Agar pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik, maka pajak memiliki fungsi. Dimana fungsi pajak menurut Mardiasmo (2006: 1) dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
10
Dari kutipan kedua fungsi pajak tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Adalah
pajak
sebagai
alat
untuk
mengatur
atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % , untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia; dan d. PPh yang dikenakan atas penyerahan barang industri tertentu (semen, rokok, baja, dll), tujuannya untuk penekanan produksi karena mengganggu lingkungan atau polusi kesehatan.
11
2.1.1.2.Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2006: 5) dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifatnya, maupun lembaga pemungutannya. 1. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu: a. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak tidak langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu: a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif. Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPNBM
12
3. Menurut Lembaga Pemungutannya atau berdasarkan wewenangnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu: a. Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2.1.1.3.Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2006: 2) agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan
hambatan
atau
perlawanan,
maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
13
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan , baik negara maupun warganya. 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan
sehingga
lebih
rendah
dari
hasil
pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban
14
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undangundang perpajakan yang baru. Contoh:
Bea Materai disederhanakan dari 167 macam, tarif menjadi 2 macam tarif.
Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %
Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).
2.1.1.4.System Pemungutan Pajak System pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006: 7) terdiri dari: 1) Official Assessment System Adalah
suatu
system
pemungutan
yang
memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciricirinya adalah sebagai berikut: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif.
15
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2) Self Assessment System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: a. Wewenang
untuk
menentukan
besarnya
pajak
terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendir pajak yang terutang, c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) With Holding System Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciricirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
16
2.1.2. Pajak Penghasilan 2.1.2.1.Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Definisi atau Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Mulyono (2006: 27) adalah: Pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-Undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terhutang. Undang-Undang pajak penghasilan menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. 2.1.2.2. Kutipan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.
Selanjutnya
dengan
pertimbangan
kebutuhan
pengaturan perpajakan: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; dan d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
dalam
17
2.1.2.3. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Definisi Sujek pajak penghasilan menurut Waluyo (2002: 54) adalah: Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang– Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 1) Subjek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. 2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 3) Subjek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
18
dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. 2.1.2.4.Yang Dikecualikan Dari Subjek Pajak Yang bukan termasuk subjek PPh Badan adalah: 1) Badan perwakilan negara asing (Kedutaan Besar); 2) Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan b. Tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, contoh: Unesco, Unicef, WHO, dan lain-lain.
19
3) Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Dibiayai dengan dana APBN atau APBD; c. Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan d. Pembukuannya diperiksa aparat pengawasan fungsional negara. 2.1.2.5.Hubungan Istimewa Antara Subjek Pajak (Pasal 18 ayat 4 UU PPh) Hubungan istimewa antara subjek pajak penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan lainnya yang disebabkan: 1) Kepemilikan atau penyertaan modal, dalam bentuk Hubungan Modal. Hubungan istimewa ini timbul bila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung ataupun tidak paling rendah 25 % pada satu Wajib Pajak lain atau lebih, dimana hubungan ini bisa terjadi antara pribadi dan badan. 2) Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, dalam bentuk Hubungan Penguasaan. Hubungan istimewa ini timbul bila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya secara langsung ataupun tidak, juga dapat melalui
20
penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walau tanpa hubungan kepemilikan. 3) Adanya hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat, dalam bentuk Hubungan Keluarga. Hubungan istimewa ini timbul diantara
orang
pribadi-orang
pribadi
pemegang
saham
perusahaan yang memiliki hubungan keluarga (Pasal 18 ayat 4 UU PPh), yang akan berpengaruh pada: a. Keuntungan atas jual beli aktiva tetapnya dihitung dengan mengurangkan harga pasar (nilai yang seharusnya diterima dalam transaksi normal) wajar aktiva dengan nilai bukunya. Tujuannya adalah menghindari jual beli dengan harga yang tidak wajar. b. Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (Pasal 18 ayat
3
UU
PPh).
Tujuannya
adalah
menghindari
kemungkinan penghasilan yang dilaporkan kurang atau pembebanan biaya melebihi. c. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas
21
pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Pasal 18 ayat 3a UU PPh). Tujuannya adalah mengurangi prakter transfer pricing untuk perusahaan multi nasional. d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham (pribadi/badan) atau pada pihak yang mempunyai
hubungan
istimewa
sebagai
imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh menjadi biaya (Pasal 9 ayat 1 UU PPh). Tujuannya adalah menghindari usaha pengurangan pajak dengan memperbesar pengeluaran
bagi
perusahaan,
padahal
pengeluaran
digunakan untuk pribadi pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 2.1.2.6. Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
22
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3) laba usaha; 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
23
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak–pihak yang bersangkutan; dan e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak
pembiayaan,
penambangan, atau
tanda
permodalan
turut dalam
serta
dalam
perusahaan
pertambangan; 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14) premi asuransi;
24
15) iuran
yang diterima
atau
diperoleh
perkumpulan
dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19) Surplus Bank Indonesia 2.1.2.7. Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan adalah: 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, yang
25
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 3) warisan; 4) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 6) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 7) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
26
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 8) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 9) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan; 10) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 11) dihapus; 12) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
27
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 13) beasiswa
yang
memenuhi
persyaratan
tertentu
yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 14) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih lanjut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 15) bantuan atau santunan
yang dibayarkan
oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,
28
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2.1.3. Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final adalah: 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. penghasilan berupa hadiah undian; 3. penghasilan dari transaksi saham atau sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 2.1.4. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deductible expenses) Pasal 6 Undang–Undang pajak penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi oleh beberapa biaya di bawah ini :
29
1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium , gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sewa, royalty, biaya perjalanan,
biaya
pengolahan
limbah,
premi
asuransi,
biaya
administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan Laba-Rugi Komersial. b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau
30
adanya Perjanjian Tertulis mengenai Penghapusan Piutang/ Pembebasan Utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. c. Telah dipublikasikan dalam Penerbitan Umum atau Khusus. d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 2.1.5.
Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (nondeductible expenses) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan adalah sebagai berikut : 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat–syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna wajib pajak yang bersangkutan.
31
5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa antara pihak–pihak yang bersangkutan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata–nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan warisan.
32
8) Pajak Penghasilan Yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang– undangan di bidang perpajakan. 2.1.6. Manajemen Pajak Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru diketahui secara pasti setelah ada keputusan pengadilan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Menerangkan peraturan perpajakan secara benar b. Unsur efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas: a. Perencanaan pajak (tax planning)
33
b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) c. Pengendalian pajak (tax control) 2.1.6.1. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Jika tujuan dari pada tax planning adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang–undang maka tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha meminimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pemegang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Tiga karakter dari tax avoidance yaitu : 1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah– olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaaan faktor pajak. 2) Skema semacam ini seringkali memanfaatkan undang–undang atau menerapkan ketentuan–ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
34
3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya para konsulen menunjukkan alat atau caranya tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia sebaik mungkin. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manager wajib menekan biaya seoptimal mungkin, demikian pula dengan kewajiban membayar pajak. Biaya dan laba berbanding terbalik, semakin tinggi biaya maka laba yang diperoleh akan semakin rendah demikian sebaliknya, semakin rendah biaya yang dikeluarkan secara efisien maka laba yang diperoleh juga semakin tinggi. Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan aspek administrasi serta material yang
35
harus diperhatikan untuk mengkategorikan biaya–biaya tersebut sebagai pengaruh laba atau dikecualikan sebagai biaya. Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban perpajakan mengenai kepatuhan terhadap Undang–undang yang berhubungan dengan sanksi, baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pajak pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan aspek materil adalah tindakan melibatkan efisiensi pengeluaran kas atau biaya-biaya operasional yang terjadi di perusahaan. Konsep dasar perencanaan pajak menurut Hernanto (2001: 72) meliputi : 1. Ketepatan waktu Ketidaktepatan waktu pelaksanaan kewajiban pajak tertentu bisa berakibat merugikan perusahaan sebagai wajib pajak. Sebagai contoh kewajiban untuk pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25, menyetor dan melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 21, menghitung, menyetor, dan menyerahkan SPT masa PPN. Keterlambatan di dalam melaksanakan kewajiban pajak tersebut bisa membuat perusahaan sebagai wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yang tidak
36
diperkenankan untuk diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurangan
penghasilan
di
dalam
menentukan
jumlah
penghasilan kena pajak (PKP) sehingga sebagai akibatnya modal perusahaan
harus
berkurang.
