PENGANTAR PERPAJAKAN HAK WAJIB PAJAK

PENGANTAR PERPAJAKAN

HAK WAJIB PAJAK

©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

HAK WAJIB PAJAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menunda penyampaian surat pemberitahuan Pembetulan Surat Pemberitahuan Mengangsur pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) Mengajukan Keberatan & Banding Imbalan bunga Mengajukan Gugatan


PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat 4 UU KUP WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan dengan cara menyampaian pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP Alasan: Apabila WP baik pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yg telah ditetapkan karena: - Luasnya kegiatan usaha atau - masalah teknis penyususan laporang keuangan


PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Syaratnya - Diajukan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. - Disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pembayaran pajak yang terutang. - Jika lewat batas waktu, maka fiskus akan menerbitkan Surat Teguran


PEMBETULAN SPT Pasal 8 UU KUP - WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan - Diajukan dengan cara menyampaikan pernyataan secara tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan - Jangka waktu pembetulan adalah sampai dengan daluarwa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT lebih barayr paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa - Jika pembetulan SPT mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

MENGANGSUR atau MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat 4 UU KUP Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran, paling lama 12 bulan


SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN & PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KEP-325/PJ./2001 tanggal 30 April 2001

- Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya. - Diajukan paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir. - DIsertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda - DIlampiri dengan bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonan - tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo. - Memberikan jaminan, seperti bank garansi, perhiasan, kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya, penyerahan hak milik secara kepercayaan, hipotik, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito, kecuali Kepala KPP menganggap tidak perlu. ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

RESTITUSI Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi): - Terjadi bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang - WP mengajukan permohonan restitusi ke DJP melalui KPP - DJP melakukan pemeriksaan, menerbitkan surat ketetapan pajak (skp) paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap


KEBERATAN (Pasal 25 UU KUP) Dalam pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi WP merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. WP dapat menggunakan hak nya untuk mengajukan keberatan. WP dapat mengajukan keberatan atas: - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKB) - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) - Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga


SYARAT MENGAJUKAN KEBERATAN a. Diajukan kepada Kepala KPP di tempat WP terdaftar b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia c. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan WP dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas d. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak e. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp f. Tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak g. Jangka waktu penyelesaian surat keberatan paling lambat 12 bulan sejak Surat Keberatan diterima. h. Jika jangka waktu 12 bulan tersebut terlampaui, maka permohonan keberatan dianggap diterima. i. Keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak dapat diproses. ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

BANDING (Pasal 27 UU KUP) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan dengan syarat: 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima 3. Disertai dengan alasan yang jelas 4. Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan 5. Pengajuan banding menunda jaruh tempo pelunanasan pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak terbit putusan banding.


IMBALAN BUNGA WP apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Imbalan bunga diberikan dalam hal terdapat: - Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding - Surat Keputusan Pembetulan - Surat Keputusan Pengurangan - Surat Keputusan Pembatalan dan - Putusan Peninjauan Kembali, Yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak terkait dengan penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB Imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

GUGATAN WP atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak antara lain terhadap: 1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang 2. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan STP


STUDI KASUS – HAK WP Tugas Perorangan, jawaban di ketik dan dikumpul tgl 6 Mei 2009 Salah satu hak dari Wajib Pajak, adalah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). 1. Apakah yang mengakibatkan SPT WP menunjukan kelebihan pembayaran pajak? 2. Dirjen Pajak sebelum mengabulkan permohonan restitusi, akan melakukan pemerikasaan pajak. Apa fungsi dan tujuan pemeriksaan pajak? 3. Jika WP tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak, apakah hak WP yang dapat diupayakan selanjutnya? ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

PENGANTAR PERPAJAKAN HAK WAJIB PAJAK

Recommend Documents