Demikian
pula
pelaksanaan
kewajiban–kewajiban pajak tersebut lebih awal dari tanggal atau jadwal waktu yang telah ditetapkan bisa berakibat negatif terhadap cashflow dan bisa jadi kehilangan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar karena pemerintah tidak memberikan diskon kepada para wajib pajak yang melakukan pembayaran utang pajaknya lebih awal dari tanggal jatuh temponya. 2. Undang–undang pajak memiliki perspektif akuntansi sendiri. Perbedaan tujuan antara akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan dimanifestasikan dalam bentuk : a) Pendekatan yang digunakan didalam mendefinisikan elemenelemen laporan keuangan (akuntansi keuangan) menggunakan pendekatan aktiva–kewajiban atau (asset–liability approach) sedangkan
dalam
akuntansi
perpajakan
menggunakan
pendekatan pendapatan biaya (revenue–expense approach). b) Konsep dasar. c) Standar akuntansi atau kriteria dan metode pengakuan pengukuran, penilaian, pelaporan terhadap elemen–elemen laporan keuangan.
37
3. Pengakuan
penghasilan
bisa
dipercepat
atau
diperlambat.
Penghasilan yang setiap saat, atas permintaan atau kemauan wajib pajak dapat diterima pembayarannya meskipun pengorbanan yang diperlukan untuk merealisasikan belum seluruhnya terjadi harus diakui sebagai penghasilan yang harus dihitung dan dibayar pajaknya. Demikian pula semua penghasilan yang setiap saat dapat
direalisasikan
penerimaan
kasnya
atau
sudah
dikompensasikan (diperhitungkan) dengan utang-utangnya, dapat dipandang secara konstruktif sebagai penerimaan atas penghasilan yang harus dihitung dari terutang pajaknya. 2.1.6.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor–faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :
38
1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang– undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjek Pajak kita dapat mengetahui peluang–peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. 2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terhutang. 2.1.6.3. Pengendalian Pajak Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah
memenuhi
persyaratan
formal
maupun
material.
Dalam
pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terhutang.
39
2.1.7. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (1994: 300) menyatakan bahwa: Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in surrent and future tax periods’’ (Perencanaan pajak adalah sistem analisa dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).
Menurut Zain (2003: 67) Tax planning atau perencanaan pajak adalah ‘’tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya’’. Tujuannya
adalah
bagaimana
pengendalian
tersebut
dapat
meminimalkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang–undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion). Lumbantoruan (1996: 354) mengatakan’’ Perencaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan’’. Menurut Suandy (2003: 7) bahwa ’’Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada
40
saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak’’. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal- hal yang tidak diatur. Dari pengertian–pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri–ciri Tax Planning adalah : a. Tax Planning merupakan bagian dari tindakan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. b. Digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak terutang. c. Tax Planning dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. d. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal. 2.1.7.1. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar tax planning dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap–tahap berikut. 1) Analisis Informasi (Data Base) yang ada Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat
41
dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing– masing elemen dari pajak, baik secara sendiri–sendiri maupun secara total pajak yang dapat dirumuskan sebagai tax planning yang paling efisien. Penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran–pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor–faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu : a) Fakta yang releven Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahannya dituntut harus benar–benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimuthakirkan dengan perubahan–perubahan yang terjadi agar tax planning dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi–transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. b) Faktor Pajak Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam pengusunan tax planning adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor–faktor pajak diantaranya :
42
Menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang–undang domestik maupun tax treaty.
c) Faktor non Pajak Lainnya Beberapa
faktor
bukan
pajak
yang
relevan
untuk
diperhatikan dalam penyusunan suatu tax planning antara lain :
Masalah badan hukum Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe daripada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.
Masalah mata uang dan nilai tukar Dalam ruang lingkup tax planning yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang fluktuatif atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba– rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.
43
Masalah pengendalian devisa Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan/larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/mentri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba–rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.
Masalah program insentif investasi Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.
Masalah faktor bukan pajak lainnya Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan system administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga professional, fasilitas perbankan, iklim usahan bahasa, system akuntansi, semuanya
44
harus dipertimbangkan dalam penyusunan tax planning terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidi atau untuk keperluan lainnya. 2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak Model pejanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini : a) Pemilihan
bentuk
transaksi
operasi
atau
hubungan
internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :
Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
Apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.
b) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara – negara berbeda.
45
c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus,
pertimbangan
penghematan
pajak
tidak
hanya
dipengaruhi oleh pemilihan yang hati–hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam database. Perencanaan
pajak
internasional
sebetulnya
merupakan
perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
Kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
Hubungan antara berbagai individu dan entitas.
3) Evaluasi atau perencanaan pajak Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi : a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan? b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik?
46
c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal? 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai recana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap djalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. 5) Memutakhirkan rencana pajak Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis
47
yang tersedia sangat terbatas. Pemuthakiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan dating maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memnperoleh manfaat yang potensial. 2.1.7.2. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning) Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan Tax Planning yaitu : 1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasikan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seminimal mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cash flow dari perusahaan. 2. Mengatur aliran kas, karena dengan tax planning yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara
48
lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan
menolong
perusahaan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya. 3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terdapat keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan. 4. Membuat
data–data
terbaru
untuk
mengupdate
peraturan
perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui
kewajiban–kewajiban
dan
hak–hak
perusahaan
sebagai wajib pajak. 2.1.7.3. Jenis – Jenis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Jenis–jenis Tax Planning
menurut (Suandy, 2003: 116) dibagi
menjadi 2 yaitu : a. Perencanaan Pajak Nasional (National Tax Planning) Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang–undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindai/mengurangi pajak,
49
wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak. b.
Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning) Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang– undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (tax treaty) dan undang–undang dari negara–negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah Negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.
2.1.7.4.Strategi Umum Prencanaan Pajak (Tax Planning) Strategi dalam Tax Planning dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya: a. Tax saving Tax saving merupakan upaya meminimalkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 150.000.000,- dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. b. Tax avoidance Tax avoidance merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih
50
mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak. c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan antara lain :
Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.
Sanksi pidana atau kurungan.
d. Menunda pembayaran kewajiban pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.
51
Setidaknya–tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak seperti yang dikutip oleh Suandy dari makalah seminar tax management (2001 : Upaya Legal Meminimalkan Beban Pajak). 1) Tidak
melanggar
ketentuan
perpajakan.
Bila
suatu
perencanaan pajak (tax planning) ingin dipaksakan dengan melanggar
ketentuan
perpajakan
untuk
Wajib
Pajak
merupakan resiko (tax risk) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax planning) tersebut. 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (tax planning) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak
(tax
planning)
yang
tidak
masuk
akal
akan
memperlemah perencanaan itu sendiri. 3) Bukti–bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment). 2.1.8. Tarif dan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2.1.8.1. Tarif Pajak Penghasilan(PPh) Badan Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa Wajib Pajak badan dalam
52
negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 % (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25 % berlaku sejak tahun 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam
negeri
yang
mempunyai
peredaran
bruto
hingga
Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
53
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:
Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan.
Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagimana di atas tidak melebihi Rp.50.000.000.000,00
(lima
puluh
miliar
rupiah),
tarif
Pajak
Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan PPh terhutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terhutang yaitu sebagai berikut: PPh terhutang = 50 % X 25 % X seluruh Penghasilan Kena Pajak 2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terhutang yaitu sebagai berikut: a. PPh terhutang = 50 % X 25 % X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
54
b. PPh terhutang = 25 % X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. 2.1.8.2.Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2011 Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Badan Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d Rp. 4.800.000,Peredaran Bruto Penghasilan Kena Pajak PPh Terhutang : (50% x 25% x Rp. 500.000.000,-)
Rp. Rp. Rp.
3.000.000.000 500.000.000 62.500.000
Contoh 2: Peredaran Bruto diatas R. 4.800.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,Rp. 30.000.000.000 Peredaran Bruto Rp. 3.000.000.000 Penghasilan Kena Pajak Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4.800.000.000,- x 3.000.000.000 30.000.000.000,Rp. 480.000.000 Rp 30.000.000,Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000,PPh Terhutang :
Rp.
2.520.000.000
(50 % X 25 %) x Rp. 4.800.000.000,0
Rp.
60.000.000
25 % x Rp. 2.520.000.000,Jumlah PPh Terhutang :
Rp.
630.000.000
Contoh 3 : Peredaran Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,Peredaran Bruto Penghasilan Kena Pajak PPh Terhutang : (25% x Rp. 2.000.000.000,-)
Rp.
690.000.000
Rp. Rp. Rp.
60.000.000.000 2.000.000.000 500.000.000
55
Contoh Kasus : Misalnya PT. Sejati Bersatu yang bergerak dibidang perdagangan dalam tahun pajak 2011 beban pajak terhutang adalah sebagai berikut: Penghasilan Bruto
Rp. 4.500.000.000,-
Harga Pokok Penjualan
(Rp. 1.350.000.000,-)
Laba Kotor
Rp. 3.150.000.000,-
Biaya Operasional
(Rp.
Laba Usaha
Rp. 2.500.000.000,-
Penghasilan/(Biaya) dari luar usaha
Rp.
Laba bersih komersial
Rp. 2.575.000.000,-
Koreksi fiskal (positif dan negatif)
(Rp. 1.375.000.000,-)
Laba Fiskal
Rp. 1.200.000.000,-
Kompensasi Kerugian
(Rp.
700.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak
Rp.
500.000.000,-
Rp.
62.500.000,-
650.000.000,-)
75.000.000,-
PPh Terutang: (50 % x 25 % ) x Rp. 500.000.000,-
56
Maka berdasarkan tarif progresif pajak penghasilan yang harus dibayar untuk tahun 2011 adalah Rp. 62.500.000,-. Bagi perusahaan, biaya pajak penghasilan tersebut cukup besar dan memberatkan. Hal ini yang menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dari setiap transaksi serta setiap keputusan bisnis dan manajerialnya, apabila mereka bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang sahamnya. 2.2.
Penelitian Terdahulu Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakuan oleh Dian Ratih Puspita dan Niken Anjani yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut tabel yang menggambarkan perbandingannya.
57
Tabel 2.2. Perbandingan Penelitian Terdahulu
Penelitian Tahun 2011
Judul Penelitian :
Rumusan Masalah :
Hasil Penelitian :
Dian Ratih Puspita : Implementasi perencanaan pajak (tax planning) atas penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara X di Surabaya Niken Anjani : Penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Weltest Energy Nusantara di Gresik Dian Ratih Puspita : 1. Apakah ada pengaruh implementasi perencanaan pajak atas penghasilan badan terhadap jumlah pajak yang akan dibayar? Niken Anjani : 1. Bagaimana tax planning (perencanaan pajak ) yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi terhadap pembayaran pajak pertambahan nilai untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang sesuai dengan undang-undang perpajakan? Dian Ratih Puspita : 1. Pemberian Tunjangan pajak penghasilan sebaiknya dimasukkan kedalam daftar gaji karyawan sebagai tambahan penghasilan karyawan agar dapat berfungsi sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan. Niken Anjani : 1. Perusahaan dapat meminimalkan pajak, dengan memanfaatkan peraturan dalam PPN yang berlaku yaitu PPN Nomor 18 tahun 2008.
Sumber : Analisis Penulis
58
2.3.
Kerangka Konseptual Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini, diwakili oleh bagan alur. Dasar penelitian ini dalam melakukan tax planning adalah melalui laporan keuangan dari PT. Cahaya Berkah Abadi yaitu Laporan Laba-Rugi. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang dilakukan tax planning berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan undangundang pajak penghasilan no. 36 tahun 2008 dengan laporan keuangan PT. Cahaya Berkah Abadi tanpa tax planning. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang akan dibayar oleh PT. Cahaya Berkah Abadi setelah ada tax planning? Dengan kata lain apakah tercapai meminimalisasi beban pajak terutang?
59
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual
Laporan Keuangan PT. Cahaya Berkah Abadi
Lap.Keu Sebelum
Lap. Keu sesudah Tax Planning
Tax Planning
(Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008)
PPh Terhutang
PPh Terhutang
sebelum Tax Planning
Sesudah Tax Planning Pajak Penghasilan Dengan Tax Planning Minimalisasi Beban Pajak Terhutang
Sumber : Analisis Penulis
60
BAB III METODE PENELITIAN 3.1.Jenis Penelitian 3.1.1. Jenis Data Menurut Indiarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu: 1. Data Subjek (Self Report Data) Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian administrasi pajak dan akuntansi. 2. Data Dokumenter (Dokumen Data) Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data documenter yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan jasa ekspedisi pada PT. Cahaya Berkah Abadi 2011.
61
3.1.2.
Sumber Data Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:
Data Primer Data Primer yaitu data berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama
tahun
2011
dan
gambaran
umum
tentang
perusahaan jasa ekspedisi.
Data Sekunder Data Sekunder yaitu data berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan laba rugi PT. Cahaya Berkah Abadi tahun 2011.
3.1.3. Tempat dan Waktu Dilaksanakannya Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Berkah Abadi di Surabaya yang bergerak di bidang jasa ekspedisi . Beralamat di Jl. Veteran No. 6-8, Gedung Pertamina Inti Graha 2nd Floor Surabaya. 3.2. Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel 3.2.1. Pengertian Populasi Sugiyono (2001: 55) menyatakan definisi dari populasi adalah: wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
62
objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.
Menurut Margono (2004: 118) bahwa: populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Kerlinger (Furchan, 2004: 193) menyatakan ‘’populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas’’. Nazir (2005: 271) menyatakan: populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta cirri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau cirri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tak terhingga, disebut populasi infinit.
Pengertian lainnya, diungkapkan oleh Nawawi (Margono, 2004: 118), Ia menyebutkan bahwa populasi adalah: keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, bendabenda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
63
Kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dapat dibedakan menjadi berikut ini: 1. Populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. 2. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak
dapat
dinyatakan
dalam
bentuk
jumlah
secara
kuantitatif. Selain itu menurut Margono (2004: 119) populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut ini: 1. Populasi teoritis (teoritical population), yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas. 2. Populasi
yang
tersedia
(accessible
population),
yakni
sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Margono (2004: 119-120) pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini: 1. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsurunsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif.
64
2. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsurunsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervarias, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 3.2.2. Pengertian Sampel Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109; Furchan, 2004: 193). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono (2001: 56). Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betulbetul representatif. Margono (2004: 121) menyatakan bahwa
sampel adalah
sebagian dari populasi. Hadi (Margono, 2004: 121) menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut: 1.
Peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja.
65
2. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan
berbagai
alasan.
Nawawi
(Margono,
2004:
121)
mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu: a. Ukuran Populasi Dalam hal populasi tak terbatas(tak terhingga) berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpukan data dari populasi seperti itu. b. Masalah Biaya Besar-kecilnya
biaya
tergantung
juga
dari
banyak
sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah satu cara untuk mengurangi biaya. c. Masalah Waktu Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas, dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel, dalam hal ini lebih tepat.
66
d. Percobaan yang sifatnya merusak Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. e. Masalah ketelitian Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggung jawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan semua itu, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. f. Masalah ekonomis Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. 3.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 3.3.1. Pengertian Variabel Menurut Sugiyono (2007: 4) bahwa yang dimaksud dengan Variabel Penelitian adalah:
67
‘’segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya’’. ‘’Variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau suatu objek dengan objek yang lain’’.( Hach dan Farhady (1981) Dr. Ahmad Watik Pratiknya (2007: 2) menyatakan pengertian dan definisi daripada variabel adalah sebagai berikut : Variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas. Sedangkan konsep adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang berupa apapun, asal mempunyai ciri-ciri yang bervariasi, maka dapat disebut sebagai variabel.
Berdasarkan
pengertian-pengertian
diatas,
maka
dapat
dirumuskan bahwa definisi variabel penelitian adalah ‘’suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya’’. Kegunaan daripada variabel penelitian adalah sebagai berikut: untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data; untuk mempersiapkan metode analisis/pengolahan data; dan untuk pengujian hipotesis. Ada baiknya variabel penelitian yang baik itu harus relevan dengan tujuan penelitian dan dapat diamati dan dapat diukur.
68
Dalam
suatu
penelitian,
variabel
perlu
diidentifikasi,
diklasifikasi, dan didefinikasikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. 3.3.2. Jenis-Jenis Variabel Dalam terminology metodologik, dikenal beberapa macam variabel penelitian. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: a. Variabel Independent (Variabel bebas) b. Variabel Dependent (Variabel terikat) c. Variabel
Moderating
(memperkuat
dan
memperlemah
hubungan antar variabel independent dan variabel dependet) d. Variabel Intervening (mempengaruhi variabel dependent dan independent tetapi tidak bisa diukur dan diamati) e. Variabel Control (yang mengendalikan variable dependet dan independent sehingga tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti). Pada kenyataannya, gejala-gejala sosial itu sering meliputi berbagai macam variabel yang saling terkait secara simultan baik Variabel
Independent,
Dependent,
Moderating,
ataupun
Intervening sehingga penelitian yang baik akan mengamati semua variabel tersebut.
69
Namun karena adanya keterbatasan dalam berbagai hal, maka peneliti hanya memfokuskan pada beberapa variabel saja yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 1) Variabel Independent (variabel bebas) Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, risiko, atau variabel bebas. Dalam SEM (structural equation modeling) atau permodelan persamaan struktural, variabel independent disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Contoh dari judul skripsi yang diteliti untuk dikategorikan kedalam variabel bebas adalah ‘’Analisis Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan’’ 2) Variabel Dependent (Variabel Terikat) Sering disebut sebagai variabel output, criteria, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Dalam SEM ( Structural Equation Modeling) atau Pemodelan Persamaan Struktural, Variabel independent disebut juga sebagai variabel indogen.
70
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas/variabel independent. Contoh dari judul skripsi yang diteliti untuk dikategorikan kedalam variabel terikat adalah ‘’Sebagai upaya meminimalkan beban pajak terhutang.’’ 3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 3.4.1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara Teknik mendapatkan
pengumpulan informasi
data
yang
secara
dilakukan langsung
untuk dengan
mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen PT. Cahaya Berkah Abadi, khususnya dengan bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2011 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa ekspedisi.
71
2. Dokumentasi Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Cahaya Berkah Abadi yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah laporan laba rugi PT. Cahaya Berkah Abadi 2011. 3. Studi Pustaka Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari
informasi-informasi
yang
dibutuhkan
melalui
dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian yang berhubungan dengan pajak penghasilan badan. 4. Observasi Teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan langsung pada PT. Cahaya Berkah Abadi mengenai kebijakan perencanaan pajak penghasilan. 3.4.2. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengujian analitis, meliputi :
72
1. Uji Validitas Dalam pengujian ini diupayakan memperoleh data yang valid, bisa dipercaya dan terukur. Validitas data dalam penelitian ini meliputi Laporan Laba Rugi PT. Cahaya Berkah Abadi tahun 2011. 2. Realibilitas Data Setelah data memiliki validitas, diuji kebenarannya. Pengujian ini berupa penyajian Laporan Laba Rugi Fiskal dan Koreksi Fiskal , sehingga diperoleh ketepatan perhitungan PPh Badan. 3.5.Teknik Keabsahan Data Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan data yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Keabsahan Konstruk (Construct Validity) Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang diteliti benar-benar merupakan variabel yang ingin diteliti. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu cara adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999)
73
ada 4 macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu : a. Triangulasi Data Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil
wawancara,
hasil
observasi
atau
juga
dengan
mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada Bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. d. Triangulasi Metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.
74
2. Keabsahan Internal (Internal Validity) Keabsahan Internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivis dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda. 3. Keabsahan Eksternal (Eksternal Validity) Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yan pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama. 4. Keajegan (Reabilitas) Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi. Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada
75
desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data. 3.6.Teknik Analisis Data Dalam melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh ada dua metode yang digunakan menurut Arikunto (245: 2000) yaitu: 1. Metode Deskriptif Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Metode Komperatif Metode ini dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan tata lapangan.
76
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 4.1.Penyajian Data 4.1.1. Sejarah Perusahaan PT. Cahaya Berkah Abadi merupakan suatu badan usaha berupa perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang ke luar pulau di seluruh Indonesia. PT. Cahaya Berkah Abadi ditemukan pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Ibu Sri Mujayanah yang mempunyai cita-cita mulia, yaitu apabila usaha jasa ekspedisi ini berhasil, beliau ingin hasil keuntungan perusahaan sebagian di intraprestasikan untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu, panti-panti asuhan yang membutuhkan, dan rmembangun sekolah-sekolah bagi rakyat miskin yang kurang mampu. Dan tepat tanggal 6 Maret 2009, perusahaan ini didirikan berdasarkan SK Menteri Kehakiman No: AHU-16869.AH.01.01 , berpusat di Jl. Veteran No. 6-8, Gedung Pertamina Inti Graha 2nd Floor Surabaya, dengan bermodalkan uang tunai senilai Rp. 250.000.000,00 Ibu Sri memulai usahanya dengan beranggotakan 3 karyawan. Hingga saat ini, perusahaan sudah berjalan 4 tahun dengan beranggotakan 35 karyawan. a. Visi Perusahaan Menurut DR.A.B. Susanto (2006: 3), dalam bukunya yang berjudul Visi dan Misi, visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya.
77
Sedangkan menurut Wibisono (2009: 12), visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa visi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Visi dari PT. Cahaya Berkah Abadi adalah dapat menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang terbesar dan terpercaya di Indonesia. b. Misi Perusahaan Menurut DR.A.B. Susanto (2006: 04), dalam bukunya yang berjudul Visi dan Misi, misi adalah bagaimana untuk menghadirkan impian tadi menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Wibisono (2009: 13)bahwa: misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat , baik berupa produk ataupun jasa.
Misi dari PT. Cahaya Berkah Abadi adalah dapat memberikan jasa pelayanan angkutan atau pengiriman barang yang cepat dengan harga yang terjangkau serta jaminan atas barang yang dikirim sampai di tujuan dengan baik. Saat ini PT. Cahaya Berkah Abadi sudah membuka 2 kantor cabang, diantaranya:
78
1. PT. Cahaya Bagus Anugerah Alamat
: JL. Kalianget No. 130 , Surabaya.
Telepon
: (031) - 3288286
Faks
: (031) - 3288287
E-mail
:
[email protected]
Jam Operasional Senin – Jum’at
: 08.30 – 17.00
Sabtu
: 08.30 – 13.00
2. PT. Cahaya Bintang Alamraya Alamat
: JL. Veteran No. 6-8, Surabaya
Telepon
: (031) - 3531353
Faks
: (031) - 3531317
E-mail
:
[email protected]
Jam Operasional Senin – Jum’at
: 08.00 – 17.00
Sabtu
: 08.00 – 13.00
79
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan Struktur Organisasi perusahaan adalah salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, karena struktur organisasi merupakan suatu alat penting dalam proses manajemen dan proses bisnis perusahaan agar semua tanggung jawab dan wewenang bagi setiap orang yang terlibat dalam menjalankan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap individu yang terlibat dalam
proses
bisnis
perusahaan
dapat
menjalankan
tugas
atau
kewajibannya yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan. Uraian pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing dalam PT. Cahaya Berkah Abadi adalah sebagai berikut:
Director / Direktur Pada PT. Cahaya berkah Abadi, Direktur bertugas untuk mengetahui kegiatan pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas operasional perusahaan serta penilaian terhadap kinerja perusahaan.
Office Manager / Manajer Kantor Manajer Kantor pada PT. Cahaya Berkah Abadi memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh Pimpinan, membuat program kerja perusahaan dan bertanggung jawab dalam
80
memberikan laporan kinerja perusahaan baik laporan laba/rugi maupun kinerja masing-masing karyawan kepada Pimpinan.
Marketing Division / Divisi Pemasaran Pada PT. Cahaya Berkah Abadi, divisi marketing memiliki staff yang secara garis besar memiliki peran atau tugas dalam mempromosikan jasa perusahaan kepasa seluruh masyarakat dan menganalisa strategi marketing perusahaan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, baik dalam skala kecil maupun skala besar, serta melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan yang berguna dalam menjaga loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.
Customer Service / Customer Servis Pada PT. Cahaya Berkah Abadi, Customer servis memiliki tugas untuk handle customer dari marketing, follow up barang, termuat di kapal apa, dan tanggal berapa kapal berangkat dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sampai pekerjaan itu selesai dan barang sudah diterima oleh proyek. Serta menyiapkan request pembayaran ke pelayaran dan beberapa biaya terkait.
Finance Division / Divisi Keuangan Divisi keuangan pada PT. Cahaya Berkah Abadi memiliki staff yang bertugas dalam mencatat pembukuan perusahaan secara manual dan menghitung arus kas keluar maupun arus kas masuk perusahaan, serta seluruh hal yang bersifat administratif yang nantinya berguna bagi perusahaan apabila dibutuhkan.
81
Accounting/ Perhitungan Divisi Accounting bertugas untuk membukukan segala transaksi keuangan dari divisi Finance/Cashier ke dalam program ‘’Tally’’, Tally di isini adalah system program penyusunan laporan keuangan perusahaan dibeli dari India, dimana dengan tally ini perusahaan bisa mengetahui posisi keuangan berdasarkan Laporan Laba/Rugi dan Neraca.
Operational Division / Divisi Operasional Divisi Operasional memiliki staf bertugas menangani segala kegiatan operasional perusahaan yang secara langsung kepada pelanggan, baik dalam memastikan pelayanan yang baik dan mengatur muat dan bongkar barang ke container serta pelayanan pengepakan barang-barang yang akan dikirim oleh pelanggan.
Courier / Kurir Bertugas dalam proses pengambilan Bill of Lading / Konosemen, memasukkan dan menagihkan invoice / faktur ke pelanggan dan menyetor / transfer , kliring ke bank, dan membantu kelancaran kegiatan perusahaan. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi pada PT. Cahaya Berkah Abadi:
82
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan DIRECTOR
OFFICE MANAGER
MARKETING
MARKETING
ACCOUNTING
FINANCE&CASHIER
DIRECTOR CS&OPS COORD.
ACCOUNT EXECUTIVE
OPERATIONAL. DIRECTOR
OPERATIONAL DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
ACCOUNT EXECUTIVE
OPERATIONAL DIRECTOR
DIRECTOR
COURIER
DIRECTOR
Sumber : PT. Cahaya Berkah Abadi 4.1.3. Proses Bisnis Proses bisnis untuk jalur pengiriman barang di PT. Cahaya Berkah Abadi melalui beberapa tahapan, diantaranya: 1) Proses penerimaan order pengiriman barang dari pelanggan, dimana pihak marketing bertanya tentang detail barang yang akan dikirim seperti: jenis barang, jumlah barang, berat barang, dimensi barang, alamat kota yang dituju serta pembayaran biaya jasa pengiriman dibebankan kepada pihak pengirim atau penerima. Yang kemudian akan dikonfirmasikan pada pihak penerima barang di kota tujuan. 2) Proses perjanjian jasa pengiriman atau biasa yang disebut dengan Purchase Order difax kepada perusahaan yang menunjukkan bahwa
83
pelanggan/pengirim barang setuju dengan harga yang ditawarkan oleh marketing. Dengan adanya purchase order ini perusahaan memiliki hukum yang kuat bahwa terdapat perjanjian kerjasama pengiriman barang dengan pelanggan. 3) Pemilihan shipping agent/pelayaran yang sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pengirim sehingga terdapat keuntungan atau laba yang dapat dihasilkan sehubungan dengan kegiatan pemuatan barang tersebut. Dapat memberikan choice/pilihan kepada pengirim untuk
pemakaian
pelayaran
yang
diinginkan,
sehingga
pengirim/pelanggan merasa memiliki hak untuk berpendapat dan nyaman dengan jasa perusahaan. 4) Proses stuffing/muat di depo pelabuhan tujuan yang diinginkan, operasional di lapangan melakukan proses muat barang ke dalam container, dan memastikan dengan baik bahwa barang diterima dalam keadaan baik dan akan masuk ke dalam container dalam keadaan baik pula, sehingga safety/keamanan barang terjaga sampai proses pengedooran/pengiriman barang ke proyek selesai. 5) Penebusan Bill of Lading/Konosemen yang biasa disingkat ‘’B/L’’ dalam istilah pelayaran adalah data untuk proses pengambilan barang di pulau yang dituju. BL dapat terbit apabila kapal sudah berangkat dari pelabuhan muat/Surabaya. Selanjutnya BL ini difaxkan ke agent pengedooran barang di luar pulau yang dituju
84
agar dapat mengambil container untuk selanjutnya dikirim ke lokasi proyek. 6) Pembuatan invoice/faktur untuk pengiriman barang yang sudah selesai pengerjaan atau barang sudah diterima dalam keadaan baik oleh
proyek,
untuk
selanjutnya
ditagihkan
kepada
pengirim/customer sesuai dengan term payment/syarat pembayaran yang sebelumnya sudah ada dalam perjanjian kerja oleh marketing. Pada saat penagihan, faktur dilampiri dengan surat jalan dari pabrik/pengirim yang sudah dibubuhi tanda tangan penerima barang di proyek. Sehingga terdapat bukti kuat bahwa barang sudah diterima dengan baik dan tanpa kekurangan apapun oleh penerima barang. 4.1.4. Ancaman Bisnis Seiring dengan perkembangan suatu perusahaan, tentunya sekecil apapun kemungkinan adanya pesaing usaha itu selalu membayangi suatu perusahaan. Tentunya dalam perusahaan tersebut sudah memiliki manajemen yang akan mengevaluasi setiap kinerja dan menjada kualitas jasa perusahaan sehingga pelanggan tidak melirik perusahaan jasa lainnya. Berikut ini beberapa ancaman adanya pesaing yang kerap dihadapi oleh PT. Cahaya Berkah Abadi. 1) Persaingan antar perusahaan sejenis Persaingan antar perusahaan sejenis merupakan ancaman yang berasal dari perusahaan kompetitor atau saingan yang bergerak pada
85
bidang yang sama. Dalam hal ini dalam bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan yang memberikan ancaman serius bagi peruahaan pada umumnya berasal dari perusahaan yang telah lama berdiri yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang ekspedisi serta memiliki keunggulan dalam hal penerapan teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis perusahaan. berbahaya bagi PT. Cahaya Berkah Abadi adalah PT. Samas dan PT. Tri Tunggal. 2) Potensi masuknya pesaing baru Potensi masuknya pesaing baru merupakan suatu ancaman yang cukup penting selain ancaman dari perusahaan sejenis, dimana para pesaing baru mampu memberikan harga yang kompetitif dan mampu bersaing dengan perusahaan ekspedisi serupa yang telah lama ada dalam bidang jasa pengiriman barang. Dengan masih banyaknya kesempatan yang terbuka lebar, banyak perusahaan mencoba untuk masuk kebidang jasa angkutan barang, seperti PT. Berlian Multifreight dan PT. Lintas Layan Cargo. Yang membuat PT. Cahaya Berkah Abadi berusaha lebih meningkatkan daya saing perusahaan
dengan
terus
memperbaiki
sistem
manajemen
perusahaan yang ada dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. 3) Potensi meluasnya jaringan kinerja Shipping/Pelayaran Dengan adanya potensi terhadap pengembangan kinerja pelayaran seperti adanya jasa pengedooran barang yang dilakukan oleh perusahaan, semakin mengancam perusahaan. Pelayaran
86
awalnya menyediakan harga cy-cy atau istilahnya dikenal dengan port to port (pelabuhan ke pelabuhan ) saja. Sehingga ekspedisi berpeluang menjual harga cy-door (pelabuhan muat sampai lokasi proyek). Semakin maraknya pelayaran yang membuka jasa pengedooran menambah persaingan jasa pengiriman semakin sengit. 4) Daya tawar Konsumen/Pelanggan Daya tawar dari konsumen termasuk ancaman yang juga perlu diperhatikan oleh PT. Cahaya Berkah Abadi karena memberikan dampak yang cukup besar terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, telah banyak perusahaan
pesaing
yang
menerapkan
teknologi
informasi
diperusahaan mereka sehingga menuntut PT. Cahaya Berkah Abadi agar mampu menyediakan pelayanan serta arus informasi yang cepat kepada pelanggan agar tidak beralih ke perusahaan pesaing. 4.2.Analisis Data 4.2.1. Penyajian Data Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan pajak. Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan
87
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. PT. Cahaya Berkah Abadi merupakan perusahaan yang juga melakukan pembukuan dalam rangka menyediakan informasi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memperoleh penghasilannya dari kegiatan servis yang dilakukan berupa jasa pengiriman barang melalui beberapa kategori servis diantaranya: 1) Interinland (pengiriman domestik ke seluruh Pulau-Pulau besar di Indonesia 2) Trucking (jasa broker penyewaan trailer pendek 20’ dan panjang 40’) 3) EMKL (jasa pengurusan dokumen (PPJK,PNBP) dan pengurusan segala kelancaran pemuatan barang di depo Surabaya) Dibawah ini uraian macam-macam jasa yang ditawarkan oleh PT. Cahaya Berkah Abadi dalam rangka mengembangkan bisnis usahanya. 1) Interinland Interinland secara umum dapat diartikan sebagai jasa pengiriman barang dari pulau jawa menuju pulau-pulau besar di seluruh Indonesia. Wilayah pengirimannya seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT dan NTB. Bahkan jasa pengiriman ini dapat mencakup wilayah-wilayah di kepulauan Indonesia yang sulit dijangkau dan jauh dari peradapan kota.
88
PT. Cahaya Berkah Abadi menawarkan beberapa pilihan jasa pengiriman untuk interinland ini, diantaranya: i. Port to Port (Pelabuhan muat ke Pelabuhan bongkar) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari pelabuhan muat
sampai
di peabuhan bongkar
saja. Contoh:
Pelabuhan (Surabaya) sampai Pelabuhan (Makassar). ii. Port to Door (Pelabuhan ke Pintu) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari pelabuhan muat
sampai
di alamat proyek/pabrik yang dituju.
Contoh: Pelabuhan (Surabaya) sampai Proyek Japfa Comfeed Indonesia, JL. Ir. Sutami KM.17 - Makassar. iii. Door to Port (Gudang pengirim ke Pelabuhan Tujuan) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari gudang atau pabrik pengirim barang sampai di pelabuhan tujuan. Dimana nanti proses pengambilan barang akan dilanjutkan oleh penerima barang tujuan. Contoh : muat di pabrik PT. Bhirawa Steel (JL. Margomulyo No. 6-Surabaya sampai ke pelabuhan Banjarmasin. iv. Door to Door (Gudang Pengirim ke Gudang Penerima) Jasa ini hanya mencakup pengiriman barang mulai dari gudang atau pabrik pengirim barang
sampai
di lokasi proyek/gudang
penerima barang. Contoh : muat di pabrik PT. Mater Steel (JL. Raya Manyar-Gresik sampai proyek PT. Wijaya Karya, Desa Pasang Kayu Kec. Mamuju Utara-Palu.
89
2. Trucking Jasa persewaan trailer ini dinamakan trucking. Dimana PT. Cahaya Berkah Abadi menyewakan trailer pendek 20’ dan panjang 40’ kepada para forwarder (jasa exporter) untuk kegiatan pemuatan barang. Mulai dari proses pengambilan empty container/ container kosongan untuk dimuat di lokasi pabrik. Sampai container dikembalikan lagi ke depo bongkaran. 3. EMKL Jasa EMKL ini merupakan lanjutan dari trucking. Hanya saja pengerjaan tidak sampai disitu. EMKL ini mencakup semua dokumen-sokumen yang terkait untuk kemudahan pemuatan barang yang akan diekspor. Mulai dari meneliti packing list apa sudah sesuai dengan fisik barang yang dimuat di container, yang kemudian dirujuk ke jasa PPJK untuk dibuat PNBP dan akhirnya menjadi NPE( Nota Pelayanan Ekspor). Serangkaian kegiatan diatas adalah semata-mata untuk data bea cukai. Yang kita tahu bea cukai adalah badan yang ditunjuk pemerintah untuk menyeleksi kegiatan ekspor mauun impor di Indonesia secara legal. 4.2.2. Analisis Data Dalam kegiatan operasional perusahaan, pajak merupakan biaya yang harus diperhitungkan oleh PT. Cahaya Berkah Abadi dalam mencapai laba maksimal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sesuai dengan struktur organisasi yang telah dipaparkan sebelumnya, PT. Cahaya Berkah Abadi
90
tidak memiliki staf khusus untuk menangani pajak. Finance yang bertugas untuk menangani masuk dan keluarnya uang dan Accounting yang bertugas mempersiapkan laporan keuangan tidak dapat menangani pajak dengan baik, karena terkendala pada tugas yang sudah difungsikan ke masing-masing bagian. Tidak ada pilihan untuk lebih memfokuskan pekerjaan utama dibanding pajak, sehingga pajak tidak terkelola dengan baik dan membengkak. Secara khusus perusahaan tidak menyediakan staf untuk menangani perpajakan, staf finance dan accounting hanya melakukan kewajiban dan melakukan perhitungan berdasarkan permintaan dan yang menjadi staff keuangan bukan dengan background pendidikan perpajakan. Hal ini sebenarnya kurang menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, ada kemungkinan-kemungkinan tertentu dari kebijakan perpajakan yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang. Kendala ketidaksediaan staf ahli pajak yang menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mengontrol biaya pajak penghasilan badan selama ini. Dalam suatu perusahaan berkembang, sebaiknya menyediakan staf khusus untuk menangani dan mengelola pajak perusahaan, sehingga pajak dapat diminimalkan sesuai dengan keinginan perusahaan Peranan akuntan pajak sangat dibutuhkan, mengingat jika perusahaan menyewa jasa accountan public untuk menghitungkan dan yang terpenting sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku tanpa kita langgar. Dengan
91
dimilikinya staf khusus mengenai pajak, perusahaan mendapatkan dua manfaat sekaligus tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa accountan public untuk menghitungkan pajak perusahan. Laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Cahaya Berkah Abadi dengan standar Akuntansi Keuangan dan dapat menggambarkan dengan jelas akun-akun yang tersedia dengan nilai nominalnya masing-masing. Laporan keuangan PT. Cahaya Berkah Abadi setiap bulanya dapat dilihat pada lampiran.
92
Berikut Laporan Laba/Rugi PT. Cahaya Berkah Abadi untuk tahun yang berakhir tahun 2011. Tabel 4.1 PT. Cahaya Berkah Abadi Laporan Laba Rugi Komersial Untuk tahun yang berakhir, 31 Desember 2011 Dalam rupiah Revenue : - Intersulair Sales - Trucking Sales - Emkl Sales Total Revenue : Purchase : - Intersulair Cost - Trucking Cost - Emkl Cost Total Costs: Gross Profits
2.850.000.000 250.000.000 60.000.000 3.160.000.000 2.150.000.000 180.000.000 52.000.000 2.382.000.000 778.000.000
Biaya Usaha Biaya Penjualan (*) Biaya Administrasi dan Umum(**) Total Biaya Usaha Pendapatan Lain-lain - Pendapatan Bunga deposito
86.000.000 148.400.000
Net Profits Before Tax
Sumber : PT. Cahaya Berkah Abadi
(234.400.000) 3.600.000 547.200.000
93
Penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT. Cahaya Berkah Abadi adalah sebagai berikut : 1. Biaya penjualan (*) a) Gaji dan upah
Rp. 30.000.000,-
b) Sewa rumah untuk mess karyawan
Rp. 3.000.000,-
c) Bonus prestasi
Rp. 4.000.000,-
d) Biaya perjalanan dinas
Rp. 20.000.000,-
e) Biaya iklan
Rp. 5.000.000,-
f) Biaya pengiriman
Rp. 12.000.000,
g) Penyusutan gedung (sesuai fiskal)
Rp. 3.000.000,-
h) Penyusutan investasi (sesuai fiskal)
Rp. 4.000.000,-
i) Biaya lain-lain
Rp. 5.000.000,Rp. 86.000.000,-
Data-data yang berhubungan dengan biaya penjualan adalah sebagai berikut : a. Dalam gaji dan upah, termasuk : i. Penggantian pengobatan
Rp. 1.500.000,-
ii. Pemberian makan siang
Rp.
300.000,-
iii. Karyawan yang menempati mess tidak diberi tunjangan perumahan iv. Biaya perjalanan dinas, termasuk: a) Tiket pesawat dan hotel (didukung bukti) Rp. 12.000.000, b) Honor perjalanan dinas
Rp. 6.000.000,
c) Pengeluaran yang tidak didukung bukti
Rp. 2.000.000,-
d) Dalam biaya iklan termasuk sumbangan
Rp. 1.000.000,
94
e) Biaya lain-lain yang ada buktinya
Rp. 2.500.000,
2. Biaya umum dan administrasi (**) a. Gaji pimpinan karyawan
Rp. 75.000.000,-
b. Uang lembur karyawan
Rp. 5.000.000,-
c. Tunjangan cuti
Rp. 4.000.000,-
d. Bonus prestasi kerja
Rp. 1.000.000,-
e. Pakaian seragam
Rp. 5.000.000,
f. Biaya perjalanan dinas luar negeri
Rp. 6.000.000,-
g. Biaya perjalanan dinas dalam negeri
Rp. 7.500.000,-
h. Biaya rapat dan penataran
Rp. 2.000.000,-
i. Kerugian piutang
Rp. 15.000.000,-
j. Penyusutan gedung(sesuai fiscal)
Rp. 3.000.000,-
k. Penyusutan inventaris (sesuai fiscal)
Rp. 6.000.000,-
l. Koran dan majalah
Rp.
m. Listrik, air, dan telepon
Rp. 10.400.000,-
n. Biaya lain-lain
Rp. 7.800.000,-
700.000,-
Rp. 148.400.000.Data yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi adalah sebagai berikut: a. Dalam biaya perjalanan dinas luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur sebesar Rp. 2.000.000,- semuanya atas nama pribadi b. Dalam biaya perjalanan dinas dalam negeri terdapat pengeluaran yangtidak didikung bukti sah sebesar Rp. 1.000.000,-
95
c. Dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar Rp. 1.000.000,d. Penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5 % dari saldo piutang akhir. Piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar normatifnya untuk tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000,e. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan Rp. 300.000, f. Biaya lain-lain tidak didukung bukti g. Biaya pakaian seragam untuk security sebesar Rp. 5.000.000,3. PPh yang dibayar di muka PPh Pasal 25 sejumlah Rp.20.000.000,4. PPh final PPh Pasal 23 atas bunga deposito Rp. 3.600.000,Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal. 4.2.3. Koreksi Fiskal 1. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut: a. Pengobatan dan uang makan
Rp.1.800.000,-
b. Sewa rumah untuk mess karyawan
Rp. 3.000.000,-
c. Biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung
Rp. 2.000.000,-
d. Sumbangan
Rp. 1.000.000 ,-
e. Biaya lain-lain tanpa bukti pendukung
Rp. 2.500.000,Rp.10.300.000,-
96
Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 10.300.000,2. Biaya umum dan administrasi yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut : a. Koreksi biaya perjalanan dinas luar negeri
Rp. 2.000.000,-
b. Koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri
Rp. 1.000.000,-
c. Biaya kerugian piutang
Rp. 13.000.000,-
d. Koreksi untuk biaya Koran dan majalah
Rp.
e. Koreksi biaya telepon
Rp. 1.000.000,-
f. Koreksi biaya lain-lain
Rp. 7.800.000,-
g. Biaya Pakaian Seragam security
Rp. 5.000.000,-
300.000,-
Rp. 30.100.000,Biaya umum dan administrasi harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 30.100.000,3. Karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp. 3.600.000,- atas bunga deposito
Tabel 4.2. PT. Cahaya Berkah Abadi Laporan Laba Rugi fiskal sebelum tax planning
97
Untuk tahun yang berakhir, 31 Desember 2011 Dalam rupiah Revenue : - Intersulair Sales
2.850.000.000
- Trucking Sales
250.000.000
- Emkl Sales Total Revenue : Purchase :
60.000.000
- Intersulair Cost
2.150.000.000
3.160.000.000
- Trucking Cost
180.000.000
- Emkl Cost Total Costs: Gross Profits
52.000.000 2.382.000.000 778.000.000
Biaya Usaha Biaya Penjualan (*) Biaya Administrasi dan Umum(**)
86.000.000 148.400.000
Koreksi Fiskal (10.300.000) (30.100.000)
Total Biaya Usaha Pendapatan Lain-lain
194.000.000
- Pendapatan Bunga deposito Net Profits Before Tax
3.600.000 587.600.000
Sumber : PT. Cahaya Berkah Abadi
*PPh Badan (Pasal 17 Ayat 2B) yang terhutang adalah: Rp. 587.600.000,- x (50% x 25 % ) = Rp. 73.450.000,-
98
Kredit PPh Pasal 25 sebesar
= Rp. 20.000.000,-
PPh yang masih harus dibayar
= Rp. 53.450.000,-
Dari perhitungan yang dilakukan, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp. 53.450.000,-. Angka tersebut adalah nominal yang cukup besar untuk perusahaan. Dalam hal ini PT. Cahaya Berkah Abadi setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.454.200,-. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya PT. Cahaya Berkah Abadi hanya melakukan kewajiban perpajakan, sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan atas perintah dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret dan melakukan pembayaran paling lambat 25 Maret. Dari Laporan yang disajikan ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini untuk dapat lebih mengefisienkan pajak terutang yaitu: 1. Biaya fiskal yang diperkenankan oleh Undang-undang perpajakan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia belum maksimal dipergunakan oleh perusahaan. 2. Pemberian tunjangan pensiun tidak dijelaskan secara nyata sebagai akun tertentu. Tunjangan pensiun dimasukkan sebagai tunjangan khusus yang tidak diperhitungkan sebagai biaya. 3. Perusahaan tidak ada memanfaatkan revaluasi atas Aktiva Tetap. Dengan pertimbangan tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh PT. Cahaya Berkah Abadi dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan tahun
99
2011. Dari ketiga hal pokok yang dibahas maka dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang meminimalkan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 1.
Pemberian pengembangan SDM bagi karyawan Service Department, wajar dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen
membutuhkan
peningkatan
kinerja
karyawannya
dalam
melakukan service kepada konsumen. Oleh karena itu perusahaan dapat menambah pemberian dana untuk pengembangan SDM 2 kali dalam satu tahun. Sehingga akan menambah biaya komersial sebesar Rp. 2.000.000,-. Pemberian pendidikan juga menjadi alternative dalam menambah biaya komersial perusahaan. Kegiatan ini meskipun akan mengurangi kas perusahaan, misalnya: Rp. 3.000.000,- tetapi dilain pihak ada dua hal yang dapat dicapai, yaitu: pertama, peningkatan SDM dalam perusahaan. Kedua, sebagai pengurang laba komersial. Dari 2 kegiatan tersebut ada tambahan biaya sebesar Rp. 5.000.000,2. Pemberian tunjangan pensiun disebutkan sebagai akun tertentu, dalam hal ini tunjangan pensiun di tahun 2011 sebesar Rp. 15.750.000,3. Diadakan revaluasi aktiva tetap di akhir tahun sebesar Rp. 4.555.000,Dari tindakan yang diambil berdasarkan data yang telah dijabarkan maka dapat disajikan Laporan Laba/Rugi setelaha adanya tax planning sebagai berikut: Tabel 4.3. PT. Cahaya Berkah Abadi Laporan Laba Rugi fiskal setelah tax planning Untuk tahun yang berakhir, 31 Desember 2011
100
Dalam rupiah Revenue : - Intersulair Sales - Trucking Sales - Emkl Sales Total Revenue : Purchase : - Intersulair Cost - Trucking Cost - Emkl Cost Total Costs: Gross Profits
2.850.000.000 250.000.000 60.000.000 3.160.000.000 2.150.000.000 180.000.000 52.000.000 2.382.000.000 778.000.000
Biaya Usaha Biaya Penjualan (*) Biaya Administrasi dan Umum(**) Total Biaya Usaha Pendapatan Lain-lain - Pendapatan Bunga deposito
80.700.000 138.605.000 219.305.000 3.600.000
Net Profits Before Tax
562.295.000
Sumber : PT. Cahaya Berkah Abadi *PPh Badan yang terutang adalah: Rp.562.295.000,- x (50% x 25 % ) = Rp. 70.286.900,Kredit PPh Pasal 25 sebesar
= Rp. 20.000.000,-
PPh yang masih harus dibayar
= Rp. 50.286.900,-
Dari perhitungan diatas dapat terlihat jumlah pajak penghasilan yang terhutang sangat berbeda yaitu dari Rp. Rp. 53.450.000,- (sebelum tax planning) menjadi Rp. 50.286.900,- (sesudah tax planning). Minimalisasi yang dapat
101
diperoleh dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundangundangan perpajakan PPh no. 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3.163.100,-. Dengan kegiatan yang diambil perusahaan dapat melakukan evaluasi pajak (tax review). Meskipun dalam pelaksanaanya PT. Cahaya Berkah Abadi belum melakukan tax review, tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajibankewajiban perusahaan telah terpenuhi dari kegiatan tax planning. PT. Cahaya Berkah Abadi yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi maupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.
102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan Dari kegiatan pengamatan dan analisa data yang telah dilakukan dimulai bulan Maret sampai akhir bulan Juni Tahun 2013, banyak menambah wawasan mengenai dunia kerja seutuhnya dan adanya pemahaman tentang manajemen maupun struktur dalam perusahaan di bidang perpajakan khususnya kegiatan tax planning di PT. Cahaya Berkah Abadi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1. PT. Cahaya Berkah Abadi adalah perusahaan jasa ekspedisi yang sedang berkembang di Surabaya 2. Perusahaan dalam menerapkan tax planning sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mengingat perusahaanb selama ini menggunakan jasa konsultan pajak untuk menangani pajaknya secara khusus. 3. Pengaruh perencanaan pajak terhadap penghasilan badan cukup signifikan untuk upaya meminimalkan beban pajak terhutang. Terbukti pada tahun 2011 perusahaan telah mampu meminimalkan biaya pajak terhutang sebesar Rp. 3.163.100,-. Yang semula jumlah pajak terhutang sebelum tax planning sebesar Rp. 53.450.000,-, setelah diadakannya tax planning, jumlah pajak terhutang sebesar Rp. 50.286.900,4. PT. Cahaya Berkah Abadi sebagai perusahaan jasa ekspedisi hanya melakukan kegiatan pembukuan dengan menyajikan laporan Laba/Rugi
103
untuk pemasukan dan pengeluaran kas untuk pembiayaan kegiatan operasional. 5. Kegiatan pembukuan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Kegiatan pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh Finance yang dibantu oleh Accounting dan Administrator. 6. PT. Cahaya Berkah Abadi belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan tax planning. 7. Efisiensi terhadap Pajak Penghasilan badan yang terhutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun dan diadakannya revaluasi atas aktiva. 8. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT. Cahaya Berkah Abadi adalah Wajib Pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak perpajakan kepada PT. Cahaya Berkah Abadi. 9. PT. Cahaya Berkah Abadi menggunakan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008 yaitu, Pasal 17 ayat 1 b dan ayat 2a, dan pasal 31 ayat 1.
5.2. Saran
104
Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan atas kejadian dan data-data yang diperoleh dari perusahaan, dan adanya dasar teori yang dipelajari. Pada kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. PT. Cahaya Berkah Abadi harus memberikan pelatihan tentang perpajakan secara khusus bagi karyawan bagian finance. Alternatif lain adalah menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan secara khusus. 2. Pemberian manfaat pengembangan karyawan menjadi alternatif dalam minimalisasi biaya. Hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) keuntungan yang akan diperoleh yaitu, penurunan pajak atas biaya yang bertambah dan peningkatan kualitas karyawan dimasa yang akan datang. 3. Pemberian tunjangan pensiun dijadikan akun khusus. 4. PT. Cahaya Berkah Abadi melakukan revaluasi aktiva tetap. 5. PT. Cahaya Berkah Abadi menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri Paph terhutangnya agar fungsi undang-undang pajak lebih difahami dan memaksimalkan laba perusahaan.
105
Daftar Pustaka Anjani, Niken. 2011. Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Weltes Energy Nusantara, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Yogyakarta. Crumbley D.Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994. Dictionary of Tax Terms, Barron’s Business Guids, New York. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra, 20011. Buku Petunjuk Teknik Penulisan proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Surabaya. Indiarto, Nur dan Supomo. 1999. Manajemen Penelitian Bisnis untuk Akuntansi, Badan Pusat Statistik, Yogyakarta. Judisseno, Remsky K. Perpajakan, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta. 1997 Jusuf Halim, Pedoman dan Faktor-faktor Fundamental dalam Melakukan Tax Management dan Planning. Makalah Seminar, CPE, Jakarta.1996 Lumbantoruan, Sophar, 1996. Akuntasi Pajak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
106
Mardiasmo. Perpajakan, Edisi Revisi 2006, Gramedia Pustaka Tama, Yogyakarta. Mulyono, Djoko. Akuntansi Pajak. Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta. 2006 Republik Indonesia. 2001. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia. 2001. Undang-undang No. 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan Bagi Bendaharawan. Ratih Puspita, Dian. 2011. Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Penghasilan Badan pada PT Perkebunan Nusantara X, Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma,Surabaya. Suandy, Erly, 2001. Perencanaan Pajak, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. 2003. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. 2005. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Undang-undang Pajak Tahun 2008. Edisi Lengkap, Salemba Empat, Jakarta. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002. Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta www.pajak.go.id www.id.wikipedia.org/wikipajak_penghasilan Zain, Muhammad, 2003. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
107
